KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 20/KPTS-II/2001 TENTANG POLA UMUM DAN STANDAR SERTA KRITERIA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN MENTERI KEHUTANAN, Menimbang : a. bahwa proses degradasi sumber daya alam hutan tidak terlepas dari persoalan yang menyangkut sistem pengelolaan hutan yang ditandai dengan pengelolaan yangtidak transparan, tidak mengikuti prinsip pengelolaan hutan yang lestari, tidak mengindahkan prinsip-prinsip keadilan serta tidak mampu menumbuhkembangkan ekonomi arakyat; b. bahwa rusaknya sumber daya hutan telah menimbulkan dampak negatif yang cukup luas yang meliputi aspek lingkungan, ekonomi, kelembagaan dan sosial politik sehingga diperlukan upaya rehabilitasi sumberdaya hutan dan lahan; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dipandang perlu menetapkan Pola Umum dan Standar serta Kriteria Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan Keputusan Menteri Kehutanan. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; 1 ©
http://www.huma.or.id
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999; 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; 7. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 jo Keputusan Presiden Nomor 289/M Tahun 2000. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG POLA UMUM DAN STANDAR SERTA KRITERIA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN Pasal 1 Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan mengacu pada Pola Umum dan Standar serta Kriteria Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Pasal 2 Pola Umum dan Standar serta Kriteria Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan pedoman dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Pasal 3 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Januari 2001 MENTERI KEHUTANAN
Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMAIL, MSc. 2 ©
http://www.huma.or.id
Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth. : a. Sdr. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian; b. Sdr. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah; c. Sdr, Menteri Negara Lingkungan Hidup; d. Sdr. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan; e. Sdr. Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia; f. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan di seluruh Indonesia; g. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi di seluruh Indonesia; h. Sdr. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; i. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia; j. Sdr. Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah di seluruh Indonesia.
3 ©
http://www.huma.or.id
STANDAR DAN KRITERIA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN I.
BATASAN SISTEM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan, yang ditempatkan pada kerangka daerah aliran sungai. Rehabilitasi mengambil posisi untuk mengisi kesenjangan ketika sistem perlindungan tidak dapat mengimbangi hasil sistem budidaya hutan dan lahan, sehingga terjadi deforestasi dan degradasi fungsi hutan dan lahan. Rehabilitasi hutan dan lahan dapat diimplementasikan pada semua kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional. Sistem RHL dicirikan oleh komponen sebagai berikut : 1. komponen obyek rehabilitasi hutan dan lahan; 2. komponen teknologi; 3. komponen institusi. Sistem RHL merupakan sistem yang terbuka, yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan penggunaan hutan dan lahan. Dengan demikian pada prinsipnya RHL, diselenggarakan atas inisiatif bersama para pihak. Ini berbeda dengan penyelenggaraan RHL, selalu melalui inisiatif pemerintah dan menjadi beban tanggungan pemerintah. Dengan kata lain, ke depannya RHL dilaksanakan oleh masyarakat dengan kekuatan utama dari masyarakat sendiri. Prinsip-prinsip penyelenggaraan RHL sevara lebih deskriptif disajikan pada Pola Umum RHL. Naskah ini disiapkan sebagai landasan penyusunan kriteria dan standar penyelenggaraan dan pengawasan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana diamanatkan oleh PP 5/2000, dan disesuaikan dengan isi substansi dari PP 84/2000.
II.
PENGGUNAAN Sistem, kriteria dan indikator rehabilitasi hutan adalah rambu-rambu 4 ©
http://www.huma.or.id
yang harus diperhatikan dalam penyelengaraan RHL. Rambu-rambu tersebut digunakan oleh pemerintah, propinsi, kabupaten/kota, dan pelaksanaan rehabilitasi secara proporsional. Di samping untuk menjelaskan pemilahan kewenangan, rambu-rambu ini berguna sebagai pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan
RHL,
serta
sekaligus
memberikan
ukuran-ukuran
bagi
pengendalian pelaksanaannya. Rambu-rambu yang disusun merupakan standar ideal. Ini berarti bahwa penyimpangan terhadap yang ideal oleh sebab keterbatasan penyelenggaraan harus
dijelaskan
dan
dipergunakan
untuk
memperkirakan
proporsi
keberhasilannya. III. KERANGKA LOGIKA Kerangka logika sistem, kriteria dan indikator RHL dirumuskan di dalam rangkaian keterpautan pernyataan sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan RHL disebut berhasil jika sudah konsisten mengarah pada tujuannya; 2. Tujuan penyelenggaraan RHL adalah terpulihnya sumber daya hutan dan lahan yang rusak sehingga berfungsi optimal yang dapat memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder, menjamin keseimbangan lingkungan dan tata air DAS, dan mendukung kelangsungan industri kehutanan; 3. Tujuan tersebut dapat didekati jika ada ketetapan penanganan kawasan, kelembagaan yang kuat, teknologi RHL yang tepat berorientasi pemanfaatan yang jelas. Pernyataan ini mendasari kriteria : kawasan, kelembagaan, serta teknologi dan partisipasi masyarakat/ insentif; 4. Ketetapan penanganan kawasan ditentukan oleh unit perencanaan yang tepat, terkendalinya konflik lahan, dan fungsi kawasan yang spesifik. Pernyataan ini menegaskan adanya tiga determinan atau sub-kriteria, yakni : unit perencanaan, tenure lahan dan fungsi kawasan; 5. Kelembagaan yang mantap ditentukan oleh sumberdaya manusia yang 5 ©
http://www.huma.or.id
kompeten, organisasi yang efektif menurut kerangka kewenangan masingmasing, dan tata hubungan kerja yang fungsional. Pernyataan ini menegaskan adanya empat determinan atau sub-kriteria, yakni : sumberdaya manusia, organisasi, kewenangan dan tata hubungan kerja; 6. Ketepatan teknologi dan pemanfaatan ditentukan oleh kesuaiannya terhadap sistem lahan atau tapak setempat, oleh tingkat partisipasi masyarakat, dan oleh penyediaan input (utamanya pendanaan) yang cukup. Pernyataan ini menegaskan adanya tiga determinan atau sub-kriteria, yakni : teknologi, peran masyarakat dan disinsentif; 7. Kriteria dan sub-kriteria tersebut dapat dipenuhi jika ada usaha yang sungguh-sungguh pada proses penyelenggaraan dan pelaksanaan RHL. Dimensi penyelenggaraan RHL tidak berbeda dengan proses dasar pengelolaan,
yakni
:
perencanaan,
organisasi,
pelaksanaan
dan
pengendalian; 8. Dengan demikian, indikator-indikator dipenuhinya tujuan RHL ditentukan oleh kinerja penyelenggaraan dan pelaksanaan jika dihadapkan pada masing-masing sub-kriteria. IV.
MATRIKS KRITERIA DAN INDIKATOR Gambaran diagramatikal mengenai kriteria dan indikator disajikan sebagai berikut :
6 ©
http://www.huma.or.id
Kawasan
Dimensi Hasil (Kolom) dan Dimensi Penyelenggaraan (Baris)
Unit Perencanaan Tenure
Teknologi, Partisipasi Masyarakat dan
Kelembagaan Fungsi
SDM
Organisasi Kewenangan
Insentif Tata Hub. Kerja
Teknologi
Peran Masyarakat
Dis-Insentif
Perencanaan
B1K11
B1K12 B1K13
B1K21 B1K22
B1K23
B1K24
B1K31
B1K32
B1K33
Organisasi
B2K11
B2K12 B2K13
B2K21 B2K22
B2K23
B2K24
B2K31
B2K32
B2K33
Pelaksanaan
B3K11
B3K12 B3K13
B3K21 B3K22
B3K23
B3K24
B3K31
B3K32
B3K33
Pengendalian
B4K11
B4K12 B4K13
B4K21 B4K22
B4K23
B4K24
B4K31
B4K32
B4K33
Keterangan : BiKjm menunjukkan indikator yang berkaitan dengan kinerja proses penyelenggaraan pada baris Bi sebagai usaha memenuhi sub-kriteria kolom Kjm pada kriteria Kj. V.
DESKRIPSI INDIKATOR Rumusan indikator verifier BiKjm yang merupakan rambu-rambu penyelenggaraan dan pelaksanaan RHL, disajikan dengan pernyataan-pernyataan pendek sebagai berikut:
7 ©
http://www.huma.or.id
No 1
2
BiKjm B1K11
B2K11
Dimensi Perencanaan
Kriteria/ Sub Kriteria
B3K11
Perencanaan penyelenggaraan rehabilitasi hutan a.
Karakteristik sistem lahan DAS telah diketahui dan
Perencanaan
dan lahan di suatu lokasi telah didasarkan pada
dimanfaatkan untuk dasar perencanaan RHL.
karakteristik atau rencana pengelolaan Daerah b.
Rencana Pengelolaan DAS (Terpadu) telah disusun
Aliran Sungai sebagai kesatuan ekosistem
dan menjadi pedoman perencanaan RHL.
Masyarakat dan pemerintah kabupaten/ kota a.
Kabupaten
mengambil inisiatif perencanaan RHL. Pada
kelompok kerja rehabilitasi, Perda) untuk melayani
areal lintas kabupaten, dikoordinasikan oleh
inisiatif masyarakat dalam RHL
Propinsi,
Sistem Perencanaan RHL yang mengakomodasikan
Pengorganisasian Kawasan/ Unit
Pelaksanaan
Verifier
Kawasan/ Unit
Perencanaan
3
Deskripsi Indikator
dan
pada
areal
lintas
propinsi b.
mempunyai
mekanisme
(misalnya
:
dikoordinasikan oleh Pemerintah.
inisiatif masyarakat telah dibangun
Kawasan/ Unit
Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan telah a.
Adanya kesepakatan/ komitmen para pihak yang
Perencanaan
dikoordinasikan antar stakeholders pada tingkat
terkait dengan rencana areal rehabilitasi hutan dan
DAS yang bersangkutan
lahan b.
Adanya lembaga koordinasi yang diketahui oleh para pihak
4
B4K11
Pengendalian
Kawasan/ Perencanaan
5
B1K12
Perencanaan
Kawasan/ Tenure
Unit Pelaksanaan dan hasil pelaksanaan rehabilitasi a.
Ada sistem informasi DAS yang memuat pelaksanaan
hutan dan lahan telah dilakukan sesuai dengan
dan hasil pelaksanaan RHL
rencana serta dicatat dan dilaporkan mengikuti b.
Sistem informasi DAS telah dibangun dan dikelola
sistem informasi DAS
oleh institusi yang jelas
Perencanaan lokasi rehabilitasi hutan dan lahan a.
Penguasaan lahan pada areal RHL telah teridentifikasi
telah teridentifikasi menurut pola penguasaan
dengan jelas dan dipetakan
hutan dan lahan
b.
Jika terjadi konflik, ada forum yangdisepakati untuk
8 ©
http://www.huma.or.id
merumuskan resolusinya 6
B2K12
Pengorganisasian Kawasan/ Tenure
Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan telah a.
Pelaksana RHL telah disepakati oleh para pihak
memanfaatkan kelembagaan penguasaan hutan
penguasa areal RHL
dan lahan setempat
b.
Masing-masing
penguasa
lahan
hutan
telah
menunjukkan perhatian (concern) pada prinsip-prinsip kelestarian 7
B3K12
Pelaksanaan
Kawasan/ Tenure
Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan telah a.
Aspirasi stakeholder telah teridentifikasi dengan jelas
sesuai dengan aspirasi stakeholder
adanya partisipasi para pihak dalam pelaksanaan
b.
kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan 8
B4K12
Pengendalian
Kawasan/ Tenure
Segala konflik tenurial yang masih terjadi a.
Jenis konflik yang ada teridentifikasi dengan jelas
diidentifikasi
Masing-masing pihak menerima keputusan resoluasi
melalui
dan
diselesaikan
mekanisme
secara
kelembagaan
adil b. yang
disepakati stakeholder 9
B1K13
Perencanaan
Kawasan/ Fungsi
Perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan teleh Rencana socio-techno- engineering-vegetation telah sesuai mempertimbangkan fungsi lindung, produksi, dengan tujuan pemulihan fungsi lokasi RHL yang konservasi
10
B2K13
Pengorganisasian Kawasan/ Fungsi
bersangkutan
Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan telah Rencana RHL sesuai tujuan pemulihan fungsi lokasi berbasiskan
kepentingan
masyarakat
sesuai bersangkutan diterima oleh masyarakat
dengan fungsi hutan dan lahan 11
B3K13
Pelaksanaan
Kawasan/ Fungsi
Teknis pelaksanaan RHL telah sesuai dengan a.
Pada fungsi produksi, teknik RHL memaksimumkan
kaidah yang melekat pada fungsi kawasan yang
efisiensi dan produktivitas
bersangkutan
b.
Pada fungsi linudng dan konservasi, teknik RHL memacu fungsi hidro-orologis dan pulihnya stabilitas
9 ©
http://www.huma.or.id
habitat/ biodiversitas 12
B4K13
Pengendalian
Kawasan/ Fungsi
Monitoring rehabilitasi hutan dan lahan, telah a.
Adanya informasi kinerja rehabilitasi hutan menurut
dikelola menurut fungsi hutan dan lahan
tujuan pulihnya fungsi masing-masing b.
13
B1K21
Perencanaan
Informasi kinerja RHL transparan bagi stakeholder
Kelembagaan/
Perencanaan dilakukan oleh tenaga/ SDM yang a.
Adanya daftar kompetensi tenaga
Sumberdaya Manusia
kompeten dalam bidang kehutanan, hidrologi/ b.
Perencanaan/ kesesuaian latar belakang pendidikan dan
DAS, ekonomi, sumberdaya, sosial dan ekologi
pengalaman kerja di bidangnya
serta sistem informasi Managemen/ Geografis 14 15
B2K21 B3K21
Pengorganisasian Kelembagaan/ Pelaksanaan
Organisasi rehabilitasi hutan dan lahan didukung a.
Kejelasan sistem insentif
Sumberdaya Manusia
oleh tenaga-tenaga teknis fungsional
Adanya sistem rekruitmen yang transparan
Kelembagaan/
Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di a.
Terwujudnya budaya organisasi yang demokratis
Sumberdaya Manusia
lapangan telah ditangani oleh tenaga teknis- b.
Ketepatan placement SDM
b.
fungsional 16
B4K21
Pengendalian
Kelembagaan/
Penyelenggaraan
pengendalian
rehabilitasi a.
Sumberdaya Manusia
ditangani oleh tenaga/ SDM yang berkompeten b.
Konsistensi pelaksanaan insentif dan disinsentif Kejelasan sistem pengendalian
dalam bidang monitoring dan evaluasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik (public accuntability) 17
B1K22
Perencanaan
Kelembagaan/
Organisasi rehabilitasi telah dirancang dengan a.
Tidak ada bukti adanya konflik dengan nilai-nilai adat
Organisasi
mengakomodasikan fungsi dan kewenangan b.
Strukturnya merefleksikan nilai masyarakat
pemerintah, pranata sosial dan kelembagaan masyarakat setempat
10 ©
http://www.huma.or.id
18 19
B2K22 B3K22
Pengorganisasian Kelembagaan/ Pelaksanaan
Adanya
rajutan
kelembagaan
(institutional a.
Organisasi
crafting) antar stakeholders yang representatif
Kelembagaan/
Pelaksanaan
Organisasi
dilaksanakan
rehabilitasi sesuai
hutan
dan
kerangka
b.
lahan a.
organisasi
rehabilitasi hutan dan lahan secara konsisten
Kejelasan peran tiap unit organisasi Kejelasan aturan main dan batas-batas kewenangan Tercipta komunikasi dua arah (dialogis), dalam bentuk notulen pertemuan atau dokumen tertulis lainnya
b.
Penerapan
kepemimpinan
yang
demokratis
dan
partisipatif 20 21
B4K22 B1K23
Pengendalian Perencanaan
Kelembagaan/
Terciptanya sistem pengendalian organisasi pada Terciptanya institusi perwakilan dan institusi perwalian
Organisasi
penyelenggaraan rehabilitasi
Kelembagaan/
Penyelenggaraan perencanaan rehabilitasi hutan Telah tersedianya rencana makro dan operasional yang
Kewenangan
dan lahan secara nasional dilakukan oleh disusun secara partisipatif Pemerintah, lintas kabupaten oleh propinsi dan pada tingkat operasional/ site dan kabupaten/ kota secara partisipatif
22
B2K23
Pengorganisasian Kelembagaan/ Kewenangan
Organisasi pelaksanaan rehabilitasi hutan dan a.
Keterpaduan program (vertikal dan horisontal)
lahan di tingkat Pusat, Propinsi dan kabupaten/ b.
Networking Pemda kabupaten untuk kasus peripheral
kota dibentuk dengan pertimbangan kewenangan pemerintahan
yang
dimiliki
oleh
daerah,
karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta ketersediaan sumber daya aparatur dan masyarakat 23
B3K23
Pelaksanaan
Kelembagaan/
Pelaksanaan
rehabilitasi
Kewenangan
merupakan
tanggung
hutan jawab
dan
lahan a.
pemerintah b.
Adanya alokasi dana RHL dalam APBD Efektifnya fungsi kelembagaan RHL
11 ©
http://www.huma.or.id
kabupaten/ kota dan stakeholders lainnya 24
25
B4K23
B1K24
Pengendalian
Perencanaan
Kelembagaan/
Stakeholders telah diberikan kesempatan untuk a.
Adanya sistem penilaian kinerja RHL
Kewenangan
berperan di dalam pengendalian rehabilitasi b.
Kesepakatan pengusahaan yang mengakomodasi RHL
hutan dan lahan
(kontraktual)
Kelembagaan/ Hubungan Kerja
Tata Tata hubungan antar unit kerja penyelenggaraan a.
Terselenggaranya komunikasi dan koordinasi yang
rehabilitasi baik vertikal maupun horisontal
lancar
dirancang pada setiap tingkatan perencanaan b.
Terciptanya jaringan (networking) antar unit kerja
dengan mempertimbangkan prinsip fungsional (meminimumkan
rentang
birokrasi),
desentralisasi dan pelayanan publik 26
B2K24
Pengorganisasian Kelembagaan/ Hubungan Kerja
Tata Organisasi rehabilitasi hutan dan lahan memiliki Kejelasan sistem insentif dan mekanisme kerja/ sistem mekanisme kerja yang mampu memberikan motivasi dan insentif pada para pihak
27
B3K24
Pelaksanaan
Kelembagaan/ Hubungan Kerja
Tata Pelaksanaan hubungan kerja telah dilakukan Tidak terjadi overlapping maupun konflik pekerjaan di sesuai dengan pranata yang berlaku
lapangan (contoh : HPH mengamankan hutan, taman wisata self financing)
28
B4K24
Pengendalian
Kelembagaan/ Hubungan Kerja
Tata Pengendalian tata hubungan kerja dilakukan a. melalui forum komunikasi para pihak
hubungan kerja b.
29
B1K31
Perencanaan
Teknologi,
Keberadaan forum para pihak yang mengendalikan tata
Partisipasi Rencana rehabilitasi hutan dan lahan disusun a.
Terselenggaranya proses refleksi (dialog, etc) Peta kinerja telah disusun berdasarkan zonasi-zonasi
12 ©
http://www.huma.or.id
dan Insentif/ Teknologi berdasar karakteristik fisik dan biologis yang
kawasan rehabilitasi yangmencerminkan kondisi fisik,
terdapat pada DAS
biologis, status, dan fungsi kawasan DAS b.
Adanya rencana penerapan teknologi yang sesuai dengan karaktersitik DAS yang bersangkutan
30
B2K31
Pengorganisasian Teknologi,
Partisipasi Teknologi RHL telah mempertimbangkan ciri a.
dan Insentif/ Teknologi dan karakter kawasan DAS (fisik, biologis, sosial dan ekonomi)
Penerapan teknologi yang terpilih harus sesuai dengan karakter fisik dan biologis yang ada
b.
Struktur
organisasi
RHL
disusun
dengan
mempertimbangkan kemampuan penerapan teknologi setempat 31
B3K31
Pelaksanaan
Teknologi,
Partisipasi Upaya penerapan teknologi RHL dilaksanakan a.
dan Insentif/ Teknologi untuk meningkatkan fungsi dan peruntukan
Tersedianya paket teknologi yang telah dipilih sesuai dengan karakter, status, fungsi, dan peruntukan
kawasan DAS sesuai dengan karakteristiknya
kawasan DAS b.
Tersedianya mekanisme distribusi kompensasi bagi investasi profit yang memberikan dampak positif tentang kinerja RHL
32
B4K31
Pengendalian
Teknologi,
Partisipasi Pelaporan, monitoring dan pengendalian RHL a.
dan Insentif/ Teknologi dilaksanakan dengan memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak yang tersedia
Pelaporan dan pengawasan dilaksanakan dengan alat, sarana, dan metoda yang telah dikuasai
b.
Adanya perubahan/ modifikasi struktur sosial sesuai dengan teknologi terpilih
33
B1K32
Perencanaan
Teknologi,
Partisipasi Penyusunan
rancangan
rehabilitasi
telah Rencana rehabilitasi hutan dan lahan difahami dan diterima
13 ©
http://www.huma.or.id
dan
Insentif/
Masyarakat 34
B2K32
Pengorganisasian Teknologi, dan
Peran mempertimbangkan karakter sosial dan budaya oleh masyarakat setempat masyarakat yang ada di DAS
Partisipasi Masyarakat telah diajak untuk menetapkan a.
Insentif/
Peran organisasi pelaksanaan RHL
Organisasi pelaksanaan RHL diterima dan dihormati keberadaannya oleh masyarakat
Masyarakat
b.
Terbangunnya
kelembagaan
masyarakat
dalam
pelaksanaan RHL 35
B3K32
Pelaksanaan
Teknologi, dan
Partisipasi Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan Tidak ada bukti bahwa pelaksanaan kegiatan rehabilitasi
Insentif/
Peran lahan diterima oleh para pihak
hutan dan lahan menimbulkan klaim dari dan konflik di
Masyarakat 36
B4K32
Pengendalian
Teknologi, dan
antara para pihak Partisipasi Partisipasi masyarakat telah mengarah pada Masyarakat telah ikut serta memberikan laporan, penilaian
Insentif/
Peran tindakan monitoring dan pengawasan
dan usulan guna penyempurnaan pelaksanaan RHL
Masyarakat 37
B1K33
Perencanaan
Teknologi,
Partisipasi Adanya sistem pendanaan yang terkait dengan a.
dan Insentif/ Disisentif manajemen rehabilitasi hutan dan lahan yang
Adanya ketersediaan dan kesinambungan sumbersumber dan alokasi dana di dalam rencana RHL
berkesinambungan (multiyears) yang didukung b.
Tersedianya paket-paket insentif di dalam mendukung
oleh
interalisasi
pemberlakuan
sistem
insentif
dan
perpajakan lingkungan dengan mekanisme serta
investasi
privat
di
dalam
dokumen
perencanaan
distribusi beban dan manfaat yang adil 38
B2K33
Pengorganisasian Teknologi,
Partisipasi Adanya akuntabilitas (sistem manajemen bisnis a.
dan Insentif/ Disisentif yang mencakup pengaturan distibusi beban dan
paket insentif dalam mendukung interalisasi investasi
manfaat melalui struktur kelembagaan yang jelas)
Tersedianya unit organisasi yang mengurusi paketprivat
b.
Tersedianya unit organisasi yang melayani kompensasi bagi investasi privat yang memberikan dampak positif
14 ©
http://www.huma.or.id
39
B3K33
Pelaksanaan
Teknologi, Partisipasi
Adanya dukungan peraturan perundangan yang a.
dan Insentif/ Disisentif konsisten dan seimbang dalam hal mekanisme insentif- disinsentif
Adanya kejelasan aturan insentif dan disinsentif terutama di tingkat Perda
b.
Terwujudnya penegakan aturan main dan sistem nilai secara konsisten
40
B4K33
Pengendalian
Teknologi, Partisipasi
Adanya
dukungan
dan
penghargaan
bagi a.
dan Insentif/ Disisentif pelaksana pelaporan, monitoring, pengawasan dan evaluasi
Adanya
dukungan
peraturan
perundangan
konsisten mendukung tindakan pengendalian b.
Berkembangnya sosial kontrol dan budaya organisasi yang bertanggung gugat (accountable)
MENTERI KEHUTANAN ttd. Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMAIL, MS
15 ©
http://www.huma.or.id
yang
