Disampaikan pada Pertemuan Nasional Evaluasi dan Perencanaan Program Pencegahan dan Pengendalaian Penyakit Tahun 2016 Hotel Novotel Tangerang, 10 Mei 2016 Oleh:
Drs. EDUARD SIGALINGGING, M.Si DIREKTUR SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH III
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TUJUAN NEGARA DALAM ALINEA IV PEMBUKAAN UUD 1945
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 2
K E B I J A K A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N TA H A N D A E R A H
Tujuan Nasional Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut melaksanakan ketertiban dunia Hak Warga Negara Ps. 27, 28 H, PS. 34 UUD 1945 Pendidikan, Kesehatan, Hak atas Pekerjaan, Hak atas Penghidupan yg layak, dan Jaminan Sosial
Indonesia Negara Kesatuan yg Terdesentralisasi dgn Presiden Memegang Kekuasaan Pemerintahan (Pasal 4 UUD 1945) Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945 NKRI dibagi atas prov, Kab, dan Kota Asas Ootonomi dan Tugas Pembantuan Dipimpin Gub, Bupati, Walkot yg dipilih demokratis – memiliki DPRD dipilih melalui Pemilu Menjalankan Urusan Pemerintahan Hub. Wewenang antar Tingkatan Pemerintahan Hub. Keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan SDA dan SDA lainnya dilaks. Adil & diatur dengan UU Negara mengakui & menfhormati satuan2 pemerintahan daerah yg bersifat khusus atau istimewa yg diatur dgn UU
Otonomi Daerah Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem NKRI Tujuan Demokrasi Memposisikan Pemda sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal, yg akan menyumbang terhadap pendidikan politik nasional demi terwujudnya civil society Kesejahteraan Pemda menyediakan pelayanan publik yg efektif, efisien dan ekonomis untuk masyarakat lokal Selaras dg tujuan Otda penyelenggaraan Pemda diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, & peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dg memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kakhasan suatu daerah dalam sistem NKRI 3
DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
Mempercepat peningkatan kesra, Pemberdayaan masyarakat, Pelayanan publik & Peningkatan daya saing
Mengoptimalkan kinerja pemerintahan daerah dalam pencapaian tujuan otda
Memperkuat regulasi
UU NO. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
U R U S A N P E M E R I N TA H A N
K L A S I F I K A S I U R U S A N P E M E R I N TA H A N ABSOLUT
1. POLITIK LUAR NEGERI 2. PERTAHANAN 3. KEAMANAN 4. YUSTISI 5. AGAMA 6. MONETER & FISKAL NASIONAL
KONKUREN
WAJIB
PELAYANAN DASAR (6)
SPM
PILIHAN (8)
NON PELAYANAN DASAR (18)
NSPK
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 1. PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN; 2. PEMBINAAN PERSATUAN KESATUAN; 3. PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SARA 4. PKS; 5. KOORDINSASI TUGAS ANTARISNTANSI YG ADA DI DAERAH; 6. PENGEMBANGAN DEMOKRASI; 7. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YG BUKAN MRP KEWENANGAN DAERAH/ TDK DILAKSANAKAN INSTANSI VERTIKAL
FORKOPIMDA
APBN
5
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pemegang kekuasaan pemerintahan – Psl 4 (1) UUD 1945
PRESIDEN Pembinaan Koordinator Binwas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah UU 23/2014 Psl 8 (3)
MENDAGRI
Koordinasi
Binwas Umum
Secara Nasional DIKOORDINASIKAN MENDAGRI
Tanggung jawab
Pengawasan Psl 17 UUD 1945
K/L Binwas Teknis
Provinsi
Gubernur sbg wakil Pem. Binwas umum & teknis
Otonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5) UUD ‘45
Kab/Kota
(PP 19/2010 & PP 23/2011) 6
H U B U N G A N P E M E R I N TA H P U S AT D A N D A E R A H
Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada di tangan Presiden. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan Presiden.
Presiden menetapkan pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan dan melakukan
pembinaan
dan
pengawasan
terhadap
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah. Pembinaan
dan
pengawasan
penyelenggaraan
Pemda
Kabupaten/Kota
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dengan demikian hubungan Presiden dengan Gubernur dan Bupati/Walikota bersifat hierarkis dan hubungan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan Bupati/Walikota bersifat hierarkis. 7
PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN
PUSAT
o
Laksanakan sendiri Pelimpahan (Dekonsentrasi) Tugas Pembantuan
o o
PROVINSI
o o o
Laksanakan sendiri Tugas Pembantuan Kab/Kota Penugasan kepada Desa
URUSAN WAJIB NON DASAR
URUSAN WAJIB DASAR
SPM o o o
o o o
Jenis Layanan Penerima Layanan Ukuran Layanan
Pemetaan : Kelembagaan Perencanaan Penganggaran
NSPK (NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA)
KAB/KOTA o o
Laksanakan sendiri Penugasan kepada Desa
URUSAN PILIHAN
3 (TIGA) DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
• Revolusi Mental • Pendidikan • Kesehatan • Perumahan
• Kedaulatan pangan • Kedaulatan energi dan ketenagalistri kan • Kemaritiman dan kelautan • Pariwisata & Industri
DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN
• Antar kelompok pendapatan • Antar wilayah: (1) Desa; • (2) Perbatasan; (3) Tertinggal; (4) Perkotaan
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
SANKSI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Kepala daerah dan/atau wakil kepala Daerah yg tidak melaksanakan Program Strategis Nasional dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubernur dan/atau wakil Gubernur serta oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Walikota Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan Dalam hal Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara, tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah (Pasal 68 UU No. 23 Tahun 2014)
10
URUSAN KESEHATAN Urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah;
Pelaksanaan pelayanan dasar urusan kesehatan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM);
Penyelenggaraan jaminan Kesehatan;
Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD di luar gaji (amanat Pasal 171 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permendagri No. 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016); Pendanaan urusan kesehatan dapat bersumber dari APBN dan APBD.
PENDIDIKAN
Sosial
KESEHATAN
Sebagian urusan
SPM Tramtibum & Linmas
PU & Penataan Ruang Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
Lampiran Peraturan Pemerintah (PP) tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
SISTEMATIKA RPP SPM BAB
SUBSTANSI
PASAL
BAB I
KETENTUAN UMUM
1
BAB II
PRINSIP DAN RUANG LINGKUP
2-3
BAB III
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
4-6
BAB IV
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
7-13
BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
14-20
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
21-25
BAB VII
PENDANAAN
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
26 27-28
PRINSIP SPM Merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu secara universal
Pemenuhan kebutuhan dasar dapat dipenuhi sendiri oleh warga negara, atau oleh pemerintah daerah Merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah provinsi maupun kabupaten/kota
Merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhan dasarnya
Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap individu dapat distandarkan
Berlaku secara nasional
PENETAPAN SPM Standar pelayanan minimal berisi standar tentang JENIS dan MUTU pelayanan dasar serta warga negara PENERIMA LAYANAN.
Jenis dan mutu pelayanan dasar sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan pemerintah.
... lanjutan Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian menetapkan standar dan petunjuk teknis terhadap jenis dan mutu pelayanan dasar. Penetapan petunjuk teknis oleh Menteri/Kepala lembaga pemerintah nonkementerian, setelah berkoordinasi dengan Menteri. Petunjuk teknis, paling sedikit memuat: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Teknis penghitungan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi; Teknis penghitungan ketersediaan kebutuhan dasar; Teknis penghitungan kesenjangan pemenuhan kebutuhan dasar; Kelompok sasaran; Teknis penghitungan pencapaian SPM saat ini; dan Teknis penghitungan pembiayaan pencapaian target SPM.
PENERAPAN SPM Dalam rangka memenuhi SPM, pemerintah daerah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: Mengumpulkan data tentang jumlah kebutuhan dasar yang harus tersedia dan kebutuhan dasar yang telah tersedia Menghitung kesenjangan antara kebutuhan dengan ketersediaan kebutuhan dasar
Menyusun rencana pemenuhan kebutuhan dasar yang belum tersedia Menyusun rencana pemenuhan kebutuhan dasar secara keseluruhan dan berkesinambungan
PENDATAAN Secara berkala pemerintah daerah melakukan pendataan:
Pendataan bertujuan untuk:
• Jumlah kebutuhan dasar sesuai dengan SPM yang sudah ditetapkan • Jumlah warga negara yang belum memperoleh kebutuhan dasar sesuai dengan SPM yang sudah ditetapkan • Mengetahui perubahan kecukupan persediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara di setiap daerah • Mengetahui identitas warga negara yang belum memperoleh kebutuhan dasar sesuai dengan SPM • Penyebab belum terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara sesuai dengan SPM di setiap daerah
Dalam hal data, telah tersedia melalui sistem evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh setiap perangkat daerah, maka pendataan secara berkala tidak perlu dilakukan lagi.
RENCANA PENYEDIAAN KEBUTUHAN DASAR WARGA NEGARA Rencana penyediaan kebutuhan dasar warga negara disusun agar kebutuhan dasar tersedia secara cukup sesuai dengan SPM. Rencana pemenuhan ketersediaan kebutuhan dasar warga negara dapat dilakukan dengan cara: Menyediakan/memproduksi sendiri barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang masih kurang sampai terpenuhinya jumlah kebutuhan dasar sesuai dengan SPM Meminta BUMD atau memberikan kemudahan kepada badan usaha swasta untuk memenuhi kebutuhan dasar yang masih kurang sampai terpenuhinya jumlah kebutuhan dasar sesuai dengan SPM
Melakukan kerjasama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha swasta sesuai dengan peraturan perundangan
... lanjutan Pemerintah daerah wajib menyediakan/memproduksi sendiri barang atau jasa kebutuhan dasar warga negara apabila: Belum terdapat badan usaha baik swasta maupun badan usaha milik daerah/negara yang menyediakan barang atau jasa tersebut
Pemenuhannya bersifat mendesak sehingga penyediaannya tidak dapat dilakukan oleh badan usaha
Karena sifatnya, barang atau jasa tersebut tidak boleh disediakan oleh badan usaha
RENCANA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BAGI WARGA NEGARA YANG BELUM MAMPU MEMPEROLEH KEBUTUHAN DASAR SESUAI DENGAN SPM Pemenuhan kebutuhan dasar dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai peraturan perundangan dengan cara:
Membebaskan biaya (gratis) untuk memperoleh kebutuhan dasar warga negara yang disediakan/diproduksi oleh pemerintah daerah; Menyediakan sarana atau prasarana untuk memperoleh kebutuhan dasar warga negara tersebut secara bebas biaya (gratis); Memberikan subsidi untuk memperoleh barang atau jasa kebutuhan dasar warga negara bagi barang atau jasa yang disediakan/diproduksi oleh badan usaha; Memberikan bantuan dana langsung kepada warga negara yang berhak menerima pelayanan dasar berdasarkan SPM; dan/atau Menggunakan cara lain yang menjamin warga negara untuk mampu memperoleh kebutuhan dasarnya.
PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR Pemerintahan daerah menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai dengan SPM menjadi prioritas pembangunan daerah. SPM yang telah ditetapkan, menjadi acuan bagi pemerintahan daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah. Penyediaan pelayanan dasar dalam rangka penerapan SPM dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran daerah. Penyediaan pelayanan dasar dituangkan dalam RPJMD dan Renstra PD. Penyediaan pelayanan dasar yang sudah dituangkan dalam RPJMD dan Renstra PD, setiap tahunnya dijabarkan dalam RKPD dan dianggarkan dalam APBD.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Monitoring dan Evaluasi Aspek umum penerapan SPM, oleh • Kementerian, untuk daerah provinsi • Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, untuk daerah kabupaten/kota • Gubernur dan bupati/walikota terhadap perangkat daerah penyelenggara SPM di daerahnya
Aspek teknis penerapan SPM, oleh • Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, untuk daerah provinsi • Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, untuk daerah kabupaten/kota • Gubernur dan bupati/walikota terhadap perangkat daerah penyelenggara SPM di daerahnya
Menteri melaksanakan koordinasi pelaksanaan evaluasi
PELAPORAN Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan SPM oleh daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaporkan hasil evaluasi kepada Menteri. Gubernur melaporkan pelaksanaan SPM oleh daerah provinsi kepada Menteri. Laporan sekurang-kurangnya memuat: a. Kendala penerapan SPM; b. Hasil pencapaian SPM; c. Ketersediaan anggaran dalam pencapaian SPM; d. Pencapaian kinerja program dan kegiatan; dan e. Kebutuhan pengembangan kapasitas.
Disampaikan pada Bulan Januari setiap tahun
HASIL MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM Digunakan Pemerintah Pusat, untuk: • Perumusan kebijakan nasional tentang SPM; dan • Pemberian insentif atau disinsentif.
Digunakan Pemerintah Daerah, untuk: • Penilaian kinerja perangkat daerah; • Pengembangan kapasitas daerah dalam perbaikan pelayanan dasar; dan • Perbaikan terhadap kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran di daerah.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pembinaan dan Pengawasan Umum
Pembinaan dan Pengawasan Teknis
• Menteri, terhadap penerapan SPM di provinsi • Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, terhadap penerapan SPM oleh pemerintah kabupaten/kota • Gubernur dan bupati/walikota, terhadap perangkat daerah masing-masing • Menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian, terhadap penerapan SPM di provinsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing • Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, terhadap penerapan SPM di oleh pemerintah kabupaten/kota • Gubernur dan bupati/walikota, terhadap perangkat daerah masing-masing
Pembinaan dilakukan dalam bentuk: a. Fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan; dan b. Memberikan dukungan keuangan bagi daerah yang mempunyai kemampuan keuangan rendah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PENDANAAN Pendanaan penyelenggaraan SPM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
... LANJUTAN
BIDANG KESEHATAN (KABUPATEN/KOTA) NO JENIS LAYANAN DASAR MUTU LAYANAN DASAR
PENERIMA LAYANAN DASAR
PERNYATAAN STANDAR
1. Pelayanan kesehatan hamil
Sesuai standar Ibu hamil. ibu pelayanan antenatal.
Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
2. Pelayanan kesehatan bersalin
Sesuai standar Ibu bersalin. ibu pelayanan persalinan.
Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
3. Pelayanan Sesuai standar Bayi kesehatan bayi pelayanan lahir. baru lahir kesehatan bayi baru lahir. 4. Pelayanan Sesuai standar Balita. kesehatan pelayanan balita kesehatan balita.
baru Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 29
NO JENIS LAYANAN DASAR MUTU LAYANAN DASAR
PENERIMA LAYANAN DASAR
PERNYATAAN STANDAR
5.
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
Sesuai standar Anak pada usia Setiap anak pada usia skrining kesehatan pendidikan pendidikan dasar mendapatkan usia pendidikan dasar. skrining kesehatan sesuai dasar. standar.
6.
Pelayanan Sesuai standar Warga Negara Setiap warga negara Indonesia kesehatan pada skrining kesehatan Indonesia usia usia 15 s.d. 59 tahun usia produktif usia produktif. 15 s.d. 59 tahun. mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
7.
Pelayanan kesehatan Sesuai standar skrining Warga Negara Setiap warga negara Indonesia usia pada usia lanjut kesehatan usia lanjut. Indonesia usia 60 60 tahun ke atas mendapatkan tahun ke atas. skrining kesehatan sesuai standar.
8.
Pelayanan kesehatan Sesuai standar Penderita penderita hipertensi pelayanan secondary hipertensi. prevention penderita hipertensi.
Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan secondary prevention sesuai standar.
30
NO
JENIS LAYANAN DASAR
9.
Pelayanan penderita Melitus
10.
11 .
12.
PENERIMA LAYANAN PERNYATAAN STANDAR DASAR standar Penderita Diabetes Setiap penderita Diabetes Melitus kesehatan Melitus. mendapatkan pelayanan kesehatan Diabetes sesuai standar.
MUTU LAYANAN DASAR
kesehatan Sesuai Diabetes pelayanan penderita Melitus. Upaya kesehatan jiwa Sesuai pada orang dengan pelayanan gangguan jiwa berat jiwa.
standar Orang dengan Setiap orang dengan gangguan jiwa kesehatan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan (ODGJ) berat. kesehatan sesuai standar.
Pelayanan kesehatan Sesuai standar Orang dengan TB. orang dengan TB pelayanan kesehatan TB.
Pelayanan kesehatan Sesuai standar Orang berisiko orang dengan risiko mendapatkan terinfeksi HIV (ibu terinfeksi HIV pemeriksaan HIV. hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan). 13. Pelayanan higiene Sesuai standar Orang di satuan sanitasi pangan pelayanan higiene pendidikan setiap anak di sanitasi pangan. dasar. satuan pendidikan dasar
Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.
Setiap anak di satuan pendidikan dasar mendapatkan pangan yang aman dan sehat. 31
ARAH KEBIJKAAN PEMBANGUNAN DAERAH Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2017 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
1. Pengelolaan data dan informasi kesehatan. 2. Pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan. 3. Pembinaan perbaikan gizi masyarakat. 4. Pembinaan kesehatan bayi, anak dan remaja. 5. Pembinaan kesehatan ibu dan reproduksi. 6. Pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga. 7. Pembinaan surveilans, imunisasi, karantina dan kesehatan matra. 8. Pengendalian penyakit menular langsung. 9. Pengendalian penyakit tidak menular. kegiatan bid. Kesehatan yg perlu diperhatikan selain SPM
PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
32
DIMENSI PENGATURAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN DIMENSI PUPK dan RPP yang mengatur 1. 2. 3. 4. 5.
Penataan Daerah Desain Besar Penataan Daerah Perangkat Daerah LPPD, LKPKD, Ringkasan LPD, dan EPPD Tata cara penjatuhan sanksi administratif terhadap penyelenggara pemerintahan daerah 6. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 7. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 8. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 9. Kewenangan Daerah pada kawasan khusus 10.Kerjasama Daerah 11.Kewenangan Daerah pada Kawasan Perbatasan 12.Standar Pelayanan Minimal 13.Partisipasi masyarakat 14.Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/ atau Investor 15.Kewenangan Daerah Provinsi Di Laut dan Daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan 16.Supervisi, Monitoring, dan evaluasi penggunaan DBH, DAU dan DAK 17.Pinjaman daerah 18.Pengelolaan Keuangan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN 1.Penyusunan Pedoman (NSPK); 2.Pembagian Urusan Yang Belum Diatur. 3.Pembentukan Kebijakan Daerah; 4.Hubungan PusatDaerah Dalam Mencapai Target Urusan.
SUBSTANSI RPP PUPK
Bila diperlukan :
Merujuk Dan menguraikan Lebih Lanjut
Bagian Kedua Penatalaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Pasal 25 (1)Daerah berkewajiban melakukan penatalaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangannya. (2)Penatalaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah memperhatikan azas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Pasal 26
(1)Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah mengandung layanan utama dan layanan pendukung untuk mewujudkan target kinerja pembangunan daerah. (2)Layanan utama sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran atas setiap kewenangan urusan pemerintahan konkuren berupa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan/atau perangkat daerah lain.
NO
SUB URUSAN
uraian sub urusan dari urusan terkait yang menjadi kewenangan tingkat pemerintahan
KEWENANGAN
FUNGSI DASAR
LAYANAN UTAMA
kewenangan yang diberikan kepada instansi atau lembaga pemerintahan atas urusan terkait sesuai dengan UU 23/2014
Fungsi terkecil untuk melaksana kankewena ngan
Layanan Utama yang akan diberikan atau disampaikan terkait dengan pelaksanaan urusan dan sub urusan yang menjadi kewenangan terkait
PENDUKUNG
Layanan Pendukung yang akan diberikan atau disampaikan untuk menunjang layanan utama
PP SPM
PP Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren
Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian menetapkan
Standar
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Petunjuk Teknis
Sekian dan Terima Kasih
[email protected]
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
