KEMENTERIAN KEHUTANAN
KEBIJAKAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN Oleh:
Dr. Ir. Harry Santoso Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Disampaikan dalam rangka Orientasi Jurnalistik Kehutanan Jakarta , Juni 2011
VISI & MISI DITJEN BPDASPS TAHUN 2010 - 2014 VISI “Terwujudnya fasilitasi pembangunan rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial dalam mendukung peningkatan fungsi DAS dan kesejahteraan masyarakat”
DIREKTORAT JENDERAL BPDASPS
MISI 1. Memantapkan kebijakan bidang rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial. 2. Memperkuat kapasitas kelembagaan bidang rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial. 3. Mendorong pelaksanaan pemulihan fungsi hutan dan lahan di DAS prioritas berbasis pemberdayaan masyarakat.
DINAMIKA ORGANISASI
1999
1983 Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan (RRL) Keppres RI No. 4/M/1983
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial
2010 Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Perpres No.24 /2010
SK Menhut No. 245/Kpts-II/1999
Mengantisipasi kompleksitas permasalahan pembangunan rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial
STRUKTUR ORGANISASI DITJEN BPDASPS (Per Menhut No. P.13/Menhut-II/2005) DIRJEN Sekretasis DITJEN
KABAG Program.&Evaluasi
DIR Perenc.& Eval PDAS
SUBDIT
KABAG KO
DIR Bina RHL
DIR Bina Perhut Sos
SUBDIT
SUBDIT
UPT - 36 Balai Pengelolaan DAS - 6 Balai Perbenihan Tan Hutan - 2 Balai Pengelolaan Hutan Mangrove - 1 Balai Persuteraan Alam
KABAG Umum dan Keu
KABAG Hukum dan KT
DIR Bina Perbenih.Tan Htn
SUBDIT
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN (Lampiran PP No. 38/2007) Dari 59 urusan pemerintahan sub bidang kehutanan, ada 9 sub bidang urusan yang menjadi kewenangan Ditjen BPDASPS : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Perencanaan RHL termasuk mangrove Pengelolaan DAS Pelaksanaan RHL termasuk hutan mangrove Reklamasi hutan pd areal yg dibebani ijin penggunaan kawasan Reklamasi hutan areal bencana alam Pemberdayaan masyarakat setempat di dalam & di sekitar hutan Pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan Hutan kota Perbenihan tanaman hutan
KAITAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL DITJEN BPDASPS DENGAN KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENHUT
KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENHUT KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL 2010--2014 2010 PADA DITJEN BPDASPS 20102010-2014 1.
Pemantapan Kawasan Hutan.
2.
Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).
3.
Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan.
4.
Konservasi Keanekaragaman Hayati.
5.
Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan.
6.
Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan.
1.
Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas
2.
Pengembangan Perhutanan Sosial
3.
Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan DAS
Kegiatan Bidang BPDASPS Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan Di DAS Prioritas
Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan
Perencanaan, Penyelenggaraan RHL, Pengembangan Kelembagaan dan Evaluasi DAS
KEGIATAN
Pengembangan Perhutanan Sosial
Kegiatan Pendukung : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Perencanaan, Pengembangan Kelembagaan dan Evaluasi Hutan Mangrove
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RHL)
Juta Ha
LAJU DEFORESTASI
Penyebab : Konversi hutan, penebangan hutan liar, perambahan dan kebakaran hutan, lemahnya penegakan hukum, kemiskinan, ketimpangan supply and demand kayu 9 dll.
PENYEBAB DEGRADASI KONDISI DAS-DAS DI INDONESIA Keadaan alam geomorfologi (geologi, geologi, tanah, tanah, dan topografi) topografi) yang rentan terjadi erosi, erosi, banjir, banjir, tanah longsor dan kekeringan (kemampuan lahan/ lahan/daya dukung wilayah) wilayah)
Iklim/ Iklim/curah hujan tinggi yang potensial menimbulkan daya merusak lahan/ lahan/ tanah (erosivitas tinggi) tinggi)
Aktivitas manusia : -Penebangan hutan ilegal (pencurian kayu hutan) hutan) -Kebakaran hutan -Perambahan hutan, hutan, penggunaan kws hutan tidak sah -Eksploitasi hutan dan lahan berlebihan ( HPH, tambang, tambang, kebun, kebun, industri, industri, permukiman, permukiman, jalan, jalan, pertanian dll.) dll.) -Penggunaan / pemanfaatan lahan tidak menerapkan kaidah konservasi tanah dan air
PENGERTIAN RHL
Upaya untuk memulihkan, memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. terjaga. (PP No.76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan) Hutan)
PP No.76 No.76 Th.2008 Th.2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Kegiatan Rehabilitasi menggunakan DAS sebagai unit pengelolaan
Sasaran Areal : termasuk di dalam sasaran Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTk RHL) DAS, jangka waktu 15 tahun
DAS PRIORITAS (2009) 2009)
Berdasarkan : Kriteria Penetapan DAS Prioritas (SK Menhut No. 346/2005), Peta DAS dalam PDTK 1:250.000 (Permenhut No. P.48/2009)
Urutan Prioritas
Jumlah DAS
DAS PRIORITAS I
342 DAS
DAS PRIORITAS II
1.432 DAS
DAS PRIORITAS III
1.492 DAS
Berdasarkan Kepmenhut No. SK.328/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009, untuk Tahun 2010-2014 yang ditangani sebanyak 108 DAS Prioritas
PENETAPAN DAS PRIORITAS DALAM RANGKA RPJM TAHUN 2010 – 2014 (Keputusan Menhut No. SK. 328/Menhut-II/2009)
108 DAS Prioritas
•
Lahan (lahan kritis, kemampuan/kesesuaian lahan, indeks erosi, morphoerosi dll.)
•
Tata air (koefisien rejim aliran, koefisien aliran tahunan, muatan sedimen, banjir, indeks penggunaan air dll.)
•
Sosial ekonomi dan kelembagaan (tekanan penduduk thd lahan, tingkat kesejahteraan penduduk, tata nilai dll.)
•
Aset/nilai investasi (infrastruktur, perkotaan/ perdesaan, fasum/fasos dll.)
•
Tata ruang wilayah (kwsn lindung, kwsn budidaya, kwsn tertentu dll.)
PERTIMBANGAN DAS SEBAGAI UNIT PERENCANAAN
4 Pertimbangan Pendekatan DAS
DAS merupakan wilayah daratan yang dibatasi kondisi alam ( geomorfologi), geomorfologi), sangat tepat sebagai unit analisis perencanaan wilayah Indonesia beriklim tropis , dengan potensi geomorfologi ( geologi, geologi, topografi, topografi, tanah) tanah ) yang rentan terhadap kerusakan / degradasi hutan dan lahan
Seluruh wilayah daratan terbagi habis dalam DASDAS-DAS
Pendekatan pengelolaan DAS dapat digunakan untuk mengendalikan hubungan faktor2 biofisik dan aktivitas sosial, sosial, ekonomi dan budaya dalam pengelolaan hutan dan lahan .
DAS ADALAH : SUATU BENTANG LAHAN YANG DIBATASI OLEH PEMISAH TOPOGRAFI (TOPOGRAPHIC ( TOPOGRAPHIC DIVIDE), DIVIDE ), BERUPA PUNGGUNG GUNUNG/BUKIT YANG MENERIMA, MENYIMPAN, DAN MENGALIRKAN AIR HUJAN MELALUI JARINGAN SUNGAI DAN BERMUARA PADA SATU PATUSAN (SINGLE (SINGLE OUTLET) OUTLET) DI SUNGAI UTAMA MENUJU KE DANAU ATAU LAUT. SELURUH WILAYAH DARATAN TERBAGI HABIS KEDALAM DASDAS - DAS. SETIAP DAS TERBAGI HABIS KE DALAM SUB DASDAS - SUB DAS.
Sketsa DAS
KONSEP PERENCANAAN WILAYAH BEBERAPA PENDEKATAN
WILAYAH ADMINISTRATIF
WILAYAH EKONOMI
WILAYAH HOMOGEN
DAS
Untuk pengelolaan sumber daya alam hutan, tanah dan air serta aktivitas manusia, pendekatan perencanaan berbasis DAS paling layak dan manageable.
MULTI SISTEM DAS Lintas Sektor/K/L LintasWil. Adm. (antar Neg, Prov, Kab/Kota)
Lintas Disiplin Ilmu Multi Pendekatan : Sistem, Proses dan Keterkaitan Para Pihak
• Sehingga muncul konsep Pengelolaan DAS Terpadu (integrated watershed managemet) • Makna TERPADU bukan dipadukan tetapi TERPADU dalam pendekatan perencanaan yang holistik, memperhatikan kondisi biofisik lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya.
TUJUAN
PENGELOLAAN TERPADU DAS
Tata
air
DAS
optimal
(jumlah, kualitas dan distribusi ruang dan waktu).
Hutan dan lahan produktif, produktif, daya dukung dan daya tampung lingkungan meningkat
Masyarakat lebih sejahtera
Instrumen yg Mendorong Terwujudnya Tujuan bersama yang sama
KETERPADUAN TUJUAN PENGELOLAAN DAS
Kab Kab/Kota Pemegang Pemegang Hak Kelola Hak Kelola
Nasional Nasional
Sektor Sektor
“Hak” atas manfaat “Hak” atas manfaat
Prop Prop
Industry Rumah tangga Industri
Stakeholders
R. tangga
RENCANA PENGELOLAAN DAS TERPADU SEBAGAI PENGIKAT PROGRAM/KEBIJAKAN SEKTORAL DAS : • • • •
Lintas Negara Lintas Provinsi Lintas Kabupaten Dalam Kabupaten/Kota
• LEMBAGA KOORDINASI
Karakteristik Biofisik DAS
•
Permasalahan
PENGELOLAAN DAS
•
Kelembagaan
RENCANA PENGELOLAAN DAS TERPADU (JK ( JK PANJANG/ 20 TAHUN) • Rumusan masalah, tujuan, kebijakan, program, kegiatan, kelembagaan, monev, sistem insentif dan disinsentif, pendanaan dan tata waktu • Ditetapkan oleh Komisi antar negara, Per Pres, Perda Prov, Perda Kab/kota.
Sebagai landasan
KAJIAN
Penyusunan Partisipatif
PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN SEKTORAL
Data luas lahan kritis seluas 29.916.611,01 Ha Data Lahan Kritis Nasional (Th. 2010)
Kritis
Sangat Kritis 5.449.299,211 Ha
24.467.311,8 Ha
2
Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500.000 Ha/Tahun Penghentian kerusakan lingkungan di 14 DAS yang rawan bencana mulai 2010 dan seterusnya
TARGET RHL (RENSTRA 20102010-2014) No
SASARAN
1.
Tanaman Rehabilitasi Hutan (RH) pada DAS Prioritas (pada Hutan Konservasi)
2.
Tanaman Rehabilitasi Lahan (RL) pada DAS Prioritas
3.
Tanaman Hutan Kota
4.
Tanaman Rehabilitasi Hutan, Mangrove,Pantai, Gambut, dan Rawa JUMLAH
2012 (Ha)
2013 (Ha)
2014 (Ha)
Total
2010 (Ha)
2011 (Ha)
100.000
100.000
100.000 100.000 100.000
-
389.000
488.000 537.000 540.000 1.954.000
2.000
1.000
2.000
1.000
-
6.000
-
10.000
10.000
10.000
10.000
40.000
500.000
102.000 500.000 600.000 648.000 650.000 2.500.000
KEGIATAN Ditjen BPDASPS Renstra 20102010-2014 Kawasan Hutan • Rehabilitasi hutan dan lahan seluas 2,5 jt ha • Fasilitasi penyediaan areal kerja Hutan Kemasyarakatan seluas 2 jt ha • Fasilitasi penyediaan areal kerja Hutan Desa seluas 500.000 ha
Luar Kawasan Hutan
Pendukung
• Fasilitasi • Penyusunan Rencana pembangunan Hutan Pengelolaan DAS Rakyat Kemitraan Terpadu pada 108 DAS untuk bahan baku kayu Prioritas industri pertukangan seluas 250.000 ha • Areal Sumber Benih - Pengelolaan 4.500 Ha • Kebun Bibit Rakyat - Pembangunan 6.000 8.000-15.000 unit/th Ha (400-750 jt bibit)/th) • Persemaian permanen 23-100 unit/th 23 unit di 22 provinsi (2010), 100 unit (2011)
Menyusun RP RHL
Tugas Kabupaten/Kota dan Pemangku Kawasan
Menyusun RTn RHL
Menyusun Rancangan Kegiatan RHL
•Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Luar Kawasan hutan yg tdk dibebani hak •Mengacu pada RTk RHL DAS; •Batas akhir Desember 2011
•RTn RHL dari berbagai sumber anggaran (DAK, APBN Kemhut, APBD dll mengacu RP RHL atau RTk RHL DAS •Mulai Tahun 2011 dan setiap tahun (T-1)
•Kegiatan RHL yang telah definitif akan dilaksanakan •Mengacu pada RTn RHL
CAKUPAN KEGIATAN RHL Rehabilitasi Lahan
Rehabilitasi Mangrove/Pantai/ Rawa/Gambut
1. Hutan Konservasi
1. Hutan Rakyat
1. Hutan Mangrove
2. Hutan Lindung
2 .Penghijauan Lingkungan
2. Hutan Pantai
3. Hutan Kota
3. Hutan Rawa/Gambut
Rehabilitasi Hutan
TUJUAN memulihkan fungsi pengatur tata air dan penyangga ekosistem DAS serta untuk mempertahankan dan meningkatkan keanekaragaman dan kelestarian flora dan fauna serta pembinaan habitat. KRITERIA lahan kritis/ Land Mapping Unit (LMU) Terpilih pada hutan lindung pada RTk RHL DAS namun diutamakan pada lahan kategori RHL Prioritas I, serta pada morfologi DAS bagian hulu dan tengah.
JENIS TANAMAN minimum 60 % kayukayuan, maksimum 40 % tanaman serbaguna/ MPTS (penghasil getah / buah / kulit). Jenis tanaman kayu-kayuan untuk reboisasi hutan lindung adalah jenis kayu yang berdaur panjang.
TUJUAN Memulihkan fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. KRITERIA lahan kritis/ Land Mapping Unit (LMU) Terpilih pada hutan lindung pada RTk RHL DAS namun diutamakan pada lahan kategori RHL Prioritas I, serta pada morfologi DAS bagian hulu dan tengah.
Lokasi RHL Pengkayaan apabila tegakan berupa anakan, pancang, tiang, dan pohon sejumlah 200 – 400 batang per Ha. Untuk lokasi yang populasi tegakan / anakan kurang dari 200 batang / ha, menjadi sasaran kegiatan penanaman.
3. HUTAN RAKYAT TUJUAN memulihkan fungsi dan meningkatkan produktifitas lahan dengan berbagai hasil tanaman berupa kayu dan non kayu, memberikan peluang kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, kemandirian kelompok.
KRITERIA LOKASI lahan kritis/ LMU Terpilih pada kawasan lindung dan budidaya , diutamakan pada kawasan lindung dan RHL Prioritas I serta morfologi DAS hulu dan tengah
Lahan terbuka kerapatan minimal 400 pohon/Ha; Pengkayaan antara 200 s/d 400 pohon/Ha
TUJUAN untuk perbaikan lingkungan perkotaan dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan hidup wilayah perkotaan yang sehat, rapi dan indah dalam suatu hamparan tertentu sehingga mampu memperbaiki dan menjaga iklim mikro, estetika, resapan air serta keseimbangan lingkungan perkotaan KRITERIA LOKASI hamparan lahan kosong di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
5. REHABILITASI HUTAN MANGROVE TUJUAN mengembalikan keberadaan vegetasi daerah pesisir/pantai sehingga mampu berfungsi sebagai wilayah perlindungan pantai dari aberasi dan intrusi air laut serta bencana alam tsunami SASARAN LOKASI adalah hutan dan lahan yang termasuk dalam ekosistem mangrove berdasarkan hasil penyusunan RTk RHL DAS pada Ekosistem Mangrove dan Sempadan Pantai yang diidentifikasi mempunyai vegetasi mangrove dengan kerapatan kurang (NDVI 1,00 s/d 1,42) dan wilayah yang berdasarkan peta land system termasuk KJP, KHY, PGO, LWW, TWH, dan PTG yang kondisi vegetasinya telah terbuka dan atau terdeforestasi.
SUMBER BIAYA RHL DANA PEMERINTAH
APBN, APBD, DAK Kehut, DBH DR -Pencemar lingkungan
DANA DUNIA USAHA
SUMBER BIAYA
-Penerima manfaat hutan, tanah dan air -Dana tanggung jawab sosial perusahaan/CSR -Dana investasi usaha.
DANA MASYARAKAT
DANA LAINNYA
Perorangan, kelompok masyarakat Negara/lembaga donor
