DEPARTEMEN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL JAKARTA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL Nomor : P. 04 /V-PTH/2007 TENTANG PEDOMAN SERTIFIKASI MUTU BENIH TANAMAN HUTAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 27 ayat (7) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2007 tentang Perbenihan Tanaman Hutan, maka perlu menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial tentang Pedoman Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Hutan. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
tentang
Konservasi
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; 3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; 4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah;
32
tahun
2004
tentang
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; 12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peratruran Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2006; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2007 tentang Perbenihan Tanaman Hutan MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL TENTANG PEDOMAN SERTIFIKASI MUTU BENIH TANAMAN HUTAN. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Perbenihan Tanaman Hutan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan konservasi sumberdaya genetik, pemuliaan tanaman hutan, pengadaan, peredaran benih dan/atau bibit. 2. Benih tanaman hutan yang selanjutnya di dalam keputusan ini disebut benih adalah bahan tanaman yang berupa bagian generatif (biji) atau bagian vegetatif tanaman yang antara lain berupa mata tunas, akar, daun, jaringan tanaman yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakan tanaman.
3. Bibit tanaman hutan yang selanjutnya di dalam keputusan ini disebut bibit adalah tumbuhan muda hasil perbanyakan dan/atau pengembangbiakan secara generatif (biji) maupun vegetatif. 4. Kriteria mutu benih adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan mutu benih. 5. Standar mutu benih adalah spesifikasi teknis mutu benih yang mencakup fisik, fisiologis, dan genetik benih, berisi kisaran normal mutu benih yang beredar. 6. Contoh Benih adalah sebagian kecil benih dari jumlah lot benih yang dianggap homogen dan mewakili seluruh lot benih. 7. Sertifikasi mutu benih adalah proses pemberian sertifikat kepada suatu lot benih yang menginformasikan kebenaran mutu benih yang dikomersialkan. 8. Sertifikat mutu benih adalah dokumen yang menyatakan kebenaran mutu benih. 9. Label adalah keterangan tertulis yang diberikan pada benih yang sudah dikemas setelah penerbitan sertifikat mutu benih atau keterangan hasil pengujian. 10.Petugas adalah personil Balai atau Lembaga Sertifikasi yang telah mengikuti pelatihan pengambilan contoh benih. 11.Lembaga Sertifikasi adalah badan hukum dan instansi pemerintah yang ditetapkan dan diberi wewenang oleh Direktur Jenderal untuk melaksanakan sertifikasi mutu benih dan/atau mutu bibit tanaman hutan. 12.Keterangan asal usul benih adalah dokumen yang menjelaskan asal sumber benih, dan volume/berat benih. 13.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan. 14.Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal RLPS yang diserahi tugas dan bertanggung jawab menangani perbenihan tanaman hutan. Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2 (1) Pedoman Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Hutan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk kepada pihak terkait, yaitu Balai Perbenihan Tanaman Hutan dan/atau Lembaga Sertifikasi (LS) serta pengada dan/atau pengedar benih tanaman hutan mengenai prosedur dan mekanisme sertifikasi mutu benih tanaman hutan.
(2) Tujuan penerbitan pedoman Sertifikasi Mutu Benih adalah terwujudnya sinergi diantara pihak terkait dalam rangka penyediaan benih bermutu. BAB II SERTIFIKASI MUTU BENIH Bagian Kesatu Standar Mutu Benih Pasal 3 (1) Standar mutu benih terdiri dari : a. Standar mutu fisik-fisiologis benih; b. Standar mutu genetik benih. (2) Standar mutu fisik benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kadar air, berat 1000 butir dan kemurnian, sedangkan standar mutu fisiologis ditentukan berdasarkan daya kecambah benih. (3) Standar mutu genetik benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan klasifikasi sumber benih yang telah disertifikasi. Bagian Kedua Prosedur Pasal 4 (1)
Surat permohonan sertifikasi mutu benih diajukan oleh Perorangan, Koperasi, BUMN, BUMD, BUMS, Dinas/Instansi Pemerintah kepada Balai atau Lembaga Sertifikasi.
(2)
Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dimuat pada Lampiran I.
(3)
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas melaksanakan pengambilan contoh benih dan memeriksa keterangan asal usul benih sebagaimana tercantum pada Lampiran II.
(4)
Pengambilan contoh benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan blanko dan Berita Acara pengambilan contoh benih sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan Lampiran IV.
(5)
Balai atau Lembaga Sertifikasi tidak melaksanakan pengambilan contoh untuk pengujian lebih lanjut jika pemohon yang tidak memiliki keterangan asal usul benih yang sah.
(6)
Balai atau Lembaga Sertifikasi berkewajiban untuk melakukan pengujian mutu fisik-fisiologis benih, yaitu : a. kemurnian; b. berat 1.000 butir; c. kadar air; dan d. daya kecambah.
(7)
Pengujian mutu fisik-fisiologis benih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis Pengujian Fisik-Fisiologis Benih yang diatur tersendiri oleh Direktur Jenderal.
(8)
Berdasarkan hasil pengujian mutu benih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Balai atau LS menerbitkan Sertifikat Mutu Benih dengan format sertifikat seperti tercantum pada Lampiran V.
(9)
Sertifikat mutu benih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberlakukan hanya untuk lot benih yang diujikan.
(10) Dengan terbitnya sertifikat mutu benih sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemohon dapat membuat dan memasang label benih. (11) Label benih sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah seperti tercantum pada Lampiran VI. (12) Balai atau Lembaga Sertifikasi dapat membatalkan sertifikat mutu benih apabila terbukti bahwa label benih yang dipasang tidak sesuai dengan sertifikat mutu benih. BAB III PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Pasal 5 (1) Direktorat Jenderal melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sertifikasi mutu benih terhadap Balai atau Lembaga Sertifikasi. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, arahan, bimbingan, pelatihan dan supervisi. (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan dan evaluasi. (4) Balai atau Lembaga Sertifikasi wajib menyampaikan laporan tiga bulanan dan laporan tahunan kepada Direktur Jenderal.
BAB IV PENUTUP Pasal 6 (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor 079/Kpts/V/2002 tentang Pedoman Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Hutan dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pada tanggal
: Jakarta : 10 Oktober 2007
DIREKTUR JENDERAL, Ir. DARORI, MM NIP. 080049355 Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri Kehutanan di Jakarta; 2. Para Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta; 3. Para Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal RLPS di Jakarta; 4. Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan Seluruh Indonesia; 5. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai seluruh Indonesia; 6. Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan seluruh Indonesia; 7. Ketua Lembaga Sertifikasi Mutu Benih dan Mutu Bibit tanaman Hutan Universitas Andalas.
LAMPIRAN I FORMAT SURAT PERMOHONAN SERTIFIKASI MUTU BENIH Nomor Lampiran Hal
: : : Permohonan Sertifikasi Mutu Benih Kepada Yth Kepala BPTH / Ketua Lembaga Sertifikasi Di –
Dengan hormat, Dengan ini kami Nama
: ……………………………………………………………………………………
Alamat : …………………………………………………………………………………… Provinsi / Kabupaten/ Kecamatan / Desa Nomor Tilpon/Faximile : ………………………………………………………………………… Bermaksud untuk mensertifikatkan mutu Genetik / Fisik Benih Tanaman Hutan Nama Spesies : ………………………………………………………………………………… ( Nama perdagangan / Nama latin ) Jumlah Lot Benih : ……………….. Kg Lokasi : …………………………………………………………………………………… (Provinsi / Kabupaten / Kecamatan / Desa) Bersama ini kami lampirkan surat keterangan asal-usul benih. Demikian permohonan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. …………………………………. ( Ttd ) Pemohon
LAMPIRAN II FORMAT KETERANGAN ASAL USUL BENIH
SURAT KETERANGAN ASAL USUL BENIH
1. Nama Tanaman
:
2. Nama Latin
:
3. Nomor Sumber Benih
:
4. Lokasi Sumber Benih
:
5. Tinggi Tempat Sumber Benih : 6. Posisi Geografi Sumber Benih : 7. Volume/Berat Benih
:
Kg
…………………., ……………………………… Pemilik Sumber Benih,
…………………………….
LAMPIRAN III FORMAT BLANKO PENGAMBILAN CONTOH BENIH
No Uji (dilengkapi oleh lab)
KETERANGAN CONTOH BENIH (Contoh diambil oleh BPTH) A. Keterangan Pemilik Benih 1. Nama 2. Alamat 3. Nomor Telepon/Fax/E-Mail B. Keterangan Lot Benih 1. Jenis Tanaman 2. Nama Sumber Benih 3. Nomor Sumber Benih 4. Kelas Sumber Benih Berat Lot Benih Jumlah Wadah (Kg)
Jenis Wadah
Tanggal Panen
C. Keterangan Contoh Benih 1. Nama pengambil contoh 2. Institusi 3. Tanggal ambil contoh 4. Berat contoh 5. Metode pengambilan contoh D. Pengujian yang diperlukan Kemurnian
Berat 1.000 Butir
Kadar Air
Daya Kecambah
Uji Tetrazolium
Uji Belah
Tanggal penerimaan contoh
Nama dan tanda tangan Yang menyerahkan Yang menerima
LAMPIRAN IV FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH BENIH
BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH BENIH Nomor. : BA .............
Pada hari ini .............................. tanggal.................. bulan ..................... tahun ......... yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama : Jabatan : Alamat : Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. Nama : Jabatan : Alamat : Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA telah melaksanakan kegiatan pengambilan contoh benih : a. Nama Species : .......................................... b. Jumlah Lot Benih : ……………….. Kg c. Jumlah contoh : …………………Kg milik PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menyerahkan sampel benih kepada PIHAK PERTAMA untuk dilakukan pengujian mutu benih. Demikian Berita Acara Pengambilan Contoh Benih ini dibuat sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan pengambilan contoh benih.
PIHAK KEDUA,
..........................
PIHAK PERTAMA,
LAMPIRAN V FORMAT SERTIFIKAT MUTU BENIH BAGIAN DEPAN
DEPARTEMEN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL SERTIFIKAT MUTU BENIH TANAMAN HUTAN Nomor :.............................................. Dengan ini kami menerangkan bahwa : Jenis Tanaman
: ..................................................................
Nama Sumber Benih
: ..................................................................
Nomor Sumber Benih
: ..................................................................
Kelas Sumber Benih
: ..................................................................
Pemilik
: ..................................................................
Alamat
: ..................................................................
Telah memenuhi persyaratan benih bersertifikat Demikian sertifikat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Sertifikat ini berlaku s/d
........................,................................ Kepala Balai /Ketua Lembaga Sertifikasi .........................................,
............................................. NIP
BAGIAN BELAKANG KETERANGAN HASIL PENGUJIAN A. Keterangan Pemilik Benih 1. Nama 2. Alamat 3. Nomor Telp. / Fax B. Keterangan Lot Benih 1. Jenis Tanaman 2. Asal Benih Berat Lot Benih Jumlah Wadah C. Keterangan Contoh Benih 1. Nama pengambil contoh 2. Nomor Berita Acara contoh benih 3. Tanggal ambil contoh 4. Tanggal terima contoh 5. Tanggal selesai pengujian D. Analisa Kemurnian Benih murni (%) Kotoran (%) Benih tanaman lain (%) E. Berat 1.000 butir Berat 1.000 butir (gram) F. Daya Kecambah Lama Pengujian Media (hari) Kecambah Normal (%)
Abnormal (%)
Benih Keras (%)
Jenis Wadah
Tanggal Panen
Uraian tentang jenis lain :
1 Kg = Perlakuan pendahuluan Benih Segar (%)
Benih Mati (%)
butir Metode uji Benih Hampa (%)
Benih Terkena Hama (%)
G. Kadar Air Kadar Air H. Pengujian Lain/Komentar
I. Tanda Tangan Keterangan ini hanya menunjukan hasil fisik dan fisiologis benih Tanggal penerbitan keterangan Tanda tangan Masa berlaku s/d Penguji Benih Kepala Balai /Ketua Lembaga Sertifikasi ................................................
.............................. NIP.
................................ NIP.
LAMPIRAN VI FORMAT LABEL BENIH BERSERTIFIKAT Bagian Depan
BENIH BERSERTIFIKAT Nama Pemilik
:
Alamat
:
Nama Jenis Tanaman : Nomor Sumber Benih : Kelas Sumber Benih : Mutu Benih
: A, B, C, D
Bagian Belakang
Berat Benih
:
Kg
Kadar Air
:
%
Kemurnian
:
%
Daya Kecambah
:
%
Berat 1.000 butir
:
Gram
Masa berlaku Pengujian
:
Lembaga Penerbit Sertifikat: Nomor Sertifikat Mutu Benih :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TENTANG SERTIFIKASI MUTU BENIH I.
Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2007 tentang Perbenihan Tanaman Hutan d. Peraturan Direktur Jenderal Rehabiliasi Lahan dan perhutanan Sosial Nomor P. 04/V-PTH/2007 tentang Pedoman Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Hutan e. Peraturan Direktur Jenderal Rehabiliasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor P. 07/V-PTH/2007 tentang Kriteria, Standar dan Prosedur Permohonan izin untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Mutu Benih dan / atau Mutu Bibit Tanaman Hutan
II.
Uraian Kegiatan
A.
Urutan 1. Pemilik benih mengajukan permohonan sertifikasi mutu benih kepada Balai Perbenihan Tanaman Hutan/Lembaga Sertifikasi ….1 hari. 2. Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan/Lembaga Sertifikasi menugaskan kepada petugas pengujian mutu benih untuk mengambil sample benih ke pemohon. ……. 1-3 hari (tergantung jarak lokasi antara tempat BPTH/Lembaga Sertifikasi) 3. Benih di Uji di laboratorium …….. (tergantung jenis tanaman) 4. Petugas penguji benih melaporkan hasil pengujiannya ….. 1 hari. 5. Balai Perbenihan Tanaman Hutan/Lembaga Sertifikasi menyetujui atau menolak mengeluarkan sertifikat mutu benih tanaman hutan sesuai hasil pengujian di laboratorium ……1 hari
B.
Unit Kerja Petugas Terkait 1. Pemilik Benih 2. Balai Perbenihan Tanaman Hutan/Lembaga Sertifikasi
C.
Waktu Penyelesaian tergantung jenis tanaman …….. (tergantung jenis tanaman)
SKEMA PROSEDUR SERTIFIKASI MUTU BENIH TANAMAN HUTAN
Pemohon
6 1 Label BPTH/LS
2
Cek Dokumen Penerbitan Sertifikat
Tidak Lengkap Lengkap
5
3 Pengambilan Contoh
4 Tidak Memenuhi
Memenuhi Pengujian Mutu Benih
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TENTANG SERTIFIKASI MUTU BENIH TANAMAN HUTAN No
Tahapan Kegiatan
Pemilik Benih
Unit Penyelesaian Kepala BPTH/LS Petugas Penguji
Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)
1
Pemilik benih mengajukan permohonan sertifikasi mutu benih ke BPTH/Lembaga Sertifikasi
1 hari
2
BPTH/Lembaga Sertifikasi menunjuk petugas untuk pengambilan sample benih
1 hari
3
Sampel di uji oleh petugas penguji benih di laboratorium
4
Petugas penguji benih melaporkan hasil pengujiannya kepada Kepala Balai/ Lembaga Sertifikasi dan Kepala BPTH/ Lembaga Sertifikasi menelaah, menolak atau menerbitkan sertifikat mutu benih atau menerbitkan keterangan hasil pengujian
5
Tergantung jenis tanaman
BPTH/Lembaga Sertifikasi mendistribusikan/mengarsipkan surat, sertifikat atau keterangan hasil pengujian
1 hari
Jumlah Keterangan :
1 hari
: Operation yaitu proses kegiatan penyusunan konsep surat dinas : Inspektion yaitu konsep surat dinas telah diperiksa baik kualitas
maupun kuantitasnya : Storage yaitu kegiatan penyimpanan / pengarsipan : Transportation yaitu arus surat dinas
Tergantung jenis tanaman
