KEMENTERIAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN Nomor: SK. B /VII-PKH/2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (IPPKH)
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN, Menimbang
Mengingat
:
a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada para pemohon Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), maka proses pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan perlu diatur secara slstematis dan transparan; b.
bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum atas penggunaan kawasan hutan maka perlu diatur standar pelayanan pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan butir b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan tentang Standar Pelayanan Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
: 1. Undang-Undang Nomor S Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3419); 2.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4412);
4.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); /5. Undang-Undang...
■
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerIntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 50380);
8.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ungkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4814); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813); /14. Peraturan... 2
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang • Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 142); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 22. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 23. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun .2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/MenhutII/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779); /25. Peraturan... 3
25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentan Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2013; 26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (IPPKH) KESATU KEDUA
: Standar Pelayanan Pemberian Izin Pinjam Pakal Kawasan Hutan (IPPKH) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah sebagaimana mestinya.
kan di
:
Jakarta
: / 41 Juni 2013
ANG SOEPIJANTO, M.M. NIP. 19561215 198203 1 002 Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Menteri Kehutanan; 2. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan; L/3. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan; 4. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I s.d. XXII.
4
Lampiran 1 Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : SK. 9 /VII-PKH/2013 Tanggal 14 Juni 2013 Tentang : Standar Pelayanan Pemberian Izin Pinjarn Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) 1. Dasar Hukum: a. Undang:Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang PP No. 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif PNBP Penggunaan Kawasan Hutan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012; d. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut; e. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah; f. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-11/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi untuk PNBP Penggunaan Kawasan Hutan; 9• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2013; h. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentan Izin Pemanfaatan Kayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor., P.20/Menhut-I1/2013; i. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Rangka Rehabilitasi DAS; J.•
Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.13/VII-PKH/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di luar Kegiatan Kehutanan melalui Mekanisme Kerjasama dengan Pengelola Hutan;
k. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.14/VII-PKH/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dilimpahkan dari Menteri Kehutanan kepada Gubernur; dan I. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.15/VII-PKH/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan. 2. Persyaratan: Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut11/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2013, permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan wajib memenuhi persyaratanadministrasi danteknis.
a. Persyaratan administrasi: 1). surat permohonan yang dilampiri dengan peta Iokasi kawasan hutan yang dimohon; 2) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi)/Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (1UP Operasi Produksi) atau perizinan/perjanjlan lainnya yang telah diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian; 3) rekomendasi: a)
gubernur untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan di luar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh bupati/walikota dan Pemerintah; atau
b)
bupati/walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan di luar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh gubernur; atau
c)
bupati/walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan yang tidak memerlukan perizinan sesuai bidangnya;
4) pernyataan dalam bentuk akta notariil yang menyatakan: a)
kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan;
b)
semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; dan
c)
tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri;
5) akta pendirian dan perubahannya bagi badan usaha/yayasan; 6) dalam hal permohonan diajukan oleh badan usaha atau yayasan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e ditambah persyaratan: a)
profile badan usaha/yayasan;
b)
Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
c)
laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
b. Persyaratan Teknis: 1)
rencana kerja penggunaan kawasan hutan dilampiri dengan peta lokasi skala 1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon;
2)
citra satelit terbaru paling lama liputan 2 (dua) tahun terakhir dengan resolusi minimal 15 (lima belas) meter dan hasil penafsiran citra satelit oleh pihak yang mempunyai kompetensi di bidang penafsiran citra satelit dalam bentuk digital dan hard copy dan pernyataan bahwa citra satelit dan hasil penafsiran benar;
3)
izin lingkungan dan dokumen AMDAL yang telah disahkan dari instansi yang berwenang, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL, sesuai peraturan perundang-undangan atau dokumen lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan dan disahkan oleh instansi yang berwenang; dan
4)
pertimbangan teknis Direktur Jenderal yang membidangi Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk perizinan kegiatan pertambangan yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, memuat informasi antara lain bahwa areal yang dimohon di dalam atau di luar WUPK yang berasal dari WPN dan pola pertambangan.
Ketentuan lain: a. Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan survei atau eksplorasi, kelengkapan persyaratan teknis tidak termasuk citra satelit, izin lingkungan dan dokumen AMDAL, kecuali kegiatan eksplorasi yang melakukan pengambilan contoh ruah. b. Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berupa surat permohonan dan rencana kerja penggunaan kawasan hutan untuk: 1)
religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;
2)
pertahanan dan keamanan, antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai;
3)
prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; atau
4)
penampungan sementara korban bencana alam.
c. Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan selain pertambangan yang luasnya dibawah 5 (lima) hektar, kelengkapan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan citra satelit. . 3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: a. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan atau Non Pertambangan: 1) Tahap Persetujuan Prinsip: a) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan memerintahkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk: i.
melakukan penilaian persyaratan administrasi dan teknis;
ii.
mengkoordinasikan pertimbangan teknis dari Eselon I terkait lingkup Kementerian Kehutanan dan Direktur Utama Perum Perhutani dalam hal berada pada areal kerja Perum Perhutani.
b) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, menerbitkan surat pemberitahuan atas persyaratan yang tidak lengkap berikut pengembalian berkas permohonan. c) Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja menyampaikan surat permintaan pertimbangan teknis kepada: i.
Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, apabila lokasi yang dimohon berada pada kawasan hutan lindung.
ii.
Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, apabila lokasi yang dimohon berada pada kawasan hutan produksi.
iii. Direktur Utama Perum Perhutani, apabila lokasi yang diniohon berada pada wilayah kerja Perum Perhutani. d) Berdasarkan surat permintaan pertimbangan teknis Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam atau Direktur Jenderal Bina
Usaha Kehutanan atau Direktur Utama Perum Perhutani dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, menyampaikan pertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan. e)
Dalam hal pertimbangan teknis belum diterima dan jangka waktu penyampaian pertimbangan teknis telah berakhir, Oirektur Jenderal Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja memprakarsai rapat pembahasan dalam rangka memberikan pertimbangan teknis kepada Menteri.
f)
Berdasarkan pertimbangan ieknis atau hasil pembahasan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menyampaikan pertimbangan atas permohonan pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri.
g)
Dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan.
h) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima pertimbangan teknis Direktur Jenderal Planologi Kehutanan menerbitIcan surat persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan. 2) Tahap Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan: a)
Berdasarkan pemenuhan kewajiban dalam persetujuan prinsip kawasan hutan, pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri.
b)
Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan memerintahkan secara tertulis Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk melakukan penilaian pemenuhan kewajiban.
c)
Dalam hal permohonan belum memenuhi seluruh kewajiban, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, menerbitkan surat pemberitahuan kekurangan pemenuhan kewajiban.
d)
Dalam hal permohonan telah memenuhi seluruh kewajiban, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menyampaikan usulan penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan berikut peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.
e)
Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima usulan penerbitan izin pinjam pakal kawasan hutan melakukan telaahan hukum dan menyampaikan konsep Keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan dan peta lampiran kepada Menteri.
f)
Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima konsepKeputusan izin pinjam pakai kawasan hutan dan peta lampiran, menerbitkan keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan.
b. Izin Pinjam Pakai Kawasan HutanUntuk Survei atau Eksplorasi:. 1) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan memerintahkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk:
a)
melakukan penilaian persyaratan administrasi dan teknis;
b)
mengkoordinasikan pertimbangan teknis dari Eselon I terkait lingkup Kementerian Kehutanan dan Direktur Utama Perum Perhutani dalam hal berada pada areal keija Perum Perhutani.
2) Dalam hal permohonan tidak memenuhl persyaiatan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, menerbitkan surat pemberitahuan atas persyaratan yang tidak lengkap berikut pengembalian berkas permohonan. 3) Dalam hal permohonan mernenuhl persyaiatan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja menyampaikan surat permintaan pertimbangan teknis kepada: a)
Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, apabila lokasi yang dimohon berada pada kawasan hutan lindung.
b)
Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, apabila lokasi yang dimohon berada pada kawasan hutan produksi.
c)
Direktur Utama Perum Perhutani, apabila lokasi yang dimohon berada pada wilayah kerja Perum Perhutani.
4) Berdasarkan surat permintaan pertimbangan teknis Direktur 3enderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam atau Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan atau Direktur Utama Perum Perhutani dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, menyampaikan pertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan. S) Dalam hal pertimbangan teknis belum diterima dan jangka waktu penyampaian pertimbangan teknis telah berakhir, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja memprakarsai rapat pembahasan dalam rangka memberikan pertimbangan teknis kepada Menteri. 6) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan setelah menerima pertimbangan teknis atau hasil pembahasan: a)
dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan, atas nama Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, menerbitkan surat penolakan; atau
b)
dalam hal permohonan memenuhi ketentuan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menyampaikan usulan penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan survei atau eksplorasi berikut peta lampiran kepada Sekretaris lenderal Kementerian Kehutanan.
7) Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima usulan melakukan telaahan hukum dan menyampaikan konsep Keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan survei atau eksplorasi dan peta lampiran kepada Menteri. 8) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima konsep Keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan survei atau eksplorasi dan peta lampiran menerbitkan keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan survei atau eksplorasi.
4. langka Waktu Penyelesaian: )angka waktu penyelesaian permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan adalah sebagai berikut: a.
Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan atau Non Pertambangan selama 125 (seratus dua puluh lima) hari kerja.
b.
Izin Pinjam Pakal Kawasan Hutan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan atau Non Pertambangan selarna 90 (sembilan puluh) hari kerja.
c.
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Hutan untuk Kegiatan Survei dan Eksplorasi Pertambangan selama 140 (seratus empat puluh) hari kerja.
5. Biaya dan Tarif: Tidak dikenakan biaya atau tarif dalam proses pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan. 6. Produk Pelayanan: a.
Surat Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan atau Non Pertambangan.
b.
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan atau Non Pertambangan.
c.
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Hutan untuk Kegiatan Survei dan Eksplorasi Pertambangan.
7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas: a.
Peralatan Kantor: Peralatan kantor berupa meja kerja, kursi kerja, meja dan kursi tamu, lemari arsip, lemari kayu, tempat sampah, papan tulis, kotak pengaduan, dan lain-lain.
b.
Perangkat Lunak: Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Online, Sistem Informasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Software/perangkat lunak perkantoran, perangkat lunak pengolah data (Arc GIS), dll.
c.
Peralatan Bermesin: 1) Televisi, Dispenser, Penyejuk Udar (AC). 2)
Perangkat pengolah data: personal komputer, Laptop, plotter, printer, scanner, jaringan LAN/WAN, dan internet.
3)
Alat komunikasi: telepon dan faximile
8. Kompetensi Pelaksana: Pelaksana pelayanan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan harus mempunyai kompetensi minimal sebagai berikut: a.
Mengerti dan memahami tata hubungan kerja.
b.
Mengerti dan memahami pedoman pinjam pakai kawasan hutan
c.
Mempunyai kemampuan teknis di bidang kehutanan.
d.
Mengerti dan memahami hukum dan perundang-undangan bidang kehutanan dan yang terkait.
9.
e.
Mampu mengoperasikan perangkat pengolah data
f.
Menguasai perangkat lunak perkantoran dan pengolah data (MS Office, Arc GIS, dll).
g.
Menguasai administrasi dan tata persuratan t
Pengawasan Internal: Pengawasan internal lingkup Direktorat Penggunaan Kawasan Hutart ddzksanakan oleh Direktur Penggunaan Kawasan Hutan beserta staf secara melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan proses pelayanan pzmberian n • pinjam pakai kawasan serta pembinaan staf secara berkala.
10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan: Penanganan pengaduan, saran, dan masukan terkait proses pelayanan i:in pinjam pakai kawasan hutan di Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan telah disedinan kotak aduan, telepon, faximile, maupun email. 11. 3umlah Pelaksana:
Pelaksana pelayanan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan ...:31ah sejumlah pegawai lingkup Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan. 12. laminan Pelayanan:
Proses pelayanan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan Cil::ksanakan sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan perundang-undangan. 13. 3aminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan:
Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan berkomitmen untuk member" , jaminan rasa aman, bebas dari bahaya, resiko, dan keragu-raguan dalam ;es pelayanan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan. 14. Evaluasi Kinerja:
•
Evaluasi kinerja pelayahan dilaksanakan secara berkala.
Ditetapkan di Pada tanggal
: :
•arta Juni 2013
•-.13,t1K;n1c,;
Di
nderal,
y/ .1r4anibahg soepijr, %9
-
•• ,:
mri
1982".. . 002
lamoran 2 Keputusan Drektur Jenderal Planotogl Kehutanan Nomor : SK. g Pal -EXhI/2013 Tanggal : / y JUI4 3.0a, Tentang : Standar Petayanan Pemberian 12in P1njam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PROSEDUR PINJAM PAKAI KAWASAN HVTAN UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI ATAU NON PE RTAMBANGAN Pan1100mlela »Iali
2
Mema intaamka Cnatne 74.14a1Plamalerabataman wohak mo penialam pawatan sanadrad dam taka/ mao onapkaallnallon oalmtagan 1ankilladlala 1 taat agkup Kamomala /1 DIFIllawf tama Pernmaartan4 441mm kal Imealima anm1 ala 11/4"IM
19
ii 1
(10•14) 141 ,0A
Peemokesanla p1saam palml kaamim Metan kaada Malnal
VION••tie
i 1
1±-4:2J
WraN
laial Keglatan
NR
/
KW/Migarl
1
1:P
ime
• 1S
INOWL.1
3
Panalan paya•Man adanamaa Imka.
4
Peassahan 44/4 frefly arala" yang 114ak lagkap bakut pagraman tmMa/ amaaman vmuk panekonon yagfidak mmannkl payarma
11
S
C)
Inanantims prollamagaa IA•kn14 da taelon 1 taaR Saka Kenanalan Kaatanam dantaant k1tmma Pano. Panaml dalam Imrada paa /kaa 4•48 11 ~01. aralanl ank peengolnam ■ yang nanaal peamatan.
al
4
C:1
assasan am sme ma sam kenark
EIP
Rapat Labanason alam ranga Rmanbatikam artalmaaa taka apada amtem malawal Ilith Okkan Maneapl almmasan pka 1:11414m ROK/014/sk
il
Paymnan dan anyampalma partabampa 141as apseto amal
f
01mka landarel Plane1491 KNIWO1H11 am nansa 14•Mal manerbItkon pamaaa onluk pnekoman ramg elak smonenallina111.1.
10
anal ateumtmanall paa»am pelnalp pannwaan kawaw Wan Pammakomm y4,1 onenmaa ket*
a.
,s
an
0
liffil"
la pinlimn pakal Weaan Was kepaa M ..... 1
Petnamman
II
amnal menagatk» Dkaka lantral amelegl Kehmtan» uma ••• animan amanakan kaajsban krempan mmual penaluan isinaip kamaa kutan. 1a0
13
Pailan pan. kmapean kaapba 94.00 nnnnn IN aw a ns kutan.
14
Ramin nnnnnnn belmamma penamam Impakban.,
1S
kmaep kepotnsan klead hmtaa isin pinp" nalm• am.», wan takut pma lampia" k•ala Salmetaa landaral
is
12S
7-cf
I»,
1S
/11
tnnatvlsa. pdnalp C:;›
1S
30
Ktstatt••f■ Kenutmn.
Panaanan I, elawn
Mbaw
el
Kamvhan wala paystaala panokonan pham pakal kmama hoLan untuk WIatan OPIRAS1PROOUKSI ma NON POITWOAMG411 tanal dagan tahap panalas 0 11000 144.1• 11 11
pensairan leka Mna04 e,"«. 0,. /041 /. akin PenyWan PerWarqm mams Imonceam. Wasa Ptrolopl Ketwarmarmam ame taawn avamma membemaapa~ wm lapia Menam
»
1:21
th n panyamman kemmep KeD aaaaa w la paam pakai Ci
• a w a san lhoun dan peta lampaa laspaa amal
17
»1»
30
air
laKAIDOW PM von Makrtal lasm anyamallum pankabagaa tanas.
1♦
44n4 O✓n Dea pm/ •ma 91/~4.IMSNAMOnda 0.11,...~ am Pennoran peda am, maa MmOs4 Ossma
P.Syy ..... an psampan pertlaanan LeknIs kandi Dkakho lamdmal P4na011(tatanan
7
13
C:1
anted mennakan taputuaan 10a alam pak 41 kanw halan.
15
es—CD
1S
ItgamMan vahl penyalmaalan ften■Oilonal phijmn pakatawkaan anua unta kamtas OPtRASI PROCIUKS1 ata MOM PIRIAMSANGAS yaa teash mampemala paraujan gkSamp antad akaman maktY peayeleman petspte.a. falms lmal 11 .1•4••• PROOU[S1 atau HOM IMR11/14114119AN splak Lakappea;Isas sala 0 .14. Wal kawman kstan ad Meated.ali 07•4tinla.e.:..:Cin- .C.: . •.:: . -
"M•21 /11
wiks‘ ks21•L's 9PCASSI 22': Pem ba la pi J r
-.. .. • . .. .
• ..
i
•-•
21. '. 1
m. d
110
t.t.?/1:11..5:11 s•
ata._
C
•
DIREKIKIR jENDERAI •
k.•
SOCPIJ••TO, S 198203 1 002
lar./wan 3 Keputusan Duektur JencIeral PlanoIogi Kehutanan /VII•PKW2013 Noeno; : SK. Tanggal : iti \p/IJI .7-0 1 3 Tentang : Standat Pelayanan Pernberlan IzIn Pirgarn Pakal Kawasan Hutan (IPPKH)
g
PROSEDUR PINTAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN SURVEI DAN EKSPIORASI
I Penan0gung 147.70
5.1
CP
1I 1I
11~ ) WrIA (
1
vsna••••40
2
110% giolajaa lakel Mwamin buta• kapad. Kant.1
j
Wt•.4.10
• ons......
.11.411009".." •14 ~01
177.ilan 1(001a2an
NO
K•t•72 712a
1..
714~1~"vg.a.. Oi..tho 3ader.JP1••••)01 itakvianion retuk rael•kOlaa. 00"0". 07ertanet.. avalid•Vm1daa takaIo neta omongteeedli•••• .........gan tek•i. da• Coan I larl.•1•090).«.••••••4~ geNtrymbn Oan Obrekt.. Vison I•rwm P•dwtm••••••• hall Imemla palo nal herl••••urn
. .-
IS
413
NerkstaL
11
Nall•Lin penyaratan •dolliskitatJ dain laknis.
•
••••••••••..... Ma• 1.•flya•Ma• yal ildlk 140-01.40 b•eaut peng•ffibaMan beclica pera0•0••• qateik p•mobenaa yanOtklia nwon•nuM pflayainUn.
•
•• ■••st•w partirn•ags• Ilanla datl taelal I Wc••• •••••• •••••••••• Kebutanan da4 O*Mme Ifla• retuen Penwtaal d•Lom kal ta•da pads 8ij•al Mfirin•••••• yang momenuld pu %%%%% t.R. keela renon •••••• ■•
4,
Peel INOMOS lb a
S
tl... revayompaYin p•Nsb aaaaa larkal• tepad• Csnalur Sandef all
Ptuatt "~"" 7
^
ej
Ch
n
"7
P.Ma Cia, 0410 I..• .10.• L•r7.~ pa). Patan p~ ••l•• •••• •••• gerfficeo•••••• r....en «.7./. •0~ 7~~ hrtis Ps•••"».0 7.I. rese ury Itn^110~.
)0
Ci
Itatat peenbahm.••atom ramS• o~befika• perthisba.07. ull.‘ kelh 777 .4~1 dp,•.•....1 •.7 0.1•. P.seele01Kekuts~ fik.1214.og SUK/0 147 0.4/Dal Retun. l'athulanll belun. snyampalk•• p•etlenb.span toluM).
Q
C,
•••
in
di
..
•.•
.. 0.1., naicwoa• toW• taan awnea cian sno...ashe pw.a0.02,n .t.tec..... te.na wun tenine. C..... lireetO ~. ta........ ........k....~ prSanomr. oargunnmenaal ronon~enw. Wpdas Monion
• 0
PaY••••••••••••••••.;• •• teini. kepa.• MeM•el
••••••Min urthtk pownnehos•n yang 114•1, en 10
)0
Cl
10.(stust 3.1.1mal •401•141K•hutann au...... 144•104 in•Wbolan autat
iimi,..........._._°.
M kflest•n.
i/
memart ......b.clun QIn ....»., culial lad....nn hut.s yatuk kegLitaa awn
wl. av ta Oupire
•S.L': -;:,
/.•..
..:...
p..• ■ ••••••1
penwohemn oilaj•m pahall.awman•...... d•ag•n p....Wyn gla p4n.t.im 0.1.•• kawnies buto• 0.1.1Mealted
K.b. nnnnn ....•1/41..
yalu
ly,./
kapiatan SURVII OIM .1 )1‘044/. i
1
( ?.
. tIDERAL,
; :4; jr :»1413ANG SOEPIJANTO. M
195612t5 198203 I 002
m
••
