DEPARTEMEN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL JAKARTA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL NOMOR : P. 12 /V-PTH/2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN CALON LEMBAGA SERTIFIKASI MUTU BENIH DAN/ATAU MUTU BIBIT TANAMAN HUTAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL, Menimbang
: bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor P.07/V-PTH/2007 tentang Kriteria, Standar, dan Prosedur permohonan izin untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Mutu Benih dan/atau Mutu Bibit Tanaman Hutan, maka perlu menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial tentang Petunjuk Teknis Penilaian Calon Lembaga Sertifikasi Mutu Benih dan/atau Mutu Bibit Tanaman Hutan.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah;
32 Tahun
2004
tentang
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik; 9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
2004
tentang
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; 12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2006; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor tentang Perbenihan Tanaman Hutan;
P.10/Menhut-II/2007
15. Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor P. 07/V-PTH/2007 tentang Kriteria, Standar, dan Prosedur permohonan izin untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Mutu Benih dan/atau Mutu BibitTanaman Hutan.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERTAMA
:
Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial tentang Petunjuk Teknis Penilaian Calon Lembaga Sertifikasi Mutu Benih dan/atau Mutu Bibit Tanaman Hutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
KEDUA
:
Peraturan Direktur Jenderal ini menjadi dasar dalam proses penilaian calon Lembaga Sertifikasi Mutu Benih dan/atau Mutu Bibit Tanaman Hutan menjadi Lembaga Sertifikasi.
KETIGA
:
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 27 Nopember 2007 DIREKTUR JENDERAL, Ir. DARORI, MM NIP. 080049355 Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri Kehutanan; 2. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan; 3. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal RLPS; 4. Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan seluruh Indonesia; 5. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai seluruh Indonesia; 6. Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan seluruh Indonesia.
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL NOMOR : P. 12 /V-PTH/2007 TANGGAL : 27 Nopember 2007
REHABILITASI
LAHAN
DAN
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN CALON LEMBAGA SERTIFIKASI MUTU BENIH DAN/ATAU MUTU BIBIT TANAMAN HUTAN I. PENDAHULUAN A. Latar Berlakang Yang melatarbelakangi disusunnya petunjuk teknis penilaian calon lembaga sertifikasi mutu benih dan/atau mutu bibit tanaman hutan sebagai berikut: 1. mutu benih tanaman hutan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan hutan tanaman; 2. untuk menentukan mutu benih dan mutu bibit sebelum beredar diperlukan sertifikasi mutu benih dan/atau mutu bibit tanaman hutan; 3. bahwa dalam pelaksanaan sertifikasi tersebut diperlukan Lembaga Sertifikasi Mutu Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan; 4. sebagai tindak lanjut dari Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor P. 07/V-PTH/2007 tentang Kriteria, Standar, dan Prosedur Permohonan Izin untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Mutu Benih dan/atau Mutu Bibit Tanaman Hutan maka disusunlah Petunjuk Teknis Penilaian Calon Lembaga Sertifikasi Mutu Benih dan/atau Mutu Bibit Tanaman Hutan. B. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Petunjuk Teknis Penilaian Calon Lembaga Sertifikasi Mutu Benih dan/atau Mutu Bibit Tanaman Hutan ini adalah untuk memberikan pedoman dan bimbingan mengenai teknis pelaksanaan penilaian dalam rangka penunjukan Lembaga Sertifikasi Mutu Benih dan/atau Mutu Bibit Tanaman Hutan. Dengan adanya Petunjuk Teknis ini diharapkan pelaksanaan penunjukan Lembaga Sertifikasi Mutu Benih dan/atau Mutu Bibit Tanaman Hutan akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Penilaian Calon Lembaga Sertifikasi Mutu Benih dan/atau Mutu Bibit Tanaman Hutan adalah : 1. Agar dalam penilaian pembentukan Lembaga Sertifikasi Mutu Benih dan/atau Mutu Bibit Tanaman Hutan berjalan lancer; 2. Agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui prosedur penilaian pembentukan Lembaga Sertifikasi Mutu Benih dan/atau Mutu Bibit Tanaman Hutan. C. Ruang Lingkup Petunjuk teknis ini menguraikan prosedur untuk melakukan penilaian calon lembaga sertifikasi mutu benih dan/atau mutu bibit tanaman hutan, baik penilaian administrasi maupun teknis.
II. PELAKSANAAN PENILAIAN A. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan penilaian adalah terpilihnya Lembaga Sertifikasi Mutu Benih dan/atau Mutu Bibit Tanaman Hutan yang memenuhi kriteria dan standar yang telah ditetapkan B. Organisasi Penilai Penilaian dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial. Tim Penilai terdiri dari tenaga yang meliputi unsur Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial termasuk Balai Perbenihan Tanaman Hutan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan yang menangani perbenihan tanaman hutan, dan Skretariat Jenderal Departemen Kehutanan, yaitu Pusat Standarisasi dan Lingkungan Departemen Kehutanan. C. Metodologi Penilaian a. Tahapan Penilaian Penilaian permohonan untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Mutu Benih dan/atau Mutu Bibit Tanaman Hutan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 1. Seleksi persyaratan umum yang bersifat administratif. Tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh persyaratan administratif permohonan dinyatakan ditolak. Pemohon dapat mengajukan kembali setelah melengkapi persyaratan yang ditentukan; 2. Seleksi persyaratan khusus berupa penilaian dan pemeriksaan lapangan yang meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki; 3. Hasil penilaian dan pemeriksaan lapangan disusun dalam bentuk skoring dan dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan laporan kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial. b. Obyek Penilaian Penilaian meliputi administrasi dan bukti minimal kelengkapan calon Lembaga Sertifikasi Mutu Benih dan/atau Mutu Bibit Tanaman Hutan sebagaimana tercantum pada tabel 1 berikut.
Tabel 1. Matrik Kriteria dan Standar Lembaga Sertifikasi Mutu Benih dan Mutu Bibit Tanaman Hutan Kriteria dan Standar
Bukti Minimal
Organisasi • Bentuk organisasi Lembaga Sertifikasi Profil Instansi Pemerintah dan Badan Mutu Benih dan Mutu Bibit Tanaman Hukum yang menerangkan : Hutan dapat berupa Badan Hukum • Struktur Organisasi Instansi dan Instansi Pemerintah Pemerintah dan Badan Hukum beserta uraian tugas dan tanggung • Personil pengambil keputusan berbeda dengan yang melakukan pengujian/ penilaian • Daftar riwayat hidup : pengurus dan atau pemegang saham, staf, dan karyawan yang terlibat •
Dalam pengambilan keputusan harus • transparan dan independen •
•
Ada prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan untuk melakukan sertifikasi Ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan instansi pemerintah/badan hukum yang menyatakan sanggup melaksanakan seluruh tahapan kegiatan sertifikasi sesuai Peraturan Direktur Jenderal RLPS dan bertanggung jawab atas keputusan pengeluaran sertifikasi Pengambil keputusan bebas dari tekanan
•
Mempunyai prosedur untuk Ada prosedur pengelolaan dokumen dan mengelola dokumen dan rekaman rekaman data selama periode tertentu data selama periode tertentu
•
Mempunyai kemampuan atau Ada neraca keuangan dalam 1 tahun kelayakan keuangan dan sumber terakhir daya yang menunjang untuk proses sertifikasi (kecuali Instansi Pemerintah)
Kriteria dan Standar Legalitas • Lembaga Sertifikasi Mutu dan/atau Mutu Bibit Tanaman kecuali instansi pemerintah memiliki Surat Ijin Perdagangan (SIUP)
Bukti Minimal Benih Copy SIUP dan NPWP yang dilegalisir Hutan oleh pejabat yang berwenang harus Usaha
•
SK pembentukan Instansi Memiliki SK pembentukan Instansi Copy atau Copy pendirian Pemerintah atau akte pendirian Pemerintah perusahaan yang dilegalisir oleh pejabat perusahaan yang berwenang
•
Memiliki surat keterangan domisili
•
Untuk Instansi Pemerintah : - Lembaga Penelitian dan Perguruan Harus mempunyai disiplin ilmu di bidang perbenihan tanaman hutan Tinggi -
UPTD
Sumberdaya Manusia Harus memiliki tenaga yang kompeten
Copy surat keterangan domisili dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
Harus mempunyai tugas pokok dan fungsi sertifikasi mutu benih dan bibit tanaman hutan
Daftar tenaga dan pegawai yang dimiliki berkualifikasi dan berkompeten dibidangnya, dibuktikan dengan sertifikat/surat keterangan antara lain ijazah dan sertifikat pelatihan.
Sarana/Prasarana Memiliki sarana prasarana pengujian/ Daftar sarana prasarana yang dimiliki pengukuran di bidang pengujian mutu dan/atau bukti kerjasama menggunakan benih atau pemeriksaan mutu bibit sarana prasana pihak lain tanaman hutan
Tabel 2. Kriteria dan Bobot Penilaian No. Kriteria 1. Lembaga Sertifikasi Mutu Benih a. Memiliki Sumberdaya Manusia (SDM) berkompeten di bidang pengujian mutu benih tanaman hutan b. Memiliki sarana prasarana pengujian mutu benih 2.
Lembaga Sertifikasi Mutu Bibit a. Memiliki Sumberdaya Manusia (SDM)berkompeten di bidang pengujian mutu benih tanaman hutan b. Memiliki sarana prasarana pengujian mutu benih
Bobot Penilaian 50 % 50 % 75 % 25 %
Tabel 3. Uraian Masing-Masing Kriteria dan Skoring No. A
Uraian
Kriteria Lembaga Sertifikasi Mutu Benih 1. Sumberdaya Manusia
a.
Memiliki SDM berkompeten (ahli, terampil, berpengalaman, dan dedikasi tinggi) di bidang pengujian mutu benih tanaman hutan
Jumlah (orang)
Skor
Pendidikan Sarjana Non Sarjana (orang) (orang)
4 4 4 4
4 3 2 1
1 2 3
100 95 90 85
4
-
4
80
b. Memiliki SDM berkompeten (ahli, terampil, berpengalaman, dan dedikasi tinggi) di bidang pengujian mutu benih tanaman hutan
3 3 3 3
3 2 1 -
1 2 3
90 85 80 75
c.
2 2 2
2 1 -
1 2
80 75 60
Memiliki SDM berkompeten (ahli, terampil, berpengalaman, dan dedikasi tinggi) di bidang pengujian mutu benih
No.
Uraian
Kriteria
Skor
tanaman hutan d. Memiliki SDM berkompeten (ahli, terampil, berpengalaman, dan dedikasi tinggi) di bidang pengujian mutu benih tanaman hutan 2. Sarana prasarana a.
Memiliki peralatan pengambilan contoh benih, penguji kemurnian benih*), pengukur kadar moisture air (digital content/oven, uji kecambah**), timbangan Beam/ biasa (Triple digital) dengan kapasitas min. 10 Kg, timbangan analitis (analytic Balance) dengan kapasitas min. 200 gram) sebanyak @ 2 (dua) unit; DCS (Dry Cool Storage), Desikator dan kulkas (refrigerator) sebanyak @ 1 (satu) unit serta Buku Pedoman Pengujian mutu benih tanaman hutan.
b. Memiliki peralatan pengambilan contoh benih, penguji kemurnian benih*), pengukur kadar air (digital moisture content/oven, uji kecambah**), timbangan Beam/ biasa (Triple digital) dengan kapasitas min. 10 Kg, timbangan analitis (analytic Balance) dengan kapasitas min. 200 gram) sebanyak @ 1 (satu) unit; DCS (Dry Cool
1 1
1 -
1
40 25
Kondisi Alat/Laboratorium Baik Cukup Semua -
100
Sebagian
Sebagian
95
-
Semua
90
Semua
-
85
Sebagian
Sebagian
80
-
Semua
75
No.
Uraian
Kriteria
Skor
Storage), Desikator dan kulkas (refrigerator)
sebanyak @ 1 (satu) unit serta Buku Pedoman Pengujian mutu benih tanaman hutan.
c.
Memiliki peralatan pengambilan contoh benih, penguji kemurnian benih*), pengukur kadar air (digital moisture uji content/oven, kecambah**), timbangan Beam/ biasa (Triple digital) dengan kapasitas min. 10 Kg, timbangan analitis (analytic Balance) dengan kapasitas min. 200 gram) sebanyak @ 2 (dua) unit; tempat penyimpan benih lain***), desikator dan kulkas (refrigerator) sebanyak @ 1 (satu) unit serta Buku Pedoman Pengujian mutu benih tanaman hutan.
d. Memiliki peralatan pengambilan contoh benih, penguji kemurnian *) benih , pengukur kadar moisture air (digital content/oven, uji **) kecambah , timbangan biasa (Triple Beam/ digital) dengan kapasitas min. 10 Kg, timbangan analitis (analytic Balance) dengan kapasitas min. 200 gram) sebanyak @ 2 (dua) unit; tempat penyimpan benih lain***), desikator dan kulkas (refrigerator) sebanyak @ 1 (satu) unit serta Buku Pedoman Pengujian mutu
Semua
-
70
Sebagian
Sebagian
65
-
Semua
60
Semua
-
55
Sebagian
Sebagian
50
-
Semua
45
No.
Uraian
Kriteria
Skor
benih tanaman hutan. B.
Lembaga Sertifikasi Mutu Bibit 1. Sumberdaya Manusia
Jumlah (orang)
Pendidikan Sarjana Non Sarjana (orang) (orang) 4 1 3 2 2 3 1 4 -
100 95 90 85 80
Memiliki SDM berkompeten di bidang pengujian mutu bibit tanaman hutan
4 4 4 4 4
b. Memiliki SDM berkompeten di bidang pengujian mutu bibit tanaman hutan
3 3 3 3
3 2 1 -
1 2 3
90 85 80 75
c.
Memiliki SDM berkompeten di bidang pengujian mutu bibit tanaman hutan
2 2 2
2 1 -
1 2
80 75 60
d. Memiliki SDM berkompeten di bidang pengujian mutu bibit tanaman hutan
1 1
1 -
1
40 25
a.
2. Sarana Prasarana a.
Memiliki alat pengukur tinggi (pita meter), diameter (kaliper), dan alat hitung jumlah (hand counters) bibit masingmasing sebanyak 5 (lima) set, serta pedoman pemeriksaan mutu fisik fisiologis dan pedoman sertifikasi mutu bibit tanaman hutan
b. Memiliki alat pengukur tinggi (pita meter), diameter (kaliper), dan alat hitung jumlah (hand counters) bibit masingmasing sebanyak 4 (empat) set, serta
Baik Semua
Kondisi Alat Cukup -
100
Sebagian
Sebagian
95
-
Semua
90
Semua
-
85
Sebagian
Sebagian
80
-
Semua
75
No.
Uraian
Kriteria
Skor
pedoman pemeriksaan mutu fisik fisiologis dan pedoman sertifikasi mutu bibit tanaman hutan c.
Memiliki alat pengukur tinggi (pita meter), diameter (kaliper), dan alat hitung jumlah bibit (hand counters) masingmasing sebanyak 3 (tiga) set, serta pedoman pemeriksaan mutu fisik fisiologis dan pedoman sertifikasi mutu bibit tanaman hutan
d. Memiliki alat pengukur tinggi (pita meter), diameter (kaliper), dan alat hitung jumlah bibit (hand counters) masingmasing sebanyak 2 (dua) set, serta pedoman pemeriksaan mutu fisik fisiologis dan pedoman sertifikasi mutu bibit tanaman hutan e.
Memiliki alat pengukur meter), tinggi (pita diameter (kaliper), dan alat hitung jumlah bibit (hand counters) masingmasing sebanyak 1 (satu) set, serta pedoman pemeriksaan mutu fisik fisiologis dan pedoman sertifikasi mutu bibit tanaman hutan
Semua
-
70
Sebagian
Sebagian
65
-
Semua
60
Semua
-
55
Sebagian
Sebagian
50
-
Semua
45
Semua
-
40
Sebagian
Sebagian
35
-
Semua
30
Keterangan : *). Terdiri antara lain meja kemurnian yang dilengkapi dengan scalper, loops, dll. **). Terdiri antara lain germinator, sprayer, pinset, cawan petri, kertas merang, dll. ***). Terdiri antara lain ruang dengan AC, almari/rak penyimpan benih, dll.
III. PEMBAHASAN HASIL PENILAIAN Penilaian terdiri dari penilaian administrasi dan penilaian lapangan yang selanjutnya dilakukan pembahasan dalam rapat pleno tim untuk menetukan kelayakan calon Lembaga Sertifikasi. A.
Perhitungan Penilaian Perhitungan penilaian terhadap masing-masing calon Lembaga Sertifikasi adalah dengan menjumlahkan nilai standar khsusus pada masing-masing kriteria Lembaga Sertifikasi.
B.
Hasil Penilaian Hasil penilaian merupakan penjumlahan (akumulasi) nilai SDM dengan sarana prasarana yang dimiliki calon LS pengujian mutu atau calon LS pengujian bibit tanaman hutan, menggunakan rumus umum sbb : Y = {So X (Bo/100)} + {Sa X (Ba/100)} Dimana : Y = Total nilai calon LS mutu benih atau bibit tanaman hutan So = nilai skor SDM Bo = bobot penilaian SDM (%) Sa = nilai skor sarana prasarana Ba = bobot penilaian sarana prasarana Pemberian sertifikat sebagai calon LS didasarkan pada besarnya total nilai minimal (passing grade) tertentu dan bidang/spesialisasi yang diajukan, yaitu : a. Penguji mutu benih, apabila calon LS mendapatkan total nilai lebih besar atau sama dengan 75 (≥ 75) b. Penguji mutu bibit, apabila calon LS mendapatkan total nilai lebih besar atau sama dengan 80 (≥ 80) C. Penetapan Hasil Berdasarkan penilaian terhadap calon Lembaga Sertifikasi mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan, Tim Penilai menyampaikan hasil penilaian dilengkapi dengan berita acara hasil penilaian dan usulan penunjukan Calon Lembaga Sertifikasi Mutu Benih dan Mutu Bibit Tanaman Hutan, selanjutnya Direktur Jenderal akan menunjuk dan menetapkan atau menolak Lembaga Sertifikasi Mutu Benih dan Mutu Bibit Tanaman Hutan.
IV. PENUTUP Petunjuk Teknis Penilaian Calon Lembaga Sertifikasi Mutu Benih dan Mutu Bibit Tanaman Hutan ini sebagai pedoman bagi tim penilai dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan penilaian dalam rangka penunjukan Lembaga Sertifikasi Mutu Benih dan Mutu Bibit Tanaman Hutan.
DIREKTUR JENDERAL,
Ir. DARORI, MM NIP. 080049355
