KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN Nomor : SK.141/VI-BPHA/2007 TENTANG IZIN PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN PERALATAN UNTUK KEGIATAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM A.N. PT. POLEKO YUBARSONS DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN Membaca
:
Surat Direktur Utama PT. Poleko Yubarsons No. 002/PY-Dn/IV/2007 tanggal 16 April 2007 perihal Permohonan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan.
Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 962/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999, PT. Poleko Yubarsons adalah perusahaan pemegang IUPHHK/ HPH pada hutan alam seluas 86.599 hektar di Provinsi Maluku Utara; b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 1812/Menhut-VI/BRPHP/2005 tanggal 8 Juni 2005, PT. Poleko Yubarsons telah mendapat Persetujuan dan Pengesahan Revisi Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4841/Menhut-VI/BRPHP/ 2004 tanggal 10 September 2004 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam di Provinsi Maluku Utara; c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor 117/Kpts/2007 tanggal 19 Pebruari 2007, PT. Poleko Yubarsons mendapatkan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Tahun 2007 atas areal seluas 1.398 Ha dengan target produksi 31.497,55 m3 di atas areal kerjanya; d. bahwa untuk mendukung kegiatan sebagaimana huruf c di atas, diperlukan peralatan guna mendukung kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atas nama PT. Poleko Yubarsons; e.bahwa………………
e. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf j dan k Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa setiap orang dilarang membawa alat-alat berat yang lazim digunakan untuk mengangkut hasil hutan dan alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; f. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan No. 428/KPTS-II/2003 jo.No. SK. 401/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004, menetapkan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan menerbitkan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan Untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau IPK; g. bahwa berdasarkan penilaian administrasi oleh Direktorat Bina Pengembangan Hutan Alam, yang berupa pemenuhan kelengkapan persyaratan dan perhitungan kebutuhan optimal peralatan PT. Poleko Yubarsons, yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin pemasukan dan penggunaan peralatan; h. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam An. PT. Poleko Yubarsons dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan. Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004; 3. Peraturan-Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004; 4. Peraturan-Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007; 5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 Jo. Nomor 171/M Tahun 2005; 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Jis. Nomor 62 Tahun 2005 dan Nomor 66 Tahun 2006; 7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005, Jis Nomor 15 Tahun 2005, Nomor 63 Tahun 2005 dan Nomor 91 Tahun 2006; 8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/Kpts-II/2002, Jis. Nomor 10031/Kpts-II/2002 dan Nomor 59/Kpts-II/2003; 9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 428/Kpts-II/2003 jo. Nomor SK.401/Menhut-II/2004; 10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.382/Menhut-II/2004; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005, Jis Nomor P.17/Menhut-II/2005, Nomor P.35/Menhut-II/2005, Nomor P.46/Menhut-II/2006 dan Nomor P.71/Menhut-II/2006; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007. Memperhatikan…………….
Memperhatikan :
1. Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor 522.2/293/2007 tanggal 4 April 2007. 2. Surat Pernyataan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor 522/340/2007 tanggal 18 April 2007, menyatakan bahwa peralatan sesuai surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor 522.2/293/2007 tanggal 4 April 2007 benar-benar belum berada di lokasi areal kerja IUPHHK Hutan Alam PT. Poleko Yubarsons. 3. Surat Pernyataan PT. Poleko Yubarsons No. 004/PY-Dn/IV/2007 tanggal 16 April 2007, menyatakan bahwa alat sebanyak 35 (Tiga puluh lima) unit seperti daftar terlampir adalah milik PT. Tenaga Semesta Jaya sesuai Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/PYPS/XII/2006 tanggal 5 Desember 2006. MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERTAMA
: Memberikan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam An. PT. Poleko Yubarsons di Provinsi Maluku Utara dengan jumlah dan jenis peralatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA
: Peralatan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam sesuai Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor 117/Kpts/2007 tanggal 19 Pebruari 2007, PT. Poleko Yubarsons mendapatkan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Tahun 2007 atas areal seluas 1.398 Ha dengan target produksi 31.497,55 m3 di atas areal kerjanya dan tidak dipergunakan untuk keperluan lain.
KETIGA
: Pemegang izin wajib : a. Melaksanakan penebangan ramah lingkungan (Reduced Impact Logging) sesuai surat edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. 274/VI-PHA/2001 tanggal 23 Februari 2001. b. Menyampaikan laporan bulanan penggunaan peralatan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan c.q. Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVI Ambon; c. Melaporkan peralatan yang rusak atau yang tidak digunakan lagi kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan c.q. Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam, dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh pemegang izin. KEEMPAT……………………
KEEMPAT
: Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan yang dilakukan pemegang izin akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KELIMA
: Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
KEENAM
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2007.
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Humas, Ttd. Hari Budianto, SH,MH. NIP. 080057821
Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 31 Mei 2007 Direktur Jenderal, ttd Dr. Ir. Hadi S Pasaribu, M.Sc. NIP 080044005
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Menteri Kehutanan (sebagai laporan); 2. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan; 3. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan; 4. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; 5. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III; 6. Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan Provinsi Maluku Utara; 7. Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan; 8. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVI Ambon; 9. Direktur Utama PT. Poleko Yubarsons.
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN Nomor : SK.141/VI-BPHA/2007 Tanggal
: 31 Mei 2007
DAFTAR JENIS PERALATAN YANG DIIZINKAN UNTUK DIMASUKKAN DAN DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM An. PT. POLEKO YUBARSONS No
Peruntukan dan Jenis Alat
A. PRODUKSI 1. Logging Truck Mercy 2628 2. Logging Truck Mercy 2628 3. Logging Truck Mercy LK 2628 4. Logging Truck Mercy LK 2628 5. Logging Truck Nissan TZA 50 6. Logging Truck Nissan TZA 520 7. Logging Truck Nissan TZA 520 8. Logging Truck Nissan TZA 520 9. Tractor Komatsu D 70 LE 10. Tractor Komatsu D 70 LE 11. Tractor Komatsu D 70 LE 12. Tractor Komatsu D 70 LE 13. Tractor Komatsu D 70 LE 14. Tractor Komatsu D 70 LE 15. Wheel Loader Volvo BM 160 16. Wheel Loader CAT 980 C 17. Wheel Loader CAT 980 C B. PEMBUKAAN WILAYAH HUTAN 18. Tractor Komatsu D 70 LE 19. Tractor Komatsu D 70 LE 20. Tractor Komatsu D 70 LE 21. Tractor Komatsu D 70 LE 22. Wheel Loader CAT 966 D 23. Wheel Loader CAT 966 D 24. Motor Grader Komatsu GD 510 R 25. Excavator Komatsu PC 300 – 6 26. Excavator Komatsu PC 300 – 5 27. Dump Truck Nissan TZA 50 28. Dump Truck Nissan CW 53
Nomor Chasis, Mesin dan Tahun Pembuatan Rangka Mesin Tahun MH343-6801-BA 343-03024771318 343-93364967818 343-03364971416 O2182 JNBTZA520YYP01385 JNBTZA520YYP01384 O0887 J – 10398 J – 10462 J – 10507 J – 10560 J – 10612 J – 10330 L. 160 V 3479 63 X 04001 63 X 1214
206173 208705 206333 233498 RD8 – 300233 RF8-025432 RF8-025428 RD8 – 301245 1003454 1003626 1004113 1004024 1004118 68124 270-230685 70 V 7020 70 V 7005
1981 1981 1983 1983 1993 1999 1999 1998 1996 1996 1997 1996 1996 1996 1994 1983 1984
48371 48406 J – 11004 J – 11005 35 S 01018 35 S 00936 15480 30511 10817 TW 50 O1366 21327
68452 68950 90226 90227 10 Z 02947 10 Z 02484 S6D 95 L.112986 22780 10596 RE 8 – 018389 RE 8 – 006759
1997 1996 1997 1996 1983 1983 1983 1995 1984 1984 1985
C. PENUNJANG……..
No
Nomor Chasis, Mesin dan Tahun Pembuatan Rangka Mesin Tahun
Peruntukan dan Jenis Alat
C. PENUNJANG 29. Toyota Land Cruiser Pick Up HZJ 75 30. Toyota Land Cruiser Pick Up HZJ 76 31. Toyota Land Cruiser Pick Up HZJ 77 32. Daihatsu Taft Pick Up F70 33. Toyota Hilux Pick Up LN 10 34. Toyota Hilux Pick Up LN 100 TRMSJ 35. Toyota Hilux Pick Up LN 166 TRMOS Jumlah
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Humas, Ttd. Hari Budianto, SH,MH. NIP. 080057821
O030256 HZ 030400 Z O025586 O 152249 O054377 O 90407 3011262 O06651 O050452 3 L 2749172 O001221 3 L 2550547 O068580 3 L 5662154 35 (Tiga puluh lima) unit
Direktur Jenderal, ttd Dr. Ir. Hadi S Pasaribu, M.Sc NIP 080044005
1994 1994 1994 1995 1996 1996 1996
