KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH TAHUN 2017
1 1
Pengelolaan Keuangan Daerah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah
2
.
Pasal 1 PP 58/2005
2
LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pelaksanaan
Perencanaan Input
Proses
Output/Input
Proses
Output/Input
Pengawasan/ Pengendalian Proses
Output
Kebijakan Umum APBD
Prioritas & Plafon Anggaran Sementara Kegiatan Anggaran •RPJMD/RKPD •Penjaringan Aspirasi • Prestasi Kerja Kinerja Masa Lalu •Asumsi Dasar • Kebijakan Pemerintah (RPJM/RKP/ Prioritas Pembangunan)
APBD
Penatausahan & Akuntansi • Perda APBD Laporan Pelaksanaan APBD • Formulir/Dokumen
•Catatan/Register
• Semesteran •Tahunan
Evaluasi Kinerja Hasil Evaluasi 3 3
AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Keuangan daerah dikelola : 1. Taat pada peraturan perundang-undangan; 2. Efisien; 3. Ekonomis; 4. Efektif; 5. Transparan; dan 6. Bertanggungjawab; 7. Berkeadilan; 8. Kepatutan dan manfaat untuk masyarakat 4
Azas Umum Pelaksanaan APBD • SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. • Pelaksanaan belanja daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; • Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; 5
KEWAJIBAN PEMDA • Menyusun sistem akuntansi; • Menyusun laporan keuangan (Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD): 1. 2. 3. 4.
Lap Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Arus Kas; dan Catatan Atas Laporan Keuangan
6
MENGAPA PERLU PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH? • Agar Pemerintah Daerah mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
• Agar Pemerintah Daerah melaksanakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah 7 7
PRINSIP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH AKUNTABILTAS • Merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan TRANSPARAN • Merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan 8 daerah
8
Aspek apa saja dalam Laporan Keuangan Daerah? 1. Aspek Administrasi Publik Efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan Kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan masyarakat. 9 9
2. Aspek Keuangan Perolehan dan penggunaan keuangan daerah Upaya intensifikasi/ekstensifikasi sumber-sumber PAD Pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah 10 10
3. Aspek Pencapaian Hasil Fisik Fakta atau bukti nyata secara fisik hasil pelaksanaan kegiatan Proporsional antara jumlah biaya yang dikeluarkan dengan hasil fisik
11 11
Apa Bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? Laporan Keuangan pemerintah pusat/ daerah setidak-tidaknya terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas 4. Laporan Operasional 5. Laporan Perubahan Ekuitas
6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 7. Catatan atas Laporan Keuangan.
12 12
Siapa yang menyusun Laporan Keuangan? (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada gubernur/ bupati/ walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
(2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota. (3) Laporan Keuangan disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 13 13
(1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
(2) Laporan Keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah. (3) Laporan Keuangan disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambatlambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 14 14
PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN • PPK-SKPD MENYIAPKAN LK-SKPD TAHUN ANGGARAN BERKENAAN DAN DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA SKPD UNTUK DI TETAPKAN SEBAGAI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD • LAPORAN KEUANGAN SKPD TERSEBUT DISAMPAIKAN KEPADA PPKDCSEBAGAI DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMDA 15 15
PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN • LK SKPD DISAMPAIKAN KEPADA PPKD PALING LAMBAT 2 BULAN SETELAH TAHUN ANGGARAN BERAKHIR • LAPORAN KEUANGAN TERSEBUT DISUSUN OLEH PENGGUNGA ANGGARAN SEBAGAI HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN YANG BERADA DI SKPD YANG MENJADI TANGGUNGJAWABNYA. 16 16
PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN • PPKD MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMDA DENGAN CARA MENGGABUNGKAN LAPORANLAPORAN KEUANGAN SKPD PALING LAMBAT 3 BULAN SETELAH TAHUN ANGGARAN BERAKHIR • LAPORAN KEUANGAN PEMDA DISAMPAIKAN KEPADA DAERAH MELALUI SEKDA SEBAGAI KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUADA DALAM RANGKA MEMENUHI PERTANGGUNBGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 17 17
TUJUAN KEBIJAKAN AKUNTANSI Tujuan kebijakan akuntansi keuangan daerah adalah mengatur (proses) penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan pemerintah daerah
18 18
PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
Kebijakan akuntansi disusun berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71/2010) pengganti Permendagri No. 64 Tahun 2014 Kebijakan akuntansi ditetapkan Peraturan Kepala Daerah
dengan 19 19
PROSES AKUNTANSI POKOK Dokumen SP2D-LS SPJ
&
Pencatatan & Penggolongan
Catatan
Laporan
Peringkasan
Buku Jurnal
Buku Besar
Buku Pembantu
Kas
• Buku Jurnal Penerimaan Kas
•Bukti Pengeluaran
•Buku Jurnal
• Bukti Penerimaan
Kas
Pengeluaran Kas
•Bukti Memorial
•Buku Jurnal Umum
Kumpulan Rekening (Ringkasan dan Rincian)
Pelaporan
Laporan
Keuangan
Kertas Kerja
• Laporan Realisasi Anggaran •Laporan Arus Kas •Neraca Daerah •Catatan Atas Laporan Keuangan
Kebijakan Akuntansi
20 20
EVALUASI RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
21 21
EVALUASI RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 1.
Raperda provinsi/kabupaten/kota ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yg telah disetujui bersama DPRD dan rapergub/raperbup/raperwal ttg penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur/bupati/ walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi.
2.
Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
3.
Apabila Menteri Dalam Negeri/Gubernur menyatakan hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rapergub/raperbup/raperwal ttg penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur menetapkan raperda dan 22 rapergub/raperbup/ raperwal menjadi perda dan pergub/perbup/perwal. 22
EVALUASI RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 4.
5.
Dalam hal Menteri Dalam Negeri/Gubernur menyatakan hasil evaluasi raperda ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rapergub/raperbup/raperwal ttg penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, gubernur/bupati/ walikota bersama DPRD wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur/bupati/ walikota dan DPRD, dan gubernur/bupati/walikota tetap menetapkan raperda ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rapergub/raperbup/raperwal ttg penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi perda dan pergub/perbup/perwal, Menteri Dalam Negeri/Gubernur membatalkan perda dan pergub/perbup/perwal dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan . 23 23
PENGENDALIAN INTERN
24 24
PENGENDALIAN INTERN • Pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.
25 25
PENGENDALIAN INTERN •
Pengendalian intern memenuhi kriteria sbb:
sekurang-kurangnya
1. terciptanya sehat
pengendalian
lingkungan
yang
2. terselenggaranya penilaian risiko 3. terselenggaranya aktivitas pengendalian 4. terselenggaranya komunikasi 5. terselenggaranya pengendalian.
sistem kegiatan
informasi
dan
pemantauan
6. Penyelenggaraan pengendalian intern berpedoman pada ketentuan peraturan 26 perundang-undangan 26
PENGENDALIAN INTERN • Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya.
27 27
SEKIAN & TERIMA KASIH 28 28
