STRATEGI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA)

Ridwan: Strategi Implementasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual:...

STRATEGI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA)

Ridwan Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako, Palu Email: [email protected] Abstract: This study aims at analyzing reporting rules related to the financial management system, human resource capacity and supporting facilties in the adoption of accrual accounting in the Northern Mamuju District. In addition, the purpose of the study is to provide appropriate strategies to successfully implement the new accrual accounting system in accordance with the Government Regulation Number 71 issued in 2010 on Government Accounting Standards. The population of the study comprises all working units in the district observed. Meanwhile, the unit analysis or the respondents of the study are the managers of each working unit in the District. These people are unit managers of the users of budgetted funds / goods, those who are responsible for the financial management of each working unit in the district, as well as people who have the responsibility in managing both the inflows and out flows of resources in the district. I also drew the data from the respondents who were the heads of the suborganizations of all working units in the Northern Mamuju District. I used both descriptive and SWOT analysises in understanding the pattern of the data. This study shows that that the first strategy required to succesfully adopt the accrual accounting system in the District is through an Aggressive Strategy by maximising the use of internal strenght of the local government. One of the measurers that can be taken is to set up a local government accounting system in line with the comittment of the chief executive officials in the district, the need of the local government and real conditions of the distric through human resource development, reporting rules improvement, and the provision of better supporting facilities. Key words: Implementation, accounting system, accrual accounting, local government. Abstrak: Penelitian ini selain bertujuan untuk menganalisis regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara selama ini, juga bertujuan untuk menghasilkan strategi yang tepat dalam rangka implementasi sistem akuntansi basis akrual di Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara. Unit observasi yang menjadi responden dalam penelitian ini terdiri dari kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah, pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD) dan bendahara penerimaan atau pengeluaran SKPD serta staf sub-bagian akuntansi dan pelaporan dengan menggunakan teknik analisis data berupa Analisis deskriptif dan Analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pertama Jurnal Akuntansi/Volume XVI, No. 03, September 2012: 390-412

390


yang harus dilakukan pemerintah kabupaten mamuju utara dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual adalah Strategi Agresif, khususnya terkait dengan strategi yang berupaya untuk menggunakan kekuatan internal yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada, diantaranya adalah Menetapkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang sesuai dengan komitmen pimpinan, kebutuhan dan kondisi daerah dan menyempurnakan regulasi untuk mendukung penerapan Akuntansi Berbasis Akrual yang kemudian selanjutnya meningkatkan kapasitas SDM dan ketersediaan infrastruktur pendukung. Kata Kunci: Implementasi, Sistem Akuntansi, Berbasis Akrual, Pemerintah Daerah. PENDAHULUAN Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memberikan implikasi pada perlunya sistem pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara tertib, terkendali, efisien dan efektif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban sehingga dapat terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, profesional, proporsional dan transparansi. Hal ini salah satunya ditandai dengan diwajibkannya Kepala Daerah (Gubernur, Walikota/Bupati) untuk melampirkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada laporan pertanggungjawabannya yang penyajiannya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, sehingga untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance), Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada publik. Pemerintah perlu mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya dukungan Sistem Informasi Keuangan Daerah untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi terutama pada entitas pelaporan yang terendah, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Saat ini, Daerah harus melakukan penataan ulang organisasi perangkat daerah, seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang petunjuk teknisnya dijelaskan pada Permendagri No 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Arahan ini merupakan peluang untuk tidak sekedar membentuk dan merumuskan tupoksi Jurnal Akuntansi/Volume XVI, No. 03, September 2012: 390-412

391


SKPKD/SKPD, tetapi juga mengatur tata kerja di dalam SKPKD/SKPD dan tata hubungan antar SKPD. Idealnya, penataan organisasi perangkat daerah harus dapat menghasilkan perangkat daerah yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Berkaitan dengan penataan organisasi perangkat daerah dan tanggungjawab menyalurkan Informasi Keuangan Daerah bagi publik, setidaknya ada enam masalah yang perlu mendapat perhatian untuk dapat membuat sistem keuangan pemerintah daerah khususnya di SKPD/SKPKD lebih transparan dan akuntabel serta dapat menghasilkan informasi yang relevan dan dapat dipercaya (reliable), sehingga bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Keenam masalah tersebut adalah: (a) Sistem Pembukuan yang perlu diperbaiki secara mendasar untuk kesesuaiannya dengan sistem yang diterapkan oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah.; (b) Sistem Aplikasi Teknologi Komputer yang menjamin sinkronisasi dan intregasi data keuangan dan barang milik daerah.; (c) Jadwal waktu penyusunan laporan keuangan dan pemeriksaan serta pertanggungjawaban anggaran.; (d) Quality Assurance atas LKPD oleh Pengawas Intern, dan (e) Sumber Daya Manusia, misalnya penetapan status bendahara sebagai jabatan fungsional, pengetahuan dasar ilmu akuntansi bagi bendahara atau petugas pembukuan, dan pelatihan akuntansi keuangan daerah. Keadaan ini perlu mendapatkan perhatian yang serius, terlebih lagi saat ini, dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengharuskan penerapan Sistem Akrual dalam penyajian laporan keuangan pemerintah (selambat-lambatnya tahun 2015). Untuk itu, diperlukan suatu kajian untuk mengetahui sejauhmana kesiapan suatu Pemerintah Daerah dalam melakukan peralihan dari sistem penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berbasiskan cash toward accrual menuju full accrual sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut, termasuk pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara. Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan pengelolaan keuangan Daerah di Kabupaten Mamuju Utara masih mengalami permasalahan karena selain masih belum mampu mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) juga pernah mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer opinion). Berikut ini dapat dilihat perkembangan opini BPK atas pemeriksaan LKPD Pemda Kabupaten Mamuju Utara selama 5 Tahun terakhir: Tabel 1. Perkembangan Hasil Pemeriksaan BPK Atas LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara tahun 2006 - 2010 No 1. 2. 3. 4. 5.

Tahun 2006 2007 2008 2009 2010

Opini Wajar Dengan Pengecualian Wajar Dengan Pengecualian Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer Opinion) Wajar Dengan Pengecualian Wajar Dengan Pengecualian

Sumber: diolah dari IHPS semester 1 Tahun 2011

Jurnal Akuntansi/Volume XVI, No. 03, September 2012: 390-412

392


Berdasarkan kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara diatas maka untuk mengimplementasikan sistem akuntansi akrual di Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, diperlukan strategi yang tepat, sehingga selain implementasi sistem akuntansi akrual dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, komitmen pimpinan, kondisi dan kebutuhan daerah juga sekaligus dapat memperbaiki pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara menuju didapatkannya opini Wajar Tanpa Pengecualian. Untuk itu, penelitian ini selain bertujuan untuk menganalisis regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara selama ini, juga bertujuan untuk menghasilkan strategi yang tepat dalam rangka implementasi sistem akuntansi basis akrual di Kabupaten Mamuju Utara. Peranan Dan Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, Laporan keuangan pemerintah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam suatu pemerintahan, selain bertujuan melaporkan seluruh kegiatan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut secara sistematis dan terstruktur, peranan laporan keuangan pemerintah yang disajikan oleh setiap entitas pelaporan juga digunakan untuk kepentingan sebagai berikut: 1. Manajemen. Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. 2. Akuntabilitas. Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 3. Transparansi. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 4. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity). Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Atas peranan laporan keuangan pemerintah tersebut, pelaporan keuangan pemerintah seharusnya ditujukan agar dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan cara sebagai berikut: (1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.; Jurnal Akuntansi/Volume XVI, No. 03, September 2012: 390-412

393


(2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.; (3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.; (4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.; (5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman, dan (6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Dengan ketersediaan informasi-informasi tersebut, maka diharapkan Laporan keuangan pemerintah juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, artinya dapat menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan dan dihasilkan untuk operasi yang berkelanjutan, risiko dan ketidakpastian yang terkait, serta dapat menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran. Selain itu juga untuk mengetahui apakah apakah sumber daya diperoleh dan digunakan telah sesuai dengan ketentuan, termasuk kepatuhan terhadap batas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN/APBD. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP adalah prinsipprinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada awalnya, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tersebut hanya bersifat sementara dan sejak tanggal 22 Oktober 2010 telah digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Perubahan mendasar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah adanya perubahan dari basis kas menjadi basis akrual dalam akuntansi pemerintahan. Perubahan ini selain dilakukan untuk memenuhi amanat Undang-undang di bidang Keuangan Negara juga untuk mengikuti penerapan akuntansi pemerintahan di dunia Internasional yang telah mengacu pada Internatonal Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Pendapatan diakui pada saat (hak) penghasilan telah diperoleh (earned) sedangkan beban atau biaya diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi. Jurnal Akuntansi/Volume XVI, No. 03, September 2012: 390-412

394


Penyajian informasi keuangan pemerintah dengan menggunakan basis akrual akan menjadi lebih informatif, terutama dalam hubungannya dengan pengukuran kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan dalam periode akuntansi tertentu, serta dapat memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah untuk tujuan pengambilan keputusan. Selain itu, laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberikan manfaat yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini pada Bulan Oktober 2010, seluruh entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah diwajibkan untuk melaksanakan SAP Berbasis Akrual, namun bagi entitas pelaporan yang belum siap menerapkan SAP Berbasis Akrual secara penuh, pada masa transisi ini masih diperkenankan menggunakan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual sampai pada tahun 2014. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dalam SAP berbasis akrual terdiri dari: (1) PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; (2) PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; (3) PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; (4) PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; (5) PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan; (6) PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi; (7) PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; (8) PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; (9) PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; (10) PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; (11) PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; (12) PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional. Keduabelas PSAP inilah yang menjadi rujukan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah. Namun yang perlu diingat adalah PSAP hanya berlaku untuk penyajian laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut SAP dari informasi lain, misalnya laporan kinerja. Dengan berdasarkan PSAP diatas, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara lebih lanjut menjelaskan bahwa Laporan Keuangan pemerintah harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang wajib dilaksanakan oleh setiap Pengguna Anggaran dan kuasa Pengguna Anggaran serta pengelola Bendahara Umum Negara/Daerah. Sehubungan dengan hal ini, pemerintah pusat maupun setiap pemerintah daerah perlu menyelenggarakan akuntansi dalam suatu sistem yang kemudian disebut dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah secara nasional, ditetapkan pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP.


395


Dalam penerapannya, dengan mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, Menteri Keuangan menetapkan sistem Akuntansi Pemerintahan untuk lingkungan pemerintah pusat, sedangkan Menteri Dalam Negeri menetapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan untuk Pemerintah Daerah. Sementara itu, bagi setiap daerah, selain mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, dalam menetapkan sistem akuntansi pemerintahan di daerahnya masing-masing, Gubernur/Bupati/Walikota juga harus mengacu pada peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang berlaku. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Basis Akrual. Christensen (2002) yang melakukan penelitian tentang implementasi akuntansi akural di Pemerintahan New South Wales mengindikasikan keterbatasan pengetahuan staf mengenai akuntansi dan tidak memadainya pencatatan asset merupakan penghambat implementasi akuntansi yang mengakibatkan meningkatnya biaya dalam bentuk penggunaan konsultan eksternal, pelatihan staf, dan review aset. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Connoly & Hyndman (2006) yang melakukan penelitian implementasi akuntansi akrual di pemerintahan Northern Ireland Inggris. Hasil penelitiannya mengindikasikan bahwa masalah yang dihadapi dalam implementasi akrual adalah kurang memadainya sistem dan personil pada sebagian besar departemen serta informasi yang dihasilkan oleh akuntansi akrual jarang (rarely) dipahami oleh manajer akuntansi akrual sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Penelitian yang dilakukan oleh Jones & Puglisi (1997) di Australia mengindikasikan bahwa masalah serius yang dihadapi dalam mengimplementasikan akuntansi akrual adalah kebutuhan untuk melatih staf dan manajemen untuk mengoperasikan sistem akuntansi akrual, waktu yang tidak memadai disediakan untuk mengimplementasikan standar, issu tentang penggantian philosophi dan budaya pemerintahan yang lebih berorientasi ke budaya sektor privat, pendidikan manajemen tentang tujuan dan teknik yang dipersyaratkan dalam standar, dan komitmen pemerintah. Hasil penelitiannya juga mengindikasikan departemen pemerintahan mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan kriteria definisi yang ditetapkan dalam standar akuntasi, khususnya mengenai definisi utang dan aset. Christiaens (1999) melakukan penelitian tentang tingkat kepatuhan terhadap regulasi akuntansi pemerintahan menyimpulkan bahwa reformasi akuntansi pemerintahan daerah di Belgia menghadapi permasalahan konseptual dan implementasi yang dapat menjadi penghambat menuju ke akuntansi bisnis. Hasil penelitiannya mengindikasikan bahwa pengalaman pemerintah daerah, asistensi konsultan professional dan staf lulusan akutansi atau mengikuti pelatihan dalam mengimplementasikan sistem akuntansi yang baru berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan regulasi akuntansi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian West & Berman (2002) yang melakukan penelitian tentang faktorfaktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan. Hasil penelitiannya mengindikasikan bahwa pengetahuan, keahlian teknis dan integritas personal manajemen dan personal mempengaruhi kualitas informasi keuangan. Selain itu, berkaitan dengan persepsi para penentu kebijakan, Pendlebury dan Khabary (1998) yang melakukan survey terhadap persepsi manager senior mengenai implementasi akuntansi akrual di Inggris mengemukakan meskipun terjadi peningkatan dalam sistem informasi akuntansi, agensi masih menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan akuntansi akrual. Departemen pemerintah juga kelihatanya tidak menerima dengan mudah penggantian akuntansi kas ke Jurnal Akuntansi/Volume XVI, No. 03, September 2012: 390-412

396


akuntansi akrual tanpa pelatihan yang ekstensif. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Furqan (2011) yang menyatakan bahwa faktor utama yang mengakibatkan belum maksimalnya fungsi akuntansi di dalam lingkup pemerintahan selama ini dikarenakan proses transformasi akuntansi sektor publik di Indonesia belum sepenuhnya diikuti dengan pembentukan mindset yang sesuai atas fungsi akuntansi dalam organisasi pemerintahan oleh sebagian penentu kebijakan. Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, mengindikasikan bahwa faktor Sumber Daya Manusia menjadi faktor terpenting yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah dalam penerapan basis akrual, karena dengan komitmen yang tinggi para penentu kebijakan serta keberadaan sumber daya manusia yang memiliki mindset yang tepat serta kemampuan dan kompetensi dalam bidang akuntansi pemerintahan berbasis akrual serta teknologi sistem informasi maka akan menunjang kualitas penerapan standar akuntansi berbasis akrual untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagaimana hasil penelitian iqbal (2010) yang menemukan bahwa kualitas informasi keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. METODE Obyek Penelitian. Obyek penelitian dalam kajian ini adalah implementasi akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara. Pemilihan objek penelitian ini didasarkan pada keharusan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Operasionalisasi Variabel. Variabel dalam ini meliputi regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Mamuju Utara, ketersediaan Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi dan Fasililitas Pendukung berkaitan dengan fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah daerah dalam mendukung pelaporan keuangan. Unit Analisis Dan Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara. Unit observasi yang menjadi responden dalam penelitian ini terdiri dari kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah, pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD) dan bendahara penerimaan atau pengeluaran SKPD serta staf sub-bagian akuntansi dan pelaporan. Populasi dikategorikan kedalam dua kelompok yaitu kelompok pertama meliputi instansi-instansi Dinas terdiri dari 12 (dua belas) instansi, Badan terdiri dari 9 (sembilan) instansi, dan Kantor terdiri dari 5 (lima) instansi. Data dari kelompok pertama tersebut menjadi populasi yang disurvei secara sensus. Sedangkan kelompok kedua meliputi instansi-instansi Kecamatan yang terdiri dari 11 (sebelas) instansi dan Kelurahan terdiri dari 4 (empat) instansi serta SMP/SMA. Teknik Pengumpulan Data. Pengumpulan Data dan informasi yang dibutuhkan pada penelitian ini dilakukan dengan cara: (1) Studi kepustakaan (library research) dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data, berupa data dan informasi Peraturan Bupati Mamuju Utara terkait pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Mamuju Utara dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam Jurnal Akuntansi/Volume XVI, No. 03, September 2012: 390-412

397


penelitian ini; (2) Penelitian lapangan (field research) yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan, wawancara dan penyebaran kuisioner. Penyebaran kuesioner menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu sensus untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tingkat Dinas dan Badan serta metode purposive sampling dengan teknik Judgment sampel pada SKPD tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang meliputi instansi Dinas terdiri dari 12 (dua belas) instansi, Badan terdiri dari 9 (sembilan) instansi, dan Kantor terdiri dari 5 (lima) instansi, Kecamatan yang terdiri dari 11 (sebelas) instansi dan Kelurahan terdiri dari 4 (empat) instansi. Teknik Analisis Data. Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah Analisis deskriptif, yaitu mamaparkan, menelaah, dan memberikan gambaran serta penjelasan yang komprehensif tentang kondisi yang sesungguhnya dari penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual pemerintah daerah kabupaten mamuju utara dan Analisis SWOT yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi internal yang berupa kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness) serta kondisi eksternal yang berupa peluang (Opportunity) dan ancaman (Threat) penyelenggaraan proses penyusunan laporan keuangan di Kabupaten Mamuju Utara., sebagai dasar untuk menentukan strategi implementasi akuntansi berbasis akruak secara tepat, efektif dan efisien di Kabupaten Mamuju Utara. HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Responden. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi populasi dalam kajian ini. Dari populasi tersebut diperoleh sebaran responden. Adapun sebaran responden SKPD yang mengembalikan kuesioner dan dapat diolah datanya pada tingkat instansi dinas, badan, dan kantor sebanyak 74 kuesioner. Sedangkan pada sebaran responden SKPD yang mengembalikan kuesioner dan dapat diolah datanya pada tingkat instansi kecamatan dan kelurahan sebanyak 41 kuesioner. Secara jelas uraian sebaran responden berdasarkan jabatan atau posisinya di instansi dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini. Tabel 2. Sebaran Responden Berdasarkan Jabatan Uraian Jabatan Pejabat Penatausahaan Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran Bendahara Barang Jumlah

Dinas, Badan, dan Kantor 23 15 21 15 74

% 31,08% 20,27% 28,38% 20,27% 100,00%

Kecamatan dan Kelurahan 14 9 12 6 41

% 34,15% 21,95% 29,27% 14,63% 100,00%

Sumber: data primer diolah, 2012 Gambaran umum responden atau profil responden didata berdasarkan kesesuaian pada kebutuhan kajian ini. Berikut ini adalah gambaran secara umum profi responden pada kajian ini.


398


Tabel 3. Gambaran umum Profil Responden Uraian Jumlah Responden Jenis Kelamin a. Laki-laki b. Perempuan Kelompok Usia a. >=25 b. 25 <= 30 c. 30 <= 35 d. 35 <= 40 e. 40 <= 45 f. 45 < Jumlah Tingkat Pendidikan Terakhir a. SMU/SMK/MA dan Sederajat b. D3 c. S1 c. S2 Total Jurusan Pendidikan Terakhir a. Akutansi b. Manajemen c. IESP d. Ilmu Sosial dan Politik e. Ilmu Sastra f. Ilmu Agama g. Ilmu Eksakta h. Ilmu Hukum i. Lainnya Jumlah Responden Pelatihan Teknis Berkaitan dengan Keuangan yang Pernah Diikuti a. Sistem dan Prosedur Keuangan b. Pencatatan pada Keuangan c. Penatausahaan Keuangan d. Pelaporan Keuangan e. Pengukuran dan Penialaian Aset f. Sosialisasi Regulasi Keuangan g. Implementasi Regulasi Keuangan


Satuan

Persentase

115 51 64

44,35% 55,65%

4 44 30 19 16 2 115

3,48% 38,26% 26,09% 16,52% 13,91% 1,74% 100,00%

61 8 43 3 115

53,04% 6,96% 37,39% 2,61% 100,00%

11 8 5 29 2 2 27 5 26 115

9,57% 6,96% 4,35% 25,22% 1,74% 1,74% 23,48% 4,35% 22,61% 100,00%

12 1 21 11 1 8

13,64% 1,14% 23,86% 12,50% 1,14% 9,09%

12

13,64%

399


Uraian h.

Lainnya Total Pelatihan Jumlah Peserta Pangkat/Golongan a. Gol 4 b. Gol 3 c. Gol 2 Jumlah Responden Mencantumkan Kepangkatan Mutasi pada Bagian Keuangan a. Penatausahaan Keuangan b. Bendahara Penerimaan c. Bendahara Pengeluaran d. Bendahara Barang e. Lainnya Jumlah Mutasi Pengalaman Dibidang Keuangan Lama Di Bidang Keuangan (Tahun) Jumlah Pegawai

Satuan

Persentase 22 88 57

25,00% 100,00% 49,57%

1 32 66 99

1,01% 32,32% 66,67% 86,09%

4 2 6 4 11 27

14,81% 7,41% 22,22% 14,81% 40,74%

171 61

2,80 53,04%

Sumber: Data primer diolah, 2012 Gambaran Regulasi Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dari segi Perencanaan dalam pengelolan keuanga daerah di mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) kabupaten Mamuju Utara yang termuat dalam peraturan daerah Nomor 09 tahun 2011. RPJMD Kab. Mamuju Utara tahun 2010-2015 memuat visi kabupaten mamuju utara adalah terwujudnya mamuju utara yang sejahtera, mandiri dan bermartabat berbasis ekonomi kerakyatan dengan Misi Kabupaten Mamuju utara yaitu: (1) Meningkatkan Kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh; (2) Mengembangkan potensi daerah dan memperkuat daya saing wilayah melalui pengembangan ekonomi lokal yang berbasis ekonomi kerakyatan; (3) Mewujudkan pemerintahan yang profesional, efektif, dan melayani dengan senantiasa mengacu pada prinsi-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good govenance) Berkaitan pengelolaan keuangan daerah dalam dokumen RPJMD tertuang kebijakan umum dan program pembangunan daerah pada sektor administrasi keuangan daerah yaitu: (1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; (2) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; (3) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah; (4) Program pengembangan sistem administrasi keuangan daerah, dan (5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keuangan daerah pada setiap SKPD Program ini terjabarkan dalam dokumen rencanan kerja pembangunan daerah (RKPD) pemerintah kabupaten Mamuju utara tahun 2012. Namun berkaitan dengan rencana penerapan basis akrual pada pelaporan keuangan daerah pada tahun 2015 baik itu Jurnal Akuntansi/Volume XVI, No. 03, September 2012: 390-412

400


peningkatan kompetensi aparatur dan persiapan sistem informasi tidak termuat baik pada dokumen RPJMD dan RKPD pemerintah kabupaten mamuju utara. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam bidang perencanaan pengelolaan keuangan daerah terutama memperhatikan regulasi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan Regulasi Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang mengatur mengenai pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Mamuju Utara meliputi: (1) Peraturan daerah kabupaten mamuju utara nomor 5 tahun 2006 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Mamuju Utara; (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 tahun 2008 tentang tuntutan ganti kerugian daerah.; (3) Peraturan Daerah Kabupaten mamuju Utara nomor 12 tahun 2010 tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara pada Bank Sulsel.; (4) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara nomor 13 tahun 2011 tentang pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Mamuju Utara; (5) Peraturan Bupati mamuju Utara nomor 15 tahun 2007 tentang Penegakan disiplin PNS dan Non PNS dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara; (6) Peraturan Bupati mamuju Utara nomor 24 tahun 2007 tentang sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah kabupaten mamuju utara; (7) Peraturan Bupati mamuju Utara nomor 02 tahun 2008 tentang sumbangan pihak ketiga; (8) Peraturan Bupati mamuju Utara nomor 31 tahun 2009 tentang pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten kepada Pemerintah Desayang telah diubah menjadi Peraturan Bupati mamuju Utara nomor 12 tahun 2010.; (9) Peraturan Bupati mamuju Utara nomor 39 tahun 2009 tentang sistem dan prosedur Pengelolaan keuangan daerah kabupaten mamuju utara; (10) Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 35 tahun 2010 tentang Kebijakan akuntansi Kabupaten Mamuju Utara; (11) Peraturan Bupati mamuju Utara nomor 70 tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial; (12) Peraturan Bupati mamuju Utara nomor 08 tahun 2012 tentang standar biaya perjalanan Dinas bagi pejabat negara, PNS dan Calon PNS di lingkungan Pemerintah kabupaten mamuju utara tahun 2012; (13) Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 536 tahun 2010 tentang penetapan rekening kas umu daerah tahun 2011; (14) Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 752 tahun 2011 tentang penetapan SKPD yang berprestasi dalam pelaporan keuangan Tahun anggaran 2010; (15) Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 864 tahun 2011 tentang penetapan standarisasi satuan harga barang dan jasa Kabupaten Mamuju Utara; (16) Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 1171 tahun 2011 tentang penetapan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2012; (17) Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 1170 tahun 2011 tentang penetapan bendahara penerimaan dan pengeluaran pada SKPD lingkungan pemerintah kabupaten mamuju utara; (18) Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 038 tahun 2012 tentang penetapan bendahara penyimpan dan pengurus barang milik daerah pada SKPD lingkup pemerintah kabupaten mamuju utara tahun 2012 Berdasarkan regulasi yang ada di kabupaten mamuju utara dapat di lihat bahwa proses pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah baik yang berkaitan dengan penatausahan maupun akuntansi keuangan daerah telah diatur dalam peraturan daerah, peraturan bupati serta keputusan bupati mamuju utara. Sehubungan dengan proses akuntansi keuangan daerah, berdasarkan pada kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten mamuju utara masih berdasarkan PP 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan (disamakan dengan PP 71 tahun 2010 lampiran 2). Pemerintah kabupaten Jurnal Akuntansi/Volume XVI, No. 03, September 2012: 390-412

401


mamuju utara menerapkan metode pencatatan dengan mengunakan metode cash toward accrual. Pada kebijakan akuntansi tersebut, Pemerintah Mamuju utara telah menerapkan depresiasi aktiva tetap pada tahun anggaran 2011, dan SKPD telah menerapkan siklus akuntansi sampai dengan pelaporan keuangan SKPD. Identifikasi Faktor Internal. Analisis selanjutnya setelah menganalisis profil responden dan analisis deskriptif responde pada tiap instrumen adalah merumuskan faktor-faktor yang paling berpengaruh pada anaisis SWOT. Faktor-faktor internal ini akan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pelaporan keuangan berbasis prinsip-prinsip akuntansi, yaitu sebagai berikut. Kekuatan (Strength). Kondisi internal yang dapat menjadi kekuatan dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual di Kabupaten Mamuju Utara, dapat diidentifikasikan sebagai berikut: (1) Komitmen Para Pengambil Kebijakan di Kabupaten Mamuju Utara yang tinggi untuk mempersiapkan penerapan akuntansi berbasis akrual sedini mungkin.; (2) Adanya sumber pendanaan dari APBD yang dapat mendukung persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual.; (3) Dalam rangka penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara beberapa tahun belakangan ini telah menjalankan sebagian kewajiban yang dipersyaratkan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, yaitu salah satunya adalah menghitung penyusutan/depresiasi atas aset tetap.; (4) Aparat pengelola keuangan umumnya berpendidikan terakhir sarjana dan masih berusia produktif (30 - 40 tahun).; (5) Aparat pengelola keuangan memiliki motivasi yang tinggi untuk mengikuti pelatihan/bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait akuntansi berbasis akrual.; (6) Aparat memahami konsekuensi/sanksi yang dapat diterima jika terjadi kesalahan/kelalaian dalam pengelolaan keuangan daerah.; (7) Ketersediaan sarana dan prasarana minimal (komputer/laptop) yang dapat mendukung pengelolaan keuangan.; (8) Adanya insentif bagi pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan daerah. Kelemahan (Weakness). Faktor-faktor kelemahan untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan diidentifikasi berdasarkan analisis situasi pada profil responden dan hasil analisis deskriptif. Ada beberapa hal menjadi kelemahan yang telah diidentifikasi, yaitu sebagai berikut: (1) Regulasi pengelolaan keuangan daerah yang belum komprehensif dalam mendukung pemberlakuan akuntansi berbasis akrual.; (2) Pemahaman aparat pengelolaan keuangan daerah terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual masih rendah.; (3) Sebagian besar aparat pengelola keuangan daerah tidak memiliki kompetensi dalam bidang ekonomi, khususnya akuntansi.; (4) Tidak adanya program peningkatan SDM pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan.; (5) Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan.; (6) Sarana dan prasarana yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah.; (7) Tidak tersedianya jaringan internet.; (8) Insentif yang diberikan tidak berdasarkan prestasi. Identifikasi Faktor Eksternal. Kondisi eksternal adalah kondisi yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang terdapat diluar organisasi berkaitan dengan penerapan akuntansi berbasis akrual di Kabupaten Mamuju Utara. Kondisi eksternal tersebut merupakan kondisi yang sulit dikendalikan, sehingga dapat menjadi peluang Jurnal Akuntansi/Volume XVI, No. 03, September 2012: 390-412

402


maupun ancaman atas terselenggaranya SPIP yang efektif dan efisien di Kabupaten Mamuju Utara. Peluang (Opportunity). Kondisi eksternal yang dapat menjadi peluang dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual di Kabupaten Mamuju Utara, dapat diidentifikasikan sebagai berikut: (1) Adanya wewenang yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengembangkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah.; (2) Adanya potensi peningkatan kemampuan keuangan daerah (APBD) setiap tahunnya.; (3) Tersedia lembaga penyelenggara Pelatihan/Bimbingan Teknis dalam bidang pengelolaan keuangan daerah yang dapat diikuti setiap saat oleh aparat pengelola keuangan.; (4) Tersedia jasa konsultansi baik dari perguruan tinggi ataupun pihak yang berkompeten lainnya untuk mendukung penerapan akuntansi basis akrual.; (5) Tersedia banyak vendor penyedia layanan akses internet dengan fasilitas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Ancaman (Threat). Kondisi eksternal yang dapat menjadi ancaman dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual di Kabupaten Mamuju Utara, dapat diidentifikasikan sebagai berikut: (1) Wilayah kerja yang luas; (2) Tindakan/Perilaku Korupsi dan Kolusi; (3) Perubahan Regulasi/kebijakan Pemerintah Pusat; (4) Tuntuan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang semakin meningkat.; (5) Kemajuan teknologi informasi yang pesat. Matriks Swot. Penyajian matriks SWOT untuk menentukan bobot, rating dan nilai masing–masing indikator baik pada kondisi internal maupun kondisi eksternal, yaitu sebagai berikut.


403


Tabel 4. Evaluasi Faktor Internal (Efi) Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Di Kabupaten Mamuju Utara No.

Jenis Faktor Internal

I

Kekuatan (Strength), disingkat "S" Komitmen pimpinan yang tinggi untuk mempersiapkan S1. penerapan akuntansi berbasis akrual sedini mungkin. Adanya sumber pendanaan dari APBD yang dapat S2. mendukung persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual. Telah menjalankan sebagian kewajiban yang dipersyaratkan dalam penerapan akuntansi berbasis S3. akrual (salah satunya menghitung penyusutan atas aset tetap). Aparat pengelola keuangan umumnya berpendidikan S4. terakhir sarjana dan masih berusia produktif (30 ‐ 40 tahun). Aparat pengelola keuangan memiliki motivasi yang tinggi untuk mengikuti pelatihan/bimbingan teknis tentang S5. pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait akuntansi berbasis akrual. Aparat memahami konsekuensi/sanksi yang dapat S6. diterima jika terjadi kesalahan/kelalaian dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketersediaan sarana dan prasarana minimal S7. (komputer/laptop) yang dapat mendukung pengelolaan keuangan. Adanya insentif bagi pihak‐pihak yang terkait dalam S8. pengelolaan keuangan daerah. Kelemahan (Weakness), disingkat "W" Regulasi pengelolaan keuangan daerah yang belum W1. komprehensif dalam mendukung pemberlakuan

II

W2.

W3.

W4. W5. W6. W7. W8.

Pemahaman aparat pengelolaan keuangan daerah terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual masih rendah. Sebagian besar aparat pengelola keuangan daerah tidak memiliki kompetensi dalam bidang ekonomi, khususnya akuntansi. Tidak adanya program peningkatan SDM pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Kurangnya koordinasi antara pihak‐pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan. Sarana dan prasarana yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Tidak tersedianya jaringan internet di seluruh SKPD. Insentif yang diberikan tidak berdasarkan prestasi. Jumlah


Bobot

Rating

Nilai

0.1

4

0.40

0.09

4

0.36

0.06

2

0.12

0.02

2

0.04

0.08

3

0.24

0.03

2

0.06

0.07

3

0.21

0.05

3

0.15

0.1

1

0.10

0.08

1

0.08

0.09

1

0.09

0.07

3

0.21

0.05

2

0.10

0.06

2

0.12

0.02 0.03 1.00

3 3

0.06 0.09 2.43

404


Tabel 5. Evaluasi Faktor Eksternal (Efe) Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Di Kabupaten Mamuju Utara Jenis Faktor Eksternal

No. I

Peluang (Opportunity), disingkat "O"

O1.

O2.

O3.

II

Bobot Rating Nilai

Adanya wewenang yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengembangkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Adanya potensi peningkatan kemampuan keuangan daerah (APBD) setiap tahunnya. Tersedia lembaga penyelenggara Pelatihan/Bimbingan Teknis dalam bidang pengelolaan keuangan daerah yang dapat diikuti setiap saat oleh aparat pengelola keuangan.

0.14

4

0.56

0.12

4

0.48

0.1

3

0.30

O4.

Tersedia jasa konsultansi baik dari perguruan tinggi ataupun pihak yang berkompeten lainnya untuk mendukung penerapan akuntansi basis akrual.

0.08

3

0.24

O5.

Tersedia banyak vendor penyedia layanan akses internet dengan fasilitas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

0.06

2

0.12

Tantangan (Threat), disingkat "T" T1.

Wilayah kerja yang luas.

0.14

1

0.14

T2.

Tindakan/Perilaku Korupsi dan Kolusi.

0.12

1

0.12

T3.

Perubahan Regulasi/kebijakan Pemerintah Pusat.

0.1

2

0.20

T4.

Tuntutan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang semakin

0.08

2

0.16

T5.

Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat.

0.06

3

0.18

Jumlah

1.00

2.50

Tabel diatas menunjukkan bahwa total Evaluasi Faktor Internal (EFI) sebesar 2,43 sedangkan Tabel 5 menunjukkan bahwa total Evaluasi Faktor Internal (EFE) sebesar 2,50. Hal ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan faktor internal memiliki nilai strategi yang lebih rendah dibandingkan faktor eksternal. Untuk itu, dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual di Kabupaten Mamuju Utara di masa yang akan datang lebih memprioritaskan perbaikan faktor internal. Strategi. Berdasarkan pembobotan dan pemberian rating dan nilai sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4 dan 5 diatas maka didapatkan strategi-strategi berikut:


405


Tabel 6. Daftar Nilai Strategi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Di Kabupaten Mamuju Utara

No

Strategi Penggabungan Faktor Strategi Nilai Jenis Menetapkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang sesuai dengan S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, O1, 1 2.86 SO komitmen pimpinan, kebutuhan dan kondisi O2. O4 daerah. Menetapkan standar kompetensi yang harus 2 S1, S4, S5, S8, O1, O3, O4 1.93 SO dimiliki oleh aparat pengelola keuangan daerah. 3

4

5

6

7 8 9

10

Menyempurnakan regulasi untuk mendukung penerapan Akuntansi Berbasis Akrual. Menyelenggarakan program peningkatan kapasitas SDM penyusun laporan keuangan yang berkompeten dalam bidang akuntansi pemerintahan. Melakukan upgrade terhadap sarana dan prasarana penunjang dalam pengelolaan keuangan daerah. Menerapkan sistem pemberian reward dan punishment yang adil dan berdasarkan prestasi penyajian laporan keuangan. Memberikan ruang kepada publik (masyarakat) untuk melakukan penilaian dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah. Mengembangkan sistem koordinasi dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Menyelenggarakan program peningkatan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah (auditor internal). Mengembangkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang fleksibel dan sesuai dengan kondisi daerah.

O1, O2, O4, W1, W3, W4, W5, W6, 1.99 WO W8 O2, O3, O4, W2, W3, W4, W5, W6, 1.71 WO W8

O2, O4, O5, W5, W6, W7

1.12 WO

S1, S2, S3, S5, S6, S8, T1, T2, T4

1.59

ST

S1, S2, T1, T2, T4, T5

1.36

ST

T1, T3, T5, W1, W2, W5, W6, W7

0.98 WT

T1, T2, T3, T4, T5, W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8

1.59 WT

T1, T2, T3, T4, T5, W1, W2, W3, W5, W6, W7, W8

1.44 WT

Tabel diatas menunjukkan strategi-strategi yang dapat dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Utara dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual yang secara garis besar dapat digolongkan pada jenis strategi SO, WO, ST dan WT. Untuk menentukan prioritas strategi yang harus dijalankan oleh pemerintah kabupaten mamuju utara secara bertahap dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual maka berdasarkan nilai-nilai yang ada pada masing-masing strategi sebagaimana ditunjukkan pada tabel 7 ditentukan skala perioritas secara berurutan sebagai berikut:


406


Tabel 7. Strategi Prioritas Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Di Kabupaten Mamuju Utara No

Strategi Menetapkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang sesuai dengan 1 komitmen pimpinan, kebutuhan dan kondisi daerah. Menyempurnakan regulasi untuk mendukung 2 penerapan Akuntansi Berbasis Akrual. Menetapkan standar kompetensi yang harus 3 dimiliki oleh aparat pengelola keuangan daerah. Menyelenggarakan program peningkatan kapasitas SDM penyusun laporan keuangan yang 4 berkompeten dalam bidang akuntansi pemerintahan. Menerapkan sistem pemberian reward dan 5 punishment yang adil dan berdasarkan prestasi penyajian laporan keuangan. Menyelenggarakan program peningkatan kapasitas 6 aparat pengawasan intern pemerintah (auditor internal). Mengembangkan sistem informasi pengelolaan 7 keuangan daerah yang fleksibel dan sesuai dengan kondisi daerah. Memberikan ruang kepada publik (masyarakat) 8 untuk melakukan penilaian dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah. Melakukan upgrade terhadap sarana dan 9 prasarana penunjang dalam pengelolaan keuangan daerah. Mengembangkan sistem koordinasi dalam 10 penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Nilai Jenis Prioritas 2.86

SO

I

1.99

WO

II

1.93

SO

III

1.71

WO

IV

1.59

ST

V

1.59

WT

VI

1.44

WT

VII

1.36

ST

VIII

1.12

WO

IX

0.98

WT

X

Tabel diatas menunjukkan bahwa strategi pertama yang harus dilakukan pemerintah kabupaten mamuju utara dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual adalah STRATEGI AGRESIF (strategi SO) yaitu strategi yang berupaya untuk menggunakan kekuatan internal yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada, berupa menetapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang sesuai dengan komitmen pimpinan, kebutuhan dan kondisi daerah sebagaimana juga yang diamanatkan pada Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Rencana Tindak. Berdasarkan dari urutan prioritas pada tabel diatas maka strategistrategi tersebut dijabarkan ke berbagai program dalam rangka implementasinya sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:


407


Tabel 8. Implementasi Strategi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Di Kabupaten Mamuju Utara Strategi

Tujuan

Menetapkan Sistem Akuntansi Memberikan landasan Pemerintah Daerah hukum dan pedoman Kabupaten Mamuju Utara teknis dalam rangka 1 yang sesuai dengan komitmen penerapan Akuntansi pimpinan, kebutuhan dan berbasis akrual. kondisi daerah.

Implementasi

Waktu

Biaya

Menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara dengan berlandaskan pada Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

2013

Disesuaikan

2013

Disesuaikan

2013

Disesuaikan

2013

Disesuaikan

2013

Disesuaikan

Menetapkan standar kompetensi bagi CPNS baru/PNS yang akan ditempatkan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada SKPD.

2013

Disesuaikan

Menetapkan standar kompetensi bagi CPNS baru/PNS yang akan ditempatkan di bagian pelaporan ataupun bagian akuntansi pada PPKD.

2013

Disesuaikan

Menetapkan standar kompetensi bagi CPNS baru/PNS yang akan ditempatkan sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat.

2013

Disesuaikan

Merevisi Peraturan Daerah Tentang Pokok‐Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Menyelaraskan seluruh Merevisi Peraturan Bupati Tentang Menyempurnakan regulasi regulasi agar sesuai Sistem dan Prosedur Pengelolaan 2 untuk mendukung penerapan dengan Standar Akuntansi Keuangan Daerah. Akuntansi Berbasis Akrual. Pemerintah Daerah Merevisi Peraturan Bupati Tentang Kabupaten Mamuju Utara. Kebijakan Akuntansi. Merevisi Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Menetapkan standar kompetensi yang harus 3 dimiliki oleh aparat pengelola keuangan daerah.

Menghindari penempatan aparat yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya.


408


Lanjutan: Implementasi Waktu Biaya Menyelenggarakan sosialisasi/pelatihan/ bimbingan teknis 2012‐dst Disesuaikan tentang akuntansi berbasis akrual. Menyelenggarakan Menyelenggarakan program sosialisasi/pelatihan/ bimbingan teknis 2013‐dst Disesuaikan Meningkatkan kemampuan peningkatan kapasitas SDM tentang penerapan sistem akuntansi dan kompetensi aparat penyusun laporan keuangan pemerintah daerah. 4 dalam menyusun laporan yang berkompeten dalam Menyelenggarakan keuangan berdasarkan bidang akuntansi sosialisasi/pelatihan/ bimbingan teknis basis akrual. pemerintahan. 2013‐dst Disesuaikan tentang pemanfaatan dan pemeliharaan database dan aplikasi laporan keuangan. Strategi

Tujuan

Memfasilitasi untuk memperoleh 2014‐dst Disesuaikan sertifikasi AAP Meningkatkan tunjangan jabatan/insentif bagi PPK‐SKPD, 2014 Disesuaikan Menerapkan sistem Pengurus Barang dan Bendahara. Meningkatkan motivasi pemberian reward dan Menetapkan regulasi tentang Reward aparat dalam menyajikan 5 punishment yang adil dan dan Punishment atas ketepatwaktuan 2014 Disesuaikan laporan keuangan secara berdasarkan prestasi penyajian laporan keuangan. tepat dan akurat. penyajian laporan keuangan. Menetapkan regulasi tentang Reward dan Punishment atas kewajaran 2014 Disesuaikan penyajian laporan keuangan. Menyelenggarakan sosialisasi/ pelatihan/bimbingan teknis tentang 2012‐dst Disesuaikan akuntansi berbasis akrual. Menyelenggarakan sosialisasi/ pelatihan/bimbingan teknis tentang 2013‐dst Disesuaikan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah. Meningkatkan kemampuan Menyelenggarakan sosialisasi/ Menyelenggarakan program pelatihan/bimbingan teknis tentang dan kompetensi aparat peningkatan kapasitas aparat 6 pemanfaatan dan pemeliharaan dalam melakukan reviu pengawasan intern database dan aplikasi laporan keuangan. laporan keuangan pemerintah (auditor internal). berdasarkan basis akrual. Menyelenggarakan sosialisasi/ pelatihan/ bimbingan teknis tentang reviu laporan keuangan pemerintah daerah. Memfasilitasi untuk memperoleh sertifikasi Auditor. Memfasilitasi untuk memperoleh sertifikasi AAP Membuat aplikasi database. Mengembangkan sistem Membuat manual aplikasi laporan informasi pengelolaan Meningkatkan efektivitas keuangan. 7 keuangan daerah yang dan efisiensi penyusunan Membuat aplikasi laporan keuangan fleksibel dan sesuai dengan laporan keuangan daerah. (batch) kondisi daerah. Mengembangkan aplikasi laporan keuangan (online/terintegrasi).


2013‐dst Disesuaikan

2012‐dst Disesuaikan

2012‐dst Disesuaikan 2014‐dst Disesuaikan 2013

Disesuaikan

2013

Disesuaikan

2014

Disesuaikan

2015

Disesuaikan

409


Lanjutan: Strategi

Tujuan

Implementasi Mempublikasikan laporan keuangan Meningkatkan patisipasi Memberikan ruang kepada pada Koran. masyarakat, serta publik (masyarakat) untuk Membuka kotak saran dan pengaduan mewujudkan transparansi 8 melakukan penilaian dan masyarakat atas pengelolaan dan dan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan penyajian laporan keuangan. pengelolaan keuangan keuangan daerah. Mempublikasikan laporan keuangan daerah. pada Website. Pengadaan brankas dan lemari arsip khusus dokumentasi bukti‐bukti transaksi keuangan pada seluruh SKPD.

Waktu

Biaya

2013

Disesuaikan

2014

Disesuaikan

2015

Disesuaikan

2013

Disesuaikan

Melakukan upgrade terhadap Meningkatkan efektivitas sarana dan prasarana Pengadaan Komputer/laptop bagi dan efisiensi penyusunan 9 2013 penunjang dalam pengelolaan seluruh PPK‐SKPD dan APIP. laporan keuangan daerah. keuangan daerah. Pemasangan jaringan Local Areal 2014 Network (LAN). Pemasarangan jaringan internet pada 2014 seluruh SKPD. Menyelenggarakan sosialisasi tentang penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap pimpinan SKPD dan aparat pengelola keuangan daerah lainnya, 2013‐2015 seperti bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara barang, pengurus barang dan PPTK. Menyelenggarakan sosialisasi tentang Meningkatkan koordinasi Mengembangkan sistem Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah antara aparat pengelola koordinasi dalam penyajian terhadap pimpinan SKPD dan aparat keuangan daerah dalam 10 Laporan Keuangan pengelola keuangan daerah lainnya, 2013‐2015 melaksanakan tugas dan Pemerintah Daerah. seperti bendahara penerimaan, tanggung jawab. bendahara pengeluaran, bendahara barang, pengurus barang dan PPTK. Menciptakan sistem komunikasi dan koordinasi antara aparat pengelola 2013 keuangan di SKPD dan antara PPK‐SKPD dengan PPKD. Membentuk tim Accounting Center di 2014 PPKD.

Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan

Disesuaikan

Disesuaikan

Disesuaikan

Disesuaikan

Tabel diatas menunjukkan tujuan, bentuk dan waktu implementasi dari setiap strategi secara bertahap untuk penerapan akuntansi berbasis akrual di Kabupaten Mamuju Utara pada tahun 2015, sementara biaya implementasi untuk setiap program yang dilakukan disesuaikan dengan anggaran SKPD yang terkait dengan pelaksanaan implementasi tersebut, antara lain Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.


410


PENUTUP Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembobotan dan pemberian rating atas faktor kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman (tantangan) atau hasil analisis SWOT atas rencana penerapan akuntansi berbasis akrual di Kabupaten Mamuju Utara maka harus lebih memprioritaskan perbaikan faktor internal, sehingga strategi pertama yang harus dilakukan pemerintah kabupaten mamuju utara dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual adalah Strategi Agresif (strategi SO), khususnya terkait dengan strategi yang berupaya untuk menggunakan kekuatan internal yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada, diantaranya adalah Menetapkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang sesuai dengan komitmen pimpinan, kebutuhan dan kondisi daerah dan Menyempurnakan regulasi untuk mendukung penerapan Akuntansi Berbasis Akrual yang kemudian selanjutnya meningkatkan kapasitas SDM dan ketersediaan infrastruktur pendukung. Implikasi. Implikasi Dari Pelaksanaan Penelitian Ini Yaitu Dalam Rangka Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Di Kabupaten Mamuju Utara Pada Tahun 2015 Maka Strategi Yang Harus Diutamakan Untuk Dilakukan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Adalah Strategi Agresif (Strategi So) Yaitu Strategi Yang Berupaya Untuk Menggunakan Kekuatan Internal Yang Dimiliki Untuk Memanfaatkan Peluang Yang Ada, Berupa Menetapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Yang Sesuai Dengan Komitmen Pimpinan, Kebutuhan Dan Kondisi Daerah Sebagaimana Juga Yang Diamanatkan Pada Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan Diutamakannya Strategi Agresif Maka Dapat Menjadi Penopang Diwujudkannya Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, Serta Didapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Wtp) Dalam Penyajian Laporan Keuangan Daerah (Lkpd) Kabupaten Mamuju Utara. Keterbatasan. Keterbatasan dari penelitian ini adalah dikarenakan penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu pemerintah daerah saja, yang mungkin akan berbeda hasilnya jika dilakukan pada beberapa pemerintah daerah yang ada Indonesia, mengingat selama ini masing-masing pemerintah daerah memiliki karakteristik dan kondisi berbeda dalam pengelolaan keuangan daerah. Saran. Berdasarkan simpulan, implikasi dan keterbatasan dari hasil penelitian ini maka untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat mengembangkan penelitian ini dengan objek penelitian yang terdiri dari beberapa daerah dan juga dapat menggunakan metodologi lainnya untuk memperkaya hasil penelitian serupa. DAFTAR RUJUKAN Cooper, Donald R. & Schindler, Pamela S. (2006). Metode Riset Bisnis. Volume 1. Edisi 9. Terjemahan. Jakarta: PT. Media Global Edukasi. Christensen, M. (2002). Accrual accounting in the public sector: the case of the New South Wales government. Accounting History , 7 (2), 93-124. Christiaens, J. (1999). Financial Accounting Reform Flemish Municipalities: An Empirical Investigation. Financial Accountabilty & Management , 13 (1), 21-40.


411


Connoly, C., & Hyndman, N. (2006). The Acctual Implemetation of Accruals Accounting: Caveats from of A Cases Witihin the UK Sector Public. Accounting, Auditing & Accountability , 19 (2), 272-290. Furqan, Andi Chairil. (2011). Refleksi Transformasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Hulu Sampai Ke Hilir. Majalah Akuntan Indonesia, Edisi 29/Tahun V/2011, ISSN: 19787537. Iqbal, Muhamad. (2010). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Efektifitas Pelaksanaan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Serta Implikasinya Terhadap Akuntabilitas (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah). Tesis S2 UNPAD. Bandung. Tidak dipublikasikan. Jones, S., & Puglisi, N. (1997). The Relevance of AAS 29 to the Australian Public Sector: A Cause for Doubt? Abacus , 33 (1), 1-18. Pendlebury, M., & Karbhari, Y. (1998). April-June). Resource Accounting And Agencies. Public Money & Management , 29-33 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. West, J. P., & Berman, E. M. (2002). Increasing Urban Government Financial Accountability. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 14 (4), 497-534.


412

STRATEGI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA)

Recommend Documents