RENCANA KERJA BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN TAHUN 2009 DEPARTEMEN KEHUTANAN BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN

RENCANA KERJA

BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN TAHUN 2009

DEPARTEMEN KEHUTANAN

BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN

JAKARTA, OKTOBER 2008

RENCANA KERJA BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN TAHUN 2009 A.

PENDAHULUAN Pembangunan

kehutanan

harus

dilaksanakan

atas

dasar

etika

pembangunan yang menjamin keberlanjutan sistem dan fungsi sumber daya hutan yang menghargai keterkaitan dan saling ketergantungan antara sumber daya hutan, rakyat secara luas dan komunitas yang mengelilinginya serta yang bersifat akomodatif dan partisipatif. Menyadari semakin kompleknya permasalahan yang dihadapi maka perlu dicanangkan perencanaan kegiatan yang fokusnya untuk menjaga keberadaan dan kelestarian hutan. Untuk menjaga keberadaan dan kelestarian hutan maka Departemen Kehutanan telah menetapkan visi pembangunan kehutanan sesuai dengan UU No. 41 tahun 1999 yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan untuk Menjamin Kelestarian dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat. Berdasarkan visi tersebut ditetapkan pula misi Departemen Kehutanan dalam pembangunan kehutanan yaitu: Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu, non kayu dan jasa lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari; meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS); mendorong peran serta masyarakat; menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan memantapkan kkordinasi antara pusat dan daerah. Berdasarkan visi dan misi tersebut, penyelenggaraan pengurusan hutan diarahkan untuk memperoleh manfaat yang optimal dan lestari serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam upaya untuk mencapai misi tersebut, Departemen Kehutanan juga telah menetapkan Lima Kebijakan Prioritas yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan

Menteri

Kehutanan

Nomor

SK.

456/Menhut/2004

yaitu

:

1)

Pemberantasan pencurian kayu di hutan Negara dan perdagangan kayu illegal, 2) Revitalisasi sektor kehutanan khususnya revitalisasi industri kehutanan, 3) Rehabilitasi dan Konsevasi Sumber Daya Hutan, 4) Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, 5) Pemantapan Kawasan Hutan. Kelima

kebijakan prioritas tersebut juga didukung dengan satu kebijakan

pendukung.

1

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Planologi Kehutanan yaitu penyusunan rencana makro dibidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan (sesuai Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.13/Menhut-II/2005 tanggal 5 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan) maka Badan Planologi

Kehutanan

Pemantapan

Kawasan

sangat Hutan

berkepentingan disamping

dengan

sebagai

agen

kebijakan yang

prioritas

mendukung

keberhasilan pencapaian kebijakan prioritas yang lain. Kebijakan prioritas pemantapan kawasan hutan dimaksudkan untuk : a) Mewujudkan keberadaan kawasan hutan dan penutupan lahan, b) Mendukung berjalannya unit-unit pengelolaan hutan untuk berbagai pemanfaatan hutan dan hasil hutan, c) Mewujudkan intensifikasi pengelolaan hutan dan hasil hutan, d) Mendukung terwujudnya kelestarian usaha dan daya dukung kehidupan dari hutan. Sedangkan dalam kebijakan pendukung Badan Planologi Kehutanan bertanggungjawab dalam mewujudkan ketersediaan rencana-rencana kehutanan yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan. Pembangunan

kehutanan

bidang

planologi

kehutanan

tahun

2009

dituangkan dalam suatu Rencana Kerja Badan Planologi Kehutanan tahun 2009 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Planologi Kehutanan Tahun 2005 - 2009 (Penyempurnaan) sebagai rencana tahunan. Sedangkan dalam pelaksaanaannya, Rencana Kerja Badan Planologi Kehutanan tahun 2009 akan dilakukan oleh Badan Planologi Kehutanan baik Pusat maupun Daerah (Balai Pemantapan Kawasan Hutan atau BPKH dan Dinas Kehutanan). Rencana kegiatan pembangunan kehutanan Bidang Planologi Tahun 2009 adalah merupakan rencana kegiatan tahap akhir dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Planologi Kehutanan Tahun 2005 – 2009. Sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan tahun 2009 dapat menjadi landasan yang kuat untuk pembangunan Bidang Planologi tahap 5 tahun berikutnya.

B.

VISI, MISI, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM Visi dan misi Badan Planologi Kehutanan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Planologi Kehutanan tahun 2005 - 2009 (Penyempurnaan) adalah sebagai berikut : VISI : ”Terwujudnya Perencanaan Makro Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan untuk Mendukung Penyelenggaraan Kehutanan”.

2

MISI 1. Mewujudkan keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran

yang

proporsional

pada

DAS

untuk

tujuan

terselenggaranya

pengukuhan kawasan hutan. 2. Mewujudkan unit pengelolaan hutan lestari

untuk meningkatkan efektifitas

pengelolaan hutan di propinsi, kabupaten / kota. 3. Mengembangkan sistem informasi spasial dan non spasial kehutanan dengan tujuan membangun sistem informasi kehutanan yang berkualitas, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan. 4. Mewujudkan rencana-rencana kehutanan yang menjadi acuan pembangunan kehutanan. 5. Mengembangkan kelembagaan planologi kehutanan dengan tujuan untuk mewujudkan aparatur kehutanan yang bersih dan berwibawa. Dalam pelaksanaan pembangunan planologi kehutanan untuk mencapai beban visi misi tersebut di atas dan pada reliata tugas-tugas dan fungsi yang diemban, Badan Planologi Kehutanan mempunyai beban kerja yang cukup berat baik yang bersifat supporting maupun executing, (yaitu antara lain : pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, penyediaan lahan untuk kepentingan sektor lain seperti pertambangan, pertanian, pemukiman dll). Beban kerja yang diemban sangat dirasakan tidak seimbang dengan kondisi organisasi baik di Pusat dan di daerah. Perubahan struktur organisasi ke depan diharapkan dapat memfasilitasi tercapainya pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya dan telah ditetapkan perubahan organisasai Badan Planologi Kehutanan ke Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (sesuai PP No. 50 Tahun 2008) tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia. Selain hal tersebut, Pemantapan kawasan hutan sebagai tugas pokok Badan Planologi sangat perlu dipacu dalam rangka untuk memenuhi berbagai kepentingan, dan untuk menekan serta mengurangi bencana alam terutama yang memberi dampak pada sektor hilir, pemukian, pertanian, kesehatan dan sebaganya. Dalam rangka menyusun Tata Ruang yang benar, Badan Planologi Kehutanan perlu menyiapkan dan menyempurnakan berbagai peta antara lain Peta Dasar Tematik Kehutanan (PDTK) dengan menggunakan teknologi remote sensing dan sekaligus mengoreksi peta-peta dengan teknologi terdahulu.

Pemantapan kawasan hutan

juga diperlukan untuk pelestarian hutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan untuk menekan serta mengurangi global warning. Upaya-upaya dukungan antisipasi perubahan iklim direncanakan dalam bentuk adaptasi mitigasi perubahan iklim yang terkait dengan kegiatan keplanologian.

3

Dalam rangka percepatan pemantapan kawasan hutan maka diperlukan pula dukungan komitmen-komitmen negara khususnya yang berkaitan dengan status hukum kawasan hutan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan, seperti Insruksi Presiden (Inpres) kepada Menteri Kehutanan. Berdasarkan visi misi tersebut di atas dan dikaitkan dengan beban tugas Badan Planologi Kehutanan yang semakin meningkat sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional khususnya bidang kehutanan maka perlu dilakukan pengkajian kembali dan penyempurnaan struktur dan penyesuaian organisasi Planologi Kehutanan Pusat dan UPT di daerah sesuai dengan beban tugas yang diemban. SASARAN Untuk mencapai visi dan pelaksanaan misi tersebut di atas, maka sasaran tahun 2005-2009 ditetapkan sebagai berikut : 1.

Penunjukan kawasan hutan di seluruh Indonesia selesai

2.

Ditetapkannya kawasan hutan seluas 30% dari seluruh kawasan hutan

3.

Terkendalinya penggunaan kawasan hutan di seluruh Indonesia

4.

Terkendalinya perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di seluruh Indonesia

5.

Terbangunnya dan beroperasinya 1 (satu) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di setiap propinsi

6.

Tersedianya informasi lokasi pemanfaatan hutan di seluruh Indonesia

7.

Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan (SDH) yang lebih berkualitas (akurat, mutakhir, reliable) sebagai bahan pengambilan kebijakan pengelolaan hutan lestari

8.

Terwujudnya rencana-rencana kehutanan menjadi acuan dalam implementasi kegiatan pembangunan kehutanan dan sektor lain

9.

Terwujudnya SDM Kehutanan yang berkualitas, kompeten, serta terdistribusi secara proporsional

10.

Tersedianya dana, sarana dan prasarana yang proporsional untuk mendukung pembangunan bidang planologi kehutanan

11.

Terbentuknya PNS Kehutanan yang dapat menjalankan tugas secara benar sesuai dengan ketentuan dan kompetensinya

12.

Organisasi dan Tata Hubungan Kerja (TAHUBJA) lingkup kehutanan (internal pusat, pusat-daerah) lebih efektif dan responsif

13.

Peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan mampu mendukung terselenggaranya pengurusan hutan Indonesia dengan baik.

4

KEBIJAKAN DAN PROGRAM : Untuk mencapai sasaran tahun 2005 - 2009 (Penyempurnaan) yang telah ditetapkan dan untuk melaksanakan tupoksinya, maka Badan Planologi Kehutanan telah menetapkan kebijakan ”Pemantapan Kawasan Hutan” sebagai kebijakan prioritasnya. Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan tersebut, maka untuk tahun 2009 Badan Planologi Kehutanan melaksanakan 2 (dua) program, yaitu :

C.

1.

Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan (SDH)

2.

Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH)

PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2008 Rencana

strategis

Badan

TAHUN

Planologi

2007

Kehutanan

DAN

Tahun

RENCANA

2005

-

2009

(Penyempurnaan) akan dibagi menjadi perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan Badan Planologi Kehutanan. Rencana Kerja Tahun 2009 merupakan kelanjutan

dari

Rencana

Kerja

tahun

sebelumnya

sebagai

bentuk

realisasi

pelaksanaan Rencana Strategis dalam upaya mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pada tahun 2007 dan 2008 kegiatan planologi kehutanan terbagi dalam 4 (empat) program, yaitu : 1) Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan (SDH); 2) Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH); 3) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan; 4) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara. Untuk tahun 2009 kegiatan planologi kehutanan terbagi dalam 2 (dua) program, yaitu : 1) Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan (SDH); 2) Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH). Adapun pelaksanaan kegiatan Badan Planologi Kehutanan yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2007 dan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2008 dalam rangka mencapai sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Penunjukan kawasan hutan Sasaran

penunjukan kawasan hutan yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis (Renstra) tahun 2005 - 2009 adalah

terselesaikannya penunjukan

kawasan hutan di seluruh Indonesia.

5

Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan areal wilayah tertentu sebagai kawasan hutan dengan keputusan Menteri Kehutanan. Penunjukan kawasan hutan dapat mencakup wilayah Propinsi yaitu Penunjukan kawasan hutan dan konservasi perairan propinsi dan penunjukan parsial. Penunjukan kawasan hutan merupakan proses awal dari pengukuhan kawasan hutan. Kegiatan penunjukan kawasan hutan didahului dengan pemaduserasian antara TGHK dengan RTRWP bersangkutan. Kegiatan pemaduserasian dilakukan untuk terciptanya tata ruang wilayah kehutanan yang harmonis dan stabil, tidak mudah diubah, serta mendukung pengelolaan hutan yang berdimensi waktu jangka panjang. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, sampai dengan tahun 2007, telah dilakukan kegiatan sebagai berikut : -

Penunjukan kawasan hutan parsial dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) telah dilaksanakan di 15 lokasi dari 30 lokasi yang telah direncanakan;

-

Lengkapnya data dan dokumen pengukuhan kawasan hutan di 4 propinsi;

-

Penyelesaian masalah pengukuhan kawasan hutan di 2 propinsi dari 4 propinsi yang direncanakan;

-

Koordinasi pengukuhan KH di 4 kabupaten dan penelusuran dokumen di 11 lokasi yang selama ini dinyatakan hilang atau tidak lengkap.

Pada tahun 2008, kegiatan yang telah direncanakan adalah : -

Penyelesaian/penyediaan bahan penunjukan kawasan hutan parsial termasuk KHDTK yang akan ditunjuk, 15 lokasi (tentatif).

-

Kajian perubahan kawasan hutan di 15 Propinsi dan 15 kabupaten pemekaran

-

Penyusunan peta kawasan hutan skala operasional seluruh Indonesia yang meliputi detailering peta kawasan hutan 33 propinsi skala

-

1 : 50.000

Identifikasi calon lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan di 4 lokasi

2. Penetapan kawasan hutan Sasaran penetapan kawasan hutan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2005 - 2009 adalah ditetapkannya kawasan hutan seluas 30 % dari seluruh kawasan hutan. Untuk mewujudkan kawasan hutan seluas 30 % dari seluruh kawasan hutan pada akhir tahun 2009, maka kegiatan penataan batas yang merupakan salah satu tahapan pengukuhan kawasan hutan dan juga sebagai bahan penetapannya perlu dilakukan percepatan dalam pelaksanaannya, disamping perangkat/ dasar hukumnya perlu disempurnakan untuk memudahkan pelaksanaan di lapangan dan mendapatkan pengakuan oleh semua pihak. Oleh karena itu pelaksanaannya dapat dengan swakelola maupun dilaksanakan oleh Rekanan.

Pada era

6

dekonsentrasi dimana pelaksanaan penataan batas untuk Hutan Lindung dan Hutan Produksi dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan setempat. Dari hasil monitoring diperoleh informasi bahwa kenyataannya/ sebagian besar pelaksanaan penataan batas terbengkalai, sehingga penetapan kawasan hutan mengalami keterlambatan. Penetapan kawasan hutan adalah penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan Keputusan Menteri Kehutanan. Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari kegiatan pengukuhan kawasan hutan setelah penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan. Realisasi penetapan kawasan hutan sampai dengan Desember 2007 adalah seluas 14.238.516 ha (12 %) dari target keseluruhan 120,35 juta ha. Dalam rangka mencapai sasaran penetapan kawasan hutan tersebut, sampai dengan tahun 2007, telah dilakukan : -

Penataan batas sepanjang 167.051,46 Km (batas luar) dan 51.898,41 Km (batas fungsi); HPH alam 82.628,704 Km, HPH tanaman 8.225,329 Km dan IPPA-IPTB 48.246 Km / 10 unit.

-

Identifikasi BATB yang bermasalah untuk diperbaiki/disempurnakan sebanyak 44 unit;

-

Identifikasi BATB yang sudah ditata batas temu gelang 75 unit; BATB dan peta penetapannya di 21 lokasi;

-

Monitoring perkembangan tata batas kawasan hutan pasca paduserasi / penunjukan kawasan hutan dan perairan di 11 lokasi;

-

Pengembangan sistem informasi pengukuhan KH Spasial dan Non Spasial di 11 lokasi;

-

SK dan Peta penetapan kawasan hutan di 5 lokasi; peta kawasan hutan yang telah disesuaikan dengan Peta Dasar Tematik Kehutanan Seluruh Indonesia sebanyak 80 lembar;

-

Koordinasi dengan instansi terkait di 5 lokasi;

-

Pengumpulan data dan informasi 21 TN Model, 1 paket;

-

Inventarisasi data kerusakan pal batas 2.062 Km; pemasangan kembali pal batas yang hilang/rusak 3.313 Km / 23.922 pal;

-

Penatan batas kawasan hutan sepanjang 1.657 Km / 28 lokasi; inventarisasi trayek batas kawasan hutan 22 lokasi; monitoring kondisi KH yang akan ditata batas 23 lokasi / 1.573 Km;

-

Perolehan

data

informasi

sebagai

bahan

penyempurnaan

pengukuhan

kawasan hutan 2 lokasi; -

Sosialisasi batas kawasan hutan di 13 Kabupaten;

-

Pengumpulan data dan bahan evaluasi pemantapan KH 13 Kabupaten/Kota;

7

-

Sosialisasi lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan 11 lokasi / 4 Kabupaten.;

-

Penyediaan data pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan konservasi di 4 Propinsi.

Pada tahun 2008, kegiatan yang telah direncanakan adalah : -

Input dan updating data spasial dan non spasial penunjukan dan batas kawasan hutan;

-

Pembuatan data base pengukuhan kawasan hutan;

-

Penelusuran, inventarisasi dan penataan dokumen pengukuhan kawasan hutan;

-

Identifikasi masalah penataan batas;

-

Reposisi batas kawasan hutan 3000 titik 17 BPKH dan reposisi batas perijinan 1500 titik di 33 propinsi;

-

Inventarisasi trayek batas 11 lokasi;

-

Orientasi batas 50 Km dan rekonstruksi batas 3.397,23 Km;

-

Pemeliharaan tata batas 715 Km;

-

Penataan batas kawasan hutan sepanjang 1.125 Km diprioritaskan lokasi KPH Model, 21 Taman Nasional Model dan kawasan eks PLG;

-

Penilaian hasil tata batas kawasan hutan 12 lokasi, uji petik tata batas 6 lokasi dan up dating peta tata batas 17 lokasi;

-

Pengecekan lapangan dalam rangka penetapan dan pengukuhan kawasan hutan 20 lokasi;

-

Sosialisasi hasil tata batas kawasan hutan di 35 lokasi;

-

Penyelesaian / perbaikan / penyempurnaan BATB kawasan hutan;

-

Penyelesaian BATB Kawasan Konservasi Perairan TN Bali Barat dan TN Bunaken Sulut.

-

Identifikasi pihak ketiga / enclave;

-

Penyelesaian masalah pengukuhan kawasan hutan;

-

Penyelesaian/penyediaan bahan penetapan kawasan hutan yang sudah ditata batas temu gelang 3 juta Ha;

-

Penyediaan data/bahan penetapan kawasan hutan;

-

Pengusulan penetapan kawasan hutan dari BPKH 6 lokasi;

-

Koordinasi dengan instansi terkait;

-

Sosialisasi SK dan peta penetapan kawasan hutan 6 juta Ha dan sosialisasi pemantapan kawasan hutan di 34 lokasi.

8

3. Penggunaan kawasan hutan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2005 - 2009 adalah terkendalinya penggunaan kawasan hutan di seluruh Indoenesia. Penggunaan kawasan hutan adalah kegiatan kehutanan untuk mendukung pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dilakukan harus secara selektif, tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan dan menghindari terjadinya enclave di dalam kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di hutan produksi dan hutan

lindung.

Penggunaan kawasan hutan untuk

kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Untuk mencapai sasaran penggunaan kawasan hutan yang terkendali, pada tahun 2007 telah dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : -

Penyediaan data penggunaan kawasan hutan dan pemenuhan kewajiban pemegang ijin penggunaan kawasan hutan di 11 lokasi;

-

Penyediaan informasi penggunaan kawasn yang mutakhir di 25 Propinsi;

-

Penyediaan data dan informasi permasalahan penggunaan kawasan hutan di 4 lokasi;

-

Penyediaan data dan informasi dalam rangka penyiapan pertimbangan teknis penggunaan kawasan hutan 23 lokasi;

-

Penyusunan draft peraturan di bidang penggunaan KH, 1 paket;

-

Penyediaan laporan penanganan perkara bidang planologi kehutanan, 10 judul;

-

Penyediaan data pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan konservasi 392 Ribu Ha;

-

Penyediaan data dan informasi kawasan hutan yang dipinjam pakaikan untuk kegiatan non kehutanan 31 lokasi; serta

-

Penyediaan data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan 2 lokasi.

Pada tahun 2008, kegiatan yang telah direncanakan adalah : -

Penyusunan peraturan bidang penggunaan kawasan hutan 5 judul serta tersosialisasinya di 12 Propinsi;

-

Penyiapan pertimbangan teknis penggunaan kawasan hutan sebanyak

30

lokasi. -

Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan, 33 propinsi, 378 lokasi;

-

Identifikasi dan inventarisasi penggunaan kawasan hutan di 74 lokasi;

-

Evaluasi penggunaan kawasan hutan dalam rangka pinjam pakai kawasan hutan;

9

-

Penyelesaian lahan kompensasi penggunaan kawasan hutan 40 % dari permohonan yang masuk.

-

Penyelesaian masalah penggunaan kawasan hutan 42 lokasi melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait.

-

Penyiapan data untuk penyelesaian masalah penggunaan kawasan hutan di 27 lokasi.

-

Pengkajian terpadu dalam rangka permohonan penggunaan kawasan hutan, 3 lokasi;

-

Pengkajian permohonan penggunaan kawasan HL di 16 lokasi;

-

Pengkajian terpadu dalam rangka pengakhiran penggunaan kawasan hutan;

-

Penyempurnaan basis data penggunaan KH; penyempurnaan sistem informasi pinjam pakai KH.

4. Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Sasaran yang akan dicapai untuk kegiatan ini pada akhir tahun 2005 - 2009 adalah terkendalinya perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan di seluruh Indonesia. Perubahan kawasan hutan adalah suatu proses perubahan terhadap suatu kawasan hutan tertentu menjadi bukan kawasan hutan atau menjadi kawasan hutan dengan fungsi hutan lainnya. Perubahan fungsi kawasan hutan adalah suatu proses perubahan fungsi kawasan hutan tertentu menjadi fungsi kawasan hutan lainnya. Sedang Perubahan status / peruntukan kawasan hutan adalah suatu proses perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara : Pelepasan kawasan hutan pada hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK); dan Tukar menukar kawasan hutan dilakukan apabila di wilayah yang bersangkutan tidak tersedia HPK dan hanya dilakukan pada hutan produksi. Perkembangan perubahan fungsi kawasan hutan sampai dengan Desember 2007 sebanyak 25 unit seluas ± 1.571.790,41 Ha di 14 propinsi. Perkembangan pelepasan kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi sampai dengan Desember 2007 adalah sebagai berikut: - Tahap SK Pelepasan sebanyak 256 unit seluas ± 956.672,81 Ha. - Tahap Ijin Prinsip sebanyak 436 unit seluas 605.203,66 Ha. Perkembangan pelepasan kawasan hutan untuk usaha budidaya perkebunan sampai dengan Desember 2007 adalah sebagai berikut : - Tahap Pencadangan sebanyak 8 unit seluas ± 66.338,00 Ha - Tahap SK Pelepasan sebanyak 18 unit seluas 228.223,47 Ha

10

Dalam rangka pengendalian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, sampai tahun 2007 telah dilakukan kegiatan sebagai berikut : -

Penyusunan rekomendasi pencabutan SK pelepasan kawasan hutan 10 unit;

-

Penyelesaian tukar menukar kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan 12 lokasi;

-

Penanganan masalah pertanahan dalam kawasan hutan 10 lokasi;

-

Evaluasi pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan di 16 lokasi;

-

Rekomendasi penyelesaian permasalahan pelepasan kawasan hutan untuk pemukiman transmigrasi 6 lokasi;

-

Rekomendasi hasil kajian terpadu dalam rangka perubahan fungsi kawasan hutan 5 lokasi;

-

Penyediaan data mutasi kawasan hutan 1 paket;

-

Sosialisasi dan sinkronisasi perubahan kawasan hutan 1 paket;

-

Monitoring perkembangan pelepasan KH untuk non kehutanan 20 lokasi; serta

-

Monitoring penggunaan KH untuk kegiatan non kehutanan di 21 lokasi.

Pada tahun 2008, kegiatan yang telah direncanakan untuk pengendalian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan adalah : -

Penyempurnaan kebijakan perubahan fungsi kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan 2 judul;

-

Penelahaan perubahan peruntukan KH pada tahap persetujuan prinsip dan SK pelepasan kawasan hutan dan atau TMKH, 60 % dari jumlah permohonan yang masuk;

-

Pembenahan dokumen permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan seluruh Indonesia pada 300 unit perusahaan;

-

Pengkajian terpadu terhadap usulan perubahan peruntukan kawasan hutan di 5 lokasi (Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan);

-

Koordinasi masalah pertanahan dalam kawasan hutan di 10 lokasi (Jawa dan Sumatera) Pusat, 17 lokasi (tentatif) BPKH;

-

Monitoring dan evaluasi pelepasan KH untuk perkebunan 75 lokasi (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua);

-

Monitoring dan evaluasi lokasi areal transmigrasi;

-

Monitoring dan evaluasi areal HPH bekas tebangan;

-

Monitoring dan evaluasi TMKH untuk perkebunan di 25 lokasi (Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera);

-

Identifikasi lahan untuk pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) 8 propinsi;

-

Identifikasi dalam rangka penyelesaian masalah pertanahan di dalam kawasan hutan 25 lokasi;

-

Koordinasi pencabutan SK pelepasan kawasan hutan 15 propinsi (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua);

11

-

Penyusunan data base dan peta perkembangan perubahan peruntukan kawasan hutan 1 judul;

-

Penyusunan data perkembangan proses pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi 1 kegiatan;

-

Penyusunan database perubahan fungsi KH 1 kegiatan;

-

Penyusunan database mutasi kawasan hutan pada aplikasi data mutasi kawasan hutan 1 kegiatan;

-

Koordinasi dan sinkronisasi data informasi penataan ruang, perubahan status, fungsi dan penggunaan kawasan hutan;

-

Pengkajian penyelesaian permasalahan pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi 15 lokasi;

-

Identifikasi permasalahan transmigrasi, 20 lokasi;

-

Penelahaan permohonan perubahan fungsi kawasan hutan;

-

Pengkajian terpadu dalam rangka usulan perubahan fungsi kawasan hutan seluruh Indonesia di 7 lokasi;

-

Monitoring dan evaluasi perubahan fungsi kawasan hutan 15 Propinsi;

-

Identifikasi dan penilaian dalam rangka perubahan status dan fungsi kawasan hutan;

identifikasi

areal

tambang

dalam

kawasan

hutan;

identifikasi

permasalahan kawasan hutan di 38 lokasi; -

Evaluasi fungsi KH di 5 lokasi;

-

Sosialisasi dan sinkronisasi perubahan KH, 13 prov.

5. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2005 – 2009 untuk pembangunan KPH adalah terbangun dan beroperasinya 1 (satu) unit KPH di setiap Propinsi. Pembangunan

Wilayah

Pengelolaan

Hutan

adalah

serangkaian

proses

perencanaan / penyusunan desain kawasan hutan yang didasarkan atas fungsi pokok dan peruntukannya yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari, maka seluruh kawasan hutan terbagi kedalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dimana KPH menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, propinsi dan kabupaten/ kota. Tujuan

pembangunan

KPH

adalah

untuk

menyediakan

wadah

bagi

terselenggaranya kegiatan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari.

12

Dalam rangka pembangunan dan beroperasinya KPH, pada tahun 2007 telah dilakukan kegiatan sebagai berikut : -

Penyusunan draft kriteria standar pemanfaatan hutan wilayah tertentu sebanyak 1 judul;

-

Penyusunan modul lokalatih personal pelaksana KPH Model 6 judul;

-

Penyusunan action plan pembangunan KPH tingkat Nasional 1 judul;

-

Penyusunan draft peta rancangan penetapan KPH 12 peta;

-

Penyelenggaraan lokakarya pemahaman pedoman penyusunan KPH Model 1 paket;

-

Penyusunan aplikasi sistem penilaian kinerja pembangunan KPH dan database pembangunan KPH Model 2 paket;

-

Penyediaan data dan informasi pembangunan KPH Model 15 lokasi;

-

Penyediaan data dan informasi pelaksanaan pengelolaan KH 10 lokasi dan data informasi pembentukan KPHP 6 lokasi.

Sedangkan pada tahun 2008, kegiatan yang telah direncanakan adalah : -

Menyusun pedoman pembangunan KPH 2 judul; Formulasi kebijakan SDM tingkat Propinsi di 3 Propinsi.

-

Penyusunan action plan pembangunan KPH di Tk. Propinsi 1 propinsi, Tingkat Kabupaten/kota 7 kabupaten;

-

Pembentukan wilayah KPH 13 propinsi;

-

Fasilitasi strukturisasi institusi pengelolaan KPH di 12 propinsi;

-

Penguatan organisasi KPH 6 unit;

-

Penyusunan rencana pengelolaan KPH di 8 Propinsi;

-

Lokalatih personal pelaksana KPH 15 angkatan di 6 Propinsi;

-

Penyusunan rancangan penetapan KPH di 6 Propinsi;

-

Penyusunan rancangan awal pembangunan KPH Model untuk 10 lokasi dari 10 povinsi;

-

Penyusunan rancangan pembangunan KPH Model untuk di 7 lokasi;

-

Finalisasi rancangan pembangunan KPH Model untuk 10 lokasi dari 10 propinsi;

-

Sosialisasi pembangunan KPH 13 propinsi;

-

Koordinasi pembangunan KPH 20 propinsi;

-

Sosialisasi pembangunan KPH bagi Perguruan Tinggi Kehutanan di 4 region;

-

Peningkatan kapasitas staf PWPH 5 orang;

-

Pengadaan buku kepustakaan;

-

Penyusunan materi dan desain tampilan web pembangunan KPH, 1 judul;

-

Pembuatan booklet dan leaflet pembangunan KPH, 2 judul;

-

Pengadaan peralatan dan mesin;

-

Pemeliharaan peralatan dan mesin pembangunan KPH.

-

Penetapan KPH Model dan sosialisasinya, 1 unit;

13

-

Pengendalian pembangunan KPH 7 propinsi;

-

Penyusunan sistem monitoring dan Evaluasi internal KPH, 1 unit;

-

Pengembangan sistem pengendalian pembangunan KPH, 1 aplikasi;

-

Pengumpulan data dan informasi KPH Model, 20 lokasi.

6. Penyediaan Informasi Pemanfaatan Kawasan Hutan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2005 – 2009 untuk kegiatan ini adalah tersedianya data informasi pemanfatan kawasan hutan di seluruh Indonesia. Pemanfaatan

hutan

yang

dimaksud

adalah

merupakan

bentuk

kegiatan

pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal, berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Dalam rangka pemanfaatan hutan yang optimal, berkeadilan dan berkelanjutan, maka diperlukan data informasi yang akurat dan terkini tentang kawasan-kawasan hutan yang dimanfaatkan dalam berbagai bentuk, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan selanjutnya. Dalam rangka mencapai target tersebut, sampai dengan tahun 2007, telah dilakukan kegiatan sebagai berikut : -

Penghimpunan data dan informasi spasial dan non spasial mengenai pemanfaatan hutan di 25 lokasi, beserta hasil pengecekan di lapangan di 4 Propinsi; pemrograman data dan informasi spasial dan non spasial 1 paket;

-

Pemberian rekomendasi penyiapan areal pemanfaatan hutan di 7 Kabupaten;

-

Penyediaan prioritas penanganan masalah pemanfaatan areal kerja di 10 Kab.;

-

Sosialisasi data dan informasi spasial dan non spasial mengenai pemanfaatan hutan produksi di 4 Propinsi;

-

Pengecekan

kondisi

jaringan

titik

kontrol

kehutanan

di

12

Propinsi;

perkembangan pemasangan jatikon di 25 Propinsi; dan pemancangan jatikon sebagai acuan pengukuran terestris 1700 titik; -

Pemenuhan layanan data/informasi kepada masyarakat 1 paket;

-

Penyediaan data spasial dan digital tematik dan turunannya dalam mendukung perencanaan pembangunan kehutanan 1 paket; dan

-

Penyediaan pusat informasi kehutanan bagi masyarakat 1 paket.

Sedangkan pada tahun 2008, kegiatan yang telah direncanakan adalah : -

Mengidentifikasi dan menghimpun data informasi pemanfaatan hutan;

-

Sinkronisasi data informasi pemanfaatan hutan produksi;

-

Membuat peta penyiapan areal pemanfaatan hutan seluruh Indonesia;

-

Pengumpulan data pemanfaatan kawasan hutan ke daerah, 5 Propinsi;

14

-

Monitoring

evaluasi

areal

pemanfaatan

hutan

produksi

(IUPHHK-

HA/HT/HTR/Hkm) 15 kabupaten; -

Verifikasi calon areal kerja IUPHHK-HA/HT/HTR/Hkm 60 lokasi;

-

Observasi dan pengecekan lapangan areal pemanfaatan hutan 10 lokasi;

-

Penanganan masalah pemanfaatan areal kerja IUPHHK-HA/HT/HTR/Hkm dan kawasan konservasi 10 lokasi.

-

Penyediaan data informasi IUPHHK-HA/HT/HTR/Hkm baik spasial maupun non spasial seluruh Indonesia serta kawasan konservasi dan Hutan Lindung (Jawa, Bali, NTB, NTT);

-

Pemasangan Jatikon 225 titik;

-

Penentuan koordinat geografis batas KH berdasarkan koordinat Jatikon, 12 titik, 2 lokasi;

-

Menghimpun data informasi hutan produksi 12 propinsi;

-

Membuat basis data pemanfaatan hutan di 12 propinsi;

-

Inhouse training bidang penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan 2 kegiatan @ 20 orang; dan

-

Pengembangan

dan

pemeliharaan

sarpras

bidang

penyiapan

areal

pemanfaatan kawasan hutan; -

Sosialisasi data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan di 4 propinsi;

-

Diseminasi data informasi dan peta pemanfaatan kawasan hutan kepada pihak-pihak kunci.

7. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan (SDH) Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra untuk kegiatan ini adalah tersedianya data informasi Sumber Daya Hutan (SDH) yang yang terintegrasi, berkualiatas (akurat, mutakhir, reliable), mudah dan cepat diakses serta dapat terlibat dalam mekanisme perencanaan dan pengambilan keputusan dalam satu jaringan pengelolaan dan terstuktur. Sumber Daya Hutan (SDH) berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional melalui perencanaan yang komperhensif, realistis dan berkualitas. Informasi Sumber Daya Hutan dimaksudkan untuk mengetahui potensi yang ada di dalam kawasan hutan sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan hutan berkelanjutan. Untuk menjaga konsistensi, meningkatkan akurasi dan memudahkan komunikasi data spasial, pengelolaan data spasial kehutanan menggunakan kerangka dasar yang sama, yaitu PDTK (Peta Dasar Tematik Kehutanan). Data dan Informasi SDH yang dikelola dan diinformasikan merupakan data digital ataupun cetakan yang dapat berupa :

15

1)

Data Spasial (yaitu data yang mempunyai dimensi ruang/space yang

menerapkan tentang lokasi geografi posisi koordinat suatu obyek baik berupa titik, garis maupun area) dan 2) Data Non Spasial (yaitu data yang mempunyai deskripsi dan menjelaskan identifikasi suatu obyek spasial yang bersangkutan dan berbentuk tabular). Sebagian besar input data yang dikelola merupakan data spasial dengan pengamatan dan pengelolaan menggunakan : -

Penginderaan Jauh (PJ) : adalah pengamatan suatu wilayah atau obyek tanpa kontak langsung dengan obyek tersebut dengan menggunakan berbagai macam alat yang dapat menghasilkan penampakan baik berupa informasi langsung, negative film, cetakan ataupun file. Obyek yang diamati pada bidang kehutanan terutama informasi penutupan lahan, jaringan sungai, jaringan jalan dan batas perairan.

-

Sistem Informasi Geografis (SIG) : adalah teknologi pengelolaan (input, updating, analisa, query dan penyajian) data spasial/non spasial yang modern, terintegrasi dengan menggunakan perangkat yang terkomputerisasi.

Sedangkan data non spasial yang dikelola meliputi : -

Statistik Kehutanan : menyediakan data kehutanan yang mencakup semua bidang lingkup Departemen Kehutanan, meliputi statistik eselon I dan propinsi. Statistik dipublikasikan secara periodik tiap tahun.

-

Jaringan internet / Web Departemen Kehutanan : penyajian data dan informasi memanfaatakn teknologi internet sehingga dapat diakses secara luas diseluruh dunia dengan alamat http://www.dephut.go.id.

-

Neraca sumberdaya hutan (NSDH) : penyusunan NSDH dilakukan setiap tahun dalam rangka untuk mengetahui perubahan sumberdaya hutan, dengan menggunakan data dan informasi dari data lapangan, pinjam pakai kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan dan hasil penafsiran citra satelit baik resolusi tinggi maupun resolusi rendah.

Dalam rangka mencapai target tersebut, pada tahun 2007 telah dilakukan kegiatan sebagai berikut : -

Penyediaan data dan informasi kehutanan dengan BPS 1 judul; penyajian data dan informasi kehutanan melalui website Dephut 1 judul;

-

Pemeliharaan pengembangan jaringan komputer pusat dan daerah 1

paket;

-

Penyusunan rekomendasi dalam rangka penyempurnaan sistem informasi 1 judul;

-

Penyediaan buku statistik Baplanhut tahun 2006 1 judul;

-

Penyediaan informasi mengenai kegiatan/perijinan bidang Planologi Kehutanan dalam bentuk leaflet/booklet;

16

-

Penyediaan buku pintar kegiatan bidang Planologi Kehutanan yang telah disempurnakan 1 judul;

-

Penyediaan data dan informasi SDH pada kel. Hutan di Propinsi Kalbar, Kaltim dan Sulsel berbasis WEB 3 Propinsi;

-

Penyelenggaraan Press Tour pembangunan bidang planologi kehutanan bersama media cetak dan elektronik di 1 Propinsi;

-

Penyediaan peta dasar dalam rangka memenuhi pelayanan kepada pengguna sebagai dasar pengelolaan KH dan perairan di 32 Propinsi;

-

Penyediaan peta hasil skoring KH di 16 Propinsi; penyediaan peta kelas lereng di 7 propinsi; penyediaan peta updating bahan bakar hutan 40 lembar;

-

Analisa kondisi fisik dan pemanfaatannya berupa peta kondisi fisik lahan 200 lembar, 300 lembar peta kontur, dan 70 lembar data kondisi KH;

-

Penyediaan data open access tahun 2006 di 200 Kabupaten; penyediaan data rekalkulasi penutupan lahan dan deforestasi dalam rangka open access berupa data luas penutupan lahan dan deforestasi di 33 Propinsi, 1 desain data base dan data open access di 3 Propinsi.;

-

Integrasi data spasial pusat dan daerah di 29 propinsi;

-

Penyusunan bahan informasi SDH 1 paket;

-

Penyusunan pedoman mekanisme pengelolaan data tersebar dan terkendali di Pusat dan tersedianya map library berupa 1 judul pedoman, 1 paket map library dan 1 paket meta data;

-

Penyusunan data tematik ke PDTK 600 lembar;

-

Pengujian dan validasi penggunaan teknologi PJ (Penginderaan Jauh) 3 dimensi di 5 TN Model;

-

Pemetaan 3 dimensi kawasan konservasi unit pengelolaan di 5 kawasan konservasi, tahura, CA, dan KL;

-

Penafsiran citra satelit pada kawasan IUPHHKA-IUPHHTI di 20 lokasi;

-

Analisis dan validasi citra resolusi sangat tinggi di 5 Hutan Lindung;

-

Penyediaan data penutupan lahan, data hasil pendugaan potensi dan citra resolusi tinggi 2 paket;

-

Pembangunan struktur basis data inderaja tingkat unit pengelolaan 30 unit; pembangunan dan penyempurnaaan basis data Penginderaan Jauh 1 paket;

-

Pemantauan SDH dengan citra resolusi sedang (skala 1:250.000) di 7 Propinsi;

-

Penyajian data titik panas (hot spot) 20 lembar;

-

Penyediaan buku RSNI yang telah disempurnakan 1 judul;

-

Penyediaan data citra resolusi tinggi dan sangat tinggi untuk menyempurnakan data penutupan lahan dan penaksiran SDH 57 Scene;

-

Inventarisasi Sosial budaya di dalam/sekitar KH di 8 Propinsi;

-

Penyusunan pedoman inventarisasi potensi perhutanan sosial 1 judul;

17

-

Penyedian data dan informasi NSDH 1 judul; pedoman penyusunan NSDH 1 judul; penyediaan kriteria dan standar NSDH 1 judul;

-

Penyediaan bahan penyiapan rencana produk kayu nasional di 19 Propinsi;

-

Penyediaan peta potensi SDH di 4 Propinsi; penyediaan data dan informasi potensi tegakan hutan 1 judul;

-

Penyediaan data hasil hutan non kayu 1 judul;

-

Updating data base fauna/satwa liar seluruh Indonesia 1 judul;

-

Penyajian statistik (data time series) bidang Planologi Kehutanan, Dephut dan publikasi kehutanan, 4 judul;

-

Penyediaan data kawasan hutan secara digital dan manual 983 lembar;

-

Penyediaan data dan informasi tumbuhan non kayu di 15 lokasi; penyediaan data dan informasi tentang jenis dan potensi tumbuhan obat dalam kawasan hutan di 4 lokasi;

-

Penyediaan data dan informasi sosial budaya masyarakat di 25 lokasi;

-

Penyediaan data dasar SDH 63 cluster; penyediaan data dan informasi kondisi SDH 1 Propinsi; penyediaan data NSDA 1 Propinsi;

-

Penyelenggaraan, pengoperasian dan pemeliharaan SIAPHUT 3 database; penyediaan aplikasi SIAPHUT dan jaringan yang siap pakai 5 sistem;

-

Penyediaan data dan informasi potensi hutan 86 Kluster;

-

Penyediaan data realisasi tata batas kawasan hutan secara digital 18 lembar;

-

Penyediaan data dan informasi potensi hutan tanaman dan hutan lindung di 5 lokasi; data dan informasi potensi hutan di areal HPH (bekas tebangan) di 4 lokasi;

-

Penyusunan buku NSDH Propinsi 11 Propinsi;

-

Penyesuaian hasil penafsiran dengan kondisi riil penutupan lahan di lapangan 17 lokasi;

-

Penyediaan peta penutupan lahan yang up to date Propinsi Kalteng dan Kalsel 264 lembar;

-

Penyediaan data dan informasi terbaru kondisi hutan konservasi dari hasil penyusunan SIG 20 lembar;

-

Penyediaan informasi menyeluruh hasil penafsiran citra landsat di 8 lokasi;

-

Penyediaan peta dasar kehutanan Propinsi 592 lembar;

-

Penyediaan data kawasan hutan secara digital dan manual, 5 lembar;

-

Penyediaan data dan informasi tumbuhan non kayu di 2 lokasi;

-

Penyediaan data potensi hutan rakyat, 2 lokasi;

-

Penyusunan buku NSDH di 24 propinsi.

Sedangkan tahun 2008, kegiatan yang telah direncanakan adalah : -

Penyiapan bahan rencana produksi kayu nasional tahun 2009;

-

Penyusunan potensi kayu nasional seluruh Indonesia dan pembuatan potensi kayu di Pulau Sulawesi (6 Propinsi);

18

-

Penyusunan data produksi dan konsumsi kayu bulat di Pulau Jawa (6 Propinsi);

-

Pemutakhiran dan sinkronisasi data tematik kehutanan 33 Propinsi;

-

Pengecekan lapangan dan updating data hasil penafsiran citra landsat;

-

Sinkronisasi standar hasil penafsiran citra resolusi sedang;

-

Pemutakhiran basis data dan peta potensi SDH;

-

Penyusunan model basis data SDH.

-

Pemantauan SDH seluruh Indonesia dengan citra resolusi rendah, dan resolusi sedang;

-

Penaksiran SDH dengan citra resolusi tinggi;

-

Penyajian data titik panas (hot spot) tahun 2008;

-

Penyusunan data potensi kebakaran hutan:

-

Pengembangan, pengujian dan penggunaan teknologi Penginderaan

Jauh

dengan wahana satelit resolusi sedang; -

Pengembangan database species pohon;

-

Pemantauan/pengecekan kondisi 510 titik kontrol kehutanan di 18 lokasi 11 Propinsi;

-

Penyusunan peta hasil skoring kawasan hutan di 8 Propinsi;

-

Updating sebaran peta Bahan Bakar Hutan di 5 Propinsi;

-

Optimalisasi pemanfaatan dan aplikasi SIG (pemantapan jaringan pengelolaan data spasial kehutanan, updating

analisa open akses/ HTR, penyusunan

aplikasi untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan library/basis data spasial, penyempurnaan

rekalkulasi

dan

deforestasi,

analisas

kondisi

fisik

lahan/kesesuaian lahan); -

Penyusunan peta kelas lereng 8 propinsi;

-

Pembuatan peta perkembangan jatikon 11 propinsi;

-

Pengambilan titik koordinat peta dasar areal kerja pemanfaatan kawasan hutan, 11 BPKH/24 propinsi;

-

Penggunaan teknologi Penginderaan Jauh 3 dimensi di 2 TN Model dan 2 kawasan konservasi;

-

Penafsiran citra satelit pada kawasan IUPHHK-HA/HT/HTR/KPH melalui pemanfaatan data citra resolusi tinggi;

-

Pengadaan citra satelit resolusi tinggi dalam rangka mendukung pembangunan KPH dan pengelolaan TN Model;

-

Penelaahan penutupan lahan terhadap areal permohonan IUPHHK-HA/HT dengan citra resolusi sedang;

-

Penelaahan penutupan lahan terhadap 21 TN Model dengan citra resolusi sedang;

-

Pengolahan database spasial unit pengelolaan kawasan konservasi untuk mendukung penyusunan Web Dephut;

19

-

Koordinasi dan sosialisasi penggunaan Penginderaan Jauh 3 dimensi pada unit pengelolaan;

-

Penafsiran citra satelit, penafsiran citra mozaik dan penafsiran citra landsat;

-

Sosialisasi hasil penafsiran citra resolusi sedang di 22 Propinsi;

-

Sosialisasi hasil penafsiran citra landsat di 33 lokasi;

-

Bimbingan teknis pemantauan SDH dengan citra resolusi sedang di 22 Propinsi;

-

Sosialisasi pemantauan SDH dengan citra resolusi rendah di 11 BPKH;

-

Koordinasi konsultasi dan sosialisasi hasil serta metodologi penaksiran SDH 7 BPKH;

-

Koordinasi kebutuhan dalam rangka penyajian data titik panas di 3 BPKH;

-

Supervisi pemantapan basis data dan metadata Penginderaan Jauh 5 BPKH;

-

Penyusunan bahan publikasi Pusinta;

-

Peningkatan / pengembangan jaringan dan SIG; (pengadaan hardware, software dan training);

-

Dokumentasi dan sistem informasi perpetaan kehutanan

-

Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pengambilan titik koordinat peta dasar areal kerja pemanfaatan KH;

-

Penyempurnaan data dasar tematik kehutanan sampai skala 1:100.000, 1500 lembar;

-

Pengadaan peta dasar 1297 lembar, peta tema non kehutanan 200 lembar, peta kawasan hutan dan perairan 205 lembar;

-

Pembuatan peta tematik kehutanan 440 lembar dan peta RBI 250 lembar;

-

Sosialisasi peraturan / pedoman perpetaan ke 33 Propinsi;

-

Penyusunan NSDH Daerah 30 Propinsi dan NSDH Nasional;

-

Sosialisasi kriteria dan standar NSDH di 11 lokasi;

-

Fasilitasi penyusunan NSDH 4 Propinsi.

-

Enumerasi TSP/PSP dan Re-Enumerasi TSP/PSP 572 klaster;

-

Uji petik re-enumerasi dan enumerasi TSP/PSP di 11 lokasi;

-

Inventarisasi hasil hutan non kayu 185 lokasi di 30 Propinsi;

-

Inventarisasi sosial budaya 43 lokasi;

-

Inventarisasi tegakan hutan (flora, tanaman unggulan, komersil, bakau) 86 lokasi;

-

Identifikasi kerusakan kawasan hutan dan lahan kritis 15 lokasi;

-

Risalah Hutan Lindung 19 lokasi;

-

Inventarisasi potensi wilayah kelola KPH Model, 16 lokasi;

-

Fasilitasi pelaksanaan inventarisasi di tk. Propinsi/kabupaten/kota /unit pengelolaan;

-

Koordinasi dan pembinaan inventarisasi hutan di 11 BPKH;

20

-

Sosialisasi kriteria standar inventarisasi hutan 10 lokasi (lanjutan tahun 2007);

-

Penyesuaian data kesesuaian hutan rakyat, 1 buku.

-

In house training teknik wawancara pengambilan data primer inventarisasi sosial budaya, 20 orang

-

Up dating data informasi sosial budaya masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan.

-

Pemantapan basis data Penginderaan Jauh;

-

Pengembangan sarpras untuk dokumentasi peta;

-

Sinkronisasi data tematik ke data dasar dan pemutakhiran data tematik kehutanan 3 tema;

-

Integrasi data spasial kehutanan pusat dan daerah;

-

Pengelolaan dan Pemeliharaan infrastruktur sistem jaringan pusat, 12 bulan;

-

Bantuan teknis pengelolaan dan pemeliharaan sistem jaringan daerah, 32 lokasi;

-

Pengelolaan dan Pemeliharaan Aplikasi SIAPHUT, 12 bulan;

-

Bantuan Teknis Pengelolaan SIAPHUT di daerah, 11 lokasi;

-

Pengembangan Infrastruktur Sistem Jaringan Pusat, 1 unit;

-

Pembuatan Aplikasi Interface SIAPHUT, 3 judul

-

Pengembangan intranet Dephut, 1 judul;

-

Peningkatan Kualitas SDM bidang teknologi informasi Pusat dan Daerah 76 orang

-

Pembuatan website BPKH;

-

Penyusunan Pedoman Sistem Informasi Kehutanan, 2 judul;

-

Menyusun dan mencetak buku statistik kehutanan 600 eks., Buku statistik Baplanhut 200 eks., Buku statistik 11 BPKH; buku statitisk kehutanan tri wulanan 200 eks.;

-

Menyusun dan mencetak buku Data Informasi Kehutanan 200 eks. dan bidang planologi kehutanan 200 eks; ;

-

Menyusun dan mencetak buku Eksekutif Data Strategis Kehutanan 200 eks.;

-

Menyusun dan mencetak booklet kehutanan 200 eks., leaflet informasi kehutanan 750 eks. dan buku sejarah planologi kehutanan dalam bahasa Inggris 1 judul;

-

Penyusunan buku eksport dan import kehutanan, 200 eks;

-

Pengumpulan dan sinkronisasi data statistik dan WEB Dephut 33 Propinsi;

-

Sosialisasi Permenhut tentang pedoman penyusunan statistik kehutanan, 14 lokasi;

-

Penyusunan buku pintar planologi kehutanan.

21

-

Analisis pengelolaan data kehutanan

-

Penyajian data informasi SDH / pembangunan kehutanan dan bidang planologi kehutanan;

-

Menyelenggarakan prestour;

-

Penyajian data informasi pada website Dephut;

-

Workshop hasil kerjasama Departemen kehutanan – BPS.

8. Penyusunan Perencanaan Kehutanan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2005 – 2009 untuk kegiatan ini adalah

terwujudnya

rencana-rencana

kehutanan

menjadi

acuan

dalam

implementasi pembangunan kehutanan dan sektor lain. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberi pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan berupa kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, efektif dan efisien, dengan menjamin keberadaan hutan yang mantap dengan luasan yang cukup, mengoptimalkan fungsi hutan, menungkatkan daya dukung DAS, meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat serta menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Rencana kehutanan adalah produk perencanaan kehutanan yang dituangkan dalam dokumen dan disusun menurut skala geografis, fungsi pokok kawasan hutan dan jangka waktu pelaksanaan. Dalam rangka mencapai target tersebut, pada tahun 2007 kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain : -

Penerbitan Keputusan Badan Planlogi Kehutanan tentang Renja Baplan tahun 2008, 1 SK;

-

Penyusunan fokus kegiatan lingkup Badan Planologi Kehutana, 1 Judul;

-

Sosialisasi visi, misi dan program negara-negara donor di UPT Badan Planologi Kehutanan dan Dinas Kehutanan di 19 lokasi;

-

Penyediaan data dan informasi pengembangan kerja sama di UPT Baplan dan Dinas Kehutanan di 11 lokasi; data dan informasi hasil pemantauan pengembangan kerja sama di UPT dan Dinas Kehutanan di 1 lokasi;

-

Penyediaan data, informasi dan rekomendasi terhadap kegiatan dan anggaran bidang planologi yang telah dilaksanakan bersumber dari DIPA BA 29 di 24 Satker;

22

-

Penyusuanan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran bidang planologi kehutanan yang bersumber dari DIPA BA 69, 1 judul;

-

Penyusunan laporan hasil evaluasi Renja Baplan Tahuan 2006, 1 judul;

-

Penyajian matriks bahan rapat dan tindak lanjut Menhut di bidang planologi kehutanan, 9 bulan;

-

Penyusunan LAKIP Badan Planologi Kehutanan tahun 2006, 1 judul;

-

Penyediaan rekomendasi langkah penanganan isu-isu strategis sektor kehutanan, 4 judul;

-

Penyediaan data hasil pembangunan yang memperhitungkan unsur deplesi lingkungan, 3 judul;

-

Penyediaan informasi/rekomendasi pembangunan kehutanan pusat dan daerah, 1 judul;

-

Penyediaan rekomendasi dalam rangka sinergitas rencana kehutanan nasional dan daerah, 2 judul; sinergitas pelaksanaan rencana kehutanan daerah di 12 Kabupaten/kota;

-

Penyediaan informasi pembangunan kehutanan, 4 edisi; penyediaan gambaran makro objektif pembangunan kehutanan pada tahun 2020, 1 Rekom.;

-

Penyediaan bahan sidang UNFF, 7 Rekom. ;

-

Penyediaan buku Renja-KL Dephut tahun 2008, 1 judul;

-

Penyediaan hasil kajian perumusan kebijakan kawasan PLG, 1 judul;

-

Sosialisasi dan pelaksanaan konsultasi publik rencana kehutanan (RPJM, RPJP), 1 Propinsi ; penyediaan acuan pelaksanaan pembangunan kehutanan jangka panjang, 1 judul;

-

Penyusunan rencana makro pemanfaatan SDH, 1 judul;

-

Fasilitasi pembangunan kehutanan wilayah Perbatasan, 1 Propinsi;

-

Penyediaan dokumen hasil side even COP 13 UNFCCC di Bali, 1 judul;

-

Penyediaaan laporan proses NFP dan desentralisasi sektor kehutanan, 1 judul;

-

Penyediaan informasi program dan rencana kerja, 2 judul;

-

Referensi perhitungan PDRB di 10 Kabupaten;

-

Penyediaan rekomendasi langkah penyempurnaan rencana dan kebijkan pembangunan kehutanan daerah, 1 Propinsi;

-

Penyusunan rekomendasi dalam rangka penyempurnaan MP-RHL, 3 Rekom.;

-

Penyediaan data, informasi dan hasil analisis sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPJM dan RPJP, 1 Propinsi;

23

Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 dan PP 39 tahun 2006, evaluasi pembangunan kehutanan tahun 2007 merupakan penilaian pencapaian sasaran 5 (lima) kebijakan prioritas Dephut yang dapat dijadikan umpan balik untuk menyusun kegiatan tahun 2008.

Pada tahun 2008 sasaran yang akan dicapai adalah tersusunnya dokumen-

dokumen perencanan Dephut, keplanologian, rencana makro dan NFS, dan tercapainya pelaksanaan penyusunan rencana sesuai rekomendasi dan feedback hasil evaluasi. Untuk mencapai sasaran tersebut, kegiatan yang direncanakan antara lain : -

Menyusun Renja-KL Dephut 2009, Renja Baplanhut tahun 2009 dan Renja BPKH tahun 2009;

- Menyusun bahan RKP Departemen Kehutanan tahun 2009; - Identifikasi rencana dan kebijakan kehutanan daerah; - Penyempurnaan Renja Baplan Tahun 2008 dan Renstra BPKH tahun 2005-2009; -

Penyusunan rencana kehutanan Propinsi jangka menengah dan jangka panjang;

-

Penyusunan perencanaan pemantapan batas kawasan hutan;

-

Menyusun bahan rapat pimpinan, tindak lanjut petunjuk Menhut dan tanggapan hasil kunjungan kerja DPR.

-

Penyusunan Draft Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN);

-

Internalisasi komitmen internasional;

-

Penyusunan rencana makro perlindungan dan konservasi SDH 1 judul;

-

Penyusunan / Penyempurnaan MP-RHL dan sosialisasi MP-RHL;

-

Sosialisasi kebijakan pemantapan kawasan hutan;

-

Penyusunan/penyempurnaan rencana makro pemanfaatan SDH;

-

Fasilitasi penyusunan Renstra Daerah, 32 propinsi;

- Fasilitasi pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar -

Sosialisasi dan sinkronisasi rencana kehutanan dan rencana bidang planologi kehutanan pusat dan daerah

- Menyelenggarakan diskusi publik evaluasi rencana dan program pembangunan kehutanan nasional; - Kajian implementasi PDRB hijau 11 lokasi; - Melakukan analisis sektor dan isu pelaksanaan pembangunan kehutanan terkait dengan sektor lain 8 judul; - Menyusun buletin kajian pelaksanaan pembangunan kehutanan 6 edisi; - Melakukan kajian penataan dan pemanfaatan ruang 3 Propinsi; - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan rencana dan kebijakan kehutanan 32 Propinsi; - Memonitor dan mengevaluasi tindak lanjut revitalisasi sektor kehutanan 32 Propinsi;

24

- Monitoring dan evaluasi PPKTI; - Memonitor dan mengevaluasi pembangunan kehutanan di wilayah perbatasan 4 Propinsi; - Monitoring dan evaluasi implementasi MP-RHL; - Implementasi indeks pembangunan kehutanan thn 2008; - Lokalatih evaluasi program / kebijakan dan rencana kehutanan 120 orang; - Evaluasi Renja Badan Planologi Kehutanant tahun 2007; -

Evaluasi kinerja Departemen Kehutanan tahun 2007, evaluasi kinerja (LAKIP) Badan Planologi Kehutanan/Eselon II/BPKH tahun 2007;

- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Baplanhut di seluruh UPT dan instansi terkait. - Pelaporan rencana (MAR:Nasional dan Asean) - Evaluasi dan Analisis Renstra Dephut/Kebijakan prioritas - Analisis daya dukung lingkungan dari sector kehutanan ( termasuk sektor lain terkait); -

Analisis kebijakan HTR, HTI, HR, HA, Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

-

Pengawalan proses NFP dan desentralisasi;

-

Pendampingan SMCP dan IFPP;

-

Menyusun usulan BLN lingkup Baplanhut tahun 2008, 5 usulan;

-

Sosialisasi program negara-negara donor di 20 Propinsi;

-

Pengembangan kerjasama bidang planologi kehutanan 20 Propinsi;

-

Evaluasi KLN bidang planologi kehutanan di 20 lokasi.

9. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2005 – 2009 adalah terwujudnya SDM kehutanan yang berkualitas, kompeten serta terdistribusi secara proporsional. SDM planologi kehutanan yang diharapkan adalah SDM yang berkualitas dan kompeten yaitu yang memiliki kriteria utama SDM aparatur kehutanan yaitu yang memiliki integrasi moral, kepemimpinan, kemauan kerjasama dan profesional. Profesional adalah SDM yang memiliki kemampuan konseptual, analitis dan teknis di bidangnya secara paripurna dan mempunyai sikap yang sesuai dengan kompetensinya, sehingga keputusan dan tindakannya selalu didasari dengan rasionalitas, logis dan dilandasi etika profesi yang kuat. Untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan mempunyai kompetensi maka dilakukan peningkatan profesionalitas SDM dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan formal dan non formal, pemberian kesempatan dan peluang pada setiap jenjang kepangkatan dan jabatan struktural dan non struktural, pembinaan dan bimbingan akhlak dan moral serta pemenuhan sarana dan prasarana kerja

25

dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, pada tahun 2007 kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : - Penyediaan SDM yang mampu menyusun proposal BLN dalam bahasa Inggris, 20 orang; penyediaan SDM yang memiliki kemampuan pengukuran terrestris dalam rangka pemantapan KH, 34 orang ; - Pembinaan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, mutasi pegawai, pelantikan, serah terima jabatan struktural, sumpah PNS, Simpeg, statistik kepegawaian, DUK, laporan tahunan kepegawaian Baplan Pusat dan Daerah di 22 Satker; - Penyediaan DUPAK, PAK DAN REPAK pejabat fungsional (PEH, SURTA, Perencana), 78 orang; - Penyediaan fasilitas bagi pejabat fungsional (PEH, Surta, Perencana) dalam menyalurka idealisme, 44 orang; - Penyediaan program database jabatan fungsional Pusat dan Daerah, 1 prog; - Penyediaan SDM bidang planologi kehutanan yang memiliki keahlian tertentu, 14 orang; penyediaan SDM Baplanhut dalam menyusun SABMN, 50 orang; - Penyediaan program data base pengembangan SDM lingkup Baplan, 1 Program - Bimbingan teknis pemasangan jatikon di 11 BPKH; training SIG tingkat Advance, 40 orang; - Penyediaan tenaga terampil yang handal dalam kegiatan monitoring dan evaluasi rencana kehutanan, 44 orang; - Penyediaan tenaga fungsional yang terampil dan handal kemampuan teknisnya dalam keg. Perencanaan, 14 orang; - Penyediaan SDM Kehutanan yang menguasai manajemen, perencanaan dan teknik fasilitasi, 60 orang; - Peningkatan kemampuan SDM Kehutanan di bidang Perencanan dan kebijakan publik, 31 orang; - Penyediaan SDM yang menguasai teknologi sistem informasi dan komunikasi, 24 orang; - Penyediaan data dan informasi angka jabatan fungsional, 1 paket. Sedangkan pada tahun 2008, kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas adalah : - Menghimpun data informasi SDM bidang planologi kehutanan di Pusat dan Daerah; - Mengkaji kapasitas SDM, kebutuhan SDM (jumlah kapasitas) dan penyebab kesenjangan SDM. - Menyusun data terpilah gender dan kajian analisis pengarusutamaan gender (PUG). - Menyelenggarakan penyegaran/pelatihan bidang planologi kehutanan 375 orang;

26

- Fasilitasi diklat PIM 1,2,3,4 sebanyak 30 orang; - Fasilitasi pendidikan strata lebih tinggi : 50 orang S1, 30 orang S2 dan 10 orang S3 bidang kehutanan, ekonomi dan hukum; - Fasilitasi pengembangan profesi perencanaan kehutanan 13 orang; - Pelatihan TI 48 orang; - Apresiasi TI untuk pimpinan 30 orang. - Penyusunan kompetensi jabatan lingkup Baplanhut; - Penilaian angka kredit jabfung; - Penyempurnaan butir-butir juknis PAK jabfung; - Seminar makalah tenaga fungsional. - Mengembangkan basis data kepegawaian di Pusat dan Daerah; - Menyempurnakan sistem penilaian kinerja - Menyempurnakan sistem administrasi kepegawaian dan sistem kepangkatan dan mutasi pegawai; - Bimbingan administrasi kepegawaian 500 orang; - Dokumentasi digital arsip kepegawaian Badan Planologi Kehutanan; - Konsultasi masalah administrasi kepegawaian dgn instansi / lembaga terkait; - Pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian / kepengurusan umum.

10. Penyempurnaan Organisasi dan Tata Hubungan Kerja (Tahubja) Sasaran yang sudah ditetapkan dalam Renstra tahun 2005 – 2009 yaitu terwujudnya organisasi dan tata hubungan kerja lingkup Badan Planlogi Kehutanan (internal pusat, pusat – daerah) yang lebih efektif dan responsive. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI bahwa Badan merupakan pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup dalam tugas Sekretariat Jenderal dan atau Direktorat Jenderal dan atau Inspektorat Jenderal sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Kehutanan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidangnya (pasal 74-75 PerPres 9/2005). Badan Planologi Kehutanan merupakan salah satu Institusi Departemen Kehutanan

yang

berdasarkan

Peraturan

Menteri

Kehutanan

Nomor

P.13/Menhut–II/ 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan makro di bidang kehutanan dan pemantapan kawasan.

27

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan, permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pembangunan kehutanan ialah dengan mengoptimalkan aspek perencanaan kehutanan dalam pengurusan sumberdaya hutan yaitu dengan meninjau kembali struktur organisasi, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi organisasi Badan Planologi Kehutanan mengingat saat ini Badan Planologi Kehutanan melaksanakan fungsi sebagai Badan dan juga berperan menjalankan fungsi Direktorat Jenderal. Untuk mengatasi hal tersebut telah ditetapkan adanya perubahan organisasai Badan Planologi Kehutanan menjadi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (sesuai PP No. 50 Tahun 2008). PP tersebut masih memerlukan tindak lanjut berupa penetapan struktur organisasi dan tupoksi dari Menteri Pendayagunan Aparatur Negara. Tata Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur kerja dan sistem kerja yang mengatur tata hubungan tugas dan fungsi antara Sekretariat Badan Planologi Kehutanan, Pusat-pusat yang ada di lingkup Badan Planologi Kehutanan dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan di seluruh Indonesia demi terwujudnya suatu koordinasi dan sinkronisasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi-instansi yang bersangkutan. Tata Hubungan Kerja bertujuan untuk menciptakan kondisi kerja yang baik. Untuk mewujudkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas untuk tercapainya hasil optimal setiap unit kerja/satuan organisasi lingkup Badan Planologi Kehutanan yang diharapkan dapat tercapai, maka pada tahun 2007 kegiatan yang dilaksanakan yang berkaitan dengan organisasi dan tata hubungan kerja (TAHUBJA) adalah : - Terbentuknya BPKH baru; tersedianya data penyempurnaan organisasi Baplan Pusat dan Daerah; buku uraian jabatan; prosker dan draft Tahubja Baplan (Pusat dan Daerah)di 31 Satker ( 10 BPKH, 11 propinsi yang tidak ada BPKH + 10 Propinsi Calon BPKH). Pada tahun 2008, kegiatan yang telah direncanakan antara lain : - Menyempurnakan rancangan Tahubja bidang planologi kehutanan Pusat serta Pusat dan daerah; - Turut serta dalam menyusun rancangan Tahubja Dephut dan rancangan Permenhut tentang Tahubja Kehutanan; - Sosialisasi rancangan Tahubja bidang planologi kehutanan di Pusat dan Daerah, 12 kali. - Pengkajian kelayakan pembentukan calon 9 UPT baru; - Menyusun dan menyampaikan rancangan pembentukan UPT Baplan kepada Menhut untuk mendapat persetujuan; - Memfasilitasi persetujuan dari Menteri Pendayaan Aparatur Negara

tentang

pembentukan 9 UPT baru;

28

- Menyiapkan SDM dan sarpras 9 UPT baru dan menata kembali sarpras UPT lama. - Menyusun / menyempurnakan uraian jabatan struktural dan non struktural BPKH; menyusun / menyempurnakan prosedur kerja BPKH; - Menyusun analisis jabatan pada 17 BPKH; - Menyusun penyempurnaan organisasi Baplan Pusat dan Daerah; - Melakukan evaluasi kinerja organisasi Baplan Pusat.

11. Penyusunan Kehutanan

Peraturan

Perundang-undangan

bidang

Planlogi

Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan bidang planologi kehutanan adalah seluruh Undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP) Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Kehutanan, Surat Keputusan Bersama (SKB), Surat Keputusan Ditjen INTAG/KaBaplan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan

Planologi

menyesuaikan

Kehutanan.

dengan

Peraturan

perkembangan

tersebut

perlu

pembangunan

diregulasi

kehutanan

untuk

sehingga

mampu mendukung terselenggaranya pengurusan hutan dengan baik. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, pada tahun 2007 telah dilaksanakan kegiatan : - Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan di 10 Propinsi; - Penyusunan draft; PP, Pepres permenhut dan tersusunnya himpunan peraturan Per UU an 10 draft; 1 SK dan 1 judul; - Sosialisasi peraturan perpetaan kehutanan, 9 Propinsi ; Sedangkan

tahun

2008,

telah

direncanakan

kegiatan

penyusunan/

penyempurnaan kebijakan dan peraturan perundangan di bidang planologi kehutanan. - Mengkaji peraturan perundangan bidang planologi kehutanan yang berlaku dan yang dibutuhkan ke depan; - Penyusunan rancangan peraturan perundangan yang mendukung pemantapan kawasan hutan dan kepastian hukum; - Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan distribusinya; - Penanganan masalah hukum di bidang planologi kehutanan; - Sosialisasi kebijakan dan peraturan perundangan bidang planologi kehutanan; - Bimbingan dan konsultasi bidang planologi kehutanan.

29

12. Penyediaan Dana, sarana dan prasarana bidang planologi Kehutanan. Dana, sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan bidang planologi kehutanan baik di pusat maupun daerah (BPKH dan Dinas Kehutanan) agar dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai yang telah direncanakan sehingga pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan dapat tercapai. Pada tahun 2007, dalam rangka penyediaan sarpras telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut : - Penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan anggaran bidang planologi kehutanan, 17 judul; penyusunan laporan kegiatan Baplanhut, 17 judul; - Penyusunan Dokumen Pengesahan Anggaran ( DIPA), di 58 Satker; - Rancangan kegiatan keplanologian, 1 judul; - Pelaksanan kegiatan APBN-P sesuai dengan prosedur di 11 lokasi; - Penyediaan sarana dan prasarana kantor di 6 BPKH baru; - Penyediaan peralatan survey dengan teknologi baru, 3 jenis alat; - Penyediaan

peralatan

kantor

dalam

rangka

mendukung

terwujudnya

pembangunan pusat dokumentasi KH, 1 paket; - Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan operasional perkantoran di Pusat dan mendukung pembangunan bidang planologi kehutanan; perawatan gedung kantor khusus; perawatan sarana dan prasarana perkantoran, 12 bulan; - Penyediaan laporan SABMN lingkup Baplanhut, 3 judul; - Penataan persuratan untuk mendukung pembangunan planologi kehutanan, 12 bulan; - Bimbingan dan pengendalian administrasi keuangan di 9 lokasi; - Penyelesaian pengujian SPP di 5 satker; penyediaan laporan SAI lingkup Baplanhut di 3 satker; - Penyediaan software SIG dan GPS (1 paket;3 GPS) ; terlaksananya renovasi lab. SIG, 1 lab; pemeliharaan jaringan, 1 thn; - Penyediaan data sebagai dasar dalam penyusunan kegiatan, 5 judul; - Penyediaan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas (2500 m2, 9 unit, 2 gedung, 3 paket). Sedangkan pada tahun 2008, kegiatan yang telah direncanakan antara lain : - Menyusun RKA-KL, SRAA, DIPA 5 pusat, 36 satker di Dishut dan 17 BPKH; - Menyempurnakan Standar Nomenklatur Kegiatan Bidang Planologi; - Menyempurnakan Standar Biaya Bidang Palnologi Kehutanan;

30

- Bimbingan teknis dan administrasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran bidang planologi kehutanan di 5 Pusat, 36 satker di Dishut dan 17 BPKH; - Melaksanakan koordinasi keterpaduan kegiatan dan anggaran keplanologian (RAKORNIS); - Pengadaan alat ukur GPS mapping 48 unit, pemeliharaan kendaraan roda 4 sebanyak 91 unit, pengadaan dan pemeliharaan sarpras Pusat dan BPKH serta penanganan asset Baplan; - Penyusunan SABMN 17 BPKH dan 5 satker pusat; - Menyusun laporan kegiatan dan perkembangan pelaksanaan anggaran pembangunan lingkup Badan Planologi Kehutanan, 36 judul; - Pengujian pelaksanaan anggaran dan penerbitan SPM 5 satker; - Bimbingan dan pengendalian administrasi keuangan 36 satker; - Menyusun Sistem Akuntansi Instansi (SAI) lingkup Badan Planologi Kehuatan 19 judul

dan laporan perkembangan pelaksanaan anggaran pembangunan

planologi kehutanan dengan SAI 19 judul.

13. Pembentukan PNS Kehutanan Dalam rangka mencapai PNS Kehutanan yang dapat menjalankan tugas secara benar sesuai dengan ketentuan dan kompetensinya, pada tahun 2007 telah dilaksanakan kegiatan : - Penyusunan LPH dan laporan kasus kerugian negara, 12 judul. Pada tahun 2008, kegiatan yang telah direncanakan adalah penelaahan dan pemantauan tindak lanjut LHP dan kasus kerugian negara serta wasmas bidang Planologi Kehutanan di 15 lokasi.

D. KEBIJAKAN PRIORITAS BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN TAHUN 2009 Sebagai kelanjutan dari pembangunan kehutanan khususnya bidang planologi kehutanan, kegiatan pembangunan planologi kehutanan tahun 2009 masih menitikberatkan pada kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan yang juga merupakan salah satu kebijakan prioritas Departemen Kehutanan. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2009 merupakan tindak lanjut dari kegiatan tahuntahun sebelumnya dalam rangka mencapai 13 (tigabelas) sasaran 5 (lima) tahunan yang telah ditetapkan RENSTRA Baplanhut tahun 2005 – 2009 (Penyempurnaan). Kebijakan pemantapan kawasan hutan dimaksudkan untuk : Mewujudkan keberadaan hutan dan penutupan lahan; Mendukung berjalannya unit-unit pengelolaan hutan untuk berbagai pemanfaatan hutan dan hasil hutan; Mendukung terwujudnya intensifikasi pengelolaan hutan dan hasil hutan; dan Mendukung terwujudnya kelestarian usaha dan daya dukung kehidupan dari hutan.

31

Adapun kegiatan pokok dari kebijakan prioritas Pemantapan Kawasan Hutan yang telah ditetapkan adalah : 1. Pengukuhan Kawasan Hutan 2. Penyiapan dan evaluasi penggunaan dan perubahan kawasan hutan 3. Inventarisasi dan perpetaan SDH 4.

Pengembangan

Sistem

Informasi

Assessment

Pembangunan

Kehutanan

(SIAPHUT) 5. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kegiatan pokok dari Pendukung Kebijakan Prioritas yang dilaksanakan oleh Badan Planologi Kehutanan adalah : 1.

Pengukuhan kawasan hutan

2.

Penyiapan dan evaluasi penggunaan KH

3.

Penyiapan dan evaluasi perubahan KH

4.

Pembangunan KPH

5.

Pengembangan SIAPHUT

6.

Inventarisasi dan perpetaan SDH

7.

Penyusunan rencana kehutanan

8.

Monitoring dan evaluasi rencana kehutanan

9.

Pengelolaan SDM Kehutanan dan kesetaraan Gender

10. Pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan 11. Pembinaan hukum dan peraturan perundangan 12. Pengembangan rencana dan penganggaran pembangunan kehutanan 13. Penyelenggraraan pengawasan aparatur negara Sedangkan peranan Badan Planologi Kehutanan dalam mendukung lima kebijakan prioritas Departemen Kehutanan dan dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara keseluruhan adalah sebagai berikut : A. Pemberantasan pencurian kayu (Illegal Logging) dan perdagangan kayu illegal: 1. Melaksanakan interpretasi citra satelit untuk memberi gambaran kondisi dan potensi SDH, 2. Menyusun data tabular dan peta indikasi kerusakan hutan, 3. Menyajikan data / informasi pencurian kayu. B.

Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan : 1. Menyusun Rencana Makro Pemanfaatan Hutan Nasional, 2. Memfasilitasi Rencana Makro Pemanfaatan Hutan Propinsi, 3. Menyediakan informasi arahan investasi industri kehutanan, 4. Menyediakan informasi trend penyerapan industri kehutanan.

32

C. Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan : 1. Menyiapkan informasi lahan yang perlu direhabilitasi, 2. Menyusun Rencana Makro Rehabilitasi Hutan dan Lahan Nasional, 3. Memfasilitasi penyusunan Rencana Makro RHL Propinsi, 4. Menyajikan informasi perkembangan pelaksanaan RHL, 5. Menyelenggarakan inventarisasi SDAH, 6. Menyediakan informasi sebaran, populasi dan status SDAH, 7. Menyusun Rencana Makro Konservasi SDAH Nasional, 8. Memfasilitasi penyusunan Rencana Makro Konservasi SDAH Propinsi, 9. Menyiapkan penunjukan dan penetapan hutan konservasi, 10. Menyiapkan arahan pencadangan dan penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi. D. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan : 1. Penyediaan informasi tentang kondisi ekonomi, sosbud masyarakat di sekitar hutan, 2. Menyusun Rencana Makro Pemberdayaan Masyarakat di dalam dan sekitar hutan nasional, 3. Memfasilitasi penyusunan Rencana Makro Pemberdayaan Masyarakat di dalam dan sekitar hutan Propinsi, 4. Memfasilitasi sinergitas antar sektor untuk pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. E. Pemantapan Kawasan Hutan 1. Menyelenggarakan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan, 2. Menyiapkan arahan pencadangan dan penetapan unit pengelolaan hutan serta memfasilitasi penyusunan dan pembentukan unit pengelolaan hutan (termasuk kelembagaan unit pengelolaannya), 3. Menyusunan rencana, kebijakan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana dan kebijakan kehutanan, 4. Menyiapkan data dan informasi spasial dan non spasial, 5. Sinkronisasi perencanaan tata ruang. Dalam rangka formulasi kegiatan-kegiatan planologi kehutanan yang terintegrasi dan benar-benar mendukung kegiatan prioritas dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dan sinkronisasi dengan peranan Badan Planologi Kehutanan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan pencapaian sasaran dan indikator tahunan yang akan dicapai sebagai bentuk penjabaran sasaran strategis. Selanjutnya akan diuraikan lebih lanjut ke dalam matriks Rencana Kerja / Kegiatan Badan Planologi Kehutanan tahunan.

33

E.

KEGIATAN PEMBANGUNAN PLANOLOGI KEHUTANAN TAHUN 2009 Rencana Kerja Badan Planologi Kehutanan tahun 2009 merupakan uraian yang rinci dari Rencana Kerja Kementrian / Lembaga Departemen Kehutanan tahun 2009 dan merupakan penjabaran dari Rencana strategis Badan Planologi Kehutanan tahun 2005-2009 (Penyempurnaan) yang dilaksanakan secara tahunan tahun 2009. Dengan demikian Rencana Kerja Badan Planologi Kehutanan tahun 2009 merupakan kelanjutan dari kegiatan pembangunan bidang planologi kehutanan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tahun 2009. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2009 berdasarkan kebijakan, program dan sasaran yang harus dicapai adalah sebagai berikut : Kebijakan Prioritas : Pemantapan Kawasan Hutan I. Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

1.

Penunjukan kawasan hutan Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2009 adalah penunjukan kawasan hutan berikut peta selesai di 2 propinsi, 6 propinsi pemekaran, 7 propinsi yang melakukan review RTRWP dan 15 penunjukan kawasan hutan parsial. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2009 adalah : 1.1. Penunjukan Kawasan Hutan dengan rincian sebagai berkut : 1.1.1. Identifikasi kawasan hutan/penunjukan di 20 lokasi; 1.1.2.

Identifikasi permasalahan dalam kawasan hutan produksi dan lindung di 23 lokasi dan 8 Kabupaten;

1.1.3.

Identifikasi perubahan kawasan hutan, 1 propinsi dan 14 kabupaten;

1.1.4.

Koordinasi dalam rangka penyelesaian masalah kawasan hutan di 6 lokasi;

1.1.5.

Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penataan ruang kehutanan di 33 propinsi;

1.1.6.

Kajian perubahan kawasan hutan dalam rangka penataan ruang kawasan hutan di 33 propinsi;

1.1.7.

Penyusunan peta kawasan hutan skala operasional seluruh Indonesia;

1.1.8.

Penyelesaian/penyediaan bahan penunjukan kawasan hutan parsial KHDTK di 20 lokasi;

1.1.9.

Identifikasi masalah pengukuhan kawasan hutan;

1.1.10. Penyusunan, evaluasi dan penyempurnaan kebijakan bidang pengukuhan KH;

34

1.1.11. Monitoring evaluasi perubahan KH, 2 lokasi; 1.1.12. Identifikasi kawasan hutan dengan tujuan khusus di

3

Kabupaten; 1.1.13. Penelaahan review penataan ruang kehutanan di 33 propinsi

2.

Penetapan Kawasan Hutan Sasaran tahun 2009 yang akan dicapai adalah : tersedianya data /informasi pengukuhan kawasan hutan yang up to date; kondisi batas kawasan hutan yang sudah dan akan ditata batas diketahui; kawasan hutan yang ditata batas bertambah sepanjang 3.075 Km; dan kawasan hutan yang ditetapkan bertambah 2,5% menjadi 15% dan diakui oleh masyarakat, pemda dan pihak lainnya. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, maka penataan batas kawasan hutan dengan fungsi HL dan HP yang semula dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan setempat, kini dilaksanakan kembali oleh pemerintah/ pusat. Dengan dilaksanakannya kembali penataan batas HL dan HP oleh pemerintah, maka penetapan kawsan hutan dapat tercapai sesuai sasaran yang diharapkan. Untuk mencapai sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2009 adalah : 2.1. Pengembangan sistem informasi pengukuhan kawasan hutan melalui : 2.1.1. Pembuatan peta pengukuhan dan penatagunaan KH, 3 propinsi; 2.1.2. Penelusuran dokumen KH di 18 propinsi, 10 kabupaten dan 15 lokasi; 2.1.3. Pendataan pengukuhan dan penatagunaan KH, 1 laporan; 2.1.4. Pendataan penanggulangan ilegal logging/mining, 1 laporan; 2.1.5. Reposisi batas kawasan hutan 88 lokasi dan 413 titik; 2.1.6. Pembuatan peta monitoring tata batas, 72 lembar; 2.1.7. Penyempurnaan peta KH dengan PDTK, 400 lembar; 2.1.8. Supervisi dalam rangka reposisi kawasan hutan, 12 BPKH; 2.1.9. Pengembngan sistem informasi pengukuhan KH, 1 paket; 2.1.10. Pembenahan dokumen kawasan hutan, 1 paket; 2.1.11. Menyiapkan usulan penetapan kawasan hutan, 2 lokasi. 2.2. Penelaahan batas kawasan hutan yang sudah dan akan ditata batas, yang meliputi : 2.2.1.

Inventarisasi trayek batas, 17 lokasi sepanjang 119 Km;

2.2.2.

Orientasi batas,14 lokasi dan 3.712,64 Km;

2.2.3.

Rekonstruksi batas, 3.228,40 Km;

2.2.4.

Penelaahan dan pengecekan batas kawasan hutan di 20 lokasi;

35

2.2.5.

Penyelarasan hasil tata batas dengan penunjukan KH, 2 propinsi;

2.2.6.

Pemetaan hasil tata batas, 2 propinsi;

2.2.7.

Penelaah/Penyempurnaan BATB Kawasan Hutan, 75 Unit.

2.3. Penataan batas kawasan hutan, meliputi : 2.3.1. Sosialisasi batas kawasan hutan, 27 lokasi dan 17 kab; 2.3.2. Penyiapan trayek batas kawasan hutan, 60 Km; 2.3.3. Penataan batas kawasan hutan, 3.885 Km; 2.3.4.

Penilaian uji petik hasil tata batas kawasan hutan, 20 lokasi;

2.3.5.

Identifikasi enclave di 14 lokasi;

2.3.6.

Penyelesaian masalah kawasan hutan, 6 lokasi dan 1 kegiatan;

2.3.7.

Sosialisasi pemantapan kawasan hutan, 9 Kabupaten

2.4. Penyelesaian penetapan kawasan hutan dengan : 2.4.1. Menyiapkan usulan penetapan kawasan hutan di 10 lokasi; 2.4.2. Penyelesaian BATB 18 lokasi dan 78 unit termasuk Kawasan Konservasi TN Bunaken, Sulawesi Utara; 2.4.3. Penyelesaian/Penyediaan bahan penetapan kawasan hutan yang sudah ditata batas temu gelang.

3.

Penggunaan Kawasan Hutan Sasaran tahun 2009 yang akan dicapai adalah terselenggaranya penggunaan kawasan hutan di seluruh Indonesia. Untuk mencapai sasaran tersebut kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2009 adalah : 3.1. Penyesuaian peraturan dan pedoman penggunaan kawasan hutan dengan 3.1.1. Penyusunan peraturan bidang penggunaan kawasan hutan; 3.1.2. Penyusunan manual PNBP, 1 paket (5 judul); 3.1.3. Penyusunan sistem monitoring dan evaluasi PNBP, 1 judul; 3.1.4. Sosialisasi peraturan bidang penggunaan kawasan hutan,10 prov, 46 kabupaten/kota; 3.1.5. Sosialisasi PNBP penggunaan kawasan hutan, 20 Propinsi. 3.2. Penelaahaan permohonan pinjam pakai kawasan hutan 3.3. Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan, yang meliputi: 3.3.1. Monitoring dan evaluasi penggunaan KH, 20 Propinsi; 3.3.2. Monitoring dan evaluasi

penggunaan kawasan hutan (64

Kabupaten/Kota,95 lokasi); 3.3.3. Penyelesaian lahan kompensasi penggunaan kawasan hutan, 10 lokasi;

36

3.4. Fasilitasi penyelesaian masalah penggunaan kawasan hutan : 3.4.1.

Penyelesaian masalah penggunaan kawasan hutan/identifikasi penggunaan kawasan hutan tanpa izin, 10 lokasi;

3.4.2.

Identifikasi areal tambang (batubara, Bijih Besi, Emas, dll) di 3 Kabupaten;

3.4.3.

Penelaahan dan pengkajian dalam rangka penggunaan kawasan hutan, 10 lokasi.

3.5. Pengkajian terpadu dalam rangka penggunaan kawasan hutan 3.5.1.

Penelaahan dan pengkajian dalam rangka penggunaan kawasan hutan, 10 lokasi;

3.6. Pengembangan basis data penggunaan kawasan hutan 3.6.1.

Penyusunan data dan informasi penggunaan kawasan hutan, 20 propinsi;

3.6.2.

Pelatihan sistem informasi pinjam pakai KH, 1 paket;

3.6.3.

Pelatihan verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan, 1 paket;

3.6.4.

Penyempurnaan basis data penggunaan kawasan hutan (pinjam pakai kawasan hutan), 14 Kabupaten; Pemeliharaan sistem informasi pinjam pakai KH, 1 paket per tahun.

3.6.5.

4.

Penyiapan dan evaluasi perubahan Kawasan Hutan Sasaran tahun 2009 yang akan dicapai adalah terkendalinya perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan di seluruh Indonesia. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2009 dalam rangka pengendalian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan adalah : 4.1. Pengaturan kembali perubahan peruntukan / status dan fungsi kawasan hutan. 4.1.1. Penyusunan RPP tata cara perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan, 1 judul. 4.2. Penelahaan

perubahan

peruntukan

kawasan

hutan

pada

tahap

persetujuan prinsip dan SK pelepasan kawasan hutan dan atau TMKH, yaitu : 4.2.1. Penyelesaian perubahan peruntukan kawasan hutan melalui pelepasan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH); 4.2.2. Identifikasi perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan; 4.3. Pengolahan data dan penelahaan permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan dan atau Tukar Menukar Kawasan Hutan yaitu : 4.3.1. Pembenahan dokumen permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan, 1 paket.

37

4.4. Pengkajian permasalahan permohonan pelepasan dan atau TMKH dengan: 4.4.1. Pengkajian terpadu terhadap usulan perubahan peruntukan kawasan hutan, 3 lokasi; 4.5. Pengkajian masalah tumpang tindih peruntukan kawasan hutan 4.5.1. Penyelesaian masalah pertanahan didalam kawasan hutan. 4.6. Monitoring dan evaluasi pelepasan kawasan hutan dan atau TMKH yaitu : 4.6.1. Monitoring dan evaluasi pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan; 4.6.2. Penyelesaian proses tukar menukar kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan, 25 lokasi. 4.7. Koordinasi pencabutan SK pelepasan kawasan hutan 4.8. Pembuatan database pelepasan dan atau TMKH, perubahan fungsi dan mutasi kawasan hutan, dengan kegiatan : 4.8.1. Penyusunan data base perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dan perairan; 4.8.2. Bimbingan

teknis

perubahan

fungsi

kawasan

hutan

dan

pelepasan KH untuk pemukiman transmigrasi di 6 Propinsi; 4.9. Pengkajian permasalahan pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi yaitu dengan : 4.9.1. Penelaahan

permohonan

pelepasan

kawasan

hutan

untuk

pemukiman transmigrasi; 4.9.2. Kajian permasalahan pelepasan kawasan hutan untuk pemukiman transmigrasi di 8 lokasi; 4.9.3. Monitoring

dan

evaluasi

pelepasan

kawasan

hutan

untuk

pemukiman transmigrasi di 5 propinsi; 4.9.4. Identifikasi lokasi pemukiman transmigrasi, 8 lokasi; 4.10. Penelaahan permohonan perubahan fungsi kawasan hutan : 4.10.1. Penelaahan permohonan perubahan fungsi kawasan hutan. 4.11. Pengkajian terpadu perubahan fungsi kawasan hutan : 4.11.1. Penyelesaian permasalahan perubahan fungsi kawasan hutan. 4.12. Monitoring dan evaluasi perubahan fungsi kawasan hutan : 4.12.1.

Monitoring dan evaluasi perubahan fungsi kawasan hutan, 6 propinsi;

4.13. Evaluasi fungsi kawasan hutan.

38

5.

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sasaran tahun 2009 yang akan dicapai adalah terbentuknya institusi pengelola KPH/KPH Model sebanyak 27 unit, penetapan wilayah KPH di 27 propinsi. Untuk mencapai saaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2009 adalah : 5.1. Pengembangan kebijakan pembangunan KPH dengan : 5.1.1. Penyusunan pedoman pembangunan KPH 1 judul; dan 5.1.2. Formulasi kebijakan SDM tingkat Propinsi, 4 Propinsi 5.2. Perencanaan strategis dan operasional pembangunan KPH : 5.2.1. Penyusunan action plan pembangunan KPH di Tk. Propinsi, 8 propinsi; 5.2.2. Penyusunan action plan pembangunan KPH Tk. Kabupaten (9 Kabupaten). 5.3. Fasilitasi implementasi pembangunan KPH, melalui : 5.3.1. Penyusunan rancang bangun KPH, 4 Propinsi; 5.3.2. Pembentukan wilayah KPH (11 propinsi); 5.3.3. Penetapan wilayah KPH; 5.3.4. Fasilitasi pembangunan KPH, 11 paket; 5.3.5. Penyusunan rancangan pembangunan KPH Model, 4 lokasi; 5.3.6. Fasilitasi strukturisasi institusi pengeloa KPH, 8 unit; 5.3.7. Penguatan organisasi KPH Model, 3 unit; 5.3.8. Penyusunan rencana pengelolaan KPH, 9 unit; 5.3.9. Finalisasi penyusunan rancangan pembangunan KPH Model, 1 paket; 5.3.10. Pengendalian pembangunan KPH (1 paket); 5.3.11. Pengumpulan data dan informasi KPH Model (15 lokasi); 5.3.12. Monitoring dan evaluasi pembangunan KPH (1 paket); 5.3.13. Inventarisasi wilayah kelola (1 lokasi); 5.3.14. Tata hutan wilayah KPH (2 propinsi); 5.3.15. Lokalatih personal pelaksana KPH (3 propinsi); 5.3.16. Sosialisasi pembangunan KPH dan PP No.6 Tahun 2007, 10 Kab dan 1 lokasi.

39

II. Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

6.

Penyediaan Informasi Lokasi Pemanfaatan Hutan Sasaran tahun 2009 yang akan dicapai adalah tersedianya informasi lokasi pemanfaatan hutan dan tersusunnya basis data pemanfaatan hutan di seluruh Indonesia. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2009 adalah : 6.1. Penghimpunan data dan informasi pemanfaatan hutan seluruh Indonesia melalui : 6.1.1. Identifikasi dan pengumpulan data informasi pemanfaatan hutan seluruh Indonesia; 6.1.2. Identifikasi penggunaan/pemanfaatan kawasan hutan produksi, 6 lokasi; 6.1.3. Evaluasi permohonan kawasan hutan untuk HTR; 6.1.4. Sinkronisasi data dan informasi pemanfaatan hutan produksi; 6.1.5. Pembuatan peta pemanfaatan hutan (termasuk pemetaan HTR). 6.2. Evaluasi pemanfaatan hutan secara berkala dengan : 6.2.1. Evaluasi pemanfaatan hutan seluruh Indonesia; 6.2.2. Verifikasi permohonan areal kerja pemanfaatan hutan yang memenuhi persyaratan; 6.2.3. Ground check areal pemanfaatan kawasan hutan; 6.2.4. Penanganan

masalah

pemanfaatan

hutan

dan

kawasan

konservasi. 6.3. Penyajian data dan informasi pemanfaatan hutan (spatial maupun non spatial) data dasar kehutanan, data tematik & jatikon dengan : 6.3.1. Penyediaan data dan informasi pemanfaatan hutan baik spasial maupun non spasial. 6.4. Pengembangan basis data pemanfaatan hutan dengan : 6.4.1. Pemutakhiran data spasial dan non spasial areal pemanfaatan kawasan hutan di 5 propinsi; 6.4.2. In house training bidang penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan; 6.4.3. Digitasi peta tata batas skala 1 : 250.000 sebanyak 20 peta; 6.4.4. Penyusunan Buku Database komposisi dan potensi tegakan hutan di 3 Kabupsten. 6.5. Sosialisasi pemanfaatan kawasan hutan : 6.5.1.Sosialisasi data informasi dan peta pemanfatan hutan kepada pihak-pihak kunci.

40

7.

Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Sasaran tahun 2009 yang akan dicapai adalah tersedianya data dan informasi mutakhir

SDH

seluruh

Indonesia

baik

spasial

maupun

non-spasial,

meningkatnya integrasi dan sinkronisasi data dan informasi kehutanan, tersedianya data dan informasi kehutanan tahunan dan tersedianya data dan informasi kehutanan kerjasama dengan BPS, 3 Judul. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2009 dalam rangka penyediaan data dan informasi Sumber Daya Hutan (SDH) yang berkualitas adalah sebagai berikut : 7.1. Pengumpulan dan pemutakhiran data dan informasi SDH melalui : 7.1.1. Penyiapan bahan rencana produksi kayu nasional, 1 judul; 7.1.2. Pengumpulan data hasil hutan bukan kayu, 30 lokasi; 7.1.3. Pemutakhiran dan sinkronisasi data tematik kehutanan 300 lembar (2 tema); 7.1.4. Pengumpulan dan pengolahan data spasial, 44 lbr; 7.1.5. Sosialisasi peraturan perpetaan kehutanan, 33 propinsi. 7.2. Penyusunan dan pengkajian basis data SDH spasial dan non spasial melalui kegiatan : 7.2.1. Pencermatan hasil penaksiran citra resolusi tinggi; 7.2.2. Pengolahan citra resolusi tinggi lainnya dalam rangka uji coba (ALOS), 1 lokasi; 7.2.3. Checking lapangan dalam rangka uji coba (ALOS), 1 lokasi ; 7.2.4. Checking lapangan skoring kawasan hutan, 16 lokasi; 7.2.5. Pemeriksaan lapangan (ground check) 25 lokasi; 7.2.6. Pengadaan data citra resolusi sedang; 7.2.7. Penyediaan data citra, 1 paket; 7.2.8. Pengadaan

Sistem

Informasi

SDH/

FRIS

(Forest

Resources

Information System) melalui pendampingan JICA dan Ausaid; 7.2.9.

Pencermatan/penyempurnaan dan kompilasi penutupan lahan hasil penafsiran citra resolusi sedang;

7.2.10. Cheking lapangan dalam rangka penafsiran citra resolusi sedang di 6 lokasi 7.2.11. Penafsiran penutupan lahan dengan citra resolusi rendah; 7.2.12. Penafsiran dan sosialisasi citra satelit resolusi sedang seluruh Indonesia; 7.2.13. Interpretasi digital citra, 1 propinsi; 7.2.14. Penyusunan

metodologi

dan

pedoman/petunjuk

teknis

kalkulasi/estimasi biomassa dan stock karbon, 1 judul; 7.2.15. Penyajian data titik panas (hot spot);

41

7.2.16. Pengembangann,

pengujian

dan

penggunaan

teknologi

PJ

dengan wahana satelit resolusi sedang untuk standar pembakuan penafsiran, 1 judul; 7.2.17. Pemantapan basis data penginderaan jauh (2 unit); 7.2.18. Redesign basis data spasial, 2 lokasi; 7.2.19. Penyempurnaan penyusunan manual basis data, 2 buku; 7.2.20. Optimalisasi pemanfaatan dan perubahan, 2 kegiatan; 7.2.21. Penggunaan teknologi Penginderaan Jauh 3 dimensi untuk pemetaan penutupan lahan TN model dan kawasan konservasi lainnya (10 lokasi); 7.2.22. Penafsiran

citra

satelit

optis

resolusi

tinggi

pada

TN

Model/IUPHHK/KPH/HTR (5 lokasi); 7.2.23. Telaahan

penutupan

lahan

terhadap

areal

calon

lokasi/permohonan IUPHHK-HA/HT dengan citra resolusi sedang; 7.2.24. Update data unit pengelolaan pada Web Dephut (21 lokasi); 7.2.25. Estimasi penghitungan karbon pada TN Model, 5 lokasi; 7.2.26. Visualisasi

kegiatan

PJP

dalam

rangka

meningkatkan

pemanfaatannya dan meningkatkan yanmas (1 paket); 7.2.27. Penyusunan dan updating data potensi kayu nasional; 7.2.28. Penyusunan data base potensi hutan berbasis WEB, 2 Propinsi; 7.2.29. Sosialisasi hasil penaksiran dengan citra resolusi tinggi, 16 Propinsi; 7.2.30. Supervisi persiapan dan hasil penafsiran citra resolusi sedang di 17 BPKH; 7.2.31. Training workshop penafsiran citra, pemetaan dan pengukuran, 1 paket; 7.2.32. Koordinasi kebutuhan dalam rangka pemantauan kebakaran hutan (3 propinsi); 7.2.33. Training penginderaan jauh Tingkat Advance (34 orang); 7.2.34. Sosialisasi hasil analisis kerawanan kebakaran hutan, 1 propinsi; 7.2.35. Penyusunan bahan publikasi pemantauan SDH, 1 judul; 7.2.36. Koordinasi dan sosialisasi penggunaan teknologi Penginderaan Jauh tiga dimensi pada unit pengelolaan, 15 lokasi; 7.2.37. Penyusunan bahan publikasi bidang perpetaan; 7.2.38. Peningkatan/pengembangan jaringan dan SIG (maintenance Lab SIG); 7.2.39. Peningkatan SDM tenaga SIG 50 orang; 7.2.40. Sosialisasi pedoman inventarisasi perhutanan sosial dan pedoman NSDH di 11 lokasi (BPKH);

42

7.2.41. Bimbingan Inventarisasi Sosbud dan pelaksanaan koordinasi dan bimbingan inventarisasi hutan di 17 BPKH; 7.2.42. Pelatihan Inventarisasi Sosial Budaya; 7.2.43. Penyusunan dan penyempurnaan Pedoman/Juknis/Juklak, 4 judul; 7.2.44. Pelatihan entry data SDH; 7.2.45. Penyempurnaan Program Data Entry NSDH, 1 judul; 7.2.46. Sosialisasi NSDH dan perpetaan, 10 kabupaten/kota. 7.3. Pembuatan, pengadaan dan penyempurnaan data dasar dan tematik kehutanan dengan : 7.3.1.

Penyempurnaan data dasar tematik kehutanan sampai skala 1:100.000, 750 lembar;

7.3.2.

Pengadaaan peta dasar 1370 lembar, peta tema non kehutanan 120 lembar;

7.3.3.

Updating peta tematik bidang pemolaan kawasan hutan, 5 tema;

7.3.4.

Sosialisasi Peta Dasar Tematik Kehutanan, 1 paket;

7.3.5.

Pemantauan/pengecekan kondisi 450 titik kontrol kehutanan (lanjutan);

7.3.6.

Penyusunan peta kelas lereng 5 propinsi;

7.3.7.

Penyusunan peta hasil skoring kawasan hutan 6 propinsi;

7.3.8.

Pembuatan peta perkembangan jaringan titik kontrol kehutanan 22 propinsi;

7.3.9.

Pembuatan peta tematik kehutanan, 906 lembar dan 3 paket;

7.3.10. Penyempurnaan peta hasil citra; 7.3.11. Penyempurnaan peta RBI digital, 97 lembar; 7.3.12. Pengadaan peta RBI skala 1 : 50.000, 290 Lembar; 7.3.13. Pembuatan aplikasi dan pendokumentasian data (penggambaran ulang dan scaning peta), 1 lokasi. 7.4. Pengaturan pembakuan dan penggunaan peta-peta kehutanan dengan : 7.4.1.

Bimbingan teknis perpetaan 33 propinsi;

7.4.2.

Pemeriksaan peta pemanfaatan

dan penggunaan kawasan

hutan, 100 lembar. 7.5. Penyusunan NSDH melalui : 7.5.1.

Penyusunan NSDH Daerah / Propinsi 30 propinsi dan NSDH Nasional, 1 judul;

7.5.2. Penyusunan dan pengembangan data SDA, 3 paket, 1 prop dan 7 kabupaten

43

7.6. Inventarisasi SDH dan Sosial Budaya melalui : 7.6.1.

Enumerasi TSP/PSP dan Re-Enumerasi TSP/PSP 343 klaster;

7.6.2.

Uji petik re-enumerasi dan enumerasi TSP/PSP, 8 judul;

7.6.3.

Identifikasi/Inventarisasi hasil hutan kayu;

7.6.4.

Inventarisasi sosial budaya (93 lokasi);

7.6.5.

Penyajian data informasi masyarakat adat didalam/sekitar KH

7.6.6.

Pembuatan peta kemiskinan masyarakat di dalam/sekitar KH (Kalimantan);

7.6.7.

Updating dan informasi sosial budaya masyarakat

hasil

inventarisasi BPKH dan Dinas Kehutanan; 7.6.8.

Inventarisasi hasil hutan non kayu;

7.6.9.

Sosialisasi data inventarisasi SDH;

7.6.10.

Risalah hutan lindung 10 Ribu Ha.

7.7. Pengembangan sistem dan infrastruktur SIAPHUT melalui : 7.7.1.

Integrasi data spasial kehutanan pusat dan daerah;

7.7.2.

Dokumentasi dan sistem informasi perpetaan kehutanan, 33 Propinsi Pengembangan SIAPHUT, 7 paket;

7.7.3.

Penyusunan net konsep, 1 paket;

7.7.4.

Up dating data SIAPHUT, 24 kabupaten/kota dan 1 paket;

7.7.5.

Pengelolaan dan pemeliharaan database dan aplikasi berbasis jaringan (SIAPHUT);

7.7.6.

Pengembangan database dan aplikasi jaringan ;

7.7.7.

Pengelolaan dan pemeliharaan sistem jaringan komunikasi data kehutanan;

7.7.8.

Peningkatan kualitas SDM Pusat dan Daerah dibidang teknologi informasi;

7.7.9.

Implementasi kebijakan pemerintah di bidang IT informasi;

7.7.10.

Penyusunan dan sosialisasi pedoman-pedoman sistem informasi kehutanan.

7.8. Penyusunan Statistik Kehutanan dan lingkup Badan Planologi Kehutanan dengan : 7.8.1.

Penyusunan dan pencetakan buku statistik kehutanan, 700 eks., Buku statistik Badan Planologi Kehutanan, 250 eks.;

7.8.2.

Penyusunan dan pencetakan buku Statistik Triwulan, 200 eks;

7.8.3.

Penyusunan dan pencetakan buku Data dan Informasi, 500 eks., Kehutanan bidang planologi kehutanan,200 eks.;

7.8.4.

Penyusunan dan pencetakan 500 eks. Buku Eksekutif Data Strategis Kehutanan;

44

7.8.5. Penyusunan dan pencetakan 200 eks booklet/leaflet 1000 eks. informasi kehutanan dan kegiatan bidang planologi kehutanan; 7.8.6. Penyusunan dan pencetakan 200 eks Buku Eksport Import Kehutanan; 7.8.7. Pengumpulan dan sinkronisasi data website Dephut,33 prov; 7.8.8. Analisis data kehutanan, 1 judul; 7.8.9. Sosialisasi Permenhut tentang Pedoman Penyusunan Statistik Kehutanan (19 propinsi); 7.8.10. Analisis penyajian dan pelayanan website Dephut, 1 judul; 7.8.11. Penyusunan buku pintar planologi kehutanan, 200 eks. 7.9. Penyajian dan pelayanan data informasi SDH serta penyajian data informasi terkini melalui : 7.9.1.

Menyajikan data informasi SDH pembangunan bidang kehutanan;

7.9.2.

Penyajian data dan informasi pada website Dephut;

7.9.3.

Pembuatan

dokumentasi

bidang

planologi

kehutanan/

menyelenggarakan presstour dalam rangka publikasi data dan informasi bidang planologi kehutanan; 7.9.4.

Pembuatan profil (leaflet) kawasan hutan, 10 lokasi dan 2 judul;

7.9.5.

Pengadaan buku perpustakaan, 1 paket.

7.10. Penyusunan dan penyediaan data dan informasi kerjasama dengan BPS. 7.10.1. Penyediaan data dan informasi kehutanan kerjasama dengan BPS, 1 judul. Pendukung Kebijakan Prioritas I.

8.

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH

Penyusunan Rencanaan Kehutanan Sasaran tahun 2009 yang akan dicapai adalah tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan Dephut, keplanologian, rencana makro dan NFS; dan tercapainya pelaksanaan penyusunan rencana sesuai rekomendasi dan feedback hasil evaluasi. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan

yang akan dilaksanakan

pada tahun 2009 adalah : 8.1. Penyusunan Rencana-rencana pembangunan kehutanan yaitu : 8.1.1. Penyusunan Renja Baplanhut tahun 2010 dan Renja BPKH tahun 2010; 8.1.2. Identifikasi rencana dan kebijakan kehutanan daerah di 33 lokasi; 8.1.3. Pengumpulan dan penyusunan rencana dan evaluasi; 8.1.4. Renstra Baplan dan BPKH tahun 2010-2014; 8.1.5. Training perencanaan Kawasan hutan berbasis spasial kehutanan;

45

8.1.6.

Menyusun bahan rapat pimpinan tindak lanjut petunjuk menhut dan tanggapan hasil kunjungan kerja DPR;

8.1.7.

Penyusunan grand strategi pengembangan kehutanan, 1 judul;

8.1.8.

Identifikasi program pembangunan non kehutanan disekitar KH Rawan Bencana di 2 lokasi;

8.1.9.

Telaah dan kajian kebijakan perencanaan kawasan hutan;

8.1.10. Kajian kebijakan rencana pengelolaan kawasan hutan, 1 kegiatan; 8.1.11. Penyusunan PDB/PDRB Hijau berwawasan lingkungan (Green GRDP) sektor kehutanan level nasional dan kabupaten, 1 judul dan 4 Kabupaten; 8.1.12. Sosialisasi PDRB Hijau, 1 paket; 8.1.13. Kajian implementasi PDRB Hijau berwawasan lingkungan (green GRDP) sektor kehutanan, 1 judul. 8.2. Pengaturan penyusunan rencana makro kegiatan kehutanan : 8.2.1. Penyusunan/penyempurnaan rencana makro perlindungan dan konservasi hutan, 1 judul; 8.2.2. Penyusunan/penyempurnaan

Rencana

Kehutanan

Tingkat

Nasional, 1 judul; 8.2.3. Sinkronisasi dan integrasi rencana kehutanan tingkat nasional dengan rencana pengelolaan kawasan hutan; 8.2.4. Penyusunan rencana makro pemantapan kawasan hutan, 1 paket; 8.2.5. Penyusunan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana makro kawasan hutan, 1 kegiatan. 8.3. Fasilitasi rencana pembangunan kehutanan wilayah kehutanan dan desentralisasi dengan kegiatan: 8.3.1.

Fasilitasi perencanaan wilayah pengelolaan kawasan hutan, 33 propinsi

8.3.2.

Implementasi

rencana

aksi

pengelolaan

hutan

di

wilayah

perbatasan (5 Kabupaten); 8.4. Sosialisasi rencana-rencana kehutanan, standar-standar dan kebijakan pemantapan kawasan hutan; 8.4.1. Sinkronisasi evaluasi dan integrasi rencana makro kawasan hutan; 8.4.2. Sosialisasi kebijakan dan peraturan perundangan bidang planologi kehutanan, 3 kali. 8.5. Monitoring dan evaluasi rencana dan pelaksanaan kebijakan,program, kegiatan dan rencana kehutanan/kebijakan kehutanan dengan : 8.5.1. Monitoring evaluasi implementasi MP-RHL, 12 lokasi; 8.5.2. Diskusi evaluasi dan rencana pemantapan KH, 1 paket;

46

8.5.3. Perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, 1 paket; 8.5.4. Menyusun buletin kajian pelaksanaan pembangunan kehutanan; 8.5.5. Sosialisasi Indonesian Forestry Outlook 2020; 8.5.6. Melakukan kajian penataan dan pemanfaatan ruang dalam rangka pemantapan kawasan hutan kabupaten di 3 Kab.; 8.5.7. Evaluasi Renja Baplanhut tahun 2008, 1 judul; 8.5.8. Mengevaluasi kinerja (LAKIP) Baplanhut, Eselon II/BPKH tahun 2008; 8.5.9. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan / anggaran bidang Baplanhut di seluruh Satker (Pusat, UPT Baplanhut dan instansi terkait), 58 Satker. 8.6. Sosialisasi dan internalisasi komitmen internasional bidang kehutanan dengan : 8.6.1. Pengembangan kemitraan dalam rangka internalisasi komitmen internasional dalam perncanaan kawasan hutan; 8.6.2. Pengembangan kemitraan dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 8.7. Penyusunan rencana pengembangan dan sosialisasi KLN dengan : 8.7.1

Menyusun Master plan kerjasama lingkup badan planologi;

8.7.2

Pelatihan penyusunan proposal BLN lingkup Baplan, 20 orang;

8.7.3

Melaksanakan sosialisasi

program negara-negara donor di 20

propinsi, 1 judul; 8.7.4

Melakukan pengembangan kerjasama di bidang Planologi di 20 propinsi, judul;

8.7.5

Melakukan evaluasi KLN dibidang planologi kehutanan di 20 propinsi, 1 judul;

8.7.6

9.

Bimbingan penyusunan proposal BLN di 20 propinsi.

Pengembangan SDM kehutanan Sasaran tahun 2009 yang akan dicapai adalah meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM kehutanan dalam bidang planologi kehutanan, untuk program formal S1;50 orang, S2;30 orang, S3;10 orang sedangkan program non formal melalui pelatihan yang dibutuhkan dan capable. Kegiatan

yang

akan

dilaksanakan

pada

tahun

2009

dalam

rangka

pengembangan SDM Kehutanan adalah : 9.1. Pengkajian penyiapan SDM Baplanhut untuk menjawab tantangan kedepan dengan : 9.1.1. Mengkaji kebutuhan SDM (jumlah kapasitas) dan penyebab kesenjangan SDM;

47

9.2. Perencanaan

pengembangan

kepegawaian

dan

penyelenggaraan

kepegawaian yaitu : 9.2.1. Melaksanakan kajian analisis pengarusutamaan gender (PUG); 9.2.2. Menyusun data terpilah gender; 9.2.3. Penyusunan analisa jabatan. 9.3. Pengembangan Kepegawaian (penguatan kapasitas SDM) dengan : 9.3.1. Melaksanakan

Penyegaran

pengelolaan

kepegawaian

dan

ketatalaksanaan; 9.3.2. Menyelenggarakan penyegaran/pelatihan: Bahasa Inggris TOEFL 30 orang, penyegaran dan ujian nasional sertifikasi pengadaan Barang dan Jasa untuk 50 orang, Keahlian bidang GIS dan Remote Sensing 30 orang, Menajemen Proyek/Kegiatan 50 orang, Bendaharawan 30 orang, Penyusunan Proposal BLN 20 orang, saksi ahli 20 orang, tenaga fungsional 30 orang, dan pelatihan juru ukur 60 orang; 9.3.3. Pengembangan Internal Course Training (ICT) di daerah dalam rangka dekonsentrasi; 9.3.4. Pengelolaan data pengembangan pegawai lingkup badan planologi kehutanan; 9.3.5. Pemberdayaan peningkatan sumber daya manusia badan planologi kehutanan. 9.4. Pengelolaan, Perencanaan dan Pengembangan Pegawai dengan : 9.4.1. Penyusunan

kompetensi

jabatan

lingkup

badan

Planologi

Kehutanan; 9.4.2. Penyelenggaraan penilaian angka kredit jabatan fungsional lingkup badan planologi kehutanan; 9.4.3. Semiloka

jabatan

fungsional

lingkup

badan

planologi

kehutanan. 9.5. Penyelenggaraan kepegawaian dengan : 9.5.1. Mengembangkan basis data kepegawaian di Pusat dan Daerah; 9.5.2. Mengembangkan basis data kepegawaian BPKH; 9.5.3. Menyempurnakan sistem penilaian kinerja; 9.5.4. Menyempurnakan sistem administrasi kepegawaian dan sistem kepangkatan dan mutasi (carrier plan) pegawai; 9.5.5. Melaksanakan

bimbingan

administrasi

kepegawaian

dan

administrasi

kepegawaian

dan

pengumpulan data; 9.5.6. Melaksanakan

bimbingan

pengumpulan data, 2 kali; 9.5.7. Melakukan Dokumentasi digital arsip kepegawaian Baplanhut; 9.5.8. Konsultasi masalah administrasi kepegawaian dgn instansi / lembaga terkait.

48

10. Organisasi dan Tata Hubungan Kerja (Tahubja) lingkup Kehutanan (Internal-Pusat, Pusat-Daerah) Sasaran tahun 2009 yang akan dicapai adalah Tata Hubungan Kerja planologi kehutanan tersusun dan disosialisasikan di lingkup Pusat dan Daerah serta Organisasi keplanologian lebih efektif, produktif dan responsif. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2009 adalah : 10.1. Penyempurnaan rancangan Tahubja bidang planologi kehutanan : 10.1.1. Penyempurnaan Tahubja pusat dan daerah; 10.1.2. Diskusi Tahubja bidang planologi kehutanan pusat dan daerah, 1 paket. 10.2. Pembentukan 9 UPT Baplanhut baru sehingga menjadi 26 UPT dengan: 10.2.1. Persiapan pembentukan calon 9 UPT baru: 10.2.1.1. Penyusunan Naskah Akademis pembentukan BPKH baru; 10.2.1.2. Diskusi pembentukan BPKH baru antara Instansi Pusat dan Daerah. 10.3.

Pengembangan dan penyempurnaan tata laksana: 10.3.1. Menyempurnakan uraian jabatan struktural dan non struktural organisasi planologi pusat dan daerah; 10.3.2. Pengelolaan

dan

penyelenggaraan

administrasi

kepegawaian/kepengurusan umum, 1 paket. 10.4. Pengembangan dan penyempurnaan organisasi dengan : 10.4.1. Penyempurnaan organisasi planologi kehutanan pusat dan daerah; 10.4.2. Penguatan kelembagaan dan sosialisasi organisasi Planologi Kehutanan, 1 paket.

11. Peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan Sasaran tahun 2009 yang akan dicapai adalah tersedianya peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2009 untuk mencapai sasaran tersebut adalah : 11.1. Penyusunan/penyempurnaan kebijakan dan peraturan perundangan di bidang planologi kehutanan dengan : 11.1.1. Pengkajian peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan yang berlaku dan dibutuhkan;

49

11.1.2. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan; 11.1.3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan; 11.1.4. Penanganan permasalahan hukum bidang planologi kehutanan di 36 lokasi; 11.1.5. Bimbingan dan konsultasi hukum bidang planologi kehutanan.

12. Penyediaan dana, sarana dan prasarana bidang planologi kehutanan. Sasaran tahun 2009 yang akan dicapai adalah tersedianya dana, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan planologi sesuai dengan prioritas, teralokasi dengan benar sesuai dengan tata waktu dan meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2009 untuk mencapai sasaran tersebut adalah : 12.1.

Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahun 2008 : 12.1.1.

Menyusun Rencana Anggaran; RKA-KL, SRAA, DIPA (5 pusat, 17 BPKH dan 36 dinas kehutanan);

12.1.2.

Penyempurnaan Standar Kegiatan dan biaya bidang planologi kehutanan;

12.2.

Bimbingan teknis dan administrasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran bidang planologi kehutanan 12.2.1. Melaksanakan bimbingan teknis dan administrasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran bidang planologi kehutanan di 5 Pusat, 36 satker di Dishut dan 17 BPKH.

12.3.

Mekanisme

koordinasi

keterpaduan

kegiatan

dan

anggaran

keplanologian (RAKORNIS); 12.3.1. Melaksanakan koordinasi keterpaduan kegiatan dan anggaran keplanologian (RAKORNIS); 12.3.2. Melaksanakan rapat koordinasi di 2 regional. 12.4. Pengadaan/pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkup Baplanhut yaitu : 12.3.1.

Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan

12.3.2.

Penyelesaian permasalahan asset lingkup Badan planologi kehutanan;

12.4.

Penyusunan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) lingkup Baplanhut yaitu : 12.4.1. Penyusunan Laporan Barang milik Negara dengan Aplikasi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN);

50

12.4.2. Peningkatan/Penyegaran

SDM

Penanggungjawab/Operator

SABMN. 12.5. Penyusunan tatalaksana keuangan dan pemantauan perkembangan pelaksanaan kegiatan Baplanhuut meliputi : 12.5.1. Menyusun laporan kegiatan dan perkembangan pelaksanaan anggaran pembangunan (DIPA) lingkup Baplanhut; 12.5.2. Pengujian pelaksanaan anggaran dan penerbitan SPM. 12.6. Bimbingan dan pengendalian administrasi keuangan : 12.6.1.

Melaksanakan

bimbingan

dan

pembinaan

administrasi

keuangan. 12.8. Penyusunan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) lingkup Baplanhut: 12.8.1.

Membuat laporan keuangan (pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran) dengan menggunakan program SAI (58 satker).

12.8.2.

Melaksanakan rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan lingkup Baplanhut Tahun 2009.

13. Pembentukan PNS Kehutanan yang dapat menjalankan tugas secara benar sesuai dengan ketentuan dan kompetensinya. Sasaran tahun 2009 yang akan dicapai adalah permasalahan bidang planologi kehutanan dapat diselesaikan dan kerugian negara dapat ditekan. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2009 adalah : 13.1. Penyelesaian tindak lanjut LHP yaitu dengan : 13.1.1. Penelaahan dan Pemantauan Tindak Lanjut LHP dan Kasus Kerugian Negara serta wasmas bidang Planologi Kehutanan, 12 judul.

51