KEMENTERIAN KEHUTANAN
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
KEBIJAKAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK) UNTUK PEMBANGUNAN PABRIK GULA
BOGOR, 28 OKTOBER 2013
KEMENTERIAN KEHUTANAN
LANDASAN HUKUM • •
•
• •
PP 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Pasal 19 bahwa HPK yang dapat dilepas adalah yang tidak dibebani izin baik berhutan maupun tidak berhutan. INPRES Nomor 6 Tahun 2013 jo 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut, bahwa penundaan Izin Baru dikecualikan antara lain untuk pembangunan tebu. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.2796/Menhut-II/2013 tanggal 16 Mei 2013 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain. Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor S.521/Menhut-VII/2010 tanggal 12 Oktober 2010 meminta agar Gubernur & Bupati/Walikota memprioritaskan penggunaan HPK utk pembangunan perkebunan tebu. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2011 tanggal 24 Mei 2011.
KEMENTERIAN KEHUTANAN
Peraturan Presiden RI No. 19 Tahun 2011
KEMENTERIAN KEHUTANAN
Batasan Pelepasan HPK untuk Perkebunan Tebu (Permenhut No. P.33 tahun 2010) Untuk perkebunan tebu maksimal 150.000 ha untuk 1 perusahaan atau grup perusahaan, diberikan secara bertahap dengan luas paling banyak 40.000 ha. Untuk perkebunan tebu di Provinsi Papua dan Papua Barat maksimal 300.000 ha untuk satu perusahaan atau group perusahaan, diberikan bertahap dengan luas paling banyak 40.000 ha.
S.521/Menhut-VII/ 2010
KEMENTERIAN KEHUTANAN
KEPMENHUT NO SK. SK.2796 2796/MENHUT /MENHUT--II/201 II/2013 3 TGL 16 16 MEI 201 2013 3 a. b. c. d. e.
f.
Menetapkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan APL skala 1: 250.000; Penundaan pemberian izin baru meliputi : izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu; izin pemungutan hasil hutan kayu; izin penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan; Tidak berlaku dalam perubahan peruntukan kawasan hutan terkait revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; Peta Indikatif akan dilakukan revisi setiap 6 bulan sekali Dalam hal hasil survey lapangan yang hasilnya ditetapkan pejabat berwenang : bukan berupa gambut dan / atau hutan alam primer maka areal tsb dapat diberikan izin baru; Berupa gambut dan / atau hutan alam primer maka maka areal tsb menjadi areal yang ditunda pemberian izin baru Gubernur / Bupati/Walikota dalam menerbitkan rekomendasi dan penerbitan izin lokasi baru wajib berpedoman pada Peta Indikatif.
Penundaan pemberian izin baru tidak berlaku bagi pemegang izin yang telah ada dan masih berlaku; pemohon yang telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Menteri; kepentingan pembangunan nasional yang bersifat vital seperti lahan untuk padi dan tebu, geothermal, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi.
KEMENTERIAN KEHUTANAN
Kawasan
Luas (± ha)
%
HUTAN KONSERVASI DARATAN
21.834.324,87
11,53
HUTAN LINDUNG (HL)
30.187.893,45
15,94
HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT)
28.406.125,15
15,00
HUTAN PRODUKSI TETAP (HP)
28.986.485,18
15,31
HUTAN PRODUKSI YG DAPAT DIKONVERSI (HPK)
18.045.294,12
9,53
LUAS KAWASAN HUTAN
127.460.122,77
67,33
AREAL PENGGUNAAN LAIN (APL) LUAS TOTAL
61.852.647,03 189.312.769,80
32,67 100,00
Sebaran HPK di Seluruh Indonesia KEMENTERIAN KEHUTANAN (per September 2013) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Provinsi Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Kep. Bangka Belitung NTT Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat JUMLAH
Luas (ha) 52.760,00 187.629,00 4.504.279,13 265.805,87 11.416,00 11.763 359.266,52 693,00 101.830,00 514.350,00 2.543.535,00 151.424,00 230.776,03 14.701,00 82.431,00 251.856,00 93.571,00 22.976,00 27.080,00 1.645.211,60 564.082,00 4.116.365,00 2.291.492,97 18.045.294,12
KEMENTERIAN KEHUTANAN
Tata Cara Permohonan
Pemohon
Menteri Gubernur Bupati/walikota Pimpinan badan usaha;atau Ketua yayasan.
Diajukan ke Menteri Kehutanan dengan tembusan: • Sekjen • Dirjenplan dan • Dirjen BUK
Persyaratan Persyaratan administrasi: a. Permohonan + peta (skala minimal 1:100.000), b. Izin lokasi (gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan) c. Izin usaha (gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan) d. Rekomendasi gubernur atau bupati/walikota, e. Pernyataan kesanggupan dalam bentuk Akta Notaris kecuali permohonan oleh Pemerintah, untuk : - Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan - Tidak akan mengalihkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan yang diperoleh tanpa persetujuan menteri - Membangun kebun untuk masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan luas paling sedikit 20% dari total luas kawasan hutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan untuk perkebunan f. Profile perusahaan, akta pendirian, NPWP dan Lap Keuangan (bagi pemohon badan usaha atau yayasan). Persyaratan teknis: a. Proposal, rencana teknis dan/atau rencana induk, b. Laporan dan Berita Acara hasil survey lapangan, c. Penafsiran citra satelit liputan paling lama 2 (dua) tahun terakhir.
KEMENTERIAN KEHUTANAN
PROSEDUR PELEPASAN KAWASAN HUTAN • Pemohon mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan ke Menteri Kehutanan • Bupati memberikan izin lokasi dan Izin Usaha Perkebunan • Gubernur memberikan rekomendasi • Menteri Kehutanan mengeluarkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan • Pemohon melaksanakan penataan batas kawasan hutan dan kewajiban lain • Menteri Kehutanan menerbitkan SK Pelepasan Kawasan Hutan • Pemohon mengajukan HGU • Penerbitan HGU oleh BPN
KEMENTERIAN KEHUTANAN
PROGRES PELEPASAN HPK UNTUK NON KEHUTANAN PER SEPTEMBER 201 2013 3
SK Pelepasan : 614 Unit (5.972.341,20 Ha)
PROVINSI ACEH BENGKULU GORONTALO JAMBI KALBAR KALSEL KALTENG KALTIM KEPULAUAN RIAU LAMPUNG MALUKU MALUKU UTARA NTB NTT PAPUA PAPUA BARAT RIAU SULBAR SULSEL SULTENG SULTERA SULUT SUMBAR SUMSEL SUMUT Grand Total
SK PELEPASAN Unit Luas (ha) 58 265.743,70 11 57.581,25 5 53.966,68 44 366.925,98 21 258.539,34 18 214.204,83 68 722.629,56 56 492.942,79 8 55.333,03 8 83.964,15 12 12.657,74 10 50.183,37 3 846,86 24 14 136 10 3 9 3 1 26 39 27 614
671.050,84 271.274,01 1.541.536,70 103.776,71 4.584,50 78.532,90 20.784,20 2.000,00 157.956,37 342.563,36 142.762,33 5.972.341,20
PROGRES PELEPASAN HPK UNTUK PEMBANGUNAN PERKEBUNAN TEBU PER OKTOBER 2013 2013
NO
TAHAPAN
JUMLAH (UNIT)
LUAS (HA)
1
PERMOHONAN
16
448.142,00
2
PERSETUJUAN PRINSIP
22
333.370,00
3
SK PELEPASAN
12
246.213,35
TOTAL
50
1.027.725,35
KEMENTERIAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN TABEL 1. PROGRES PELEPASAN HPK UNTUK PERKEBUNAN TEBU (TAHAP PERMOHONAN) PER OKTOBER 2013 2013 NO DAN TGL SURAT/SK NO
KABUPATEN
PROPINSI
NAMA PERUSAHAAN NOMOR
TANGGAL
LUAS (HA)
1
BANGKA TENGAH
BANGKA BELITUNG
WAHANA TIRTA AGRO PT
002/WTA/SK/VI/2011
06/06/2011
33.000,00
2
SERAM TIMUR
MALUKU
DAWANG AGRO MANISE PT
1103/AGP-DAM-EXT/06/2011
14/06/2011
23.988,00
KEPULAUAN ARU
MALUKU
RAHMAT INDONESIA SUBUR PT
KEPULAUAN ARU
MALUKU
ARU ALAM PERKASA PT
06/01/2012 jo 1/02/2012 08/03/2012
19.990,00
4
Jan-001/RIS-Dir/2012 jo Feb-001/RIS-Dir/2012 AAP/DIR-012/0312
5
KEPULAUAN ARU
MALUKU
BERKAH ALAM ARU PT
012/BAA/III/2012
19/03/2012
12.330,00
6
KEPULAUAN ARU
MALUKU
MAJUTAMA ALAM NUSANTARA PT
MAR-012/AMN/12
07/03/2012
11.640,00
7
KEPULAUAN ARU
MALUKU
SAHABAT ARU SEJATI PT
012/DIR/SAS/12
13/03/2012
20.000,00
8
KEPULAUAN ARU
MALUKU
CIPTA MAKMUR ALAMI PT
CMA-012/MAR/12
14/03/2012
19.790,00
9
KEPULAUAN ARU
MALUKU
PRATAMA MAJU LESTARI PT
012/PML/MAR/12
06/03/2012
13.200,00
10
KEPULAUAN ARU
MALUKU
HIJAU RAYA ABADITAMA PT
012/HRA/03/2012
06/03/2012
19.790,00
11
KEPULAUAN ARU
MALUKU
USAHA BERKAH SEJAHTERA PT
1203/DIR-12/UBS
05/03/2012
19.330,00
12
MAMBERAMO RAYA
PAPUA
WAROPEN LESTARI PT
03/WL/VIII/2011
11/08/2011
116.269,00
13
MAPPI
PAPUA
ROYAL AGRO SEHAJTERA PT
142/RAS/LCS/V/2013
07/05/2013
39.544,00
14
MAPPI
PAPUA
SURYA LESTARI NUSANTARA PT
141/SLN/LCS/V/2013
07/05/2013
39.593,00
15
MERAUKE
PAPUA
ANUGRAH REJEKI NUSANTARA PT
134/LCS/IZIN/ARN/IV/13
25/04/2013
41.421,00
16
MUNA
SULAWESI TENGGARA
PT. WAHANA SURYA AGRO
003/SK-WSA/VII/2013
17/07/2013
4.297,00
3
TOTAL
13.960,00
448.142,00
TABEL 2. PROGRES PELEPASAN HPK UNTUK PERKEBUNAN TEBU (TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP) PER OKTOBER 2013 2013 NO
KABUPATEN
PROPINSI
NAMA PERUSAHAAN
NOMOR
NO DAN TGL SURAT/SK TANGGAL
LUAS (HA)
1
BARITO UTARA
KALTENG
SUMBER MITRA JAYA PT. (II)
1771/MENHUTBUN-II/99
14/10/1999
19.750,00
2
BENGKALIS
RIAU
SUMBER MUTIARA INDAH PERDANA PT
S.451/MENHUT-II/2010
03/09/2010
5.145,00
3
SUMSEL
MUBA & BANYUASIN
MAKMUR SRIWIJAYA ABADI PT
S.200/MENHUT-II/2012
26/04/2012
3.355,00
4
KEPULAUAN ARU
MALUKU
ANEKA BIO PULAU ARU PT
80/MENHUT-II/2013
05/02/2013
16.035,00
5
KEPULAUAN ARU
MALUKU
ANUGRAH ALAM DOBO PT
88/MENHUT-II/2013
05/02/2013
2.555,00
6
KEPULAUAN ARU
MALUKU
ANUGRAH TIMUR INDONESIA PT
87/MENHUT-II/2013
05/02/2013
11.500,00
7
KEPULAUAN ARU
MALUKU
BERKAH DOBO PERKASA PT
78/MENHUT-II/2013
05/02/2013
18.970,00
8
KEPULAUAN ARU
MALUKU
BERKAH RAJAB INDONESIA PT
81/MENHUT-II/2013
05/02/2013
22.065,00
9
KEPULAUAN ARU
MALUKU
BINA MAKMUR LESTARI PT
70/MENHUT-II/2013
04/02/2013
18.820,00
10
KEPULAUAN ARU
MALUKU
CAHAYA MALINDO ABADI PT
76/MENHUT-II/2013
05/02/2013
16.440,00
11
KEPULAUAN ARU
MALUKU
CAKRA MAKMUR SENTOSA PT
83/MENHUT-II/2013
05/02/2013
14.090,00
12
KEPULAUAN ARU
MALUKU
DOBO ALAM MAKMUR PT
77/MENHUT-II/2013
05/02/2013
18.525,00
13
KEPULAUAN ARU
MALUKU
INTI GLOBAL PERKASA PT
71/MENHUT-II/2013
04/02/2013
20.300,00
14
KEPULAUAN ARU
MALUKU
INTRA JAYA KENCANA PT
72/MENHUT-II/2013
04/02/2013
20.560,00
15
KEPULAUAN ARU
MALUKU
KREASINDO LAHAN HIJAU PT
82/MENHUT-II/2013
05/02/2013
14.125,00
16
KEPULAUAN ARU
MALUKU
MULTI ARU PERKASA PT
73/MENHUT-II/2013
04/02/2013
15.020,00
17
KEPULAUAN ARU
MALUKU
PANDAWA USAHA NUSANTARA PT
84/MENHUT-II/2013
05/02/2013
20.285,00
18
KEPULAUAN ARU
MALUKU
PLATINDO ARU MAKMUR PT
86/MENHUT-II/2013
05/02/2013
13.995,00
19
KEPULAUAN ARU
MALUKU
PRAKARSA INDONESIA TIMUR PT
85/MENHUT-II/2013
05/02/2013
13.150,00
20
KEPULAUAN ARU
MALUKU
SARI INDAH CEMERLANG PT
79/MENHUT-II/2013
05/02/2013
19.350,00
21
KEPULAUAN ARU
MALUKU
SENTRA ARU GEMILANG PT
74/MENHUT-II/2013
04/02/2013
8.695,00
22
KEPULAUAN ARU
MALUKU
SUBUR MAKMUR ABADI PT
75/MENHUT-II/2013
04/02/2013
20.640,00 333.370,00
TOTAL
KEMENTERIAN KEHUTANAN
TABEL 3. PROGRES PELEPASAN HPK UNTUK PERKEBUNAN TEBU (TAHAP SK PELEPASAN) PER OKTOBER 2013 2013 NO DAN TGL SURAT/SK NO
KABUPATEN
PROPINSI
NAMA PERUSAHAAN
NOMOR
TANGGAL
LUAS (HA)
1
GORONTALO
GORONTALO
NAGA MANIS PLANTATION PT (II)
294/KPTS-II/1996
14/06/1996
6.887,83
2
TANAH LAUT
KALSEL
303/KPTS-II/1990
14/06/1990
4.505,00
3
LAMPUNG TENGAH
LAMPUNG
PTPN XIII (PERSERO)/DH. PTP XXIV-XXV PT.(PELAIHARI) BUMI SUMBER SARI SAKTI PT
281/KPTS-VII/85
23/09/1985
10.510,00
4
LAMPUNG UTARA
LAMPUNG
INDO LAMPUNG BUANA MAKMUR PT
25/KPTS-II/1998
09/01/1998
23.980,20
5
LAMPUNG UTARA
LAMPUNG
INDO LAMPUNG DELTA PERMAI (INDO LAMPUNG CAHAYA MAKMUR)
26/KPTS-II/1998
09/01/1998
28.408,76
6
LAMPUNG UTARA
LAMPUNG
INDO LAMPUNG PERKASA PT
24/KPTS-II/1998
09/01/1998
11.880,00
7
KENDARI
SULTRA
SUMBER MADU BUKARI PT
66/KPTS-II/01
15/03/2001
12.922,20
8
OGAN KOMERING ILIR
SUMSEL
PRATAMA NUSANTARA SAKTI PT
SK.496/MENHUT-II/2011
24/08/2011
29.925,23
9
OGAN KOMERING ILIR
SUMSEL
BUMI SRIWIJAYA SENTOSA PT
SK.192/MENHUT-II/2012
25/04/2012
39.873,97
10
MERAUKE
PAPUA
CENDRAWASIH JAYA MANDIRI PT
SK.152/MENHUT-II/2011
28/03/2011
22.117,00
11
MERAUKE
PAPUA
KARYABUMI PAPUA PT
S.153/MENHUT-II/2011
28/03/2011
15.650,00
12
OGAN KOMERING ILIR
SUMSEL
DINAMIKA GRAHA SARANA PT
SK.249/MENHUT-II/2012
22/05/2012
39.553,16
TOTAL
246.213,35
KEMENTERIAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN
TERIMA KASIH
