LEMBAGA (RENJA-KL) DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN TAHUN 2008

DEPARTEMEN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN

RENCANA KERJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RENJA-KL) DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN TAHUN 2008

JAKARTA,

i

DESEMBER 2007

KATA PENGANTAR Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (RENSTRA-KL) Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Tahun 2005–2009 (Penyempurnaan), maka disusun Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (RENJA-KL) Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Tahun 2008. RENJA-KL Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Tahun 2008 ini merupakan bagian integral dari Rencana Strategis Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 maupun Rencana Kerja Departemen Kehutanan Tahun 2008. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku, RENJA-KL ini merupakan perencanaan mikro yang bersifat tahunan yang memuat visi, misi, kebijakan prioritas, serta program, fokus dan kegiatan pokok pembangunan Kehutanan bidang Pembinaan Produksi Kehutanan untuk jangka waktu tahun 2008. RENJA-KL Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Tahun 2008 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan Kehutanan bidang Pembinaan Produksi Kehutanan Tahun 2008 oleh semua unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Pusat, UPT maupun Dinas Kehutanan Provinsi (tugas Dekonsentrasi). Melalui RENJA-KL Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, diharapkan pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan sesuai kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari (PHL) agar pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dapat diwujudkan yang pada gilirannya memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Jakarta,

Desember 2007

DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN, Ttd. DR. Ir. HADI S. PASARIBU, MSc. NIP. 080044005

ii

DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR ----------------------------------------------

i

DAFTAR ISI ------------------------------------------------------

ii

I

PENDAHULUAN ----------------------------------------------------A. Latar Belakang ------------------------------------------------B. Tugas dan Fungsi --------------------------------------------C. Organisasi dan Tata Kerja Ditjen BPK ----------------------

1 1 2 3

II

VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ----------A. Visi -------------------------------------------------------------B. Misi ------------------------------------------------------------C. Tujuan ---------------------------------------------------------D. Sasaran Strategis----------------------------------------------

4 4 4 5 6

III

KEGIATAN PEMBANGUNAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2006 DAN RENCANA PELAKSANAAN TAHUN 2007 ---------------------------------------------------------

6

IV

KEBIJAKAN, PROGRAM DAN FOKUS KEGIATAN TAHUN 2008 --------------------------------------------------------A. Kebijakan Pembangunan Ditjen BPK ----------------------B. Program dan Fokus Kegiatan --------------------------------

15 15 18

V

PENUTUP ----------------------------------------------------

23

LAMPIRAN MATRIKS RENJA-KL DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN TAHUN 2008 -----------------------

iii

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN Nomor : TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RENJA-KL) DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN TAHUN 2008 DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN Menimbang

:

a. bahwa Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (RENSTRAKL) Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Tahun 2005-2009 telah disempurnakan sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No.SK.345/ VI-SET/2006 tanggal 29 Desember 2006; b. bahwa RENSTRA-KL Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Tahun 2005-2009 (Penyempurnaan) tersebut, perlu dijabarkan dalam rencana tahunan yaitu Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (RENJA-KL) Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Tahun 2008; c. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, maka RENJA-KL Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Tahun 2008, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi jo. Nomor 58 Tahun 2007; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 10. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007; 11. Peraturan Presiden RI Nomor 7/M Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 12. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 90 Tahun 2006; 13. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 17 Tahun 2007; 14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.456/Menhut-VII/2004 tentang Lima Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan Dalam Program Pembangunan Nasional kabinet Indonesia Bersatu; 16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/ 2007; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006-2025; 18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2006 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan; 19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2006 tentang Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (RENSTRA-KL) Departemen Kehutanan; 20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/Menhut-II/2006 tentang Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (RENJA-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2007; 21. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kehutanan. MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERTAMA

:

Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Tahun 2008, selanjutnya disebut dengan RENJA-KL Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Tahun 2008, sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Tahun 2008 disusun sebagai acuan bagi : a. Penyusunan RENJA-KL Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan maupun Dinas Kehutanan Otonomi Daerah yang menangani kehutanan untuk periode tahun 2008; b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL)/Program Pembangunan Bidang Pembinaan Produksi Kehutanan untuk periode tahun 2008; c. Pengendalian kegiatan pembangunan lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan untuk periode tahun 2008.

KETIGA

:

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RENJA-KL) Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Tahun 2008 terdiri dari : Pendahuluan, Visi Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis, Kegiatan Pembangunan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan sampai dengan Tahun 2006 Dan Rencana Pelaksanaan Tahun 2007, Kebijakan, Program Dan Fokus Kegiatan Tahun 2008 dan Penutup.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2008. Ditetapkan di : Pada tanggal :

Jakarta

DIREKTUR JENDERAL,

Dr. Ir. HADI S PASARIBU, M.Sc. NIP. 080044005 Salinan, Keputusan ini disampaikan kepada : 1. 2. 3. 4. 5.

Menteri Kehutanan; Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan; Pejabat Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan; Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan di seluruh Indonesia; Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah I s.d. XVIII.

Lampiran Nomor Tanggal

: : :

Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RENJA-KL) DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN TAHUN 2008

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Luas hutan produksi di Indonesia saat ini diperkirakan lebih kurang 57,7 juta hektar, kondisinya bervariasi dan relatif baik sampai rusak, sebagian dibebani izin dan sebagian tidak dibebani izin. Luas hutan yang dibebani izin seluas lebih kurang 37,6 juta ha baik berupa IUPHHK-HT atau Hutan Tanaman Industri yaitu seluas 9,3 juta ha maupun IUPHHK-HA atau HPH seluas 28,3 juta ha. Kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin seluas 20,1 juta ha, baik berupa hutan bekas tebangan/logged over area (LOA) maupun tanah kosong, belukar dan padang ilalang. Kondisi hutan yang tidak dibebani izin menjadi sumber kegiatan pencurian kayu dan perambahan hutan dan hilangnya potensi PNBP bagi Pemerintah. Sektor Kehutanan sebagai salah satu bagian dari bidang ekonomi, diharapkan dapat kembali memberikan kontribusi bagi pembangunan Nasional antara lain melalui pembangunan hutan tanaman untuk pemenuhan bahan baku industri perkayuan, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Menyadari kondisi sumberdaya tersebut serta harapan agar peran sektor kehutanan dapat diwujudkan kembali, Departemen Kehutanan telah menyusun 5 (lima) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan sesuai Surat Keputusan Menteri kehutanan Nomor : SK.456/Menhut-VII/2004, yaitu : (1) Pemberantasan pencurian kayu di hutan Negara dan perdagangan kayu illegal; (2) Revitalisasi sektor kehutanan, khususnya industri kehutanan; (3) Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan; (4) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Dalam dan Sekitar Hutan; dan (5) Pemantapan kawasan hutan. Berdasarkan Kebijakan Prioritas Bidang kehutanan tersebut, pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu illegal, dan revitalisasi sektor kehutanan terkait RPPK sangat penting untuk diwujudkan melalui langkah-langkah operasional yang dituangkan dalam RENJA-KL Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, dengan fokus kegiatan :

Rencana Kerja Ditjen BPK Tahun 2008

1

(1) (2) (3) (4) (5)

Penertiban Peredaran hasil Hutan Pengelolaan Kawasan yang Tidak Dibebani Hak Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Produksi Alam Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Tanaman Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan.

B. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan yang telah beberapa kali diubah terakhir No. P.17/Menhut-II/2007, Direktorat Jenderal Bina Poduksi Kehutanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan produksi kehutanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1.

2. 3.

4.

5.

Penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang pembinaan rencana pemanfaatan hutan produksi, pembinaan pengembangan hutan alam, pembinaan pengembangan hutan tanaman, pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil hutan, dan pembinaan iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan; Pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan hutan produksi dan industri primer hasil hutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan rencana pemanfaatan hutan produksi, pembinaan pengembangan hutan alam, pembinaan pengembangan hutan tanaman, pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil hutan, dan pembinaan iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan; Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan rencana pemanfaatan hutan produksi, pembinaan pengembangan hutan alam, pembinaan pengembangan hutan tanaman, pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil hutan, dan pembinaan iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan; Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.


2

C. Organisasi dan tata Kerja Ditjen BPK Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan mempunyai susunan organisasi dan tata kerja, terdiri dari Eselon II sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sekretariat Direktorat Jenderal Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi Direktorat Bina Pengembangan Hutan Alam Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan peredaran Hasil Hutan Direktorat Bina Pengolahan dan pemasaran Hasil Hutan

Disamping 6 (enam) Eselon II di atas, sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : P.557/Menhut-II/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Pemantapan Pemanfaatan Hutan Produksi yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.24/Menhut-II/2007 untuk menunjang pelaksanaan teknis bidang bina produksi hasil hutan di daerah, Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon III yaitu : Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah I Banda Aceh sampai dengan Wilayah XVIII Manokwari. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan telah memberikan tugas dekonsentrasi kepada Dinas Kehutanan (atau yang menangani kehutanan) Provinsi di seluruh Indonesia. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka perlu disusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RENJA-KL) TAHUN 2008 DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN yang bersifat jangka pendek (tahunan) sebagai arahan dan acuan pelaksanaan kegiatan operasional tahun 2008, sehingga sasaran-sasaran kegiatan pembangunan bidang Bina Produksi Kehutanan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal, efektif dan efisien. Dalam menyusun RENJA-KL TAHUN 2008 Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, mengacu kepada rencana-rencana makro yang telah ada antara lain Rencana Strategis Departemen Kehutanan 2005-2009 (Penyempurnaan), 5 (lima) Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan dan RENJA-KL Departemen Kehutanan Tahun 2008 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008. Rencana Kerja Ditjen BPK Tahun 2008

3

Selain itu, RENJA-KL Tahun 2008 Ditjen BPK dalam penyusunannya telah pula dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan sesuai perkembangan baik kebijakan teknis maupun organisasi.

II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Seperti telah diuraikan pada bab terdahulu bahwa Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan produksi kehutanan. Untuk menjalankan tugas tersebut, maka ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan dalam pembangunan kehutanan, sebagai berikut : A. Visi

“Terkelolanya Hutan Produksi Menuju Terwujudnya Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)” B. Misi Berdasarkan tugas dan visi tersebut, Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan menetapkan 7 (tujuh) misi dalam pembangunan kehutanan yang diemban, yaitu :

1. Mempercepat penataan pemanfaatan hutan produksi yang tidak dibebani izin; 2. Mendorong percepatan pembangunan hutan tanaman (HTI/HTR) dan hutan tanaman meranti di hutan alam; 3. Membina, memfasilitasi penguatan kelembagaan dan kapasitas BUMN/D/S dan masyarakat dalam memanfaatkan hutan produksi; 4. Memfasilitasi peningkatan efisiensi, daya saing, diversifikasi produk Industri Primer Hasil Hutan, serta eksport produk industri hasil hutan; 5. Mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat; 6. Memantapkan sistem peredaran hasil hutan dalam rangka PHPL dan peningkatan penerimaan Negara; 7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Ditjen BPK yang professional dan akuntable.


4

C. Tujuan Tujuan pembangunan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan berdasarkan misi yang telah diemban, sebagai berikut : 1. Tujuan dari misi 1 : “Mempercepat penataan pemanfaatan hutan produksi yang tidak dibebani izin”, adalah untuk : a) Menyiapkan kebijakan rencana pemanfaatan kawasan hutan prduksi; b) Menyelesaikan perijinan bagi areal yang belum dibebani izin melalui pelelangan (seleksi/permohonan pada hutan alam; c) Menyelesaikan pembaruan izin (izin Bupati, izin sementara, IPP, perpanjangan dan izin lainnya); dan d) Terwujudnya RKU, RKL IUPHHK-HA/HT, IUPJL, HTR dan IUPK di HP. 2. Tujuan dari misi 2 : “Mendorong percepatan pembangunan hutan tanaman (HTI/HTR) dan hutan tanaman meranti di hutan alam” adalah untuk : penyediaan bahan baku bagi industri perkayuan nasional yang berdaya saing tinggi. 3. Tujuan dari misi 3 : “Membina, memfasilitasi penguatan kelembagaan dan kapasitas BUMN/D/S dan masyarakat dalam memanfaatkan hutan produksi, adalah untuk : a) meningkatkan kemampuan professional dalam pengelolaan hutan produksi; b) Meningkatkan produktivitas hasil hutan dari hutan produksi baik hutan tanaman maupun hutan alam; 4. Tujuan dari misi 4 : “Memfasilitasi peningkatan efisiensi, daya saing, dan diversifikasi produk Industri Primer hasil Hutan” adalah untuk : a) Mewujudkan struktur industri yang berbasis bahan baku hutan lestari; b) Mewujudkan industri efisien dan berdaya saing tinggi; c) Meningkatkan eksport produk industri hasil hutan. 5. Tujuan dari misi 5 : “Mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat”, adalah untuk : Memperluas akses masyarakat setempat ke pemanfaatan hutan produksi. 6. Tujuan dari misi 6 : “Memantapkan sistem peredaran hasil hutan dalam rangka Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan peningkatan penerimaan Negara”, adalah untuk : Terbangunnya sistem penatausahaan hasil hutan (PUHH) dalam rangka PHPL dan penerimaan Negara. 7. Tujuan dari misi 7 : “Meningkatkan kapasitas kelembagaan Ditjen BPK yang profesional dan akuntabel”, adalah untuk : Mewujudkan struktur Ditjen BPK dalam rangka mendukung penyelenggaraan PHPL.


5

D. Sasaran Strategis Sasaran Strategis yang harus dicapai oleh Direktorat Jenderal Bina produksi Kehutanan Jangka Menengah (2005-2009), adalah : 1. Tidak ada lagi industri primer perkayuan tanpa izin dan atau menggunakan bahan baku secara illegal; 2. Tidak ada lagi pelanggaran tata usaha hasil hutan; 3. Teralokasikannya 50% areal eks.HPH/HPHTI dalam izin pemanfaatan hasil hutan (IUPHHK) hutan alam, hutan tanaman industri maupun hutan tanaman rakyat; 4. Terwujudnya hutan tanaman dari 2,5 juta ha menjadi 5 juta ha (termasuk 500.000 ha hutan tanaman rakyat); 5. Tercapainya 59 IUPHHK hutan alam dan hutan tanaman menuju PHL mandatory; 6. Terwujudnya peningkatan efisiensi di 50% Industri Primer Hasil Hutan yang aktif; 7. Berkembangnya kemitraan masyarakat setempat dengan pemegang izin atau berkembangnya pemanfaatan hutan produksi oleh masyarakat setempat pada areal eks. HPH/HPHTI. III.

KEGIATAN PEMBANGUNAN DIREKTORAT JENDERAL BPK SAMPAI DENGAN TAHUN 2006 DAN RENCANA PELAKSANAAN TAHUN 2007

Pada tahun 2006, kegiatan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan terdiri dari 2 Program, yaitu : 1) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan; dan 2) Program Pemantapan pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. Realisasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan s/d tahun 2006 merupakan realisasi pencapaian sasaran strategis tahun kedua dan implementasi dari 5 (lima) kebijakan prioritas Departemen kehutanan, seperti diuraikan sebagai berikut : A. Pemberantasan Pencurian Kayu di Hutan Negara dan perdagangan kayu Illegal 1. Pengendalian peredaran hasil hutan, berupa : penyempurnaan kebijakan kebijakan Tata Usaha melalui Penerbitan Permenhut P.51/Menhut-II/2006 tentang Surat Keterangan Asal Usul Hasil Hutan dari Hutan Hak/Hutan Rakyat dan P.55/MenhutII/2006 tentang PUHH; Pembangunan On-line system PUHH-PSDH-DR di Kaltim, Kalsel dan Kalteng; Kerjasama Bar-Code system dengan JICA; Pelatihan Penguji Hasil Hutan sebanyak 5.412 orang; Pelatihan Pengawas Penguji Hasil Hutan sebanyak Rencana Kerja Ditjen BPK Tahun 2008

6

1.595 orang, Pelatihan Lurah/Kepala Desa Penerbit SKAU sebanyak 1.020 orang; Pengumpulan data produksi hasil hutan non kayu dan penerbitan/pemantauan peredaran hasil hutan illegal di 21 provinsi; 2. Optimalisasi Penerimaan Begara Bukan Pajak (PNBP), berupa : Penyegaran Petugas Penagih iuran kehutanan dan Optimalisasi PNBP, penerimaan PSDH, DR dan IUPHHK. Tunggakan PSDH dan DR pada 2006 sebesar Rp. 75.497.869.317,87 (untuk PSDH) dan DR Rp.18.525.609.991,80 dan US$ 26,018,532.96 dengan total Rp.335.995.835.837,67 (kurs APBN US$ 1 = Rp 9.300,-). Khusus untuk PSDH bila dibandingkan tahun 2005 sebesar Rp.95.122.863.645,79 telah terjadi penurunan tunggakan sebesar Rp19.624.994.327,92 atau secara total telah terjadi penurunan tunggakan pada 2005 sebesar Rp.415,162,711.131,06 menjadi Rp.335.995.835.837,67 = Rp.79.166.875.293,39. Artinya dengan harga kayu yang membaik akibat berjalannya pemberantasan illegal logging, ada beberapa perusahaan mulai aktif bekerja dan beberapa perusahaan mulai mampu membayar kewajibannya secara bertahap. Adapun tunggakan PSDH dan DR tahun 2006 sebagian telah diajukan kepada Menteri Keuangan untuk mendapat dispensasi angsuran pembayaran, yaitu sebanyak 40 (empat puluh) perusahaan dengan jumlah tunggakan: a) PSDH Rp 41.151.965.497,35 dan b) DR : Rp.1.233.127.891,72 dan US$ 14,605,690.24 Upaya peringatan untuk penunggak IHPH/Iuran IUPHHK/PSDH dan DR adalah sebagai berikut : a. Sebanyak 2 (dua) perusahaan HPH/IUPHHK penunggak kewajiban IHPH/IIUPHHK, sejumlah Rp.8.748.375,- dan segera dibatalkan izin IUPHHK-nya. b. Sebanyak 9 (sembilan) perusahaan penunggak PSDH dan DR sebesar Rp.31.343.842.539,26 (PSDH) dan DR sebesar Rp.9.444.880.214,92 dan US$ 13,487,477.64 dan segera dibatalkan izinnya. B. Revitalisasi sektor kehutanan, khususnya industri kehutanan : 1. Penyiapan prakondisi dan pembentukan unit pengelolaan, berupa : redesign/ penataan hutan produksi seluas 16,9 juta hektar di Provinsi Riau, maluku Utara dan Irian jaya Barat dan penyediaan 21 unit IUPHHK-HT dan 8 unit IUPHHK-HA untuk dilelang, sedangkan yang telah dilaksanakan pelelangan sebanyak 8 unit IUPHHK; penertiban pemberian izin pertambangan, perkebunan di hutan produksi; penyusunan rencana makro pemanfaatan hutan produksi; promosi investasi; penyempurnaan penyusunan penilaian pengesahan RKUPH-HA dan HT melalui penerbitan Permenhut Rencana Kerja Ditjen BPK Tahun 2008

7

No.P.6/Menhut-II/2007 dan P.9/Menhut-II/2007; penyempurnaan permohonan IUPHHK-HA/HT melalui Permenhut No.P.19/Menhut-II/2007 dan No.P.20/MenhutII/2007. 2. Pengembangan hutan tanaman meranti di hutan alam (Pembangunan Model Unit Manajemen Hutan Meranti), berupa : penyusunan manual teknologi manipulasi lingkungan di 4 lokasi/Provinsi Sumbar, Kalbar, Kalsel dan Kaltim; penyediaan bibit koffco sebanyak 120.000 batang; pengkayaan tegakan seluas 7.000 ha dan penyusunan rancangan kelembagaan unit manajemen di 4 lokasi Provinsi Sumbar (PT. Inhutani IV), Kalsel (PT. Inhutani II), Kalbar (PT. Inhutani II) dan Kaltim (PT. ITCI). 3. Pembangunan HTI : Renstra 2005-2009 seluas 5 juta ha dimana tanaman pokok direncanakan sebesar 70% atau seluas 3,5 juta ha, dan terealisasi 2005-2006 seluas 426.221,81 ha. Namun bila diperhitungkan kumulatif realisasi tanaman Sejas 19902006 seluas 3,57 juta ha. Lambatnya pembangunan hutan tanaman Sejas tahun 1999-2000 antara lain disebabkan berhentinya pendanaan pembangunan HTI dari Dana Reboisasi, akses otonomi daerah. Pembangunan HT di Indonesia memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sektor kehutanan. Investasi di HT saat ini diperkirakan lebih dari 50% dari keseluruhan investasi di bidang kehutanan. Pada periode 1996-2003, 73% dari pertumbuhan kapasitas industri pulp dunia merupakan kontribusi dari tiga negara saja, yaitu Brazil, Indonesia dan China, meskipun kapasitas industri pulp dari ketiga negara tersebut bersama-sama hanya 10% dari total kapasitas industri pulp dunia. Untuk IUPHHK hutan tanaman sebanyak 106 unit wajib melakukan program percepatan pembangunan hutan tanaman melalui deliniasi makro dan mikro, dengan melakukan : a. Proses deliniasi makro dan mikro sebanyak 51 unit pemegang IUPHHK-HT, dengan luas areal konsesi yang masih berupa hutan alam (logged over area) seluas 0,75 juta ha. b. Belum mengajukan proses deliniasi makro dan mikro sebanyak 55 unit pemegang IUPHHK-HT, dengan luas areal konsesi yang masih berupa hutan alam (logged over area) seluas 1,06 juta ha. Target Sejak 1990 sampai dengan tahun 2009 seluas 9 juta ha dimana tanaman pokok seluas 70% atau 6,3 juta ha, sisanya 30% terdiri dari sarpras 5% (450.000 ha), tanaman unggulan 5% (450.000 ha), tanaman kehidupan 10% (900.000 ha), areal konservasi 10% (900.000 ha). Dalam Renstra-KL 2005-2009 ditargetkan 5 juta ha (bagian dari 9 juta ha 1990-2009). Adapun realisasi tanaman pokok HTI sampai dengan 2006 seluas 3,1 juta ha. Selain tanaman pokok terealisasi tanaman campuran seluas 470.000 ha. Dengan demikian tanaman yang belum terealisasi sampai dengan tahun 2009 selaus 4 juta ha diluar HTR 5,4 juta ha. Rencana Kerja Ditjen BPK Tahun 2008

8

Dari areal seluas 1,81 juta ha hutan alam tersebut, dharapkan seluas 0,78 juta ha atau 43% akan dikembangkan untuk pembangunan hutan tanaman, dan sisanya seluas 1,03 juta ha atau 57% dipertahankan sebagai kawasan konservasi dalam penataan ruang unit HTI. Pada 2007 untuk program pembangunan HTR telah diterbitkan Permenhut P.23/Menhut-II/2007 dan pembentukan Lembaga Keuangan BLU/Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan) dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.31/Menhut-II/2007. 4. Pembinaan kelembagaan usaha pemanfaatan hutan, berupa : penilaian kinerja (sertifikasi mandatory) terhadap IUPHHK-HA sebanyak 103 unit (berkinerja baik dan sedang 55 unit) dengan luas 5.692.879 ha dan IUPHHK-HT sebanyak 24 unit (berkinerja baik 12 unit, sedang 9 unit, buruk 3 unit). Adapun sertifikasi voluntary sebanyak 6 unit IUPHHK-HA dan 1 unit IUPHHK-HT; penerapan sistem perencanaan silvikultur intensif (SILIN) pada 25 unit manajemen IUPHHK. 5. Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan serta; pembinaan dan penertiban industri hasil hutan, berupa : Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas di atas 6.000 m3/tahun pada tahun 2007 = 14 unit atau total IUIPHHK sampai dengan 2007 yang telah diperbaharui dengan kapasitas di atas 6.000 m3 sebanyak 141 unit, dengan tenaga kerja yang diserap sebanyak 175.351 orang, Izin Usaha IPHHK baru sebanyak 4 unit (plywood 1 unit, veneer 2 unit, wood chip 1 unit) dengan investasi Rp.489,670 milyar dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 4.715 orang; Persetujuan prinsip dalam rangka IUIPHHK baru sebanyak 8 unit dengan investasi Rp.371,29 milyar dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 6.045 orang. Adapun yang dalam proses persetujuan prinsip sebanyak 12 unit dengan investasi Rp.514,79 milyar dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 2.968 orang; Dalam proses izin perluasan IPHHK sebanyak 13 unit dengan tambahan investasi sebesar Rp.237,643 milyar dengan tambahan tenaga kerja sebanyak 5.449 orang. Dengan demikian untuk proses izin baru dan perluasan diarahkan pada kayu hutan rakyat, HTI dan peremajaan perkebunan; Dengan demikian total investasi dan penyerapan tenaga kerja di sub sektor industri primer hasil hutan kayu sebesar Rp.1,75 trilyun dan sebanyak 21.343 orang; RPBBI yang telah disahkan/disetujui pada tahun 2006 sebanyak 153 unit dari jumlah usulan 172 perusahaan IPHHK sebesar 40.059.719,21 m3; Penilaian kinerja untuk tahun 2006 belum dilaksanakan mengingat dalam proses akreditasi assesor oleh Dephut bekerja sama dengan LEI. Adapun jumlah yang sudah dinilai oleh LPI periode 2004 s/d 2005 berjumlah 84 perusahaan dengan nilai sangat baik 3 perusahaan, baik 27 perusahaan, cukup Rencana Kerja Ditjen BPK Tahun 2008

9

17 perusahaan, buruk 37 perusahaan; Jumlah ekspor sampai dengan September 2006 untuk panel kayu volume 2,23 m3 dengan nilai devisa US$ 941,99 juta dan untuk kayu olahan (wood working) sejumlah 1,43 juta m3 dengan nilai devisa US$ 779,83 juta; Pada periode ekspor tahun 2006 nilai panel kayu mengalami peningkatan US$ 422/m3 dari US$ 366/m3 pada tahun 2005. Sedangkan wood working mengalami peningkatan dari US$ 533/m3 tahun 2005 menjadi US$ 453/m3. Untuk mendorong peningkatan ekspor produk hasil hutan, telah dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No.09/M-DAG/PER/2/2007 tentang Ketentuan Eskpor Produk Industri Kehutanan, untuk selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri yang lebih fleksibel yang sudah dalam tahap konsultasi publik. C. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan Sekitar Hutan Pengembangan hasil hutan non kayu, berupa : fasilitasi kelembagaan usaha kegiatan PUMSHP di 29 provinsi/lokasi; pembuatan model usaha hasil hutan non kayu di 29 provinsi; pembinaan Kelembagaan kelompok tani di 31 provinsi; serta penyusunan rencana pengembangan aneka usaha hasil hutan bukan kayu sebanyak 1 judul dan fasilitasi pembangunan model PHBM di 4 provinsi. Pengembangan hasil hutan non kayu, berupa : pengembangan unit-unit usaha ekonomi masyarakat sekitar hutan di 30 provinsi dan pembangunan model pengelolaan hutan produksi bersama masyarakat di 5 provinsi. D. Pendukung Fokus Kegiatan 1. Menyelenggarakan pelayanan umum dalam rangka mendukung tugas dan fungsi lingkup Ditjen BPK; melaksanakan pengadaan peralatan kerja, rumah tangga dan kendaraan operasional. 2. Penyelesaian sertifikat dan pengamanan tanah areal Wood Centre Jenu, Tuban, Jawa Timur. 3. Melaksanakan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran lingkup Ditjen BPK sebanyak 57 (lima puluh tujuh) satker. 4. Pengembangan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan kehutanan bidang bina produksi kehutanan antara Pusat, UPT BPPHP maupun Dinas Kehutanan Provinsi dalam bentuk rapat koordinasi teknis. 5. Pembinaan Hukum Perundangundangan Kehutanan Bidang Bina Produksi Kehutanan (revisi PP 34/2002 menjadi PP 6/2007, Permenhut No P.19/Menhut-II/2007, P.20/Menhut-II/2007 dan P.23/Menhut-II/2007). Rencana Kerja Ditjen BPK Tahun 2008

10

6. Pengembangan SDM, penyelenggaraan kepegawaian dan penyempurnaan kelembagaan baik Pusat maupun UPT. 7. Penyelenggaraan kerjasama bidang Bina Produksi Kehutanan baik dalam negeri maupun dengan negara/lembaga donor (ITTO, Flegt, GTZ), LSM (Capable) dll. 8. Evaluasi pelaksanaan kegiatan Ditjen BPK. 9. Sosialisasi berbagai kebijakan pembangunan bidang Bina Produksi Kehutanan. 10. Penyempurnaan dan pengembangan organisasi Ditjen BPK melalui Permenhut No.P.17/Menhut-II/2007 dan Permenhut No.P.24/Menhut-II/2007 tanggal 2 Juli 2007 Tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi. Pada Tahun 2007, kegiatan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan terdiri dari 1 Program Pembangunan, yaitu Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. Rencana Kegiatan Ditjen BPK Tahun 2007 yang telah dianggarkan dalam dokumen DIPA Tahun 2007, dengan uraian sebagai berikut : 1. Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Tahun 2007 adalah seluruhnya sebesar Rp 331.793.074.000,- terdiri dari Rupiah Murni (RM) Mengikat sebesar Rp.42.967.374.000,- RM Tidak Mengikat sebesar Rp.135.802.000.000,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNP) sebesar Rp.153.023.700.000,- Ruang lingkup Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) Ditjen BPK Tahun 2007 meliputi seluruh kegiatan operasional yang akan dilaksanakan oleh semua unit kerja lingkup Ditjen BPK di Pusat (6 Satker), daerah (UPT BP2HP = 17 Satker) dan Dinas Otonomi (Dinashut Provinsi = 33 Satker) sebagai kegiatan dekonsentrasi selama 1 (satu) tahun anggaran. 2. Sebagai implementasi fokus-fokus kegiatan, penggunaan anggaran APBN Tahun 2007 Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan sebesar tersebut, dirancang dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) Tahun 2007 Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan dalam Program dan Kegiatan sebagai berikut :


11

A. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan Kegiatan Perencanaan dan Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (bersifat rutin), dengan dana sebesar Rp.42.967.374.000,Sasaran fisik (Satker Pusat & UPT PSPHH, 23 Satker), meliputi : Belanja Gaji Pegawai; Pemeliharaan barang/aset negara; Operasional kantor/untuk pelaksanaan tupoksi; Perjalanan rutin dan Administrasi Umum. B. Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1. Kegiatan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Optimalisasi PNBP (Direktorat BIK dan BPP, BPPHP dan Dinashut Provinsi), dengan dana sebesar Rp. 102.910.157.000,- Sasaran fisik meliputi : a. Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan dan Implementasi SIM PUHH/PSDHDR (on-line) di 9 Provinsi 108 Kabupaten. b. Pengendalian peredaran dan operasi penertiban hasil hutan illegal, 30 provinsi. c. Pengembangan Sertifikasi dan Pengujian Hasil Hutan di 17 Wilayah melalui : Diklat Tenaga PPHH/PHH sebanyak 600 Orang; Pelatihan Kepala Desa/Lurah sebagai Pejabat Penerbit SKAU sebanyak 1.200 Orang; Penyegaran Petugas P2LHP/P2SKSHH/P3KB; Desiminasi dan Sosialisasi sistem PUHH dan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PSDH/DR), 16 Provinsi. 2. Perencanaan dan penyiapan Unit Kelola Pemanfaatan Hutan Produksi (Direktorat BRPHP) dan Dinashut Provinsi), dengan dana sebesar Rp. 20.204.808.000,Sasaran fisik meliputi : a. Regulasi Insentif dan Disentif alokasi lahan untuk pemanfaatan IUPHHK Hutan Alam/Tanaman maupun Non Kehutanan, 2 paket. b. Identifikasi dan Pemetaan kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani hak) eks areal HPH/HPHTI) untuk pemanfaatan HTR, di 5 Provinsi (Sumut, Riau, Jambi, Jalbar, dan Kaltim). c. Penyiapan areal dan pelelangan unit kelola pemanfaatan HP (IUPHHK Hutan Alam dan Hutan Tanaman) calon lokasi pemanfaatan IUPHHK, 20 unit. d. Pembinaan Rencana Kerja Unit Kelola di 289 IUPHHK.


12

e. Pembinaan kelembagaan dan Investasi Unit Kelola di 289 (20 Provinsi). f. Pengawasan dan Pengamanan Areal Eks HPH/HPHTI di 12 Provinsi.

IUPHHK

3. Pengembangan Pengelolaan Pemanfaatan hutan Alam (Direktorat BPHA dan Dinashuta Provinsi), dengan dana sebesar Rp. 77.362.858.000,- Sasaran fisik meliputi : a. Pembinaan dan Pengendalian produksi, lingkungan dan sosial/kemitraan pemanfaatan hutan alam pada 289 unit manajemen IUPHHK. b. Fasilitasi POKJA Restrukturisasi Pengelolaan Hutan Produksi Alam, 1 Paket. c. Penilaian Kinerja PHPL pada unit manajemen IUPHHK Hutan Alam, 25 unit. d. Pembangunan Model Unit Manajemen Hutan Meranti di 4 lokasi (Sumbar, kalbar, Kalsel dan Kaltim) setara pengkayaan tanaman seluas 2.800 ha. e. Pendampingan Model Sistem Silvikultur Intensif di 6 Model IUPHHK Hutan Alam dan Pengembangan di 24 IUPHHK. f. Peningkatan Usaha Masyarakat Sekitar Hutan Produksi (model usaha hasil hutan non kayu), di 29 Provinsi. 4. Pengembangan Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Tanaman (Direktorat BPHT dan Dinashut Provinsi), dengan daan sebesar Rp. 33.807.201.000,- Sasaran fisik meliputi : a. Pembinaan dan pengendalian produksi, lingkungan dan sosial/kemitraan pemanfaatan Hutan Tanaman, di 114 IUPHHK HT (18 Provinsi). b. Pemetaan dan promosi Investasi Pembangunan Hutan Tanaman PHT, 1 Paket. c. Fasilitasi Restrukturisasi PHT untuk mendorong percepatan pembangunan HT (paket regulasi insentif dan disentif), 2 Paket. d. Fasilitasi Pengembangan HTR di 6 lokasi Prioritas (Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel, Kalbar, Kalsel, Kaltim dan Kalteng).


13

5. Pengembangan Industri dan pemasaran Hasil Hutan, (Direktorat BPPHH, BP2HP dan Dinashut Provinsi), dengan dana sebesar Rp. 36.643.053.000,- Sasaran fisik meliputi : a. Pembuatan paket deregulasi perijinan dan penggunaan bahan baku IPHHK, 2 Paket. b. Pembinaan dan diversifikasi bahan baku dan produk Hasil Hutan, 30 provinsi. c. Pengkajian dan fasilitasi pemolaan restrukturisasi Industri Primer Hasil Hutan, 30 Provinsi. d. Inventarisasi dan Daftar Ulang Izin IUPHHK kapasitas > 6.000 m3/tahun dan kapasitas < 6.000 m3/tahun, 25 Provinsi. e. Pembinaan dan penilaian kinerja IPHHK kapasitas > 6.000 m3/tahun, 10 Unit. f. Revitalisasi Industri Kehutanan (bantuan alat pengolahan hasil hutan) bagi IKM dan Kelompok Tani, 2 Paket. g. Pengembangan pemasaran produk hasil hutan, 7 kegiatan (30 Provinsi). 6. Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari/Pendukung (Sekretariat Ditjen BPK dan UPT BPPHP), dengan dana sebesar Rp. 17.897.626.000,- Sasaran fisik, meliputi : a. Penyiapan Program dan Kegiatan Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Produksi di 33 Provinsi (56 satuan Kerja). b. Fasilitasi untuk penyempurnaan Sistem Perencanaan Hutan, 1 Paket. c. Fasilitasi perencanaan HTR dan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) / Lembaga Keuangan Alternatif (LKA) Pembangunan Hutan di 6 Provinsi Model, 1 Paket. d. Penguatan kelembagaan Ditjen BPK (Hukum, Organisasi dan SDM, serta kelembagaan), 23 Satuan Kerja. e. Pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan Ditjen BPK, 33 Provinsi. f. Pengadaan sarana-prasarana operacional dan peralatan kerja/cantor Pusat dan UPT, 2 Paket.


14

IV. KEBIJAKAN, PPROGRAM DAN FOKUS KEGIATAN TAHUN 2008 A. Kebijakan Pembangunan Ditjen BPK Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, ditetapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut : 1) 2) 3)

Mempercepat per-UU-an pemanfaatan hutan produksi; Penyelesaian pelayanan perijinan satu pintu; Peningkatan kemampuan SDM Dephut dan Mitra oleh Tim Pakar Perencanaan Hutan; 4) Peningkatan investasi sektor kehutanan; 5) Mendorong berkembangnya hutan tanaman; 6) Meningkatkan pembinaan pengelolaan hutan lestari; 7) Mendorong terlaksananya pembinaan hutan dalam rangka meningkatkan produktifitas hutan alam dan mendorong berkembangnya hutan tanaman dengan komoditas unggulan dan bernilai ekonomis tinggi; 8) Mendorong investasi dan bergeraknya sektor riil industri kehutanan; 9) Mendorong berkembangnya produk industri hasil hutan yang kompetitif; 10) Pengentasan kemiskinan masyarakat setempat melalui kemitraan dengan IUPHHK; 11) Penerapan PUHH berbasis TI (on line system); 12) Mendorong berkembangnya kemampuan kelembagaan dan kualitas pengelolaan hutan secara lestari. Khusus kebijakan yang berkaitan dengan upaya mendorong investasi dan bergeraknya sektor riil untuk mendukung peningkatan perekonomian nasional, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, maka ditempuh pendekatan sebagai berikut : a.

Mendorong investasi baru di areal tidak dibebani izin (“open access”) seluas + 13,6 juta ha, dengan arahan kebijakan sebagai berikut : 1) Bila di areal Hutan Produksi masih ada sisa virgin forest dan LOA dalam keadaan baik, maka pemanfaatannya melalui IUPHHK-HA/HPH dengan didorong menggunakan sistem ”Silvikultur Intensif” 2) Bila areal Hutan Produksi keadaan LOA telah rusak, tidak cukup memiliki anakan jenis-jenis asli setempat dan bila diusahakan dengan sistem TPTI tidak layak secara finansial, maka pemanfaatannya melalui IUPHHK-HT/HPHTI/HTR dengan


15

sistem silvikultur yang paling tepat untuk kondisi setempat dalam rangka meningkatkan produktivitas hutan produksi b.

Mendorong tumbuhnya industri hilir berdaya saing tinggi yang berorientasi buyer’s market melalui outsourcing bahan baku dalam proses input dalam rangka transformasi massa producion ke proses tailored made dalam pengolahan dan diversifikasi produk pada proses output industri perkayuan. Kebijakan outproses diarahkan pada penggunaan bahan baku log berdiameter kecil dari Hutan Tanaman (Hutan Tanaman Industri/HTI), Hutan Tanaman Rakyat/HTR, dan Hutan Rakyat/HR, peremajaan kebun karet dengan tujuan menggerakkan ekonomi rakyat di pedesaan dan memberikan lapangan kerja.

c.

Perluasan akses masyarakat setempat ke Sumber Daya Hutan (SDH) melalui pembangunan HTR dan ke Lembaga Keuangan serta melalui Badan Layanan Umum - Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU-P3H) sesuai PP 6 tahun 2007.

d.

Untuk mempercepat investasi Pembangunan HTI/HTR, Dephut memberikan kebijakan intensif, yaitu : 1) Pembangunan HTI, sesuai Permenhut Nomor P.19/Menhut-II/2007 Tentang Tata Cara Pemberian Ijin dan perluasan Areal kerja UPHHK pada HTI Dalam Hutan pada Hutan Produksi seluas 3,6 juta ha. 2) Pembangunan HTR, sesuai Permenhut Nomor P.23/Menhut-II/2007 Tentang Hutan Tanaman Rakyat diproyeksikan seluas 5,4 juta ha selama tahun 20072016, dan dapat dibiayai melalui Badan Layanan Umum - Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU-P3H) atau Pola Mandiri atau Pola Kemitraan dengan BUMN/BUMS. 3) Pembentukan Badan Layanan Umum - Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU-P3H) sesuai SKB Menhut dan Menkeu Nomor : 06.1/PMK.1/2007 dan Nomor : 02/Menhut-II/2007 Tentang Pengelolaan Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Hutan; dan persetujuan Menkeu Nomor : 137/KMK.05/2007 Tentang Penetapan Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Departemen Kehutanan sebagai Investasi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan keuangan Keuangan Badan Layanan Umum; serta Permenhut Nomor : P.31/Menhut-II/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan.


16

e.

Investasi melalui Restorasi Ekosistem Hutan Produksi Areal Eks HPH/HT : Mendorong investasi dalam Restorasi Ekosistem Hutan Produksi sesuai PP 6 Tahun 2007 perihal Tata Usaha dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan; dan Permenhut Nomor : P.20/menhut-II/2007 Tentang Tata Cara Pemberian IUPHHK dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Melalui Permohonan.

f.

Investasi melalui Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) : Mendorong pengembangan HHBK melalui izin usaha pemanfaatan hasil hutan produksi untuk budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa, budidaya sarang burung walet (PP 6 Tahun 2007).

g.

Pemberdayaan Masyarakat di dalam/sekitar HPH/IUPHHK Melaksanakan kegiatan Peningkatan Usaha Masyarakat di Sekitar Hutan Produksi (PUMSHP), Bina Desa Hutan (BDH), Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK).

h.

Mencegah percepatan degradasi hutan dan deforestasi : melalui pengetatan pemberian IPK untuk tambang (degradasi hutan) dan kebun (deforestasi), antara lain IPK diubah sesuai dengan kemajuan pembukaan areal tambang dan kemajuan riil tanaman kebun.

i.

Pengetatan penggunaan peralatan eksploitasi di kawasan hutan produksi dengan tujuan mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan melalui revisi Kepmenhut No. 428/Kpts-II/2003 tanggal 18 Desember 2003.

j.

Deregulasi Tata Usaha Kayu / Penata Usahaan hasil Hutan (TUK/PUHH) dari Hutan Negara (melalui Permenhut Nomor : P.55/Menhut-II/2006) dan dari Hutan Tanaman Rakyat (melalui Permenhut Nomor : P.51/Menhut-II/2006).


17

B. Program, Fokus dan Kegiatan Pokok Dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008 telah ditetapkan Program Pembangunan dan yang terkait langsung dengan pembangunan pembinaan produksi kehutanan dalam Tahun 2008, yaitu : Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dan Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik (bersifat rutin). Untuk mencapai sasaran strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan Fokus dan kegiatan Pokok sebagai arahan dan acuan pelaksanaan tugas-tugas Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan dalam kegiatan operasional tahun 2008, sebagai berikut : 1. PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN a. Fokus Kegiatan Penertiban Peredaran Hasil Hutan Fokus kegiatan penertiban peredaran hasil hutan dimaksudkan untuk tertibnya penatausahaan hasil hutan dengan menggunakan teknologi sistem informasi dalam rangka mendukung kesamaan tindakan operasional dari seluruh pelaku usaha (produsen dan konsumen), aparat pemerintah serta penegak hukum, dengan sasaran tertibnya peredaran HH domestik dan internasional, tidak ada kebocoran PNBP kehutanan dan PNBP kayu meningkat sebesar 2%; Penguatan kapasitas kelembagaan pengujian hasil hutan; dan pengembangan sistem informasi peredaran dan pemantauan produksi hasil hutan secara on-line beroperasi di seluruh provinsi. Kegiatan pokok Direktorat Jenderal BPK yang tercakup dalam fokus kegiatan penertiban peredaran hasil hutan, antara lain : 1) Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Penertiban Hasil Hutan Illegal 2) Pengembangan sertifikasi dan pengujian hasil hutan 3) Optimalisasi Penerimaan negara Bukan Pajak (PNBP)


18

4) Pengembangan

dan

Pengendalian

Sistem

Penatausahaan

hasil

Hutan

(Implementasi SI-PUHH dan PU PSDH/DR berbasis teknologi informasi ”online”) b. Pengelolaan Kawasan yang Tidak Dibebani Hak/Ijin Fokus kegiatan Pengelolaan Kawasan yang Tidak Dibebani Hak dimaksudkan untuk menciptakan kondisi hutan produksi yang open akses seluas 20,12 juta ha (termasuk areal eks. HPH/HPHTI), untuk siap dikelola dalam bentuk IUPHHK Hutan Alam/Tanaman oleh BUMN/BUMD/BUMS dalam rangka mencegah kerusakan akibat penjarahan/okupasi dan pemborosan sumber daya hutan dan kehilangan potensi PNBP, dengan sasaran : 10% kawasan HP yang tidak dibebani hak dapat terkelola kembali : seluas 2 juta ha di 5 Provinsi. Kegiatan pokok Direktorat Jenderal BPK yang tercakup dalam fokus kegiatan Pengelolaan kawasan yang tidak dibebani hak/ijin, antara lain : 1) Pengawasan dan Pengamanan areal HP yang tidak dibebani hak/ijin (areal eks. HPH/HPHTI), antara lain dengan pembangunan pos-pos pengamanan. 2) Identifikasi dan pemetaan kawasan HP yang tidak dibebani hak/ijin. 3) Sosialisasi dan promosi percepatan investasi di kawasan HP. 4) Survey potensi/observasi lapangan areal HP yang dimohon untuk IUPHHKHA/HT. 5) Mendorong terwujudnya KPHP, terutama pada areal yang tidak dibebani hak/ijin. 6) Pengembangan sistem informasi sumber daya hutan produksi. c. Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Produksi Alam Fokus kegiatan ini dimaksudkan membina 28,27 juta ha hutan produksi alam yang dikelola oleh 289 IUPHHK dalam rangka terwujudnya peningkatan kinerja pemegang IUPHHK-HA (HPH) menuju sistem pengelolaan hutan produksi lestari yang berorientasi pada keseimbangan produksi, lingkungan dan sosial. Kegiatan yang tercakup dalam fokus kegiatan pengelolaan pemanfaatan hutan produksi alam, antara lain :


19

1) Penilaian kinerja IUPHHK-HA/HT oleh LPI. 2) Penyiapan pemanfaatan hutan produksi. 3) Fasilitasi/pemdampingan pelaksanaan sistem silvikultur intensif di 60 UM IUPHHK Hutan Alam. 4) Pembangunan model unit manajemen hutan meranti di 4 Provinsi (Sumbar, Kalbar, Kalsel dan Kaltim). 5) Penilaian dan pembinaan rencana kerja IUPHHK. 6) Monev dan verifikasi ijin-ijin daerah 7) Fasilitasi proses seleksi permohonan IUPHHK dan penerbitan SK IUPHHK Hutan Alam. d. Pengembangan Hutan Tanaman (termasuk HTR) Fokus kegiatan ini ditujukan membina 9,31 juta ha hutan produksi yang dikelola oleh 214 IUPHHK Hutan Tanaman, dalam rangka terwujudnya peningkatan kinerja pemegang IUPHHK-HT menuju sistem pengelolaan hutan produksi lestari yang berorientasi pada keseimbangan produksi, lingkungan dan sosial, serta mendorong terlaksananya pembangunan hutan tanaman seluas 500.000 ha yang terdiri dari HTI seluas 300.000 ha dan HTR seluas 200.000 ha. Kegiatan Ditjen BPK yang tercakup dalam fokus kegiatan Pengembangan hutan tanaman, antara lain : 1) Regulasi Peraturan perundangan/pedoman di bidang pembangunan HT. 2) Fasilitasi perijinan pembangunan HT. 3) Perencanaan HT. 4) Fasilitasi pemberian perijinan peralatan. 5) Fasilitasi restrukturisasi HTI. 6) Pengembangan pembangunan HT kerjasama dengan ITTO. 7) Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi HT. 8) Penilaian kinerja unit manajemen HT. 9) Sosialisasi pembangunan HTR. 10)Pembinaan/pendampingan pembangunan HTR. 11)Pembangunan kebun benih untuk mendukung HTR. e. Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan Rencana Kerja Ditjen BPK Tahun 2008

20

Fokus kegiatan ini ditujukan dalam rangka rasionalisasi industri kehutanan sesuai bahan baku yang tersedia di wilayah-wilayah tertentu dan mengembangkan Industri Primer Hasil Hutan (IPHH), produk bernilai tinggi dan pemasaran hasil hutan yang kompetitif, dengan sasaran produksi industri pengolahan hasil hutan meningkat sebesar 5%, dan mampu bersaing di pasar global. Industri primer dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan bahan baku sebesar 5%. Kegiatan Ditjen BPK yang tercakup dalam fokus kegiatan restrukturisasi industri primer kehutanan, antara lain : 1) Pemolaan Industri Primer Hasil Hutan. 2) Inventarisasi IPHHBK 10 Provinsi (Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Sulsel, Sulteng, Lampung). 3) Fasilitasi perizinan industri primer hasil hutan. 4) Pembinaan pengendalian bahan baku IPHHK. 5) Pembinaan dan pengendalian produksi IPHHK. 6) Penilaian kinerja IPHH. 7) Pembinaan dan pengembangan pemasaran hasil hutan. 8) Pemberdayaan industri kecil dan menengah (UKM). f. Pendukung Fokus Kegiatan (Perencanaan, Pengelolaan Hutan Produksi Lestari)

Pembinaan

dan

Pengendalian

Kegiatan Pendukung ditujukan dalam rangka memfasilitasi terlaksananya fokusfokus kegiatan, sehingga kinerja Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan meningkat. Kegiatan yang tercakup dalam pendukung fokus kegiatan, antara lain : 1) 2) 3) 4) 5)

Penyusunan Program dan Rencana Kerja. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan. Penguatan Kelembagaan Ditjen BPK (Pusat dan UPT). Pembinaan Hukum dan Kehumasan. Pengadaan/pemeliharaan sarana-prasarana (peralatan kantor, gedung/rumah negara, kendaraan, dll).


21

2. PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik (Rutin), sebagai pendukung keterlaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja Ditjen BPK, yaitu : a. Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan Pegawai (Pusat & UPT BPPHH). b. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran. c. Perawatan Sarana-Prasarana Kantor. d. e. f. g. h.

Perawatan Kendaraan Roda-4 dan Roda-2. Administrasi Umum (Operasional kantor). Layanan Program Anggaran, dan Kerjasama Teknik. Pembinaan Pegawai Ditjen BPK. Pembinaan/koordinasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan.

Dalam rangka formulasi program dan fokus-fokus kegiatan Ditjen BPK yang terintegrasi dalam rangka mendukung kebijakan prioritas dan mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan sasaran, indikator tahunan dan penanggungjawab pelaksanaannya sebagaimana diuraikan dalam bentuk Matriks rencana Kerja Ditjen BPK Tahun 2008, terlampir. Dalam operasionalisasi (pelaksanaan) fokus-fokus kegiatan Ditjen BPK, perlu diusahakan terciptanya sinergitas antara Pusat, UPT dan Daerah (Dinashut Provinsi) sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien sekaligus dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan kehutanan di daerah.


22

V. PENUTUP Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RENJA-KL) Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Tahun 2008 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 hingga 31 Desember 2008. RENJA-KL Ditjen BPK tahun 2008 ini merupakan arahan dan acuan pelaksanaan tugas bagi unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan. Setiap unit kerja agar segera menyusun langkah-langkah persiapan pelaksanaannya agar RENJA-KL Ditjen BPK Tahun 2008 ini dapat diwujudkan secara optimal. Keberhasilan pelaksanaan RENJA-KL Ditjen BPK Tahun 2008 akan sangat tergantung pada kesungguhan jajaran Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan serta peran aktif masyarakat dalam mengimplementasikan rencana-rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam RENSTRA DITJEN BPK 2005-2009 (PENYEMPURNAAN). Dengan demikian pada akhirnya hasil pelaksanaan kegiatannya mampu memberikan hasil pembangunan yang optimal yang dapat dirasakan semua pihak.


23

1

MATRIKS RENJA-KL DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN TAHUN 2008 1. Kebijakan Prioritas : Pemberantasan Pencurian Kayu di Hutan Negara dan Perdagangan Kayu Illegal RENSTRA DEPHUT 2005-2009

RENJA TAHUN 2008

No.

1

Sasaran

Kegiatan Pokok

Sasaran

Indikator Keluaran

Kegiatan Ditjen BPK

Hasil (Outcome)

Kegiatan Rinci

Keluaran (output)

Pelaksana

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PROGRAM PEMANTAPAN PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN 1.

Tidak terjadi pelanggaran tata usaha hasil hutan Indikator Strategis : - Data administratif aliran hasil hutan sesuai dengan data fisik/ penerimaan iuran kehutanan. -Tidak ada kebocoran PNBP kehutanan, dan PNBP kayu meningkat sebesar 10%

Penertiban Peredaran Hasil Hutan

1. Data administratif penerimaan aliran hasil hutan sesuai dengan data fisik/ penerimaan iuran kehutanan.

2. Tidak ada kebocoran PNBP kehutanan, dan PNBP sector kehutanan (PSDH/DR) meningkat

- Menurunnya kegiatan iilegal logging, tertibnya pengukuran dan pengujian serta peredaran hasil hutan di 18 Wilayah BP2HP - Terkendalinya produksi dan termonitornya pungutan PNBP di 18 Wilayah BP2HP

1. Pengendalian PHH dan Penertiban Illegal Logging

- Terbangunnya sistem PUHH dalam rangka PHPL dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak

- Implementasi SI-PUHH dan PU PSDH/DR berbasis teknologi informasi (online) di Pusat, Daerah dan Unit Manajemen, 14 Prov./28 Kab/ 26 IUPHHK/19 IPHHK/ 11 BP2HP - Pengawasan/monev distribusi penggunaan blanko dokumen angkutan Hasil Hutan - Audit peredaran hasil hutan - Pengadaan dokumen/ sarana pendukung legalitas peredaran hasil hutan (SKSKB, SKAU, Faktur dll.) - Penataran/penyiapan personil saksi ahli/ tenaga ahli dalam proses yustisi illegal logging

- Mengamankan hak-hak negara dan menjamin kayu beredar legal

- Dit. BIKPHH - BP2HP - Dinashut Provinsi/Kab. - UM IUPHHK

- Tertib peredaran hasil hutan

- Dit. BIKPHH - BP2HP

- Tertib peredaran hasil hutan, kepatuhan teknis dan hukum - Tertib peredaran hasil hutan, tersedianya data peredaran hasil hutan.

- Dit. BIKPHH

- Tersedianya tenaga pegawai sebagai saksi ahli

- Dit. BIKPHH

- Dit. BIKPHH

2 RENSTRA DEPHUT 2005-2009

RENJA TAHUN 2008

No.

1

Sasaran

Kegiatan Pokok

Sasaran

Indikator Keluaran

Kegiatan Ditjen BPK

Hasil (Outcome)

2

3

4

5

6

7

2. Pengembangan sertifikasi dan pengujian hasil hutan

- Pengujian Hasil Hutan dilaksanakan sesuai ketentuan

Kegiatan Rinci 8

Keluaran (output) 9

Pelaksana 10

- Sosialisasi penertiban hasil hutan illegal

- Kesamaan persepsi PUHH

- Dit. BIKPHH

- Mengoptimalkan Tugas Penyidik Kehutanan (PPNS) - Peningkatan pengawasan pelaksanaan PUHH - Pembuatan/ Penyempuirnaan peraturan PUHH

- Tugas PPNS berjalan

- Dit. BIKPHH

- PUHH tertib

- BP2HP.VII - Dinashut Provinsi - Dit. BIKPHH

- Penanganan kasus, pengukuran dan pengujian HH illegal/ tangkapan

- Data HH illegal akurat

- Dit. BIKPHH - BP2HP - Dinashut Provinsi

- Monev illegal logging dan monev hasil lelang hasil hutan illegal

- Data dan informasi hasil lelang

- Diklat TOT Pengujian HH

- Tersedianya tenaga PPHH-BK

- Dit. BIKPHH - BP2HP - Dinashut Provinsi - Dit. BIKPHH - BP2HP

- Diklat PPHH-BK

- Tersedianya tenaga Instruktur Diklat PPHH-BK

- BP2HP

- Penyegaran Tenaga PPHH yang ada di BP2HP

- Meningkatnya pengetahuan Tenaga PPHH

- BP2HP

- Penilaian kinerja, alat dan metoda pengujian

- Data dan informasi yang digunakan dalam pengujian HH

- BP2HP

- Tersedianya peraturan PUHH


RENJA TAHUN 2008

No.

1

Sasaran

Kegiatan Pokok

Sasaran

Indikator Keluaran

2

3

4

5

Kegiatan Ditjen BPK 6 3. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Hasil (Outcome) 7 -Meningkatnya penerimaan negara bukan pajak dari sektor kehutanan (PSDH/DR)

Kegiatan Rinci 8

Keluaran (output) 9

Pelaksana 10

- Penyelesaian tunggakan PSDH/DR

- Terlunasinya tunggakan PSDH/DR

- Dit. BIKPHH

- Intensifikasi PNBP

- Terpungutnya PNBP secara optimal

- Pembayaran PSDH/DR oleh WB secara online menggunakan referensi 15 digit

- Diterimanya DBH oleh daerah penghasil tepat waktu

- Dit. BIKPHH - BP2HP - Dinashut Provinsi - Dit. BIKPHH - BP2HP - Dinashut Provinsi

- Monev PNBP (IUPHHK, PSDH/DR)

- Terkumpulnya data PNBP yang up date

- Sosialisasi peraturan/ ketentuan PSDH/DR

- Adanya persamaan persepsi dalam menerapkan ketentuan PNBP - Diperolehnya harga patokan hasil hutan dengan berkeadilan - Tercukupinya tenaga pejabat penagih yang berkualifikasi

- Survey harga pasar untuk harga patokan hasil hutan - Penataran/Penyegaran tenaga penagih IUPHHK/PSDH/DR

- Dit. BIKPHH - BP2HP - Dinashut Provinsi - Dit. BIKPHH

- Dit. BIKPHH

- Dit. BIKPHH

4

2. Kebijakan Prioritas : Revitalisasi Sektor Kehutanan, Khususnya Industri Kehutanan RENSTRA DEPHUT 2005-2009

RENJA TAHUN 2008

No.

1

Sasaran

Kegiatan Pokok

Sasaran

Indikator Keluaran

Kegiatan Ditjen BPK

Hasil (Outcome)

Kegiatan Rinci

Keluaran (output)

Pelaksana

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Perencanaan dan Penyiapan Unit Kelola Pemanfaatan HP

- Menurunnya perambahan dan kegiatan illegal logging di kawasan HP serta meningkatnya produktivitas HP dan penerimaan negara

- Koordinasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait IUPHHKHA/HT/HTR/ Restorasi Ekosistem sebagai tindak lanjut PP No.6/2007 (Revisi)

- Peraturan perundangundangan mengenai perijinan pemanfaatan hutan produksi

-

- Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait IUPHHKHA/HT/HTR/ Restorasi Ekosistem sebagai tindak lanjut PP No.6/2007 (Revisi)

- Tersosialisasinya peraturan perundangundangan terkait terkait IUPHHKHA/HT/HTR/ Restorasi Ekosistem sebagai tindak lanjut PP No.6/2007 (Revisi) - Tersusunnya pola pemanfaatan HP di 3 propinsi (NTT, Sulbar dan Bengkulu) - Data dan informasi areal untuk usaha pemanfaatan HP

- Dit. BRPHP - Setditjen BPK


Terkelolanya kawasan hutan bekas HPH dan HPHTI/HTI Indikator Strategis : - Deregulasi Pengelolaan Hutan Alam - Sebanyak 50 % dari luas kawasan hutan bekas HPH dan HPHTI yang tidak dibebani hak (21 juta ha) dikelola kembali dalam bentuk IUPHHK HA/HT/HTR dan IUPHHBK

Pengelolaan kawasan hutan yang tidak dibebani hak/ijin pemanfaatan

1.Tersedianya peraturan perundangan/ pedoman tentang alokasi lahan untuk PHP dan Perencanaan Hutan

2.Terkelolanya kawasan hutan produksi dalam bentuk IUPHHK HA/HT,HTR seluas 4 juta Ha (20 %)

- Terbitnya keputusan Menteri tentang tata cara penerbitan IUPHHKHA/HT/HTR/ Restorasi Ekosistem sebagai tindak lanjut PP No.6/2007 (Revisi), 4 Judul - Terbitnya SK IUPHHK HA/HT (20 unit) dan HTR 93.000 unit

- Pemolaan pemanfaatan hutan produksi - Survey potensi/observasi lapangan areal HP

”open akses”

Dit. BPHA Dit. BRPHP Dit. BPHT PUSDAL Dinashut Provinsi

- Dit. BRPHP - Dinashut provinsi - Dit. BRPHP - Dinashut provinsi


RENJA TAHUN 2008

No.

1

Sasaran

Kegiatan Pokok

Sasaran

Indikator Keluaran

Kegiatan Ditjen BPK

Hasil (Outcome)

Kegiatan Rinci

Keluaran (output)

Pelaksana

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.Tersedianya kepastian hukum atas ijin-ijin daerah, sementara, IPP, perpanjangan dan ijin lainnya

4.Tersedianya RKU, RKL sebagai dasar operasional UPHHK di 300 unit manajemen

- Terbitnya SK pembaruan ijin daerah, ijin definitif IUPHHK HA/HT

- Terbitnya Permenhut tentang pengesahan RKU IUPHHK

- Kawasan HP “open akses” telah ada pemegang izin IUPHHK-HA/HT/ HTR/Restorasi Ekosistem - Data dan peta calon lokasi (luas & potensi) di 5 propinsi seluas 4 juta ha

- Dit. BRPHP - Dit. BPHA - Baplan

- Pengawasan dan pengamanan areal HP yang tidak dibebani hak/ijin pemanfaatan - Penataan areal eks.HPH/IUPHHKHA/HT maupun areal yang baru dalam bentuk KPH

- Terjaganya stabilitas areal eks HPH/IUPHHK

- Dinashut Provinsi

- Tertatanya kawasankawasan HP dalam unit-unit manajemen

- Dit. BRPHP - Dinashut Provinsi

- Monev dan verifikasi ijin-ijin daerah dan non kayu

- Data dan informasi ijin-ijin daerah dan non kayu

-

- Proses seleksi permohonan IUPHHKHA/HT

- Data dan informasi mengenai peminat IUPHHK


2.Pengembangan Data dan Informasi SDH Hutan Produksi

Data alokasi pemanfaatan kawsan HP

- Penyiapan informasi kawasan HP ”open

3.Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi

Tertatanya kawasan HP sesuai pemanfaatannya.

- Identifikasi dan pemetaan kawasan HP yang tidak dibebani hak/ijin pemanfaatan

4.Penyiapan Areal dan Unit Kelola UPHHK HA/HT

- Terbentuknya unit manajemen IUPHHK HA/HT

akses”

- Fasilitasi penerbitan SK IUPHHK HTR oleh Pemda - Penilaian dan pembinaan rencana kerja IUPHHK


Dit. Dit. Dit. Dit.

BRPHP BPHA BPHT BPPHP

- Dinashut Provinsi - Penyiapan konsep penilaian dan pengesahan RKU

- Dit. BRPHP - Dit. BPHA


RENJA TAHUN 2008

No.

1

Sasaran

Kegiatan Pokok

Sasaran

Indikator Keluaran

Kegiatan Ditjen BPK

Hasil (Outcome)

Kegiatan Rinci

Keluaran (output)

Pelaksana

2

3

4

5

6

7

8

9

10

- Pelatihan pelaksanaan PSAK-32

- SDM yang kompeten di bidang pelayanan investasi, keuangan dan tenaga kerja IUPHHK

- Dit. BRPHP

- Persamaan persepsi antar stakeholder - Munculnya dukungan dari Pemda dan meningkatnya minat investor di sektor kehutanan

- Dit. BRPHP - Setditjen BPK

- Dari 30 unit IUPHHK-HA/HT berkinerja baik ada yang mendapat sertifikat mandatory - Data dan informasi pelaksaan pembinaan, pencabutan izin, pengenaan sanksi dan perijinan peralatan

- Dit. BPHA - Dit. BPPHP - Dinashut Provinsi

5.Terlaksananya penguatan kapasitas SDM Dephut dan Pemegang IUPHHK di 300 unit manajemen

- Tersedianya tenaga dibidang pelayanan investasi, keuangan dan tenaga kerja IUPHHK

5.Pembinaan Kapasitas Kelembagaan dan Investasi UPHHK

- Sosialisasi penyiapan pelaksanaan dana jaminan kinerja pemanfaatan hutan produksi - Sosialisasi kebijakan pemanfaatan hutan - Sosialisasi dan promosi percepatan investasi di kawasan HP

3.

Tercapainya pengelolaan hutan lestari Indikator Strategis : Sebanyak 60 pemegang IUPHHK HA dan HT memiliki sertifikat mandatory dan mampu menyelenggara -kan pengelolaan hutan secara lestari

Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Produksi Alam

1. Sebanyak 30 unit IUPHHK di 5 Provinsi (Kaltim, Papua Barat, Kalteng, Papua, Maluku Utara) memiliki sertifikat PHAPL mandatory serta berproduksi secara lestari

- Sebanyak 30 unit IUPHHK mendapat sertifikat PHAPL mandatory

1.Pembinaan dan Pengendalian Kelola Sosial/ Kemitraan, Lingkungan dan Produksi Hutan Alam

- Ada HPH/IUPHHKHA/HT yang mampu melaksanakan PHL

- Penilaian kinerja IUPHHK-HA/HT oleh LPI

- Pembinaan dan pengendalian produksi hasil hutan - Pembinaan dan pengendalian kelola sosial) - Pembinaan dan pengendalian kelola lingkungan



RENJA TAHUN 2008

No.

1

Sasaran

Kegiatan Pokok

Sasaran

Indikator Keluaran

Kegiatan Ditjen BPK

Hasil (Outcome)

Kegiatan Rinci

Keluaran (output)

Pelaksana

2

3

4

5

6

7

8

9

10

- Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Alam

- Penyusunan rancangan teknis PUMSHP - Fasilitasi revitalisasi BUMN - Pengembangan SIM PHAPL

2. Terbangunnya Model Rehabilitasi hutan produksi alam sebanyak 64 unit

- 60 unit manajemen melaksanakan sistem sivikultur intensif (11 Provinsi)

2. Fasilitasi/ pendampingan Silvikultur Intensif

- Meningkatnya produktivitas dan kelestarian pemanfaatan HP Alam

- Fasilitasi/ Pendampingan pelaksanaan sistem silvikultur intensif di 60 UM - Sosialisasi dan desiminasi, workshop

- 4 unit model unit manajemen meranti di 4 Prov. (Sumbar, Kalbar, Kalsel, Kaltim)

3. Pengembangan Unit Manajemen Hutan Tanaman Meranti

- Meningkatnya produktivitas dan kelestarian pemanfaatan HP Alam

- Pengamanan kawasan Model UMHM

- Pengkayaan dan pemeliharaan tegakan - Kajian kelembagaan model

- Data dan informasi hasil pemantauan pemanfaatan hutan produksi alam - Rancangan teknis PUMSHP

- BP2HP

- Rekomendasi penerbitan sertifikat PHAPL Mandatory

- Dit. BPHA

- Ada 60 unit manajemen melaksanakan sistem sivikultur intensif (11 Provinsi) - Ada dukungan Pemda dan para pihak

- BPK - RLPS - Litbang

- 4 unit model unit manajemen meranti di 4 Prov. (Sumbar, Kalbar, Kalsel, Kaltim) aman - Data dan informasi tegakan

- Dinashut Provinsi

- Bentuk kelembagaan dan persiapan alih kelola

- BPK - Dinashut Provinsi

- Dit. BPHA - Dinashut Provinsi - Dit. BPHA

- BPK - Pusdal - Dinashut

- BPK - Litbang


RENJA TAHUN 2008

No.

1

Sasaran

Kegiatan Pokok

Sasaran

Indikator Keluaran

Kegiatan Ditjen BPK

Hasil (Outcome)

Kegiatan Rinci

Keluaran (output)

Pelaksana

2

3

4

5

6

7

8

9

10

- Pelatihan tenaga teknis

- Penguasaan alih teknologi bagi tenaga teknis - Data dan informasi pertumbuhan meranti - Dukungan Pemda dan para pihak di 4 Provinsi

- Penelitian dan pengembangan tanaman Meranti - Sosialisasi, desiminasi dan workshop

4.

Terwujudnya hutan tanaman yang produktif Indikator Strategis : - Deregulasi pembanguna n HT - Luas hutan tanaman bertambah menjadi 5 juta dengan potensi 100 m3/ha - Peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam HT sebesar 7 %

Pengembangan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat

- Litbang - Litbang

- BPK - Dinashut Provinsi - Pusdal

1.Tersedianya peraturan perundangan/ pedoman di bidang pembangunan HT

- Terbitnya 1. Penyusuan peraturan Peraturan perundangan perundangan/ yang mendukung pedoman di pembangunan HT bidang PHT

- Tersedianya peraturan/ pedoman PHT

- Penyusunan peraturan perundangan/ pedoman dibidang HT

- Peraturan/ pedoman di bidang HT

- Dit. BPHT - Setditjen

2.Terwujudnya hutan tanaman di 20 Propinsi

- Realisasi tanaman bertambah 500.000 Ha yang terdiri dari HTI seluas 300.000 Ha dan HTR seluas 200.000 Ha

- Meningkatnya produktivitas HP yang tidak produktif, memperluas kesempatan berusaha dan menurunkan kemiskinan masyarakat setempat dan perbaikan kualitas lingkungan

- Ditetapkannya pemegang IUPHHKHT/HTR

- Terbitnya SK IUPHHK-HTI/HTR

- Ditjen BPK - Dinashut Provinsi

2. Perencanaan Pengembangan Hutan Tanaman


RENJA TAHUN 2008

No.

1

Sasaran

Kegiatan Pokok

Sasaran

Indikator Keluaran

Kegiatan Ditjen BPK

Hasil (Outcome)

Kegiatan Rinci

Keluaran (output)

Pelaksana

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Perijinan HT - Pengalokasian calon lokasi HTI

- Peta calon lokasi HTI

- Identifikasi areal dan calon pemegang IUPHHK-HTI

- 25 Peta calon lokasi dan daftar pemohon IUPHHKHTI - Rekomendasi hasil penilaian permohonan dan atau perluasan IUPHHK-HTI

- Penilaian permohonan dan atau perluasan IUPHHK-HTI

- Dit. BPHT - Baplan - Dinashut Provinsi - Dinashut Kab - BPKH - Dit. BPKH - Dinashut Provinsi/Kab - Dit. BPHT

- Penerbitan pemegang IUPHHK-HTI

- Terbitnya SK IUPHHK-HTI

-

Setjen Dit. BPHT Baplan Setjen Dit. BPHT Baplan

- Penyelesaian pendefinitifan perijinan IUPHHK-HT (sementara, IPP pencadangan)

- Terbitnya SK definitif/ addendum SK IUPHHK-HTI

- Pengalokasian dan penetapan calon lokasi HTR

- Peta indikatif calon lokasi HTR seluas 1,4 juta ha

- Dit. BPHT - Baplan

- Identifikasi areal dan calon pemegang IUPHHK-HTR

- Peta calon lokasi HTR dan daftar calon pemegang IPHHK-HTR (93.000 KK)

- Dit. BPHT - Baplan - Dinashut Provinsi/Kab - BP2HP

- Penilaian permohonan IUPHHK-HTR

- Rekomendasi hasil penilaian permohonan IUPHHK-HTR

- BP2HP


RENJA TAHUN 2008

No.

1

Sasaran

Kegiatan Pokok

Sasaran

Indikator Keluaran

Kegiatan Ditjen BPK

Hasil (Outcome)

Kegiatan Rinci

Keluaran (output)

Pelaksana

2

3

4

5

6

7

8

9

10

- Ditetapkannya pemegang IUPHHKHT/HTR Perencanaan HT - Penilaian usulan dan atau revisi RKUPHHKHTI

3. Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hutan Tanaman

- Produksi Hutan Tanaman meningkat

- Terbitnya SK IUPHHK-HTI/HTR

- Setjen - Dit. BPHT - Baplan - Dit. BPHT - Baplan

- Pengesahan RKUPHHK-HTI

- Hasil penilaian usulan dan atau revisi RKUPHHKHTI (64 unit) - 64 unit RKUPHHKHTI telah disahkan

- Penilaian usulan percepatan pembangunan HT melalui deliniasi makro dan mikro

- Hasil penilaian percepatan pembangunan HT melalui deliniasi makro dan mikro

- Dit. BPHT

- Persetujuan - Terbitnya percepatan persetujuan pembangunan HTI percepatan seluas 300.000 ha pembangunan HT di 20 Provinsi HTR seluas 200.000 ha di 8 Provinsi - Fasilitasi penyusunan - Tersusunnya RK RK jangka waktu jangka waktu 10 10 tahun pada 130 unit tahun oleh 130 pemegang IUPHHK-HT unit pemegang IUPHHK-HT - Fasilitasi penetapan - Penetapan Jatah Jatah Produksi Produksi Tahunan Tahunan Perum Perum Perhutani Perhutani - Fasilitasi penyusunan - Tersusunnya RKUPHHK-HTR RKUPHHK-HTR oleh pemegang IUPHHK-HTR - Fasilitasi penyusunan - Tersusunnya RKTPHHK-HTR RKTPHHK-HTR oleh pemegang IUPHHK-HTR

- Ditj. BPHT

- Dit. BPHT

- Dit. BPHT

- Dit. BPHT

- BP2HP

- BP2HP


RENJA TAHUN 2008

No.

1

Sasaran

Kegiatan Pokok

Sasaran

Indikator Keluaran

Kegiatan Ditjen BPK

Hasil (Outcome)

Kegiatan Rinci

Keluaran (output)

Pelaksana

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4. Penilaian Kinerja - Kinerja unit Usaha manajemen HTI Pemanfaatan HT dapat terpantau secara periodik

- Penilaian permohonan izin penggunaan peralatan

- Rekomendasi penilaian Izin penggunaan peralatan

- Dit. BPHT

- Penetapan izin penggunaan peralatan

- Terbitnya SK. Izin penggunaan peralatan

- Dit. BPHT

- Fasilitasi restrukturisasi HTI

- Permohonan restrukturisasi oleh 92 unit HTI

- Dit. BPHT

- Restrukturisasi HTI

- Terbitnya persetujuan restrukturisasi pada 92 unit HTI

- Dit. BPHT

- Fasilitasi kerjasama pengembangan pembangunan HT dengan ITTO

- Terselenggaranya kerjasama dalam kegiatan pengembangan pembangunan HT dengan ITTO

- Dit. BPHT

- Pembinaan, - Data dan informasi pengendalian, pembangunan HT pengawasan, monitoring dan evaluasi pembangunan HT

- Dit. BPHT

- Monitoring tindaklanjut penanganan konflik pada HT

- Data dan informasi tindaklanjut konflik pada HT

- Dit. BPHT

- Monitoring pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

- Data dan informasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

- Dit. BPHT


RENJA TAHUN 2008

No.

1

Sasaran

Kegiatan Pokok

Sasaran

Indikator Keluaran

Kegiatan Ditjen BPK

Hasil (Outcome)

Kegiatan Rinci

Keluaran (output)

Pelaksana

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5. Pengembangan Usaha dan Kemitraan HTR

-Terbentuknya unit manajemen HTR

- Penilaian kinerja UPHHK-HT

- Hasil penilaian kinerja UPHHK-HT pada 20 unit

- Dit. BPHT

- Mionitoring dan evaluasi laporan kinerja/pelaksanaan kegiatan UPHHK-HT

- Data dan informasi laporan kinerja/ pelaksanaan kegiatan pada 130 unit IUPHHK-HT

- Dit. BPHT

- Monitoring dan evaluasi restrukturisasi HTI

- Data dan informasi restrukturisasi HTI

- Dit. BPHT

- Monitoring dan evaluasi penyerapan tenaga kerja pada sektor HT

- Data dan informasi penyerapan tenaga kerja

- Dit. BPHT - Dinashut Provinsi/Kab

- Sosialisasi pembangunan HTR

- Tersosialisasinya pembangunan HTR pada 20 provinsi

-

- Temu usaha

- Kebijakan untuk mempercepat pembangunan HT

- Dit. BPHT - Dinashut Provinsi/Kab

- Identifikasi calon lokasi dan peserta HTR

- Data dan peta lokasi serta peserta HTR

- Dit BPHT - Dinashut Provinsi/Kab.

- Pelatihan petani/pemegang ijin HTR

- Petani/Pemegang Ijin HTR terlatih secara teknis/manajerial

- Dinashut Provinsi/Kab.

Dit. BPHT Pusdal Pusbinluh Dinashut Provinsi/Kab - BP2HP


RENJA TAHUN 2008

No.

1 5.

Sasaran

Kegiatan Pokok

Sasaran

Indikator Keluaran

Kegiatan Ditjen BPK

Hasil (Outcome)

Kegiatan Rinci

Keluaran (output)

Pelaksana

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Terwujudnya efisiensi Industri Primer Kehutanan

Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan

1. Terwujudnya Industri legal dan ramah lingkungan di 33 Provinsi

- Tersedia data industri primer hasil hutan

2.Terwujudnya Industri dan Pemasaran Hasil Hutan yang kompetitif dalam rangka mendukung industri hilir dengan produksi meningkat sebesar 10 %

1. Pemolaan Indsutri Primer Hasil Hutan

- Meningkatnya daya saing industri primer kehutanan

- Penyusunan Master Plan, Regional dan Rencana Aksi Road Map

- Master Plan Region 1 Buku (Sulawesi)

- Dit. BPPHH

- Terbitnya peraturan perundangan yang mendukung restrukturisasi industri kehutanan

- Pemberdayaan kelembagaan Industri Kecil Menengah sebanyak 11 lokasi

- Pemberdayaan IKM 11 lokasi (Jatim, Jateng, Jabar, Sulsel, Sultra, Sulbar, Kalteng, Kalsel, NAD, DIY, NTT)

- Dit. BPPHH - Dishut Provinsi/kab. - BP2HP

- Industri primer dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan bahan baku sebesar 10 %

- Meningkatnya penggunaan bahan baku dari hutan tanaman, hutan rakyat kebun dan limbah pembalakan.

- Pembinaan dan pengembangan kerja sama Kemitraan Industri-Masyarakat di 10 provinsi

- Kemitraan IndustriMasyarakat 10 provinsi

- Dit. BPPHH - BP2HP

- Peningkatan kinerja IPHH sebesar 50% dari industri yang aktif

- Meningkatnya rendemen penggunaan bahan baku di 200 IUPHHK

- Pembinaan dan pengembangan kerja sama Kemitraan Industri Masyarakat di 10 provinsi

- Kemitraan IndustriMasyarakat 10 provinsi


- Industri primer dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 9 %.

- Meningkatnya ekspor produk hasil hutan hutan, sebesar 10 %

- Inventarisasi IPHHBK 14 Provinsi (Jabar, Jateng Jatim, Kalbar, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Sulsel, Sulteng, Lampung, NTT, Jambi, Sumsel dan Sumut)

- Data IPHHBK di 14 Provinsi

- Dinashut Provinsi

Indikator Strategis : - Hasil produksi industri pengolahan hasil hutan meningkat sebesar 10%, dan mampu bersaing di pasar global.


RENJA TAHUN 2008

No.

1

Sasaran

Kegiatan Pokok

Sasaran

Indikator Keluaran

Kegiatan Ditjen BPK

Hasil (Outcome)

Kegiatan Rinci

Keluaran (output)

Pelaksana

2

3

4

5

6

7

8

9

10

- Diversifikasi produk olahan Industri HH

- Tumbuhnya industri hilir yang kompetitif

- Penyusunan Strategi Pengembangan IPHHBK

- Strategi pengem- - Dit. BPPHH bangan IPHHBK - Pusren (Nasional) 1 Buku

- Peningkatan nilai eksport produk

- Meningkatnya volume dan nilai eksport

- Pengembangan sistem informasi IPHH

- Sistem Informasi IPHH 1 paket

- Fasilitasi izin usaha industri kap. Produksi > 6.000 m3/th

- IUI Baru untuk IPHHK kap. Produksi > 6.000 m3/th - Persetujuan Menhut untuk penerbitan IUIPHHK kap produksi ≤ 6.000 m3/th - Izin perluasan -

- Fasilitasi Persetujuan untuk IUIPHHK kap produksi ≤ 6.000 m3/th - Fasilitasi izin perluasan dan relokasi usaha industri - Pembinaan investasi, ketenagakerjaan dan pengelolaan lingkungan industri 2.Pembinaan dan Pengendalian Bahan Baku dan Produk Industri Hasil Hutan

- Pengembangan Sistem endorsement RPBBI berbasis Web - Evaluasi dokumen jaminan pasokan bahan baku dan RPBBI - Bimbingan teknis dan supervisi RPBBI primer hasil hutan kayu

- Dit. BPPHH Dit. BPPHH Setjen Dephut (Biro Hukum) Ditjen BPK BP2HP

Dit. BPPHH Setjen Dephut (Biro Hukum)

- Data investasi, ketenagakerjaan dan pengelolaan lingkungan industri primer hasil hutan - Sistem endorsement RPBBI berbasis Web

- Dit. BPPHH

- Kelengkapan dan kebenaran RPBBI 200 IPHHK - IPHHK yang aktif menyusun dan menyampaikan RBBI, 23 provinsi

- Dit. BPPHH - Dishut Provinsi - Dit. BPPHH - Dishut provinsi

- Dit. BPPHH - Pusrendata


RENJA TAHUN 2008

No.

1

Sasaran

Kegiatan Pokok

Sasaran

Indikator Keluaran

Kegiatan Ditjen BPK

Hasil (Outcome)

Kegiatan Rinci

Keluaran (output)

Pelaksana

2

3

4

5

6

7

8

9

10

- Verifikasi sumber dan bahan baku IPHHK

- Bahan baku legal

- Dit. BPPHH

- Uji petik/Verifikasi fisik dan dokumen legalitas bahan baku non hutan alam

- Bahan baku non hutan alam di 46 IPHHK, di 12 provinsi legal - Data dan informasi realisasi pemenuhan bahan baku di 23 provinsi - IPHHK efisien bahan baku


- Pemantauan dan evaluasi realisasi pemenuhan bahan baku IPHHK - Pembinaan efisiensi pengolahan bahan baku IPHHK


- Dit. BPPHH - Dinashut Provinsi - BP2HP - Dit. BPPHH - Puslitbang Hasil Hutan

- Pembaharuan pedoman angka rendemen produk dan peneraan rendemen produk

- Pedoman angka rendemen produk yang baru dan penetapan rendemen IPHHK

- Pemantauan dan evaluasi penggunaan bahan baku, produksi dan rendemen serta efisiensi IPHHK

- Data dan informasi penggunaan bahan baku, produksi dan rendemen serta efisiensi IPHHK, 200 IPHHK di 23 provinsi - Proses pengolahan efisien

- Dit. BPPHH - Dinashut Provinsi - BP2HP

- Pedoman proses pengolahan hasil hutan

- Dit. BPPHH

- Pembinaan proses pengolahan hasil hutan - Penyusunan pedoman proses pengolahan hasil hutan

- Dit. BPPHH


RENJA TAHUN 2008

No.

1

Sasaran

Kegiatan Pokok

Sasaran

Indikator Keluaran

Kegiatan Ditjen BPK

Hasil (Outcome)

Kegiatan Rinci

Keluaran (output)

Pelaksana

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.Penilaian Kinerja Industri Primer Hasil Hutan

- Kinerja IPHHK terpantau secara periodik

4.Pengembangan Pemasaran Hasil Hutan

- Produk industri kehutanan berkembang dan bersaing secara kompetitif

- Sosialisasi standardisasi produk

- Produk sesuai standar

- Dit. BPPHH - Pustanling

- Penyusunan dan penetapan standar produk/proses IPHHK

- Pedoman standar produk

- Dit. BPPHH - Pustanling

- Pengembangan dan diversivikasi produk bahan baku olahan IPHHK - Sosialisasi hasil rekayasa teknologi baru

- Diversifikasi produk

- Dit. BPPHH

- Dit. BPPHH - Balitbanghut

- Fasilitasi penilaian kinerja IPHHK oleh LPI mampu

- IPPHHK menggunakan teknologi hasil rekayasa - Informasi kinerja IPHHK 45 unit (10 Prov)

- Fasilitasi penilaian kinerja tahunan

- Informasi kinerja tahunan

- Dit. BPPHH

- Verifikasi industri yang terdaftar di BRIK

- Hasil verifikasi 30 IPHH di Provinsi

- EVRIK IPHHK oleh Tim Gabungan Dephut

- Hasil pemeriksaan (tindak lanjut : pembinaan / sanksi) - Statiistik produk

-

- Monitoring Evaluasi

- Penyebarluasan informasi produk

- Data dan informasi produk HH

- Dit. BPPHH

Dit. BPPHH BRIK BP2HP Deperind, Depdag Dit. BPPHH Disnashut provinsi - BP2HP - Dit. BPPHH

- Dit. BPPHH - Pusinfo


RENJA TAHUN 2008

No.

1

Sasaran

Kegiatan Pokok

Sasaran

Indikator Keluaran

Kegiatan Ditjen BPK

Hasil (Outcome)

Kegiatan Rinci

Keluaran (output)

Pelaksana

2

3

4

5

6

7

8

9

10

- Market inteligent

- Analisa trend produk kayu

- Dit. BPPHH

- Koordinasi kebijakan perdagangan luar negeri (ASEAN, WTO, Bilateral)

- Kebijakan ekspor

-

- Temu Usaha dan promosi bidang investasi industri kehutanan dan produk industri kehutanan

- MoU : produsen, konsumen & peneliti

- Dit. BPPHH - Balitbang

Dit. BPPHH Depdag Deperind Asosiasi

18

3. Pendukung Kebijakan Prioritas RENSTRA DEPHUT 2005-2009

RENJA TAHUN 2008

No.

1

Sasaran

Kegiatan Pokok

Sasaran

Indikator Kegiatan

Kegiatan Ditjen BPK

Hasil (Outcome)

Kegiatan Rinci

Keluaran (output)

Pelaksana

2

3

4

5

6

7

8

9

10

- Kegiatan BPK dapat terlaksana sesuai rencana dan anggaran yang tersedia secara optimal

- Penyiapan Program dan Anggaran Bidang BPK, 33 Prov (57 Satker)


Tersedianya dana, sarana, prasarana yang proporsional untuk mendukung pembangunan Kehutanan Indikator Strategis : - Pendanaan pembangunan kehutanan sesuai dengan prioritas teralokasikan dengan benar dan sesuai dengan tata waktu - Pengelolaan dana kehutanan sesuai prioritas dan alokasi dana berjalan sesuai aturan

1.Pengembangan Rencana dan Penganggaran Pembangunan Kehutanan

Tersedianya dana, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan BPK di 57 satuan kerja

- Terlaksananya kegiatan BPK sesuai yang ditetapkan di 57 Satuan Kerja

1.Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis Bidang BPK

- Penyusunan RENJA-KL, 1 judul - Penyusunan Standar Kegiatan (SHBK), 1 judul

- Buku HSBK BPK

- Rapat Koordinasi Teknis Bidang BPK, 1 kali

- Sinkronisasi Rencana Kegiatan TA 2008

- Penyiapan Kerjasama Teknis Bidang BPK

- Rencana Kegiatan Kerjasama Teknis (MOU, Agreemen dll) - Terlaksananya program BLU/HTR/ IHMB

- Fasilitasi Program BLU-P3H/HTR/IHMB, 1 paket 2.Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di 33 Dinashut Provinsi/ 18 BP2HP

- Kegiatan BPK terlaksana sesuai rencana

- Dokumen Anggaran (DIPA/RKA-KL, SRAA) lingkup Ditjen BPK - Buku Renja-KL Ditjen BPK

- Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan BPK - Penyusunan Statistik Ditjen BPK, 1 judul

- Data dan informasi kegiatan

- Pembinaan/ Bimbingan Teknis Pelaporan

- Laporan hasil pembinaan

- Statistik Ditjen BPK

- Setditjen BPK - BP2HP - Dinashut Provinsi - Setditjen - Dit lingkup Ditjen BPK - Setditjen BPK - Dit lingkup Ditjen BP - Setditjen BPK - Dit lingkup Ditjen BP - Setditjen BPK

-

Setditjen Dit.BPHA Dit.BPHT BLU-P3H BP2HP Setditjen BPK

- Setditjen BPK - BP2HP - Setditjen BPK - Dit.BPHT

18


RENJA TAHUN 2008

No. Sasaran 1

2 - Sarana prasarna pendukung pembangunan kehutanan tersedia secara proporsional pada setiap instansi kehutanan puasat dan daerah - Organisasi dan tatalaksana kehutanan pusat dan daerah berjalan efektif dan responsip sesuai tuntutan pembangunan kehutanan pada setiap tingkatan

Kegiatan Pokok 3 2.Pengembangan Urusan Umum

Sasaran

Indikator Kegiatan

Kegiatan Ditjen BPK

Hasil (Outcome)

Kegiatan Rinci

Keluaran (output)

Pelaksana

4 Terselenggaranya pelayanan umum kantor lingkup Ditjen BPK.

5

6

7

8

9

10

- Tersedianya saranaprasarana kerja yang memadai dan dapat digunakan dengan baik

- Pembangunan Rumah Dinas Kepala BP2HP dan Pejabat Eselon IV (Lampung, Ambon, Papua)

- Bangunan Rumah jabatan

- Setditjen BPK - BP2HP

- Pembangunan Kantor/Rumah Dinas BP2HP Irjabar

- Bangunan Kantor


- Rehabilitasi Kantor BP2HP (Kalteng, Kalbar) - Pengadaan Kendaraan Roda-4 (Pusat dan BP2HP), 20 unit - Pengadaan GIS untuk BP2HP (18 unit)

- Kantor berfungsi baik


- Kendaraan Operasional Kantor (R-4 dan R-2) - Alat GIS


- Pengadaan GPS untuk BP2HP (36 unit)

- Alat GPS


- Penyusunan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara - Fasilitasi Biaya Pengawanan Areal Wood Centre di Tuban

- Laporan SABMN


- Areal Wood Centre aman


- Pembinaan umum unit kerja lingkup Ditjen BPK (persuratan/ penatausahaan, rumah tangga)


- Setditjen BPK

Terlaksananya operasional kantor lingkup Ditjen BPK di Pusat & 18 UPT BP2HP

1. Pengadaan/ pemeliharaan SaranaPrasarana


19


RENJA TAHUN 2008

No. Sasaran 1

2

Kegiatan Pokok 3 3.Pengembangan Pengelolaan Keuangan

4.Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan

Sasaran 4 - Terwujudnya pengelolaan keuangan Negara secara tetib

- Tersusunnya Organisasi, Tupoksi dan Tata Hubungan Kerja Ditjen BPK lebih efektif

Indikator Kegiatan

Kegiatan Ditjen BPK

5

6

- Pengelolaan keuangan terlaksana secara tertib dan optimal

- Meningkatnya fungsi pelayanan unit kerja kepada masyarakat

1.Pembinaan Administrasi Keuangan

1.Pengembangan kelembagaan

Hasil (Outcome) 7 - Pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai ketentuan perundangan yang berlaku

- Beban tugas BPK dalam pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan produktivitas

Kegiatan Rinci

Keluaran (output)

Pelaksana

8

9

10

- Pembinaan admnistrasi keuangan DIPA (Pusat, UPT dan Dinashut Provinsi)


- Setditjen BPK

- Penyusunan laporan Keuangan (SAI)

- Laporan SAI

- Setditjen BPK

- Pelatihan Pengelolaan Keuangan, 2 angkatan

- Laporan pelaksanaan pelatihan, 2 angkatan

- Setditjen BPK

- Penyelesaian tindak lanjut LHP

- Laporan penyelesaian tindak lanjut LHP

- Setditjen BPK

- Penyusunan tata hubungan kerja lingkup Ditjen BPK (Pusat dan UPT)

- Buku tata hubungan kerja

- Setditjen BPK

- Sosialisasi organisasi dan ketatalaksanaan Ditjen BPK

- Kesepahaman antar unit kerja BPK

- Setditjen BPK

- Fasilitasi pembentukan UPT Baru Ditjen BPK (Irjabar) - Penyusunan/ penyempurnaan uraian jabatan struktural &fungsional

- UPT BP2HP Prov. Irjabar

- Setditjen BPK - Setjen

- Buku harian jabatan

- Setditjen BPK

- Menyusun prosedur kerja dan pelayanan prima (perijinan) satu pintu, 1 paket

- SOP Perijinan

- Setditjen BPK

20


RENJA TAHUN 2008

No.

1

2

Sasaran

Kegiatan Pokok

Sasaran

Indikator Kegiatan

Kegiatan Ditjen BPK

Hasil (Outcome)

Kegiatan Rinci

Keluaran (output)

Pelaksana

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tercapainya penegakan hukum dalam penanggulangan kejahatan kehutanan secara efektif Indikator Strategis : - Produk hukum bidang kehutanan dapat diimplementas ikan secara efektif - Penegakan hukum dan peraturan perundangan bidang kehutanan diterapkan dengan tegas dan adil

1.Pembinaan Hukum dan Peraturan perundangan

- Tersedianya peraturan perundangan bidang BPK

- Kegiatan BPK dapat berjalan sesuai peraturan perundangan

1.Pembinaan Hukum dan Humas BPK

- Kegiatan BPK terlaksana dengan tertib

- Melakukan evaluasi kinerja unit kerja Ditjen BPK

- Laporan hasil evaluasi

- Setditjen BPK

- Pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Ditjen BPK


- Setditjen BPK

- Penyusunan peraturan perundangundangan bidang BPK (Kepmenhut, Kepdirjen)

- Peraturan/ ketentuan bidang BPK

- Setditjen BPK - Biro Hukum

- Sosialisasi peraturan perundangan bidang BPK, 33 Prov.

- Laporan hasil sosialisasi

- Setditjen BPK

- Penanganan kasuskasus/bantuan hukum bidang BPK

- Laporan penyelesaian kasus

- Setditjen BPK

- Evaluasi pelaksanaan peraturan/ketentuan Permenhut/Dirjen.

- Laporan hasil evaluasi

- Setditjen BPK

- Penyebarluasan informasi kegiatan BPK, 2 judul

- Buku data dan informasi kegiatan BPK

- Setditjen BPK

21


RENJA TAHUN 2008

No.

1

Sasaran

Kegiatan Pokok

Sasaran

Indikator Kegiatan

Kegiatan Ditjen BPK

Hasil (Outcome)

Kegiatan Rinci

Keluaran (output)

Pelaksana

2

3

4

5

6

7

8

9

10

- Kegiatan BPK dapat terlaksana sesuai dokumen anggaran yang sah

- Penyusunan dan Pembahasan Program dan Anggaran Bidang BPK, 57 Satker

- Terbitnmya dokumen Anggaran (DIPA/RKA-KL, SRAA) untuk Satker Pusat, BPPHP dan Dinashut Provinsi

- Setditjen BPK - BP2HP - Dinashut Prov.

- Pengumpulan data rencana kegiatan dan anggaran (pusat, UPT dan Dinashut Prop,) 57 Satker

- Usulan rencana kegaiatan dan anggaran (RKA-KL)

- Setditjen BPK

- Pembahasan Kerjasama Teknis

- Buku Kerja KT (blue book)

- Setditjen BPK

- Workshop/Lokakrya/ Seminar hasil KT

- Rencana Aksi KT

- Setditjen BPK

- Monev Kerjasama Teknis

- Data dan informasi hasil kerjasma teknik

- Setditjen BPK

- Penyusunan LAKIP dan Akuntabiltas kegiatan BPK, 2 judul

- Data dan informasi kegiatan

- Setditjen BPK

- Penyusunan Statistik Ditjen BPK

- Data Statistik BPK

- Setditjen BPK

- Evaluasi kegiatan Ditjen BPK, 57 Satker

- Laporan pelaksanaan kegiatan

- Setditjen BPK

PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK 1.

Tersedianya dana, sarana, prasarana yang proporsional untuk mendukung pembangunan kehutanan Indikator Strategis : - Pendanaan pembangunan kehutanan sesuai dengan prioritas teralokasikan dengan benar dan sesuai dengan tata waktu - Pengelolaan dana kehutanan sesuai prioritas dan alokasi dana berjalan sesuai aturan

1.Pengembangan Rencana dan Penganggaran Pembangunan Kehutanan.

- Tersedianya dana, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan BPK di 56 satuan kerja

- Terlaksananya kegiatan BPK sesuai yang ditetapkan Pendukung fokus

1.Layanan program Anggaran, dan Kerjasama Teknik

2.Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan

22


RENJA TAHUN 2008

No. Sasaran 1

2 - Sarana prasarna pendukung pembangunan kehutanan tersedia secara proporsional pada setiap instansi kehutanan puasat dan daerah - Organisasi dan tatalaksana kehutanan pusat dan daerah berjalan efektif dan responsip sesuai tuntutan pembangunan kehutanan pada setiap tingkatan

Kegiatan Pokok 3 2.Pengembangan Urusan Umum

Sasaran 4 - Terselenggaranya kegiatan perkantoran pada unit kerja lingkup Ditjen BPK

Indikator Kegiatan 5 - Kegiatan perkantoran dapat berjalan efektif

Kegiatan Ditjen BPK

Hasil (Outcome)

Kegiatan Rinci

Keluaran (output)

Pelaksana

6

7

8

9

10

1.Penyelenggaran Operasional Perkantoran

2.Pengelolaan Gaji 3.Pengadaan Perlengkapan Kantor 4.Perawatan sarana prasarana

- Kegiatan perkantoran bejalan efektif dan optimal

- Penyelenggaraan admiistrasi keuangan

- Pelaksanaan pengeolaan keuangan tertib

- Setditjen BPK

- Pembinaan SAI

- Data dan informasi keuangan

- Setditjen BPK

- Pembinaan umum unit kerja lingkup Ditjen BPK

- Pelayan umum berjalan tertib

- Setditjen BPK

- Pengujian, verifiikasi dan penerbitan SPM

- Tagihan atas beban keangan Negara tepenuhi

- Setditjen BPK

- Pembayaran gaji tepat waktu. - Fungsi pelayanan berjalan

- Pengelolaan Gaji dan Honor

- Dokumen pembayaran gaji

- Setditjen BPK

- Pengadaan ATK, barang cetakan dan alat-alat rumah tangga.

- Tersedia ATK, cetakan kebutuhan kantor

- Setditjen BPK

- Saranaprasarana dapat berfungsi dengan baik

- Perbaikan peralatan kantor (komputer, mesin tik, inventaris kantor dll.)

- Barang inventaris kantor berfungsi baik

- Setditjen BPK

- Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 dan 2


- Setditjen BPK

- Rehabilitasi Ruang Kerja lingkup Ditjen BPK


- Setditjen BPK

23


RENJA TAHUN 2008

No. Sasaran 1

2

Kegiatan Pokok 3 3.Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Sasaran

Indikator Kegiatan

Kegiatan Ditjen BPK

4 - Terwujudnya pengelolaan keuangan Negara secara tetib

5

6

- Pengelolaan keuangan terlaksana secara tertib dan optimal

1.Pembinaan Administrasi Keuangan

Hasil (Outcome) 7 - Pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai ketentuan perundangan yang berlaku

Kegiatan Rinci

Keluaran (output)

Pelaksana

8

9

10

- Pembinaan admnistrasi keuangan DIPA (Pusat, UPT dan Dinashut Provinsi) - Penyusunan laporan Keuangan (SAI)

- Pelaksaan pengelolaan keuangan tertib

- Setditjen BPK

- Laporan SAI

- Setditjen BPK

- Pelatihan Pengelolaan Keuangan

- Tersedianya tenaga pengelola keuangan - Penyelesaian temuan-temuan

- Setditjen BPK

- Penyelesaian kasus-kasus/ bantuan hukum bidang BPK

- Setditjen BPK

- Penyelesaian tindak lanjut LHP 2

Tercapainya penegakan hukum dalam penanggulanga natan kehutanan secara efektif

1.Pembinaan Hukum dan Peraturan perundangan

- Tersedianya peraturan perundangan bidang BPK

- Kegiatan BPK dapat berjalan sesuai peraturan perundangan

1.Pembinaan Hukum dan Humas BPK

- Kegiatan BPK terlaksana dengan tertib

- Penanganan kasuskasus/bantuan hukum bidang BPK

- Setditjen BPK

Indikator Strategis : - Produk hukum bidang kehutanan dapat diimplementas ikan secara efektif - Penegakan hukum dan peraturan perundangan bidang kehutanan diterapkan dengan tegas dan adil

24


RENJA TAHUN 2008

No.

1 3.

Sasaran

Kegiatan Pokok

Sasaran

Indikator Kegiatan

Kegiatan Ditjen BPK

Hasil (Outcome)

Kegiatan Rinci

Keluaran (output)

Pelaksana

2 Terwujudnya SDM yang berkualitas, kompeten, serta proporsional

3 1.Pengelolaan SDM Kehutanan Kesetaraan Gender

4

5

6

7

8

9

10

Indikator Strategis : - Misi dan program kehutanan dapat berjalan dengan benar dan tercapay - Tercapainya kesetaraan hak dan kewajiban bagi seluruh SDM kehutanan

- Terwujudnya kapasitas dan kualitas pegawai Ditjen BPK yang professional

- Kinerja Ditjen BPK meningkat

1. Pembinaan Pegawai Ditjen BPK

- Kualitas dan kuantitas pegawai Ditjen BPK proporsional

- Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

- Adminsitrasi kepegawaian Ditjen BPK tertib

- Setditjen BPK

- Pembinaan Kepegawaian

- Meningkatnya disiplin Pegawai Ditjen BPK

- Setditjen BPK

- Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

- Meningkatnya kinerja tenaga fungsional

- Setditjen BPK

- Penanganan kasuskasus pegawai Ditjen BPK

- Laporan penyelesain kasuskasus pegawai

- Setditjen BPK

- Pelatihan TOT bagi Pejabat BP2HP

- Tersedia tenaga manajerial

- Setditjen BPK

- Pengembangan SIM Kepegawaian Ditjen BPK

- Data dan Informasi Kepegawaian secara elektronik

- Setditjen BPK

25

LEMBAGA (RENJA-KL) DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN TAHUN 2008

Recommend Documents