1
KEMENTERIAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN NOMOR : P.7/VI-BUHT/2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA PADA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN, Menimbang :
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan tentang Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Persetujuan Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); /4. Undang...
2 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506); 9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Kpts-II/95 tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.21/Menhut-II/2006; /14. Peraturan...
3 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/Menhut-II/2008 tentang Deliniasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 221);
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/MenhutII/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 958);
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2013 Tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1076);
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 687); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA PADA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI. Pasal 1
Pedoman Penyusunan, Penilaian, Persetujuan Dan Format Rencana Kerja pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri, meliputi: a. Penyusunan, Penilaian dan Persetujuan serta format Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
b. Penyusunan, Penilaian dan Pengesahan serta format Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHKHTI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
c. Penyusunan dan Penilaian serta format Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (BKUPHHK-HTI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini. /Pasal 2...
4 Pasal 2 (1)
Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dinyatakan telah menyampaikan usulan RKUPHHK-HTI bila usulan tersebut telah memenuhi semua persyaratan dan perbaikan tidak melebihi jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Dalam hal usulan RKUPHHK-HTI tidak memenuhi semua persyaratan dan perbaikan melebihi waktu yang telah ditentukan, pemegang IUPHHK-HTI dinyatakan tidak mengajukan usulan RKUPHHK-HTI. Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIK,
Ditetapkan di pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN,
ttd IMAM SETIO HARGO, SH, M.H NIP. 19630125 199203 1 003
: Jakarta : 23 Juli 2014
ttd BAMBANG HENDROYONO
Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Kehutanan; Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan; Gubenur seluruh Indonesia; Bupati/Walikota seluruh Indonesia; Kepala Dinas Kehutanan Provinsi di seluruh Indonesia; Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi di seluruh Indonesia; Kepala Dinas Kabupaten/Walikota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di seluruh Indonesia.
Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.7/VI-BUHT/2014 Tanggal : 23 Juli 2014 2011 Tentang : Pedoman Penyusunan, Penilaian Dan Persetujuan Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri PEDOMAN PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN PERSETUJUAN RKUPHHK-HTI SERTA FORMAT RKUPHHK-HTI A. Penyusunan RKUPHHK-HTI
1. Pemegang IUPHHK-HTI wajib menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (RKUPHHKHTI) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, paling lambat 1 (satu) tahun setelah Keputusan IUPHHK-HTI diterima. RKUPHHK-HTI bukan merupakan izin, namun merupakan rencana makro sebagai alat untuk dapat mengukur perkembangan pelaksanaan pembangunan hutan tanaman industri setiap 5 (lima) tahunan.
2. Usulan RKUPHHK-HTI disusun GANISPHPL-CANHUT berdasarkan:
oleh
GANISPHPL-TC
dan/atau
a. Peta areal kerja atau batas koordinat geografis sesuai Keputusan IUPHHK-HTI (termasuk didalamnya peta hasil AMDAL/UKL dan UPL) dan/atau hasil tata batas parsial; b. Peta Kawasan Hutan atau Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta TGHK bagi Provinsi yang belum ada Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi;
c. Peta hasil penafsiran citra satelit (skala 1 : 50.000 untuk luas areal dibawah 100.000 Ha dan skala 1 : 100.000 bila arelnya lebih dari 100.000 Ha) berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani Direktur Utama Perusahaan atau Ketua Koperasi; d. Peta Hasil Deliniasi;
e. Hasil IHMB (bila terdapat hutan alam pada areal tanaman pokok yang akan dilakukan penebangan dengan sistem silvikultur Non THPB, antara lain TPTI) atau Tabel Tegakan (bila tanaman pokok sekurangkurangnya telah memasuki daur ke-2. Tabel Tegakan dibuat berdasarkan data sampel hasil pemantauan/pengukuran potensi tegakan tanaman yang dilakukan oleh masing-masing pemegang IUPHHK-HTI bekerjasama dengan Badan Litbang Kehutanan atau Perguruan Tinggi). Bila data tabel tegakan belum ada, maka dapat menggunakan tabel tegakan pada areal hutan tanaman terdekat setelah divalidasi oleh Badan Litbang Kehutanan atau Perguruan Tinggi. Penggunaan tabel tegakan hutan tanaman terdekat dimaksud dapat dilakukan paling lama sampai akhir daur ke-dua; dan f. Peta sebaran keberadaan masyarakat sekitar areal izin.
/3. Usulan...
3. Usulan RKUPHHK-HTI dalam butir 2 di atas berupa Buku RKUPHHKHTI sesuai Format yang ditentukan dan Peta RKUPHHK-HTI.
4. Usulan RKUPHHK-HTI dalam butir 3 di atas, ditandatangani/disetujui oleh Direktur Utama atau Ketua Koperasi setelah memastikan bahwa Buku RKUPHHK-HTI dan Peta RKUPHHK telah disusun berdasarkan persyaratan sebagaimana dalam butir 2, dilampiri Peta Tata Ruang IUPHHK-HTI dengan skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000 serta kelengkapan sebagaimana tersebut butir 2 diatas.
5. Usulan RKUPHHK-HTI dalam butir 4 di atas disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan kelengkapannya sebagaimana dalam butir 2 diatas. Usulan tersebut, tembusannya diampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi; Kepala Dinas Kabupaten/ Kota; Kepala UPT; dan Kepala KPH.
6. Kebenaran data dan informasi Buku usulan RKUPHHK-HTI dan Peta RKUPHHK-HTI, dinyatakan dalam Pakta Integritas yang dibuat oleh Direktur Utama IUPHHK-HTI atau Ketua Koperasi.
7. Format usulan RKUPHHK-HTI sebagaimana disajikan dalam sub bab C berikut.
B. Penilaian dan Persetujuan RKUPHHK-HTI
1. Direktur Jenderal mendelegasikan kewenangan penilaian dan persetujuan RKUPHHK-HTI kepada Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman;
2. Berdasarkan usulan RKUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam butir A.4 diatas, Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman melakukan telaahan administrasi untuk arahan perbaikan dengan memperhatikan kesesuaian Izin Lingkungan (AMDAL/UKL dan UPL), deliniasi mikro areal kerja, IHMB serta data dan informasi dari Citra satelit dan bila diperlukan dapat dilakukan pembahasan dengan pihak terkait.
3. Berdasarkan arahan, Pemegang Izin melakukan perbaikan usulan RKUPHHK-HTI dan disampaikan kepada Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman untuk dilakukan telaahan administrasi terhadap Buku Usulan RKUPHHK-HTI dan Peta RKUPHHK-HTI.
4. Dalam hal hasil telaahan administrasi telah sesuai antara usulan dengan data pendukungnya, Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman (selaku ub. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan an. Menteri Kehutanan) menerbitkan Keputusan Persetujuan RKUPHHK-HTI dan menandatangani Buku Usulan RKUPHHK-HTI, sedang Peta RKUPHHK yang telah ditandatangani Perusahaan atau Koperasi diberi stempel/cap DIREKTORAT BINA USAHA HUTAN TANAMAN pada pojok kanan bawah. 5. Dalam rangka menjaga agar rencana kerja areal IUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 tahunan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka Pemegang izin melakukan evaluasi RKUPHHK-HTI setiap 5 (lima) tahun sejak persetujuan RKU.
6. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan rencana dalam RKUPHHKHTI dan kondisi riil areal kerja dilapangan. /7. Berdasarkan...
7. Berdasarkan hasil evaluasi dalam butir 6 di atas atau karena perubahan yang menyebabkan ketidaksesuaian dengan rencana sesuai ketentuan (antara lain hasil tata batas parsial), pemegang izin melakukan penataan ulang areal kerjanya dan mengajukan revisi RKUPHHK-HTI. C. Revisi RKUPHHK-HTI
1. Usulan revisi RKUPHHK-HTI diajukan oleh pemegang IUPHHK-HTI kepada Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman dengan melampirkan;
a. Ringkasan yang memuat alasan revisi, daftar data dan/atau informasi SEBELUM dan SESUDAH REVISI berikut peta dan/atau data penyebab revisi; b. Peta areal kerja sesuai Keputusan IUPHHK-HTI yang berlaku dan/atau hasil tata batas parsial yang disahkan oleh Direktur Jenderal Planologi atan nama Menteri Kehutanan; c. Peta Hasil Deliniasi; d. Peta tata ruang RKUPHHK-HTI terakhir sebelum revisi; dan e. Hasil evaluasi 5 tahunan (bila revisi dilakukan pada akhir tahun ke-5)
2. Berdasarkan usulan revisi RKUPHHK-HTI, Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman melakukan telaahan untuk arahan perbaikan dengan memperhatikan kesesuaian hasil deliniasi mikro areal kerja, Peta Tata Ruang RKUPHHK-HTI sebelum revisi, dan data serta informasi dari Citra satelit dan bila diperlukan dapat dilakukan pembahasan dengan pihak terkait.
3. Arahan perbaikan disampaikan kepada pemegang izin selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya usulan revisi RKUPHHK-HTI dan selanjutnya pemegang izin melakukan perbaikan RKUPHHK-HTI dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat arahan perbaikan usulan revisi RKUPHHK-HTI tersebut diterima untuk dilakukan telaahan administrasi.
4. Hasil perbaikan RKUPHHK-HTI butir 3 di atas, dilakukan telaahan administrasi oleh Direktorat Bina Usaha Hutan Tanaman. Dalam hal hasil telaahan telah sesuai antara usulan dengan data pendukungnya, Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman (selaku ub. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan an. Menteri Kehutanan) menerbitkan Keputusan Persetujuan Revisi RKUPHHK-HTI dan menandatangani Buku Revisi RKUPHHK-HTI, sedang Peta Revisi RKUPHHK yang telah ditandatangani Perusahaan atau Koperasi diberi stempel/cap DIREKTORAT BINA USAHA HUTAN TANAMAN pada pojok kanan bawah. 5. Dokumen revisi RKU memuat bagian dokumen RKU yang mengalami perubahan dan merupakan lampiran Surat Keputusan Persetujuan RKUPHHK-HTI, sedang bagian yang tidak berubah tetap berlaku sebagaimana RKUPHHK-HTI yang ditetapkan sebelumnya.
6. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun masa berlaku RKUPHHK-HTI telah 3 (tiga) kali direvisi atau lebih dan/atau substansi RKUPHHK-HTI telah berubah 80% (delapan puluh persen) atau lebih, maka revisi RKUPHHK-HTI hasil evaluasi pada tahun ke-5 (kelima) sekaligus mencabut RKUPHHK-HTI sebelumnya.
7. Revisi RKUPHHK-HTI tidak mengubah jangka waktu RKUPHHK-HTI sebelumnya. /8. Dalam hal...
8. Dalam hal IUPHHK-HTI telah memasuki daur kedua dan seterusnya, dimana pelaksanaan RKTUPHHK-HTI tahun berjalan telah selesai sebelum masa berlakunya berakhir, maka dapat dilakukan penambahan target produksi yang berasal dari blok RKTUPHHK-HTI periode berikutnya atau mengusulkan/memberlakukan RKTUPHHK-HTI periode berikutnya, tanpa melakukan revisi RKUPHHK-HTI terlebih dahulu.
9. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari proses penilaian dan persetujuan RKUPHHK-HTI atau revisi RKUPHHK-HTI dibebankan kepada Pemerintah. D. FORMAT RKUPHHK-HTI Halaman Sampul/Judul
Pada bagian atas halaman sampul memuat judul buku: Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HTI dalam Hutan Tanaman Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun atas nama PT. .............. di Provinsi........ Pada bagian tengah memuat informasi mengenai Nomor dan tanggal SK IUPHHK serta luas areal kerja. Pada bagian bawah memuat informasi mengenai nama Kabupaten dan Provinsi di mana IUPHHK dimaksud berlokasi. Halaman Persetujuan
Halaman persetujuan memuat informasi yang ada pada halaman sampul, dengan menambahkan informasi pada bagian bawah sebelah kiri mengenai lokasi, nomor dan tanggal persetujuan, nama dan NIP pejabat yang memberi persetujuan, sedangkan pada bagian bawah sebelah kanan memuat informasi tentang nama dan jabatan Direktur Utama atau Ketua Koperasi pemegang IUPHHK. Pakta Integritas
Berisi pernyataan kebenaran data dan informasi Buku usulan RKUPHHKHTI dan Peta sekaligus pernyataan tanggung jawab Direktur Utama atau Ketua Koperasi atas usulan RKUPHHK-HTI. Daftar Isi
Daftar isi memuat sistematika rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman secara berurutan. Daftar Tabel
Daftar Tabel memuat seluruh judul tabel yang disajikan dalam buku RKUPHHK-HTI secara berurutan. Daftar Gambar
Daftar Gambar memuat seluruh judul gambar/grafik/flowchart yang disajikan dalam buku RKUPHHK- HTI secara berurutan. Daftar Lampiran
Daftar Lampiran memuat seluruh judul Lampiran yang disajikan dalam buku RKUPHHK- HTI secara berurutan.
Daftar Peta
Daftar Peta memuat seluruh judul Peta yang disajikan dalam buku RKUPHHK-HTI secara berurutan. /BAB I...
BAB I PENDAHULUAN
A. Dasar
Memuat mengenai dasar/pedoman penyusunan rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI. B. Sejarah Usaha Pemanfaatan
Sub bab ini memuat uraian mengenai sejarah usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal kerja yang bersangkutan, yang diuraikan secara jelas dan ringkas. C. Sasaran
Sasaran memuat uraian tentang kegiatan yang terencana dan terukur selama periode 10 (sepuluh) tahun meliputi rencana kerja yang menyangkut prasyarat, kelestarian produksi, kelestarian sosial dan kelestarian lingkungan. Pada Sub Bab Sasaran ini dimuat tabel dengan berpedoman pada Tabel berikut ini. Tabel 1. Sasaran Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. .............. NO
KEGIATAN
1 A 1 2 3 4 5
2 Aspek Prasyarat Organisasi dan Tenaga Kerja Tata Batas Penataan Ruang Penataan Areal Kerja Inventarisasi Pembukaan Wilayah Hutan Kelestarian Fungsi Produksi Pengadaan Bibit Penyiapan Lahan Penanaman Pemeliharaan Pemanenan Pengolahan dan Pemasaran Kelestarian Fungsi Lingkungan Perlindungan dan Pengamanan Hutan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
B 6 7 8 9 10 11 C 12 13 D 14 15 E 16
Kelestarian Fungsi Sosial Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Pemantauan dan Evaluasi Lima Tahunan Pemantauan Kegiatan Operasional Secara Periodik (Kelola Produksi,
SATUAN SASARAN 3
4
CARA PENCAPAIAN 5
NO 1 18
KEGIATAN 2 Lingkungan dan Sosial) Evaluasi Keberhasilan Secara Periodik (Kelola Produksi, Lingkungan dan Sosial)
SATUAN SASARAN 3
4
CARA PENCAPAIAN 5
BAB II DATA POKOK A. Pemegang Izin
Sub bab ini memuat data dan informasi mengenai nama pemegang izin IUPHHK-HTI, Keputusan IUPHHK-HTI beserta perubahan terakhir, klas perusahaan, status permodalan, kepemilikan dan komposisi saham berdasarkan Akte Notaris beserta perubahan terakhir, Susunan Komisaris dan Dewan Direksi, keterkaitan dengan industri primer hasil hutan. Sub bab ini disajikan secara pointers, ringkas dan jelas. B. Kondisi Areal Kerja
Sub bab ini memuat uraian mengenai luas, data fisik areal kerja meliputi, letak berdasarkan keadaan geografis, kelompok hutan wilayah administrasi pemerintahan dan pemangkuan kawasan hutan, topografi, ketinggian tempat dari permukaan laut (dpl), jenis tanah, geologi, iklim dan hidrologi. Informasi pada Sub bab ini disajikan secara pointers, ringkas dan jelas. Sub ini juga memuat uraian mengenai keadaan hutan berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) dan keadaan hutan (penutupan lahan) berdasarkan peta Hasil Penafsiran Citra Landsat skala 1:50.000 berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir, sebagaimana Tabel 2 dan Tabel 3 berikut ini.
Tabel 2. Keadaan Hutan pada Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. .............. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) NO PERKEMBANGAN FUNGSI HUTAN AREAL KERJA HP HPT HPK KONSERVASI APL KET IUPHHK-HTI 1 Posisi Awal (sesuai Keputusan IUPHHKHTI) 2 Mutasi Penambahan (jika ada perubahan Keputusan IUPHHKHTI) 3 Mutasi Pengurangan 4 Posisi terakhir (sekarang)
/Tabel 3...
Tabel 3. Keadaan Hutan pada Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Berdasarkan Peta Hasil Penafsiran Citra Satelit NO
FUNGSI HUTAN
1
Hutan Produksi Tetap 2 Hutan Produksi Terbatas 3 Hutan Produksi Konversi 4 Hutan Lindung 5 Hutan Konservasi 6 APL JUMLAH
AREAL BERHUTAN VF LOA (HA) (HA)
TAK BERHUTAN (HA)
..............
TERTUTUP AWAN (HA)
KET
C. Aksesibilitas Sub bab ini berisi informasi mengenai aksesibilitas menuju areal kerja pemegang IUPHHK-HTI, yang meliputi sarana prasarana jalan darat, jalan sungai yang mendukung pelaksanaan operasionalisasi, Informasi pada Sub bab ini dicantumkan dalam peta kondisi areal kerja dalam Sub Bab B. D. Sosial Ekonomi Sub bab ini berisi informasi mengenai keadaan dan sebaran penduduk, mata pencaharian, adat istiadat masyarakat sekitar areal kerja. Informasi pada sub bab ini dilengkapi peta sebaran masyarakat sekitar areal. BAB III RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU UNTUK JANGKA WAKTU 10 (SEPULUH) TAHUN A. Sistem Silvikultur Sub bab ini menguraikan secara lengkap dan sistematis mengenai sistem silvikultur dalam pembangunan hutan tanaman yang dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya. B. Aspek Prasyarat 1. Rencana Organisasi dan Tenaga Kerja Bagian ini menyajikan bagan Struktur Organisasi, uraian tugas dan fungsi secara lengkap serta rencana kebutuhan serta peningkatan kompetensi tenaga kerja. Tabel 4. Rencana Pendayagunaan Tenaga Kerja NO
TINGKAT KEAHLIAN
RENCANA PENGADAAN DIKLAT
KET
/2. Rencana...
2. Rencana Tata Batas Bagian ini menyajikan data dan informasi mengenai rencana pelaksanaan tata batas meliputi panjang batas, jenis batas dan jadwal pelaksanaan tata batas. Tabel 5. Rencana Tata Batas Areal Kerja NO 1 2
URAIAN
Batas Alam (Sungai,.... Batas Buatan A Batas Sendiri B Batas Persekutuan (1) ……………………….. (2) ……………………….. (3) ………………………...
PANJANG BATAS KM
(%)
KETERANGAN (Waktu Pelaksanaan)
3. Rencana Penataan Ruang
Bagian ini menguraikan zonasi areal efektif, areal tidak efektif dan kawasan lindung), yang disajikan secara tabular atau dalam bentuk bagan (flowchart) deliniasi areal. Tabel 6..... Rencana Penataan Ruang Areal Kerja LUAS NO RENCANA PERUNTUKAN HA % 1. Kawasan Lindung a. Sempadan Sungai b. Gambut Kedalaman > 3m c. KPPN d. KPSL 2. Areal Tidak Efektif untuk Produksi 3. Areal Efektif untuk Produksi a. Tanaman Pokok b. Tanaman Kehidupan c. Tanaman Unggulan LUAS AREAL IUPHHK-HTI
KETERANGAN
4. Rencana Penataan Areal Kerja Bagian ini menyajikan rencana penataan areal kerja, meliputi penetapan daur dan jangka benah, kompartemenisasi dan penataan batas kompartemen. Tabel 7. Rencana Penataan Areal Kerja RENCANA PENATAAN AREAL TAHUN KEGIATAN KERJA (HA) LOKASI TK URUTAN TAHUN TP TU RKT-UPHHK I I II II III III IV IV
KET
TAHUN KEGIATAN URUTAN
TAHUN
…… N (daur) Jumlah Daur PERTAMA I II III IV …… N (daur) Jumlah Daur KEDUA
RENCANA PENATAAN AREAL KERJA (HA) LOKASI TK TP TU RKT-UPHHK …… N (daur)
KET
I II III IV …… N (daur)
5. Rencana Inventarisasi Bagian ini menyajikan rencana Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) sepuluh tahunan dan Inventarisasi Tegakan HTI). Tabel 8. Rencana Inventarisasi Hutan RENCANA INVENTARISASI TAHUN KEGIATAN HUTAN (Ep -1) LOKASI % URUTAN TAHUN LUAS (HA) RKTUPHHK I I II II III III IV IV …… …… N (daur) N (daur) Jumlah Daur PERTAMA I I II II III III IV IV …… …… N (daur) N (daur) Jumlah Daur KEDUA
KET
6. Rencana Pemasukan dan Penggunaan Peralatan Bagian ini menyajikan rencana pemasukan dan penggunaan peralatan, meliputi jumlah dan jenis peralatan yang akan dipergunakan, yang disajikan dalam bentuk tabular. 7. Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana Bagian ini menyajikan rencana pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana, meliputi jenis, jumlah dan atau luas, yang disajikan dalam bentuk tabular
/8. Rencana...
8. Rencana Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) Bagian ini menyajikan rencana pembangunan sarana prasarana berupa: jalan/kanal, jalan utama, jalan cabang, TPn/TPK, jembatan, dll. Tabel 9. Rencana Pembukaan Wilayah Hutan TAHUN KEGIATAN RENCANA PWH LOKASI JALAN RKT-UPHHK URUTAN TAHUN UTAMA TAHUN LUAS (Km) KE(Ha) I I II II III III N (Daur) Jumlah Daur PERTAMA I II III
N (Daur)
N (Daur) Jumlah Daur KEDUA
N (Daur)
JALAN CABANG (Km)
KET
I II III
Penjelasan: a. Kegiatan PWH untuk daur I merupakan pembangunan, selanjutnya adalah pemeliharaan. b. Kegiatan PWH disesuaikan dengan Tipe Hutan IUPHHK-HTI. C. Kelestarian Fungsi Produksi 1. Rencana Pengadaan Bibit Bagian ini menyajikan rencana kebutuhan bibit, jenis dan sumber bibit, setiap tahun. Pada kolom keterangan dijelaskan jenis bibitnya. Tabel 10. Rencana Pengadaan Bibit …… TAHUN KEGIATAN
URUTAN
TAHUN
LOKASI RKT
I II III
I II III
N (Daur)
N (Daur)
I II III
I II III
N (Daur)
N (Daur)
Jumlah Daur PERTAMA
Jumlah Daur KEDUA
T. POKOK
LUAS (Ha)
JUMLAH BIBIT (Btg)
PENGADAAN BIBIT T. UNGGULAN/T KEHIDUPAN LUAS JUMLAH LUAS (Ha) BIBIT (Ha) (Btg)
JUMLAH
JUMLAH BIBIT (Btg)
SUMBER BIBIT
/2. Rencana...
KET
2. Rencana Penyiapan Lahan Bagian ini menyajikan rencana penyiapan lahan baik secara manual, semi mekanis, tanpa bakar, tata waktu dan pengorganisasian. Tabel 11. Rencana Penyiapan Lahan TAHUN LOKASI PENYIAPAN LAHAN (HA) KEGIATAN RKT T. T. T. POKOK UNGGULAN KEHIDUPAN URUTAN TAHUN LOA TK LOA TK LOA TK I I II II III III N (Daur) Jumlah Daur PERTAMA I II III
JML
N (Daur) I II III
N (Daur) N (Daur) Jumlah Daur KEDUA Penjelasan: a. LOA : Areal kerja yang masih berupa hutan alam bekas tebangan b. TK : Tanah kosong, termasuk areal bekas pemanenan (replanting)
3. Rencana Penanaman
Bagian ini menyajikan rencana penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan, tata waktu dan pengorganisasian. Tabel 12. Rencana Penanaman TAHUN KEGIATAN LOKASI RKT URUTAN TAHUN I II III
I II III
N (Daur) Jumlah Daur PERTAMA I II III
N (Daur)
N (Daur) Jumlah Daur KEDUA
N (Daur)
T. POKOK
LOA
TK
PENANAMAN (HA)
T. UNGGULAN LOA
TK
T. KEHIDUPAN LOA
TK
JML
I II III
/Penjelasan...
Penjelasan: a. LOA : Areal kerja yang masih berupa hutan alam bekas tebangan b. TK : Tanah kosong, termasuk areal bekas pemanenan (replanting) 4. Rencana Pemeliharaan Bagian ini menyajikan rencana pemeliharaan meliputi pemupukan, penyulaman, pendangiran, pengendalian gulma, atau pemangkasan cabang atau penjarangan, termasuk tata waktu dan pengorganisasian. Pada bagian ini juga diinformasikan rencana pemeliharaan areal tegakan benih (Kebun Pangkas, Kebun Bibit, Kebun Benih, dll, termasuk tata waktu dan pengorganisasian. Tabel 13. Rencana Pemeliharaan TAHUN KEGIATAN LOKASI T. POKOK RKT URUTAN TAHUN LOA TK PENYULAMAN I I II II III III N (Daur) Jumlah Daur PERTAMA I II III
N (Daur)
N (Daur) Jumlah Daur KEDUA PENDANGIRAN I II III
N (Daur)
N (Daur) Jumlah Daur PERTAMA I II III
N (Daur)
N (Daur) Jumlah Daur KEDUA DST …
N (Daur)
PENANAMAN (HA) T. T. KEHIDUPAN …………… LOA TK LOA TK
I II III
I II III
I II III
5. Rencana Pemanenan
Bagian ini menguraikan rencana pemanenan hasil hutan kayu yang menerapkan metode ramah lingkungan (reduced impact logging) /dan...
JML
dan menyajikan data dan informasi mengenai lokasi pemanenan, luas dan volume. Dalam hal ini rencana atau target produksi yang dicantumkan sifatnya tidak mengikat. Tabel 14. Rencana Pemanenan TAHUN RENCANA PEMANENAN KEGIATAN LOKASI RKT-UPHHK TARGET PRODUKSI URUTAN TAHUN (M3)*) TAHUN KE- LUAS (HA) (1) (2) (3) (4) (5) I I II II III III IV IV N (daur) Jumlah Daur Pertama I II III IV
N (daur)
N (daur) Jumlah Daur Kedua
N (daur)
Keterangan: *)
KET (6)
I II III IV
Mencerminkan volume pemanenan dan tidak mengikat. Khusus produksi kayu dari hasil penyiapan lahan pada LOA, agar dikelompokkan dalam Kayu Bulat, Kayu Bulat Sedang dan Kayu Bulat Kecil.
6. Rencana Pemasaran Hasil
Menguraikan jenis produk dan tujuan pemasaran (memasok industri sendiri atau industri lain terkait saham atau kontrak pasokan bahan baku atau dijual bebas, serta volume) Tabel 15. Rencana Pemasaran Hasil TAHUN RENCANA PEMASARAN (M3) KEGIATAN MEMASOK MEMASOK DIPAKAI INDUSTRI URUTAN TAHUN INDUSTRI SENDIRI TERKAIT LAIN (GROUP) (1) (2) (3) (4) (5) I II III
JUMLAH
(6)
TAHUN KEGIATAN URUTAN (1) IV
TAHUN (2)
RENCANA PEMASARAN (M3) DIPAKAI SENDIRI (3)
MEMASOK INDUSTRI TERKAIT (GROUP) (4)
MEMASOK INDUSTRI LAIN
JUMLAH
(5)
(6)
N (daur) Jumlah Daur Pertama I II III IV N (daur) Jumlah Daur Kedua D. Kelestarian Fungsi Lingkungan
1. Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan Bagian ini menyajikan rencana perlindungan dari ancaman hama dan penyakit tanaman, perlindungan terhadap bahaya kebakaran, pengendalian perambahan hutan, penggembalaan liar dan pembalakan liar, perlindungan terhadap kelestarian flora, fauna dan plasma nutfah. Bagian ini juga menginformasikan rencana tata waktu dan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan tersebut. 2. Rencana Pengeloaan dan Pemantauan Lingkungan
Bagian ini menyajikan rencana pengelolaan dan pemantauan areal efektif tanaman, rencana pengelolaan dan pemantauan areal tidak efektif untuk tanaman (sarana dan prasarana), rencana pengelolaan dan pemantauan kawasan lindung, rencana pengelolaan dan pemantauan konservasi tanah dan air. Bagian ini juga menginformasikan rencana tata waktu dan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan tersebut.
E. Kelestarian Fungsi Sosial
1. Rencana Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan
Bagian ini menyajikan seluruh rencana pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan, seperti usaha pertanian menetap, usaha peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana umum, adaptasi sosial budaya masyarakat, atau usaha pelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan. /Bagian...
Bagian ini juga menginformasikan rencana pengorganisasian pelaksanaan kegiatan tersebut.
tata
waktu
dan
2. Rencana Kelembagaan
Bagian ini menyajikan rencana, identifikasi hak-hak tradisional masyarakat, penanganan konflik, peningkatan kapabilitas anggota koperasi dan studi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat. Bagian ini juga menginformasikan rencana tata waktu dan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan tersebut.
F. Pemantauan dan Evaluasi Lima Tahunan
1. Rencana Pemantauan Kegiatan Operasional Secara Periodik Bagian ini menyajikan rencana pemantauan kegiatan operasional, yang meliputi kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial. 2. Rencana Evaluasi Keberhasilan Kegiatan Operasional Secara Periodik Bagian ini menyajikan rencana evaluasi keberhasilan kegiatan operasional, yang meliputi kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial.
LAMPIRAN 1. Peta areal kerja atau batas koordinat geografis sesuai Keputusan IUPHHK-HTI; 2. Peta Kawasan Hutan atau Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta TGHK bagi Provinsi yang belum ada Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi; 3. Peta hasil penafsiran citra satelit (skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000) berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir; 4. Peta Hasil Deliniasi; 5. Rekapitulasi Hasil IHMB atau Tabel Tegakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 6. Peta sebaran keberadaan masyarakat sekitar areal izin; 7. Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode ..... s/d ….. skala 1:50.000 atau 1:100.000; 8. Peta Tata Ruang IUPHHK skala 1:50.000 atau 1:100.000; dan 9. Perhitungan Biaya Pembangunan Hutan Tanaman pada IUPHHKHTI PT. ........
Salinan sesuai dengan aslinya Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIK, Kepala Bagian Hukum dan ttd Kerjasama Tehnik, IMAMSETYO SETIO HARGO HARGO, SH, M.H IMAM NIP. 19630125 199203 1 003
DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN, ttd BAMBANG HENDROYONO
Lampiran Nomor Tanggal Tentang
II : : :
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan P.7/VI-BUHT/2014 23 Juli 2014 2011 Pedoman Penyusunan, Penilaian Dan Persetujuan Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri
PEDOMAN PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN PENGESAHAN RKTUPHHK-HTI SERTA FORMAT RKTUPHHK-HTI A. Penyusunan RKTUPHHK-HTI
1. Pemegang IUPHHK-HTI wajib menyusun RKTUPHHK-HTI dan diajukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum RKTUPHHK-HTI tahun berjalan berakhir. RKTUPHHKHTI bukan merupakan izin, namun merupakan bagian dari rencana makro yang dituangkan dalam bentuk rencana kegiatan operasional tahunan IUPHHK-HTI.
2. Usulan RKTUPHHK-HTI disusun oleh GANISPHPL-TC dan/atau GANISPHPL-CANHUT dan ditandatangani/disetujui oleh Direktur Utama atau Ketua Koperasi setelah memastikan bahwa usulan RKTUPHHK-HTI telah disusun berdasarkan: a. RKUPHHK-HTI yang telah disetujui; dan b. Rekapitulasi Laporan Hasil Inventarisasi Hutan yang ditandatangani oleh GANISPHPL-TC dan/atau GANISPHPL-CANHUT apabila pada kegiatan penyiapan lahan daur pertama terdapat hutan alam yang akan dilakukan penebangan; atau c. Rencana Produksi yang ditandatangani oleh GANISPHPL-TC dan/atau GANISPHPL-CANHUT apabila RKTUPHHK tanaman pokok sekurang-kurangnya telah memasuki daur kedua. Penetapan rencana produksi dimaksud, dilakukan dengan menggunakan Tabel Tegakan yang dibuat GANISPHPL-TC dan/atau GANISPHPL-CANHUT dan disetujui oleh Direktur Utama.
3. Dalam hal IUPHHK-HTI telah memperoleh sertifikat PHPL yang berlaku di bidang hutan tanaman secara mandatory dengan kategori Baik, usulan RKTUPHHK-HTI diajukan kepada Direktur Utama IUPHHK-HTI atau Ketua Koperasi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum RKTUPHHK-HTI tahun berjalan berakhir. 4. Apabila hasil tanaman dalam areal kerja IUPHHK-HTI terdapat pohon tumbang karena bencana alam, pohon terkena serangan hama dan penyakit dan/atau kebakaran pada pohon hasil tanaman, pemanfaatannya dimasukkan dalam produksi RKTUPHHK-HTI sebagai suplisi (tambahan) tanpa mengubah/merevisi RKTUPHHK-HTI yang telah disahkan. Termasuk dalam pengertian ini adalah kegiatan rehabilitasi/penanaman kembali areal tanaman/pohon tumbang karena bencana alam, pohon terkena serangan hama dan penyakit dan/atau kebakaran; kegiatan pembuatan sekat bakar atau kanal serta /pemanfaatan...
pemanfaatan kayunya; kegiatan pemeliharaan jalan dan pemanfaatan kayunya dari hasil tebang bayang/tebang matahari; dan kegiatan penanaman areal bekas penelitian dan pemanfaatan kayunya pada areal kerja IUPHHK-HT yang berada diluar Blok RKTUPHHK-HTI Tahun berjalan.
5. Terhadap rencana kegiatan pada butir 4 di atas, Pemegang Izin melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi setempat dengan melampirkan Peta Lokasi yang menunjukkan luas areal, target volume produksi dan rencana penanamannya. 6. Realisasi pemanfaatan dan penanaman pada butir 5 di atas, dilaporkan sebagai satu kesatuan dalam pelaporan RKTUPHHK-HTI Tahun berjalan (Kepada Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kab/Kota, Kepala BP2HP dan Kepala KPH) dengan penjelasan seperlunya.
7. Format usulan RKTUPHHK-HTI sebagaimana disajikan dalam sub bab D berikut.
8. Format tersebut dalam butir 7 di atas, berlaku pula untuk RKTUPHHKHTI yang pengesahannya dilakukan secara self approval.
B. Penilaian dan Pengesahan RKTUPHHK-HTI
1. Penilaian RKTUPHHK-HTI oleh Pejabat yang ditunjuk didasarkan pada peta IUPHHK-HTI serta data dan informasi pelunasan kewajiban pembayaran PSDH, DR dan/atau kewajiban lainnya serta kelengkapan sebagaimana tersebut dalam butir A.2 di atas.
2. Dalam hal IUPHHK-HTI belum melaksanakan pelunasan pemenuhan kewajiban pembayaran PSDH, DR dan/atau kewajiban lainnya, pengesahan usulan RKTUPHHK-HTI disahkan dengan target tebangan 0 (nol).
3. Penilaian dan pengesahan RKTUPHHK-HTI secara self approval berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam butir 1, 2 di atas.
C. Revisi RKTUPHHK-HTI
1. IUPHHK-HTI yang telah memasuki daur kedua dan seterusnya, pelaksanaan RKTUPHHK-HTI yang telah selesai sebelum berakhirnya RKTUPHHK-HTI periode berjalan, dapat mengajukan revisi RKTUPHHKHTI periode berjalan.
2. Revisi tersebut dalam butir 1 di atas, berupa: a. Revisi masa berlaku RKTUPHHK-HTI tahun berjalan dan mengusulkan/memberlakukan RKTUPHHK-HTI tahun berikutnya; dan/atau b. Penambahan target produksi pada RKTUPHHK-HTI tahun berjalan yang berasal dari Blok RKTUPHHK-HTI tahun berikutnya pada areal tanaman pokok, areal penelitian yang telah selesai. /3. RKTUPHHK...
3. RKTUPHHK-HTI yang diterbitkan secara self approval karena memiliki sertifikat PHPL yang berlaku di bidang hutan tanaman secara mandatory dengan kategori Baik, dapat melakukan revisi RKT secara self approval dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan cq. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala UPT dan Kepala KPH.
4. Revisi RKTUPHHK-HTI tidak perlu dilakukan bila terjadi hal-hal sebagai berikut:
a. Perubahan lokasi blok RKTUPHHK-HTI tahun berjalan pada pohon hasil tanaman untuk pemanfaatan kayu yang tumbang yang disebabkan oleh bencana alam dan/atau pohon terkena serangan hama dan penyakit, serta akibat kebakaran pada yang terletak diluar blok RKTUPHHK-HTI tahun berjalan. Termasuk dalam pengertian ini adalah kegiatan penanaman pada areal bekas bencana alam dan/atau pohon terkena serangan hama dan penyakit, serta akibat kebakaran. b. Perubahan luas areal blok RKTUPHHK-HTI dan/atau perubahan target produksi kayu pohon hasil tanaman dalam RKTUPHHK-HTI tahun berjalan, karena untuk pemanfaatan pohon tumbang yang disebabkan oleh bencana alam dan/atau pohon terkena serangan hama dan penyakit dan/atau pohon bekas kebakaran dan/atau pohon hasil tebangan pembuatan sekat bakar atau kanal dan/atau pohon hasil tebangan pemeliharaan jalan (tebang bayang/matahari) dan/atau pohon hasil penelitian dan/atau pohon hasil penjarangan dan/atau pohon hasil tanaman bekas klaim masyarakat yang sudah dapat dikelola kembali berdasarkan perjanjian kemitraan kehutanan dengan masyarakat yang terletak diluar blok RKTUPHHK-HTI tahun berjalan.
c. Perubahan luas areal blok RKTUPHHK-HTI pada pohon hasil tanaman dalam RKTUPHHK-HTI tahun berjalan, karena untuk penanaman pada areal bekas pohon tumbang yang disebabkan oleh bencana alam dan/atau areal bekas pohon terkena serangan hama dan penyakit dan/atau areal bekas kebakaran dan/atau areal bekas hasil tebangan pembuatan sekat bakar atau kanal dan/atau hasil tebangan pemeliharaan jalan (tebang bayang/matahari) dan/atau hasil tebangan pohon penelitian yang terletak diluar blok RKTUPHHK-HTI tahun berjalan. d. Perubahan jumlah dan jenis peralatan pembangunan hutan tanaman pada RKTUPHHK-HTI tahun berjalan untuk kegiatan penanaman dan/atau pemanfaatan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c di atas.
5. Terhadap perubahan pada butir 4 di atas, pemegang izin melaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai setempat dilengkapi peta perubahan lokasi, luas areal dan target produksi dan data pendukung lainnya yang dianggap perlu. /D. Format...
D. FORMAT RKTUPHHK-HTI
Halaman Sampul/Judul Pada bagian atas halaman sampul memuat judul buku: Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HTI (RKTUPHHK HTI) Tahun.... atas nama PT. ................di Provinsi........ Pada bagian tengah memuat informasi mengenai Nomor dan tanggal SK IUPHHK serta luas areal kerja. Pada bagian bawah memuat informasi mengenai nama Kabupaten dan Provinsi di mana IUPHHK dimaksud berlokasi. Halaman Persetujuan Halaman persetujuan memuat informasi yang ada pada halaman sampul, dengan menambahkan informasi pada bagian bawah sebelah kanan mengenai lokasi, nomor dan tanggal persetujuan, nama dan NIP pejabat yang memberi persetujuan, sedangkan pada bagian bawah sebelah kiri memuat informasi tentang nama dan jabatan Direksi pemegang IUPHHK. Ringkasan Eksekutif Ringkasan Eksekutif memuat uraian singkat dan padat yang menggambarkan seluruh rencana kerja dalam RKTUPHHK-HTI Tahun ...... atas nama PT. ................di Provinsi........ Kata Pengantar Kata Pengantar memuat uraian singkat mengenai pentingnya penyusunan RKTUPHHK HTI sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan operasional usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI pada tahun yang bersangkutan. Daftar Isi Daftar isi memuat sistematika RKTUPHHK-HTI pada tahun yang bersangkutan secara berurutan. Daftar Tabel Daftar Tabel memuat seluruh judul tabel yang disajikan dalam buku RKTKUPHHK HTI pada tahun yang bersangkutan secara berurutan. Daftar Gambar Daftar Gambar memuat seluruh judul gambar/grafik/flowchart yang disajikan dalam buku RKTUPHHK-HTI pada tahun yang bersangkutan secara berurutan. Daftar Lampiran Daftar Lampiran memuat seluruh judul Lampiran yang disajikan dalam buku RKTUPHHK-HTI pada tahun yang bersangkutan secara berurutan.
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Latar Belakang memuat uraian mengenai pentingnya penyusunan RKTPHHK-HTI Tahun ..... sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan operasional usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI. Uraian ini disajikan secara ringkas dan jelas. /B. Maksud...
B. Maksud, Tujuan dan Sasaran Maksud, memuat uraian mengenai pentingnya penyusunan RKTUPHHK-HTI sebagai rencana kerja Tahun .... dalam rangka memaksimalkan fungsi produksi dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan keseimbangan lingkungan dalam rangka pemanfaatan hutan tanaman secara lestari. Tujuan, memuat uraian mengenai pentingnya penyusunan RKTUPHHK-HTI Tahun .... sebagai dasar pelaksanaan operasional usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI. Sasaran, memuat uraian tentang kegiatan yang terencana dan terukur selama satu tahun meliputi rencana kerja yang menyangkut prasyarat, kelestarian produksi, kelestarian sosial dan kelestarian lingkungan. Pada Sub Bab Sasaran ini dimuat tabel dengan berpedoman pada Tabel 1. berikut ini. Apabila diperlukan, dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Tabel 1. Sasaran Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. .............. Tahun....... NO
(1) A. 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. B. 9. 10. 11. 12. 13. 14. C. 15. 16. D. 17. 18. E. 19. 20.
KEGIATAN
(2) Aspek Prasyarat Organisasi dan Tenaga Kerja Tata Batas Penataan Ruang Penataan Areal Kerja Inventarisasi
Pembukaan Wilayah Hutan Pemasukan Peralatan Berat Pembangunan Sarana Prasarana Kelestarian Fungsi Produksi Pengadaan Bibit Penyiapan Lahan Penanaman Pemeliharaan Pemanenan Pemasaran Kelestarian Fungsi Lingkungan Perlindungan dan Pengamanan Hutan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kelestarian Fungsi Sosial Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan Kegiatan Operasional Secara Periodik Evaluasi Keberhasilan Secara Periodik
SATUAN (3)
SASARAN (4)
CARA PENCAPAIAN (5)
/BAB II...
BAB II
DATA POKOK
A. Pemegang Izin Sub bab ini memuat data dan informasi mengenai nama pemegang izin IUPHHK-HTI, Keputusan IUPHHK-HTI beserta perubahan terakhir, klas perusahaan, status permodalan, kepemilikan dan komposisi saham berdasarkan Akte Notaris beserta perubahan terakhir, Susunan Komisaris dan Dewan Direksi, keterkaitan dengan industri primer hasil hutan. Sub bab ini disajikan secara pointers, ringkas dan jelas. B. Kondisi Areal Kerja untuk RKTUPHHK HTI Tahun .... Sub bab ini memuat uraian mengenai luas, data fisik areal kerja secara spesifik untuk RKTUPHHK HTI Tahun.... meliputi letak berdasarkan keadaan geografis, kelompok hutan wilayah administrasi pemerintahan dan pemangkuan kawasan hutan, topografi, ketinggian tempat dari permukaan laut (dpl), jenis tanah, geologi, iklim dan hidrologi. Informasi pada Sub bab ini disajikan secara, ringkas dan jelas. Sub ini juga memuat uraian mengenai keadaan hutan berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) dan keadaan hutan (penutupan lahan) berdasakan peta Hasil Penafsiran Citra Landsat skala 1:50.000 atau 1:100.000 berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir, sebagaimana Tabel 2 berikut ini. Tabel 2. Keadaan Hutan pada Bagian Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. .... untuk RKTUPHHK HTI Tahun .... Berdasarkan Peta Hasil Penafsiran Citra Satelit. NO
FUNGSI HUTAN
(1) 1.
(2) Hutan Produksi Tetap Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Konversi Hutan Lindung Hutan Konservasi APL Jumlah
2. 3. 4. 5. 6.
AREAL BERHUTAN VF LOA (HA) (HA) (3) (4)
TAK BERHUTAN (HA) (5)
TERTUTUP KET AWAN (HA) (6)
(7)
C. Aksesibilitas Sub bab ini menguraikan informasi mengenai aksesibilitas menuju areal kerja RKTUPHHK-HTI Tahun ...., yang meliputi sarana prasarana jalan darat, jalan sungai yang mendukung pelaksanaan operasionalisasi, baik jalan negara maupun jalan yang dibuat oleh pemegang izin. /Sub...
Sub bab ini juga menguraikan informasi mengenai jumlah dan jenis sarana komunikasi yang dapat dipergunakan di dalam areal kerja RKTUPHHK-HTI Tahun ... D. Sosial Ekonomi Sub bab ini menguraikan informasi mengenai keadaan penduduk, mata pencaharian, adat istiadat masyarakat sekitar areal kerja. Informasi pada sub bab ini dapat disajikan dalam bentuk tabular. BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RKTUPHHK-HTI TAHUN ...... A. Realisasi Kegiatan Sub bab ini menguraikan tentang realisasi pelaksanaan kegiatan yang terencana dan terukur selama satu tahun atas rencana kerja yang menyangkut prasyarat, kelestarian produksi, kelestarian sosial dan kelestarian lingkungan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3 berikut ini. Apabila diperlukan, dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Tabel 3. Realisasi Pelaksanaan RKTUPHHK HTI Tahun ...... No.
(1) A. 1.
1.1
1.2
2.
2.1 2.2 2.3
2.4 3.
3.1 3.2 3.3
4.
Kegiatan
(2) Prasyarat Organisasi dan Tenaga Kerja Tenaga Teknis a. Kelola Produksi b. Kelola Lingkungan c. Kelola Sosial Jumlah (1) Tenaga Non Teknis / administrasi Jumlah (2) Total Tata Batas Batas Alam (Sungai,...... Batas Buatan Batas persekutuan (1) ….. (2) ….. (3) ….. Batas sendiri Total Penataan Ruang Kawasan Lindung Areal Tidak Efektif Untuk Produksi Areal Efektif Untuk Produksi (1) Tanaman Pokok (2) Tanaman Unggulan (3) Tanaman Kehidupan Jumlah Jumlah Petak Dalam Blok RKT Penataan Areal Kerja
Satuan (3)
Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Km Km Km
Km Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Buah
Rencana (4)
Realisasi Fisik % (5) (6)
Ket (7)
No.
Kegiatan
(1) (2) 4.1 Tanaman Pokok a. Jenis ..... b. Jenis ..... Jumlah 4.2 Tanaman Unggulan a. Jenis ..... b. Jenis ..... Jumlah 4.3 Tanaman Kehidupan a. Jenis ..... b. Jenis ..... Jumlah Total 5. Inventarisasi 5.1 Tanaman Pokok a. Jenis ..... b. Jenis ..... Jumlah 5.2 Tanaman Unggulan a. Jenis ..... b. Jenis ..... Jumlah 5.3 Tanaman Kehidupan a. Jenis ..... b. Jenis ..... Jumlah Total 6. Pembukaan Wilayah Hutan 6.1 Jalan Utama 6.2 Jalan Cabang 6.3 Jalan Ranting 6.4 Kanal Utama 6.5 Kanal Cabang Jumlah 7. Pemasukan dan Penggunaan Peralatan - Buldozer - Traktor - Harvester - Logging truck - Ponton - ............... - ............... 8. Pembangunan Sarana Prasarana - Base Camp - Kantor - Perumahan - .................. - .................. - ..................
Satuan (3)
Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
Km Km Km Km Km Km Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
Rencana (4)
Realisasi Fisik % (5) (6)
Ket (7)
No.
Kegiatan
(1) (2) B. Kelestarian Fungsi Produksi 9. Pengadaan Bibit 9.1 Tanaman Pokok a. Jenis ..... b. Jenis ..... Jumlah 9.2 Tanaman Unggulan a. Jenis ..... b. Jenis ..... Jumlah 9.3 Tanaman Kehidupan a. Jenis ..... b. Jenis ..... Jumlah 9.3 Pengayaan Tanaman a. Jenis ..... b. Jenis ..... Jumlah Total 10. Penyiapan Lahan 10.1 Pada Areal Hutan Alam Bekas Tebangan 10.2 Pada Tanah Kosong Termasuk Areal Bekas Pemanenan Jumlah 11. Penanaman 11.1 Pada Areal Hutan Alam Bekas Tebangan a. Tanaman Pokok - Jenis ...... - Jenis ...... - Jenis ...... Jumlah b. Tanaman Unggulan - Jenis ...... - Jenis ...... - Jenis ...... Jumlah c. Tanaman Kehidupan - Jenis ...... - Jenis ...... - Jenis ...... Jumlah 11.2 Pada Tanah Kosong Termasuk Areal Bekas Pemanenan a. Tanaman Pokok - Jenis ...... - Jenis ......
Satuan (3)
Btg Btg Btg Btg Btg Btg Btg Btg Btg Btg Btg Btg Btg Btg Btg Btg Btg Ha Ha Ha
Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
Rencana (4)
Realisasi Fisik % (5) (6)
Ket (7)
No. (1)
b.
c.
d.
12. 12.1
12.2
12.3
12.4
13. 13.1
Kegiatan (2)
- Jenis ...... Jumlah Tanaman Unggulan - Jenis ...... - Jenis ...... - Jenis ...... Jumlah Tanaman Kehidupan - Jenis ...... - Jenis ...... - Jenis ...... Areal pemeliharaan jalan, pembuatan sekat bakar (jalan/kanal), areal bekas penelitian atau kegiatan lainnya. - Jenis ...... - Jenis ...... - Jenis ...... Jumlah Pemeliharaan Penyulaman Tanaman Pokok Tanaman Unggulan Tanaman Kehidupan Jumlah Penjarangan Tanaman Pokok Tanaman Unggulan Tanaman Kehidupan Jumlah Pendangiran Tanaman Pokok Tanaman Unggulan Tanaman Kehidupan Jumlah Pemangkasan Tanaman Pokok Tanaman Unggulan Tanaman Kehidupan Jumlah Pemanenan Luas Areal a. Pada Areal Hutan Alam Bekas Tebangan b. Pada Areal Hutan Tanaman - Tanaman Pokok - Tanaman Unggulan - Tanaman Kehidupan
Satuan (3)
Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
Rencana (4)
Realisasi Fisik % (5) (6)
Ket (7)
No. (1)
Kegiatan
Satuan
(2) (3) Ha - Areal pemeliharaan jalan, pembuatan sekat bakar (jalan/kanal), areal bekas penelitian atau kegiatan lainnya. Jumlah 13.2 Volume Produksi dari hasil M³ M³ - Kayu Bulat M³ - Kayu Bulat Kecil 13.3 Volume Produksi dari Hasil M³ Tanaman M³ - Tanaman Pokok M³ - Tanaman Unggulan M³ - Tanaman Kehidupan M3 - Areal pemeliharaan jalan, pembuatan sekat bakar (jalan/kanal), areal bekas penelitian atau kegiatan lainnya. Jumlah M³ 14. Pemasaran a. Jual Bebas M³ b. Industri Terkait M³ Jumlah M³ C. Kelestarian Fungsi Lingkungan 15. Perlindungan dan Pengamanan Hutan a. Pengayaan Kawasan Btg Lindung b. Rehabilitasi Kawasan Ha Lindung c. Patroli Udara Frekuensi d. Patroli Darat Frekuensi 16. Pengendalian Hama dan Penyakit 17. Pengendalian Kebakaran a. Menara pengawas Unit b. Alat Komunikasi Unit c. Alat Angkut Unit d. Perlengkapan Pemadam Unit Kebakaran e. Jalan Hutan Km f. Sekat Bakar Km g. Organisasi Unit D. Kelestarian Fungsi Sosial 18. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat 18.1 Pembangunan penyaluran Unit Infrastruktur:
Rencana (4)
Realisasi Fisik % (5) (6)
Ket (7)
No. (1)
Kegiatan
Satuan
Rencana
Realisasi Fisik % (5) (6)
Ket
(2) (3) (4) (7) - Pemukiman - Sarana pendidikan - Sarana peribadatan - Sarana kesehatan - Sarana olah raga - ..................... 18.2 Peningkatan sumber daya Kali manusia Orang - Penyuluhan - Pelatihan - ..................... - ..................... 19. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 19.1 Kerjasama dengan koperasi Unit sekitar hutan 19.2 Membangun Kemitraan Unit Usaha E Pemantauan dan Evaluasi 20. Pemantauan Kegiatan Kali Operasional secara periodik - Kelola Produksi - Kelola Lingkungan - Kelola Sosial 21. Evaluasi Keberhasilan Kali secara periodik - Kelola Produksi - Kelola Lingkungan - Kelola Sosial Sisa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan pada RKTUPHHKHTI Tahun ..... akan diusulkan untuk tambahan RKTUPHHK-HTI Tahun ..... B. Permasalahan yang Dihadapi pada RKTUPHHK-HTI Tahun ... Pada Sub Bab ini diuraikan secara pointers, singkat dan jelas mengenai permasalahan administrasi dan teknis operasionalisasi kegiatan yang dihadapi dalam pelaksanaan RKTUPHHK-HTI Tahun...... C. Upaya Tindak Lanjut Pada Sub Bab ini diuraikan secara pointers, singkat dan jelas mengenai upaya atau langkah tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan RKTUPHHK-HTI Tahun...... sebagaimana butir B di atas.
/BAB IV...
BAB IV. RENCANA KERJA TAHUN ...... Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan kegiatan yang terencana dan terukur selama satu tahun meliputi rencana kerja yang menyangkut prasyarat, kelestarian produksi, kelestarian sosial dan kelestarian lingkungan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 4 berikut ini. Apabila diperlukan, dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Tabel 4. Realisasi Pelaksanaan RKTUPHHK HTI Tahun ...... No.
Kegiatan
(1) (2) A. Prasyarat 1. Organisasi dan Tenaga Kerja 1.1 Tenaga Teknis a. Kelola Produksi b. Kelola Lingkungan c. Kelola Sosial Jumlah (1) 1.2 Tenaga Non Teknis / administrasi Jumlah (2) Total 2. Tata Batas 2.1 Batas Alam (Sungai,...... 2.2 Batas Buatan 2.3 Batas persekutuan (1) ….. (2) ….. (3) ….. 2.4 Batas sendiri Total 3. Penataan Ruang 3.1 Kawasan Lindung 3.2 Areal Tidak Efektif Untuk Produksi 3.3 Areal Efektif Untuk Produksi (1) Tanaman Pokok (2) Tanaman Unggulan (3) Tanaman Kehidupan Jumlah Jumlah Petak Dalam Blok RKT 4. Penataan Areal Kerja 4.1 Tanaman Pokok a. Jenis ..... b. Jenis ..... Jumlah 4.2 Tanaman Unggulan a. Jenis ..... b. Jenis ..... Jumlah 4.3 Tanaman Kehidupan
Satuan (3)
Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Km Km Km
Km Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Buah Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
Rencana (4)
Ket. (5)
No. (1)
5.
5.1
5.2
5.3
6.
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
7.
8.
B. 9. 9.1
9.2
Kegiatan (2)
a. Jenis ..... b. Jenis ..... Jumlah Total Inventarisasi Tanaman Pokok a. Jenis ..... b. Jenis ..... Jumlah Tanaman Unggulan a. Jenis ..... b. Jenis ..... Jumlah Tanaman Kehidupan a. Jenis ..... b. Jenis ..... Jumlah Total Pembukaan Wilayah Hutan Jalan Utama Jalan Cabang Jalan ranting Kanal Utama Kanal cabang Jumlah Pemasukan dan Penggunaan Peralatan - Buldozer - Traktor - Harvester - Logging truck - Ponton - ............... - ............... Pembangunan Sarana Prasarana - Base Camp - Kantor - Perumahan - .................. - .................. - .................. Kelestarian Fungsi Produksi Pengadaan Bibit Tanaman Pokok a. Jenis ..... b. Jenis ..... Jumlah Tanaman Unggulan a. Jenis ..... b. Jenis .....
Satuan (3)
Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha km km km km km Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Btg Btg Btg Btg Btg Btg Btg
Rencana (4)
Ket. (5)
No. (1)
Kegiatan (2)
Jumlah 9.3 Tanaman Kehidupan a. Jenis ..... b. Jenis ..... Jumlah 9.3 Pengayaan Tanaman a. Jenis ..... b. Jenis ..... Jumlah Total 10. Penyiapan Lahan 10.1 Pada Areal Hutan Alam Bekas Tebangan 10.2 Pada Tanah Kosong Termasuk Areal Bekas Pemanenan Jumlah 11. Penanaman 11.1 Pada Areal Hutan Alam Bekas Tebangan a. Tanaman Pokok - Jenis ...... - Jenis ...... - Jenis ...... Jumlah b. Tanaman Unggulan - Jenis ...... - Jenis ...... - Jenis ...... Jumlah c. Tanaman Kehidupan - Jenis ...... - Jenis ...... - Jenis ...... Jumlah 11.2 Pada Tanah Kosong Termasuk Areal Bekas Pemanenan a. Tanaman Pokok - Jenis ...... - Jenis ...... - Jenis ...... Jumlah b. Tanaman Unggulan - Jenis ...... - Jenis ...... - Jenis ...... Jumlah c. Tanaman Kehidupan - Jenis ...... - Jenis ...... - Jenis ......
Satuan (3)
Btg Btg Btg Btg Btg Btg Btg Btg Btg Btg Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
Rencana (4)
Ket. (5)
No. (1)
d
12. 12.1
12.2
12.3
12.4
13. 13.1
13.2 13.3
Kegiatan
(2) Areal pemeliharaan jalan, pembuatan sekat bakar (jalan/kanal), areal bekas penelitian atau kegiatan lainnya. - Jenis ...... - Jenis ...... - Jenis ...... Jumlah Pemeliharaan Penyulaman Tanaman Pokok Tanaman Unggulan Tanaman Kehidupan Jumlah Penjarangan Tanaman Pokok Tanaman Unggulan Tanaman Kehidupan Jumlah Pendangiran Tanaman Pokok Tanaman Unggulan Tanaman Kehidupan Jumlah Pemangkasan Tanaman Pokok Tanaman Unggulan Tanaman Kehidupan Jumlah Pemanenan Luas Areal a.Pada Areal Hutan Alam Bekas Tebangan b. Pada Areal Hutan Tanaman - Tanaman Pokok - Tanaman Unggulan - Tanaman Kehidupan Jumlah Volume Produksi dari hasil - Kayu Bulat - Kayu Bulat Kecil Volume Produksi dari Hasil Tanaman - Tanaman Pokok - Tanaman Unggulan - Tanaman Kehidupan - Areal pemeliharaan jalan, pembuatan sekat bakar (jalan/kanal), areal bekas
Satuan (3)
Ha
Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha M³ M³ M³ M³ M³ M³ M³ Ha
Rencana (4)
Ket. (5)
No. (1)
14.
C. 15.
16. 17.
D. 18. 18.1
18.2
19. 19.1 19.2
Kegiatan (2) atau
penelitian kegiatan lainnya. Jumlah Pemasaran a. Jual Bebas b. Industri Terkait Jumlah Kelestarian Fungsi Lingkungan Perlindungan dan Pengamanan Hutan a. Pengayaan Kawasan Lindung b. Rehabilitasi Kawasan Lindung c. Patroli Udara d. Patroli Darat Pengendalian Hama dan Penyakit Pengendalian Kebakaran a. Menara pengawas b. Alat Komunikasi c. Alat Angkut d. Perlengkapan Pemadam Kebakaran e. Jalan Hutan f. Sekat Bakar g. Organisasi Kelestarian Fungsi Sosial Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan penyaluran Infrastruktur: - Pemukiman - sarana pendidkan - sarana peribadatan - sarana kesehatan - sarana olah raga - ..................... Peningkatan sumber daya manusia - Penyuluhan - Pelatihan - ..................... - ..................... Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Kerjasama dengan koperasi sekitar hutan Membangun Kemitraan Usaha
Satuan (3)
M³ M³ M³ M³
Btg Ha Frekuensi Frekuensi
Unit Unit Unit Unit Km Km Unit
Unit
Kali Orang
Unit Unit
Rencana (4)
Ket. (5)
No.
(1) E 20.
21.
Kegiatan
(2) Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan Kegiatan Operasional secara periodik - Kelola Produksi - Kelola Lingkungan - Kelola Sosial Evaluasi keberhasilan secara periodik - Kelola Produksi - Kelola Lingkungan - Kelola Sosial
Satuan (3)
Rencana (4)
Ket. (5)
Kali
Kali
Dalam buku RKT juga dicantumkan lokasi (koordinat) dan luas TPn, TPK dan/atau Logpond BAB V PENUTUP Bab ini memuat butir-butir pokok dalam rangka pelaksanaan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman pada tahun........ LAMPIRAN Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HTI (RKTUPHHK HTI) Tahun ....a.n. PT............. Skala 1:50.000.
Salinan sesuai dengan aslinya Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIK, Kepala Bagian Hukum dan ttd Kerjasama Tehnik, IMAMSETYO SETIO HARGO HARGO, SH, M.H IMAM NIP. 19630125 199203 1 003
DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN, ttd BAMBANG HENDROYONO
Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.7/VI-BUHT/2014 Tanggal : 23 Juli 2014 2011 Tentang : Pedoman Penyusunan, Penilaian Dan Persetujuan Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENILAIAN SERTA FORMAT BAGAN KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (BKUPHHK-HTI) A. Penyusunan BKUPHHK-HTI 1. Pemegang IUPHHK-HTI yang baru memperoleh izin, dapat menyusun dan mengajukan usulan BKUPHHK-HTI sebelum RKUPHHK-HTI dinilai dan disetujui oleh Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman ub. Direktur Jenderal An. Menteri Kehutanan. 2. Usulan BKUPHHK-HTI disusun oleh GANISPHPL-TC dan/atau GANISPHPLCANHUT dengan mengacu pada usulan RKUPHHK-HTI. 3. Usulan BKUPHHK-HTI butir 2, ditandatangani/disetujui oleh Direktur Utama IUPHHK-HTI atau ketua koperasi dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan cq. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota. 4. Format usulan BKUPHHK-HTI sebagaimana disajikan dalam sub bab B berikut. B. FORMAT BKUPHHK-HTI
Halaman Sampul/Judul Pada bagian atas halaman sampul memuat judul buku yaitu Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HTI (BKUPHHK-HTI) Tahun.... atas nama PT……………. di Provinsi .............. …… Pada bagian tengah memuat informasi mengenai nomor dan tanggal Keputusan IUPHHK-HTI serta luas areal kerja. Pada bagian bawah memuat informasi mengenai nama Kabupaten dan Provinsi di mana IUPHHK-HTI dimaksud berlokasi. Halaman Persetujuan Halaman persetujuan memuat informasi yang ada pada halaman sampul, dengan menambahkan informasi pada bagian bawah sebelah kanan mengenai lokasi, nomor dan tanggal persetujuan, nama dan NIP pejabat yang memberi persetujuan, sedangkan pada bagian bawah sebelah kiri memuat informasi tentang nama dan jabatan Direksi pemegang IUPHHK-HTI. Ringkasan Eksekutif Ringkasan Eksekutif memuat uraian singkat dan padat yang menggambarkan seluruh rencana kerja dalam BKUPHHK-HTI Tahun ...... atas nama PT ...... di Provinsi .................. Kata Pengantar Kata Pengantar memuat uraian singkat mengenai pentingnya penyusunan BKUPHHK-HTI sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan operasional usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI pada tahun yang bersangkutan. Daftar Isi Daftar isi memuat sistematika BKUPHHK-HTI pada tahun yang bersangkutan secara berurutan. /Daftar...
Daftar Tabel Daftar Tabel memuat seluruh judul tabel yang disajikan dalam buku BKUPHHK-HTI pada tahun yang bersangkutan secara berurutan. Daftar Gambar Daftar Gambar memuat seluruh judul gambar/grafik/flowchart yang disajikan dalam buku BKUPHHK-HTI pada tahun yang bersangkutan secara berurutan. Daftar Lampiran Daftar Lampiran memuat seluruh judul Lampiran yang disajikan dalam buku BKUPHHK-HTI pada tahun yang bersangkutan secara berurutan.
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Latar belakang memuat uraian mengenai pentingnya penyusunan BKUPHHKHTI Tahun ....... sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan operasional usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI. Uraian ini disajikan secara ringkas dan jelas. B. Maksud, Tujuan dan Sasaran Maksud, memuat uraian mengenai pentingnya penyusunan BKUPHHK-HTI sebagai rencana kerja Tahun ...... dalam rangka memaksimalkan fungsi produksi dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan keseimbangan lingkungan dalam rangka pemanfaatan hutan tanaman secara lestari.
Tujuan, memuat uraian mengenai pentingnya penyusunan BKUPHHK-HTI Tahun ...... sebagai dasar pelaksanaan operasional usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI. Sasaran, memuat uraian tentang kegiatan yang terencana dan terukur selama satu tahun meliputi rencana kerja yang menyangkut prasyarat, kelestarian produksi, kelestarian sosial dan kelestarian lingkungan. Pada Sub Bab Sasaran ini dimuat tabel dengan berpedoman pada Tabel 1. berikut ini.
Tabel 1. Sasaran Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT . .......... Tahun ........ ……. NO (1) A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
B. 9. 10. 11. 12. 13.
KEGIATAN
(2) Aspek Prasyarat Organisasi dan Tenaga Kerja Tata Batas Penataan Ruang Penataan Areal Kerja Inventarisasi Pembukaan Wilayah Hutan Pemasukan Peralatan Berat Pembangunan Sarana Prasarana Kelestarian Fungsi Produksi Pengadaan Bibit Penyiapan Lahan Penanaman Pemeliharaan Pemanenan
SATUAN (3)
CARA SASARAN PENCAPAIAN (4) (5)
NO
(1) 14. C.
15. 16. D. 17. 18. E. 19. 20.
KEGIATAN Pemasaran
(2)
SATUAN (3)
CARA SASARAN PENCAPAIAN (4) (5)
Kelestarian Fungsi Lingkungan Perlindungan dan Pengamanan Hutan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kelestarian Fungsi Sosial Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan Kelembagaan masyarakat Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan Kegiatan Operasional Secara Periodik Evaluasi Keberhasilan Secara Periodik
BAB II SEJARAH PENGELOLAAN Uraikan sejarah areal baru/pemegang izin baru.
eks-HTI/IUPHHK-HTI
sebelum
penerbitan
izin
BAB III DATA POKOK
A. Pemegang Izin Sub bab ini memuat data dan informasi mengenai nama pemegang izin IUPHHK-HTI, Keputusan IUPHHK-HTI beserta perubahan terakhir, kelas perusahaan, status permodalan, kepemilikan dan komposisi saham berdasarkan Akte Notaris beserta perubahan terakhir, Susunan Komisaris dan Dewan Direksi, keterkaitan dengan industri primer hasil hutan. Sub bab ini disajikan secara pointers, ringkas dan jelas.
B. Kondisi Areal Kerja untuk BKUPHHK-HTI Tahun.... Sub bab ini memuat uraian mengenai luas, data fisik areal kerja secara spesifik untuk BKUPHHK-HTI Tahun .... meliputi letak berdasarkan keadaan geografis, kelompok hutan wilayah administrasi pemerintahan dan pemangkuan kawasan hutan, topografi, ketinggian tempat dari permukaan laut (dpl), jenis tanah, geologi, iklim dan hidrologi. Informasi pada Sub bab ini disajikan secara ringkas dan jelas.
Sub ini juga memuat uraian mengenai keadaan hutan berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi dan keadaan hutan (penutupan lahan) berdasarkan peta Hasil Penafsiran Citra Satelit skala 1:50.000 atau 1:100.000 berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir, sebagaimana Tabel 2 berikut ini.
/Tabel 2...
Tabel 2. Keadaan Hutan pada Bagian Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. ..... ...... untuk BKUPHHK HTI Tahun ……. Berdasarkan Peta Hasil Penafsiran Citra Satelit NO
FUNGSI HUTAN
(1) (2) 1. Hutan Produksi Tetap 2. Hutan Produksi Terbatas 3. Hutan Produksi Konversi 4. Hutan Lindung 5. Hutan Konservasi 6. APL Jumlah
AREAL BERHUTAN VF LOA (HA) (HA) (3) (4)
TAK TERTUTUP BERHUTAN AWAN KET (HA) (HA) (5)
(6)
(7)
C. Aksesibilitas Sub bab ini menguraikan informasi mengenai aksesibilitas menuju areal kerja BKUPHHK-HTI Tahun ...., yang meliputi sarana prasarana jalan darat, jalan sungai yang mendukung pelaksanaan operasionalisasi, baik jalan negara maupun jalan yang dibuat oleh pemegang izin.
Sub bab ini juga menguraikan informasi mengenai jumlah dan jenis sarana komunikasi yang dapat dipergunakan di dalam areal kerja BKUPHHK-HTI Tahun ...
D. Sosial Ekonomi Sub bab ini menguraikan informasi mengenai keadaan penduduk, mata pencaharian, adat istiadat masyarakat sekitar areal kerja. Informasi pada sub bab ini dapat disajikan dalam bentuk tabular.
BAB IV BAGAN KERJA TAHUN
Bab ini menguraikan tentang kegiatan yang terencana dan terukur selama satu tahun meliputi rencana kerja yang menyangkut prasyarat, kelestarian produksi, kelestarian sosial dan kelestarian lingkungan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3 berikut ini
Tabel 3. Rencana Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Tahun … oleh PT. ....... No.
Kegiatan
(1) (2) A. Prasyarat 1. Organisasi dan Tenaga Kerja 1.1 Tenaga Teknis a. Kelola Produksi b. Kelola Lingkungan c. Kelola Sosial Jumlah (1) 1.2 Tenaga Non Teknis / administrasi Jumlah (2) Total 2. Tata Batas 2.1 Batas Alam (Sungai,......
Satuan (3)
Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Km
Rencana (4)
Ket (5)
No.
Kegiatan
(1) (2) 2.2 Batas Buatan 2.3 Batas persekutuan (1) ….. (2) ….. (3) ….. 2.4 Batas sendiri Total 3. Penataan Ruang 3.1 Kawasan Lindung 3.2 Areal Tidak Efektif Untuk Produksi 3.3 Areal Efektif Untuk Produksi (1) Tanaman Pokok (2) Tanaman Unggulan (3) Tanaman Kehidupan Jumlah Jumlah Petak Dalam Blok RKT 4. Penataan Areal Kerja 4.1 Tanaman Pokok a. Jenis ..... b. Jenis ..... Jumlah 4.2 Tanaman Unggulan a. Jenis ..... b. Jenis ..... Jumlah 4.3 Tanaman Kehidupan a. Jenis ..... b. Jenis ..... Jumlah Total 5. Inventarisasi 5.1 Tanaman Pokok a. Jenis ..... b. Jenis ..... Jumlah 5.2 Tanaman Unggulan a. Jenis ..... b. Jenis ..... Jumlah 5.3 Tanaman Kehidupan a. Jenis ..... b. Jenis ..... Jumlah Total 6. Pembukaan Wilayah Hutan 6.1 Jalan Utama 6.2 Jalan Cabang 6.3 Jalan Ranting 6.4 Kanal Utama 6.5 Kanal Cabang Jumlah 7. Pemasukan dan Penggunaan Peralatan
Satuan (3)
Km Km
Km Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Buah Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Km Km Km Km Km Unit
Rencana (4)
Ket (5)
No. (1)
8.
Kegiatan (2)
- Buldozer - Traktor - Harvester - Logging truck - Ponton - ............... - ............... Pembangunan Sarana Prasarana - Base Camp - Kantor - Perumahan - .................. - .................. - ..................
B. Kelestarian Fungsi Produksi 9. Pengadaan Bibit 9.1 Tanaman Pokok a. Jenis ..... b. Jenis ..... Jumlah 9.2 Tanaman Unggulan a. Jenis ..... b. Jenis ..... Jumlah 9.3 Tanaman Kehidupan a. Jenis ..... b. Jenis ..... Jumlah 9.3 Pengayaan Tanaman a. Jenis ..... b. Jenis ..... Jumlah Total 10. Penyiapan Lahan 10.1 Pada Areal Hutan Alam Bekas Tebangan 10.2 Pada Tanah Kosong Termasuk Areal Bekas Pemanenan Jumlah 11. Penanaman 11.1 Pada Areal Hutan Alam Bekas Tebangan a. Tanaman Pokok - Jenis ...... - Jenis ...... - Jenis ...... Jumlah b. Tanaman Unggulan - Jenis ...... - Jenis ...... - Jenis ...... Jumlah
Satuan
(3) Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Btg Btg Btg Btg Btg Btg Btg Btg Btg Btg Btg Btg Btg Btg Btg Btg Btg Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
Rencana (4)
Ket (5)
No.
Kegiatan
(1) (2) c. Tanaman Kehidupan - Jenis ...... - Jenis ...... - Jenis ...... Jumlah 11.2 Pada Tanah Kosong Termasuk Areal Bekas Pemanenan a. Tanaman Pokok - Jenis ...... - Jenis ...... - Jenis ...... Jumlah b. Tanaman Unggulan - Jenis ...... - Jenis ...... - Jenis ...... Jumlah c. Tanaman Kehidupan - Jenis ...... - Jenis ...... - Jenis ...... Jumlah 12. Pemeliharaan 12.1 Pemupukan Tanaman Pokok Tanaman Unggulan Tanaman Kehidupan Jumlah 12.2 Penyulaman Tanaman Pokok Tanaman Unggulan Tanaman Kehidupan Jumlah 12.3 Pendangiran Tanaman Pokok Tanaman Unggulan Tanaman Kehidupan Jumlah 12.4 Pengendalian Gulma Tanaman Pokok Tanaman Unggulan Tanaman Kehidupan Jumlah 13. Pemanenan 13.1 Luas Areal a. Pada Areal Hutan Alam Bekas Tebangan b. Pada Areal Hutan Tanaman - Tanaman Pokok - Tanaman Unggulan - Tanaman Kehidupan Jumlah
Satuan (3)
Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
Rencana (4)
Ket (5)
No.
Kegiatan
(1) (2) 13.2 Volume Produksi dari hasil - Kayu Bulat - Kayu Bulat Kecil 13.3 Volume Produksi dari Hasil Tanaman - Tanaman Pokok - Tanaman Unggulan - Tanaman Kehidupan Jumlah 14. Pemasaran a. Jual Bebas b. Industri Terkait Jumlah C. Kelestarian Fungsi Lingkungan 15. Perlindungan dan Pengamanan Hutan 15.1 Pengendalian Hama dan Penyakit 15.2 Pengendalian Kebakaran a. Menara pengawas b. Alat Komunikasi c. Alat Angkut d. Perlengkapan Pemadam Kebakaran e. Jalan Hutan f. Sekat Bakar g. Organisasi D. Kelestarian Fungsi Sosial 16. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat 16.1 Pembangunan penyaluran Infrastruktur: - Pemukiman - Sarana pendidikan - Sarana peribadatan - Sarana kesehatan - Sarana olah raga - Poliklinik - ..................... - ..................... 16.2 Peningkatan sumber daya manusia - Penyuluhan - Pelatihan - ..................... - ..................... 17. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 17.1 Kerjasama dengan koperasi sekitar hutan 17.2 Membangun Kemitraan Usaha E Pemantauan dan Evaluasi 18. Pemantauan Kegiatan Operasional secara periodik
Satuan (3)
M³ M³ M³ M³ M³ M³ M³ M³ M³ M³ M³
Unit Unit Unit Unit Km Km Unit
Unit
Kali Orang
Unit Unit Kali
Rencana (4)
Ket (5)
No. (1)
19.
Kegiatan
(2) - Kelola Produksi - Kelola Lingkungan - Kelola Sosial Evaluasi keberhasilan secara periodik - Kelola Produksi - Kelola Lingkungan - Kelola Sosial
Satuan (3)
Rencana (4)
Ket (5)
Kali
Dalam buku Bagan Kerja juga dicantumkan lokasi (koordinat) dan luas TPK atau Logpond. BAB V PENUTUP Bab ini memuat butir-butir pokok dalam rangka pelaksanaan bagan kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman pada tahun ....... LAMPIRAN Peta Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HTI (BKUPHHKHTI) Tahun .... a.n. PT……… Skala 1:50.000.
Salinan sesuai dengan aslinya Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIK, Kepala Bagian Hukum dan ttd Kerjasama Tehnik, IMAMSETYO SETIOHARGO HARGO, SH, M.H IMAM NIP. 19630125 199203 1 003
DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN, ttd BAMBANG HENDROYONO
