KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
STRATEGI PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015
oleh: DIREKTUR PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015
1.
2.
3.
4.
Pasal 1 UU 17/2003 (UU Keuangan Negara) Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Pasal 70 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 (Perbendaharaan Negara) Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008 PP No 71 Tahun 2010 (Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP berbasis akrual, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah TA 2010. Pasal 7 ayat (3) PP No 71 Tahun 2010 (Standar Akuntansi Pemerintahan) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
Pasal 10 ayat (1) PMDN 64/2013 Peraturan kepala daerah yang mengatur Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan peraturan kepala daerah yang mengatur SAPD ditetapkan paling lambat tanggal 31 Mei 2014.
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
SUBSTANSI PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2013
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Bagan Akun Standar (BAS) Konversi Penyajian LRA
Penyajian kembali (Restatement)
3
Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah daerah; Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah; Pengendalian defisit anggaran dan akumulasi biaya pemerintah lebih baik; Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivias perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4
SAP Berbasis Kas Menuju Akrual: Komponen LKPD terdiri dari 4 laporan: 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas (LAK) dan 4. Catatan Laporan Keuangan (CaLK).
SAP Berbasis Akrual: Komponen LKPD terdiri dari 7 laporan: 1.Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Perubahan SAL 3. Laporan Operasional (LO) 4. Neraca 5.Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 6. Laporan Arus Kas (LAK) dan 7.Catatan Laporan Keuangan (CaLK)
Penerimaan dan pengeluaran APBD Penerimaan dan pengeluaran APBD diakui dan dicatat pada saat kas diakui dan dicatat pada saat diterima/ dikeluarkan; timbulnya hak dan kewajiban tanpa memperhatikan kas diterima/dikeluarkan;
5
LAPORAN KEUANGAN PEMDA
Pendapatan-LRA Belanja Transfer
1
4
LRA
SAL
7
Pembiayaan PP 71/20 10 Permen dagri 64/201 3
Pendapatan-LO Beban
**)
***)
5
LO
LPE
Kas & Setara Kas Kebijaka n Akt & SAPD
Piutang Persediaan Investasi Jangka Panjang Aset Tetap & Penyusutan Dana Cadangan Aset Lainnya
*)
2
LAK disusun berdasarkan hasil analisis arus masuk dan keluar kas. CaLK merupakan penjelasan deskriptif atas keseluruhan laporan. Transaksi Transitoris dapat berupa Potongan Pajak, Penyetoran Pajak, PPh21, dll.
Kewajiban Koreksi Kesalahan
3
Neraca
C A L K **)
6 LAK *) Transaksi Transitoris ***)
Konsolidasi ReStatement Laporan Keuangan
6
LAPORAN KEUANGAN SKPD
Pendapatan-LRA
1
Belanja
Pendapatan-LO
2
Beban PP 71/20 10
Permen dagri 64/201 3
5
LRA
LO
4
LPE C A L K **)
Kas & Setara Kas Piutang Persediaan
3
Neraca
Aset Tetap & Penyusutan Aset Lainnya Kewajiban Koreksi Kesalahan
Konsolidasi Laporan Pemda
7
KEBIJAKAN KEMENDAGRI DALAM PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL TAHUN
KEGIATAN
Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Keuangan Daerah dan Inspektorat Jenderal) bersama BPKP melakukan pembinaan penyusunan LKPD Tahun 2013 menuju opini WTP. Sebagai pelaksanaan dan dengan terbitnya PP No. 71 Tahun
2013
2010 menyusun pedoman penerapan SAP Berbasis Akrual pada pemerintah daerah, yang ditetapkan dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Pengembangan kapasitas SDM Pemerintah Daerah berupa
sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan. 8
KEBIJAKAN KEMENDAGRI DALAM PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL TAHUN
KEGIATAN Menyusun panduan penerapan SAP Berbasis Akrual pada pemerintah daerah, berupa Modul:
Januari s.d Oktober 2014
-
Konsep dan Siklus Akuntansi;
-
Kebijakan Akuntansi;
-
Sistem Akuntasi Pemerintah Daerah.
Pengembangan kapasitas SDM Pemerintah Daerah berupa sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan.
Fasilitasi penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD).
Melakukan evaluasi kesiapan penyesuaian Aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam penerapan SAP Berbasis Akrual di masing-masing pemerintah daerah.
Uji coba penerapan SAP Berbasis Akrual pada pemerintah daerah.
Evaluasi penyesuaian Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang digunakan Pemerintah Daerah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual.
Review Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
Melakukan koordinasi dan penyediaan clearing house dengan institusi terkait (BPK, Kementerian Keuangan, BPKP, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan Ikatan Akuntan Indonesia).
Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Keuangan Daerah dan Inspektorat Jenderal) bersama BPKP melakukan pembinaan penyusunan LKPD Tahun 2014 menuju opini WTP..
9
KEBIJAKAN KEMENDAGRI DALAM PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL TAHUN
KEGIATAN Review Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (lanjutan). Fasilitasi penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (lanjutan). Melakukan koordinasi dengan institusi terkait (BPK, Kementerian Keuangan, BPKP, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan Ikatan Akuntan Indonesia).
Nopember s.d Desember 2014
Evaluasi penyesuaian Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang digunakan Pemerintah Daerah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual (lanjutan). Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Keuangan Daerah dan Inspektorat Jenderal) bersama BPKP melakukan pembinaan penyusunan LKPD Tahun 2014 menuju opini WTP (lanjutan). Pengembangan kapasitas SDM Pemerintah Daerah berupa sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan. Rapat Koordinasi evaluasi kesiapan Pemerintah Daerah dalam penerapan SAP Berbasis Akrual.
10
KEBIJAKAN KEMENDAGRI DALAM PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL TAHUN
Januari s.d Desember 2015
KEGIATAN
Menyusun pedoman penyusutan aset tetap, amortisasi aset tidak berwujud, dan penyisihan piutang.
Monitoring dan evaluasi implementasi SAP Berbasis Akrual pada pemerintah daerah.
Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang melaksanakan fungsi akuntansi pada pemerintah daerah (melalui sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan).
Melakukan koordinasi dengan institusi terkait (BPK, Kementerian Keuangan, BPKP, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan Ikatan Akuntan Indonesia).
Evaluasi penyesuaian Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang digunakan Pemerintah Daerah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual (lanjutan).
Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Keuangan Daerah dan Inspektorat Jenderal) bersama BPKP melakukan pembinaan peningkatan kualitas penyusunan LKPD Tahun 2015.
11
Belum optimalnya pelaksanaan inventarisasi aset tetap/Barang Milik Daerah (BMD); Pengalihan Pajak PBB P2 dan BPHTB dari Pemerintah Pusat pada kabupaten/kota tanpa dilengkapi data wajib pajak yang akurat menyebabkan banyak piutang yang sulit ditagih Belum seluruh pemerintah daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Keterbatasan Sumber Daya Manusia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang memahami akuntansi pemerintahan Belum sepenuhnya pemerintah daerah memanfaatkan Aplikasi Akuntansi Berbasis Teknologi Informasi; 12
KEBIJAKAN DALAM PENERAPAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL TAHUN 2015
KONDISI: •LK tahun 2014 masih menggunakan basis CTA •LK tahun 2015 menggunakan basis AKRUAL LKPD audited 2014
Penyusunan LK berbasis CTA 1 Januari 2015
PERKADA TTG KEBIJAKAN AKUNTANSI & SAPD
BAS
APLIKASI BERBASIS AKRUAL
RESTATEMENT
Pelaporan Akrual 31 Des 2015
HAL –HAL YG PERLU DIPERSIAPKAN: 1. Penyiapan data aset yang relevan 2. Memerlukan penguatan kompetensi dan/atau penambahan jumlah SDM 3. Sarana dan prasarana tambahan untuk mendukung kondisi ini diperlukan 4. Efektivitas Siistem Pengendalian Internal
13
Kesiapan Pemda dalam Implementasi SAP
Kelembagaan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi 14
KELEMBAGAAN REGULASI
ORGANISASI
• Penataan SOTK terkait tugas dan fungsi akuntansi pada SKPD dan PPKD untuk mendukung penerapan SAP Berbasis Akrual • Penyiapan SOP penerapan SAP berbasis akrual pada SKPD dan PPKD
•
Harmonisasi peraturan perundangundangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.
•
Penyiapan perda, perkada, dan Keputusan KDH dibidang pengelolaan keuangan daerah terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual sesuai peraturan perundang-undangan
15
KUANTITAS
• Jumlah SDM PNSD dibidang: Akuntansi dan IT yang memadai
KOMPETENSI
• Peningkatan kompetensi tenaga akuntansi yang menangani pengelolaan keuangan daerah
KOMITMEN
• Komitmen KDH & DPRD maupun aparatur Pemda dalam upaya peningkatan transparansi, tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 16
Untuk mendukung penerapan SAP berbasis akrual perlu pemanfaatan teknologi informasi yang memadai Pemda untuk melakukan customizing aplikasi dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual untuk memenuhi kebutuhan penerapan akuntansi berbasis akrual. 17
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Perkembangan Penyelesaian Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual dan SAPD Provinsi Peraturan Gubernur/ Bupati/ Walikota tentang:
Kabupaten/Kota
Jml
Yang Menyele saikan Perkada
Jml
Yang Menyele saikan Perkada
%
%
Kebijakan Akuntansi
34
34
100
508
379
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
34
34
100
508
328
• Sumber: Ditjen Bina Keuda Akhir Juni 2015.
Total Prov/Kab/Kota
Jml
Yang Menyele saikan Perkada
%
74,61
542
413
76,2
64,57
542
362
66,79
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Sumber Data : Ditjen Keuangan Daerah Desember 2014
Peraturan Bupati/Walikota tentang Kebijakan Akuntansi 25% Belum Menetapkan 75%
Telah Menetapkan
Peraturan Bupati/Walikota tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah 35%
Sumber Data : Ditjen Bina Keuda Akhir Juni 2015
65%
Belum Menetapkan Telah Menetapkan
Opini BPK atas LKPD Provinsi Se-Indonesia 30 20 WTP
10
WDP
0 WTP
TA 2009 1
TA 2010 6
TA 2011 10
TA 2012 17
TA 2013 16
TA 2014* 26
WDP
25
22
19
11
15
7
TW
1
0
0
0
0
0
TMP
6
5
4
5
2
1
TW TMP
*Data Sementara Sumber Data;LHP BPK-RI
21
Opini BPK atas LKPD Kabupaten/Kota Se-Indonesia
JML
350 300 250
200 150 100
WTP
50
WDP TW
0 WTP
TA 2009 15
TA 2010 32
TA 2011 57
TA 2012 112
TA 2013 140
TA 2014 231
WDP
303
315
303
283
193
191
TW
46
26
6
31
2
12
TMP
106
111
39
9
7
2
TMP
(Data Sementara)
J
470 Sumber Data: LHP BPK-RI
484
405
435
22
• Dalam rangka efektifitas pemberlakukan PP no. 71 tahun 2010
ttg SAP & Permendagri no.64 tahun 2013 ttg Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD TA 2016 untuk mendanai kegiatan seperti: inventarisasi aset daerah, koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan/peningkatan kapasitas, bimbingan teknis, seminar dan sejenis lainnya. • Pelaksanaan Kapasitas peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pemerintah provinsi/kabupaten/kota difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri yang dapat bekerjasama dengan instansi terkait lainnya atau perguruan tinggi yang memiliki peminatan/spesifikasi bidang ekonomi/keuangan daerah dan /atau Pusat Pengengbangan Akuntansi (PPA) yang dapat mempertimbangkan regional efektivitas
KESIAPAN PENYUSUNAN LKPD BERBASIS AKRUAL No
Uraian
Bulan/Tahun 2015 Sep
Okt
Nov
Ket 2016
Des
Jan
Feb
Mar
1
Perkada Kebijakan Akuntansi
v
2
Perkada SAPD
v
3
Aplikasi Akrual
v
4
Inventarisasi Aset Tetap dan ATB
v
Termasuk penyusutan & amortisasi
5
Inventarisasi Piutang
v
Termasuk penyisihan piutang
6
Inventarisasi Dana Bergulir
v
Termasuk penyisihan dana bergulir
7
Menginput data setiap transaksi mulai 1 Jan 2015 oleh masing2 PPK SKPD (Bagi yang belum)
v
Untuk menghasilkan LRA, LO, dan Neraca
