Oleh : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Disampaikan pada acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Semarang, 20 Mei 2015
Data dan Informasi Kawasan Hutan
A. KAWASAN HUTAN (daratan)
LUAS (HA) NO
PROVINSI
NOMOR SK
195/Kpts-II/2003
TANGGAL LUAS HUTAN KONSERVASI
HUTAN LINDUNG
HUTAN PRODUKSI
TOTAL
04/07/2003
132.180
291.306
393.117
816.603
1
Jawa Barat
2
Jawa Tengah 359/Menhut-II/2004
01/10/2004
126.530
84.430
546.290
757.250
3
Jawa Timur
21/07/2011
233.632
344.742
782.772
1.361.146
395/Menhut-II/2011
3
I.
Realisasi Percepatan Penetapan =
61.434.612,94 ha (50,86%), terdiri dari: • Surat Keputusan 810 buah. • Peta Lampiran 12.795 lembar.
II.
III.
Realisasi Penetapan sebelum 2009 = 13.819.510,12 ha (11,44%), terdiri dari: • Surat Keputusan 830 buah. • Peta Lampiran 830 lembar. Total Penetapan = 75.254.123,06 ha (62,30%), terdiri dari: • Surat Keputusan 1.640 buah. • Peta Lampiran 13.625 lembar.
62,30%
KORSUP MINERBA
DASAR HUKUM A. UU No 41 tahun 1999 jo UU No 19 tahun 2004 tentang Kehutanan antara lain mengatur: • Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan Hutan Produksi dan Hutan lindung • Pada kawasan Hutan Lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka • Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan oleh Menteri dengan mempertimbangankan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan B. Pertambangan dengan pola penambangan terbuka di kawasan hutan lindung hanya diperkenankan kepada 13 izin/perjanjian di bidang pertambangan sebagaimana diatur dengan keputusan presiden nomor 41 tahun 2004 tentang perizinan/perjanjian di bidang pertambangan yang berada dikawasan hutan 6
Daftar 13 Perusahaan Pertambangan yang diperkenankan beroperasional di Kawasan Hutan Lindung sampai berakhirnya perizinan atau perjanjiannya (Lampiran Keppres No. 41 tahun 2004 tanggal 12 Mei 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada pada Kawasan Hutan) : 1.Freeport Indonesia Comp – Mimika (Papua) 2.Karimun Granit – Karimun (Kepri) 3.Inco Tbk – Luwu Utara, Kolaka, Kendari, Morowali (Sulsel, Sulteng, dan Sultra) 4.Indominco Mandiri – Kutai Timur, Kota Bontang (Kaltim) 5.Aneka Tambang Tbk – Halmahera Tengah (Malut) 6.Natarang Mining – Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Barat (Lampung) 7.Nusa Halmahera Minerals – Halmahera Utara, Halmahera Barat (Malut) 8.Pelsart Tambang Kencana – Kotabaru, Banjar, Tanah Laut (Kalsel) 9.Interex Sacra Raya – Pasir, Tabalong (Kaltim dan Kalsel) 10.Weda Bay Nikel – Halmahera Tengah (Malut) 11.Gag Nikel – Sorong (Papua) 12.Sorikmas Mining – Mandailing Natal (Sumut) 13.Aneka Tambang Tbk (B) – Kendari (Sultra)
REKAPITULASI IZIN BIDANG PERTAMBANGAN YANG TERINDIKASI BERADA PADA HUTAN KONSERVASI
NO
PROVINSI
JENIS IZIN
OPERASI PRODUKSI
SURVEY/EKSPLORASI
GRAND TOTAL
Unit
Luas (Ha)
Unit
Luas (Ha)
Unit
Luas (Ha)
1
JAWA BARAT
IUP
1
3.010,35
3
205,34
4
3.215,69
2
JAWA TENGAH
IUP
1
0,14
-
-
1
0,14
3
JAWA TIMUR
IUP
-
-
1
31,09
1
31,09
2
3010,49
4
236,43
6
3.246,92
TOTAL
8
REKAPITULASI IZIN BIDANG PERTAMBANGAN YANG TERINDIKASI BERADA PADA HUTAN LINDUNG
NO
PROVINSI
JENIS IZIN
OPERASI PRODUKSI
SURVEY/EKSPLORASI
GRAND TOTAL
Unit
Luas (Ha)
Unit
Luas (Ha)
Unit
Luas (Ha)
1
JAWA BARAT
IUP
7
1.760,01
8
14.951,77
15
16.711,78
2
JAWA TENGAH
IUP
2
40,96
6
2.992,27
8
3.033,24
3
JAWA TIMUR
IUP
25
2.760,03
7
10.140,62
32
12.900,64
TOTAL
9
TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS SPASIAL IZIN BIDANG PERTAMBANGAN DENGAN KAWASAN HUTAN Kementerian Kehutanan telah mengirim surat kepada Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia (kecuali Bali, DKI. Jakarta dan Kalimantan Utara) menyampaikan sebagai berikut: 1.
Hasil analisis melalui overlay data Izin di Bidang Pertambangan dengan Penunjukan Kawasan Hutan per Provinsi
2.
Berdasarkan pasal 38 ayat (1) UU No 41 Tahun 1999 jo. UU No 19 Tahun 2004, Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Selanjutnya pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka
3.
Penambangan dengan pola penambangan terbuka pada kawasan Hutan Lindung (HL) hanya dikecualikan bagi 13 Izin di Bidang Pertambangan sesuai Keputusan Presiden No 41 Tahun 2004 tanggal 12 Mei 2004
4.
Berdasarkan data dan ketentuan tersebut, dimohon kiranya Gubernur/Bupati/Walikota dapat mencermati kembali dan melakukan langkah-langkah sesuai kewenangannya untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum
10
DAFTAR SURAT DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN KEPADA GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA SEBAGAI TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS SPASIAL WIUP DAN KAWASAN HUTAN
NOMOR
KEPADA GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA
NOMOR SURAT
TANGGAL
1
Jawa Barat
S.709/VII-PKH/2014
10 Juli 2014
2
Jawa Tengah
S.710/VII-PKH/2014
10 Juli 2014
3
Jawa Timur
S.711/VII-PKH/2014
10 Juli 2014
11
RESPON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ATAS SURAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN NO
PENGIRIM NOMOR SURAT
TANGGAL SURAT
KEPADA
RINGKASAN SURAT Permohonan informasi lampiran surat dan peta lokasi perusahaan terkait menyampaikan bahwa PT Putra Samudra tidak memenuhi kewajiban pemegang IUP, PT Putra Samudra dilarang melakukan kegiatan penambangan sebelum mendapat rekomendasi/izin dari pemerintah atau kementerian kehutanan.
1
Dinas ESDM Kab.Bogor
541/1270‐PU/DESDM
29‐Agu‐14
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
2
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor
541.2/1726‐PU/ESDM
16/12/2014
Direktur PT. Putra Samudra
3
4
5
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor
541/1723‐PU/DESDM
541.2/1725‐PU/ESDM
541.2/1724‐PU/ESDM
16/12/2014
16/12/2014
16/12/2014
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
Direktur PT. Aneka Tambang
Menyampaikan bahwa Dinas ESDM Kab Bogor telah mengambil langkah‐langkah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundangan terhadap IUP yang terindikasi berada di Kawasan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung Menyampaikan bahwa jika PT Antam melakukan kegiatan di kawasan hutan konservasi agar segera menghentikan kegiatannya serta segera memenuhi kewajiban pemegang IUP, jika PT Antam tidak melaksanakan maka IUP tersebut akan dicabut
menyampaikan bahwa PT Bara Alam Rekhanusa tidak melaksanakan kewajiban Direktur PT. Bara Alam pemegang IUP, dikarenakan ini peringatan Rekhanusa ke III maka IUP tersebut direkomendasikan untuk dicabut
12
RESPON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ATAS SURAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN NO
PENGIRIM
NOMOR SURAT
TANGGAL SURAT
6
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor
541.3/405‐ESDM
20/01/2015
7
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor
540/070‐PU/ESDM
28/01/2015
8
Bupati Tasikmalaya
540/268/Distamben
18/02/2015
9
Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tasikmalaya
540/102/Distamben
03/03/2015
10
Dinas ESDM Kab. Banyumas
11
Pemerintah Kabupaten Cilacap
12
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
KEPADA
Pemegang IUP se‐Kab. Surat edaran terkait kewajiban pemegang Bogor IUP Direktur Utama PT. Aneka Tambang. Tbk
Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat
08‐Sep‐14
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
540/5067/19
05‐Sep‐14
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
14‐Sep‐14
Tindak lanjut korsub KPK dan klarifikasi lanjut mengenai lokasi PT Antam terhadap kawasan hutan kepada Ditjen Planologi
Pemegang IUP wajib : 1.memiliki sertifikat CnC, 2. membayar kewajiban keuangan Para Pemegang IUP se‐ terhadap negara, 3. menyampaikan Kabupaten Tasikmalya pelaporan, 4. Menyampaikan salinan NPWP
545/2196
540/009037
RINGKASAN SURAT
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
Surat edaran, melakukan sosialisasi dan mengevaluasi laporan Klarifikasi WIUP di Kabupaten Banyumas yaitu WIUP Eksplorasi PT Aneka Tambang dan WIUP Eksplorasi PT Sinar Tambang Arthalestari Klarifikasi WIUP Sodara Sakino tidak berada dalam kawasan hutan konservasi Konfirmasi bahwa sebagian IUP tidak berada pada kawasan hutan konservasi atau hutan lindung, sebagian IUP tidak melanjutkan kegiatannya dan 1 IUP telah menjadi izin pinjam pakai kawasan hutan
REKAPITULASI DATA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERBA YANG MASIH AKTIF PROVINSI JAWA BARAT, JAWA TENGAH DAN JAWA TIMUR SAMPAI DENGAN APRIL 2015
NOMOR
IPPKHEksplorasi
PROVINSI
Persetujuan Prinsip
IPPKH-Operasi Produksi
Unit
Luas
Unit
Luas
Unit
Luas
1
JAWA BARAT
-
-
3
21,03
21
1.742,96
2
JAWA TENGAH
-
-
5
156,38
1
150,03
3
JAWA TIMUR
2
3.673
1
421,58
8
831,02
IPPKH : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
14
Peranan Kementerian LHK dalam GNPSDA Kementerian LHK 1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi dan pelaporan Kementerian LHK 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan tindak lanjutnya. 4. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin
Pemerintah Provinsi 1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi dan pelaporan pemerintah provinsi 3. Melakukan koordinasi pelaporan terhadap rencana aksi pemerintah kabupaten/kota 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi kabupaten/kota. 5. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin
Rencana Aksi Pemerintah Daerah Sektor Kehutanan
I. Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif No.
Renaksi
I.11
Membentuk Tim IP4T dengan daerah dan mengumpulkan informasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (termasuk peta penggunaan lahan, peta masy. Adat)
I.15
Melakukan evaluasi hak‐hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan
I.28
Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan pemenuhan kewajibaannya
I.29
Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi kewajiban
II. Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan No.
Renaksi
II.30
Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin
II.31
Melakukan rekonsiliasi data perizinan: 1) produksi, 2) wilayah konsesi, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup.
II.36
Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin usaha perkebunan
II.37
Melakukan rekonsiliasi dan evaluasi usaha perkebunan: 1) produksi tiap komoditas, 2) areal usaha dan hak atas tanah, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup.
III. Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat No.
Renaksi
III.42
Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan tingkat tapak dan oleh masyarakat (KPH, usulan pencadangan HKm, HD, dan HTR)
III.47
Melakukan pengajuan izin HKm, HD, dan HTR
IV. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan No.
Renaksi
IV.52
Menyediakan desk penyelesaian dan membangun basis data informasi tentang konflik sumber daya alam (termasuk melibatkan KPH)
IV.53
Menyusun regulasi mengenai mekanisme penanganan konflik SDA
VI. Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi No.
Renaksi
VI.61
Inventarisasi data dan informasi daerah yang diperlukan dalam sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan
VI.62
Melakukan pemutakhiran terhadap Neraca Sumber Daya Hutan berdasarkan data dan informasi inventarisasi hutan, perizinan, penatausahaan hasil hutan, peredaran kayu, dan pembaran kewajiban keuangan
VI.73
Menyediakan informasi SDH dan Perkebunan bagi publik sesuai dengan UU KIP
MEKANISME PELAPORAN
Mekanisme dan Jadwal Pelaporan
Pemda KPK (Tembusan ke Kemen LHK)
K/L Pusat • 10 Juni • 10 Desember
Pemerintah Daerah
CSO
• 10 Maret • 10 Juni • 10 Desember
• 10 Juni • 10 Desember
Pengelolaan Hutan Di Jawa Perhutani (PP. 72/2010)
Kemen LHK (BKSDA dan Balai Taman Nasional)
Hutan Lindung
KSA (Kawasan Suaka Alam)
Hutan Produksi
KPA (Kawasan Pelestarian Alam)
KAJIAN KPK ATAS PENGELOLAAN HUTAN PERHUTANI ASPEK I
• ASPEK KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN
ASPEK II
• ASPEK PRODUKSI
ASPEK III
• ASPEK PEMASARAN
USULAN RENCANA AKSI ASPEK KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN
13 RENAKSI
ASPEK PRODUKSI
11 RENAKSI
ASPEK PEMASARAN
5 RENAKSI
TERIMA KASIH
Banyak pohon, banyak rejeki 26
