Oleh : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Disampaikan pada acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Jakarta, 22 April 2015
Data dan Informasi Kawasan Hutan
A. KAWASAN HUTAN (daratan)
NO
PROVINSI
NOMOR SK
TANGGAL
HUTAN HUTAN KONSERVASI LINDUNG
HUTAN PRODUKSI
TOTAL
(HA)
(HA)
(HA)
(HA)
PROSENTASE (%)
1
Bengkulu
784/Menhut27/12/2012 II/2012
462.985
250.750
210.916
924.631
46
2
Lampung
256/KptsII/2000
23/08/2000
462.030
317.615
225.090
1.004.735
30
3
Banten
419/KptsII/1999
15/06/1999
112.991
12.359
76.437
201.787
22
3
I.
Realisasi Percepatan Penetapan =
61.434.612,94 ha (50,86%), terdiri dari: • Surat Keputusan 810 buah. • Peta Lampiran 12.795 lembar.
II.
III.
Realisasi Penetapan sebelum 2009 = 13.819.510,12 ha (11,44%), terdiri dari: • Surat Keputusan 830 buah. • Peta Lampiran 830 lembar. Total Penetapan = 75.254.123,06 ha (62,30%), terdiri dari: • Surat Keputusan 1.640 buah. • Peta Lampiran 13.625 lembar.
62,30%
Realisasi Nasional Percepatan Tata Batas dan Penetapan Kawasan Hutan Tahun Penetapan 120.783.631 Ha (100%) Tata Batas 316.836 km (>100%)
Penetapan 75.254.123 Ha (62,30%)
62,30%
Tata Batas 276.836 km (98,06%)
Gap Tata Batas dengan Penetapan s/d 2009 Penetapan 13.819.510 Ha (11,44%) Tata Batas 219.206 km (77,64%)
%
B. PERIZINAN 1. Pelepasan Kawasan Hutan NO
PROVINSI
UNIT
Total Luas (Ha)
1 Bengkulu
11
57.581,25
2 Lampung
8
83.964,15
3
‐
Banten Grand Total
19
Keterangan : Tidak ada yang dalam tahap persetujuan prinsip.
‐ 141.545,40
2. Pertambangan a. IUP/KK yang terindikasi pada Hutan Konservasi NO
1 2
4
PROVINSI
BENGKULU LAMPUNG
BANTEN
TOTAL
JENIS IZIN
OPERASI PRODUKSI SURVEY/EKSPLORASI
GRAND TOTAL
Unit
Luas (Ha)
Unit
Luas (Ha)
Unit
Luas (Ha)
IUP
9
1.311,10
14
3.833,45
23
5.144,55
IUP
1
3,47
-
-
1
3,47
KK
1
16,80
-
-
1
16,80
IUP
1
11,20
5
830,35
6
841,55
12
1.342,57
19
4.663,80
31
6.006,37
7
b. IUP/KK yang terindikasi pada Hutan Lindung OPERASI PRODUKSI NO
1
2
4
PROVINSI
BENGKULU
SURVEY/EKSPLORASI
GRAND TOTAL
JENIS IZIN Unit
Luas (Ha)
Unit
Luas (Ha)
Unit
Luas (Ha)
IUP
3
934,94
16
112.668,02
19
113.600,96
IUP
7
387,19
4
518,59
11
905,78
KK
1
8.835,89
1
35.55
2
9.777,22
IUP
1
10,61
1
304,94
2
315,55
12
10.168,63
22
113.491,55
34
124.599,51
LAMPUNG
BANTEN TOTAL
8
c. Tindak Lanjut Hasil Analisis Spasial Izin Bidang Pertambangan dengan Kawasan Hutan
Kementerian Kehutanan telah mengirim surat kepada Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia (kecuali Bali, DKI. Jakarta dan Kalimantan Utara) menyampaikan sebagai berikut: 1.
Hasil analisis melalui overlay data Izin di Bidang Pertambangan dengan Penunjukan Kawasan Hutan per Provinsi
2.
Berdasarkan pasal 38 ayat (1) UU No 41 Tahun 1999 jo. UU No 19 Tahun 2004, Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Selanjutnya pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka
3.
Penambangan dengan pola penambangan terbuka pada kawasan Hutan Lindung (HL) hanya dikecualikan bagi 13 Izin di Bidang Pertambangan sesuai Keputusan Presiden No 41 Tahun 2004 tanggal 12 Mei 2004
4.
Berdasarkan data dan ketentuan tersebut, dimohon kiranya Gubernur/ Bupati/Walikota dapat mencermati kembali dan melakukan langkah-langkah sesuai kewenangannya untuk menghindari terjadinya planggaran hukum
9
Surat Ditjen Planologi Kehutanan Kepada Gubernur/Bupati/Walikota NOMOR
PROVINSI
NOMOR SURAT
TANGGAL
1
Bengkulu
S.706/VII-PKH/2014
10 Juli 2014
2
Lampung
S.707/VII-PKH/2014
10 Juli 2014
4
Banten
S.708/VII-PKH/2014
10 Juli 2014
10
Respon Atas Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
NO
PENGIRIM
NOMOR/TGL SURAT
KEPADA
RINGKASAN SURAT
1 Bupati Bengkulu Utara
522/1211/DISHUTB Direktorat Jenderal Penyampaian Langkah-langkah UN tgl 30/09/2014 Planologi yang telah dan akan ditempuh Kehutanan terhadap Izin Pertambangan yang terindikasi berada Dalam Kawasan Hutan
2 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah
522/235/D.5/2014 tgl 10/12/2014
Direktorat Jenderal Menyampaikan bahwa Izin Planologi Ekplorasi PT Tiuh Mas telah Kehutanan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2012 dan tidak diperpanjang
11
Respon Atas Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan (Lanjutan...) NO
PENGIRIM
3 Bupati Lebak
NOMOR KEPADA SURAT 540/1232Direktorat Jenderal Distamben/2014 Planologi Kehutanan Tgl. 10/10/2014
RINGKASAN SURAT 1. Melaporkan hasil sinkronisasi dan survei lapangan terhadap IUP-IUP yang bersangkutan 2. Menyatakan bahwa akan segera merevisi IUP-IUP yang terindikasi berada di Kawasan Hutan Konservasi dan Lindung 3. Permohonan Peta Kawasan Hutan Provinsi Banten untuk melakukan analisis terkait keberadaan IUP di Kawasan Hutan Konservasi dan Lindung
4 Bupati Lebak
Direktur Penggunaan Menyampaikan bahwa 2 IUP telah dicabut 540/118Distamben/2015 Kawasan Hutan Ditjen sedangkan beberapa IUP yang lain telah Tgl. 28/01/2015 Planologi Kehutanan direvisi, Bupati Lebak memohon agar dikonfirmasi kembali lokasi IUP di Lebak terhadap Kawasan Hutan
12
Peranan Kementerian LHK dalam GNPSDA Kementerian LHK 1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi dan pelaporan Kementerian LHK 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan tindak lanjutnya. 4. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin
Pemerintah Provinsi 1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi dan pelaporan pemerintah provinsi 3. Melakukan koordinasi pelaporan terhadap rencana aksi pemerintah kabupaten/kota 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi kabupaten/kota. 5. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin
Rencana Aksi Pemerintah Daerah Sektor Kehutanan
I. Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif No.
Renaksi
I.11
Membentuk Tim IP4T dengan daerah dan mengumpulkan informasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (termasuk peta penggunaan lahan, peta masy. Adat)
I.15
Melakukan evaluasi hak‐hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan
I.28
Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan pemenuhan kewajibaannya
I.29
Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi kewajiban
II. Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan No.
Renaksi
II.30
Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin
II.31
Melakukan rekonsiliasi data perizinan: 1) produksi, 2) wilayah konsesi, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup.
II.36
Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin usaha perkebunan
II.37
Melakukan rekonsiliasi dan evaluasi usaha perkebunan: 1) produksi tiap komoditas, 2) areal usaha dan hak atas tanah, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup.
III. Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat No.
Renaksi
III.42
Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan tingkat tapak dan oleh masyarakat (KPH, usulan pencadangan HKm, HD, dan HTR)
III.47
Melakukan pengajuan izin HKm, HD, dan HTR
IV. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan No.
Renaksi
IV.52
Menyediakan desk penyelesaian dan membangun basis data informasi tentang konflik sumber daya alam (termasuk melibatkan KPH)
IV.53
Menyusun regulasi mengenai mekanisme penanganan konflik SDA
VI. Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi No.
Renaksi
VI.61
Inventarisasi data dan informasi daerah yang diperlukan dalam sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan
VI.62
Melakukan pemutakhiran terhadap Neraca Sumber Daya Hutan berdasarkan data dan informasi inventarisasi hutan, perizinan, penatausahaan hasil hutan, peredaran kayu, dan pembaran kewajiban keuangan
VI.73
Menyediakan informasi SDH dan Perkebunan bagi publik sesuai dengan UU KIP
MEKANISME PELAPORAN
Mekanisme dan Jadwal Pelaporan
Pemda KPK (Tembusan ke Kemen LHK)
K/L Pusat • 10 Juni • 10 Desember
Pemerintah Daerah
CSO
• 10 Maret • 10 Juni • 10 Desember
• 10 Juni • 10 Desember
PEMBELAJARAN MONEV GNPSDA DI MEDAN Pemerintah Aceh telah menjabarkan 6 sasaran GNPSDA dan Rencana Aksi dengan Langkah‐langkah kegiatan yang akan dilakukan sebagai berikut :
RENCANA AKSI PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN MEMBENTUK TIM INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (IP4T)
Pembentukan Tim dilaksanakan setelah atau bersamaan dengan proses pengukuhan batas kawasan hutan pasca RTRWA .
MELAKUKAN EVALUASI HAK-HAK ATAS TANAH MASYARAKAT DALAM KAWASAN HUTAN
Mendorong dilaksankannya evaluasi serta penyelesaian Hakhak masyarakat di dalam kawasan hutan pada saat Penataan Batas Kawasan Hutan.
MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI PENGGUNAAN KAWASAN DAN PEMENUHAN KEWAJIBANNYA
Melakukan Sinkronisasi dan Rekonsiliasi data Izin Penggunaan Kawasan Hutan di Aceh dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya bersama-sama melakukan penilaian/evaluasi pemenuhan kewajiban, sebagaimana tertuang dalam Izin atau proses perizinan yang telah dikeluarkan.
MELAKUKAN PENERTIBAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN
Meningkatkan koordinasi dengan institusi Penegak Hukum, Pemerintah Kab/Kota dan Pengelola Hutan ditingkat Tapak untuk melakukan penertiban dan penegakan hukum secara terpadu terhadap Penggunaan Kawasan Hutan yang tidak sesuai MEMBENTUK TIM prosedur. INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN Pengukuhan Kawasan DAN PEMANFAATAN TANAH (I 4PT)
Pemerintah Aceh akan mendorong Percepatan Penyelesaian Hutan dengan prioritas pada Batas Kawasan Hutan yang mengalamai perubahan peruntukan dalam pola ruang hutan Aceh (RTRWA) guna memberikan kepastian hukum pengguna lahannya. Kewenangan penataan batas kawasan berada di Kementerian Kehutanan.
RENCANA AKSI PENATAAN PERIZINAN KEHUTANAN • Melakukan pengumpulan dan rekonsiliasi data perizinan dan pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainnya dari pemegang izin; • Mendorong Institusi yang menangani Kehutanan di Kab/Kota, serta KPH untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; • Menyampaikan data dan informasi pendukung yang terkait dengan kinerja Pemegang Izin ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; • Merekomendasikan Kepada pemberi izin (Kemen LHK) untuk melakukan evaluasi terhadap areal kerja, kinerja dan komitmen pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dan memberikan tindakan tegas untuk setiap pelanggaran terjadi.
PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT a.
Mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan wilayah kelola masyarakat: • Proses dan status tahapan perizinan; • Aktifitas lapangan; dan • Kendala permasalahan pengelolaan kawasan. b. Sosialisasi program pengelolaan hutan bersama masyarakat, untuk meningkatkan minat masyarakat secara aktif dan partisipatif; c. Mendorong pengembangan skema pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang lebih efektif dan efisien (kemitraan);
PENYELESAIAN KONFLIK KAWASAN HUTAN ‐
Membantu melakukan proses identifikasi terhadap penggunaan lahan yang di indikasikan berpotensi konflik dengan batas kawasan hutan dengan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 865/Menhut‐II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Provinsi Aceh; ‐ Melaksanakan sosialisasi Batas Kawasan Hutan ke pada para pihak terkait.
PENGUATAN INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERLINDUNGAN HUTAN •
• •
•
Sedang disusun Peraturan Gubernur tentang Pencegahan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Peraturan Gubernur tentang Izin Lokasi untuk Kegiatan yang berbasis lahan di Aceh; Substansi yang diatur di dalam draft Pergub tersebut salah satunya mengacu pada ketentuan Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup; Pergub tersebut akan menjadi instrumen yang mensinergikan sistem koordinasi, kewenangan dan tata hubungan kerja dalam Penanganan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Penyelenggaraan Izin Lokasi; Pembentukan lembaga pengelolaan hutan di tingkat tapak (KPH) sebanyak 7 unit melalui Pergub No. 20 Tahun 2013, dengan dileniasi wilayah didasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS), menjadi kelembagaan yang efektif dan efisien dalam mengintegrasikan kegiatan perlindungan hutan berbasis daya dukung ekosistem hulu dan hilir;
Pengelolaan Hutan Aceh Berdasarkan DAS •
•
•
Kawasan Hutan dikelola dengan didasarkan pada DAS: Kawasan Hutan merupakan kesatuan ekosistem, satu rencana, dan dengan satu sistem pengelolaan; Pengelolaan Kawasan Hutan: Melibatkan para pemangku kepentingan, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan; Adaptif terhadap kondisi spesifik dan perubahan kondisi yang dinamis sesuai dengan karakteristik DAS.
MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN ANTI KORUPSI • •
•
•
Peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem penyelenggaraan perizinan kehutanan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Aceh; Menyusun Dokumen Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH), sebagai sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan dan pengawasan; Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan sudah dilaksanakan sejak tahun 2012, dan updating di tahun 2014; Mendorong percepatan operasional lembaga pengelola hutan di tingkat tapak (KPH) untuk meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian terhadap kawasan hutan termasuk pemegang izin kehutanan di lapangan; Untuk menjamin keterbukaan informasi publik telah dibentuk Tim Sekretariat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada institusi yang menangani kehutanan di Aceh (Tahun 2014).
TERIMA KASIH
Banyak pohon, banyak rejeki 29
