DEPARTEMEN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL JAKARTA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL NOMOR: P. 08/V-PTH/2007 PEDOMAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH DAN/ATAU BIBIT TANAMAN HUTAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan hutan tanaman pada keadaan tertentu dapat terjadi kekurangan atau kelebihan benih dan/atau bibit tanaman hutan, yang menyangkut mutu maupun jumlahnya, maka perlu dilakukan pemasukan atau pengeluaran benih dan/atau bibit dari dalam maupun luar wilayah Republik Indonesia sesuai dengan kebutuhan; b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 21 dan Pasal 24 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2007 tentang Perbenihan Tanaman Hutan, maka pemasukan dan pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan, khususnya untuk tujuan pembangunan hutan serta rehabilitasi hutan dan lahan, ke dalam atau ke luar wilayah Republik Indonesia harus mendapat izin dari Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan pedoman pemasukan dan pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan kedalam dan keluar wilayah Republik Indonesia dengan Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. 3. 4.
5. 6. 7.
tentang
Konservasi
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan;
1
8. 9. 10.
11. 12.
13.
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik; Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2006; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 10/Menhut-II/2007 tentang Perbenihan tanaman Hutan; MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL TENTANG PEDOMAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH DAN/ATAU BIBIT TANAMAN HUTAN
BAB I PENDAHULUAN Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Perbenihan Tanaman Hutan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan konservasi sumberdaya genetik, pemuliaan tanaman hutan, pengadaan, peredaran benih dan/atau bibit.
2.
Benih tanaman hutan yang selanjutnya di dalam keputusan ini disebut benih adalah bahan tanaman yang berupa bagian generatif (biji) atau bagian vegetatif tanaman yang antara lain berupa mata tunas, akar, daun, jaringan tanaman yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakan tanaman.
3.
Bibit tanaman hutan yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut bibit adalah tumbuhan muda hasil perbanyakan dan/atau pengembangbiakan secara generatif (biji) maupun vegetatif.
4.
Sumber Benih adalah suatu tegakan hutan di semua kawasan kecuali Cagar Alam serta Zona Inti dan Zona Rimba pada Taman Nasional, dan di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi benih berkualitas
5.
Pengada benih dan/atau bibit adalah Perorangan, Koperasi, BUMN, BUMS, BUMD dan Instansi Pemerintah yang mempunyai kegiatan pengadaan benih dan/atau bibit.
2
6.
Pengedar benih dan/atau bibit adalah Perorangan, Koperasi, BUMN, BUMS, BUMD dan Instansi Pemerintah yang mempunyai kegiatan peredaran benih dan/atau bibit.
7.
Pengeluaran benih tanaman hutan adalah kegiatan pengiriman benih ke luar wilayah Negara Republik Indonesia
8.
Pemasukan benih tanaman hutan adalah kegiatan pemasukan benih ke wilayah Negara Republik Indonesia.
9.
Perizinan adalah surat keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan kegiatan sebagaimana yang tercantum di dalamnya.
10.
Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan
11.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan
12.
Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab menangani perbenihan tanaman hutan.
13.
Kepala Balai adalah Kepala Balai yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2
(1) Pedoman pemasukan dan pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk kepada pengada dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan dalam rangka memasukan dan mengeluarkan benih dan/atau bibit ke dalam dan ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia. (2) Pedoman pemasukan dan pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan bertujuan untuk menjamin kelestarian sumberdaya genetic, meningkatkan keragaman genetic dan menjaga keamanan hayati.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 3 (1) Pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan benih dan/atau bibit dalam pembangunan hutan dan lahan di dalam negeri. (2) Benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus bersertifikat. (3) Pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia adalah : a. Untuk benih dan/atau bibit berasal dari sumber benih yang telah disertifikasi dan tanaman hutan tersebut dikembangkan di Indonesia. b. bukan merupakan benih dan/atau bibit dengan kualitas terbaik dan setelah kebutuhan di dalam negeri terpenuhi; c. benih dan/atau bibit yang dimaksudkan sebagaimana huruf a, harus bersertifikat
3
BAB II PROSEDUR PEMASUKAN DAN PENGELUARAN Bagian Kesatu Pemasukan Benih dan/atau Bibit Pasal 4 (1) Pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format seperti tercantum pada Lampiran I. (2) Direktur Jenderal paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan diterima memberikan jawaban menerima atau menolak. (3) Bila permohonan diterima, Direktur Jenderal menerbitkan izin pemasukan benih dan/atau bibit dengan menggunakan format seperti tercantum pada Lampiran II. (4) Bila permohonan ditolak, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan pemasukan benih dan/atau bibit dengan menggunakan format seperti tercantum pada Lampiran III. Bagian Kedua Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Pasal 5 (1) Pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dilengkapi dengan salinan surat pesanan negara pemohon, sertifikat kesehatan benih badan karantina, sertifikat asal usul), dan sertifikat mutu benih apabila diminta dari Negara pemohon. (2) Direktur Jenderal paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan diterima memberikan jawaban menerima atau menolak (3) Bila permohonan ditolak karena persyaratan yang tidak lengkap, pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi berkas dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan. (4) Setelah jangka waktu 5 (lima) hari kerja pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan, Direktur Jenderal menolak permohonan sebagaimana format seperti tercantum pada lampiran V. (5) Direktur Jenderal menerbitkan izin pengeluaran benih dan/atau bibit sebagaimana format seperti tercantum pada lampiran VI.
BAB III PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELUARAN DAN PEMASUKAN BENIH DAN/ATAU BIBIT TANAMAN HUTAN Pasal 6 (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pemasukan dan pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan.
4
(2) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 1 terhadap pemasukan dan pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan adalah : a.
Pengada dan pengedar benih dan/atau bibit yang memasukkan dan mengeluarkan benih dan/atau bibit berkewajiban : 1) Melaporkan jumlah benih dan/atau bibit untuk setiap kali pemasukan atau pengeluaran kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Balai; 2) Menerima kedatangan pengawas benih dan/atau bibit atau petugas perbenihan lainnya dan memberikan keterangan yang diperlukan; 3) Bertanggung jawab atas kebenaran mutu benih dan/atau bibit nya.
b.
Izin pemasukan dan pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman diberikan untuk setiap kali pemasukan dan pengeluaran benih atau bibit dengan jangka waktu berlakunya izin selama 6 bulan.
c.
Izin pemasukan atau pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan dapat dicabut karena alasan sebagai berikut : 1) 2) 3) 4)
Pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin; Tidak sesuai peraturan perundang-undangan dibidang karantina tumbuhan; Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum; Memindahtangankan izin kepada pihak lain.
BAB IV PENUTUP Pasal 7 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 10 Oktober 2007 DIREKTUR JENDERAL,
Ir. D A R O R I, MM NIP. 080049355 Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. 1. Menteri Kehutanan di Jakarta 2. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta. 3. Para Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal RLPS di Jakarta. 4. Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di seluruh Indonesia. 5. Kepala BP DAS seluruh Indonesia 6. Kepala BPTH seluruh Indonesia. 7. Perusahaan Pemilik Pengelola Sumber Benih di seluruh Indonesia.
5
LAMPIRAN I FORMAT PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN
Nomor Lampiran Perihal
: : 3 (tiga) berkas : Permohonan izin pemasukan benih/bibit *) ke dalam Wilayah Negara RI
Kepada Yth. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial di JAKARTA Dengan ini kami : 1. 2. 3. 4.
Nama Alamat Pekerjaan NPWP
: ………………………… : ………………………… : perorangan/badan hukum/instansi pemerintah *) : …………………………
mengajukan permohonan izin untuk memasukan benih tanaman hutan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dengan penjelasan sebagai berikut : a. Jenis tanaman : …………………………… b. Perlakuan benih : ……………………………. c. Jumlah benih : …………………………… d. Nama produsen/pengolah benih: …………………………… e. Negara pengirim : …………………………… f. Nama pengirim : …………………………… g. Alamat pengirim : …………………………… h. Tempat pemasukan : …………………………… (Pelabuhan/Bandar Udara) i. Tujuan penggunaan benih : ……………………………
Demikian disampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih
Nama dan Tanda tangan pemohon Jabatan cap Ket ; *) Coret yang tidak perlu
Nama terang
6
LAMPIRAN II FORMAT PEMBERIAN IZIN PEMASUKAN BENIH/BIBIT TANAMAN HUTAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONASIA DEPARTEMEN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL JAKARTA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL NOMOR : SK.
/V-PTH/200....
TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMASUKAN BENIH/BIBIT TANAMAN HUTAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat dari Saudara/Direktur Pemerintah Nomor …………………… tanggal ……………..;
PT/Instansi
b.
bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.10/MenhutII/2007 tanggal 13 Maret 2007 tentang Perbenihan Tanaman Hutan, Pemasukan Benih dan/atau Bibit ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk pembangunan hutan tanaman;
c.
bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Kehutanan tersebut dipandang perlu memberikan izin pemasukan benih tanaman hutan ke dalami wilayah Negara Republik Indonesia;
Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. Undang-Undang Nomor Tanaman;
12
tahun
tentang
Konservas
1992 tentang Sistem Budidaya
3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; 4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan; 5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keragaman Hayati Produk Rekayasa Genetik; 8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar; 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2007 tentang Perbenihan Tanaman Hutan.
7
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERTAMA : Memberikan izin untuk memasukan benih tanaman hutan kepada : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.
KEDUA
KETIGA
Nama Alamat Pekerjaan
: ……………………………… : ……………………………… : perorangan/ badan hukum/ instansi pemerintah *) NPWP : ………………………......... Jenis tanaman : ………………………........... Varietas/Klon/Hibrida : .......................................... Perlakuan Benih : ……………………............. Jumlah benih : …………………….............. Nama produsen benih : …………………........ Negara pengirim : …………………………...... Nama pengirim : ………………………........... Alamat pengirim : ……………………………… Tempat pemasukan : ………………………… (Pelabuhan/Bandar Udara)
: Dalam memasukan benih dan/atau bibit sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : a.
Benih yang diimpor dipergunakan untuk kepentingan penanaman bukan untuk kepentingan penelitian dan harus memenuhi standar mutu benih;
b.
Benih yang diimpor tersebut merupakan benih dengan kualitas terbaik dan kebutuhan di dalam negeri belum terpenuhi;
c.
Dilengkapi dengan data : sertifikat asal-usul (certificate of origin)l, sertifikat mutu benih dan/atau bibit (certificate of quality); dan sertifikat kesehatan (certificate of phytosanitary);
d.
Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan di wilayah Republik Indonesia;
e.
Memberikan laporan pemasukan benih kepada Direktur Jenderal RLPS Cq. Direktur Perbenihan Tanaman Hutan.
: Izin dimaksud diktum PERTAMA diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditanda tangani Keputusan ini dan selama jangka waktu tersebut pemegang izin harus telah selesai memasukan seluruh benih yang diizinkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan melaporkannya ke Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.
KEEMPAT : Izin pemasukan benih tanaman hutan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dicabut apabila pemegang : a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin; b. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum; c. memindahtangankan izin kepada pihak lain.
8
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal DIREKTUR JENDERAL,
………………………….. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. 1. Menteri Kehutanan di Jakarta; 2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan; 3. Kepala Pusat Karantina Tumbuhan; 4. Kepala Pelabuhan/Bandar Udara …………………… Ket : *) Coret yang tidak perlu
9
LAMPIRAN III FORMAT PENOLAKAN/PENUNDAAN IZIN PEMASUKAN BENIH/BIBIT TANAMAN HUTAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONASIA DEPARTEMEN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL JAKARTA
Nomor Lampiran Perihal
: : : Penolakan izin pemasukan benih/bibit Ke dalam wilayah Negara RI
Kepada Yth. ……………………………………….. ………………………………… di ……………………………… Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : …………………… tanggal …………….. perihal permohonan izin pemasukan benih/bibit tanaman hutan jenis …………………….. dengan ini kami beritahukan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan N0. P.10/Menhut-II/2007 tentang Perbenihan Tanaman Hutan, permohonan izin pemasukan benih/bibit saudara ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia ditolak dengan alasan : a. …………………………………………………………………… b. …………………………………………………………………… c. …………………………………………………………………… d. …………………………………………………………………… Saran / arahan : ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Demikian untuk menjadi maklum DIREKTUR JENDERAL, …………………………………. Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. Menteri Kehutanan di Jakarta; Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan; Kepala Pusat Karantina Tumbuhan; Kepala Pelabuhan/Bandar Udara ……………………
1. 2. 3. 4.
10
LAMPIRAN IV FORMAT PERMOHONAN IZIN PENGELUARAN BENIH/BIBIT TANAMAN HUTAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONASIA DEPARTEMEN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL JAKARTA
Nomor Lampiran Perihal
: : 1 (satu) berkas : Permohonan izin pengeluaran benih/bibit dari wilayah Negara RI
Kepada Yth. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial di JAKARTA Dengan ini kami : 1. 2. 3. 4.
Nama Alamat Pekerjaan NPWP
: ………………………………………. : ……………………………………… : perorangan/badan hokum/instansi pemerintah *) : …………………………………………
mengajukan permohonan izin untuk mengeluarkan benih/bibit tanaman dari wilayah Negara Republik Indonesia sesuai pesanan (surat terlampir), dengan penjelasan sebagai berikut : a. Jenis tanaman : ……………………………… b. Nomor Sertifikat Sumber Benih: ……………………………… c. Nomor Sumber Benih : ……………………………… d. Jumlah benih yang diajukan : ……………………………… e. Nama produsen/pengolah benih: ……………………………… f. Negara tujuan : ………………………………. g. Nama penerima : ………………………………. h. Alamat penerima : ………………………………. i. Tempat pengeluaran : ……………………………… (Pelabuhan/Bandar Udara) j. Tujuan pengeluaran benih : ……………………………… Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih Nama dan Tanda tangan pemohon Jabatan cap
Ket ; *) Coret yang tidak perlu
Nama terang
11
LAMPIRAN V FORMAT PENOLAKAN/PENUNDAAN IZIN PENGELUARAN BENIH/BIBIT TANAMAN HUTAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONASIA DEPARTEMEN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL
Nomor Lampiran Perihal
: : : Penolakan izin pengeluaran benih/bibit dari wilayah Negara RI
Kepada Yth. ……………………………………….. ………………………………… di ……………………………… Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : …………………… tanggal …………….. perihal permohonan izin pengeluaran benih/bibit tanaman hutan jenis …………………….. dengan ini kami beritahukan bahwa sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Kehutanan N0. P.10/Menhut-II/2007 tentang Perbenihan Tanaman Hutan, permohonan izin pengeluaran benih/bibit saudara ke Negara ………………….. ditolak dengan alasan : a. …………………………………………………………………… b. …………………………………………………………………… c. …………………………………………………………………… d. …………………………………………………………………… Saran / arahan : ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Demikian untuk menjadi maklum DIREKTUR JENDERAL, ……………………………… Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. 1. Menteri Kehutanan di Jakarta; 2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan; 3. Kepala Pusat Karantina Tumbuhan. Ket ; *) Coret yang tidak perlu
12
LAMPIRAN VI FORMAT PEMBERIAN IZIN PENGELUARAN BENIH/BIBIT TANAMAN HUTAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONASIA DEPARTEMEN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL NOMOR : /V-PTH/200.... TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGELUARAN BENIH/BIBIT TANAMAN HUTAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat dari Saudara/Direktur PT/Instansi Pemerintah Nomor …………………… tanggal ……………..;. b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.10/MenhutII/2007 tanggal 13 Maret 2007 tentang Perbenihan Tanaman Hutan, Pengeluaran Benih dan/atau Bibit ke luar wilayah Republik Indonesia untuk pembangunan hutan tanaman dilakukan berdasarkan izin Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;. c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Kehutanan tersebut dipandang perlu memberikan izin pengeluaran benih tanaman hutan dari wilayah Negara Republik Indonesia. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; 3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; 4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan; 5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keragaman Hayati Produk Rekayasa Genetik; 8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar; 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2007 tentang Perbenihan Tanaman Hutan.
13
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Memberikan izin untuk mengeluarkan benih tanaman hutan kepada :
: ………………………………… : ……………………………...... : perorangan/badan hukum / instansi pemerintah*) d. NPWP : ………………………………… e. Jenis tanaman : ………………………………… f. No Sertifikat Sumber Benih : …………………… g. No Sumber Benih : …….……………………… h. Jumlah benih : …………………………… i. Nama produsen benih : ……………………….. j. Negara tujuan : …………………………… k. Nama penerima : …………………………… l. Alamat penerima : …………………………… m. Tempat pengeluaran : ………………………… (Pelabuhan/Bandar Udara) n. Tujuan pengeluaran benih : ……………………. a. b. c.
KEDUA
KETIGA
Nama Alamat Pekerjaan
: Dalam mengeluarkan benih dan/atau bibit sebagaimana tersebut pada dictum KESATU, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1.
Benih yang diekspor tersebut bukan merupakan benih dengan kualitas terbaik dan setelah kebutuhan di dalam negeri terpenuhi.
2.
Dilengkapi dengan data : sertifikat asal-usul (certificate of origin) dari Direktur Jenderal, sertifikat mutu benih dan/atau bibit (certificate of quality) dari Balai dan/atau Lembaga Sertifikasi; dan sertifikat kesehatan (certificate of phytosanitary) dari Badan Karantina Tumbuhan apabila dibutuhkan pihak pemohon.
3.
Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan dari wilayah Republik Indonesia.
4.
Memberikan laporan pengeluaran benih kepada Direktur Jenderal RLPS Cq. Direktur Perbenihan Tanaman Hutan.
: Izin dimaksud dictum KESATU diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditanda tangani Keputusan ini dan selama jangka waktu tersebut pemegang izin harus telah selesai mengeluarkan seluruh benih yang diizinkan dari wilayah Negara Republik Indonesia.
KEEMPAT : Izin diberikan untuk 1 (satu) kali pengiriman.
14
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal DIREKTUR JENDERAL,
………………………………
Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. 1. Menteri Kehutanan di Jakarta 2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 3. Kepala Pusat Karantina Tumbuhan. 4. Kepala Pelabuhan/Bandara…………………………………… Ket ; *) Coret yang tidak perlu
15
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH DAN BIBIT TANAMAN HUTAN I.
Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2007 tentang Perbenihan Tanaman Hutan d. Peraturan Direktur Jenderal Rehabiliasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor P.08/V-PTH/2007 tentang Pedoman Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan
II. Uraian Kegiatan A. Urutan 1. Pemohon mengajukan permohonan izin pemasukan dan pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan kepada Direktur Jenderal ….1 hari 2. Direktur Jenderal memberikan jawaban menerima atau menolak pemasukan dan pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan. …… 15 hari B. Unit Kerja Petugas Terkait 1. Pemilik bibit 2. Direktorat Jenderal RLPS C. Waktu Penyelesaian ……… 16 hari
16
SKEMA PROSEDUR PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH DAN BIBIT TANAMAN HUTAN
Pemohon izin pemasukan dan pengeluaran
Direktorat Jenderal RLPS
17
SKEMA PROSEDUR PERIJINAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH DAN/ATAU BIBIT TANAMAN HUTAN Unit Penyelesaian No
Tahap Kegiatan
Pemohon
Subdit
DPTH
Sekditjen RLPS
Dirjen RLPS
Waktu (Hari)
1
Penerimaan Surat Permohonan ijin
1
2
Penerimaan Disposisi Surat Permohonan ijin
2
3
Penelaahan dan pembuatan konsep surat penerimaan, penundaan dan penolakan permohonan ijin
4
Konsep surat diperiksa dan diparaf
5
Penandatanganan surat penundaan, penolakan atau perijinan ekspor/impor benih/bibit oleh Dirjen RLPS
6
Pendistribusian surat
7
Pengarsipan/File
8
2
2
1
Jumlah
Keterangan :
16
: Operation yaitu proses kegiatan penyusunan konsep surat dinas : Inspektion yaitu konsep surat dinas telah diperiksa baik kualitas maupun kuantitasnya : Storage yaitu kegiatan penyimpanan / pengarsipan : Transportation yaitu arus surat dinas
18
