PERSIAPAN DUKUNGAN BAHAN BAKU INDUSTRI BERBASIS KEHUTANAN
Oleh : Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan Disampaikan pada : RAPAT KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 6 Februari 2014
KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN KEHUTANAN 1. Pemantapan kawasan hutan 2. Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) 3. Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan 4. Konservasi keanekaragaman hayati 5. Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan 6. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.
REVITALISASI PEMANFAATAN HUTAN DAN INDUSTRI KEHUTANAN
Kemampuan suplai bahan baku kayu untuk industri kehutanan
Kinerja industri primer hasil hutan kayu
Menuju peningkatan ekspor produk industri kehutanan sebesar 35% pada tahun 2015-2019
TELAH DIMANFAATKAN
BELUM DIMANFAATKAN
IUPHHKHA 22,80 jt ha HP (34,32 jt) ha
IUPHHKHTR 0,18 jt ha
Dibebani izin
IUPHSylvo Pastura 73 ha
Belum dibebani izin (36,99 jt ha)
PERMASALAHAN di HUTAN PRODUKSI No Identifikasi Masalah 1. Hutan produksi belum dibebani izin 2. Konflik lahan hutan dengan masyarakat 3. Suplai bahan baku tidak memenuhi
4.
Harga log dalam negeri rendah
5.
Rendahnya penanaman di HTI
Indikator 36,99 juta ha belum dibebani izin Kinerja tidak optimal Dari 375 unit IPHHK, sejumlah 253 unit IPHHK aktif melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Produksi kayu bulat hutan alam 5,5 juta m3/th dari AAC sebesar 14 juta m3/th 5 juta ha tanaman dari 10,05 juta ha areal HTI
STRATEGI KEBIJAKAN PEMENUHAN BAHAN BAKU No
Kebijakan
1.
Arahan pemanfaatan hutan produksi open access.
2.
Penguatan sistem pengelolaan sumber daya hutan (penyelesaian konflik lahan pada lokasi prioritas dan operasionalisasi KPH) Kemitraan pemegang izin dengan masyarakat.
3.
4.
5.
Penguatan pendukung produktifitas hutan (penerapan multi sistem silvikultur, benih unggul, dll). Peningkatan nilai tambah kayu bulat
6.
Peningkatan implementasi PHPL dan SVLK
Implementasi Peta Arahan, HD & Hkm = 0,7 Jt Ha, Moratorium = 8,05 Jt Ha, HPK = 14,35 Jt Ha, Restorasi Ekosistem = 2,69 Jt Ha, Hutan Alam = 5,22 Jt Ha, HTI & HTR = 5,95 Jt Ha Penguatan operasionalisasi KPH
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/MenhutII/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan Multi Sistem Silvikultur, benih unggul
Pengkajian ekspor kayu bulat selektif (HTI), peningkatan luas penampang kayu olahan yang boleh diekspor Fasilitasi pendanaan PHPL dan SVLK
KONDISI INDUSTRI KEHUTANAN No 1.
Identifikasi Masalah Daya saing produk industri kehutanan belum optimal
Indikator Meskipun terdapat peningkatan ekspor industri kehutanan 26 HS pada tahun 2012 sebesar US$ 5.172.745.437 (data BPS 2012) dan pada tahun 2013 ekspor meningkat menjadi US$ 5.754.257.036 (data SILK online 2013), dengan telah ditandatanganinya FLEGT-VPA membuka peluang peningkatan daya saing.
STRATEGI REVITALISASI INDUSTRI KEHUTANAN No 1.
Identifikasi Masalah Peningkatan daya saing industri kehutanan dan pasar ekspor
Indikator Penerapan SVLK SILK online pendirian izin industri mendekati sumber bahan baku peningkatan nilai tambah produk industri
RESUME KEBIJAKAN REVITALISASI INDUSTRI KEHUTANAN Kinerja Produksi IPHHK belum optimal Utilitas IPHHK belum optimal Daya saing produk masih rendah
KONDISI SAAT INI
Ekspor produk industri kehutanan Tahun 2013 (US$ 5.754.257.036 )
STRATEGI KEBIJAKAN PENINGKATAN KINERJA INDUSTRI : penguatan daya saing industri perkayuan dan pasar (penerapan SVLK dan SILK online, pendirian izin industri mendekati sumber bahan baku, peningkatan nilai tambah produk industri)
TARGET CAPAIAN
Kemampuan Hutan Produksi mensuplai Bahan Baku Industri Belum Optimal 1. 2.
Hutan Produksi open access (belum berizin) Konflik lahan hutan dengan masyarakat Supply bahan baku industri tidak mencukupi (luar Jawa) Harga log dalam negeri rendah Rendahnya penanaman di HTI
3. 4. 5. 6.
Ekspor produk industri kehutanan meningkat 35% (2015-2019)
STRATEGI KEBIJAKAN PEMENUHAN BAHAN BAKU : Arahan pemanfaatan hutan produksi open access. Penguatan sistem pengelolaan sumber daya hutan (penyelesaian konflik lahan pada lokasi prioritas dan operasionalisasi KPH). Kemitraan pemegang izin dengan masyarakat. Penguatan pendukung produktifitas hutan (penerapan multi sistem silvikultur, benih unggul, dll). Peningkatan nilai tambah kayu bulat. Peningkatan implementasi PHPL dan SVLK.
TERIMA KASIH
