PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL TERHADAP AKTIVITAS PENGENDALIAN PADA AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAHAN ( Studi Pada Kelurahan Tlogomas di Kota Malang ) 1)
Tarwiyani, 2)Poppy Indrihastuti, 3)Sukarno Himawan Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang Jl. Tlagawarna Blok C Tlogomas Malang, 65144
ABSTRAK Akuntansi Basis Akrual (Accrual Basis of Accounting) merupakan suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya. Penerapan basis akrual mencakup pencatatan transaksi keuangan dan juga penyiapan laporan keuangan, sehingga basis akrual dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Dalam menilai efektifitas penerapan akuntansi berbasis akural maka perlu ada aktivitas pengendalian agar laporan keuangan yang dibuat bisa dipertanggungjawabkan. Penelitian mengunakan metode Deskriptif (Descriptive Reasearch), dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara dan dokumentasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap aktivitas pengendalian pada akuntanbilitas keuangan di Kelurahan Tlogomas kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapkan Akuntansi Berbasis Akrual dalam pembuatan laporan keuangan kelurahan berdampak pada kemudahan mengontrol aktivitas pengendalian akuntansi, pengendalian akuntabilitas keuangan pemerintah dan memudahkan dalam memahami laporan keuangan sehingga mampu meningkatkan transparansi keuangan di Kelurahan Tlogomas Kota Malang. Sedangkan aktivitas pengendalian laporan keuangan mampu meningkatkan akuntabilitas manajemen aset serta mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas keuangan dalam sektor publik Kelurahan Tlogomas Kota Malang.
Kata kunci: Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual, Aktivitas Pengendalian Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan.
PENDAHULUAN Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis ini telah menggantikan basis kas, karena basis sebelumnya yaitu menurut Indra Bastian (2006), basis kas hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Indonesia termasuk salah satu Negara berkembang dengan jumlah penduduk relative besar dan wilayah yang terbesar mulai melakukan pembenahan sistem Pemerintahan. Sejak pergantian kepemimpinan dari Orda baru, Demokrasi dan otonomi menjadi lebih baik. Dalam sistem otonomi, peranan daerah menjadi lebih besar dalam mengatur organisasi pemerintahan (Mahmudi, 2007). Laporan keuangan pemerintah daerah adalah bentuk pertanggung jawaban daerah yang berbentuk kompilasi dokumen perencanaan anggaran sampai dengan realisasi dari perencanaan anggaran pemerintah daerah (Bastian, 2006). Pemerintah daerah harus meninjau nilai informasi yang disuguhkan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang berada di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Di Indonesia ada beberapa peraturan dan undang-undang yang ditetapkan untuk mengatur laporan keuangan disebuah instansi pemerintahan. Hal ini bertujuan sebagai pengendalian dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah serta sebagai standar dan payung hukum yang menaungi lembaga atau instansi
pemerintah untuk menyusun laporan keuangan.Termasuk pula dalam catatan Laporan Keuangan sebagai penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban koninjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Salah satu bentuk usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas keuangan pemerintah yaitu penerapan sistem akuntansi berbasis akrual yang merupakan bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam pengelolaan keuangan daerah. Maka dari itu, diperlukan akuntabilitas dari sebuah laporan keuangan sangat penting bagi sebuah instansi pemerintah bahkan dapat dikatakan bahwa peranan laporan keuangan sebagai media akuntabilitas lebih menonjol pada akuntansi pemerintah dibandingkan dengan peranannya untuk penilaian organisasi seperti halnya dalam sektor swasta (Simanjuntak, 2010). Basis Akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (Mardiasmo, 2002). Basis ini telah menggantikan basis kas, karena basis sebelumnya yaitu menurut Indra Bastian (2006), basis kas hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Rekening keuangan akhir akan dirangkum dalam buku kas, sehingga laporan keuangan tidak bisa dihasilkan
karena ketiadaan data tentang aset dan kewajiban. Akuntabilitas oleh pemerintah daerah sangat penting karena merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai entitas yang mengelola dan bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan daerah. Dalam konteks demokrasi, masyarakat sebagai pihak yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah berhak memperoleh informasi atas kinerja pemerintah. Dengan adanya akuntabilitas pemerintah daerah, masyarakat dapat berperan dalam pengawasan atas kinerja pemerintah daerah, sehingga jalannya pemerintahan dapat berlangsung dengan baik. Laporan laporan keuangan merupakan media sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangnya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas itu memenuhi karakteristik yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami TINJAUAN PUSTAKA 1. Akuntansi Berbasis Akrual Menurut Hearing, (2006), basis akuntansi akrual, seperti telah disimpulkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dari berbagai sumber, adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang
paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Dengan demikian, pendapatan diakui pada saat penghasilan telah diperoleh (earned) dan beban atau biaya diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi. Penerapan basis akrual mencakup pencatatan transaksi keuangan dan juga penyiapan laporan keuangan. Selanjutnya, dalam makalah yang sama, KSAP menyatakan bahwa dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Dengan demikian, pendapatan diakui pada saat penghasilan telah diperoleh (earned) dan beban atau biaya diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi. Penerapan basis akrual mencakup pencatatan transaksi keuangan dan juga penyiapan laporan keuangan. Thompson dalam Widjajarso. (2008), menyampaikan beberapa tujuan penggunaan basis akrual yakni sebagai berikut: a. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem keuangan dalam sektor publik. b. Untuk meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen aset dan budaya sektor publik. c. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah. d. Menyediakan informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk mengambil keputusan. e. Untuk mereformasi sistem anggaran belanja. f. Untuk mencapai transparasi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Basis Kas Menuju Akrual Definisi dasar kas yang telah dimodifikasi (modified cash basis) adalah campuran antara dasar kas dengan dasar akrual. Dalam standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan PP No 24 tahun 2005, basis akuntansi yang digunakan pemerintah menggunakan basis modifikasi kas menuju akrual (cash toward accrual). Dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dalam PP 24/2005, basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dan diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (Kieso, dkk, 2008). 3. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun di daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic (Stanbury, 2003) dalam (Mardiasmo, 2002). Disamping itu, amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 Undang-Undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.” Karena hal-hal tersebutlah, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Dalam wacana akuntansi, secara konseptual akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksananya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar. Nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi, tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan. Dengan memasukkan seluruh beban, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Dalam rangka pengukuran kinerja, informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu
sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparasi dan akuntabilitas pemerintah KSAP. 4. Akuntabilitas Akuntabilitas (accountability) secara bahasa dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban (Ihyaul Ulum, 2004). Akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orangorang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihan-pilihan dan tindakan-tindakannya (Budi Mulyana, 2006). Menurut The Oxford Advance Learner’s Dictionary dalam LAN RI dan BPKP, 2001, akuntabilitas adalah required or expected to give an explanation for one’s action. Artinya dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan yang dilakukan. Akuntabilitas publik yang harus dijalankan oleh organisasi sektor publik mempunyai beberapa dimensi. Ellwood (dalam Mardiasmo, 2002) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenui oleh organisasi sektor publik, yaitu: 1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas hukum (accountability for probity and legality) Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap aturan hukum dan aturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. 2. Akuntabilitas Proses (process accountability) Akuntabilitas proses terkait apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem
informasi manajemen, dan prosedur administrasi. 3. Akuntabilitas Program (program accountability) Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yng memberikan hasil yang optomal dengan biaya minimal. 4. Akuntabilitas Kebijakan (policy accountability) Akuntabitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban baik pusat maupun daerah atas kebijakankebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horisontal (horizontalaccountability) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability). Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara periodik maupun insidental sebagai suatu kebijakan hukum dan bukan hanya suka rela (Ihyaul Ulum, 2004). Menurut Hafiz, (2011). Menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan melalui proses akuntansi merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Guna dapat menghasilkan laporan keuangan yang semakin baik (tantangan) dibutuhkan tenaga-tenaga akuntansi terampil pada pemerintah daerah, hal ini dapat dilakukan melaui kegiatan bimbingan teknis akuntansi bagi pegawai pemerintah daerah yang
ditugaskan sebagai pengelola keuangan atau melalui rekrutmen pegawai baru yang memiliki kemampuan akuntansi keuangan daerah. Tidak hanya tenagatenaga akuntansi terampil tersebut, juga dibutuhkan adanya sistem dan prosedur pembukuan yang memadai dan kebijakan akuntansi sebagai pedoman pegawai dalam mengelola keuangan daerah. Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi hal penting karena merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan APBD. Untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan pemeriksaan (diaudit). Pemeriksaan tentang akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan BPK RI sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara sebagaimana dijelaskan dalam UndangUndang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 5. Aktivitas Pengendalian Pengendalian adalah merupakan salah satu fungsi terpenting dari manajemen. Pengendalian secara umum bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya atau seperti apa yang telah direncanakan (Mardiasmo, 2009). Permasalahan lemahnya pengendalian akan membawa dampak kepada kerugian yang besar dan bahkan kemungkinan terjadinya kegagalan organisasi. Mengingat arti pentingnya, pengendalian hampir selalu disebutkan dalam setiap literatur manajemen. METODE PENELITIAN Penelitian dilakukan di kelurahan Tlogomas Malang pada bulan Pebruari sampai Bulan Mei 2015. Penelitian mengunakan metode Deskriptif
(Descriptive Reasearch), dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisa data yang di gunakan adalah mengumpulkan, mendeskripsikan, mengevaluasi dan memberi kesimpulan data. HASIL DAN PEMBAHASAN 1 Penerapan Akrual.
Akuntansi
Berbasis
Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah yaitu menetapkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, karena mengingat UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat, termasuk transaksi
internal dan arus ekonomi lainnya. Secara sederhana, dikatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan untuk mengatasi ketidakcukupan basis kas untuk memberikan data yang lebih akurat. Adapun hal ini sesuai dengan pendapat Tutik Minarti selaku staf keuangan Kelurahan Tlogomas Kota Malang menjelaskan: “Kelurahan Tlogomas Kota Malang sudah menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pengendalian akuntabilitas keuangan pemerintah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah” (Wawancara, tanggal 25 September 2015). Berdasarkan pendapat tersebut diketahui bahwa Kelurahan Tlogomas Kota Malang sudah menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pengendalian akuntabilitas keuangan pemerintah. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual yang berdampak pada kemudahan dalam pengendalian akuntabilitas keuangan pemerintah di kelurahan Tlogomas Kota Malang. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan dan mampu meningkatkan pengendalian pada akuntabilitas manajemen aset serta mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas keuangan dalam sektor publik kelurahan Tlogomas Kota Malang. Adapun hal ini sesuai dengan pendapat staf keuangan Kelurahan Tlogomas Kota Malang menjelaskan: “penerapan akuntansi berbasis akrual memudahkan dalam penjajian laporan keuangan, karena akuntansi berbasis
akrual mudah dioperasikan dan laporan keuangan yang disediakan lengkap sehingga mampu mengontrol kecurangan dalam penyajian laporan keuangan” (Wawancara, tanggal 25 September 2015). Dari hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa Kelurahan Tlogomas Kota Malang sudah menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pengendalian akuntabilitas keuangan pemerintah, sesuai dengan Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah yaitu menetapkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Adapun penerapan akuntansi berbasis akrual memudahkan dalam penjajian laporan keuangan, karena akuntansi berbasis akrual mudah dioperasikan dan laporan keuangan yang disediakan lengkap sehingga mampu mengontrol kecurangan dalam penyajian laporan keuangan serta mampu meningkatkan pengendalian pada akuntabilitas dan manajemen aset di kelurahan Tlogomas Kota Malang kerena akuntansi basis akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif, basis akrual digunakan untuk menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian seharusnya efesien dan efektif, menyajikan kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, ketaatan/kepatuhan terhadap undangundang, kebijakan dan peraturan lain untuk mencapai tujuan pengendalian itu sendiri. Menurut pendapat staf
keuangan Kelurahan Tlogomas Kota Malang menjelaskan: “penerapan akuntansi berbasis akrual mempunyai keunggulan tersendiri dalam penyajian laporan keuangan” (Wawancara, tanggal 25 September 2015). Laporan keuangan yang dibuat berdasarkan akuntansi berbasis akrual perlu dievaluasi lagi agar laporan keuangan semakin relevan dan akurat agar laporan keuangan yang dibuat lebih transparansi. Menurut pendapat Tutik Minarti selaku staf keuangan Kelurahan Tlogomas Kota Malang menjelaskan: “Aktivitas pengendalian harus dilakukan dengan efesien dan efektif agar tidak menganggu dalam pembuatan laporan keuangan kerena proses pemeriksaan harus sesuai dengan waktu yang ditentukan” (Wawancara, tanggal 25 September 2015). Dari data dapat ketahui bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual mampu meningkatkan aktivitas pembuatan laporan keuangan yang cepat dan dengan adanya penerapan akuntansi berbasis akrual akan memudahkan dalam pengendalian aktivitas laporan keuangan, agar pengendalian berjalan dengan semsetinya maka dilakukan dengan efesien dan efektif agar tidak menganggu dalam pembuatan laporan keuangan kerena proses pemeriksaan harus sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dari hasil analisis diketahui bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap aktivitas pengendalian pada akuntabilitas keuangan pemerintahan yaitu penerapan akuntansi berbasis akrual di kelurahan Tlogomas
Kota Malang berdampak pada kemudahan mengontrol aktivitas pengendalian akuntansi. Dari hasil wawancara diketahui bahwa kelurahan Tlogomas Kota Malang sudah menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pembuatan laporan keuangan kelurahan. Dalam pengendalian akuntabilitas keuangan pemerintah, sesuai dengan Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah yaitu menetapkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan akuntansi berbasis akrual memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan dan mampu meningkatkan pengendalian pada akuntabilitas manajemen aset serta mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas keuangan dalam sektor publik kelurahan Tlogomas Kota Malang. Dengan adanya penerapan akuntansi berbasis akrual maka berdampak pada kemudahan dalam pengendalian akuntabilitas keuangan pemerintah dan memudahkan dalam memahani laporan keuangan sehingga mampu meningkatkan transparansi keuangan di Kelurahan Tlogomas Kota Malang. Dengan adanya aktivitas pengendalian laporan keuangan di kelurahan Tlogomas Kota Malang mampu meningkatkan aktivitas pembuatan laporan keuangan yang cepat dan dengan adanya penerapan akuntansi berbasis akrual akan memudahkan dalam pengendalian aktivitas laporan keuangan. Aktivitas pengendalian laporan keuangan merupakan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang digunakan untuk
menjamin arahan manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian seharusnya efesien dan efektif, menyajikan kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, ketaatan/kepatuhan terhadap undangundang, kebijakan dan peraturan lain untuk mencapai tujuan pengendalian itu sendiri. Adapun aktivias pengendalian laporan keuangan kelurahan Tlogomas Kota Malang meliputi; pemisahan fungsi/tugas/ wewenang yang cukup; otorisasi transaksi dan aktivitas lainnya yang sesuai; pengendalian secara fisik terhadap aset dan catatan; evaluasi secara independen atas kinerja; pengendalian terhadap pemrosesan informasi, hal ini berkaitan dengan proses otorisasi, kelengkapan dan keakuratan data keuangan dan pengendalian pemrosesan informasi yang digolongkan menjadi dua yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Akuntansi basis akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat, termasuk transaksi internal dan arus ekonomi lainnya. Secara sederhana, dikatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan untuk mengatasi ketidak cukupan basis kas untuk memberikan data yang lebih akurat. Adapun tujuan penggunaan akuntansi basis akrual yakni; untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem keuangan dalam sektor publik, untuk meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen aset dan budaya sektor publik; untuk meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah; menyediakan informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk mengambil keputusan; untuk mereformasi sistem anggaran belanja dan untuk mencapai
transparasi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah (Kieso, Dkk. 2008). Tujuan penerapan basis akuntansi akrual pada dasarnya untuk memperoleh informasi yang tepat atas jasa yang diberikan pemerintah dengan lebih transparan dan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah. Akuntansi berbasis akural meliputi pengakuan beberapa aktiva, namun tidak seluruhnya, seperti aktiva fisik, dan pengakuan beberapa kewajiban, namun tidak seluruhnya, seperti utang pensiun. Untuk mendukung kegunaan akuntansi berbasis akural maka perlu menerapka aktivitas pengendalian yang merupakan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen telah dilaksanakan. Menurut Hearing (2006), aktivitas pengendalian seharusnya efesien dan efektif, menyajikan kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, ketaatan/kepatuhan terhadap undangundang, kebijakan dan peraturan lain untuk mencapai tujuan pengendalian itu sendiri. Didalam menjalankan fungsinya pemerintahan dituntut untuk lebih akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pelaksana roda pemerintahan diharapkan lebih terbuka dan berhati-hati dalam menggunakan anggaran atau kekayaan daerah untuk kepentingan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas pengendalian yang dibuat menjadi laporan hasil evaluasi dari aktivitas pengendalian dan mengkomunikasikan kejadian yang relevan, handal, dan tepat waktu. KESIMPULAN Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual dapat memudahkan pengendalian akuntabilitas keuangan pemerintah dan memudahkan memahami laporan keuangan sehingga
mampu meningkatkan transparansi keuangan di Kelurahan Tlogomas Kota Malang. Sedangkan aktivitas pengendalian laporan keuangan mampu meningkatkan akuntabilitas manajemen aset serta mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas keuangan dalam sektor publik
Ihyaul Ulum. 2004. Sebuah Pengantar Akuntansi Sektor Publik. UMM Press: Malang.
SARAN Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penerapan akutansi berbasis akrual, kedepan harus lebih meningkatkan lagi pengawasan dan perlu adanya pelatihan khususnya tentang akuntansi berbasis akrual.
Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
DAFTAR PUSTAKA Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Budi Mulyana. 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Hafiz Tanjung, A. 2011. Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik. (Sebuah Tantangan). Hearing, 2006. Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia: Bahan Bahasan untuk Limited.bKomite Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta Khan, A., dan Mayes, S., 2009. Transition to Accrual Accounting. (online). (http:// http://blog-pfm.imf.org/files/fadtechnical-manual-2.pdf).
Kieso, Donald E. Dkk. 2008. Akuntansi Intermediate, Edisi Keduabelas, Jilid 1 . Terjemahan oleh Emil Salim. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. Jurnal Ekonomi Rakyat. (Online),artikel 1, No.4, http://www.ekonomi rakyat.org/edisi_4/artikel_3.htm. Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik. Andi: Yogyakarta. Simanjuntak, B., 2010. Moving Towards Accrual Accounting. Makalah Disajikan pada Regional Public Sector Conference. 8 November. Jakarta. Widjajarso, B. 2008. Penerapan Basis Akrual Pada Akuntansi Pemerintah Indonesia: Sebuah Kajian Pendahuluan.
