KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEBIJAKAN PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH B3 DAN SISTEM TANGGAP DARURAT Haneda Sri Mulyanto Sub Direktorat Manufaktur, Agroindustri dan Jasa Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)
Potensi Bahaya dan Dampak Negatif Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Terhadap Lingkungan Hidup dan Kesehatan Manusia
Contoh Tipikal Lahan Terkontaminasi Limbah B3 dari Sektor Pertambangan, Energi dan Migas Halaman Sekolah Terkontaminasi Crude Oil dan Diduga Oil Sludge
Lahan Terkontaminasi Crude Oil dan Diduga Oil Sludge di dekat perumahan warga
Lahan Terkontaminasi Fly Ash dan Bottom Ash di bantaran sungai dan pantai
Lahan terkontaminasi oil sludge dari tank cleaning
Lahan Terkontaminasi Acid Sludge (kombinasi limbah pabrik lilin dengan limbah kilang migas) yang mengganggu fasilitas produksi kilang
Lahan terkontaminasi di sektor Manufaktur Kontaminasi sludge IPAL pabrik kertas campur dengan tanah urug
Kontaminasi pasir foundry pabrik pengecoran logam campur dengan lumpur
Kontaminasi carbon black pabrik peleburan alumunium campur dengan lempung
Timbal dan IQ
Kebijakan Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3
Intervensi & Inovasi Kebijakan dan Status/Kondisi Lingkungan Hidup Melalui Inovasi kebijakan, usaha dan/atau kegiatan ramah lingkungan (investasi hijau) diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang, sehingga tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dapat dikurangi dan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat diwujudkan Kebijakan PPLH: UU 32/2009 PP No. 27/2012 PP No 101/2014
Tingkat Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan
Implementasinya
Tanpa Inovasi Kebijakan Tingkat pencemaran dan/atau kerusakan yang dapat dikurangi
Dengan Inovasi Kebijakan Waktu 1980
Saat ini
Yang Akan Datang
Peraturan dan Kebijakan • Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 • Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 • Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2009 (saat ini sedang revisi sehubungan dengan adanya PP nomor 101 tahun 2014)
Kerangka Kerja Regulasi Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3
UU 32/2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
• Pasal 46 (kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pemulihan lahan tercemar dan/atau kerusakan lingkungan • Pasal 54 (ketentuan umum tentang kewajiban setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup)
• Pasal 198 dan Pasal 199
PP 101/2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH B3
PERMENLH 33/2009 TENTANG TATA CARA PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH B3
• Tata cara pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3; • Perencanaan – Pelaksanaan Pemulihan – Evaluasi – Pemantauan Pasca Pemulihan
PermenLH 33/2009)
Pemulihan fungsi LH oleh Pemerintah, Pemda Prov dan Kab/Kota (PP 101/2014, ps 215) Pengawasan pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi LB3 dilakukan Menteri, gubernur, bupati/walikota (PermenLH 33/2009, ps 12)
KETERKAITAN PELAKSANAAN TANGGAP DARURAT DAN PEMULIHAN KONTAMINASI LB3 Diketahui Penanggung Jawabnya Lahan terkontaminasi LB3
Tanggap Darurat Tidak Diketahui Penanggung Jawabnya
Pemantauan Pasca Pemulihan
SSPLT/SKPLT
Perencanaan Pemulihan
Evaluasi
Pelaksanaan Pemulihan
• Penghentian sumber kontaminasi • Isolasi penyebaran lahan terkontaminasi • Identifikasi awal terjadinya kontaminasi • dsb
SISTEM TANGGAP DARURAT Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3 Pasal 220 (PP 101/2014) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya
Sistem Tanggap Darurat (PP 101/2009) Penyusunan Program Kedaruratan
Sistem Tanggap Darurat
Pelatihan dan Geladi Kedaruratan
Penanggulangan Kedaruratan
Infrastruktur
Fungsi Penanggulangan
Identifikasi keadaan darurat
Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan LH
Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup
Koordinasi Penyusunan Program Kedaruratan Nasional
Provinsi
Kabupaten/Kota
BNPB Nasional berkoordinasi dengan:
BPBD Provinsi berkoordinasi dengan:
BPBD Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan:
a. Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 220; b. Menteri; dan c. kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
a. Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220; b. Menteri; c. instansi lingkungan hidup provinsi; dan d. instansi terkait lainnya di provinsi.
a. Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220; b. Menteri; c. gubernur; d. instansi lingkungan hidup kabupaten/kota; dan e. instansi terkait lainnya di kabupaten/kota.
PROGRAM KEDARURATAN (PP 101/2014 Pasal 223) Infrastuktur Paling sedikit meliputi: a. organisasi; b. koordinasi; c. fasilitas dan peralatan termasuk peralatan peringatan dini dan alarm; d. prosedur penanggulangan; dan e. pelatihan dan geladi keadaan darurat.
Fungsi Penanggulangan Paling sedikit meliputi: a. identifikasi, pelaporan, dan pengaktifan; b. tindakan mitigasi; c. tindakan perlindungan segera; d. tindakan perlindungan untuk petugas penanggulangan keadaan darurat, pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup; dan e. pemberian informasi dan instruksi pada masyarakat.
PELATIHAN DAN GELADI KEDARURATAN NO
KABUPATEN/KOTA (Pasal 227)
PROVINSI (Pasal 229)
NASIONAL (Pasal 231)
1.
Koordinator: Kepala BPBD kabupaten/kota
Koordinator: Kepala BPBD Provinsi
Koordinator: Kepala BNPB
2.
Wajib diikuti oleh: a. Setiap Orang yang menghasilkan LB3, Pengumpul LB3, Pengangkut LB3, Pemanfaat LB3, Pengolah LB3, dan/atau Penimbun LB3 b. Instansi lingkungan hidup kabupaten/kota; dan c. instansi terkait lainnya di kabupaten/kota.
Wajib diikuti oleh: a. Setiap Orang yang menghasilkan LB3, Pengumpul LB3, Pengangkut LB3, Pemanfaat LB3, Pengolah LB3, dan/atau Penimbun LB3 b. instansi lingkungan hidup provinsi; dan c. instansi terkait lainnya di provinsi.
Wajib diikuti oleh: a. Setiap Orang yang menghasilkan LB3, Pengumpul LB3, Pengangkut LB3, Pemanfaat LB3, Pengolah LB3, dan/atau Penimbun LB3 b. Menteri; dan c. kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian
3.
diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.
PENANGGUNG JAWAB USAHA (Pasal 225) Setiap Orang yang menghasilkan LB3, Pengumpul LB3, Pengangkut LB3, Pemanfaat LB3, Pengolah LB3, dan/atau Penimbun LB3 wajib menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan untuk kegiatan yang dilakukannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
3 Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3
SEBARAN LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH B3 DI INDONESIA
RANGKAIAN KEGIATAN PEMULIHAN Kegiatan Pemulihan (Permen 33/2009) Pelaksanaan Pemulihan PERENCANAAN
Kronologi Pengolahan Tanah Terkontaminasi Survei Lahan Terkontaminasi
PELAKSANAAN
Penetapan Titik Sampling Kegiatan Pemulihan
Metodelogi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pemetaan lahan Isolasi area Papan pengumuman Ambil Sampel Angkat Tanah Pemulihan Pemantauan Lahan Urug
Peta wilayah Tahapan Kegiatan Hasil Akhir : Data Hasil Uji Laboratorium Pemantauan Pasca
EVALUASI
Wajib Lapor
PEMANTAUAN
Wajib Awas
S S P L T A T A U S K P L T
AREAL TERKONTAMINASI SEBELUM DIPULIHKAN
PROSES PENGANGKATAN LIMBAH B3
TAHAPAN PROSES PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH B3 AREAL SETELAH DILAKUKAN DIPULIHKAN
SEBELUM
SESUDAH
26
Dokumentasi Lahan Terkontaminasi di Cinangka
Proses Panjang dalam Pemulihan Lahan Terkontaminasi Pb
9 Juni 2015 Penutupan LTLB3 tahap 1
Okt 2013- Maret 2014 Pemulihan dilakukan
PENGERJAAN ENCAPSULASI
KONDISI KESEHATAN
• Kadar timbel dalam darah (BLL) anak-anak di Desa Cinangka relatif tinggi yaitu: – Rata-rata 36.62 µg/dL, – Minimum 16.2 µg/dl yang ditemukan pada anak laki-laki usia 6 tahun – Maksimum (di atas angka 60 µg/dL) ditemukan pada anak perempuan usia 7 tahun. • Anak-anak di kedua area tersebut (Cinangka) 100% memiliki BLL di atas batas normal/toleransi yang ditetapkan WHO (10 µg/dl). • Anak-anak di kawasan Peleburan Aki Bekas ditemukan menderita penurunan IQ, kerusakan sel-sel dan organ otak, anemia, gangguan pertumbuhan tulang, gangguan fungsi ginjal, kerusakan fungsi syaraf, cacat mental dan cacat fisik. Courtesy Blacksmith, 2014
4 Penutup
Terima kasih
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
[email protected]
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi Dan Tanggap Darurat Limbah B3 Gedung A lantai 4, Telp/Fax: 021-85904930 Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410
