MENGENAL AKUNTANSI PERSEDIAAN BERBASIS AKRUAL

MENGENAL AKUNTANSI PERSEDIAAN BERBASIS AKRUAL Oleh: Muhammad Teguh Pramesti

Pendahuluan Akuntansi Persediaan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam kegiatan pelaporan keuangan pemerintah. Salah satu fungsi akuntansi persediaan adalah untuk membedakan peruntukan suatu aset. Misalnya pengadaan kendaraan bermotor yang akan dihibahkan kepada masyarakat akan dicatat sebagai persediaan, sedangkan jika pengadaan kendaraan bermotor tersebut akan digunakan dalam kegiatan normal pemerintah (sebagai kendaraan dinas) maka akan dicatat sebagai aset tetap. Tahun 2015 Pemerintah menerapkan basis akrual penuh dalam pelaporan keuangan. Penerapan tesebut sangat berpengaruh pada pencatatan akuntansi persediaan. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara pencatatan basis kas menuju akrual dengan basis akrual. Menurut basis akrual, pemerintah diharuskan menyajikan jumlah pemakaian barang persediaan sebagai beban yang akan mengurangi ekuitas/nilai kekayaan bersih dan disajikan dalam laporan operasional. Pada artikel ini penulis akan mencoba untuk mengupas akuntansi persediaan berbasis akrual pemerintah pusat. Pengertian Persediaan Pengertian persediaan menurut PMK No. 219/PMK. 05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barangbarang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa suatu aset diklasifikasikan sebagai persediaan tergantung pada tugas dan fungsi masing-masing entitas pada pemerintahan. Pada entitas pemerintahan yang bertugas menyediakan perumahan dan berniat memberikan kepada masyarakat, rumah yang belum dibagikan dapat PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17

1

diklasifikasikan sebagai persediaan. Namun jika entitas pemerintah tersebut menyediakan perumahan bagi rumah dinas PNS dan tidak ada niat untuk diberikan kepada PNS maka rumah tersebut tidak diklasifikasikan sebagai persediaan melainkan dicatat sebagai aset tetap. Pengakuan Persediaan Penyajian laporan keuangan dengan basis akrual memerlukan pengakuan terhadap persediaan dan beban persediaan. Pengakuan persediaan dan beban persediaan sebagaimana tertuang dalam PMK No. 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, adalah a. Persediaan, diakui pada saat: 1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/atau 2. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan /atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST). b. Beban Persediaan, diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dari

transaksi

masyarakat

penggunaan

atau

sebab

lain

persediaan, yang

penyerahan

mengakibatkan

persediaan

kepada

berkurangnya

jumlah

persediaan. Pengukuran Persediaan Salah satu masalah utama terkait akuntansi persediaan adalah mengukur nilai persediaan. Nilai persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Nilai persediaan juga dinilai sebesar harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan dapat dinilai dengan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17

2

Secara umum dalam akuntansi persediaan dikenal ada dua macam sistem pencatatan persedian yang dapat digunakan, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Sistem periodik merupakan sistem pencatatan persediaan dimana nilai dan kuantitas persediaan ditentukan secara periodik yaitu hanya pada saat perhitungan fisik yang biasanya dilakukan secara stock opname. Sedangkan sistem perpetual merupakan sistem pencatatan persediaan dimana pencatatan terkini terhadap barang persediaan selalu dilakukan setiap terjadi perubahan nilai persediaan. Metode yang digunakan oleh pemerintah adalah perpetual sebagaimana tertuang

dalam

PMK

No.

219/PMK.05/2013

tentang

Kebijakan

Akuntansi

Pemerintah Pusat. Jika terjadi perbedaan antara pencatatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik maka dilakukan pencatatan untuk menyesuaikan nilai pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik. Penentuan nilai persediaan akan dipengaruhi oleh harga beli persediaan tersebut. Hal ini disebabkan oleh banyaknya transaksi yang terkait dengan pembelian persediaan dalam waktu yang berbeda. Permasalahan yang timbul adalah penentuan biaya persediaan yang didasarkan pada harga yang mana pembelian persediaan tersebut. Idealnya entitas menggunakan harga yang spesifik yang terkait dengan barang yang akan ditentukan nilai persediaannya. Namun demikian hal tersebut sangat sulit dilakukan karena mungkin entitas akan melakukan pembelian dalam jumlah yang besar dan frekuensi yang tinggi dan mungkin beragam harga beli, jenis dan macam dari barang persediaan tersebut. Untuk mengatisipasi permasalahan tersebut dikenal adanya asumsi aliran biaya dalam mengukur nilai persediaan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 5 mengenai Akuntansi Persediaan terdapat beberapa alternatif dalam mengukur nilai persediaan seperti metode nilai pembelian terakhir, masuk pertama keluar pertama (FIFO) dan rata-rata tertimbang. Kebijakan akuntansi pemerintah pusat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 219/PMK. 05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, terkait pengukuran nilai persediaan menggunakan dua metode yaitu masuk pertama keluar pertama (FIFO) dan pembelian terakhir. Metode FIFO yaitu barang yang masuk terlebih dahulu dianggap barang yang pertama keluar, sehingga saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan persediaan terakhir. Beban persediaan adalah pemakaian barang persediaan oleh entitas selama periode PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17

3

pelaporan.

Pengukuran

pemakaian

persediaan

dapat

dihitung

dengan

cara

memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan yang hasilnya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Beberapa barang persediaan yang menggunakan metode ini adalah a. Tanah/bangunan untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat/pemda b. Peralatan dan mesin untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat/pemda c. Jalan,

irigasi

dan

jaringan

untuk

diserahkan/dijual

kepada

masyarakat/pemda d. Aset tetap lainnya untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat/pemda e. Hewan dan tanaman untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat/pemda Sedangkan metode harga pembelian terakhir digunakan untuk menghitung saldo barang persediaan yang tidak metarial dan jenisnya bermacam-macam. Beberapa klasifikasi barang persediaan yang menggunakan metode harga pembelian terakhir antara lain: a. Barang konsumsi b. Amunisi c. Bahan untuk pemeliharaan d. Suku cadang e. Persediaan untuk tujuan strategis dan berjaga-jaga f. Pita cukai dan leges g. Bahan baku h. Barang dalam proses/setengah jadi Pencatatan dengan menggunakan metode harga pembelian terakhir relatif lebih mudah

dan

sederhana

dibandingkan

dengan

metode

FIFO.

Entitas/satker

pemerintah cukup mencatat nilai persediaan akhir yang diperoleh dari hasil opname PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17

4

fisik pada akhir periode pelaporan dan harga pembelian terakhir dari barang persediaan. Berbeda dengan metode FIFO entitas/satker diharuskan melakukan perhitungan pada setiap terjadi pembelian, pemakaian dan nilai persediaan akhir. Dengan memperhatikan hal tersebut maka sistem akuntansi pemerintah pusat secara umum masih mengunakan metode harga pembelian terakhir untuk menghitung nilai persediaan sebagai tahap awal dalam implementasi SAP berbasis akrual. serta untuk mempermudah satker dalam penghitungan beban persediaan dalam aplikasi komputer. Untuk lebih memahami perbedaan antara metode FIFO dan metode harga pembelian terakhir,

berikut

ini

contoh

ilustrasi

perhitungan

nilai

persediaan

dengan

mengunakan metode FIFO dan metode harga pembelian terakhir. 1. Metode FIFO Satker

„XYZ‟

merupakan

entitas

pemerintahan

yang

memiliki

tupoksi

menyediakan hewan ternak sapi dan menjual hewan ternak tersebut kepada kelompok tani dengan harga yang lebih murah. Beberapa transaksi pembelian sapi selama tahun 20x5 antara lain: a. Tanggal 1 Januari Saldo hewan sapi tahun sebelum sebesar 10 ekor dengan nilai perolehan Rp 10.000.000 per ekor. b. Tanggal 4 Februari pembelian 5 ekor sapi dengan harga Rp 12.000.000 per ekor. c. Tanggal 6 Februari, dijual 12 ekor sapi kepada kelompok tani di kabupaten „ABC‟. d. Tanggal 20 Maret, dibeli 8 ekor sapi dengan harga Rp 14.000.000 per ekor. e. Tanggal 2 April, dibeli 7 ekor sapi dengan harga Rp 13.000.000 per ekor. f. Tanggal 9 Agustus, dijual 11 ekor sapi kepada kelompok tani. g. Tanggal 10 November, dijual 5 ekor sapi kepada kelompok tani h. Tanggal 31 Desember, sapi yang masih tersisa yang belum dijual sejumlah 3 ekor. PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17

5

Dari transaksi tersebut nilai persediaan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tanggal

Kuantitas

Harga per ekor

Nilai

Keterangan

Persediaan 1 Januari

10 ekor

Rp 10.000.000

Saldo awal

4 Februari

5 ekor

Rp 12.000.000

Pembelian

6 Februari

12 ekor

Rp 10.000.000 x 10

Rp 124.000.000

Penjualan

Rp 12.000.000 x 2 6 Februari

3 ekor

Rp 12.000.000

Saldo setelah penjualan

20 Maret

8 ekor

Rp 14.000.000

Pembelian

2 April

7 ekor

Rp 13.000.000

Pembelian

9 Agustus

11 ekor

Rp 12.000.000 x 3

Rp 148.000.000

Penjualan

Rp 14.000.000 x 8 9 Agustus

7 ekor

Rp 13.000.000

Saldo setelah penjualan

10 November

5 ekor

Rp 13.000.000x 5

10 November

2 ekor

Rp 13.000.000

Rp 65.000.000

Penjualan Saldo setelah penjualan

31 Desember

2 ekor

Rp 13.000.000

Rp 26.000.000

Saldo akhir

Dari data di atas dapat diketahui: - Saldo awal Rp 100.000.000 - Pembelian selama satu periode pelaporan Rp 263.000.000 - Saldo akhir (opname fisik) = 2 ekor, Nilai Persediaan = Rp 26.000.000 - Penjualan selama satu periode pelaporan Rp 337.000.000, - Beban Persediaan = (saldo awal + pembelian – saldo akhir) = ( Rp.100.000.000 + Rp. 263.000.000)–Rp.26.000.000


6

= Rp.337.000.000 2. Metode Pembelian Terakhir Satker „XYZ‟ melakukan beberapa transaksi terkait pembelian dan pemakaian ATK berupa kertas folio, antara lain: a. Tanggal 1 Januari Saldo kertas folio sebesar 10 rim dengan nilai perolehan Rp 36.000 per rim. b. Tanggal 2 Februari pembelian 5 rim dengan harga Rp 37.000 per rim c. Tanggal 6 Februari, pemakaian kertas folio sebanyak12 rim d. Tanggal 24 Maret, dibeli 8 rim kertas folio dengan harga Rp 38.000 per rim. e. Tanggal 2 April, dibeli 10 rim dengan harga Rp 37.000 per rim. f. Tanggal 15 Agustus, pemakaian kertas folio sebanyak 15 rim g. Tanggal 20 November, pemakaian kertas folio sebanyak 5 rim h. Tanggal 31 Desember, setelah diadakan opname fisik di gudang, kertas yang tersisa adalah 1 rim. Dari transaksi tersebut nilai persediaan dapat dilihat pada tabel berikut: Tanggal

Kuantitas

Harga per rim

Nilai

Keterangan

Persediaan 1 Januari

10 rim

Rp 36.000

Rp.360.000

Saldo awal

2 Februari

5 rim

Rp 37.000

6 Februari

12 rim

Pemakaian

6 Februari

3 rim

Saldo

Pembelian

setelah pemakaian 24 Maret

8 rim

Rp 38.000

Pembelian

2 April

10 rim

Rp 37.000

Pembelian

15 Agustus

15 rim

Pemakaian

15 Agustus

6 rim

Saldo


7

setelah pemakaian 20 November

5 rim

Pemakaian

20 November

1 rim

Saldo setelah pemakaian

31 Desember

1 rim

Rp 37.000

Saldo akhir

Dari data di atas dapat diketahui: - Saldo awal Rp 360.000 - Pembelian selama satu periode pelaporan Rp 859.000 - Saldo akhir (opname fisik) Rp 37.000, Persediaan = Rp 37.000 - Beban persediaan= (saldo awal + pembelian) – saldo akhir (opname fisik) = (Rp 360.000 + Rp 859.000) – Rp.37.000 = Rp 1.182.000 Penatausahaan Akuntansi Persediaan dengan Sistem Informasi Sejak tahun 2005 Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mengembangkan sistem informasi

berupa

aplikasi

persediaan

yang

bertujuan

untuk

memudahkan

penatausahaan akuntansi persediaan oleh kementerian dan lembaga. Sistem informasi tersebut terintegrasi dengan sistem informasi barang milik kekayaan negara (SIMAK BMN) dan sistem informasi untuk pelaporan keuangan (SAKPA) untuk CTA sedangkan untuk akrual menggunakan aplikasi SAIBA. Pada prinsipnya tidak ada perbedaan alur data dan proses pelaporan menggunakan ketiga sistem informasi tersebut pada basis akrual maupun basis CTA. Secara garis besar proses alur data pada sistem informasi tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini:


8

Data Flow Diagram Pencatatan Persediaan dengan Sistem Informasi Penatausahaan akuntansi persediaan dimulai dengan meng-input data pada aplikasi persediaan berupa input persediaan masuk, persediaan keluar, koreksi, hasil opname fisik, penghapusan dan konversi hasil migrasi. Data yang di-input pada persediaan masuk dapat berupa saldo awal, pembelian, transfer masuk, hibah masuk dan rampasan. Sedangkan data yang di-input pada persediaan keluar berupa habis pakai, dijual, transfer keluar, hibah keluar, usang, rusak dan penghapusan lainnya. Data hasil transaksi persediaan tersebut disimpan dalam data base yang terintegrasi dengan aplikasi persediaan. Laporan yang dihasilkan oleh aplikasi persediaan dalam suatu perode berupa buku persediaan yang memuat persediaan per jenis barang persediaan dan laporan mutasi persediaan dan laporan posisi persediaan di neraca. Setelah satker menatusahakan transaksi persediaan dalam satu periode pelaporan, data hasil transaksi aplikasi persediaan dikirim ke aplikasi SIMAK BMN, karena Persediaan merupakan salah satu komponen dalam BMN (Barang Milik Negara) dan merupakan salah satu komponen pada Laporan BMN. Data hasil transaksi SIMAK BMN disimpan dalam data base yang terintegrasi dengan aplikasi SIMAK BMN. Proses selanjutnya adalah pengiriman data transaksi SIMAK BMN ke aplikasi SAIBA. Salah satu fungsi pengiriman data transaksi SIMAK BMN ke aplikasi SAIBA adalah dalam rangka mengkonsolidasikan penerimaan data persediaan dari SIMAK BMN dengan pembelian barang persediaan melalui SPM/SP2D. Data yang di-input pada aplikasi SAIBA adalah SPM/SP2D terkait pembelian barang persediaan. Jika tidak PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17

9

ada proses kirim data persediaan dari aplikasi SIMAK BMN maka Aplikasi SAIBA akan menghasilkan akun Persediaan yang belum diregister pada neraca. Namun dalam keadaan tertentu pengguna aplikasi SAIBA juga dapat meng-input data persediaan

tanpa

melalui

aplikasi

persediaan/SIMAK

BMN

dengan

menu

penyesuaian dan jurnal neraca pada aplikasi SAIBA. Data hasil transaksi pada aplikasi SAIBA tersebut disimpan dalam data base yang terintegrasi dengan aplikasi SAIBA. Laporan yang dihasilkan aplikasi SAIBA adalah akun Persediaan pada neraca dan akun Beban Persediaan pada laporan Operasional. Penutup Artikel ini diharapkan dapat memperluas dan memperdalam pemahaman terkait akuntansi persediaan berbasis akrual dimana ada perbedaan yang cukup signifikan antara akuntansi persediaan berbasis CTA dan berbasis akrual. Proses akuntansi persediaan melalui sistem informasi/aplikasi akan menghasilkan nilai persediaan yang disajikan dalam neraca dan beban persediaan yaitu jumlah persediaan yang dikonsumsi/dipakai/diserahkan/dijual dalam suatu periode pelaporan. Daftar Pustaka PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis Akrual PMK No. 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat Martani, Dwi, dkk.2012. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Jakarta: Penerbit Salemba Empat Hendriksen, Eldon S., Michael F van Breda. Tanpa Tahun. Teori Akunting Buku 1. Tangerang: Penerbit Interaksa Hendriksen, Eldon S., Michael F van Breda. Tanpa Tahun. Teori Akunting Buku 2. Tangerang: Penerbit Interaksa Riahi, Ahmed., Belkaoui. 2006. Teori Akuntansi Buku 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat Stice, James D., Earl K. Stice, dan Fred. Skousen.2004. Akuntansi Intermediate Edisi Kelimabe


10

PANDUAN TEKNIS AKUNTANSI PERSEDIAAN Oleh : Cahya Wisnu Ardi

Menurut

PSAP

05

tentang

Akuntansi

Persediaan

dan

PMK

Nomor

219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. A. JENIS-JENIS PERSEDIAAN Berdasarkan peruntukan dan jenis belanja pembentuknya, barang persediaan terdiri dari: 1. Barang Persediaan Operasional, yaitu barang perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, seperti ATK, bahan cetakan, alat-alat rumah tangga, amunisi, pita cukai dan leges, meterai, dll. Barang persediaan ini dihasilkan dari jenis belanja pada kelompok akun 5218 – Belanja Barang Persediaan. 2. Barang Persediaan untuk Pemeliharaan, yaitu barang perlengkapan yang digunakan dalam rangka pemeliharaan aset pemerintah, seperti

suku

cadang, bahan bakar, dll. Barang persediaan ini dihasilkan dari jenis belanja pada kelompok akun 523 – Belanja Barang Pemeliharaan. 3. Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah, yaitu barang persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka

pelayanan

kepada

masyarakat/

Pemerintah

Daerah.

Barang

persediaan ini dapat berupa: a. hewan, tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemda; b. tanah/bangunan/peralatan dan mesin/aset tetap lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemda. Barang persediaan ini dihasilkan dari belanja pada kelompok akun 526 – Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah, dan kelompok akun 527 – Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden/ Mantan Wakil Presiden. PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17

11

4. Barang Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial, yaitu barang persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat dalam rangka bantuan sosial dalam bentuk barang. Barang persediaan ini dihasilkan dari belanja pada kelompok akun 57 – Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang/Jasa. 5. Barang Persediaan untuk Tujuan Berjaga-Jaga atau Strategis, yaitu barang persediaan yang dimaksudkan untuk berjaga-jaga dalam keadaan darurat atau untuk keperluan strategis, seperti cadangan minyak dan cadangan beras. Barang persediaan ini dihasilkan dari belanja pada kelompok akun 58 – Belanja Lain-lain. Apabila persediaan diperoleh dengan proses produksi, maka apabila sampai dengan akhir periode pelaporan proses produksi belum selesai atau masih berbentuk bahan baku disajikan dalam neraca sebagai Persediaan dalam Proses/ Bahan Baku. Suatu

barang

dapat

digolongkan

sebagai

barang

persediaan

apabila

perencanaan pengadaan barang tersebut bersifat kontinu atau berkelanjutan, tidak hanya untuk satu kali kegiatan saja. B. PENGAKUAN 1. Pengakuan Persediaan Persediaan diakui pada saat: a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau

biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/atau b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya

berpindah.

Dokumen

sumber

yang

digunakan

sebagai

pengakuan

perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).


12

Pencatatan

persediaan

dilakukan

setiap

terjadi

transaksi

yang

mempengaruhi persediaan. Namun demikian, pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun

persediaan yang

berada di unit pengguna. Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan. Pada aplikasi persediaan, satker dapat menentukan sendiri satuan barang persediaan. Persediaan dalam kondisi usang atau rusak tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK. Untuk itu, laporan keuangan dilampiri dengan daftar persediaan barang rusak atau usang. Penghapusan persediaan rusak atau usang dilakukan dengan persetujuan Kuasa Pengguna Barang. 2. Pengakuan Beban atas Pemakaian Persediaan Beban atas pemakaian persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan

perhitungan

atas

transaksi

pemakaian

persediaan

berupa

penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat, transfer persediaan, atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan, seperti adanya persediaan yang masih ada di gudang dengan kondisi rusak atau usang, walaupun secara fisik persediaan masih ada, namun tidak diperhitungkan sebagai saldo persediaan. Pembentukan beban atas pemakaian persediaan pada aplikasi SAIBA terbentuk pada saat dilakukan pengiriman data dari aplikasi Persediaan ke aplikasi SIMAK-BMN, untuk kemudian dilakukan pengiriman data ke aplikasi SAIBA. Selain itu, dalam rangka menyesuaikan nilai persediaan berdasarkan hasil opname fisik, beban persediaan juga dapat terbentuk dari menu jurnal penyesuaian pada aplikasi SAIBA. Persediaan

rusak/usang

diakui

sebagai

beban

kerugian

persediaan

usang/rusak dan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan beban atas pemakaian persediaan. PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17

13

C. PENGUKURAN 1. Pengukuran Persediaan Persediaan disajikan sebesar: a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi: 1) harga pembelian; 2) biaya pengangkutan; 3) biaya penanganan; 4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Dikurangi dengan: 1) potongan harga, 2) rabat, dan lainnya yang serupa. b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Dalam menghitung harga pokok produksi, dapat digunakan biaya standar dalam hal perhitungan biaya riil sulit dilakukan. c. Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya contoh: proses pengembangbiakan hewan dan tanaman, donasi, rampasan dan lainnya. d. Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan

pada

perolehan

persediaan

tersebut,

misalnya

biaya

transportasi dalam rangka penyerahan barang persediaan tersebut kepada masyarakat. Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan 2 (dua) metode: a. Metode FIFO, yaitu persediaan yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali dicatat sebagai barang yang dipakai. Klasifikasi persediaan yang menggunakan metode ini adalah persediaan dengan nilai yang material.


14

b. Harga perolehan terakhir, digunakan untuk unit persediaan yang nilainya tidak material dan jenisnya bermacam-macam maka saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan terakhir. Apabila terdapat selisih antara perhitungan nilai pembelian terakhir persediaan dengan belanja persediaan, maka dilakukan koreksi nilai persediaan. 2. Pengukuran Beban atas Pemakaian Persediaan Dalam rangka penyajian beban atas pemakaian persediaan pada Laporan Operasional, beban dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods). Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan lainnya seperti hibah masuk atau transfer masuk, dikurangi dengan hibah keluar, transfer keluar, nilai persediaan usang/rusak, dan nilai saldo akhir persediaan hasil inventarisasi fisik. Selisih atas nilai persediaan hasil inventarisasi fisik dengan pencatatan persediaan

pada

penambah/pengurang

aplikasi beban

atas

persediaan pemakaian

diperlakukan persediaan

pada

sebagai periode

bersangkutan. Beban Pemakaian Persediaan = Saldo Awal + Pembelian + Hibah Masuk + Transfer Masuk - Hibah Keluar - Transfer Keluar – Persediaan Rusak/Usang - Saldo Akhir Hasil Inventarisasi Fisik D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 1. Penyajian dan Pengungkapan Persediaan Persediaan disajikan di neraca pada Pos Aset Lancar. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan inventarisasi fisik persediaan setiap semester. Untuk selanjutnya berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dilakukan penyesuaian data nilai persediaan pada aplikasi SAIBA. 2. Penyajian dan Pengungkapan Beban atas Pemakaian Persediaan Beban atas pemakaian persediaan disajikan dalam Laporan Operasional sebagai berikut:


15

a. Beban atas pemakaian barang persediaan operasional disajikan pada Laporan Operasional dalam pos beban persediaan. b. Beban atas pemakaian barang persediaan untuk pemeliharaan disajikan pada Laporan Operasional dalam pos beban pemeliharaan. c. Beban atas pemakaian barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah disajikan pada Laporan Operasional dalam pos beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah. d. Beban atas pemakaian barang persediaan dalam rangka bantuan sosial disajikan pada Laporan Operasional dalam pos beban bantuan sosial. e. Beban atas pemakaian barang persediaan untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis disajikan pada Laporan Operasional dalam pos beban lain-lain. f.

Kerugian Persediaan Usang/Rusak disajikan ke pada Pos Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan untuk persediaan dan beban atas pemakaian persediaan mengungkapkan: 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; 2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; 3. Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik; dan 4. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang, dan penyebab persediaan tersebut usang/rusak. Untuk

kehandalan

laporan

keuangan,

daftar

mutasi

persediaan

yang

dihasilkan dari aplikasi Persediaan dilampirkan pada laporan keuangan pendukung. Contoh CaLBMN menurut Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Nomor S2/KN/2014 tanggal 02 Januari 2014 hal Tindak Lanjut dan Monitoring Penyusutan BMN dan Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahun 2013 : PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17

16

Barang Persediaan Saldo Persediaan pada Satker ABC per 31 Desember 201X sebesar Rp ZZZ (ZZZ Rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp XXX (XXX Rupiah) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp YYY. (YYY Rupiah). Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: Uraian 117111- Barang Konsumsi

JUMLAH

Saldo Awal (Rp)

Mutasi (Rp)

Saldo Akhir (Rp)

XXX

YYY

ZZZ

XXX

YYY

ZZZ

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp CCC (CCC Rupiah) yang terdiri dari barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp AAA (AAA Rupiah) dan kondisi usang senilai Rp BBB (BBB Rupiah).

E. PERUBAHAN AKUN BELANJA PERSEDIAAN PADA BAGAN AKUN STANDAR Untuk kebutuhan pengembangan sistem dalam rangka pelaksanaan akuntansi Pemerintah Pusat berbasis akrual, terdapat beberapa perubahan akun terkait dengan belanja persediaan yang dikarenakan: 1. Diperlukan perbedaan antara akun belanja yang menghasilkan barang persediaan dan akun belanja yang tidak menghasilkan barang persediaan. 2. Pada buku besar akrual aplikasi SAIBA membedakan posting rule untuk belanja yang menghasilkan barang persediaan dan belanja yang tidak menghasilkan belanja barang persediaan. Perubahan-perubahan tersebut telah ditetapkan dalam Kepdirjen Perbendaharaan Nomor Kep-311/PB/2014 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Akun yang digunakan khusus untuk belanja persediaan adalah sbb: 1. Belanja Barang Persediaan Operasional a. Contoh Mapping Akun Belanja Barang Persediaan Operasional


17

521111 521116 Menghasilkan Barang Persediaan

521119

5218xx

521211 521219

Tidak menghasilkan Barang Persediaan, tetap menggunakan akun dimaksud.

b. Daftar Akun Belanja Barang Persediaan Operasional Dalam Kepdirjen Perbendaharaan Nomor Kep-311/PB/2014, daftar akun yang

digunakan

untuk

belanja

barang

persediaan

dalam

rangka

operasional sbb: Kode Akun

Uraian Akun

521811

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

521812

Belanja Barang Persediaan Amunisi

521813

Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges

521821

Belanja Barang Persediaan Bahan Baku

521822

Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses

Akun 521811 – Belanja Barang Persediaan Konsumsi digunakan untuk mencatat Belanja Barang Persediaan Konsumsi yang direncanakan pengadaannya secara kontinyu/ berkelanjutan, tidak habis dalam sekali kegiatan, dan disimpan dalam gudang penyimpanan, seperti: ATK, bahan cetakan, buku-buku peraturan, alat-alat rumah tangga. Tidak termasuk barang persediaan yang direncanakan pengadaannya hanya untuk satu kali kegiatan saja/ tidak berkelanjutan, dan habis dalam sekali kegiatan, seperti: seminar kit, spanduk, penggandaan dokumen, konsumsi rapat, dll. Untuk belanja barang persediaan tersebut, dicatat menggunakan akun PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17

18

521211 – Belanja Bahan. Namun demikian apabila sampai dengan kegiatan tersebut berakhir masih terdapat sisa persediaan, maka dicatat dalam aplikasi persediaan sebagai persediaan usang. 2. Belanja Barang Persediaan untuk Pemeliharaan a. Contoh Mapping Akun Belanja Barang Persediaan untuk Pemeliharaan 523111 523112

523119

523122

523121 523129

Menghasilkan Barang Persediaan

523134 523135

523131

523136

523132

523191

523133

Tidak menghasilkan Barang Persediaan untuk Pemeliharaan, tetap menggunakan akun dimaksud.

Daftar Akun Belanja Barang Persediaan untuk Pemeliharaan Dalam Kepdirjen Perbendaharaan Nomor Kep-311/PB/2014, daftar akun yang digunakan untuk belanja barang persediaan untuk pemeliharaan sbb: Kode Akun

Uraian Akun

523112

Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

523119

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

523122

Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina

523123

Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

523129

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

523134

Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

523135

Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi


19

523136

Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan

523191

Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya

Akun tersebut di atas digunakan untuk mencatat Belanja Barang Persediaan untuk pemeliharaan yang tidak habis dalam sekali pakai, sifatnya cadangan atau berjaga-jaga, dan disimpan dalam gudang penyimpanan, seperti: suku cadang, oli pelumas, BBM, alat-alat untuk perbaikan gedung, dll. 3. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah Dalam Kepdirjen Perbendaharaan Nomor Kep-311/PB/2014, daftar akun yang digunakan untuk belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah sbb: Kode

Uraian Akun

Akun 526111

Belanja Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

526112

Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

526113

Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

526114

Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

526115

Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

526211

Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah

526212

Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah

526311

Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

527111

Belanja Tanah untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden

527112

Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden


20

527113

Belanja Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden

Penyerahan Barang Persediaan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai pemindahtanganan BMN. 4. Belanja Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang Dalam Kepdirjen Perbendaharaan Nomor Kep-311/PB/2014, daftar akun yang digunakan untuk belanja persediaan dalam rangka bantuan sosial dalam bentuk barang sbb: Kode Akun

Uraian Akun

571112

Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa

572112

Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa

573112

Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa

574112

Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa

575112

Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang/Jasa

576112

Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Barang/Jasa

5. Belanja Persediaan untuk Tujuan Berjaga-jaga atau Strategis Dalam Kepdirjen Perbendaharaan Nomor Kep-311/PB/2014, daftar akun yang digunakan untuk belanja persediaan untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis sbb: Kode Akun

Uraian Akun

581111

Belanja Cadangan Umum

581112

Belanja Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi)

581114

Belanja Cadangan Tunjangan Beras PNS/TNI/Polri

581117

Belanja Cadangan Stabilisasi Harga Pangan


21

581119

Belanja Cadangan Lainnya

581122

Belanja Cadangan Beras Pemerintah

581123

Belanja Cadangan Benih Nasional

581511

Belanja Keperluan Mendesak/Tak Terduga

581512

Belanja Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

Penjelasan lebih lanjut atas segmen akun dapat mengacu pada Kepdirjen Perbendaharaan Nomor Kep-311/PB/2014 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Contoh Pemakaian Akun Belanja yang menghasilkan Persediaan: NO 1.

URAIAN

KLASIFIKASI

Pengadaan seminar kit

Belanja Barang

untuk peserta diklat oleh

Persediaan

secara kontinu/

Badan Pendidikan dan

Konsumsi

berkelanjutan

Pelatihan Keuangan yang

(521811)

dapat dipakai untuk Pengadaan seminar kit

Belanja Bahan

untuk kegiatan

(521211)

Sosialisasi Aplikasi

- tidak habis dalam sekali

- perencanaan pengadaan hanya untuk satu kali kegiatan saja

SAIBA oleh KPPN Jakarta

- habis dalam sekali

II. 3.

- perencanaan pengadaan

kegiatan diklat

beberapa kali diklat. 2.

KETERANGAN

kegiatan sosialisasi

Pengadaan perlengkapan

Belanja Barang


gedung seperti engsel

Persediaan

pakai, sifatnya

pintu, kunci, lampu, dll

untuk

cadangan atau berjaga-

untuk pemeliharaan

Pemeliharaan

jaga

gedung kantor oleh KPPN

Gedung dan

Klaten.

Bangunan (523112)

4.

Service rutin dan ganti

Belanja

oli untuk kendaraan

Pemeliharaan

dinas di bengkel resmi

Peralatan dan

- habis dalam sekali pakai


22

oleh Sekretariat Ditjen

Mesin (523121)

Perbendaharaan. 5.

Pembelian oli pelumas

Belanja Barang


untuk peralatan genset

Persediaan

pakai, sifatnya

oleh pengelola Gedung

untuk

cadangan atau berjaga-

Keuangan Negara.

Pemeliharaan

jaga

Peralatan dan Mesin (523123) F. ILUSTRASI JURNAL PADA APLIKASI SAIBA 1. Untuk pembelian persediaan, berdasarkan dokumen sumber SP2D pada saat dilakukan pengiriman data dari aplikasi SAS, pada aplikasi SAIBA akan terbentuk jurnal: Buku Besar Kas Akun

Uraian Akun

5218xx

Belanja Barang Persediaan

523xxx

Belanja

Debet

Kredit

XXX

Barang

untuk

Barang

untuk

Pemeliharaan 526xxx

Belanja Diserahkan

kepada

Masyarakat/Pemda 57xxx2

Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang

58xxxx 11561x

Belanja Lain-lain Piutang dari KUN

XXX

Buku Besar Akrual Akun 117911 313111

Uraian Akun

Debet

Persediaan yang Belum Diregister

XXX

Ditagihkan kepada

Kredit

XXX

Entitas Lain PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17

23

2. Semua data mutasi persediaan, baik perolehan maupun pemakaian, diperoleh dari

aplikasi

Persediaan

dan

dicatat

berdasarkan

dokumen

sumber

SP2D/BAST/Dokumen lainnya. Pada saat terdapat pengiriman data dari aplikasi Persediaan ke aplikasi SIMAK-BMN, lalu kemudian dikirim ke aplikasi SAIBA, atas data mutasi persediaan tersebut akan membentuk jurnal: a. Pendefinitifan Persediaan Buku Besar Akrual Akun 117xxx 117911

Uraian Akun Barang Persediaan

Debet

Kredit

XXX

Persediaan yang Belum

XXX

Diregister b. Perolehan Persediaan yang Berasal dari Transfer (Transfer-In) Buku Besar Akrual Akun 117xxx 313221

Uraian Akun Barang Persediaan

Debet

Kredit

XXX

Transfer Masuk

XXX

c. Transfer Persediaan kepada Entitas Lain (Transfer-Out) Buku Besar Akrual Akun 313211 117xxx

Uraian Akun Transfer Keluar

Debet

Kredit

XXX

Barang Persediaan

XXX

d. Pembebanan atas Pemakaian Persediaan Buku Besar Akrual Akun

Uraian Akun

Debet

593xxx

Beban Persediaan

XXX

523xxx

Beban Pemeliharaan

XXX


Kredit

24

526xxx

Beban

Barang

untuk

Diserahkan

XXX

kepada

masyarakat/Pemda 57xxx2

Beban Bantuan Sosial

XXX

58xxxx

Beban Lain-lain

XXX

11561x

Piutang dari KUN

XXX

3. Pada saat akhir periode pelaporan perlu dilakukan inventarisasi fisik dan penyesuaian atas saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Apabila saldo persediaan sebelum inventarisasi fisik lebih besar maka dilakukan jurnal penyesuaian pada aplikasi SAIBA sbb: Buku Besar Akrual Akun

Uraian Akun

Debet

593xxx

Beban Persediaan

XXX

523xxx

Beban Pemeliharaan

XXX

526xxx

Beban

Barang

Diserahkan

untuk

Kredit

XXX

kepada

masyarakat/Pemda 57xxx2


XXX

58xxxx

Beban Lain-lain

XXX

117xxx

Persediaan

XXX

Apabila saldo persediaan sebelum inventarisasi fisik lebih kecil, maka dilakukan jurnal penyesuaian pada aplikasi SAIBA sbb: Buku Besar Akrual Akun 117xxx

Uraian Akun Persediaan

Debet

Kredit

XXX

593xxx

Beban Persediaan

XXX

523xxx

Beban Pemeliharaan

XXX

526xxx

Beban Barang untuk

XXX


25

Diserahkan kepada masyarakat/Pemda 57xxx2

XXX


58xxxx

XXX

Beban Lain-lain

4. Apabila terdapat selisih nilai persediaan dengan belanja persediaan yang diakibatkan metode perhitungan persediaan dengan nilai pembelian terakhir, maka

dilakukan

jurnal

koreksi

persediaan.

Apabila

koreksi

tersebut

menambah nilai persediaan maka jurnal yang terbentuk pada Aplikasi SAIBA sbb: Buku Besar Akrual Akun 117911

Uraian Akun Persediaan

yang

Debet Belum

Kredit

XXX

Diregister 391113

Koreksi Nilai Persediaan

XXX

Sedangkan apabila koreksi tersebut mengurangi nilai persediaan, maka jurnal yang terbentuk pada Aplikasi SAIBA sbb: Buku Besar Akrual Akun 391113 117911

Uraian Akun

Debet

Koreksi Nilai Persediaan Persediaan

yang

Kredit

XXX Belum

XXX

Diregister 5. Apabila setelah lewat tahun anggaran diketahui bahwa terdapat kesalahan pencatatan atas persediaan pada periode sebelumnya, dilakukan mekanisme koreksi nilai persediaan melalui Menu Jurnal Koreksi pada Aplikasi SAIBA. Apabila koreksi tersebut menambah nilai persediaan maka jurnal yang terbentuk pada Aplikasi SAIBA sbb:


26

Buku Besar Akrual Akun 117xxx 391113

Uraian Akun

Debet

Barang Persediaan

Kredit

XXX


XXX

Sedangkan apabila koreksi tersebut mengurangi nilai persediaan, maka jurnal yang terbentuk pada Aplikasi SAIBA sbb: Buku Besar Akrual Akun 391113 117xxx

Uraian Akun

Debet


Kredit

XXX

Barang Persediaan

XXX

6. Apabila terdapat persediaan usang/rusak pada maka terbentuk jurnal pada aplikasi SAIBA sbb: Buku Besar Akrual Akun 596121

Uraian Akun Kerugian

Debet

Persediaan

Kredit

XXX

Usang/Rusak 117xxx

Barang Persediaan

XXX

G. ILUSTRASI TRANSAKSI 1. Pada Satker K/L XYZ terdapat DIPA dengan rincian sebagai berikut: Kode Akun 521211

Uraian Akun Belanja Bahan

Nominal 20.000.000

Keterangan Seminar

Kit

Sosialisasi 521811

Belanja Barang Persediaan

32.000.000

ATK

18.000.000

BBM

Barang Konsumsi 523123

Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan

Kendaraan

Dinas

dan Mesin


27

526112

571112

Belanja Peralatan dan

150.000.000

Bantuan

Mesin untuk Diserahkan

komputer

kepada Masyarakat/ Pemda

masyarakat

Belanja Bantuan Sosial

40.000.000

kepada

Bantuan

untuk Rehabilitasi Sosial

pengadaan

dalam Bentuk Barang/Jasa

peraga

alat untuk

penyandang disabilitas

Pada saat dilakukan “Copy DIPA dari Aplikasi SAS” maka pada aplikasi SAIBA akan terbentuk jurnal: Buku Besar Kas Akun 11561x 521811

Uraian Akun

Debet

Piutang dari KUN Allotment

Kredit

260.000.000

Belanja

Barang

32.000.000

Persediaan Konsumsi 521211

Allotment Belanja Bahan

523123

Allotment Persediaan

Belanja

20.000.000 Barang

18.000.000

Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin 526112

Allotment

Belanja

Peralatan

150.000.000

dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda Allotment 571111

Belanja

Bantuan

Sosial untuk Rehabilitasi Sosial

40.000.000

dalam Bentuk Barang/Jasa

2. Sepanjang tahun 2015 atas DIPA tersebut terealisasi 100%. Saat dilakukan penarikan data realisasi dari aplikasi SAS dari menu “Copy SPM/SP2D dari Aplikasi SAS”, pada aplikasi SAIBA akan terbentuk jurnal sbb:


28

Buku Besar Kas Akun 521811

Uraian Akun Belanja

Barang

Debet Persediaan

Kredit

32.000.000

Konsumsi 521211

Belanja Bahan

523123

Belanja

20.000.000

Barang

Persediaan

18.000.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Peralatan dan Mesin untuk 526112

Diserahkan

kepada

Masyarakat/

150.000.000

Pemda Belanja 571112

Bantuan

Sosial

untuk

Rehabilitasi Sosial dalam Bentuk

40.000.000

Barang/Jasa 11561X

Piutang dari KUN

260.000.000

Buku Besar Akrual Akun

Uraian Akun

521211

Beban Bahan

117911

Persediaan yang Belum Diregister

313111

Debet

Kredit

20.000.000 240.000.000

DKEL

260.000.000

Perolehan persediaan yang berasal dari belanja 521811, 523123, 526112, 571112 dicatat dalam aplikasi Persediaan dengan rincian sbb: Akun

Uraian Akun

Nominal

117111

Barang Konsumsi

32.000.000

117113

Bahan untuk Pemeliharaan

18.000.000

117124

Peralatan dan Mesin untuk dijual atau

150.000.000

diserahkan kepada Masyarakat 117141

Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial JUMLAH

40.000.000 240.000.000


29

3. Selama tahun 2015, diketahui terdapat pemakaian persediaan sbb: Akun

Uraian Akun

Nominal

117111

Barang Konsumsi

20.000.000

117113


16.000.000

117124


135.000.000


Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial

36.000.000

JUMLAH

207.000.000

Seluruh pemakaian persediaan tersebut dicatat dalam aplikasi Persediaan. 4. Selanjutnya

pada

akhir

tahun

2015

diperoleh

nilai

perhitungan

atas

inventarisasi fisik persediaan sbb: Akun

Uraian Akun

117111

Barang Konsumsi

117113


117124


Nominal 10.000.000 2.000.000 15.000.000


Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial JUMLAH

4.000.000 31.000.000

Terdapat selisih nilai barang persediaan konsumsi sebesar 2.000.000 antara hasil inventarisasi fisik dan catatan pada aplikasi persediaan. Selisih tersebut diberlakukan sebagai pengurang dalam perhitungan beban atas pemakaian persediaan. Hasil inventarisasi fisik tersebut diinput ke dalam aplikasi Persediaan. 5. Pada akhir periode pelaporan dilakukan pengiriman data dari aplikasi Persediaan ke aplikasi SAIBA melalui aplikasi SIMAK BMN. Pada aplikasi SAIBA akan terbentuk jurnal: a. Jurnal Pendefinitifan Persediaan


30

Buku Besar Akrual Akun

Uraian Akun

Debet

117111

Barang Konsumsi

117113

Bahan

117124


untuk

Kredit

32.000.000 Pemeliharaan

diserahkan

18.000.000 150.000.000

kepada

Masyarakat 117141

Persediaan dalam Rangka Bantuan

40.000.000

Sosial 117911

Persediaan yang Belum

240.000.000

Diregister

b. Jurnal Pembebanan atas Pemakaian Persediaan Akun

Uraian Akun

Debet

593111

Beban Persediaan Konsumsi

22.000.000

523123

Beban

16.000.000

Barang

Persediaan

Kredit

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Peralatan dan Mesin untuk 526112

Diserahkan

kepada

Masyarakat/

135.000.000

Pemda 571112

Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam Bentuk Barang/Jasa

36.000.000

117111

Barang Konsumsi

117113

Bahan

117124


untuk

22.000.000 Pemeliharaan

diserahkan

16.000.000 135.000.000

kepada

Masyarakat 117141

Persediaan

dalam

Rangka

36.000.000

Bantuan Sosial

Dalam hal pengiriman data dari aplikasi Persediaan ke aplikasi SAIBA melalui aplikasi SIMAK BMN belum dapat dilakukan, maka jurnal-jurnal transaksi terkait persediaan tersebut di atas dilakukan secara manual di aplikasi SAIBA. PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17

31

6. Contoh Laporan Keuangan Atas transaksi tersebut di atas, laporan keuangan yang terbentuk sbb: Contoh Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Untuk Semester yang Berakhir 31 Desember 2015 (dalam Rupiah) Kementerian Negara/Lembaga Eselon I Wilayah/Provinsi Satker Jenis Kewenangan No

Uraian

: : : : :

00X K/L XYZ 01 Setjen KL XYZ 0199 Instansi Pusat 123456 Satker K/L XYZ Kantor Pusat

Anggaran

Realisasi

Realisasi Di Atas (di

%

Bawah) Anggaran

Realisasi Anggaran

1

2

3

4

5

6

.......................................................................................................... B

BELANJA Belanja Pegawai Belanja Barang

220.000.000

220.000.000

0

100%

40.000.000

40.000.000

0

100%

260.000.000

260.000.000

0

100%

Belanja Modal Kewajiban Utang Subsidi Hibah Bantuan Sosial Lain-lain

JUMLAH BELANJA

..........................................................................................................


32

Contoh Laporan Operasional Laporan Operasional Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2015 (dalam Rupiah) Kementerian Negara/Lembaga Eselon I Wilayah/Provinsi Satker Jenis Kewenangan

: : : : :

00X K/L XYZ 01 Setjen KL XYZ 0199 Instansi Pusat 123456 Satker K/L XYZ Kantor Pusat

Jumlah

Kenaikan (Penurunan)

Uraian

2015

2014

2015

%

1

2

3

4

5

.................................................................................................................................. Beban Operasional Beban Pegawai Beban Persediaan

22.000.000

-

22.000.000

-

Beban Barang & Jasa

20.000.000

-

20.000.000

-

Beban Pemeliharaan

16.000.000 -

16.000.000

-

-

135.000.000

-

-

36.000.000

Beban Perjalanan Dinas Beban

Barang

Diserahkan

untuk

135.000.000

kepada

Masyarakat/Pemda Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban

Penyusutan

36.000.000 dan

-

Amortisasi Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Beban Transfer Beban Lain-lain Jumlah Beban Operasional

229.000.000

-

229.000.000

-

.................................................................................................................................. Surplus (Defisit) LO

(229.000.000)

-

(229.000.000)


-

33

Contoh Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2015 (dalam Rupiah) Kementerian Negara/Lembaga Eselon I Wilayah/Provinsi Satker Jenis Kewenangan

: : : : :

00X K/L XYZ 01 Setjen KL XYZ 0199 Instansi Pusat 123456 Satker K/L XYZ Kantor Pusat Jumlah


Uraian

2015

2014

2015

%

1

2

3

4

5

(229.000.000)

-

(229.000.000)

-

260.000.000

-

260.000.000

-

EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT DAMPAK

KUMULATIF

PERUBAHAN

KEBIJAKAN

AKUNTANSI/

KESALAHAN

MENDASAR Koreksi Nilai Persediaan Selisih

Revaluasi

Aset

Tetap Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi TRANSAKSI ANTAR ENTITAS LAIN-LAIN KENAIKAN/PENURUNAN

31.000.000

31.000.000

EKUITAS EKUITAS AKHIR

31.000.000

-

31.000.000


-

34

Contoh Neraca Neraca Tingkat Satuan Kerja Per 31 Desember 2015 (dalam Rupiah) Jumlah


Uraian

2015

2014

2015

%

1

2

3

4

5

31.000.000

-

31.000.000

-

JUMLAH ASET LANCAR

31.000.000

-

31.000.000

-

JUMLAH ASET

31.000.000

-

31.000.000

-

31.000.000

-

31.000.000

-

JUMLAH EKUITAS

31.000.000

-

31.000.000

-

JUMLAH KEWAJIBAN

31.000.000

-

31.000.000

-

ASET ASET LANCAR ...................... Persediaan ......................

...................... EKUITAS EKUITAS Ekuitas

DAN EKUITAS

H. PERLAKUAN KHUSUS PERSEDIAAN 1. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk

dijual seperti pita cukai dinilai dengan biaya perolehan terakhir. 2. Persediaan berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak

ketiga yang masih dalam proses pembangunan sampai dengan tanggal pelaporan, maka atas pengeluaran – pengeluaran yang dapat diatribusikan untuk pembentukan aset tersebut tetap disajikan sebagai persediaan (bukan KDP). 3. Ada kalanya unit pemerintah, karena tugas dan fungsinya, menerima hibah

berupa emas, seperti penerimaan Hadiah Tidak Tertebak (HTT) atau Hadiah Yang Tidak Diambil Oleh Pemenang pada Kementerian Sosial. Dalam hal ini, persediaan berupa emas tersebut dicatat sebesar harga wajar pada saat perolehan. PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17

35

AKUNTANSI ATAS PERLAKUAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH -PIUTANG BUKAN PAJAK YANG DITERIMA PEMBAYARAN PIUTANGNYA Oleh Joni Afandi

1. Pendahuluan Piutang adalah jumlah yang akan diterima oleh suatu entitas yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah cadangan yang dibentuk

berdasarkan

persentase

tertentu

dari

jumlah

piutang

untuk

menggambarkan ketertagihan piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak dibuat berdasarkan umur piutang yang telah jatuh tempo. Pada hakikatnya penyisihan dibuat untuk menggambarkan nilai piutang yang dapat ditagih. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak diakui sebagai beban penyisihan dan disajikan dalam Laporan Operasional. Beban operasional akan mengurangi surplus dan selanjutnya akan mengurangi ekuitas suatu entitas. Pada tahun berjalan terdapat kemungkinan penerimaan pembayaran piutang yang melebihi nilai buku piutang. Kelebihan penerimaan tersebut akibat dari piutang yang disajikan telah dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak. Tulisan ini akan membahas perlakuan akuntansi atas kelebihan penerimaan pembayaran piutang dari nilai buku piutang tersebut baik yang dilakukan penyisihan pada tahun berjalan maupun yang dilakukan penyisihan tahun sebelumnya. 2. Bahasan


36

Suatu piutang yang telah dilakukan penyisihan ataupun dihapusbukukan dan dihapustagihkan ada kemungkinan diterima pembayarannya kembali oleh suatu entitas, baik yang diterima karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang maupun akibat dari proses penagihan yang dilakukan oleh PUPN. Untuk menggambarkan ketertagihan suatu piutang, entitas membuat suatu Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak yang merupakan kontra akun dari piutang dan menjadi beban penyisihan pada laporan operasional. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak tahun berjalan menjadi unsur pengurang surplus pada Laporan Operasional. Semakin besar beban penyisihan semakin besar berkurangnya surplus suatu entitas, demikian juga sebaliknya semakin kecil beban penyisihan maka pengurang surplus juga akan kecil nilainya. Di neraca, Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai kontra akun yang akan mengurangi jumlah piutang yang disajikan di neraca. Penagihan piutang dilakukan terhadap nilai piutang secara keseluruhan dan bukan sebesar nilai buku piutang tersebut di neraca. Penerimaan kas atas penagihan piutang sesungguhnya termasuk juga penerimaan kas atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak. Pembahasan mengenai akuntansi atas penerimaan kas yang diterima dari pembayaran piutang akan dimulai dari perlakuan akuntansi atas penerimaan piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun berjalan, penerimaan piutang yang telah dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya, akuntansi atas penerimaan piutang yang dihapusbukukan serta akuntansi atas penerimaan piutang yang telah dihapustagihkan. 2.1. Akuntansi atas Perlakuan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tahun Berjalan yang diterima Pembayaran Piutangnya Piutang yang dilakukan penyisihan tahun berjalan kemungkinan diterima pembayarannya secara penuh dan nilai penerimaannya melebihi nilai buku piutang tersebut. Atas kelebihan penerimaan pembayaran piutang diatas nilai buku tersebut diakui sebagai pengurang beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak yang bersangkutan. Pertimbangan yang digunakan atas perlakuan kelebihan penerimaan piutang di atas nilai buku sebagai pengurang beban penyisihan adalah bahwa beban penyisihan PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17

37

tahun berjalan tersebut belum ditutup ke Surplus/Defisit LO dan karenanya belum

mempengaruhi

ekuitas

Entitas

tahun

berjalan.

Untuk

menggambarkan perlakuan akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak tahun berjalan yang diterima pembayaran piutangnya, berikut akan diilustrasikan transaksi tersebut. a. Piutang suatu entitas yang disajikan di neraca pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: Neraca 31 Desember 2014 Uraian

Jumlah

Uraian

Jumlah

Aset Lancar: Piutang Bukan Pajak

100.000

Penyisihan Piutang Tidak

(21.800)

Tertagih Piutang

Bukan

Pajak

78.200

(Netto)

Rincian Penyisihan piutang tidak tertagih 2014 sebagai berikut:

Nama No

Wajib

Penyisihan Piutang Jumlah

Bayar 1

ABCDE

60.000

2

BCDEF

15.000

3

CDEFG

10.000

4

DEFGH

15.000

Jumlah

100.000

5%oo

10%

50%

100%

300

300 1.500

1.500 5.000

300

Jumlah

1.500

5.000

5.000 15.000

15.000

15.000

21.800


38

b. Pada bulan Juni 2015 terdapat penambahan piutang karena adanya penagihan PNBP yang belum diterima pembayarannya sebesar Rp50.000. Jurnal: Piutang Bukan Pajak

Rp50.000

Pendapatan PNBP

Rp50.000

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang berasal dari penambahan piutang tahun 2015 diasumsikan sebesar Rp16.950, dengan rincian Nama No

Wajib


Bayar

5%oo

10%

50%

Jumlah

100%

1

ABCDE

60.000

-

6.000

-

-

6.000

2

BCDEF

15.000

-

-

7.500

-

7.500

3

CDEFG

10.000

-

-

-

10.000

10.000

4

DEFGH

15.000

-

15.000

15.000

5

EFGHI

50.000

250

-

-

-

250

150.000

250

6.000

7.500

25.000

38.750

Jumlah

Jurnal: Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Rp16.950 Rp16.950

c. Pada bulan Desember 2015 diterima pembayaran oleh wajib bayar sebesar Rp50.000 atas penagihan PNBP yang berasal dari perolehan tahun 2015 sebesar Rp50.000 dan telah dilakukan penyisihan sebesar Rp250. Jurnal:


39

Diterima dari Entitas Lain

Rp50.000

Piutang Bukan Pajak

Rp50.000

(jurnal untuk mencatat penerimaan piutang) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Rp

250

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Rp

250

(jurnal untuk mencatat pengurangan beban penyisihan) d. Buku besar Piutang, Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak, Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak, Akun Antara tahun 2015 sbb: Buku Besar Piutang Saldo No

Tgl

Penjelasan

Ref

Debit

Kredit Debit

1

1 Jan

2

Juni

3

Des

Saldo awal 50.000 50.000

kredit

100.000

-

150.000

-

100.000

-

Buku Besar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Saldo No

Tgl

Penjelasan

Ref

Debit

Kredit Debit

1

1 Jan

Saldo awal

2 3

250 250

Kredit -

21.800

-

22.050

-

21.800


40

Buku Besar Diterima dari Entitas Saldo No

Tgl

Penjelasan

Ref

Debit

Kredit Debit

1

Des

50.000

Kredit

50.000

-

Buku Besar Beban Penyisihan Saldo No

Tgl

Penjelasan

Ref

Debit

Kredit Debit

Kredit

1

Juni

250

-

250

-

2

Des

-

250

-

-

e. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 Kode

Akun

Jumlah

Pendapatan -

Pendapatan PNBP

50.000

Belanja -

.....

.....

-


41

f. Laporan Operasional: Laporan Operasional Untuk tahun yang berakhir 31 Des 2015 Kode

Akun

Jumlah

Pendapatan Operasional: -

......

Beban Operasional: -

......

-

Beban Penyisihan Piutang Tidak

0

Tertagih - Piutang Bukan Pajak -

......

Surplus/Defisit Operasional

0

g. Neraca Neraca 31 Desember 2015 Uraian

Jumlah

Uraian

Jumlah

Aset Lancar: Piutang

100.000

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

(32.750

Piutang Bukan Pajak (Netto)

67.250

Penjelasan: Pembebanan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang berasal dari transaksi penambahan piutang tahun berjalan sebesar Rp250 tahun berjalan dikoreksi sebesar beban penyisihan tahun berjalan atas penerimaan piutang yang terjadi pada tahun berjalan, sehingga beban penyisihan tahun berjalan menjadi nol, karena piutang yang terjadi pada tahun berjalan tersebut telah diterima pembayarannya sehingga tidak ada pengakuan beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17

42

2.2. Akuntansi atas Perlakuan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tahun Sebelumnya yang diterima Pembayaran Piutangnya pada Tahun Berjalan. Beban penyisihan piutang tidak tertagih tahun sebelumnya yang disajikan pada Laporan Operasional pada tahun sebelumnya telah ditutup dan menjadi pengurang ekuitas di neraca tahun sebelumnya. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih mengurangi nilai Piutang pada sisi debit di Neraca dan pada sisi kredit mengurangi ekuitas melalui pengurang surplus/defisit di laporan operasional. Karena telah ditutup pada ekuitas di neraca maka penerimaan kas atas piutang yang telah dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya diakui

sebagai

pendapatan

lain-lain

di

Laporan

Operasional.

Untuk

menggambarkan hal tersebut, berikut akan disajikan ilustrasinya a. Piutang suatu entitas yang disajikan di neraca pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: Neraca 31 Desember 2014 Uraian

Jumlah

Uraian

Jumlah

Aset Lancar: Piutang Bukan Pajak

100.000

Penyisihan Piutang Tidak

(21.800)

Tertagih Piutang

Bukan

Pajak

78.200

(Netto)

Rincian Piutang berdasarkan Nama Wajib Bayar adalah seperti di bawah ini: 1. Nama Wajib Bayar : ABCDE Alamat Tanggal 1 jan

: Jl. ……… Keterangan Saldo awal

Ref

Debit

Kredit

Saldo 60.000


43

2. Nama Wajib Bayar : BCDEF Alamat

: Jl. ………

Tanggal 1 jan

Keterangan

Ref

Debit

Kredit

Saldo

Saldo awal

15.000

3. Nama Wajib Bayar : CDEFG Alamat

: Jl. ………

Tanggal 1 jan

Keterangan

Ref

Debit

Kredit

Saldo

Saldo awal

10.000

4. Nama Wajib Bayar : DEFGH Alamat

: Jl. ………

Tanggal 1 jan

Keterangan

Ref

Debit

Kredit

Saldo

Saldo awal

15.000

Penyisihan Piutang tahun 2014 adalah sebagai berikut: Nama No

Wajib


Bayar 1

ABCDE

60.000

2

BCDEF

15.000

3

CDEFG

10.000

4

DEFGH

15.000

Jumlah

5%

10%

50%

Jumlah

100%

300

300 1.500

1.500 5.000

300

1.500

5.000

5.000 15.000

15.000

15.000

21.800

b. Pada bulan Juni 2015 terdapat penambahan piutang PNBP sebesar Rp50.000 berdasarkan surat penagihan yang dibuat oleh Entitas. PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17

44

Jurnal: Piutang Bukan Pajak

Rp 50.000

Pendapatan PNBP

Rp 50.000

c. Pada tahun 2015, berdasarkan penagihan yang dilakukan oleh Entitas kepada wajib bayar selanjutnya dilakukan penghitungan penyisihan piutang kembali dengan rincian seperti di bawah ini: Penyisihan Piutang tahun 2015 adalah sebagai berikut: Nama No

Wajib


Bayar

5%

10%

50%

Jumlah

100%

1

ABCDE

60.000

-

6.000

-

-

6.000

2

BCDEF

15.000

-

-

7.500

-

1.500

3

CDEFG

10.000

-

-

-

10.000

10.000

4

DEFGH

15.000

-

15.000

15.000

5

EFGHI

50.000

250

-

-

-

250

150.000

250

6.000

7.500

25.000

32.750

Jumlah

d. Jurnal penyisihan tahun 2015, menambah penyisihan piutang sebesar Rp32.750 dikurangi dengan Rp21.800 atau sebesar Rp10.950. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Rp10.950 Rp10.950

e. Pada bulan Desember tahun 2015 diterima pembayaran oleh debitur sebesar Rp150.000 yang berasal dari piutang yang diperoleh tahun 2015 sebesar Rp 50.000 dan telah dilakukan penyisihan sebesar Rp 250 dan piutang yang diperoleh tahun sebelumnya sebesar Rp100.000 yang telah dilakukan PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17

45

penyisihan pada tahun sebelumnya sebesar Rp21.800 dan penyisihan tahun berjalan sebesar Rp32.750. Atas beban penyisihan tahun 2014 sebesar Rp21.800 dan tahun 2015 sebesar Rp10.950, maka dilakukan penjurnalan sebagai berikut: Jurnal: Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Rp10.950

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Rp10.950

(jurnal untuk mencatat pengurangan beban penyisihan yang berasal dari Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tahun berjalan) Diterima dari Entitas Lain

Rp150.000


21.800

Piutang Bukan Pajak

Rp150.000

Pendapatan lain-lain

21.800

f. Buku besar Piutang, Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak, Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak, Akun Antara tahun 2015 sbb:

Buku Besar Piutang Bukan Pajak Saldo No

Tgl

Penjelasan

Ref

Debit

Kredit Debit

1

1 Jan

2

Juni

3

Des

Saldo awal 50.000 50.000

kredit

100.000

-

150.000

-

100.000

-


46


Tgl

Penjelasan

Ref

Debit

Kredit Debit

1

1 Jan

Kredit

Saldo awal

-

-

-

21.800

2

Penyisihan

-

10.950

-

32.750

3

Pelunasan

32.750

-

-

Buku Besar Diterima dari Entitas Saldo No

Tgl

Penjelasan

Ref

Debit

Kredit Debit

1

Des

Pelunasan

150.000

-

Kredit

150.000

-

piutang

Buku Besar Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Saldo No

Tgl

Penjelasan

Ref

Debit

Kredit Debit

1 2

10.950 Des

Pelunasan

Kredit

-

10.950

-

- 10.950

-

-


47

g. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014 Kode

Akun

Jumlah

Pendapatan -

Pendapatan PNBP

150.000

Belanja -

.....

.....

h. Laporan Operasional Laporan Operasional Untuk tahun yang berakhir 31 Des 2014 Kode

Akun

Jumlah


Pendapatan lain-lain

21.800


......

-

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih......



... 0

21.800

48

i. Neraca Neraca 31 Desember 2014 Uraian

Jumlah

Uraian

Jumlah

Aset Lancar: Piutang

0

Penyisihan

Piutang

(0) Ekuitas:

Tidak Tertagih Piutang

Bukan

Pajak

0

(Netto)

Penjelasan: Pembebanan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tahun berjalan sebesar Rp10.950 dikoreksi pada saat entitas menerima pelunasan yang berasal dari penambahan piutang tahun berjalan sebesar Rp50.000, sehingga beban penyisihan tahun berjalan menjadi nol. Atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tahun sebelumnya sebesar Rp21.800 diakui sebagai pendapatan lain-lain karena penerimaan piutang yang diterima pada dasarnya melebihi nilai buku piutang yang ada. 2.3. Piutang yang Dihapuskan Penghapusan piutang menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2005 terdiri

dari

penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak.

Penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak hanya dapat dilakukan setelah piutang negara diurus secara optimal oleh PUPN. Penghapusan bersyarat dilakukan terhadap piutang yang telah dinyatakan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), dimana penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya dan barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah sehingga sulit untuk dilakukan penagihan.


49

Penghapusan mutlak dilakukan setelah lewat waktu 2 tahun sejak penetapan penghapusan bersyarat atas suatu piutang dan penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajiban yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang. Dalam penghapusan bersyarat, piutang dihapusbukukan namun proses penagihan tetap dilakukan. Sementara untuk penghapusan mutlak, piutang disamping dilakukan penghapusbukuan juga dilakukan penghapustagihan. 2.3.1. Piutang yang telah dihapusbukukan Piutang yang telah dihapusbukukan pada hakikatnya telah dihapuskan dari neraca tetapi masih dilakukan penagihannya oleh PUPN. Penerimaan kas atas piutang yang telah dihapusbukukan dan diterima pembayarannya diakui sebagai pendapatan lain-lain, mengingat transaksi tahun lalu telah ditutup pada surplus/defisit LO dan menjadi penambah atau pengurang ekuitas pada neraca. a. Piutang suatu entitas yang disajikan di neraca pada 31 desember 2014 adalah sebagai berikut: Neraca 31 Desember 2014 Uraian

Jumlah

Uraian

Jumlah

Aset Lancar: Piutang Bukan Pajak Penyisihan

Piutang

100.000 Tidak

(100.000)

Tertagih Piutang Bukan Pajak (Netto)

0

b. Pada bulan Juni 2015 dilakukan penghapustagihan piutang Jurnal:


50


Rp100.000

Piutang Bukan Pajak

Rp100.000

c. Buku besar Piutang dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tahun 2015 sbb: Buku Besar Piutang Saldo No

Tgl

Penjelasan

Ref

Debit

Kredit Debit

1

1 Jan

2

Juni

Saldo awal

kredit

100.000

-

-

-

100.000 Buku Besar

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Saldo No

Tgl

Penjelasan

Ref

Debit

Kredit Debit

1 3

1 Jan

Saldo awal Penghapusan

Kredit

-

-

-

100.000

100.000

-

-

-

d. Pada bulan Desember 2015, setelah dilakukan upaya penagihan oleh PUPN, piutang Rp100.000 tersebut diterima pelunasannya oleh debitur. Jurnal untuk mencatat kembali piutang: Piutang Bukan Pajak

Rp100.000


Rp100.000

Jurnal untuk mencatat penerimaan piutang: Diterima dari Entitas Lain

Rp100.000


Rp100.000


51

Piutang Bukan Pajak

Rp100.000

Pendapatan Lain-lain

Rp100.000

(digunakan

untuk

mengakui

penerimaan

piutang

yang

telah

dihapusbukukan) e. Buku besar Piutang dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tahun 2015 sebagai beriku Buku Besar Piutang Saldo No

Tgl

Penjelasan

Ref

Debit

Kredit Debit

1

1 Jan

Saldo awal

2

Juni

Penerimaan

kredit

100.000

-

-

-

100.000

piutang yang telah dihapusbuku kan


Tgl

Penjelasan

Ref

Debit

Kredit Debit

1 3

1 Jan

Saldo awal Penerimaan

Kredit

-

-

-

100.000

100.000

-

-

-

piutang yang telah dihapusbukuk an


52

Buku Besar Pendapatan Lain-lain Saldo No

Tgl

Penjelasan

Ref

Debit

Kredit Debit

1

Penerimaan

-

100.000

-

Kredit 100.000

piutang yang telah dihapusbuku kan

f. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014 Kode

Akun

Jumlah

Pendapatan: -

Pendapatan PNBP

100.000

Belanja -

.....

.....

g. Laporan Operasional: Laporan Operasional Untuk tahun yang berakhir 31 Des 2014 Kode

Akun

Jumlah


......


53

Pendapatan non operasional: -

100.000



......


100.000

2.3.2. Piutang yang telah dihapustagih Piutang yang telah dihapustagihkan mengandung arti bahwa piutang tersebut telah dihapusbukukan dari neraca dan sudah tidak dilakukan penagihan oleh PUPN. Suatu piutang yang telah dihapustagihkan dan ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasannnya, maka terhadap penerimaan kas atas piutang yang telah dihapustagihkan dan diterima pembayarannya tersebut diakui sebagai pendapatan lain-lain. Pertimbangan untuk mengakui penerimaan tersebut sebagai pendapatan lain-lain karena piutang tersebut telah dihapustagihkan dan dianggap tidak akan tertagih lagi bagi entitas yang

bersangkutan.

Disamping

itu

atas

piutang

yang

telah

dihapustagihkan tersebut tidak disajikan lagi di neraca entitas. a. Piutang suatu entitas yang disajikan di neraca pada 31 desember 2014 adalah sebagai berikut: Neraca 31 Desember 2014 Uraian

Jumlah

Uraian

Jumlah

Aset Lancar: Piutang Bukan Pajak Penyisihan

Piutang

0 Tidak

(0)

Tertagih Piutang Bukan Pajak (Netto)

0


54

b. Pada bulan Desember 2015, piutang Rp100.000 tersebut diterima pelunasannya dari Wajib Bayar. Jurnal untuk mencatat penerimaan piutang: Jurnal Kas: Utang pada KUN

Rp100.000


Rp100.000

Jurnal Akrual: Diterima dari Entitas Lain

Rp100.000


Rp100.000

c. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 Kode

Akun

Jumlah

Pendapatan: -

Pendapatan PNBP

100.000

Belanja -

.....

.....

d. Laporan Operasional:


55

Laporan Operasional Untuk tahun yang berakhir 31 Des 2015 Kode

Akun

Jumlah


......

Pendapatan non operasional: -


100.000


......


100.000

3. Kesimpulan Suatu piutang yang dimiliki oleh entitas disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan. Untuk menyajikannya perlu dibuat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Terhadap piutang yang telah dilakukan penyisihan tersebut ada kemungkinan diterima pembayaran atau pelunasannya. Atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang diterima pembayarannya tersebut perlu dibuat perlakuan tersendiri. Hal itu perlu dilakukan mengingat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih telah diakui sebagai beban pada laporan operasional. Sesuai dengan PSAP 12 paragraf 41, “Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas”, maka penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun berjalan, maka beban penyisihan tahun berjalan tersebut dikurangi sebesar jumlah beban yang diterima

pembayaran

piutang

tahun

berjalan

tersebut.

Selanjutnya

atas

penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya, PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17

56

maka atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang telah dibuat oleh entitas tersebut diakui sebagai pendapatan lain-lain. Untuk piutang yang telah dihapusbukukan, maka atas penerimaan piutang tersebut perlu dilakukan pencatatan untuk membukukan kembali piutang yang bersangkutan dan selanjutnya dilakukan penghapusan piutang karena adanya pelunasan. Sedangkan untuk piutang yang telah dihapustagihkan maka tidak perlu

dilakukan

pencatatan

kembali

piutang

yang

bersangkutan.

Atas

penerimaan piutang yang dihapusbukukan maupun dihapustagihkan tersebut diakui sebagai pendapatan lain-lain pada laporan operasional maupun pada laporan realisasi anggaran oleh entitas yang bersangkutan.

Referensi Peraturan Pemerintah Pemerintahan.

Nomor

71

Tahun

2010

tentang

Standar

Akuntansi

Buletin Teknis Akuntansi Piutang


57

KLINIK PELAKSANAAN ANGGARAN DAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

1. Pertanyaan : Apakah dana hibah pemilukada yang dianggarkan tahun 2015 dapat untuk membiayai

tahapan

pemilu

di

awal

tahun

2016

?

Bagaimana

mekanisme

pertanggungjawaban dana hibah tersebut, tutup buku di tahun 2015 atau sesuai selesainya tahapan pemilukada? Jawaban : Sesuai PMK 191/PMK.05/2011, dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan pada DIPA K/L tahun anggaran berjalan yang akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya, dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berikutnya. Penambahan pagu DIPA tersebut dilakukan melalui mekanisme revisi yang diajukan oleh PA/KPA kepada Direktur Jenderal Anggaran/Kepala Kanwil DJPB sesuai ketentuan

peraturan

pelaksanaan

dan

perundang-undangan. pertanggungjawaban

Petunjuk

lebih

anggaran

lanjut

terkait

Pemilukada

yang

dibiayai/bersumber dari APBD agar mempedomani Peraturan Meneri Dalam Negeri dan/atau Keputusan KPU. 2. Pertanyaan : Satker kami mendapat hibah berupa uang dari Pemda, atas hibah tersebut sudah diterbitkan revisi DIPAnya, beberapa hal yg kami tanyakan sebagai berikut : 1. Sampai

sekarang

satker

belum

mengajukan

SP2HL

ke

KPPN,

terkait

penyusunan LKPP anaudited bulan Desember 2014 apakah perlu kami jelaskan pada Calk atau tidak? 2. Satker yang bersamgkutan memberikan info kalau dari jumlah hibah Rp.100.000.000

hanya sejumlah Rp.6.000.000 saja yg mereka terbitkan


58

SP2HL, atas kelebihannya belum mereka setorkan. Apakah nantinya akan berpengaruh pada LKPP? Jawaban : Berdasarkan PMK No. 191/PMK.05/2011 bahwa dasar pengesahan suatu hibah yang dibukukan oleh satker sebagai pendapatan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung adalah SP2HL. Atas dasar SP2HL, maka kuasa BUN (KPPN) menerbitkan SPHL untuk mengesahkan

pendapatan hibah langsung

dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung adalah SPHL. Sedangkan bagi satker SPHL yang diterima oleh KPPN, maka dibukukan sebagai belanja yang bersumber dari hibah langsung dan saldo kas di K/L dari hibah. Atas dasar SPHL juga DJPU membukukan sebagai pendapatan hibah langsung. Atas dasar kejadian tersebut, bahwa dari total hibah langsung sebesar Rp 100.000.000, namun hanya Rp 6.000.000

yang

diterbitkan

SP2HL

sebagai

dasar

penerbitan

SPHL,

maka

pengesahan terhadap hibah langsung tersebut dan juga belanja yang bersumber dari hibah langsung tersebut sebesar Rp 6.000.000 dengan asumsi nilai belanjanya yang disahkan sama dengan nilai pendapatan yang disahkan. Adapun nilai sisa hibah yang belum disahkan sebesar Rp 94.000.000, maka pada akhir tahun dapat dikembalikan kepada pemberi hibah atau disetor ke kas negara tergantung perjanjian hibahnya. Transakasi pengembalian dana hibah baik dikembalikan kepada pemberi hibah maupun disetor ke kas negara diunkapkan dalam Calk. 3. Pertanyaan : Bagaimana jurnal penyesuaian akhir tahun atas kejadian: pada tanggal 31 Desember 2014 terdapat belanja uang makan pegawai yang masih harus dikembalikan tapi semua uang telah disalurkan ke rekening para pegawai, dengan jumlah RP.XXX. Dan apabila pada 15 Januari 2015 uang tersebut diminta dari para pegawai lalu disetorkan ke kas negara dengan akun 423951. Bagaimana jurnal baliknya di 2015 ? Jawaban : Pada akhir tahun 2014 terbentuk jurnal penyesuaian di aplikasi SAKPA D Piutang PNBP K Cadangan Piutang, kemudian pada saat dilakukan migrasi ke Saldo Awal ke aplikasi SAIBA terbentuk jurnal D Piutang PNBP K Ekuitas, selanjutnya pada saat PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17

59

dilakukan

penyetoran

dengan

SSBP

dilakukan

jurnal

penyesuaian

dengan

menginout nilai negatif pada aplikasi SAIBA D Piutang PNBP K Pendapatan Pengembalian Belanja TAYL. 4. Pertanyaan : Di dalam PMK No. 191 tahun 2011 tentang mekanisme pengelolaan hibah pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa “Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah”. Apakah hibah pemilu dari pemerintah daerah kepada komisi pemilihan umum di daerah tetap harus didaftarkan dan memperoleh no. registrasi ? Apakah pengelolaan keuangan hibah K/L Vertikal menggunakan pengelolaan keuangan APBD atau APBN ? Jawaban : Hibah baik yang berasal dari Pemda/ Entitas lain di luar pemerintah pusat mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai Pengelolaan Hibah. Dalam PMK Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah, setiap hibah yang diterima baik dalam bentuk uang wajib melalui proses register, pengesahan rekening hibah, revisi DIPA, dan untuk selanjutnya dilakukan pengesahan di KPPN. Sementara itu untuk hibah berupa barang/jasa wajib melalui proses BAST, register, pengesahan pendapatan hibah di KPPN. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat terpisah dengan pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga untuk satker Pemerintah Pusat mengacu pada pengaturan keuangan pemerintah pusat, dan begitu pula sebaliknya untuk pengelolaan Keuangan Daerah. 5. Pertanyaan : Saya pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum ada bebarapa hal yang ingin saya tanyakan :


60

1. Pencataan pendapatan penjualan aset tetap dicatat dengan menggunkan akun berapa dan di BA apa? 2. Untuk pendapatan sewa beli dicatat menggunkan akun dan satker apa? Jawaban : Pencatatan atas penjualan aset tetap dicatat menggunakan akun pada kelompok 42312X- Pendapatan dari Pemindahtangan BMN sebagai pendapatan satker bersangkutan. Sementara khusus untuk pendapatan sewa beli, sebagaimana dijelaskan dalam surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada saat penyetoran

dicatat

sebagai

pendapatan

satker

033.05.0199.452780

(Satker

Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Ditjen Cipta Karya) dengan menggunakan akun 423123. Untuk porsi bea lelang dicatat sebagai pendapatan KPKNL tempat dilaksanakan lelang 6. Pertanyaan : Bagaimana jurnal yang terbentuk atas transakasi setoran pengembalian uang makan TAYL ? Jawaban : Pada saat Saudara melakukan jurnal penyesuaian terbentuk jurnal D Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran K Pendapatan yang Ditangguhkan. Kemudian pada saat Saudara melakukan penyetoran pada tahun 2015 akan terbentuk jurnal pada buku besar kas D Utang kepada KUN K Pendapatan PNBP-LRA. Sementara itu di buku besar akrual terbentuk jurnal D Diterima Dari Entitas Lain K Pendapatan PNBP – LO. Atas penyetoran tersebut maka saudara melakukan penyesuaian saldo Kas Lainnya di bendahara pengeluaran pada aplikasi SAIBA dengan melakukan jurnal D Pendapatan PNBP K Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran. 7. Pertanyaan : Apakah Satker yang mendapat hibah barang TA. 2014 harus melaksanakan revisi dipa di Kanwil ? Karena kami dihubungi oleh pihak kppn bahwa realisasi kami terdapat minus yang disebabkan oleh hibah barang tersebut.


61

Jawaban : Dasar Hukum pelaksanaan Hibah Langsung adalah: 1. PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 2. PP10/2011

tentang

Tata

Cara

Pengadaan

Pinjaman

Luar

Negeri

dan

Penerimaan Hibah 3. PMK 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah 4. PMK 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah 5. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk B/J/S. Untuk pelaksanaan Hibah Langsung berupa Barang tidak perlu dilakukan revisi DIPA, adapun tatacara pelaksanaan pencatatan Hibah langsung Barang agar perpedoman pada Perdirjen Perbendaharaan No. Per-81/PB/2011 Pencatatan Hibah Bentuk Barang/Jasa/ Surat Berharga ke KPPN : 1. PA/Kuasa

PA

mengajukan

Memo

Pencatatan

Hibah

Langsung

Bentuk

Barang/Jasa/Surat berharga (MPHL-BJS). 2. Untuk keperluan pencatatan: 

Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah



Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah



Belanja Modal untuk Pencatatan Aset Tetap atau Aset Lainnya dari Hibah



Pengeluaran Pembiayaan untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah dan;



Pendapatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga

3. PA/Kuasa PA membuat dan menyampaikan MPHL-BJS ke KPPN dengan dilampiri SPTMHL, SP3HL-BJS lembar kedua; dan SPTJM.


62

4. Atas dasar MPHL-BJS, KPPN menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS dalam rangkap 3 dengan ketentuan: 

Lembar ke-1, untuk PA/Kuasa PA;



Lembar ke-2, untuk DJPU c.q. Dit. EAS dengan dilampiri copy MPHL-BJS; dan



Lembar ke-3, untuk pertinggal KPPN

8. Pertanyaan : Didalam PMK dinyatakan bahwa ” Aset BLUD adalah aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan”. Apakah dalam hal ini bisa dikatakan bahwa pendapatan hasil pelayanan adalah pendapatan daerah yang berarti pemanfaat Belanja Barang dan Jasa harus mengacu pada aturan Perpres 54 beserta perubahannya ? Jawaban : Dasar tata kelola keuangan BLU dan BLUD mengacu pada PP 23 Tahun 2005 dan PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan BLU sebagai tambahan, BLUD juga mengacu pada Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman teknis pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Mengenai perihal pengadaan barang dan/ jasa pada bagian ketujuh pasal 20 PP 23 tahun 2005 disebutkan pengadaan barang/jasa oleh BLU dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan pada penjelasan pasal 20 (ayat 1) disebutkan BLU dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah bila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi. Pada Permendagri Nomor 61 tahun 2007 pasal 99 juga disebutkan bahwa pengadaan

barang

dan/atau

jasa

dilakukan

berdasarkan

prinsip

efisien,efektif,transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat, sehingga untuk hal ini terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yakni :


63

1. Pihak Pimpinan Daerah (Gubernur / Walikota/ Bupati) diharuskan membuat Peraturan Gubernur/Per-Bupati

mengenai jenjang nilai atas pengadaan

barang/jasa di wilayahnya; 2. Pihak

BLUD diwajibkan membuat Standard Operating Procedure (SOP)

maupun tata cara pengadaan barang/jasa yang disetujui oleh Pemimpin Daerah dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD; 3. Membuat kajian ataupun pembuktian mengenai nilai kuantitatif atas istilah efisiensi, efektivitas pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan diluar ketentuan dari Perpres 54 dan perubahannya. 9. Pertanyaan : 1. Apakah akun 52 (Belanja Barang) diperbolehkan untuk pembelian barang yang harganya dibawah nilai kapitalisasi aset tetapi berumur lebih 1 tahun, misal beli flasdisk yang harganya Rp. 150.000,- ataukah masuk di belanja modal (53)? Apakah batasan belanja barang yang masuk kriteria kapitalisasi aset ? 2. Apakah diperbolehkan atas belanja barang keperluan kantor yang nilainya kecil-kecil dimana notanya lebih daari 1 nota, diganti dengan menggunakan 1 kuitansi ? Jawaban : 1. Pembelian Aset yang nilainya dibawah nilai kapitalisasi (Rp 300.000 untuk peralatan dan mesin, dan Rp 10.000.000 untuk gedung dan bangunan) menggunakan Akun 52 (belanja barang) 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, diatur : pasal 43 ayat (1) untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS, dapat digunakan UP. Pasal 43 ayat (2) UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang

dapat

dimintakan

penggantiannya

(revolving).

Pasal

51

ayat

(3)

menjelaskan bahwa dalam hal penyedia barang/jasa tidak mempunyai


64

kuitansi/bukti pembelian, Bendahara Pengeluaran/BPP membuat kuitansi yang dibuat sesuai format Kuitansi Pembayaran UP. 10. Pertanyaan : Sesuai KEP-311/PB/2014 tentang kodefikasi segmen akun pada BAS, terdapat penambahan akun persediaan. yang mulai berlaku 2015. Ada pertanyaan dari satker baristand yang menanyakan beberapa barang masuk ke akun apa saja. 1. Bahan kimia yang digunakan di lab 2. Bahan penolong lainnya (gelas dll) alat penelitian yang nilainya kurang 300 3. Bahan cetakan Jawaban : 1. Bahan Kimia yang digunakan dalam rangka penelitian di laboratorium dicatat menggunakan akun 521811 – Belanja Barang Persediaan Konsumsi, dan atas perolehan bahan2 kimia tersebut dicatat pada aplikasi persediaan. 2. Untuk alat penelitian dan alat penolong berupa gelas, labu elmeyer dll perlu dilihat terlebih dahulu nilai perolehan atas peralatan tsb, jika memenuhi kriteria kapitalisasi (>=300.000) maka dicatat menggukanan akun 532111 – Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Namun apabila tidak memenuhi kriteria kapitalisasi maka dicatat menggunakan akun 521111 – Belanja Keperluan Perkantoran. 3. Untuk bahan cetakan dicatat menggunakan akun 521211 11. Pertanyaan : Saya ingin bertanya terkait perjalanan dinas mengikuti sosialisasi atau optimalisasi. Satker penyelenggara menanggung biaya akomodasi dan konsumsi, pelaksanaan dan tempa menginap di pusdiklat. Biaya transportasi ditanggung satker peserta. Uang harian yang dibayarkan apakah uang harian full atau uang harian fullboard ? Jawaban :


65

Sesuai dengan PMK Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, maka uang harian yang dibayarkan untuk mengikuti sosialisasi adalah uang harian paket fullboard, karena penyelenggara menanggung biaya akomodasi dan konsumsi. 12. Pertanyaan : Kami akan mengadakan Kegiatan Peningkatan Mutu Akademik untuk bapak/ibu guru di Madrasah yang sasaran utamanya adalah guru-guru di Madrasah tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan pada hari libur sekolah. Pertanyaan Saya adalah: 1. Apakah honor beserta transport Panitia dan Moderator boleh dibayarkan? 2. Apakah Uang saku dan Transport peserta boleh dibayarkan ? 3. Apakah Honor narasumber dari lingkup eselon 1 boleh dibayarkan ? 4. Rencananya

narasumber

berasal

dari

perguruan

tinggi

ITB

Bandung

berapakah besaran honor narasumber tersebut per jam ? 5. Apakah narasumber tersebut boleh dibayarkan uang trasnportnya seperti tiket pesawat, dan akun yang digunakan apa ? Jawaban : 1. Jika pelaksanaan kegiatan di kantor maka panitia dan moderator tidak dapat diberikan uang transport walaupun dilaksanakan di hari libur karena uang transport diberikan jika terdapat perjalanan dinas dari kantor menuju lokasi tugas. Sedangkan jika pelaksanaan di luar kantor maka dapat diberikan honor dan uang transport sesuai standar biaya yang berlaku. 2. Sedangkan untuk peserta juga diperlakukan sama seperti panitia sebagaimana telah dijelaskan di angka 1 di atas, jika pelaksanaan dilakukan di luar kantor peserta maka peserta berhak mendapatkan uang transport dan uang saku sesuai standar biaya yang berlaku. 3. Untuk narasumber yang berasal dari unit eselon I yang sama tidak dapat diberikan honor narasumber.


66

4. Untuk narasumber yang berasal dari perguruan tinggi dapat diberikan honor yang disetarakan dengan kapasitas narasumber dan tentunya disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran dalam DIPA satker Saudara. 5. Jika memang dibutuhkan perjalanan dinas bagi narasumber dari lokasi asal menuju lokasi penyelenggaraan pulang pergi maka dapat diberikan biaya perjalanan sesuai dengan surat tugas, surat perjalanan dinas, dan bukti pengeluaran riil dengan akun menyesuaikan akun untuk pelaksanaan kegiatan. Jika kegiatan di kantor maka dapat menggunakan akun 524111, sedangkan jika kegiatan dibayarkan dengan akun 524114 maka pembayaran biaya perjalanan dinas menggunakan akun 524114 13. Pertanyaan : 1. Apakah Pembayaran Tunjangan Kinerja bisa dibayarkan berdasarkan Surat Edaran (SE) yang lama atau harus menunggu SE terbaru? 2. Apakah setiap Pembayaran Jasa Profesi Penghulu dan Transport yang dibayarkan melalui PNBP harus menunggu SE dan Maksimal Pencarairan TA berjalan? 3. Apakah PPK khusus Bansos boleh dijabat oleh PPK Satker? Jawaban : 1. Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi K/L yang telah mendapatkan Tunjangan Kinerja dan kemudian mengalami perubahan, dapat dibayarkan tanpa menunggu SE terlebih dahulu, sepanjang amanat dalam Perpres pemberian tunjangan kinerja tidak menyatakan pembayaran harus diatur terlebih dahulu oleh Kementerian Keuangan; 2. Pembayaran atau belanja yang bersumber dari PNBP harus berdasarkan SE MP PNBP terlebih dahulu apabila MP PNBPnya diterbitkan secara terpusat. Dalam hal MP tidak diterbitkan secara terpusat, cukup berdasarkan konfirmasi penerimaan PNBP dari KPPN untuk perhitungan besaran MP-nya. Dalam hal mendesak, sisa MP Tahun Anggran sebelumnya dapat digunakan namun harus diperhitungkan dengan penerimaan PNBP tahun anggaran PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17

67

berjalan.

Ketentuan

ini

diatur

di

Perdirjen

Perbendaharaan

Nomor

17/PB/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran

Penerimaan

Negara

Bukan

Pajak

Atas

Beban

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Kewenangan penunjukan PPK dilaksanakan oleh KPA. Dalam hal PPK di satker Saudara

juga

bertanggungjawab

atas

pengelolaan

dana

Bansos,

itu

merupakan kewenangan KPA.

14.

Pertanyaan : Apakah kode akun belanja dibawah ini? 1. Biaya iklan lelang penghapusan kendaraan 2. Tunjangan Fungsional Guru Non PNS 3. Penggandaan Buku 4. Pembelian Antivirus Penggantian Toner Printer Laser harga melebihi SBM perawatan Printer 5. Penggantian

komponen

Komputer/Laptop

melebihi

SBM

perawatan

Komputer/Laptop Jawaban : 1. Biaya iklan lelang penghapusan kendaraan dapat dicatat menggunakan akun 521219 – Belanja Barang Non Operasional Lainnya atau 521119 – Belanja Barang Operasional lainnya 2. Tunjangan Fungsional Guru Non PNS dapat dicatat menggunakan akun 511521 – Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS. 3. Buku Cetakan (misalnya: peraturan, SOP) dicatat menggunakan akun 521811 – Belanja Barang Persediaan Konsumsi, sementara apabila biaya fotocopy biasa dicatat menggunakan akun 521211 – Belanja Bahan untuk kegiatan non operasional, sedangkan untuk kegiatan operasional dengan akun 521111 PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 17

68

4. Pembelian antivirus dicatat menggunakan akun 536111 – Belanja Modal Lainnya, dan disajikan sebagai aset tak berwujud dalam neraca. 5. Pembelian Toner dicatat menggunakan akun 523123 – Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, dan dicatat dalam aplikasi persediaan. 6. Penggantian komponen laptop dicatat menggunakan akun 523121 – Belanja Barang Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.

15. Pertanyaan : Adakah peraturan mengenai maksimal jumlah hari yang dapat dibayarkan uang harian/uang saku, jika kita mengikuti Bimtek/Diklat yang tidak ditanggung akomodasi maupun transportasinya, misalnya kita mengikuti diklat selama sepuluh hari, apakah dapat dibayarkan uang hariannya 10 hari ditambah uang harian 1 hari keberangkatan dan 1 hari kepulangan? terima kasih. Jawaban : Sesuai PMK 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap pada Lampiran III hal Komponen biaya perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dinyatakan bahwa bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan berhak mendapatkan uang harian, biaya penginapan dan biaya transpor dengan jumlah hari yang dibayarkan sesuai penugasan. Dimana uang harian yang diberikan berupa uang saku diklat sesuai standar biaya masukan selama mengikuti kegiatan. Dalam hal peserta kesulitan tranportasi sehingga harus berangkat 1 hari sebelum kegiata dan 1 hari setelah kegiatan, kepada peserta dapat diberikan uang harian H-1 dan H+1. Keberangkatan dan kepulangan H-1 dan H+1 dimaksud harus berdasarkan surat tugas dari atasan.


69

MENGENAL AKUNTANSI PERSEDIAAN BERBASIS AKRUAL

Recommend Documents