DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

KEMENTERIAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN JAKARTA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN Nomor : P. 15/VII-PKH/2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN, Menimbang

Mengingat

Menetapkan

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2012 perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan; : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779); 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 971); : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan: 1. Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. 2. Persetujuan…

-

2-

2. Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan adalah persetujuan penggunaan sebagian kawasan hutan yang memuat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagai dasar untuk diterbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan. 3. Dispensasi penggunaan kawasan hutan adalah izin untuk melakukan kegiatan penggunaan kawasan hutan bagi pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan sebelum dipenuhinya kewajiban dalam persetujuan prinsip penggunaan kawasan. 4. Perjanjian pinjam pakai kawasan hutan adalah perjanjian antara Pemerintah dengan pihak lain dalam penggunaan kawasan hutan. 5. Izin pinjam pakai kawasan hutan adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. 6. Monitoring penggunaan kawasan hutan adalah pemantauan secara periodik terhadap pelaksanaan dan capaian sasaran-sasaran antara dalam pemenuhan kewajiban persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, dispensasi penggunaan kawasan hutan, perjanjian pinjam pakai kawasan hutan atau izin pinjam pakai kawasan hutan. 7. Evaluasi penggunaan kawasan hutan adalah pemeriksaan dan penilaian terhadap capaian sasaran-sasaran akhir dalam pemenuhan kewajiban persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, dispensasi penggunaan kawasan hutan, perjanjian pinjam pakai kawasan hutan atau izin pinjam pakai kawasan hutan. 8. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan. 9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan. BAB II TUJUAN MONITORING DAN EVALUASI Pasal 2 (1) Monitoring penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengendalikan pemenuhan kewajiban yang tercantum pada persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, dispensasi penggunaan kawasan hutan, perjanjian pinjam pakai kawasan hutan dan izin pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan sehingga penggunaan kawasan hutan dilakukan secara efektif untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dengan dampak negatif sekecil mungkin. (2) Evaluasi penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengetahui besarnya perbedaan antara status pemenuhan kewajiban dan kewajiban yang tercantum pada persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, dispensasi penggunaan kawasan hutan, perjanjian pinjam pakai kawasan hutan dan izin pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan sebagai bahan pengambilan keputusan perpanjangan, pengakhiran, atau tindakan-tindakan koreksi termasuk sanksi. BAB III…

-

3-

BAB III OBYEK MONITORING DAN EVALUASI Pasal 3 Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan dilakukan terhadap: a. pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan; b. penerima dispensasi pinjam pakai kawasan hutan; c. pemegang perjanjian pinjam pakai kawasan hutan; dan d. pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan. BAB IV PELAKSANAAN MONITORING Pasal 4 (1) Monitoring dapat dilaksanakan melalui: a. analisis terhadap laporan penggunaan kawasan hutan dan data pendukung lainnya;atau b. pemeriksaan lapangan. (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tahapan: a. pengumpulan data laporan pendukung lainnya; b. pengolahan dan analisis data; c. pelaporan.

penggunaan

kawasan

hutan

dan

data

(3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tahapan: a. pengumpulan data laporan pendukung lainnya; b. pemeriksaan lapangan; c. pengolahan dan analisis data; d. pelaporan.

penggunaan

kawasan

hutan

dan

data

(4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kehutanan. (5) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kehutanan dengan membentuk tim yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas. (6) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila berdasarkan analisis terhadap laporan penggunaan kawasan hutan yang dibuat oleh pemegang izin diperlukan klarifikasi, verifikasi dan pembinaan di lapangan terhadap pemenuhan kewajiban penggunaan kawasan hutan. (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur: a. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan; b. Dinas ...

-

4-

b. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral untuk penggunaan kawasan hutan bidang energi dan sumber daya mineral; c. Badan/Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup; d. Perum Perhutani dalam hal berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani; dan e. Unsur terkait lainnya yang dianggap perlu. (8) Pelaksanaan monitoring penggunaan kawasan hutan yang arealnya lintas kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan. Pasal 5 Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pasal 6 Biaya pelaksanaan monitoring dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Kehutanan dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Pasal 7 (1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan atas nama Bupati/Walikota menyampaikan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur dan Direktur Jenderal. (2) Laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan isian blangko monitoring. (3) Format laporan dan blangko isian hasil monitoring sebagaimana terlampir. BAB IV PELAKSANAAN EVALUASI Pasal 8 (1) Evaluasi dilaksanakan melalui tahapan: (1) pengumpulan data hasil monitoring dan data pendukung lainnya; (2) pemeriksaan lapangan; (3) pengolahan dan analisis data; dan (4) pelaporan hasil evaluasi. (2) Evaluasi dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan. (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan; b. Balai Pemantapan Kawasan Hutan; c. Badan/Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup; d. Balai ...

-

5-

d. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; e. Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi; f. Perum Perhutani dalam hal berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani; g. Unsur terkait lainnya. Pasal 9 Evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau dalam kondisi tertentu seperti adanya indikasi pelanggaran, perpanjangan persetujuan prinsip dan perpanjangan atau pengakhiran pinjam pakai kawasan hutan. Pasal 10 (1)

Biaya pelaksanaan evaluasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Kehutanan dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.

(2)

Dalam hal evaluasi dilakukan dalam rangka perpanjangan persetujuan prinsip pengunaan kawasan hutan dan perpanjangan atau pengakhiran pinjam pakai kawasan hutan, biaya evaluasi dibebankan kepada pemohon. Pasal 11

(1) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan atas nama gubernur menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. (2) Dalam hal evaluasi dilaksanakan dalam rangka perpanjangan persetujuan prinsip dan perpanjangan atau pengakhiran pinjam pakai kawasan hutan, laporan memuat: a. Informasi pemenuhan kewajiban yang telah dan belum dilaksanakan; b. Rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan perpanjangan persetujuan prinsip atau pinjam pakai kawasan hutan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berita acara hasil evaluasi yang ditandatangani oleh tim evaluasi dan pihak yang dievaluasi. (4) Dalam hal pihak yang dievaluasi tidak bersedia menandatangani berita acara, maka dalam berita acara dimaksud dicantumkan alasan dan keberatan dari pihak yang dievaluasi. (5) Format laporan dan berita acara hasil evaluasi sebagaimana terlampir. Pasal 12 (1) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan supervisi oleh Direktorat Jenderal. (2) Apabila diperlukan, dapat dilakukan pembahasan di tingkat pusat terhadap hasil evaluasi. Pasal 13…

-

6-

Pasal 13 Monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan kawasan hutan untuk fasilitas umum, bersifat non komersiil dan luasnya kurang dari 5 (lima) hektar, dilaksanakan oleh tim yang dikoordinir oleh Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan. Pasal 14 (1) Pemegang izin penggunaan kawasan hutan yang berdasarkan hasil evaluasi penggunaan kawasan hutan tidak memenuhi kewajiban, diberi peringatan oleh Direktur Jenderal berdasarkan laporan evaluasi Kepala Dinas Provinsi yang menangani urusan kehutanan. (2) Apabila setelah diperingatkan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan tersebut belum memenuhi kewajiban, Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB VIII PENUTUP Pasal 15 Dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal ini, Peraturan Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor SK.91/VII-PW/2006 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 16 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lampiran 1 Nomor Tanggal

:

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan : P.15 /VII-PKH/2012 : 7 Desember 2012

FORMAT LAPORAN HASIL MONITORING IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

BAB I

PENDAHULUAN 1. Latar belakang 2. Tujuan

BAB II

PELAKSANAAN MONITORING 1. 2. 3. 4.

BAB III

Dasar Waktu Pelaksanaan Pelaksana Metode

HASIL MONITORING 1. Kewajiban 2. Pemenuhan Kewajiban

BAB IV

PEMBAHAHASAN Analisis terhadap kewajiban

BAB IV

gap

antara

PENUTUP 1. Kesimpulan 2. Saran

Lampiran: 1. 2. 3. 4. 5.

Isian Blangko Monitoring Surat Perintah Tugas Dokumen Bukti Pemenuhan Kewajiban Dokumentasi Dan lain-lain yang diperlukan

kewajiban

dengan

realisasi

pemenuhan

-

2Lampiran 2 Nomor Tanggal

:

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan : P. 15 /VII-PKH/2012 : 7 Desember 2012

FORMAT LAPORAN HASIL EVALUASI IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

BAB I


BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI 5. 6. 7. 8.

BAB III


HASIL EVALUASI 1. Kewajiban 2. Pemenuhan Kewajiban

BAB IV


BAB IV

gap

antara

PENUTUP 3. Kesimpulan 4. Saran dan Rekomendasi

Lampiran: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Berita Acara Evaluasi Isian Blangko Evaluasi Surat Perintah Tugas Dokumen Bukti Pemenuhan Kewajiban Dokumentasi Dan lain-lain yang diperlukan

kewajiban

dengan

realisasi

pemenuhan

-


:


BERITA ACARA EVALUASI IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN Pada hari ini ............. tanggal ............. bulan ...................tahun ........................., yang bertanda tangan dibawah ini:------------------------------------------------------------------------1. Nama/NIP Instansi Jabatan

: .................................................................................................. : .................................................................................................. : ..................................................................................................

2. Nama/NIP Instansi Jabatan

: ................................................................................................... : ................................................................................................... : ...................................................................................................


: ................................................................................................... : .................................................................................................... : ...................................................................................................

4. ........, dst Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala ..................Nomor ..............Tanggal ............. dengan didampingi oleh Wakil Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan: 1. Nama : .................................................................................................. Jabatan : .................................................................................................. 2. Nama Jabatan

: ................................................................................................... : ...................................................................................................

telah melaksanakan Evaluasi terhadap izin pinjam pakai kawasan hutan: ---------------1. Pemegang Izin : a. Nama : ................................................................................... b. Nomor : .................................................................................... c. Tanggal : .................................................................................... 2. Penggunaan Kawasan Hutan : a. Jenis Kegiatan : ................................................................................... b. Luas 3. Kawasan Hutan 4. Kabupaten/Kota 5. Propinsi

: .................................................................................... : ................................................................................... : ................................................................................... : ....................................................................................

/Dengan…

-

4-

Dengan hasil sebagai berikut: 1. Evaluasi dilaksanakan pada tanggal ........................ s/d tanggal ......................... 2. Hasil Evaluasi sebagai berikut: ------------------------------------------------------------No 1.

Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Melaksanakan reboisasi pada lahan kompensasi bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi (*)

2.

Melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan

3.

Memenuhi kewajiban keuangan sesuai peraturan perundangundangan: a. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan b. membayar penggantian rugi nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana reboisasi (DR) c. membayar ganti rugi nilai tegakan kepada Pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi d. mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin pemanfaatan hutan apabila kawasan hutan yang diberikan izin pinjam pakai kawasan hutan berapa pada areal telah dibebani izin pemanfaatan hutan/ pengelolaan e. mengganti iuran izin yang telah dibayarkan oleh pemegang izin pemanfaatan hutan apabila kawasan hutan yang diberikan izin pinjam pakai kawasan hutan berada pada areal yang telah dibenani izin pemanfaatan hutan. f. Kewajiban keuangan lainnya akibat diterbitkannya izin pinjam pakai kawasan hutan

Realisasi Pemenuhan Kewajiban

Keterangan 1. Rencana kerja sudah dibuat dan disahkan 2. Luas realisasi reklamasi dan reboisasi 3. Pelaporan 4. Penilaian 1. Penunjukan lokasi penanaman 2. Rencana kerja yang disahkan 3. Realisasi penanaman 4. Penilaian 1. Bukti Setor 2. Surat perintah pembayaran dari Pejabat penagih 3. Penyelesaian pembayaran penggantian biaya investasi dan iuran izin pemanfaatan hutan/pengelolaan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan izin pinjam pakai kawasan hutan

4.

Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai

5.

Melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan

6.

Melakukan pemeliharaan batas pinjam pakai kawasan hutan

7.

Melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan

8.

Mengamankan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung dalam hal areal pinjam pakai kawasan hutan berbatasan dengan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, dan berkoordinasi dengan: a. Kepala Balai Besar/Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi urusan kawasan hutan konservasi, untuk kawasan hutan konservasi; b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kehutanan atau Direktur Utama Perum Perhutani pada wilayah kerja Perum Perhutani, untuk kawasan hutan lindung; atau c. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam hal sudah terbentuk KPH di wilayah tersebut. (**)

9.

Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan

51. Penunjukan lokasi penanaman 2. Rencana kerja yang disahkan 3. Realisasi penanaman 4. Penilaian 1. Program pengembangan ekonomi masyarakat 2. Jumlah masyarakat binaan 3. Jumlah dana yang dikeluarkan Realisasi pemeliharaan batas 1. Rencana perlindungan hutan 2. Sarana perlindungan hutan 3. Kegiatan perlindungan berupa ..... 1. Rencana perlindungan hutan 2. Sarana perlindungan hutan 3. Kegiatan perlindungan berupa .....

Daftar Instansi yang telah melakukan kunjungan ke lapangan

10.

11.

12.

6-

Mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi kehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan Menyerahkan rencana kerja pemenuhan kewajiban, selambat-lambatnya 100 (seratus) hari kerja setelah diterbitkan keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan

Bukti koordinasi

Membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai, berisi: a. rencana dan realisasi penggunaan kawasan hutan; b. rencana dan realisasi reklamasi dan revegetasi; c. rencana dan realisasi reboisasi lahan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. pemenuhan kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan; e. rencana dan realisasi penanaman dalam wilayah daerah aliran sungai sesuai peraturan perundangundangan; dan f. pemenuhan kewajiban lainnya sesuai izin pinjam pakai kawasan hutan.

Nomor.... Tanggal...... Surat penyampaian rencana kerja

Nomor.. Tanggal ...... Surat penyampaian rencana kerja

Catatan Kolom 2 : Diisi sesuai dengan perkembangan realisasi pada saat dilaksanakan evaluasi Kolom 3 : Penjelasan terhadap kolom 2. (*) Diisi oleh pemegang persetujuan prinsip kawasan hutan dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi (**) Diisi jika areal IPPKH berbatasan dengan hutan konservasi dan atau hutan lindung

3. Kami menjamin bahwa atas hasil evaluasi ini telah kami laksanakan secara benar, hati-hati dan sesuai dengan surat perintah tugas. 4. Atas dasar ini, kami bertanggung jawab dan memastikan pelaksanaan evaluasi telah sesuai dengan Surat Perintah Tugas dan peraturan perundang-undangan.

/Demikian…

-

7-

Demikian Berita Acara Hasil Evaluasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. TIM EVALUASI : 1. ...........................

PT. ............................................ (............................) .................. (............................)

2. ............................

(............................)

3. ............................

(............................)

4. .....,dst

-


:


FORMAT LAPORAN HASIL MONITORING PERSETUJUAN PRINSIP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

BAB I


BAB II

PELAKSANAAN MONITORING 1. 2. 3. 4.

BAB III


HASIL MONITORING 1. Kewajiban 2. Pemenuhan Kewajiban

BAB IV


BAB IV

gap

antara

PENUTUP 5. Kesimpulan 6. Saran

Lampiran: 1. 2. 3. 4. 5.

Isian Blangko Monitoring Surat Perintah Tugas Dokumen Bukti Pemenuhan Kewajiban Dokumentasi Dan lain-lain yang diperlukan

kewajiban

dengan

realisasi

pemenuhan

-


:


BLANGKO ISIAN MONITORING PERSETUJUAN PRINSIP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN 1. Evaluasi dilaksanakan pada tanggal ........................ s/d tanggal .............................. 2. Hasil Evaluasi sebagai berikut: -------------------------------------------------------------

No 1.

2.

3.

Kewajiban Pemegang Izin Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan Melaksanakan tata batas kawasan hutan yang disetujui dengan supervisi Kepala Balai Pemantapan kawasan hutan Melakukan inventarisasi tegakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan supervisi dari Dinas Kehutanan Provinsi Membuat Pernyataan Dalam bentuk Akta Notariil yang memuat: 1) melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan; 2) melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundangundangan; 3) memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan; 4) memenuhi kewajiban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi: a) membayar penggantian nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR); b) membayar PNBP Penggunaan Kawasan


Keterangan Berita Batas

Acara

tata

Laporan hasil inventarisasi

Surat Pernyataan Dalam bentuk Akta Notariil

-

10 -

Hutan dalam hal kompensasi berupa pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai; c) membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi; dan d) kewajiban keuangan lainnya akibat diterbitkannya izin pinjam pakai kawasan hutan; 5) melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dalam hal kompensasi berupa pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai; 6) mengembangkan ekonomi berkelanjutan masyarakat lingkar tambang dan memberdayakan masyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan. 4.

menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan, untuk persetujuan prinsip dengan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai.

Baseline penggunaan kawasan hutan

5.

Dalam hal areal yang dimohon berada dalam areal kerja izin pemanfaatan hutan/ pengelolaan, selain kewajiban membuat pernyataan dalam bentuk akta notariil sebagaimana dimaksud angka 3 pemegang persetujuan prinsip wajib membuat pernyataan

Surat Pernyataan dalam bentuk Akta Notarill

-

11 -

dalam bentuk akta notariil kesanggupan : a. mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin pemanfaatan hutan; dan

b. mengganti iuran izin pemanfaatan hutan yang telah dibayarkan oleh pemegang izin pemanfaatan hutan kepada pemegang izin pemanfaatan hutan 6.

Dalam hal persetujuan prinsip dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi, selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 pemegang persetujuan prinsip wajib: a. menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi yang tidak bermasalah di lapangan (de facto) dan hukum (de jure) untuk ditunjuk menjadi kawasan hutan dengan ratio sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Permenhut No. 18/Menhut-II/2011; b. melaksanakan pemasangan tanda batas lahan kompensasi; dan c. melaksanakan kegiatan penanaman dalam rangka menghutankan lahan kompensasi.

1. Berita Acara Kelayakan teknis dan yuridis 2. Serah terima Fisik Lapangan

Catatan Kolom 2 : Diisi sesuai dengan perkembangan realisasi pada saat dilaksanakan evaluasi Kolom 3 : Penjelasan terhadap kolom 2.

Demikian Berita Acara Hasil evaluasi dipergunakan sebagaimana mestinya.

ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat

TIM EVALUASI :

PT. ............................................

1. ...........................

(............................)

2. ............................

(............................)

3. ............................

(............................)

4. .....,dst

.................. (............................)

-

12 Lampiran 5 Nomor Tanggal

:


FORMAT LAPORAN HASIL EVALUASI PERSETUJUAN PRINSIP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

BAB I


BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI 1. Dasar 2. Waktu Pelaksanaan 3. Pelaksana 4. Metode

BAB III

HASIL EVALUASI 1. Kewajiban 2. Pemenuhan Kewajiban

BAB IV


BAB IV

gap

antara

PENUTUP 7. Kesimpulan 8. Saran dan Rekomendasi

Lampiran: 7. 8. 9. 10. 11.

Berita Acara Evaluasi Surat Perintah Tugas Dokumen Bukti Pemenuhan Kewajiban Dokumentasi Dan lain-lain yang diperlukan

kewajiban

dengan

realisasi

pemenuhan

-

13 Lampiran 6 Nomor Tanggal

:

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan : P. 15/VII-PKH/2012 : 7 Desember 2012

BERITA ACARA EVALUASI PERSETUJUAN PRINSIP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Pada hari ini ............. tanggal ............. bulan ...................tahun ........................., yang bertanda tangan dibawah ini:------------------------------------------------------------------------1. Nama/NIP Instansi Jabatan

: .................................................................................................. : .................................................................................................. : ..................................................................................................


: ................................................................................................... : ................................................................................................... : ...................................................................................................


: ................................................................................................... : .................................................................................................... : ...................................................................................................

4. ........, dst Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala ....................Nomor ............Tanggal ............. dengan didampingi oleh Wakil Pemegang Persetujuan Prinsip Kawasan Hutan: 1. Nama : .................................................................................................. Jabatan : .................................................................................................. 2. Nama Jabatan

: ................................................................................................... : ...................................................................................................

telah melaksanakan Evaluasi terhadap Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan: 1. Pemegang Izin : a. Nama : ................................................................................... b. Nomor : .................................................................................... c. Tanggal : ................................................................................... 2. Penggunaan Kawasan Hutan : a. Jenis Kegiatan : ................................................................................... b. Luas : .................................................................................... 3. Kawasan Hutan : ................................................................................... 4. Kabupaten/Kota : ................................................................................... 5. Propinsi : .................................................................................... /Dengan ...

-

14 -

Dengan hasil sebagai berikut: 3. Evaluasi dilaksanakan pada tanggal ........................ s/d tanggal .............................. 4. Hasil Evaluasi sebagai berikut: -------------------------------------------------------------

No 1.

2.

3.

Kewajiban Pemegang Izin Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan Melaksanakan tata batas kawasan hutan yang disetujui dengan supervisi Kepala Balai Pemantapan kawasan hutan Melakukan inventarisasi tegakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan supervisi dari Dinas Kehutanan Provinsi Membuat Pernyataan Dalam bentuk Akta Notariil yang memuat: 7) melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan; 8) melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundangundangan; 9) memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan; 10) memenuhi kewajiban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi: a) membayar penggantian nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR); b) membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dalam hal kompensasi berupa pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi


Keterangan Berita Batas

Acara

tata

Laporan hasil inventarisasi

Surat Pernyataan Dalam bentuk Akta Notariil

-

15 -

daerah aliran sungai; c) membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi; dan d) kewajiban keuangan lainnya akibat diterbitkannya izin pinjam pakai kawasan hutan; 11) melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dalam hal kompensasi berupa pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai; 12) mengembangkan ekonomi berkelanjutan masyarakat lingkar tambang dan memberdayakan masyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan. 4.

menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan, untuk persetujuan prinsip dengan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai.

Baseline penggunaan kawasan hutan

5.

Dalam hal areal yang dimohon berada dalam areal kerja izin pemanfaatan hutan/ pengelolaan, selain kewajiban membuat pernyataan dalam bentuk akta notariil sebagaimana dimaksud angka 3 pemegang persetujuan prinsip wajib membuat pernyataan dalam bentuk akta notariil kesanggupan : c. mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin pemanfaatan hutan; dan

Surat Pernyataan dalam bentuk Akta Notarill

-

16 -

d. mengganti iuran izin pemanfaatan hutan yang telah dibayarkan oleh pemegang izin pemanfaatan hutan kepada pemegang izin pemanfaatan hutan 6.

Dalam hal persetujuan prinsip dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi, selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 pemegang persetujuan prinsip wajib: d. menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi yang tidak bermasalah di lapangan (de facto) dan hukum (de jure) untuk ditunjuk menjadi kawasan hutan dengan ratio sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Permenhut No. 18/Menhut-II/2011; e. melaksanakan pemasangan tanda batas lahan kompensasi; dan f. melaksanakan kegiatan penanaman dalam rangka menghutankan lahan kompensasi.

3. Berita Acara Kelayakan teknis dan yuridis 4. Serah terima Fisik Lapangan

Catatan Kolom 2 : Diisi sesuai dengan perkembangan realisasi pada saat dilaksanakan evaluasi Kolom 3 : Penjelasan terhadap kolom 2.

Demikian Berita Acara Hasil evaluasi dipergunakan sebagaimana mestinya.

ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat

TIM EVELUASI :

PT. ............................................

5. ...........................

(............................)

6. ............................

(............................)

7. ............................

(............................)

.................. (............................)

8. .....,dst

HASIL MONITORING PEMENUHAN KEWAJIBAN IPPKH KEGIATAN EKSPLORASI/SURVEY A.

DATA UMUM 1. Nama Pemegang Izin PPKH 2. No. SK. IPPKH 3. Tanggal SK. IPPKH 4. Masa Berlaku IPPKH 5. Luas IPPKH - Hutan Lindung (Ha) - Hutan Produksi (Ha) 6. Jenis Pinjam Pakai (Komoditi) 7. Overlap dengan Izin Pemanfaatan - IUPHHK-HA/HT/HTR/RE/HKM/.... * Nama / Luas (Ha) -

8.

9. 10. 11. B.

Perum Perhutani * Unit * KPH * BKPH * RPH * Petak * Luas (Ha) Lokasi - Provinsi - Kabupaten - Kecamatan Tahun Monitoring Monitoring Ke Keterangan


: : : : : : : : : : ya / tidak : : : ya / tidak : I / II / III : : : : : : : : : : : :

: Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan : P.15 /VII-PKH/2012 : 7 Desember 2012

KEWAJIBAN DAN CAPAIAN 2. Melakukan Reklamasi dan Revegetasi pada Lahan Yang Sudah Tidak Digunakan a Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini : Tahun

Ket :

b. b. c.

Luas Areal Dibuka

Reklamasi 1) Luas % Areal Direklam

Ket

Luas Rencana (Ha)

Luas Realisasi (Ha)

Revegetasi Jenis Tanaman Fast Lokal Growing

Jarak Tanam

Jlh Tanaman

Kesehatan Tanaman Kurang Merana Sehat

Sehat

Keterangan

1) Bila dalam izin pinjam pakai terdapat izin pengambilan contoh ruah

- Jika belum, uraikan alasannya : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bukti - Bukti (Dilakukan peninjauan lapangan dengan pengamatan okuler dan didokumentasikan dalam foto-foto) .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Kendala dalam pelaksanaan Reklamasi dan Reboisasi : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Saran tindak lanjut kepada pemegang izin ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (Untuk eksplorasi dengan pengambilan contoh ruah) a Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini : Luas (Ha)

Areal Terganggu

Sesuai Baseline

Berdasa rkan Hasil Lap. Verifikasi Prod BPKH Perusah aan

Perhit. Pembayaran PNBP-PKH

Sesuai Baseline

Berdasarka Pembayaran PNBP Hasil n Lap. Prod Yang Telah Verifika Perusahaa Dilaksanakan si BPKH n

Keterangan

L1 1 2

Bukaan Tambang Aktif Sarana Prasaran Penunjang Yang Bersifat

1 2 3 4

Penimbunan Tanah Pucuk Penimbunan Material Penutup/Waste Kolam Sedimen Bukaan Tambang Selesai/Mined Out

1

Bukaan TambangYang Secara Teknis Tidak

L2

L3

Monitoring Kelengkapan Baseline Tahun

Form 1

Form 2

Form 3

Peta Rencana

Peta Realisasi

Citra Resolusi Tinggi

SSBP *) NTPN **)

*) SSBP : Surat Setoran Bukan Pajak **) NTPN : Nomor Transaksi Penerimaan Negara

b.

- Jika belum, uraikan alasannya : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bukti - Bukti : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

c. d.

Kendala dalam pembayaran PNBP : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Saran tindak lanjut kepada pemegang izin : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Melakukan Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan, PDSH-DR, Biaya Investasi dan Biaya Iuran Izin Nilai Harus Dibayar Nilai Sudah Dibayar (Rp) (Rp)

Jenis Pembayaran

Nilai Belum Dibayar (Rp)

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Reboisasi (DR) Nilai Tegakan Kepada Pemerintah ° Biaya Investasi Kepada Pemegang Izin Pemanfaatan Biaya Iuran Izin Yang Telah Dibayar Pemegang Izin Pemanfaatan

.

° Bila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi b. c. d.

Bukti - Bukti .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Kendala dalam Pembayaran Penggantian : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Saran tindak lanjut kepada pemegang izin : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS (Untuk eksplorasi dengan pengambilan contoh ruah) MelakSudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini : Tahun

Ket °

b.

c. d.

Rencana Penanaman (Ha) Dalam Kawasan Luar Kawasan Hutan APL HK HL HP Tahura Kota Lindung

Realisasi Penanaman (Ha) Dalam Kawasan Luar Kawasan HK

HL

HP

Hutan Kota

Tahura

Jumlah Tanaman (Batang) Rencana Realisasi APL Lindung

Kayu

MPTS

Kayu

Keterangan

MPTS

: KH = Kawasan Hutan ; NK = Non Komersial ; K = Komersial

- Jika belum, uraikan alasannya : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bukti - Bukti

( Dilakukan pengamatan okuler di lapangan disertai foto-foto)

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Kendala dalam penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Saran tindak lanjut kepada pemegang izin : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Melakukan Pemberdayaan Masyarakat a Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini : Tahun

Bentuk Pemberdayaan Masyarakat

Ada

b. c. d.

Volu me Kegiata Tidak ada n

Rencana

Stakeholders Yang Dilibatkan

Output / Outcome

- Jika belum, uraikan alasannya : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bukti - Bukti .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Kendala dalam pemberdayaan masyarakat : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Saran tindak lanjut kepada pemegang izin : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Melakukan Perlindungan Hutan di Areal Izin dan Sekitarnya a Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini : Tahun

Bentuk / Aktivitas Perlindungan Yang Dilakukan Misal : pengamanan/patroli, pencegahan kebakaran, dsb.

b. c. d.

- Jika belum, uraikan alasannya : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bukti - Bukti .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Kendala dalam melakukan perlindungan hutan : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Saran tindak lanjut kepada pemegang izin : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Memberikan Kemudahan Bagi Aparat Pusat dan Daerah Melakukan Monev di Lapang a Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini :

Tahun

b. c. d.

Aparat Yang Melakukan Monev

Kegiatan Yang Dilakukan Monitoring

Lamanya (Hari)

Evaluasi

Monitoring

Evaluasi

- Jika belum, uraikan alasannya : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bukti - Bukti .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Kendala yang dihadapi dalam membuka akses kepada aparat dalam melakukan monitoring dan evaluasi : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Saran tindak lanjut kepada pemegang izin : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. Melakukan Koordinasi a Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini : Tahun

b. c d.

Pihak Yang Dikoordinasikan

Hal Yang Dikoordinasikan

Tindaklanjut Hasil Koordinasi

- Jika belum, uraikan alasannya : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bukti - Bukti .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Kendala dalam melakukan koordinasi : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Saran tindak lanjut kepada pemegang izin : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

13 Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Secara Berkala Setiap 6 Bulan a Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini : Tahun

b.

c. d.

Laporan Ke

Disampaikan kepada Kadis Prov Dirjen Planologi

Tembusan Kadis Kab/Kota

Dir. Perhutani

Ka. BPKH

Ka. BPDAS

- Jika belum, uraikan alasannya : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bukti - Bukti .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Kendala dalam membuat laporan secara berkala setiap 6 bulan : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Saran tindak lanjut kepada pemegang izin : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

HASIL MONITORING PEMENUHAN KEWAJIBAN IPPKH KEGIATAN OPERASI PRODUKSI / NON TAMBANG


A. DATA UMUM

1. 2. 3. 4. 5.

Nama Pemegang Izin PPKH No. SK. IPPKH Tanggal SK. IPPKH Masa Berlaku IPPKH Luas IPPKH - Hutan Lindung (Ha) - Hutan Produksi (Ha) 6. Jenis Pinjam Pakai (Komoditi) 7. Overlap dengan Izin Pemanfaatan - IUPHHK-HA/HT/HTR/RE/HKM/.... * Nama / Luas (Ha) - Perum Perhutani * Unit * KPH * BKPH * RPH * Petak * Luas (Ha) 8. Lokasi - Provinsi - Kabupaten - Kecamatan 9. Tahun Monitoring 10. Monitoring Ke 11. Keterangan

: Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan : P.15 /VII-PKH/2012 : 7 Desember 2012


B. KEWAJIBAN DAN CAPAIAN

1. Reboisasi pada Lahan Kompensasi a. Luas lahan kompensasi yang diserahkan No. Surat / Tanggal Penyerahan Lokasi Fungsi

: : : :

b. Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini : Tahun Tanam

Luas (Ha) Ren

Rencana

Real

Jenis

JT

Realisasi JLH

Jenis

JT

JLH

Tk. Keberhasilan (%)

PEMELHARAAN Ren (Ha)

Real (Ha)

- Jika belum, uraikan alasannya : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. c. Kendala dalam pelaksanaan reboisasi : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. d. Saran tindak lanjut kepada pemegang izin : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2. Melakukan Reklamasi dan Revegetasi Pada Lahan Yang Sudah Tidak Digunakan a Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini : Reklamasi

Tahun

Luas Areal Dibuka (Ha)

Luas Areal Direklamasi (Ha)

%

Ket

Luas Rencana (Ha)

Luas Realisasi (Ha)

Revegetasi Jenis Tanaman Fast Lokal Growing

Jarak Tanam

Jlh Tanama n

Kesehatan Tanaman Sehat

Kurang Sehat Merana

Keterangan

- Jika belum, uraikan alasannya : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. b. Bukti - Bukti ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. c. Kendala dalam pelaksanaan Reklamasi dan Reboisasi : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. d. Saran tindak lanjut kepada pemegang izin : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) a Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini : Perhit. Pembayaran PNBPPKH (Rp) Berda Berdasar Hasil Hasil Pembayaran PNBP Yang Sesuai sarka Verifikasi kan Lap. Verifikasi Telah Dilaksanakan Baseline n Prod BPKH BPKH Lap. Perusah

Luas (Ha) Areal Terganggu

L1 1 2

Bukaan Tambang Aktif Sarana Prasaran Penunjang Yang Bersifat Permanen : a. Pabrik Pengolahan

Sesuai Baseline

Keterangan

b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.

Washing Plant Sarana Penampungan Tilling Bengkel Stockpile Tempat Penimbunan Slag Pelabuhan/Dermaga /Jetty Jalan Kantor Perumahan Karyawan Sarana Pengolahan Instalasi Penunjang Tempat Penyimpanan

L2 1 2 3 4

Penimbunan Tanah Pucuk Penimbunan Material Penutup/Waste Dump Kolam Sedimen Bukaan Tambang Selesai/Mined Out

1

Bukaan TambangYang Secara Teknis Tidak Dapat Ditimbun/Ditutup

L3

Catatan : Untuk Area IPPKH Bukan Tambang, maka menyesuaikan dalam pengisisan L1, L2, L3 sesuai lampiran P.56/Menhut-II/2008 Monitoring Kelengkapan Baseline Tahun

Form 1

Form 2

Peta Rencana

Form 3

Peta Realisasi


SSBP *)

NTPN **)

*) SSBP : Surat Setoran Bukan Pajak **) NTPN : Nomor Transaksi Penerimaan Negara - Jika belum, uraikan alasannya : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. b. Bukti - Bukti ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. c. Kendala dalam pembayaran PNBP : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. d. Saran tindak lanjut kepada pemegang izin : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4. Melakukan Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan, PDSH-DR, Biaya Investasi dan Biaya Iuran Izin Nilai Harus Dibayar (Rp)

Jenis Pembayaran

Nilai Sudah Dibayar (Rp)



° Bila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi b. Bukti - Bukti ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. c. Kendala dalam Pembayaran Penggantian : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. d. Saran tindak lanjut kepada pemegang izin : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5. Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini : Rencana Penanaman (Ha) Dalam Kawasan

Tahun HK

K et °

HL

Realisasi Penanaman (Ha)

Luar Kawasan HP

Hutan Kota

Tahura

APL Lindung

Dalam Kawasan HK

HL

HP

Jumlah Tanaman (Batang)

Luar Kawasan Hutan Kota

Tahura

APL Lindung

Rencana Kayu

MPTS

Realisasi Kayu

Keterangan

MPTS


- Jika belum, uraikan alasannya : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. b. Bukti - Bukti ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. c. Kendala dalam penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

d. Saran tindak lanjut kepada pemegang izin ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6. Melakukan Pemberdayaan Masyarakat a Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini : Volu me Kegia Tidak ada tan

Rencana Tahun


Ada


Output / Outcome

- Jika belum, uraikan alasannya : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. b. Bukti - Bukti ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. c. Kendala dalam pemberdayaan masyarakat : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. d. Saran tindak lanjut kepada pemegang izin : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 7. Melakukan Pemeliharaan Batas Areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan a Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini : Tahun

Jlh Pal Batas (unit)

Bentuk Pemeliharaan Yang Dilakukan inventarisasi pal batas kondisi : hilang, rusak, baik, ketepatan posisi pal : geser/tidak pemeliharaan ada 2 : Batas , pal batas

- Jika belum, uraikan alasannya : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. b. Bukti - Bukti ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. c. Kendala dalam pemeliharaan Pal Batas : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. d. Saran tindak lanjut kepada pemegang izin : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8. Melakukan Perlindungan Hutan di Areal Izin dan Sekitarnya a Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini : Tahun

Bentuk / Aktivitas Perlindungan Yang Dilakukan Frekuensi sarana prasarana, SDM , frekuensi, bentuk pengamanan (patroli, pembuatan parit batas, penyuluhan)

- Jika belum, uraikan alasannya : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. b. Bukti - Bukti ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. c. Kendala dalam melakukan perlindungan hutan : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. d. Saran tindak lanjut kepada pemegang izin : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9. Mengamankan Kawasan Konservasi (KK) dan Hutan Lindung (HL) dalam hal areal IPPKH berbatasan dengan KK dan HL a Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini : Tahun

Bentuk Aktivitas Pengamanan

Pihak Yang Berkaitan Kepala Kepala Kepala Kepala

Balai Besar/ UPT yang menangani Kehutanan Dinas yang membidangi Kehutanan (Provinsi) KPH Dinas yang membidangi Kehutanan (Kab./Kota)

Bentuk Keterlibatan Koordinasi Koordinasi Koordinasi

- Jika belum, uraikan alasannya : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. b. Bukti - Bukti ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. c. Kendala dalam mengamankan KK dan HL : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. d. Saran tindak lanjut kepada pemegang izin : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 10. Memberikan Kemudahan Bagi Aparat Pusat dan Daerah Melakukan Monev di Lapangan a Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini : Tahun

Aparat

Yang Melakukan Monev

Lamanya (Hari)


Evaluasi

Monitoring

Evaluasi

- Jika belum, uraikan alasannya : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. b. Bukti - Bukti ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. c. Kendala dalam pembayaran PNBP : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. d. Saran tindak lanjut kepada pemegang izin : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 11. Melakukan Koordinasi a Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini : Tahun




- Jika belum, uraikan alasannya : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. b. Bukti - Bukti ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. c. Kendala dalam melakukan koordinasi : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. d. Saran tindak lanjut kepada pemegang izin : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 12. Menyerahkan Rencana Kerja Pemenuhan Kewajiban a Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika belum, uraikan alasannya : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. b. Bukti - Bukti ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. c. Kendala dalam penyerahan Rencana Kerja : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. d. Saran tindak lanjut kepada pemegang izin .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

13 Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Secara Berkala Setiap 6 Bulan a Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini : Tahun

Laporan Ke

Disampaikan kepada Dirjen Planologi

Tembusan Kadis Prov

Kadis Kab/Kota

Dir. Perhutani

Ka. BPKH

Ka. BPDAS

- Jika belum, uraikan alasannya : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. b. Bukti - Bukti ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. c. Kendala dalam membuat laporan secara berkala setiap 6 bulan : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. d. Saran tindak lanjut kepada pemegang izin : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

HASIL EVALUASI PEMENUHAN KEWAJIBAN IPPKH KEGIATAN EKSPLORASI

Lampiran 10 : Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : P.15 /VII-PKH/2012 Tanggal : 7 Desember 2012

A. DATA UMUM 1. Nama Pemegang Izin PPKH : 2. No. SK. IPPKH : 3. Tanggal SK. IPPKH : 4. Masa Berlaku IPPKH : 5. Luas IPPKH : - Hutan Lindung (Ha) : - Hutan Produksi (Ha) : 6. Jenis Pinjam Pakai (Komoditi) : 7. Overlap dengan Izin Pemanfaatan : - IUPHHK-HA/HT/HTR/RE/HKM/... : ya / tidak * Nama / Luas (Ha) : : Perum Perhutani : ya / tidak * Unit : I / II / III * KPH : * BKPH : * RPH : * Petak : * Luas (Ha) : 8. Lokasi : - Provinsi : - Kabupaten : - Kecamatan : 9. Tahun Evaluasi : 10. Evaluasi Ke : 11. Keterangan : B. KEWAJIBAN DAN CAPAIAN 1 Melakukan Reklamasi dan Revegetasi pada Lahan Yang Sudah Tidak Digunakan a Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini : Tahun

Ket :

b. c.

2


Reklamasi 1) Luas Areal % Direkla masi

Ket

Luas Rencana (Ha)

Luas Realisasi (Ha)

Revegetasi Jenis Tanaman Lokal

Fast Growing

Jarak Tanam

Kesehatan Tanaman Jlh Tanaman

Sehat

Kurang Sehat

Merana

Keterangan

1) Bila dalam izin pinjam pakai terdapat izin pengambilan contoh ruah

- Jika belum, uraikan alasannya : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Bukti - Bukti (Dilakukan peninjauan lapangan dengan pengamatan okuler dan didokumentasikan dalam foto-foto) .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Kendala dalam pelaksanaan Reklamasi dan Reboisasi : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (Untuk eksplorasi dengan pengambilan contoh ruah) a Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini : Luas (Ha)

Areal Terganggu

Sesuai Baseline

Hasil Verifikasi BPKH

Perhit. Pembayaran PNBP-PKH (Rp)

Berdasarkan Lap. Prod Perusahaan

Sesuai Baseline

Hasil Verifikas i BPKH

Berda sarkan Lap. Prod Perusahaan

Pembayaran PNBP Yang Telah Dilaksanakan

Keterangan

L1 2

Bukaan Tambang Aktif Sarana Prasaran Penunjang Yang Bersifat Permanen :

1

Penimbunan Tanah Pucuk

2

Penimbunan Material Penutup/Waste Dump

3 4

Kolam Sedimen Bukaan Tambang Selesai/Mined Out

1


1 L2

L3

Monitoring Kelengkapan Baseline Tahun

Form 1

Form 2

Form 3

Peta Rencana

Peta Realisasi


SSBP *) NTPN **)

*) SSBP : Surat Setoran Bukan Pajak **) NTPN : Nomor Transaksi Penerimaan Negara - Jika belum, uraikan alasannya : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

b. c.

3

Bukti - Bukti : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Kendala dalam pembayaran PNBP : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Melakukan Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan, PDSH-DR, Biaya Investasi dan Biaya Iuran Izin Nilai Harus Dibayar (Rp)

Jenis Pembayaran

Nilai Sudah Dibayar (Rp)



° Bila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi b. c. 4

Bukti - Bukti .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Kendala dalam Pembayaran Penggantian : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS (Untuk eksplorasi dengan pengambilan contoh ruah) Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini : Rencana Penanaman (Ha) Dalam Kawasan Luar Kawasan

Tahun HK

Ket °

b. b.

5

HL

Hutan Kota

HP

Tahura

APL Lindung

HK

HL

HP

Hutan Kota

Tahura

Jumlah Tanaman (Batang) Rencana Realisasi APL Lindung

Kayu

MPTS

Kayu

Keterangan

MPTS


- Jika belum, uraikan alasannya : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Bukti - Bukti

( Dilakukan pengamatan okuler di lapangan disertai foto-foto)

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Kendala dalam penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Melakukan Pemberdayaan Masyarakat a Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini : Tahun

Rencana

Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Ada

b. c. 6

Realisasi Penanaman (Ha) Dalam Kawasan Luar Kawasan

Tidak ada

Volume Kegiatan


Output / Outcome

- Jika belum, uraikan alasannya : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Bukti - Bukti .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Kendala dalam pemberdayaan masyarakat : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Melakukan Perlindungan Hutan di Areal Izin dan Sekitarnya a Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini : Tahun

Bentuk / Aktivitas Perlindungan Yang Dilakukan Misal : pengamanan/patroli, pencegahan kebakaran, dsb.

b. c. 7

- Jika belum, uraikan alasannya : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Bukti - Bukti .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Kendala dalam melakukan perlindungan hutan : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Memberikan Kemudahan Bagi Aparat Pusat dan Daerah Melakukan Monev di Lapang a Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini : Tahun



Evaluasi

Lamanya (Hari) Monitoring

Evaluasi

b. c. 8

- Jika belum, uraikan alasannya : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Bukti - Bukti .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Kendala yang dihadapi dalam membuka akses kepada aparat dalam melakukan monitoring dan evaluasi : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Melakukan Koordinasi a Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini : Tahun

b. c.

9




- Jika belum, uraikan alasannya : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Bukti - Bukti .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Kendala dalam melakukan koordinasi : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Secara Berkala Setiap 6 Bulan a Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini : Tahun

b. c.

Laporan Ke


Tembusan Kadis Prov

Kadis Kab/Kota

Dir. Perhutani

Ka. BPKH

Ka. BPDAS

- Jika belum, uraikan alasannya : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Bukti - Bukti .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Kendala dalam membuat laporan secara berkala setiap 6 bulan : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

HASIL EVALUASI PEMENUHAN KEWAJIBAN IPPKH KEGIATAN OPERASI PRODUKSI / NON TAMBANG A. DATA UMUM 1. Nama Pemegang Izin PPKH 2. No. SK. IPPKH 3. Tanggal SK. IPPKH 4. Masa Berlaku IPPKH 5. Luas IPPKH - Hutan Lindung (Ha) - Hutan Produksi (Ha) 6. Jenis Pinjam Pakai (Komoditi) 7. Overlap dengan Izin Pemanfaatan - IUPHHK-HA/HT/HTR/RE/HKM/... * Nama / Luas (Ha) -

8.

9. 10. 11.

Perum Perhutani * Unit * KPH * BKPH * RPH * Petak * Luas (Ha) Lokasi - Provinsi - Kabupaten - Kecamatan Tahun Evaluasi Evaluasi ke Keterangan

Lampiran 11 : Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : P.15 /VII-PKH/2012 Tanggal : 7 Desember 2012


B. KEWAJIBAN DAN CAPAIAN 1. Reboisasi pada Lahan Kompensasi a. Luas lahan kompensasi yang diserahka : No. Surat / Tanggal Penyerahan : Lokasi : Fungsi : b.

Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini : Tahun Tanam

c.

Luas (Ha) Ren Real

Rencana Jenis

JT

Realisasi JLH

Jenis

JT

JLH

Tk. Keberhasilan (%)

PEMELHARAAN Ren (Ha) Real (Ha)

- Jika belum, uraikan alasannya : ........................................................................................................................................................................................................................................................................... Kendala dalam pelaksanaan reboisasi : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Melakukan Reklamasi dan Revegetasi Pada Lahan Yang Sudah Tidak Digunakan tk Pusat dan provinsi/P.60 th 2009 (Ada Tim Daerah dan Ditjen PDAS PS yg khusus menilai keberhasilan Reklamasi di tk Pusat dan provinsi/P.60 th 2009) a Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini : Reklamasi

Tahun


Luas Areal Direklam asi (Ha)

%

Revegetasi

Ket

Luas Rencana (Ha)

Luas Realisasi (Ha)

Jenis Tanaman Lokal

Fast Growing

Jarak Tanam

Jlh Tanaman /Ha

Kesehatan Tanaman Sehat

Kurang Sehat

Keterangan

Merana

Perlu klarifikasi apakah perlu pengukuran

Ket :

b.

Diperoleh dari data Perusahaan dan pengamatan lapangan

- Jika belum, uraikan alasannya : ........................................................................................................................................................................................................................................................................... Bukti - Bukti

(Dilakukan peninjauan lapangan dengan pengamatan okuler dan didokumentasikan dalam foto-foto) c.

........................................................................................................................................................................................................................................................................... Kendala dalam pelaksanaan Reklamasi dan Reboisasi : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) a Sudah / Belum (coret salah satu)

- Jika sudah, isi tabel di bawah ini : Perhit. Pembayaran PNBP-PKH (Rp)

Luas (Ha)

Berdasar Berdasar Hasil Hasil Sesuai kan Lap. Sesuai kan Lap. Verifikasi Verifikasi Baseline Perusaha Baseline Perusaha BPKH BPKH an an

Areal Terganggu

L1 1 2 a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.

Pembaya ran PNBP Yang Telah Dilaksan akan

Keterang an

Bukaan Tambang Aktif Sarana Prasaran Penunjang Yang Bersifat Permanen : Pabrik Pengolahan Washing Plant Sarana Penampungan Tilling Bengkel Stockpile Tempat Penimbunan Slag Pelabuhan/Dermaga /Jetty Jalan Kantor Perumahan Karyawan Sarana Pengolahan Instalasi Penunjang Tempat Penyimpanan

L2 1 2 3 4

Penimbunan Tanah Pucuk Penimbunan Material Penutup/Waste Dump Kolam Sedimen Bukaan Tambang Selesai/Mined Out

1


L3

Catatan : Untuk Area IPPKH Bukan Tambang, maka menyesuaikan dalam pengisisan L1, L2, L3 sesuai lampiran P.56/Menhut-II/2008 b. c.

- Jika belum, uraikan alasannya : ........................................................................................................................................................................................................................................................................... Bukti - Bukti ........................................................................................................................................................................................................................................................................... Kendala dalam pembayaran PNBP : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Melakukan Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan, PDSH-DR, Biaya Investasi dan Biaya Iuran Izin Nilai Harus Dibayar (Rp)

Jenis Pembayaran

Nilai Sudah Dibayar Nilai Belum Dibayar (Rp) (Rp)

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Reboisasi (DR) Nilai Tegakan Kepada Pemerintah ° Biaya Investasi Kepada Pemegang Izin Pemanfaatan Biaya Iuran Izin Yang Telah Dibayar Pemegang Izin Pemanfaat an

° Bila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi

b. c.

Bukti - Bukti ........................................................................................................................................................................................................................................................................... Kendala dalam melakukan pembayaran : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS (Menurut P.63/2011, ada tim penilai keberhasilan yg dibentuk oleh Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan an. Dirjen) Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini : Rencana Penanaman (Ha) Dalam Kawasan

Tahun HK

K et °

HL

Realisasi Penanaman (Ha)

Luar Kawasan HP

Hutan Kota

Tahura

APL Lindung

Dalam Kawasan HK

HL

Jumlah Tanaman (Batang)

Luar Kawasan HP

Hutan Kota

Tahura

APL Lindung

Rencana Kayu

MPTS

Realisasi Kayu

Keterangan

MPTS

: 1) KH = Kawasan Hutan ; NK = Non Komersial ; K = Komersial : 2) Berdasarkan data dari Perusahaan dan pengamatan lapangan)

- Jika belum, uraikan alasannya : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

b.

Bukti - Bukti

c.

........................................................................................................................................................................................................................................................................... Kendala dalam penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Dilakukan pengamatan lapangan dan didokumentasikan

6. Melakukan Pemberdayaan Masyarakat a Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini : Tahun

Rencana


Ada

b. c.

Tidak ada

Volume Kegiatan


Output / Outcome

- Jika belum, uraikan alasannya : ........................................................................................................................................................................................................................................................................... Bukti - Bukti ........................................................................................................................................................................................................................................................................... Kendala dalam pemberdayaan masyarakat : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Melakukan Pemeliharaan Batas Areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan a Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini :

Tahun

Jlh Pal Batas (unit)

Bentuk Pemelih araan Yang Dilakuka n

inventarisasi pal batas kondisi : hilang, rusak, baik, ketepatan posisi pal : geser/tidak pemeliharaan ada 2 : Batas , pal batas

b. c.

*** tanya bpkh wilayah II versi peta tata batas (sesuai batb, sk menteri, rekonstruksi ulang)

- Jika belum, uraikan alasannya : ........................................................................................................................................................................................................................................................................... Bukti - Bukti ........................................................................................................................................................................................................................................................................... Kendala dalam pemeliharaan Pal Batas : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Melakukan Perlindungan Hutan di Areal Izin dan Sekitarnya a Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini : Tahun

Bentuk / Aktivitas Perlindungan Yang Dilakukan Frekuensi sarana prasarana, SDM , frekuensi, bentuk pengamanan (patroli, pembuatan parit batas, penyuluhan)

- Jika belum, uraikan alasannya :

............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .... b. c.

Bukti - Bukti ........................................................................................................................................................................................................................................................................... Kendala dalam melakukan perlindungan hutan : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Mengamankan Kawasan Konservasi (KK) dan Hutan Lindung (HL) dalam hal areal IPPKH berbatasan dengan KK dan HL a Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini :

Tahun

b. c.

Bentuk Aktivitas Pengamanan

Pihak Yang Berkaita n

Bentuk Keterlibat an

Kepala Balai Besar/ UPT yang menangani Kehutanan Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan (Provinsi)

Koordinasi Koordinasi

Kepala KPH Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan (Kab./Kota)

Koordinasi

- Jika belum, uraikan alasannya : ........................................................................................................................................................................................................................................................................... Bukti - Bukti ........................................................................................................................................................................................................................................................................... Kendala dalam mengamankan KK dan HL : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Memberikan Kemudahan Bagi Aparat Pusat dan Daerah Melakukan Monev di Lapang a Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini : Tahun

b. c.



Evaluasi

Lamanya (Hari) Monitoring

Evaluasi

- Jika belum, uraikan alasannya : ........................................................................................................................................................................................................................................................................... Bukti - Bukti ........................................................................................................................................................................................................................................................................... Kendala dalam pembayaran PNBP : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

11. Melakukan Koordinasi a Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini :

Tahun



Tindaklan jut Hasil Koordina si

b. c.

- Jika belum, uraikan alasannya : ........................................................................................................................................................................................................................................................................... Bukti - Bukti ............. Kendala dalam melakukan koordinasi : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

12. Menyerahkan Rencana Kerja Pemenuhan Kewajiban a Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika belum, uraikan alasannya : ........................................................................................................................................................................................................................................................................... b. Bukti - Bukti ........................................................................................................................................................................................................................................................................... c. Kendala dalam penyerahan Rencana Kerja : ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 13 Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Secara Berkala Setiap 6 Bulan a Sudah / Belum (coret salah satu) - Jika sudah, isi tabel di bawah ini : Tahun

b. c.

Laporan Ke


Tembusan Kadis Prov

Kadis Kab/Kota

Dir. Perhutani

Ka. BPKH

Ka. BPDAS

- Jika belum, uraikan alasannya : ........................................................................................................................................................................................................................................................................... Bukti - Bukti ........................................................................................................................................................................................................................................................................... Kendala dalam membuat laporan secara berkala setiap 6 bulan : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

Recommend Documents