MENGENAL AKUNTANSI PERSEDIAAN BERBASIS AKRUAL Oleh: Muhammad Teguh Pramesti
Pendahuluan Akuntansi Persediaan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam kegiatan pelaporan keuangan pemerintah. Salah satu fungsi akuntansi persediaan adalah untuk membedakan peruntukan suatu aset. Misalnya pengadaan kendaraan bermotor yang akan dihibahkan kepada masyarakat akan dicatat sebagai persediaan, sedangkan jika pengadaan kendaraan bermotor tersebut akan digunakan dalam kegiatan normal pemerintah (sebagai kendaraan dinas) maka akan dicatat sebagai aset tetap. Tahun 2015 Pemerintah menerapkan basis akrual penuh dalam pelaporan keuangan. Penerapan tesebut sangat berpengaruh pada pencatatan akuntansi persediaan. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara pencatatan basis kas menuju akrual dengan basis akrual. Menurut basis akrual, pemerintah diharuskan menyajikan jumlah pemakaian barang persediaan sebagai beban yang akan mengurangi ekuitas/nilai kekayaan bersih dan disajikan dalam laporan operasional. Pada artikel ini penulis akan mencoba untuk mengupas akuntansi persediaan berbasis akrual pemerintah pusat. Pengertian Persediaan Pengertian persediaan menurut PMK No. 219/PMK. 05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barangbarang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa suatu aset diklasifikasikan sebagai persediaan tergantung pada tugas dan fungsi masing-masing entitas pada pemerintahan. Pada entitas pemerintahan yang bertugas menyediakan perumahan dan berniat memberikan kepada masyarakat, rumah yang belum dibagikan dapat PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
1
diklasifikasikan sebagai persediaan. Namun jika entitas pemerintah tersebut menyediakan perumahan bagi rumah dinas PNS dan tidak ada niat untuk diberikan kepada PNS maka rumah tersebut tidak diklasifikasikan sebagai persediaan melainkan dicatat sebagai aset tetap. Pengakuan Persediaan Penyajian laporan keuangan dengan basis akrual memerlukan pengakuan terhadap persediaan dan beban persediaan. Pengakuan persediaan dan beban persediaan sebagaimana tertuang dalam PMK No. 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, adalah a. Persediaan, diakui pada saat: 1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/atau 2. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan /atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST). b. Beban Persediaan, diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dari
transaksi
masyarakat
penggunaan
atau
sebab
lain
persediaan, yang
penyerahan
mengakibatkan
persediaan
kepada
berkurangnya
jumlah
persediaan. Pengukuran Persediaan Salah satu masalah utama terkait akuntansi persediaan adalah mengukur nilai persediaan. Nilai persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Nilai persediaan juga dinilai sebesar harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan dapat dinilai dengan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
2
Secara umum dalam akuntansi persediaan dikenal ada dua macam sistem pencatatan persedian yang dapat digunakan, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Sistem periodik merupakan sistem pencatatan persediaan dimana nilai dan kuantitas persediaan ditentukan secara periodik yaitu hanya pada saat perhitungan fisik yang biasanya dilakukan secara stock opname. Sedangkan sistem perpetual merupakan sistem pencatatan persediaan dimana pencatatan terkini terhadap barang persediaan selalu dilakukan setiap terjadi perubahan nilai persediaan. Metode yang digunakan oleh pemerintah adalah perpetual sebagaimana tertuang
dalam
PMK
No.
219/PMK.05/2013
tentang
Kebijakan
Akuntansi
Pemerintah Pusat. Jika terjadi perbedaan antara pencatatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik maka dilakukan pencatatan untuk menyesuaikan nilai pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik. Penentuan nilai persediaan akan dipengaruhi oleh harga beli persediaan tersebut. Hal ini disebabkan oleh banyaknya transaksi yang terkait dengan pembelian persediaan dalam waktu yang berbeda. Permasalahan yang timbul adalah penentuan biaya persediaan yang didasarkan pada harga yang mana pembelian persediaan tersebut. Idealnya entitas menggunakan harga yang spesifik yang terkait dengan barang yang akan ditentukan nilai persediaannya. Namun demikian hal tersebut sangat sulit dilakukan karena mungkin entitas akan melakukan pembelian dalam jumlah yang besar dan frekuensi yang tinggi dan mungkin beragam harga beli, jenis dan macam dari barang persediaan tersebut. Untuk mengatisipasi permasalahan tersebut dikenal adanya asumsi aliran biaya dalam mengukur nilai persediaan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 5 mengenai Akuntansi Persediaan terdapat beberapa alternatif dalam mengukur nilai persediaan seperti metode nilai pembelian terakhir, masuk pertama keluar pertama (FIFO) dan rata-rata tertimbang. Kebijakan akuntansi pemerintah pusat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 219/PMK. 05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, terkait pengukuran nilai persediaan menggunakan dua metode yaitu masuk pertama keluar pertama (FIFO) dan pembelian terakhir. Metode FIFO yaitu barang yang masuk terlebih dahulu dianggap barang yang pertama keluar, sehingga saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan persediaan terakhir. Beban persediaan adalah pemakaian barang persediaan oleh entitas selama periode PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
3
pelaporan.
Pengukuran
pemakaian
persediaan
dapat
dihitung
dengan
cara
memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan yang hasilnya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Beberapa barang persediaan yang menggunakan metode ini adalah a. Tanah/bangunan untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat/pemda b. Peralatan dan mesin untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat/pemda c. Jalan,
irigasi
dan
jaringan
untuk
diserahkan/dijual
kepada
masyarakat/pemda d. Aset tetap lainnya untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat/pemda e. Hewan dan tanaman untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat/pemda Sedangkan metode harga pembelian terakhir digunakan untuk menghitung saldo barang persediaan yang tidak metarial dan jenisnya bermacam-macam. Beberapa klasifikasi barang persediaan yang menggunakan metode harga pembelian terakhir antara lain: a. Barang konsumsi b. Amunisi c. Bahan untuk pemeliharaan d. Suku cadang e. Persediaan untuk tujuan strategis dan berjaga-jaga f. Pita cukai dan leges g. Bahan baku h. Barang dalam proses/setengah jadi Pencatatan dengan menggunakan metode harga pembelian terakhir relatif lebih mudah
dan
sederhana
dibandingkan
dengan
metode
FIFO.
Entitas/satker
pemerintah cukup mencatat nilai persediaan akhir yang diperoleh dari hasil opname PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
4
fisik pada akhir periode pelaporan dan harga pembelian terakhir dari barang persediaan. Berbeda dengan metode FIFO entitas/satker diharuskan melakukan perhitungan pada setiap terjadi pembelian, pemakaian dan nilai persediaan akhir. Dengan memperhatikan hal tersebut maka sistem akuntansi pemerintah pusat secara umum masih mengunakan metode harga pembelian terakhir untuk menghitung nilai persediaan sebagai tahap awal dalam implementasi SAP berbasis akrual. serta untuk mempermudah satker dalam penghitungan beban persediaan dalam aplikasi komputer. Untuk lebih memahami perbedaan antara metode FIFO dan metode harga pembelian terakhir,
berikut
ini
contoh
ilustrasi
perhitungan
nilai
persediaan
dengan
mengunakan metode FIFO dan metode harga pembelian terakhir. 1. Metode FIFO Satker
„XYZ‟
merupakan
entitas
pemerintahan
yang
memiliki
tupoksi
menyediakan hewan ternak sapi dan menjual hewan ternak tersebut kepada kelompok tani dengan harga yang lebih murah. Beberapa transaksi pembelian sapi selama tahun 20x5 antara lain: a. Tanggal 1 Januari Saldo hewan sapi tahun sebelum sebesar 10 ekor dengan nilai perolehan Rp 10.000.000 per ekor. b. Tanggal 4 Februari pembelian 5 ekor sapi dengan harga Rp 12.000.000 per ekor. c. Tanggal 6 Februari, dijual 12 ekor sapi kepada kelompok tani di kabupaten „ABC‟. d. Tanggal 20 Maret, dibeli 8 ekor sapi dengan harga Rp 14.000.000 per ekor. e. Tanggal 2 April, dibeli 7 ekor sapi dengan harga Rp 13.000.000 per ekor. f. Tanggal 9 Agustus, dijual 11 ekor sapi kepada kelompok tani. g. Tanggal 10 November, dijual 5 ekor sapi kepada kelompok tani h. Tanggal 31 Desember, sapi yang masih tersisa yang belum dijual sejumlah 3 ekor. PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
5
Dari transaksi tersebut nilai persediaan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tanggal
Kuantitas
Harga per ekor
Nilai
Keterangan
Persediaan 1 Januari
10 ekor
Rp 10.000.000
Saldo awal
4 Februari
5 ekor
Rp 12.000.000
Pembelian
6 Februari
12 ekor
Rp 10.000.000 x 10
Rp 124.000.000
Penjualan
Rp 12.000.000 x 2 6 Februari
3 ekor
Rp 12.000.000
Saldo setelah penjualan
20 Maret
8 ekor
Rp 14.000.000
Pembelian
2 April
7 ekor
Rp 13.000.000
Pembelian
9 Agustus
11 ekor
Rp 12.000.000 x 3
Rp 148.000.000
Penjualan
Rp 14.000.000 x 8 9 Agustus
7 ekor
Rp 13.000.000
Saldo setelah penjualan
10 November
5 ekor
Rp 13.000.000x 5
10 November
2 ekor
Rp 13.000.000
Rp 65.000.000
Penjualan Saldo setelah penjualan
31 Desember
2 ekor
Rp 13.000.000
Rp 26.000.000
Saldo akhir
Dari data di atas dapat diketahui: - Saldo awal Rp 100.000.000 - Pembelian selama satu periode pelaporan Rp 263.000.000 - Saldo akhir (opname fisik) = 2 ekor, Nilai Persediaan = Rp 26.000.000 - Penjualan selama satu periode pelaporan Rp 337.000.000, - Beban Persediaan = (saldo awal + pembelian – saldo akhir) = ( Rp.100.000.000 + Rp. 263.000.000)–Rp.26.000.000
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
6
= Rp.337.000.000 2. Metode Pembelian Terakhir Satker „XYZ‟ melakukan beberapa transaksi terkait pembelian dan pemakaian ATK berupa kertas folio, antara lain: a. Tanggal 1 Januari Saldo kertas folio sebesar 10 rim dengan nilai perolehan Rp 36.000 per rim. b. Tanggal 2 Februari pembelian 5 rim dengan harga Rp 37.000 per rim c. Tanggal 6 Februari, pemakaian kertas folio sebanyak12 rim d. Tanggal 24 Maret, dibeli 8 rim kertas folio dengan harga Rp 38.000 per rim. e. Tanggal 2 April, dibeli 10 rim dengan harga Rp 37.000 per rim. f. Tanggal 15 Agustus, pemakaian kertas folio sebanyak 15 rim g. Tanggal 20 November, pemakaian kertas folio sebanyak 5 rim h. Tanggal 31 Desember, setelah diadakan opname fisik di gudang, kertas yang tersisa adalah 1 rim. Dari transaksi tersebut nilai persediaan dapat dilihat pada tabel berikut: Tanggal
Kuantitas
Harga per rim
Nilai
Keterangan
Persediaan 1 Januari
10 rim
Rp 36.000
Rp.360.000
Saldo awal
2 Februari
5 rim
Rp 37.000
6 Februari
12 rim
Pemakaian
6 Februari
3 rim
Saldo
Pembelian
setelah pemakaian 24 Maret
8 rim
Rp 38.000
Pembelian
2 April
10 rim
Rp 37.000
Pembelian
15 Agustus
15 rim
Pemakaian
15 Agustus
6 rim
Saldo
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
7
setelah pemakaian 20 November
5 rim
Pemakaian
20 November
1 rim
Saldo setelah pemakaian
31 Desember
1 rim
Rp 37.000
Saldo akhir
Dari data di atas dapat diketahui: - Saldo awal Rp 360.000 - Pembelian selama satu periode pelaporan Rp 859.000 - Saldo akhir (opname fisik) Rp 37.000, Persediaan = Rp 37.000 - Beban persediaan= (saldo awal + pembelian) – saldo akhir (opname fisik) = (Rp 360.000 + Rp 859.000) – Rp.37.000 = Rp 1.182.000 Penatausahaan Akuntansi Persediaan dengan Sistem Informasi Sejak tahun 2005 Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mengembangkan sistem informasi
berupa
aplikasi
persediaan
yang
bertujuan
untuk
memudahkan
penatausahaan akuntansi persediaan oleh kementerian dan lembaga. Sistem informasi tersebut terintegrasi dengan sistem informasi barang milik kekayaan negara (SIMAK BMN) dan sistem informasi untuk pelaporan keuangan (SAKPA) untuk CTA sedangkan untuk akrual menggunakan aplikasi SAIBA. Pada prinsipnya tidak ada perbedaan alur data dan proses pelaporan menggunakan ketiga sistem informasi tersebut pada basis akrual maupun basis CTA. Secara garis besar proses alur data pada sistem informasi tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini:
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
8
Data Flow Diagram Pencatatan Persediaan dengan Sistem Informasi Penatausahaan akuntansi persediaan dimulai dengan meng-input data pada aplikasi persediaan berupa input persediaan masuk, persediaan keluar, koreksi, hasil opname fisik, penghapusan dan konversi hasil migrasi. Data yang di-input pada persediaan masuk dapat berupa saldo awal, pembelian, transfer masuk, hibah masuk dan rampasan. Sedangkan data yang di-input pada persediaan keluar berupa habis pakai, dijual, transfer keluar, hibah keluar, usang, rusak dan penghapusan lainnya. Data hasil transaksi persediaan tersebut disimpan dalam data base yang terintegrasi dengan aplikasi persediaan. Laporan yang dihasilkan oleh aplikasi persediaan dalam suatu perode berupa buku persediaan yang memuat persediaan per jenis barang persediaan dan laporan mutasi persediaan dan laporan posisi persediaan di neraca. Setelah satker menatusahakan transaksi persediaan dalam satu periode pelaporan, data hasil transaksi aplikasi persediaan dikirim ke aplikasi SIMAK BMN, karena Persediaan merupakan salah satu komponen dalam BMN (Barang Milik Negara) dan merupakan salah satu komponen pada Laporan BMN. Data hasil transaksi SIMAK BMN disimpan dalam data base yang terintegrasi dengan aplikasi SIMAK BMN. Proses selanjutnya adalah pengiriman data transaksi SIMAK BMN ke aplikasi SAIBA. Salah satu fungsi pengiriman data transaksi SIMAK BMN ke aplikasi SAIBA adalah dalam rangka mengkonsolidasikan penerimaan data persediaan dari SIMAK BMN dengan pembelian barang persediaan melalui SPM/SP2D. Data yang di-input pada aplikasi SAIBA adalah SPM/SP2D terkait pembelian barang persediaan. Jika tidak PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
9
ada proses kirim data persediaan dari aplikasi SIMAK BMN maka Aplikasi SAIBA akan menghasilkan akun Persediaan yang belum diregister pada neraca. Namun dalam keadaan tertentu pengguna aplikasi SAIBA juga dapat meng-input data persediaan
tanpa
melalui
aplikasi
persediaan/SIMAK
BMN
dengan
menu
penyesuaian dan jurnal neraca pada aplikasi SAIBA. Data hasil transaksi pada aplikasi SAIBA tersebut disimpan dalam data base yang terintegrasi dengan aplikasi SAIBA. Laporan yang dihasilkan aplikasi SAIBA adalah akun Persediaan pada neraca dan akun Beban Persediaan pada laporan Operasional. Penutup Artikel ini diharapkan dapat memperluas dan memperdalam pemahaman terkait akuntansi persediaan berbasis akrual dimana ada perbedaan yang cukup signifikan antara akuntansi persediaan berbasis CTA dan berbasis akrual. Proses akuntansi persediaan melalui sistem informasi/aplikasi akan menghasilkan nilai persediaan yang disajikan dalam neraca dan beban persediaan yaitu jumlah persediaan yang dikonsumsi/dipakai/diserahkan/dijual dalam suatu periode pelaporan. Daftar Pustaka PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis Akrual PMK No. 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat Martani, Dwi, dkk.2012. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Jakarta: Penerbit Salemba Empat Hendriksen, Eldon S., Michael F van Breda. Tanpa Tahun. Teori Akunting Buku 1. Tangerang: Penerbit Interaksa Hendriksen, Eldon S., Michael F van Breda. Tanpa Tahun. Teori Akunting Buku 2. Tangerang: Penerbit Interaksa Riahi, Ahmed., Belkaoui. 2006. Teori Akuntansi Buku 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat Stice, James D., Earl K. Stice, dan Fred. Skousen.2004. Akuntansi Intermediate Edisi Kelimabe
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
10
PANDUAN TEKNIS AKUNTANSI PERSEDIAAN Oleh : Cahya Wisnu Ardi
Menurut
PSAP
05
tentang
Akuntansi
Persediaan
dan
PMK
Nomor
219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. A. JENIS-JENIS PERSEDIAAN Berdasarkan peruntukan dan jenis belanja pembentuknya, barang persediaan terdiri dari: 1. Barang Persediaan Operasional, yaitu barang perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, seperti ATK, bahan cetakan, alat-alat rumah tangga, amunisi, pita cukai dan leges, meterai, dll. Barang persediaan ini dihasilkan dari jenis belanja pada kelompok akun 5218 – Belanja Barang Persediaan. 2. Barang Persediaan untuk Pemeliharaan, yaitu barang perlengkapan yang digunakan dalam rangka pemeliharaan aset pemerintah, seperti
suku
cadang, bahan bakar, dll. Barang persediaan ini dihasilkan dari jenis belanja pada kelompok akun 523 – Belanja Barang Pemeliharaan. 3. Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah, yaitu barang persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka
pelayanan
kepada
masyarakat/
Pemerintah
Daerah.
Barang
persediaan ini dapat berupa: a. hewan, tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemda; b. tanah/bangunan/peralatan dan mesin/aset tetap lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemda. Barang persediaan ini dihasilkan dari belanja pada kelompok akun 526 – Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah, dan kelompok akun 527 – Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden/ Mantan Wakil Presiden. PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
11
4. Barang Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial, yaitu barang persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat dalam rangka bantuan sosial dalam bentuk barang. Barang persediaan ini dihasilkan dari belanja pada kelompok akun 57 – Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang/Jasa. 5. Barang Persediaan untuk Tujuan Berjaga-Jaga atau Strategis, yaitu barang persediaan yang dimaksudkan untuk berjaga-jaga dalam keadaan darurat atau untuk keperluan strategis, seperti cadangan minyak dan cadangan beras. Barang persediaan ini dihasilkan dari belanja pada kelompok akun 58 – Belanja Lain-lain. Apabila persediaan diperoleh dengan proses produksi, maka apabila sampai dengan akhir periode pelaporan proses produksi belum selesai atau masih berbentuk bahan baku disajikan dalam neraca sebagai Persediaan dalam Proses/ Bahan Baku. Suatu
barang
dapat
digolongkan
sebagai
barang
persediaan
apabila
perencanaan pengadaan barang tersebut bersifat kontinu atau berkelanjutan, tidak hanya untuk satu kali kegiatan saja. B. PENGAKUAN 1. Pengakuan Persediaan Persediaan diakui pada saat: a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau
biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/atau b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya
berpindah.
Dokumen
sumber
yang
digunakan
sebagai
pengakuan
perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
12
Pencatatan
persediaan
dilakukan
setiap
terjadi
transaksi
yang
mempengaruhi persediaan. Namun demikian, pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun
persediaan yang
berada di unit pengguna. Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan. Pada aplikasi persediaan, satker dapat menentukan sendiri satuan barang persediaan. Persediaan dalam kondisi usang atau rusak tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK. Untuk itu, laporan keuangan dilampiri dengan daftar persediaan barang rusak atau usang. Penghapusan persediaan rusak atau usang dilakukan dengan persetujuan Kuasa Pengguna Barang. 2. Pengakuan Beban atas Pemakaian Persediaan Beban atas pemakaian persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan
perhitungan
atas
transaksi
pemakaian
persediaan
berupa
penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat, transfer persediaan, atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan, seperti adanya persediaan yang masih ada di gudang dengan kondisi rusak atau usang, walaupun secara fisik persediaan masih ada, namun tidak diperhitungkan sebagai saldo persediaan. Pembentukan beban atas pemakaian persediaan pada aplikasi SAIBA terbentuk pada saat dilakukan pengiriman data dari aplikasi Persediaan ke aplikasi SIMAK-BMN, untuk kemudian dilakukan pengiriman data ke aplikasi SAIBA. Selain itu, dalam rangka menyesuaikan nilai persediaan berdasarkan hasil opname fisik, beban persediaan juga dapat terbentuk dari menu jurnal penyesuaian pada aplikasi SAIBA. Persediaan
rusak/usang
diakui
sebagai
beban
kerugian
persediaan
usang/rusak dan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan beban atas pemakaian persediaan. PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
13
C. PENGUKURAN 1. Pengukuran Persediaan Persediaan disajikan sebesar: a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi: 1) harga pembelian; 2) biaya pengangkutan; 3) biaya penanganan; 4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Dikurangi dengan: 1) potongan harga, 2) rabat, dan lainnya yang serupa. b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Dalam menghitung harga pokok produksi, dapat digunakan biaya standar dalam hal perhitungan biaya riil sulit dilakukan. c. Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya contoh: proses pengembangbiakan hewan dan tanaman, donasi, rampasan dan lainnya. d. Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan
pada
perolehan
persediaan
tersebut,
misalnya
biaya
transportasi dalam rangka penyerahan barang persediaan tersebut kepada masyarakat. Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan 2 (dua) metode: a. Metode FIFO, yaitu persediaan yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali dicatat sebagai barang yang dipakai. Klasifikasi persediaan yang menggunakan metode ini adalah persediaan dengan nilai yang material.
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
14
b. Harga perolehan terakhir, digunakan untuk unit persediaan yang nilainya tidak material dan jenisnya bermacam-macam maka saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan terakhir. Apabila terdapat selisih antara perhitungan nilai pembelian terakhir persediaan dengan belanja persediaan, maka dilakukan koreksi nilai persediaan. 2. Pengukuran Beban atas Pemakaian Persediaan Dalam rangka penyajian beban atas pemakaian persediaan pada Laporan Operasional, beban dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods). Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan lainnya seperti hibah masuk atau transfer masuk, dikurangi dengan hibah keluar, transfer keluar, nilai persediaan usang/rusak, dan nilai saldo akhir persediaan hasil inventarisasi fisik. Selisih atas nilai persediaan hasil inventarisasi fisik dengan pencatatan persediaan
pada
penambah/pengurang
aplikasi beban
atas
persediaan pemakaian
diperlakukan persediaan
pada
sebagai periode
bersangkutan. Beban Pemakaian Persediaan = Saldo Awal + Pembelian + Hibah Masuk + Transfer Masuk - Hibah Keluar - Transfer Keluar – Persediaan Rusak/Usang - Saldo Akhir Hasil Inventarisasi Fisik D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 1. Penyajian dan Pengungkapan Persediaan Persediaan disajikan di neraca pada Pos Aset Lancar. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan inventarisasi fisik persediaan setiap semester. Untuk selanjutnya berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dilakukan penyesuaian data nilai persediaan pada aplikasi SAIBA. 2. Penyajian dan Pengungkapan Beban atas Pemakaian Persediaan Beban atas pemakaian persediaan disajikan dalam Laporan Operasional sebagai berikut:
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
15
a. Beban atas pemakaian barang persediaan operasional disajikan pada Laporan Operasional dalam pos beban persediaan. b. Beban atas pemakaian barang persediaan untuk pemeliharaan disajikan pada Laporan Operasional dalam pos beban pemeliharaan. c. Beban atas pemakaian barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah disajikan pada Laporan Operasional dalam pos beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah. d. Beban atas pemakaian barang persediaan dalam rangka bantuan sosial disajikan pada Laporan Operasional dalam pos beban bantuan sosial. e. Beban atas pemakaian barang persediaan untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis disajikan pada Laporan Operasional dalam pos beban lain-lain. f.
Kerugian Persediaan Usang/Rusak disajikan ke pada Pos Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya.
Catatan atas Laporan Keuangan untuk persediaan dan beban atas pemakaian persediaan mengungkapkan: 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; 2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; 3. Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik; dan 4. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang, dan penyebab persediaan tersebut usang/rusak. Untuk
kehandalan
laporan
keuangan,
daftar
mutasi
persediaan
yang
dihasilkan dari aplikasi Persediaan dilampirkan pada laporan keuangan pendukung. Contoh CaLBMN menurut Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Nomor S2/KN/2014 tanggal 02 Januari 2014 hal Tindak Lanjut dan Monitoring Penyusutan BMN dan Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahun 2013 : PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
16
Barang Persediaan Saldo Persediaan pada Satker ABC per 31 Desember 201X sebesar Rp ZZZ (ZZZ Rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp XXX (XXX Rupiah) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp YYY. (YYY Rupiah). Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: Uraian 117111- Barang Konsumsi
JUMLAH
Saldo Awal (Rp)
Mutasi (Rp)
Saldo Akhir (Rp)
XXX
YYY
ZZZ
XXX
YYY
ZZZ
Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp CCC (CCC Rupiah) yang terdiri dari barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp AAA (AAA Rupiah) dan kondisi usang senilai Rp BBB (BBB Rupiah).
E. PERUBAHAN AKUN BELANJA PERSEDIAAN PADA BAGAN AKUN STANDAR Untuk kebutuhan pengembangan sistem dalam rangka pelaksanaan akuntansi Pemerintah Pusat berbasis akrual, terdapat beberapa perubahan akun terkait dengan belanja persediaan yang dikarenakan: 1. Diperlukan perbedaan antara akun belanja yang menghasilkan barang persediaan dan akun belanja yang tidak menghasilkan barang persediaan. 2. Pada buku besar akrual aplikasi SAIBA membedakan posting rule untuk belanja yang menghasilkan barang persediaan dan belanja yang tidak menghasilkan belanja barang persediaan. Perubahan-perubahan tersebut telah ditetapkan dalam Kepdirjen Perbendaharaan Nomor Kep-311/PB/2014 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Akun yang digunakan khusus untuk belanja persediaan adalah sbb: 1. Belanja Barang Persediaan Operasional a. Contoh Mapping Akun Belanja Barang Persediaan Operasional
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
17
521111 521116 Menghasilkan Barang Persediaan
521119
5218xx
521211 521219
Tidak menghasilkan Barang Persediaan, tetap menggunakan akun dimaksud.
b. Daftar Akun Belanja Barang Persediaan Operasional Dalam Kepdirjen Perbendaharaan Nomor Kep-311/PB/2014, daftar akun yang
digunakan
untuk
belanja
barang
persediaan
dalam
rangka
operasional sbb: Kode Akun
Uraian Akun
521811
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
521812
Belanja Barang Persediaan Amunisi
521813
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges
521821
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku
521822
Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses
Akun 521811 – Belanja Barang Persediaan Konsumsi digunakan untuk mencatat Belanja Barang Persediaan Konsumsi yang direncanakan pengadaannya secara kontinyu/ berkelanjutan, tidak habis dalam sekali kegiatan, dan disimpan dalam gudang penyimpanan, seperti: ATK, bahan cetakan, buku-buku peraturan, alat-alat rumah tangga. Tidak termasuk barang persediaan yang direncanakan pengadaannya hanya untuk satu kali kegiatan saja/ tidak berkelanjutan, dan habis dalam sekali kegiatan, seperti: seminar kit, spanduk, penggandaan dokumen, konsumsi rapat, dll. Untuk belanja barang persediaan tersebut, dicatat menggunakan akun PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
18
521211 – Belanja Bahan. Namun demikian apabila sampai dengan kegiatan tersebut berakhir masih terdapat sisa persediaan, maka dicatat dalam aplikasi persediaan sebagai persediaan usang. 2. Belanja Barang Persediaan untuk Pemeliharaan a. Contoh Mapping Akun Belanja Barang Persediaan untuk Pemeliharaan 523111 523112
523119
523122
523121 523129
Menghasilkan Barang Persediaan
523134 523135
523131
523136
523132
523191
523133
Tidak menghasilkan Barang Persediaan untuk Pemeliharaan, tetap menggunakan akun dimaksud.
Daftar Akun Belanja Barang Persediaan untuk Pemeliharaan Dalam Kepdirjen Perbendaharaan Nomor Kep-311/PB/2014, daftar akun yang digunakan untuk belanja barang persediaan untuk pemeliharaan sbb: Kode Akun
Uraian Akun
523112
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523119
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
523122
Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina
523123
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523129
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
523134
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
523135
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
19
523136
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan
523191
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya
Akun tersebut di atas digunakan untuk mencatat Belanja Barang Persediaan untuk pemeliharaan yang tidak habis dalam sekali pakai, sifatnya cadangan atau berjaga-jaga, dan disimpan dalam gudang penyimpanan, seperti: suku cadang, oli pelumas, BBM, alat-alat untuk perbaikan gedung, dll. 3. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah Dalam Kepdirjen Perbendaharaan Nomor Kep-311/PB/2014, daftar akun yang digunakan untuk belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah sbb: Kode
Uraian Akun
Akun 526111
Belanja Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
526112
Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
526113
Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
526114
Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
526115
Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
526211
Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah
526212
Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah
526311
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
527111
Belanja Tanah untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden
527112
Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
20
527113
Belanja Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden
Penyerahan Barang Persediaan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai pemindahtanganan BMN. 4. Belanja Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang Dalam Kepdirjen Perbendaharaan Nomor Kep-311/PB/2014, daftar akun yang digunakan untuk belanja persediaan dalam rangka bantuan sosial dalam bentuk barang sbb: Kode Akun
Uraian Akun
571112
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa
572112
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa
573112
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa
574112
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa
575112
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang/Jasa
576112
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Barang/Jasa
5. Belanja Persediaan untuk Tujuan Berjaga-jaga atau Strategis Dalam Kepdirjen Perbendaharaan Nomor Kep-311/PB/2014, daftar akun yang digunakan untuk belanja persediaan untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis sbb: Kode Akun
Uraian Akun
581111
Belanja Cadangan Umum
581112
Belanja Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi)
581114
Belanja Cadangan Tunjangan Beras PNS/TNI/Polri
581117
Belanja Cadangan Stabilisasi Harga Pangan
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
21
581119
Belanja Cadangan Lainnya
581122
Belanja Cadangan Beras Pemerintah
581123
Belanja Cadangan Benih Nasional
581511
Belanja Keperluan Mendesak/Tak Terduga
581512
Belanja Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
Penjelasan lebih lanjut atas segmen akun dapat mengacu pada Kepdirjen Perbendaharaan Nomor Kep-311/PB/2014 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Contoh Pemakaian Akun Belanja yang menghasilkan Persediaan: NO 1.
URAIAN
KLASIFIKASI
Pengadaan seminar kit
Belanja Barang
untuk peserta diklat oleh
Persediaan
secara kontinu/
Badan Pendidikan dan
Konsumsi
berkelanjutan
Pelatihan Keuangan yang
(521811)
dapat dipakai untuk Pengadaan seminar kit
Belanja Bahan
untuk kegiatan
(521211)
Sosialisasi Aplikasi
- tidak habis dalam sekali
- perencanaan pengadaan hanya untuk satu kali kegiatan saja
SAIBA oleh KPPN Jakarta
- habis dalam sekali
II. 3.
- perencanaan pengadaan
kegiatan diklat
beberapa kali diklat. 2.
KETERANGAN
kegiatan sosialisasi
Pengadaan perlengkapan
Belanja Barang
- tidak habis dalam sekali
gedung seperti engsel
Persediaan
pakai, sifatnya
pintu, kunci, lampu, dll
untuk
cadangan atau berjaga-
untuk pemeliharaan
Pemeliharaan
jaga
gedung kantor oleh KPPN
Gedung dan
Klaten.
Bangunan (523112)
4.
Service rutin dan ganti
Belanja
oli untuk kendaraan
Pemeliharaan
dinas di bengkel resmi
Peralatan dan
- habis dalam sekali pakai
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
22
oleh Sekretariat Ditjen
Mesin (523121)
Perbendaharaan. 5.
Pembelian oli pelumas
Belanja Barang
- tidak habis dalam sekali
untuk peralatan genset
Persediaan
pakai, sifatnya
oleh pengelola Gedung
untuk
cadangan atau berjaga-
Keuangan Negara.
Pemeliharaan
jaga
Peralatan dan Mesin (523123) F. ILUSTRASI JURNAL PADA APLIKASI SAIBA 1. Untuk pembelian persediaan, berdasarkan dokumen sumber SP2D pada saat dilakukan pengiriman data dari aplikasi SAS, pada aplikasi SAIBA akan terbentuk jurnal: Buku Besar Kas Akun
Uraian Akun
5218xx
Belanja Barang Persediaan
523xxx
Belanja
Debet
Kredit
XXX
Barang
untuk
Barang
untuk
Pemeliharaan 526xxx
Belanja Diserahkan
kepada
Masyarakat/Pemda 57xxx2
Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang
58xxxx 11561x
Belanja Lain-lain Piutang dari KUN
XXX
Buku Besar Akrual Akun 117911 313111
Uraian Akun
Debet
Persediaan yang Belum Diregister
XXX
Ditagihkan kepada
Kredit
XXX
Entitas Lain PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
23
2. Semua data mutasi persediaan, baik perolehan maupun pemakaian, diperoleh dari
aplikasi
Persediaan
dan
dicatat
berdasarkan
dokumen
sumber
SP2D/BAST/Dokumen lainnya. Pada saat terdapat pengiriman data dari aplikasi Persediaan ke aplikasi SIMAK-BMN, lalu kemudian dikirim ke aplikasi SAIBA, atas data mutasi persediaan tersebut akan membentuk jurnal: a. Pendefinitifan Persediaan Buku Besar Akrual Akun 117xxx 117911
Uraian Akun Barang Persediaan
Debet
Kredit
XXX
Persediaan yang Belum
XXX
Diregister b. Perolehan Persediaan yang Berasal dari Transfer (Transfer-In) Buku Besar Akrual Akun 117xxx 313221
Uraian Akun Barang Persediaan
Debet
Kredit
XXX
Transfer Masuk
XXX
c. Transfer Persediaan kepada Entitas Lain (Transfer-Out) Buku Besar Akrual Akun 313211 117xxx
Uraian Akun Transfer Keluar
Debet
Kredit
XXX
Barang Persediaan
XXX
d. Pembebanan atas Pemakaian Persediaan Buku Besar Akrual Akun
Uraian Akun
Debet
593xxx
Beban Persediaan
XXX
523xxx
Beban Pemeliharaan
XXX
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
Kredit
24
526xxx
Beban
Barang
untuk
Diserahkan
XXX
kepada
masyarakat/Pemda 57xxx2
Beban Bantuan Sosial
XXX
58xxxx
Beban Lain-lain
XXX
11561x
Piutang dari KUN
XXX
3. Pada saat akhir periode pelaporan perlu dilakukan inventarisasi fisik dan penyesuaian atas saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Apabila saldo persediaan sebelum inventarisasi fisik lebih besar maka dilakukan jurnal penyesuaian pada aplikasi SAIBA sbb: Buku Besar Akrual Akun
Uraian Akun
Debet
593xxx
Beban Persediaan
XXX
523xxx
Beban Pemeliharaan
XXX
526xxx
Beban
Barang
Diserahkan
untuk
Kredit
XXX
kepada
masyarakat/Pemda 57xxx2
Beban Bantuan Sosial
XXX
58xxxx
Beban Lain-lain
XXX
117xxx
Persediaan
XXX
Apabila saldo persediaan sebelum inventarisasi fisik lebih kecil, maka dilakukan jurnal penyesuaian pada aplikasi SAIBA sbb: Buku Besar Akrual Akun 117xxx
Uraian Akun Persediaan
Debet
Kredit
XXX
593xxx
Beban Persediaan
XXX
523xxx
Beban Pemeliharaan
XXX
526xxx
Beban Barang untuk
XXX
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
25
Diserahkan kepada masyarakat/Pemda 57xxx2
XXX
Beban Bantuan Sosial
58xxxx
XXX
Beban Lain-lain
4. Apabila terdapat selisih nilai persediaan dengan belanja persediaan yang diakibatkan metode perhitungan persediaan dengan nilai pembelian terakhir, maka
dilakukan
jurnal
koreksi
persediaan.
Apabila
koreksi
tersebut
menambah nilai persediaan maka jurnal yang terbentuk pada Aplikasi SAIBA sbb: Buku Besar Akrual Akun 117911
Uraian Akun Persediaan
yang
Debet Belum
Kredit
XXX
Diregister 391113
Koreksi Nilai Persediaan
XXX
Sedangkan apabila koreksi tersebut mengurangi nilai persediaan, maka jurnal yang terbentuk pada Aplikasi SAIBA sbb: Buku Besar Akrual Akun 391113 117911
Uraian Akun
Debet
Koreksi Nilai Persediaan Persediaan
yang
Kredit
XXX Belum
XXX
Diregister 5. Apabila setelah lewat tahun anggaran diketahui bahwa terdapat kesalahan pencatatan atas persediaan pada periode sebelumnya, dilakukan mekanisme koreksi nilai persediaan melalui Menu Jurnal Koreksi pada Aplikasi SAIBA. Apabila koreksi tersebut menambah nilai persediaan maka jurnal yang terbentuk pada Aplikasi SAIBA sbb:
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
26
Buku Besar Akrual Akun 117xxx 391113
Uraian Akun
Debet
Barang Persediaan
Kredit
XXX
Koreksi Nilai Persediaan
XXX
Sedangkan apabila koreksi tersebut mengurangi nilai persediaan, maka jurnal yang terbentuk pada Aplikasi SAIBA sbb: Buku Besar Akrual Akun 391113 117xxx
Uraian Akun
Debet
Koreksi Nilai Persediaan
Kredit
XXX
Barang Persediaan
XXX
6. Apabila terdapat persediaan usang/rusak pada maka terbentuk jurnal pada aplikasi SAIBA sbb: Buku Besar Akrual Akun 596121
Uraian Akun Kerugian
Debet
Persediaan
Kredit
XXX
Usang/Rusak 117xxx
Barang Persediaan
XXX
G. ILUSTRASI TRANSAKSI 1. Pada Satker K/L XYZ terdapat DIPA dengan rincian sebagai berikut: Kode Akun 521211
Uraian Akun Belanja Bahan
Nominal 20.000.000
Keterangan Seminar
Kit
Sosialisasi 521811
Belanja Barang Persediaan
32.000.000
ATK
18.000.000
BBM
Barang Konsumsi 523123
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan
Kendaraan
Dinas
dan Mesin
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
27
526112
571112
Belanja Peralatan dan
150.000.000
Bantuan
Mesin untuk Diserahkan
komputer
kepada Masyarakat/ Pemda
masyarakat
Belanja Bantuan Sosial
40.000.000
kepada
Bantuan
untuk Rehabilitasi Sosial
pengadaan
dalam Bentuk Barang/Jasa
peraga
alat untuk
penyandang disabilitas
Pada saat dilakukan “Copy DIPA dari Aplikasi SAS” maka pada aplikasi SAIBA akan terbentuk jurnal: Buku Besar Kas Akun 11561x 521811
Uraian Akun
Debet
Piutang dari KUN Allotment
Kredit
260.000.000
Belanja
Barang
32.000.000
Persediaan Konsumsi 521211
Allotment Belanja Bahan
523123
Allotment Persediaan
Belanja
20.000.000 Barang
18.000.000
Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin 526112
Allotment
Belanja
Peralatan
150.000.000
dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda Allotment 571111
Belanja
Bantuan
Sosial untuk Rehabilitasi Sosial
40.000.000
dalam Bentuk Barang/Jasa
2. Sepanjang tahun 2015 atas DIPA tersebut terealisasi 100%. Saat dilakukan penarikan data realisasi dari aplikasi SAS dari menu “Copy SPM/SP2D dari Aplikasi SAS”, pada aplikasi SAIBA akan terbentuk jurnal sbb:
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
28
Buku Besar Kas Akun 521811
Uraian Akun Belanja
Barang
Debet Persediaan
Kredit
32.000.000
Konsumsi 521211
Belanja Bahan
523123
Belanja
20.000.000
Barang
Persediaan
18.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Peralatan dan Mesin untuk 526112
Diserahkan
kepada
Masyarakat/
150.000.000
Pemda Belanja 571112
Bantuan
Sosial
untuk
Rehabilitasi Sosial dalam Bentuk
40.000.000
Barang/Jasa 11561X
Piutang dari KUN
260.000.000
Buku Besar Akrual Akun
Uraian Akun
521211
Beban Bahan
117911
Persediaan yang Belum Diregister
313111
Debet
Kredit
20.000.000 240.000.000
DKEL
260.000.000
Perolehan persediaan yang berasal dari belanja 521811, 523123, 526112, 571112 dicatat dalam aplikasi Persediaan dengan rincian sbb: Akun
Uraian Akun
Nominal
117111
Barang Konsumsi
32.000.000
117113
Bahan untuk Pemeliharaan
18.000.000
117124
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau
150.000.000
diserahkan kepada Masyarakat 117141
Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial JUMLAH
40.000.000 240.000.000
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
29
3. Selama tahun 2015, diketahui terdapat pemakaian persediaan sbb: Akun
Uraian Akun
Nominal
117111
Barang Konsumsi
20.000.000
117113
Bahan untuk Pemeliharaan
16.000.000
117124
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau
135.000.000
diserahkan kepada Masyarakat 117141
Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial
36.000.000
JUMLAH
207.000.000
Seluruh pemakaian persediaan tersebut dicatat dalam aplikasi Persediaan. 4. Selanjutnya
pada
akhir
tahun
2015
diperoleh
nilai
perhitungan
atas
inventarisasi fisik persediaan sbb: Akun
Uraian Akun
117111
Barang Konsumsi
117113
Bahan untuk Pemeliharaan
117124
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau
Nominal 10.000.000 2.000.000 15.000.000
diserahkan kepada Masyarakat 117141
Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial JUMLAH
4.000.000 31.000.000
Terdapat selisih nilai barang persediaan konsumsi sebesar 2.000.000 antara hasil inventarisasi fisik dan catatan pada aplikasi persediaan. Selisih tersebut diberlakukan sebagai pengurang dalam perhitungan beban atas pemakaian persediaan. Hasil inventarisasi fisik tersebut diinput ke dalam aplikasi Persediaan. 5. Pada akhir periode pelaporan dilakukan pengiriman data dari aplikasi Persediaan ke aplikasi SAIBA melalui aplikasi SIMAK BMN. Pada aplikasi SAIBA akan terbentuk jurnal: a. Jurnal Pendefinitifan Persediaan
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
30
Buku Besar Akrual Akun
Uraian Akun
Debet
117111
Barang Konsumsi
117113
Bahan
117124
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau
untuk
Kredit
32.000.000 Pemeliharaan
diserahkan
18.000.000 150.000.000
kepada
Masyarakat 117141
Persediaan dalam Rangka Bantuan
40.000.000
Sosial 117911
Persediaan yang Belum
240.000.000
Diregister
b. Jurnal Pembebanan atas Pemakaian Persediaan Akun
Uraian Akun
Debet
593111
Beban Persediaan Konsumsi
22.000.000
523123
Beban
16.000.000
Barang
Persediaan
Kredit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Peralatan dan Mesin untuk 526112
Diserahkan
kepada
Masyarakat/
135.000.000
Pemda 571112
Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam Bentuk Barang/Jasa
36.000.000
117111
Barang Konsumsi
117113
Bahan
117124
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau
untuk
22.000.000 Pemeliharaan
diserahkan
16.000.000 135.000.000
kepada
Masyarakat 117141
Persediaan
dalam
Rangka
36.000.000
Bantuan Sosial
Dalam hal pengiriman data dari aplikasi Persediaan ke aplikasi SAIBA melalui aplikasi SIMAK BMN belum dapat dilakukan, maka jurnal-jurnal transaksi terkait persediaan tersebut di atas dilakukan secara manual di aplikasi SAIBA. PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
31
6. Contoh Laporan Keuangan Atas transaksi tersebut di atas, laporan keuangan yang terbentuk sbb: Contoh Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Untuk Semester yang Berakhir 31 Desember 2015 (dalam Rupiah) Kementerian Negara/Lembaga Eselon I Wilayah/Provinsi Satker Jenis Kewenangan No
Uraian
: : : : :
00X K/L XYZ 01 Setjen KL XYZ 0199 Instansi Pusat 123456 Satker K/L XYZ Kantor Pusat
Anggaran
Realisasi
Realisasi Di Atas (di
%
Bawah) Anggaran
Realisasi Anggaran
1
2
3
4
5
6
.......................................................................................................... B
BELANJA Belanja Pegawai Belanja Barang
220.000.000
220.000.000
0
100%
40.000.000
40.000.000
0
100%
260.000.000
260.000.000
0
100%
Belanja Modal Kewajiban Utang Subsidi Hibah Bantuan Sosial Lain-lain
JUMLAH BELANJA
..........................................................................................................
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
32
Contoh Laporan Operasional Laporan Operasional Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2015 (dalam Rupiah) Kementerian Negara/Lembaga Eselon I Wilayah/Provinsi Satker Jenis Kewenangan
: : : : :
00X K/L XYZ 01 Setjen KL XYZ 0199 Instansi Pusat 123456 Satker K/L XYZ Kantor Pusat
Jumlah
Kenaikan (Penurunan)
Uraian
2015
2014
2015
%
1
2
3
4
5
.................................................................................................................................. Beban Operasional Beban Pegawai Beban Persediaan
22.000.000
-
22.000.000
-
Beban Barang & Jasa
20.000.000
-
20.000.000
-
Beban Pemeliharaan
16.000.000 -
16.000.000
-
-
135.000.000
-
-
36.000.000
Beban Perjalanan Dinas Beban
Barang
Diserahkan
untuk
135.000.000
kepada
Masyarakat/Pemda Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban
Penyusutan
36.000.000 dan
-
Amortisasi Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Beban Transfer Beban Lain-lain Jumlah Beban Operasional
229.000.000
-
229.000.000
-
.................................................................................................................................. Surplus (Defisit) LO
(229.000.000)
-
(229.000.000)
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
-
33
Contoh Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2015 (dalam Rupiah) Kementerian Negara/Lembaga Eselon I Wilayah/Provinsi Satker Jenis Kewenangan
: : : : :
00X K/L XYZ 01 Setjen KL XYZ 0199 Instansi Pusat 123456 Satker K/L XYZ Kantor Pusat Jumlah
Kenaikan (Penurunan)
Uraian
2015
2014
2015
%
1
2
3
4
5
(229.000.000)
-
(229.000.000)
-
260.000.000
-
260.000.000
-
EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT DAMPAK
KUMULATIF
PERUBAHAN
KEBIJAKAN
AKUNTANSI/
KESALAHAN
MENDASAR Koreksi Nilai Persediaan Selisih
Revaluasi
Aset
Tetap Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi TRANSAKSI ANTAR ENTITAS LAIN-LAIN KENAIKAN/PENURUNAN
31.000.000
31.000.000
EKUITAS EKUITAS AKHIR
31.000.000
-
31.000.000
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
-
34
Contoh Neraca Neraca Tingkat Satuan Kerja Per 31 Desember 2015 (dalam Rupiah) Jumlah
Kenaikan (Penurunan)
Uraian
2015
2014
2015
%
1
2
3
4
5
31.000.000
-
31.000.000
-
JUMLAH ASET LANCAR
31.000.000
-
31.000.000
-
JUMLAH ASET
31.000.000
-
31.000.000
-
31.000.000
-
31.000.000
-
JUMLAH EKUITAS
31.000.000
-
31.000.000
-
JUMLAH KEWAJIBAN
31.000.000
-
31.000.000
-
ASET ASET LANCAR ...................... Persediaan ......................
...................... EKUITAS EKUITAS Ekuitas
DAN EKUITAS
H. PERLAKUAN KHUSUS PERSEDIAAN 1. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk
dijual seperti pita cukai dinilai dengan biaya perolehan terakhir. 2. Persediaan berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak
ketiga yang masih dalam proses pembangunan sampai dengan tanggal pelaporan, maka atas pengeluaran – pengeluaran yang dapat diatribusikan untuk pembentukan aset tersebut tetap disajikan sebagai persediaan (bukan KDP). 3. Ada kalanya unit pemerintah, karena tugas dan fungsinya, menerima hibah
berupa emas, seperti penerimaan Hadiah Tidak Tertebak (HTT) atau Hadiah Yang Tidak Diambil Oleh Pemenang pada Kementerian Sosial. Dalam hal ini, persediaan berupa emas tersebut dicatat sebesar harga wajar pada saat perolehan. PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
35
AKUNTANSI ATAS PERLAKUAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH -PIUTANG BUKAN PAJAK YANG DITERIMA PEMBAYARAN PIUTANGNYA Oleh Joni Afandi
1. Pendahuluan Piutang adalah jumlah yang akan diterima oleh suatu entitas yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah cadangan yang dibentuk
berdasarkan
persentase
tertentu
dari
jumlah
piutang
untuk
menggambarkan ketertagihan piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak dibuat berdasarkan umur piutang yang telah jatuh tempo. Pada hakikatnya penyisihan dibuat untuk menggambarkan nilai piutang yang dapat ditagih. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak diakui sebagai beban penyisihan dan disajikan dalam Laporan Operasional. Beban operasional akan mengurangi surplus dan selanjutnya akan mengurangi ekuitas suatu entitas. Pada tahun berjalan terdapat kemungkinan penerimaan pembayaran piutang yang melebihi nilai buku piutang. Kelebihan penerimaan tersebut akibat dari piutang yang disajikan telah dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak. Tulisan ini akan membahas perlakuan akuntansi atas kelebihan penerimaan pembayaran piutang dari nilai buku piutang tersebut baik yang dilakukan penyisihan pada tahun berjalan maupun yang dilakukan penyisihan tahun sebelumnya. 2. Bahasan
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
36
Suatu piutang yang telah dilakukan penyisihan ataupun dihapusbukukan dan dihapustagihkan ada kemungkinan diterima pembayarannya kembali oleh suatu entitas, baik yang diterima karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang maupun akibat dari proses penagihan yang dilakukan oleh PUPN. Untuk menggambarkan ketertagihan suatu piutang, entitas membuat suatu Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak yang merupakan kontra akun dari piutang dan menjadi beban penyisihan pada laporan operasional. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak tahun berjalan menjadi unsur pengurang surplus pada Laporan Operasional. Semakin besar beban penyisihan semakin besar berkurangnya surplus suatu entitas, demikian juga sebaliknya semakin kecil beban penyisihan maka pengurang surplus juga akan kecil nilainya. Di neraca, Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai kontra akun yang akan mengurangi jumlah piutang yang disajikan di neraca. Penagihan piutang dilakukan terhadap nilai piutang secara keseluruhan dan bukan sebesar nilai buku piutang tersebut di neraca. Penerimaan kas atas penagihan piutang sesungguhnya termasuk juga penerimaan kas atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak. Pembahasan mengenai akuntansi atas penerimaan kas yang diterima dari pembayaran piutang akan dimulai dari perlakuan akuntansi atas penerimaan piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun berjalan, penerimaan piutang yang telah dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya, akuntansi atas penerimaan piutang yang dihapusbukukan serta akuntansi atas penerimaan piutang yang telah dihapustagihkan. 2.1. Akuntansi atas Perlakuan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tahun Berjalan yang diterima Pembayaran Piutangnya Piutang yang dilakukan penyisihan tahun berjalan kemungkinan diterima pembayarannya secara penuh dan nilai penerimaannya melebihi nilai buku piutang tersebut. Atas kelebihan penerimaan pembayaran piutang diatas nilai buku tersebut diakui sebagai pengurang beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak yang bersangkutan. Pertimbangan yang digunakan atas perlakuan kelebihan penerimaan piutang di atas nilai buku sebagai pengurang beban penyisihan adalah bahwa beban penyisihan PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
37
tahun berjalan tersebut belum ditutup ke Surplus/Defisit LO dan karenanya belum
mempengaruhi
ekuitas
Entitas
tahun
berjalan.
Untuk
menggambarkan perlakuan akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak tahun berjalan yang diterima pembayaran piutangnya, berikut akan diilustrasikan transaksi tersebut. a. Piutang suatu entitas yang disajikan di neraca pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: Neraca 31 Desember 2014 Uraian
Jumlah
Uraian
Jumlah
Aset Lancar: Piutang Bukan Pajak
100.000
Penyisihan Piutang Tidak
(21.800)
Tertagih Piutang
Bukan
Pajak
78.200
(Netto)
Rincian Penyisihan piutang tidak tertagih 2014 sebagai berikut:
Nama No
Wajib
Penyisihan Piutang Jumlah
Bayar 1
ABCDE
60.000
2
BCDEF
15.000
3
CDEFG
10.000
4
DEFGH
15.000
Jumlah
100.000
5%oo
10%
50%
100%
300
300 1.500
1.500 5.000
300
Jumlah
1.500
5.000
5.000 15.000
15.000
15.000
21.800
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
38
b. Pada bulan Juni 2015 terdapat penambahan piutang karena adanya penagihan PNBP yang belum diterima pembayarannya sebesar Rp50.000. Jurnal: Piutang Bukan Pajak
Rp50.000
Pendapatan PNBP
Rp50.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang berasal dari penambahan piutang tahun 2015 diasumsikan sebesar Rp16.950, dengan rincian Nama No
Wajib
Penyisihan Piutang Jumlah
Bayar
5%oo
10%
50%
Jumlah
100%
1
ABCDE
60.000
-
6.000
-
-
6.000
2
BCDEF
15.000
-
-
7.500
-
7.500
3
CDEFG
10.000
-
-
-
10.000
10.000
4
DEFGH
15.000
-
15.000
15.000
5
EFGHI
50.000
250
-
-
-
250
150.000
250
6.000
7.500
25.000
38.750
Jumlah
Jurnal: Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Rp16.950 Rp16.950
c. Pada bulan Desember 2015 diterima pembayaran oleh wajib bayar sebesar Rp50.000 atas penagihan PNBP yang berasal dari perolehan tahun 2015 sebesar Rp50.000 dan telah dilakukan penyisihan sebesar Rp250. Jurnal:
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
39
Diterima dari Entitas Lain
Rp50.000
Piutang Bukan Pajak
Rp50.000
(jurnal untuk mencatat penerimaan piutang) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Rp
250
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Rp
250
(jurnal untuk mencatat pengurangan beban penyisihan) d. Buku besar Piutang, Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak, Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak, Akun Antara tahun 2015 sbb: Buku Besar Piutang Saldo No
Tgl
Penjelasan
Ref
Debit
Kredit Debit
1
1 Jan
2
Juni
3
Des
Saldo awal 50.000 50.000
kredit
100.000
-
150.000
-
100.000
-
Buku Besar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Saldo No
Tgl
Penjelasan
Ref
Debit
Kredit Debit
1
1 Jan
Saldo awal
2 3
250 250
Kredit -
21.800
-
22.050
-
21.800
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
40
Buku Besar Diterima dari Entitas Saldo No
Tgl
Penjelasan
Ref
Debit
Kredit Debit
1
Des
50.000
Kredit
50.000
-
Buku Besar Beban Penyisihan Saldo No
Tgl
Penjelasan
Ref
Debit
Kredit Debit
Kredit
1
Juni
250
-
250
-
2
Des
-
250
-
-
e. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 Kode
Akun
Jumlah
Pendapatan -
Pendapatan PNBP
50.000
Belanja -
.....
.....
-
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
41
f. Laporan Operasional: Laporan Operasional Untuk tahun yang berakhir 31 Des 2015 Kode
Akun
Jumlah
Pendapatan Operasional: -
......
Beban Operasional: -
......
-
Beban Penyisihan Piutang Tidak
0
Tertagih - Piutang Bukan Pajak -
......
Surplus/Defisit Operasional
0
g. Neraca Neraca 31 Desember 2015 Uraian
Jumlah
Uraian
Jumlah
Aset Lancar: Piutang
100.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
(32.750
Piutang Bukan Pajak (Netto)
67.250
Penjelasan: Pembebanan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang berasal dari transaksi penambahan piutang tahun berjalan sebesar Rp250 tahun berjalan dikoreksi sebesar beban penyisihan tahun berjalan atas penerimaan piutang yang terjadi pada tahun berjalan, sehingga beban penyisihan tahun berjalan menjadi nol, karena piutang yang terjadi pada tahun berjalan tersebut telah diterima pembayarannya sehingga tidak ada pengakuan beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
42
2.2. Akuntansi atas Perlakuan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tahun Sebelumnya yang diterima Pembayaran Piutangnya pada Tahun Berjalan. Beban penyisihan piutang tidak tertagih tahun sebelumnya yang disajikan pada Laporan Operasional pada tahun sebelumnya telah ditutup dan menjadi pengurang ekuitas di neraca tahun sebelumnya. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih mengurangi nilai Piutang pada sisi debit di Neraca dan pada sisi kredit mengurangi ekuitas melalui pengurang surplus/defisit di laporan operasional. Karena telah ditutup pada ekuitas di neraca maka penerimaan kas atas piutang yang telah dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya diakui
sebagai
pendapatan
lain-lain
di
Laporan
Operasional.
Untuk
menggambarkan hal tersebut, berikut akan disajikan ilustrasinya a. Piutang suatu entitas yang disajikan di neraca pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: Neraca 31 Desember 2014 Uraian
Jumlah
Uraian
Jumlah
Aset Lancar: Piutang Bukan Pajak
100.000
Penyisihan Piutang Tidak
(21.800)
Tertagih Piutang
Bukan
Pajak
78.200
(Netto)
Rincian Piutang berdasarkan Nama Wajib Bayar adalah seperti di bawah ini: 1. Nama Wajib Bayar : ABCDE Alamat Tanggal 1 jan
: Jl. ……… Keterangan Saldo awal
Ref
Debit
Kredit
Saldo 60.000
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
43
2. Nama Wajib Bayar : BCDEF Alamat
: Jl. ………
Tanggal 1 jan
Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo
Saldo awal
15.000
3. Nama Wajib Bayar : CDEFG Alamat
: Jl. ………
Tanggal 1 jan
Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo
Saldo awal
10.000
4. Nama Wajib Bayar : DEFGH Alamat
: Jl. ………
Tanggal 1 jan
Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo
Saldo awal
15.000
Penyisihan Piutang tahun 2014 adalah sebagai berikut: Nama No
Wajib
Penyisihan Piutang Jumlah
Bayar 1
ABCDE
60.000
2
BCDEF
15.000
3
CDEFG
10.000
4
DEFGH
15.000
Jumlah
5%
10%
50%
Jumlah
100%
300
300 1.500
1.500 5.000
300
1.500
5.000
5.000 15.000
15.000
15.000
21.800
b. Pada bulan Juni 2015 terdapat penambahan piutang PNBP sebesar Rp50.000 berdasarkan surat penagihan yang dibuat oleh Entitas. PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
44
Jurnal: Piutang Bukan Pajak
Rp 50.000
Pendapatan PNBP
Rp 50.000
c. Pada tahun 2015, berdasarkan penagihan yang dilakukan oleh Entitas kepada wajib bayar selanjutnya dilakukan penghitungan penyisihan piutang kembali dengan rincian seperti di bawah ini: Penyisihan Piutang tahun 2015 adalah sebagai berikut: Nama No
Wajib
Penyisihan Piutang Jumlah
Bayar
5%
10%
50%
Jumlah
100%
1
ABCDE
60.000
-
6.000
-
-
6.000
2
BCDEF
15.000
-
-
7.500
-
1.500
3
CDEFG
10.000
-
-
-
10.000
10.000
4
DEFGH
15.000
-
15.000
15.000
5
EFGHI
50.000
250
-
-
-
250
150.000
250
6.000
7.500
25.000
32.750
Jumlah
d. Jurnal penyisihan tahun 2015, menambah penyisihan piutang sebesar Rp32.750 dikurangi dengan Rp21.800 atau sebesar Rp10.950. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Rp10.950 Rp10.950
e. Pada bulan Desember tahun 2015 diterima pembayaran oleh debitur sebesar Rp150.000 yang berasal dari piutang yang diperoleh tahun 2015 sebesar Rp 50.000 dan telah dilakukan penyisihan sebesar Rp 250 dan piutang yang diperoleh tahun sebelumnya sebesar Rp100.000 yang telah dilakukan PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
45
penyisihan pada tahun sebelumnya sebesar Rp21.800 dan penyisihan tahun berjalan sebesar Rp32.750. Atas beban penyisihan tahun 2014 sebesar Rp21.800 dan tahun 2015 sebesar Rp10.950, maka dilakukan penjurnalan sebagai berikut: Jurnal: Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Rp10.950
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Rp10.950
(jurnal untuk mencatat pengurangan beban penyisihan yang berasal dari Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tahun berjalan) Diterima dari Entitas Lain
Rp150.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
21.800
Piutang Bukan Pajak
Rp150.000
Pendapatan lain-lain
21.800
f. Buku besar Piutang, Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak, Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak, Akun Antara tahun 2015 sbb:
Buku Besar Piutang Bukan Pajak Saldo No
Tgl
Penjelasan
Ref
Debit
Kredit Debit
1
1 Jan
2
Juni
3
Des
Saldo awal 50.000 50.000
kredit
100.000
-
150.000
-
100.000
-
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
46
Buku Besar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Saldo No
Tgl
Penjelasan
Ref
Debit
Kredit Debit
1
1 Jan
Kredit
Saldo awal
-
-
-
21.800
2
Penyisihan
-
10.950
-
32.750
3
Pelunasan
32.750
-
-
Buku Besar Diterima dari Entitas Saldo No
Tgl
Penjelasan
Ref
Debit
Kredit Debit
1
Des
Pelunasan
150.000
-
Kredit
150.000
-
piutang
Buku Besar Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Saldo No
Tgl
Penjelasan
Ref
Debit
Kredit Debit
1 2
10.950 Des
Pelunasan
Kredit
-
10.950
-
- 10.950
-
-
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
47
g. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014 Kode
Akun
Jumlah
Pendapatan -
Pendapatan PNBP
150.000
Belanja -
.....
.....
h. Laporan Operasional Laporan Operasional Untuk tahun yang berakhir 31 Des 2014 Kode
Akun
Jumlah
Pendapatan Operasional: -
Pendapatan lain-lain
21.800
Beban Operasional: -
......
-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih......
Surplus/Defisit Operasional
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
... 0
21.800
48
i. Neraca Neraca 31 Desember 2014 Uraian
Jumlah
Uraian
Jumlah
Aset Lancar: Piutang
0
Penyisihan
Piutang
(0) Ekuitas:
Tidak Tertagih Piutang
Bukan
Pajak
0
(Netto)
Penjelasan: Pembebanan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tahun berjalan sebesar Rp10.950 dikoreksi pada saat entitas menerima pelunasan yang berasal dari penambahan piutang tahun berjalan sebesar Rp50.000, sehingga beban penyisihan tahun berjalan menjadi nol. Atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tahun sebelumnya sebesar Rp21.800 diakui sebagai pendapatan lain-lain karena penerimaan piutang yang diterima pada dasarnya melebihi nilai buku piutang yang ada. 2.3. Piutang yang Dihapuskan Penghapusan piutang menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2005 terdiri
dari
penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak.
Penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak hanya dapat dilakukan setelah piutang negara diurus secara optimal oleh PUPN. Penghapusan bersyarat dilakukan terhadap piutang yang telah dinyatakan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), dimana penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya dan barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah sehingga sulit untuk dilakukan penagihan.
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
49
Penghapusan mutlak dilakukan setelah lewat waktu 2 tahun sejak penetapan penghapusan bersyarat atas suatu piutang dan penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajiban yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang. Dalam penghapusan bersyarat, piutang dihapusbukukan namun proses penagihan tetap dilakukan. Sementara untuk penghapusan mutlak, piutang disamping dilakukan penghapusbukuan juga dilakukan penghapustagihan. 2.3.1. Piutang yang telah dihapusbukukan Piutang yang telah dihapusbukukan pada hakikatnya telah dihapuskan dari neraca tetapi masih dilakukan penagihannya oleh PUPN. Penerimaan kas atas piutang yang telah dihapusbukukan dan diterima pembayarannya diakui sebagai pendapatan lain-lain, mengingat transaksi tahun lalu telah ditutup pada surplus/defisit LO dan menjadi penambah atau pengurang ekuitas pada neraca. a. Piutang suatu entitas yang disajikan di neraca pada 31 desember 2014 adalah sebagai berikut: Neraca 31 Desember 2014 Uraian
Jumlah
Uraian
Jumlah
Aset Lancar: Piutang Bukan Pajak Penyisihan
Piutang
100.000 Tidak
(100.000)
Tertagih Piutang Bukan Pajak (Netto)
0
b. Pada bulan Juni 2015 dilakukan penghapustagihan piutang Jurnal:
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
50
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Rp100.000
Piutang Bukan Pajak
Rp100.000
c. Buku besar Piutang dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tahun 2015 sbb: Buku Besar Piutang Saldo No
Tgl
Penjelasan
Ref
Debit
Kredit Debit
1
1 Jan
2
Juni
Saldo awal
kredit
100.000
-
-
-
100.000 Buku Besar
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Saldo No
Tgl
Penjelasan
Ref
Debit
Kredit Debit
1 3
1 Jan
Saldo awal Penghapusan
Kredit
-
-
-
100.000
100.000
-
-
-
d. Pada bulan Desember 2015, setelah dilakukan upaya penagihan oleh PUPN, piutang Rp100.000 tersebut diterima pelunasannya oleh debitur. Jurnal untuk mencatat kembali piutang: Piutang Bukan Pajak
Rp100.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Rp100.000
Jurnal untuk mencatat penerimaan piutang: Diterima dari Entitas Lain
Rp100.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Rp100.000
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
51
Piutang Bukan Pajak
Rp100.000
Pendapatan Lain-lain
Rp100.000
(digunakan
untuk
mengakui
penerimaan
piutang
yang
telah
dihapusbukukan) e. Buku besar Piutang dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tahun 2015 sebagai beriku Buku Besar Piutang Saldo No
Tgl
Penjelasan
Ref
Debit
Kredit Debit
1
1 Jan
Saldo awal
2
Juni
Penerimaan
kredit
100.000
-
-
-
100.000
piutang yang telah dihapusbuku kan
Buku Besar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Saldo No
Tgl
Penjelasan
Ref
Debit
Kredit Debit
1 3
1 Jan
Saldo awal Penerimaan
Kredit
-
-
-
100.000
100.000
-
-
-
piutang yang telah dihapusbukuk an
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
52
Buku Besar Pendapatan Lain-lain Saldo No
Tgl
Penjelasan
Ref
Debit
Kredit Debit
1
Penerimaan
-
100.000
-
Kredit 100.000
piutang yang telah dihapusbuku kan
f. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014 Kode
Akun
Jumlah
Pendapatan: -
Pendapatan PNBP
100.000
Belanja -
.....
.....
g. Laporan Operasional: Laporan Operasional Untuk tahun yang berakhir 31 Des 2014 Kode
Akun
Jumlah
Pendapatan Operasional: -
......
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
53
Pendapatan non operasional: -
100.000
Pendapatan Lain-lain
Beban Operasional: -
......
Surplus/Defisit Operasional
100.000
2.3.2. Piutang yang telah dihapustagih Piutang yang telah dihapustagihkan mengandung arti bahwa piutang tersebut telah dihapusbukukan dari neraca dan sudah tidak dilakukan penagihan oleh PUPN. Suatu piutang yang telah dihapustagihkan dan ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasannnya, maka terhadap penerimaan kas atas piutang yang telah dihapustagihkan dan diterima pembayarannya tersebut diakui sebagai pendapatan lain-lain. Pertimbangan untuk mengakui penerimaan tersebut sebagai pendapatan lain-lain karena piutang tersebut telah dihapustagihkan dan dianggap tidak akan tertagih lagi bagi entitas yang
bersangkutan.
Disamping
itu
atas
piutang
yang
telah
dihapustagihkan tersebut tidak disajikan lagi di neraca entitas. a. Piutang suatu entitas yang disajikan di neraca pada 31 desember 2014 adalah sebagai berikut: Neraca 31 Desember 2014 Uraian
Jumlah
Uraian
Jumlah
Aset Lancar: Piutang Bukan Pajak Penyisihan
Piutang
0 Tidak
(0)
Tertagih Piutang Bukan Pajak (Netto)
0
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
54
b. Pada bulan Desember 2015, piutang Rp100.000 tersebut diterima pelunasannya dari Wajib Bayar. Jurnal untuk mencatat penerimaan piutang: Jurnal Kas: Utang pada KUN
Rp100.000
Pendapatan Lain-lain
Rp100.000
Jurnal Akrual: Diterima dari Entitas Lain
Rp100.000
Pendapatan Lain-lain
Rp100.000
c. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 Kode
Akun
Jumlah
Pendapatan: -
Pendapatan PNBP
100.000
Belanja -
.....
.....
d. Laporan Operasional:
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
55
Laporan Operasional Untuk tahun yang berakhir 31 Des 2015 Kode
Akun
Jumlah
Pendapatan Operasional: -
......
Pendapatan non operasional: -
Pendapatan Lain-lain
100.000
Beban Operasional: -
......
Surplus/Defisit Operasional
100.000
3. Kesimpulan Suatu piutang yang dimiliki oleh entitas disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan. Untuk menyajikannya perlu dibuat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Terhadap piutang yang telah dilakukan penyisihan tersebut ada kemungkinan diterima pembayaran atau pelunasannya. Atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang diterima pembayarannya tersebut perlu dibuat perlakuan tersendiri. Hal itu perlu dilakukan mengingat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih telah diakui sebagai beban pada laporan operasional. Sesuai dengan PSAP 12 paragraf 41, “Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas”, maka penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun berjalan, maka beban penyisihan tahun berjalan tersebut dikurangi sebesar jumlah beban yang diterima
pembayaran
piutang
tahun
berjalan
tersebut.
Selanjutnya
atas
penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya, PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
56
maka atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang telah dibuat oleh entitas tersebut diakui sebagai pendapatan lain-lain. Untuk piutang yang telah dihapusbukukan, maka atas penerimaan piutang tersebut perlu dilakukan pencatatan untuk membukukan kembali piutang yang bersangkutan dan selanjutnya dilakukan penghapusan piutang karena adanya pelunasan. Sedangkan untuk piutang yang telah dihapustagihkan maka tidak perlu
dilakukan
pencatatan
kembali
piutang
yang
bersangkutan.
Atas
penerimaan piutang yang dihapusbukukan maupun dihapustagihkan tersebut diakui sebagai pendapatan lain-lain pada laporan operasional maupun pada laporan realisasi anggaran oleh entitas yang bersangkutan.
Referensi Peraturan Pemerintah Pemerintahan.
Nomor
71
Tahun
2010
tentang
Standar
Akuntansi
Buletin Teknis Akuntansi Piutang
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
57
KLINIK PELAKSANAAN ANGGARAN DAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
1. Pertanyaan : Apakah dana hibah pemilukada yang dianggarkan tahun 2015 dapat untuk membiayai
tahapan
pemilu
di
awal
tahun
2016
?
Bagaimana
mekanisme
pertanggungjawaban dana hibah tersebut, tutup buku di tahun 2015 atau sesuai selesainya tahapan pemilukada? Jawaban : Sesuai PMK 191/PMK.05/2011, dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan pada DIPA K/L tahun anggaran berjalan yang akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya, dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berikutnya. Penambahan pagu DIPA tersebut dilakukan melalui mekanisme revisi yang diajukan oleh PA/KPA kepada Direktur Jenderal Anggaran/Kepala Kanwil DJPB sesuai ketentuan
peraturan
pelaksanaan
dan
perundang-undangan. pertanggungjawaban
Petunjuk
lebih
anggaran
lanjut
terkait
Pemilukada
yang
dibiayai/bersumber dari APBD agar mempedomani Peraturan Meneri Dalam Negeri dan/atau Keputusan KPU. 2. Pertanyaan : Satker kami mendapat hibah berupa uang dari Pemda, atas hibah tersebut sudah diterbitkan revisi DIPAnya, beberapa hal yg kami tanyakan sebagai berikut : 1. Sampai
sekarang
satker
belum
mengajukan
SP2HL
ke
KPPN,
terkait
penyusunan LKPP anaudited bulan Desember 2014 apakah perlu kami jelaskan pada Calk atau tidak? 2. Satker yang bersamgkutan memberikan info kalau dari jumlah hibah Rp.100.000.000
hanya sejumlah Rp.6.000.000 saja yg mereka terbitkan
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
58
SP2HL, atas kelebihannya belum mereka setorkan. Apakah nantinya akan berpengaruh pada LKPP? Jawaban : Berdasarkan PMK No. 191/PMK.05/2011 bahwa dasar pengesahan suatu hibah yang dibukukan oleh satker sebagai pendapatan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung adalah SP2HL. Atas dasar SP2HL, maka kuasa BUN (KPPN) menerbitkan SPHL untuk mengesahkan
pendapatan hibah langsung
dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung adalah SPHL. Sedangkan bagi satker SPHL yang diterima oleh KPPN, maka dibukukan sebagai belanja yang bersumber dari hibah langsung dan saldo kas di K/L dari hibah. Atas dasar SPHL juga DJPU membukukan sebagai pendapatan hibah langsung. Atas dasar kejadian tersebut, bahwa dari total hibah langsung sebesar Rp 100.000.000, namun hanya Rp 6.000.000
yang
diterbitkan
SP2HL
sebagai
dasar
penerbitan
SPHL,
maka
pengesahan terhadap hibah langsung tersebut dan juga belanja yang bersumber dari hibah langsung tersebut sebesar Rp 6.000.000 dengan asumsi nilai belanjanya yang disahkan sama dengan nilai pendapatan yang disahkan. Adapun nilai sisa hibah yang belum disahkan sebesar Rp 94.000.000, maka pada akhir tahun dapat dikembalikan kepada pemberi hibah atau disetor ke kas negara tergantung perjanjian hibahnya. Transakasi pengembalian dana hibah baik dikembalikan kepada pemberi hibah maupun disetor ke kas negara diunkapkan dalam Calk. 3. Pertanyaan : Bagaimana jurnal penyesuaian akhir tahun atas kejadian: pada tanggal 31 Desember 2014 terdapat belanja uang makan pegawai yang masih harus dikembalikan tapi semua uang telah disalurkan ke rekening para pegawai, dengan jumlah RP.XXX. Dan apabila pada 15 Januari 2015 uang tersebut diminta dari para pegawai lalu disetorkan ke kas negara dengan akun 423951. Bagaimana jurnal baliknya di 2015 ? Jawaban : Pada akhir tahun 2014 terbentuk jurnal penyesuaian di aplikasi SAKPA D Piutang PNBP K Cadangan Piutang, kemudian pada saat dilakukan migrasi ke Saldo Awal ke aplikasi SAIBA terbentuk jurnal D Piutang PNBP K Ekuitas, selanjutnya pada saat PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
59
dilakukan
penyetoran
dengan
SSBP
dilakukan
jurnal
penyesuaian
dengan
menginout nilai negatif pada aplikasi SAIBA D Piutang PNBP K Pendapatan Pengembalian Belanja TAYL. 4. Pertanyaan : Di dalam PMK No. 191 tahun 2011 tentang mekanisme pengelolaan hibah pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa “Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah”. Apakah hibah pemilu dari pemerintah daerah kepada komisi pemilihan umum di daerah tetap harus didaftarkan dan memperoleh no. registrasi ? Apakah pengelolaan keuangan hibah K/L Vertikal menggunakan pengelolaan keuangan APBD atau APBN ? Jawaban : Hibah baik yang berasal dari Pemda/ Entitas lain di luar pemerintah pusat mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai Pengelolaan Hibah. Dalam PMK Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah, setiap hibah yang diterima baik dalam bentuk uang wajib melalui proses register, pengesahan rekening hibah, revisi DIPA, dan untuk selanjutnya dilakukan pengesahan di KPPN. Sementara itu untuk hibah berupa barang/jasa wajib melalui proses BAST, register, pengesahan pendapatan hibah di KPPN. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat terpisah dengan pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga untuk satker Pemerintah Pusat mengacu pada pengaturan keuangan pemerintah pusat, dan begitu pula sebaliknya untuk pengelolaan Keuangan Daerah. 5. Pertanyaan : Saya pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum ada bebarapa hal yang ingin saya tanyakan :
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
60
1. Pencataan pendapatan penjualan aset tetap dicatat dengan menggunkan akun berapa dan di BA apa? 2. Untuk pendapatan sewa beli dicatat menggunkan akun dan satker apa? Jawaban : Pencatatan atas penjualan aset tetap dicatat menggunakan akun pada kelompok 42312X- Pendapatan dari Pemindahtangan BMN sebagai pendapatan satker bersangkutan. Sementara khusus untuk pendapatan sewa beli, sebagaimana dijelaskan dalam surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada saat penyetoran
dicatat
sebagai
pendapatan
satker
033.05.0199.452780
(Satker
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Ditjen Cipta Karya) dengan menggunakan akun 423123. Untuk porsi bea lelang dicatat sebagai pendapatan KPKNL tempat dilaksanakan lelang 6. Pertanyaan : Bagaimana jurnal yang terbentuk atas transakasi setoran pengembalian uang makan TAYL ? Jawaban : Pada saat Saudara melakukan jurnal penyesuaian terbentuk jurnal D Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran K Pendapatan yang Ditangguhkan. Kemudian pada saat Saudara melakukan penyetoran pada tahun 2015 akan terbentuk jurnal pada buku besar kas D Utang kepada KUN K Pendapatan PNBP-LRA. Sementara itu di buku besar akrual terbentuk jurnal D Diterima Dari Entitas Lain K Pendapatan PNBP – LO. Atas penyetoran tersebut maka saudara melakukan penyesuaian saldo Kas Lainnya di bendahara pengeluaran pada aplikasi SAIBA dengan melakukan jurnal D Pendapatan PNBP K Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran. 7. Pertanyaan : Apakah Satker yang mendapat hibah barang TA. 2014 harus melaksanakan revisi dipa di Kanwil ? Karena kami dihubungi oleh pihak kppn bahwa realisasi kami terdapat minus yang disebabkan oleh hibah barang tersebut.
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
61
Jawaban : Dasar Hukum pelaksanaan Hibah Langsung adalah: 1. PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 2. PP10/2011
tentang
Tata
Cara
Pengadaan
Pinjaman
Luar
Negeri
dan
Penerimaan Hibah 3. PMK 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah 4. PMK 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah 5. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk B/J/S. Untuk pelaksanaan Hibah Langsung berupa Barang tidak perlu dilakukan revisi DIPA, adapun tatacara pelaksanaan pencatatan Hibah langsung Barang agar perpedoman pada Perdirjen Perbendaharaan No. Per-81/PB/2011 Pencatatan Hibah Bentuk Barang/Jasa/ Surat Berharga ke KPPN : 1. PA/Kuasa
PA
mengajukan
Memo
Pencatatan
Hibah
Langsung
Bentuk
Barang/Jasa/Surat berharga (MPHL-BJS). 2. Untuk keperluan pencatatan:
Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah
Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah
Belanja Modal untuk Pencatatan Aset Tetap atau Aset Lainnya dari Hibah
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah dan;
Pendapatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
3. PA/Kuasa PA membuat dan menyampaikan MPHL-BJS ke KPPN dengan dilampiri SPTMHL, SP3HL-BJS lembar kedua; dan SPTJM.
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
62
4. Atas dasar MPHL-BJS, KPPN menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS dalam rangkap 3 dengan ketentuan:
Lembar ke-1, untuk PA/Kuasa PA;
Lembar ke-2, untuk DJPU c.q. Dit. EAS dengan dilampiri copy MPHL-BJS; dan
Lembar ke-3, untuk pertinggal KPPN
8. Pertanyaan : Didalam PMK dinyatakan bahwa ” Aset BLUD adalah aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan”. Apakah dalam hal ini bisa dikatakan bahwa pendapatan hasil pelayanan adalah pendapatan daerah yang berarti pemanfaat Belanja Barang dan Jasa harus mengacu pada aturan Perpres 54 beserta perubahannya ? Jawaban : Dasar tata kelola keuangan BLU dan BLUD mengacu pada PP 23 Tahun 2005 dan PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan BLU sebagai tambahan, BLUD juga mengacu pada Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman teknis pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Mengenai perihal pengadaan barang dan/ jasa pada bagian ketujuh pasal 20 PP 23 tahun 2005 disebutkan pengadaan barang/jasa oleh BLU dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan pada penjelasan pasal 20 (ayat 1) disebutkan BLU dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah bila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi. Pada Permendagri Nomor 61 tahun 2007 pasal 99 juga disebutkan bahwa pengadaan
barang
dan/atau
jasa
dilakukan
berdasarkan
prinsip
efisien,efektif,transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat, sehingga untuk hal ini terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yakni :
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
63
1. Pihak Pimpinan Daerah (Gubernur / Walikota/ Bupati) diharuskan membuat Peraturan Gubernur/Per-Bupati
mengenai jenjang nilai atas pengadaan
barang/jasa di wilayahnya; 2. Pihak
BLUD diwajibkan membuat Standard Operating Procedure (SOP)
maupun tata cara pengadaan barang/jasa yang disetujui oleh Pemimpin Daerah dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD; 3. Membuat kajian ataupun pembuktian mengenai nilai kuantitatif atas istilah efisiensi, efektivitas pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan diluar ketentuan dari Perpres 54 dan perubahannya. 9. Pertanyaan : 1. Apakah akun 52 (Belanja Barang) diperbolehkan untuk pembelian barang yang harganya dibawah nilai kapitalisasi aset tetapi berumur lebih 1 tahun, misal beli flasdisk yang harganya Rp. 150.000,- ataukah masuk di belanja modal (53)? Apakah batasan belanja barang yang masuk kriteria kapitalisasi aset ? 2. Apakah diperbolehkan atas belanja barang keperluan kantor yang nilainya kecil-kecil dimana notanya lebih daari 1 nota, diganti dengan menggunakan 1 kuitansi ? Jawaban : 1. Pembelian Aset yang nilainya dibawah nilai kapitalisasi (Rp 300.000 untuk peralatan dan mesin, dan Rp 10.000.000 untuk gedung dan bangunan) menggunakan Akun 52 (belanja barang) 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, diatur : pasal 43 ayat (1) untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS, dapat digunakan UP. Pasal 43 ayat (2) UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang
dapat
dimintakan
penggantiannya
(revolving).
Pasal
51
ayat
(3)
menjelaskan bahwa dalam hal penyedia barang/jasa tidak mempunyai
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
64
kuitansi/bukti pembelian, Bendahara Pengeluaran/BPP membuat kuitansi yang dibuat sesuai format Kuitansi Pembayaran UP. 10. Pertanyaan : Sesuai KEP-311/PB/2014 tentang kodefikasi segmen akun pada BAS, terdapat penambahan akun persediaan. yang mulai berlaku 2015. Ada pertanyaan dari satker baristand yang menanyakan beberapa barang masuk ke akun apa saja. 1. Bahan kimia yang digunakan di lab 2. Bahan penolong lainnya (gelas dll) alat penelitian yang nilainya kurang 300 3. Bahan cetakan Jawaban : 1. Bahan Kimia yang digunakan dalam rangka penelitian di laboratorium dicatat menggunakan akun 521811 – Belanja Barang Persediaan Konsumsi, dan atas perolehan bahan2 kimia tersebut dicatat pada aplikasi persediaan. 2. Untuk alat penelitian dan alat penolong berupa gelas, labu elmeyer dll perlu dilihat terlebih dahulu nilai perolehan atas peralatan tsb, jika memenuhi kriteria kapitalisasi (>=300.000) maka dicatat menggukanan akun 532111 – Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Namun apabila tidak memenuhi kriteria kapitalisasi maka dicatat menggunakan akun 521111 – Belanja Keperluan Perkantoran. 3. Untuk bahan cetakan dicatat menggunakan akun 521211 11. Pertanyaan : Saya ingin bertanya terkait perjalanan dinas mengikuti sosialisasi atau optimalisasi. Satker penyelenggara menanggung biaya akomodasi dan konsumsi, pelaksanaan dan tempa menginap di pusdiklat. Biaya transportasi ditanggung satker peserta. Uang harian yang dibayarkan apakah uang harian full atau uang harian fullboard ? Jawaban :
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
65
Sesuai dengan PMK Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, maka uang harian yang dibayarkan untuk mengikuti sosialisasi adalah uang harian paket fullboard, karena penyelenggara menanggung biaya akomodasi dan konsumsi. 12. Pertanyaan : Kami akan mengadakan Kegiatan Peningkatan Mutu Akademik untuk bapak/ibu guru di Madrasah yang sasaran utamanya adalah guru-guru di Madrasah tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan pada hari libur sekolah. Pertanyaan Saya adalah: 1. Apakah honor beserta transport Panitia dan Moderator boleh dibayarkan? 2. Apakah Uang saku dan Transport peserta boleh dibayarkan ? 3. Apakah Honor narasumber dari lingkup eselon 1 boleh dibayarkan ? 4. Rencananya
narasumber
berasal
dari
perguruan
tinggi
ITB
Bandung
berapakah besaran honor narasumber tersebut per jam ? 5. Apakah narasumber tersebut boleh dibayarkan uang trasnportnya seperti tiket pesawat, dan akun yang digunakan apa ? Jawaban : 1. Jika pelaksanaan kegiatan di kantor maka panitia dan moderator tidak dapat diberikan uang transport walaupun dilaksanakan di hari libur karena uang transport diberikan jika terdapat perjalanan dinas dari kantor menuju lokasi tugas. Sedangkan jika pelaksanaan di luar kantor maka dapat diberikan honor dan uang transport sesuai standar biaya yang berlaku. 2. Sedangkan untuk peserta juga diperlakukan sama seperti panitia sebagaimana telah dijelaskan di angka 1 di atas, jika pelaksanaan dilakukan di luar kantor peserta maka peserta berhak mendapatkan uang transport dan uang saku sesuai standar biaya yang berlaku. 3. Untuk narasumber yang berasal dari unit eselon I yang sama tidak dapat diberikan honor narasumber.
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
66
4. Untuk narasumber yang berasal dari perguruan tinggi dapat diberikan honor yang disetarakan dengan kapasitas narasumber dan tentunya disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran dalam DIPA satker Saudara. 5. Jika memang dibutuhkan perjalanan dinas bagi narasumber dari lokasi asal menuju lokasi penyelenggaraan pulang pergi maka dapat diberikan biaya perjalanan sesuai dengan surat tugas, surat perjalanan dinas, dan bukti pengeluaran riil dengan akun menyesuaikan akun untuk pelaksanaan kegiatan. Jika kegiatan di kantor maka dapat menggunakan akun 524111, sedangkan jika kegiatan dibayarkan dengan akun 524114 maka pembayaran biaya perjalanan dinas menggunakan akun 524114 13. Pertanyaan : 1. Apakah Pembayaran Tunjangan Kinerja bisa dibayarkan berdasarkan Surat Edaran (SE) yang lama atau harus menunggu SE terbaru? 2. Apakah setiap Pembayaran Jasa Profesi Penghulu dan Transport yang dibayarkan melalui PNBP harus menunggu SE dan Maksimal Pencarairan TA berjalan? 3. Apakah PPK khusus Bansos boleh dijabat oleh PPK Satker? Jawaban : 1. Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi K/L yang telah mendapatkan Tunjangan Kinerja dan kemudian mengalami perubahan, dapat dibayarkan tanpa menunggu SE terlebih dahulu, sepanjang amanat dalam Perpres pemberian tunjangan kinerja tidak menyatakan pembayaran harus diatur terlebih dahulu oleh Kementerian Keuangan; 2. Pembayaran atau belanja yang bersumber dari PNBP harus berdasarkan SE MP PNBP terlebih dahulu apabila MP PNBPnya diterbitkan secara terpusat. Dalam hal MP tidak diterbitkan secara terpusat, cukup berdasarkan konfirmasi penerimaan PNBP dari KPPN untuk perhitungan besaran MP-nya. Dalam hal mendesak, sisa MP Tahun Anggran sebelumnya dapat digunakan namun harus diperhitungkan dengan penerimaan PNBP tahun anggaran PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
67
berjalan.
Ketentuan
ini
diatur
di
Perdirjen
Perbendaharaan
Nomor
17/PB/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran
Penerimaan
Negara
Bukan
Pajak
Atas
Beban
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Kewenangan penunjukan PPK dilaksanakan oleh KPA. Dalam hal PPK di satker Saudara
juga
bertanggungjawab
atas
pengelolaan
dana
Bansos,
itu
merupakan kewenangan KPA.
14.
Pertanyaan : Apakah kode akun belanja dibawah ini? 1. Biaya iklan lelang penghapusan kendaraan 2. Tunjangan Fungsional Guru Non PNS 3. Penggandaan Buku 4. Pembelian Antivirus Penggantian Toner Printer Laser harga melebihi SBM perawatan Printer 5. Penggantian
komponen
Komputer/Laptop
melebihi
SBM
perawatan
Komputer/Laptop Jawaban : 1. Biaya iklan lelang penghapusan kendaraan dapat dicatat menggunakan akun 521219 – Belanja Barang Non Operasional Lainnya atau 521119 – Belanja Barang Operasional lainnya 2. Tunjangan Fungsional Guru Non PNS dapat dicatat menggunakan akun 511521 – Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS. 3. Buku Cetakan (misalnya: peraturan, SOP) dicatat menggunakan akun 521811 – Belanja Barang Persediaan Konsumsi, sementara apabila biaya fotocopy biasa dicatat menggunakan akun 521211 – Belanja Bahan untuk kegiatan non operasional, sedangkan untuk kegiatan operasional dengan akun 521111 PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
68
4. Pembelian antivirus dicatat menggunakan akun 536111 – Belanja Modal Lainnya, dan disajikan sebagai aset tak berwujud dalam neraca. 5. Pembelian Toner dicatat menggunakan akun 523123 – Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, dan dicatat dalam aplikasi persediaan. 6. Penggantian komponen laptop dicatat menggunakan akun 523121 – Belanja Barang Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.
15. Pertanyaan : Adakah peraturan mengenai maksimal jumlah hari yang dapat dibayarkan uang harian/uang saku, jika kita mengikuti Bimtek/Diklat yang tidak ditanggung akomodasi maupun transportasinya, misalnya kita mengikuti diklat selama sepuluh hari, apakah dapat dibayarkan uang hariannya 10 hari ditambah uang harian 1 hari keberangkatan dan 1 hari kepulangan? terima kasih. Jawaban : Sesuai PMK 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap pada Lampiran III hal Komponen biaya perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dinyatakan bahwa bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan berhak mendapatkan uang harian, biaya penginapan dan biaya transpor dengan jumlah hari yang dibayarkan sesuai penugasan. Dimana uang harian yang diberikan berupa uang saku diklat sesuai standar biaya masukan selama mengikuti kegiatan. Dalam hal peserta kesulitan tranportasi sehingga harus berangkat 1 hari sebelum kegiata dan 1 hari setelah kegiatan, kepada peserta dapat diberikan uang harian H-1 dan H+1. Keberangkatan dan kepulangan H-1 dan H+1 dimaksud harus berdasarkan surat tugas dari atasan.
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17
69