DIREKTORAT BINA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL
KEMENTERIAN KEHUTANAN
SERANG, OKTOBER 2014
2
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN Sasaran Pembangunan Nasional • Menurunnya jumlah penduduk miskin •Berkurangnya kesenjangan antar wilayah •Membaiknya mutu LH dan pengelolaan SDA yang mengarah pada prinsip berkelanjutan
• Peraturan Perundangan
Pembangunan Kehutanan
• Komitmen Internasional
Pro-growth Pro-poor Pro-job Pro-Environment
Masyarakat Sejahtera Kebijakan Prioritas
Pemberantasan Illegal Logging
Hutan Lestari
Revitalisasi Sektor Kehutanan
Rehabilitasi & Konservasi SDH Hutan
Pemberdayaan Ekon Masy.Skt Hutan
Pemantapan Kawasan Hutan
3
1. Lahan Kritis adalah lahan di dalam maupun di luar kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan (Perdirjen BPDASPS Nomor P. 4/V-SET/2013 tanggal 26 Juli 2013).
2. Peta dan Data Lahan Kritis adalah produk yang sangat penting dalam penyusunan program rehabilitasi hutan dan lahan agar efektifitas dan efisiensi penanganan lahan kritis optimal, juga untuk harmonisasi program antar sektor yang terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan.
4
Dalam Kawasan : 14,8 juta Ha
Luar Kawasan : 12,4 juta Ha
Fakta
Luas Lahan kritis 27,2 juta Ha Regulasi : • HL dan HP kewenangan Pemkab/Pemkot HK Kewenangan Pemerintah •APBN Dephut digunakan untuk pinjaman bergulir (HTI dan HTR) •Presiden mencanangkan penurunan emisi 26% tahun 2020, porsi kehutanan 14% atau 54% target total.
Sumber Anggaran RHL :
• • • • • • • • •
Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera
APBN DAK Bid. Kehutanan DBH DR DBH PSDH APBD Bantuan Luar Negeri Swadaya Masyarakat LSM CSR (perusahaan/BUMN/B UMD)
5
Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500.000 Ha/
Tahun Penghentian kerusakan lingkungan di 14 DAS yang rawan bencana mulai 2010 dan seterusnya (DAS Kampar, Batanghari, Musi, Way Seputih, Ciliwung, Citarum, Cisadane, Cimanuk, Citanduy, Solo, Progo, Brantas, Barito, Mamasa).
6 Progres Capaian Kontrak Kinerja Kementerian Kehutanan dalam Pelaksanaan Kegiatan RHL Tahun 2010-2013 dan Rencana Tahun 2014
No.
Kegiatan
1. Rehabilitasi Ht Konservasi /Lindung KPHL 2. Hutan Kota 3. Rehabilitasi Ht Mangrove/ Pantai 4. Rehabilitasi Lahan Kritis
Jumlah Realisasi Kumulatif
2010 Realisasi (Ha) 100.738
2011 Realisasi (Ha) 100.743
2012 Realisasi (Ha) 100.986
2013 Realisasi (Ha)
Jumlah Total
2014***) Target (Ha)
105.656
40.500
448.623
17.857 5.124
1.395
1.032
1.036
17.857 498
10.401
8.871 **)
12.403
-
31.675
51.504 *)
400.608
398.629
557.517
776.789
2.185.047
153.415 153.415
513.147 666,562
509.518 1,176.080
676.612 1.852.692
836.479 2.689.200
2.689.200
1.173
(+/-) Renstra 2010-2014 seluas 2.500.000 Ha
189.200
Ket : *) Hutan Rakyat **) Rehabilitasi H. Mangrove/Pantai tahun 2012 melalui penanaman bibit KBR ***) Target minimal untuk mencapai Renstra Kemenhut 2010-2014
PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN
REHABILITASI
REKLAMASI
POLA UMUM, KRITERIA, STANDAR
9
STRUKTUR RHL (PP.76/2008) Rehabilitasi Hutan
Reboisasi
Pemeliharaan Tanaman
Pengayaan Tanaman
Penerapan Konservasi Tanah
Rehabilitasi Lahan
Penghijauan
Pemeliharaan Tanaman
Pengayaan Tanaman
Penerapan Konservasi Tanah
10
Reboisasi
Penghijauan
Hutan Lindung
Hutan Rakyat
Hutan Konservasi
Hutan Kota
Hutan Produksi
Penghijauan Lingkungan
Masukan(Input)
Hirarki Perencanaan RHL
Pola Umum RHL
-Rencana Kehutanan -RTRW -Rencana Pengelolaan DAS Terpadu -Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air
-Wilayah administratif -Rencana Pengelolaan Htn (berdasarkan Kesatuan Pengelolaan Hutan) -Potensi SD yang tersedia (tenaga, sarpras dan dana)
RTkRHL DAS/Sub DAS (Technical Plan)
RPRHL (Management Plan) 1. RPRHL Kawasan Konservasi kecuali Tahura 2. RPRHL pada Tahura 3. RPRHL pada HL, HP dan Di Luar Kawasan Lindung
RTnRHL Survey Site Lapangan
Rancangan Kegiatan RHL (Site Design)
Penyusun Pemerintah Pemerintah
Pemerintah Provinsi
Kab/Kota 1. Pemerintah 2. Provinsi 3. Kab/Kota 1. Pemerintah 2. Provinsi 3. Kab/Kota
RENCANA TEKNIK RHL DAS
RENCANA PENGELOLAAN RHL
RENCANA TAHUNAN RHL
RENCANA TEKNIK RHL DAS
Satuan DAS
Rencana RHL 15 Tahunan
RENCANA PENGELOLAAN RHL Satuan Kab/Kota – Pemangkuan Hutan
Rencana 5 tahunan
Ditetapkan Pemerintah
Ditetapkan Bupati/Walikota
RENCANA TAHUNAN RHL Satuan site/lokasi dalam wilayah administratif/ kesatuan pemangkuan hutan
Rencana tahunan
Disusun SKPD disahkan Bupati/Walikota
15
Permasalahan Wilayah Perkotaan Penggunaan teknologi insudtri, transportasi, penggunaan air conditioner (AC) meningkatkan
keluaran asap gas beracun, debu timbal dan material beracun lainnya, serta perubahan suhu udara sekitar.... ....selain itu, timbulnya penyakit ISPA, bencana alam, seperti banjir, tsunami yang dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup masyarakat perkotaan.....
PENGHIJAUAN sebagai solusi cerdas dan inovatif untuk menjawab tantangan permasalahan kota dan perubahan iklim...
16
Penghijauan Lingkungan “penanaman pohon di luar kawasan hutan untuk meningkatkan kualitas lingkungan antara lain pada areal fasilitas sosial/umum, ruang terbuka hijau, jalur hijau, pemukiman, taman” pada areal ruang terbuka hijau dan lahan kosong yang diperuntukkan sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial, disesuaikan dengan keinginan masyarakat dan kondisi fisik setempat. Sasaran penghijauan diutamakan pada lahan kritis/LMU terpilih dan atau sasaran RHL yang ditetapkan pada RP RHL di luar kawasan hutan negara, yang berfungsi sebagai kawasan lindung dan atau kawasan budidaya
17 UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG
Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) dengan luas paling sedikit 30 % dari luas kawasan perkotaan, disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang, yang berada pada Kawasan Lindung Nasional yaitu di kawasan perlindungan setempat, salah satunya hutan kota, taman kota dan jalur hijau di sepanjang jaringan jalan
18
Definisi, Tujuan, dan Fungsi RTH definisi RTH adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam
tujuan a) meningkatkan mutu lingkungan perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih dan
sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan; b) menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat dan keseimbangan edapis
fungsi utama (intrinsik) ekologis
fungsi tambahan (ekstrinsik) arsitektural
sosial
ekonomi
19
Ketentuan RTH • Luas hutan kota paling sedikit 10% dari wilayah perkotaan. Luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 hektar. (PP. 63/2002) dan Permenhut 71 Tahun 2009 • Luas ideal hutan kota sebagai salah satu jenis Ruang Terbuka
Hijau
Kawasan
Perkotaan
(RTHKP)
minimal
20
%
(Permendagri No. 1/2007 ttg Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan) • Salah satu peruntukan RTH adalah Hutan Kota dan mengatur polanya dengan berbagai strata (Permen PU No. 05/PRT/M/ 2008 ttg Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan)
Hutan Kota Suatu
hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan, baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Hutan Kota
Maksud dan Tujuan
21
Untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya
MAKSUD
TUJUAN
Hutan Kota Menekan/mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan; Menekan/mengurangi pencemaran udara (CO, Ozon, karbondioksida, oksida nitrogen, belerang dan debu) Mencegah terjadinya penurunan air tanah dan permukaan tanah; Mencegah terjadinya banjir atau genangan, kekeringan, intrusi air laut, meningkatnya kandungan logam berat dalam air
Fungsi Hutan Kota 1. Memperbaiki dan menjaga iklim
mikro dan nilai estetika 2. Meresap air 3. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota 4. Mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia
PENUNJUKAN LOKASI DAN LUAS HUTAN KOTA
Luas Hutan Kota pada 1 hamparan kompak
minimal 2.500 m2 atau 0,25 Ha. Presentase hutan kota paling sedikit 10% dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat. Penentuan luas hutan kota dalam suatu wilayah
perkotaan harus proporsional didasarkan luas
wilayah, jumlah penduduk, tingkat polusi dan kondisi fisik kota.
Walikota/ Bupati Berdasarkan RTRWK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan RTRWP (khusus DKI Jakarta )
PEMBANGUNAN HUTAN KOTA
24
Penanaman Hutan Kota minimal 1.600 batang/ha dan saat penyerahan persen tumbuh tanaman minimal 80%
PENETAPAN HUTAN KOTA
25
Pengelolaan Hutan Kota
Penyusunan Rencana Pengelolaan, Pemeliharaan, Perlindungan dan Pengamanan, Pemanfaatan, Pemantauan dan Evaluasi, pada tanah negara dapat dilakukan oleh Pemda dan Masyarakat meliputi
yang diberikan oleh Pemda melalui hak pengelolaan, sedangkan pada tanah hak dilakukan oleh pemegang hak atau masyarakat bukan pemegang hak atau Pemerintah Daerah melalui perjanjian dengan pemegang hak.
Pemegang hak memperoleh insentif atas tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota, yang berupa : 1. Insentif langsung :
subsidi finansial dan atau natura, infrastruktur, bimbingan teknis 2. Insentif tak langsung :
kebijakan finansial
Peran Pemerintah Pusat
• Menyusun Pedoman, kriteria dan standar • • •
•
•
penunjukan hutan kota. Menyusun Pedoman, kriteria dan standar pembangunan hutan kota. Menyusun Kriteria dan standar pengelolaan hutan kota. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan hutan kota yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan hutan kota yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota.
27
Peran Pemerintah Provinsi • Melakukan pembinaan terhadap
penyelenggaraan hutan kota yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (pelimpahan wewenang dari pemerintah). • Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan hutan kota di wilayah kerjanya. • Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota.
28
Peran Pemerintah Kabupaten/Kota • Malakukan penunjukan lokasi dan luas hutan kota. • Menyusun Perda tentang tata cara penunjukan lokasi dan luas hutan kota. • Melaksanakan pembangunan hutan kota. • Menyusun Perda tentang tata cara pembangunan hutan kota. • Menetapkan hutan kota dengan Peraturan Daerah. • Menyusun Perda tentang pemberian insentif dalam pembangunan hutan kota. • Menetapkan dan merubah peruntukan tanah hak sebagai hutan kota. • Menyusun Perda tentang perubahan peruntukan hutan kota yang berada pada tanah negara. • Melakukan pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah negara
29
Lanjutan...
Peran Pemerintah Kabupaten/Kota
• Menyusun Perda tentang pedoman pengelolaan hutan • • • • • •
•
kota. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan hutan kota yang dilakukan oleh masyarakat. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan hutan kota di wilayah kerjanya. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota. Menyusun Perda tentang tata cara peran serta masyarakat. Menyusun Perda tentang pengaturan pemberian bantuan teknis dan insentif dalam pembangunan hutan kota. Menyusun Perda tentang tata cara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota. Menyediakan biaya penyelenggaraan hutan kota berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber dana lainnya yang sah.
30
Peran Swasta • • •
• • •
Dalam membangun lokasi usaha dengan areal yang cukup luas, maka perlu menyertakan konsep pembangunan RTH termasuk hutan kota; Menjalin kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat dalam membangun dan memelihara RTH termasuk hutan kota; Memfasilitasi proses pembelajaran kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan penyusunan RTH perkotaan termasuk hutan kota Berperan aktif dalam diskusi dan proses pembangunan sehubungan dengan pembentukan kebijakan publik dan proses pelibatan masyarakat dan swasta; Mengupayakan bantuan pendanaan bagi masyarakat dalam realisasi pelibatan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan RTH; Menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian
31
Peran Serta Masyarakat Penyediaan lahan Penyandang dana Pemberian masukan dalam penentuan lokasi Bantuan dalam mengidentifikasi potensi/masalah Kerjasama litbang Peningkatan Peran Serta Masyarakat 1. Pendidikan dan Pelatihan 2. Penyuluhan 3. Bantuan Teknis dan Insentif
32
33
Pemantauan dan Evaluasi meningkatkan kinerja pengelola
....untuk melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh...
Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara
periodik oleh
Instansi yang berwenang... ...dilakukan terhadap tahapan-tahapan dan penyelesaian kegiatan berdasarkan rencana dan tata waktu yang telah disusun, meliputi :
Pemeliharaan, Perlindungan dan Pengamanan Pemanfanfaatan
34
SUMBER ANGGARAN APBN
DAK BIDANG KEHUTANAN
HUTAN KOTA
SUMBER DANA LAIN
APBD
36
37
Poin-Poin Konsep Peraturan Daerah 1. Tata cara penunjukan lokasi dan luas hutan kota, yang memuat antara lain inventarisasi, analisis penelitian, kompenssasi atau ganti rugi dan koordinasi;
2. Tata cara pembangunan hutan kota, yang memuat antara lain perencanaan pembangunan dan tata cara pelaksanaan pembangunan;
3. Penetapan hutan kota, yang berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan hutan kota
4. Pemberian insentif terhadap pemegang hak atas tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota;
5. Perubahan peruntukan hutan kota yang berada pada tanah negara disesuaikan dengan RTRWK (tingkat Kabupaten/Kota) atau RTRWP (khusus DKI Jakarta);
6. Pedoman pengelolaan hutan kota; 7. 8.
Ketentuan tentang tata cara peran serta masyarakat dalam mengelola hutan kota; Tata cara pengaturan bantuan teknis dan insentif dalam peran serta masyarakat yang mengelola hutan kota;
9.
Tata cara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota
38
Hutan Kota Jepara
Kunci Sukses Keberhasilan RHL Komitmen bersama pemerintah, pemerintah daerah, swasta, perguruan tinggi dan pihak lainnya.
Andil biaya (cost sharing) Andil masyarakat Tekat bulat keberhasilan
Email :
[email protected]
