REVIU LINGKUNGAN KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TELUK JAKARTA Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Laksmi Wijayanti Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Jakarta, 30 Mei 2016
Kronologi Spasial “Pembukaan” green belt utara Jakarta
1985
1995
Kebijakan berlatar sosioekonomi
Waterfront City skala internasional
2002
Banjir besar Jakarta
2007
Banjir besar Jakarta
2008
Reklamasi 17 pulau
2012
Perpres 54/2008 Jabodetabekpunjur
Manajemen DAS dan NCICD
Kebijakan berlatar biogeofisik
Melihat karakteristik persoalan dan pendekatan kesatuan ekosistemnya, maka cakupan wilayah terkena dampak yang harus dikaji daya dukung dan daya tampungnya adalah sebagaimana diusulkan. Cakupan ini didasarkan pada kesatuan fungsi daerah aliran sungai, ekosistem pesisir dan kesatuan ekoregion laut.
ARAHAN PERPRES 54/2008 TENTANG JABODETABEKPUNJUR : • Zona P1 : mencegah abrasi, intrusi air laut, pencemaran dan kerusakan laut • Zona P2 : referensi banjir, mencegah abrasi, intrusi air laut, pencemaran dan kerusakan laut • Zona P3 : zona intensitas pemanfaatan tinggi dan aksesibilitas tinggi • Zona P4 : zona dengan daya dukung lingkungan rendah • Zona P5 : mencegah abrasi, retensi air, intrusi air laut, konservasi mangrove, daya dukung lingkungan rendah
Perlindungan, daya dukung rendah, proteksi pantai
Pemanfaatan intensitas tinggi
ISU PERENCANAAN KSN JABODETABEKPUNJUR YANG BELUM TERSELESAIKAN HINGGA KINI : • Isu subsiden • Isu sedimentasi berat dan kualitas sungai buruk • Isu kabel laut dan pipa gas • Isu daya dukung pesisir yang ratarata rendah
PIPA GAS KABEL
Warna gelap adalah daerah dengan masalah abrasi (pada dokumen rencana telah dibuat intervensi teknologinya) Warna terang adalah daerah dengan masalah sedimentasi (pada dokumen rencana intervensinya kompleks)
Cakupan sistem hulu-hilir Jakarta
Areal subsiden
Keruwetan sistem drainase Jakarta Utara
Banjir Jakarta 2007
HASIL SEMENTARA KLHS NCICD (DANIDA 2010 dan 2014, MENKO EKONOMI 2015) : • Sistem drainase alam dan buatan di Jakarta terlalu kompleks untuk bisa diintervensi sepotong--sepotong sepotong dalam menyelesaikan persoalan banjir daratan dan sedimentasi • Hal serupa juga berlaku untuk isu subsiden yang tidak bisa diselesaikan dengan pembangunan pesisir saja
Uji silang 1 :
Reklamasi Pulau dalam menjawab kerentanan bencana dan penurunan daya dukung dan daya tampung KLHS 2011
Uji gap 1 :
Reklamasi pulau dalam menjawab penyelesaian sosial, ekonomi, dan nilai tambah
Uji gap 2 :
ARAHAN PERPRES 54/2008
RENCANA EKSISTING
REKLAMASI 17 PULAU
PERUBAHAN SKENARIO MITIGASI DAN RENCANA
RENCANA EKSISTING
KLHS NCICD 2015
KONDISI LAPANGAN TERBARU
Uji silang 2 :
Konsep NCICD dalam menjawab penyelesaian sosial, ekonomi, dan nilai tambah
NCICD
PERUBAHAN SKENARIO MITIGASI DAN RENCANA
Konsep NCICD dalam menjawab kerentanan bencana dan daya dukung yang turun terus
KONDISI LAPANGAN TERBARU
Pembulatan Isu Aktual Response yang menjadi Pressure
Response -
Normalisasi sungai dan pengerukan
-
State :
State : KERUSAKAN WILAYAH HULU
Limpasan dan sedimentasi sistem sungai
JAKARTA BERADA DI BAWAH PERMUKAAN LAUT
Reklamasi pulau Tanggul laut Perluasan pelabuhan Perluasan PLTU/PLTGU
State :
Limpasan dan sedimentasi sistem sungai
PENDANGKALAN DAN PENURUNAN KUALITAS TELUK
Dampak
Dampak KERESAHAN YANG DIRASAKAN MASYARAKAT
Peta Jalan Assessment Pertimbangan keputusan : 1. Iklim investasi 2. Kelembagaan dan tata kelola 3. Keberadaan pembiayaan
Kombinasi lokasi, luas, bentuk, jumlah/besaran : 1. Reklamasi pulau 2. Tanggul-tanggul 3. Pelabuhan 4. Pembangkit listrik
UJI SKENARIO
Opsi kebijakan lain yang “out of the box”
DELPHI PAKAR
Limit daya dukung dan daya tampung
KONSULTASI PUBLIK
VISI YANG INGIN DICAPAI
Kriteria arahan Presiden : 1. Tidak merusak lingkungan 2. Tidak menyebabkan banjir 3. Melindungi biota laut dan mangrove 4. Mempertahankan kehidupan nelayan 5. Mengikuti kaidah dan aturan hukum berlaku
TERIMA KASIH
