MATRIKS RENCANA KERJA BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN TAHUN 2009

MATRIKS RENCANA KERJA BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN TAHUN 2009 Kebijakan Prioritas : Pemantapan Kawasan Hutan RENSTRA 2005 - 2009 No

1

RENJA Tahun 2009

Sasaran dan Indikator Strategis

Kegiatan Pokok (Dephut)

Sasaran

2

3

Indikator

Kegiatan Baplan (dalam Renstra Baplan)

Hasil (Out comes)

Kegiatan Rinci

Keluaran (Outputs)

Pelaksana

Sasaran

4

5

6

7

8

9

10

Penunjukan KH berikut peta selesai untuk :

SK. Penunjukan KH berikut petanya :

Indikator Strategis :

- 2 Propinsi

- Kepmenhut tentang Penunjukan kawasan Hutan (dan perairan) di propinsi Riau dan Kalteng

- 6 Propinsi pemekaran


Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi SDH 1.

Penunjukan kawasan hutan (KH) di seluruh Indonesia selesai

Pengukuhan Kawasan Hutan (KH)

- Kepmenhut tentang Penunjukan Kawasan Hutan (dan perairan) di Prop. Banten, Kepri, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Barat dan Irja Barat. - Kepmenhut Penunjukan Kawasan Hutan (dan Perairan) di 75 lokasi

Rencana Kerja Badan Planologi Kehutanan 2009

- 7 Propinsi yang melakukan review RTRWP - 15 penunjukan kawasan hutan parsial

- 2 Propinsi

1.1. Penunjukan Kawasan Hutan

Tertatanya fungsi KH berdasarkan penunjukan kawasan hutan dan perairan: - 2 Propinsi

1.1.1. Identifikasi KH/Penunjukan

Data dan informasi calon lokasi yang akan ditunjuk sebagai KH, 20 lokasi

BPKH, Dishut

1.1.2. Identifikasi permasalahan dalam kawasan hutan

Terwujudnya kajian identifikasi permasalahan KHhutan di 8 kab dan 31 lokasi

BPKH, Dishut

- 7 Propinsi yang melakukan review RTRWP


- 15 penunjukan kawasan hutan parsial

- 7 Propinsi yang melakukan review RTRWP

1.1.3. Identifikasi perubahan KH

Data dan informasi serta rekomendasi hasil perubahan kawasan hutan, 1 prov dan 14 kab

BPKH, Dishut

- 15 penunjukan kawasan hutan parsial

1.1.4. Koordinasi dalam rangka penyelesaian masalah KH

Terlaksananya koordinasi penyelesaian 6 masalah KH (100%)

BPKH

1.1.5. Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penataan ruang kehutanan

Lancarnya koordinasi dan integrasi penataan kehutanan dalam RTRWN/ RTRWP/RTRWK, 31 provinsi (di seluruh Indonesia, kecuali Kalteng dan Kalsel)

Puskuh,

1.1.6. Kajian Perubahan KH dalam rangka penataan ruang kawasan hutan

Hasil kajian perubahan kawasan hutan sebagai bahan integrasi penataan kehutanan dalam RT RWN/RTRWP/RTRWK, 31 provinsi (di seluruh Indonesia, kecuali Kalteng dan Kalsel)

Puskuh,

1.1.7. Penyusunan peta kawasan hutan skala operasional

Peta kawasan hutan skala operasional di 4 Prov (Kalsel, kalbar, Jambi, Sumsel)

Puskuh

1.1.8. Penyelesaian/penyediaan bahan penunjukan kawasan hutan parsial KHDTK

Draft SK dan Peta Penunjukan parsial dan KHDTK, 20 lokasi

Puskuh

1.1.9. Identifikasi masalah pengukuhan kawasan hutan

Teridentifikasinya masalah-masalah pengukuhan kawasan hutan, 33 propinsi

Puskuh,

1.1.10. Penyusunan, evaluasi dan penyempurnaan kebijakan bidang pengukuhan kawasan hutan

Tersusunnya usulan surat keputusan tentang kebijakan dibidang pengukuhan kawasan hutan, 5 judul

Puskuh

BPKH

BPKH

(5 Prov. Di P.Jawa, Jateng 15 lokasi, Jabar 5 lokasi) BPKH

1of 29

RENSTRA 2005 - 2009 No

1

2.

RENJA Tahun 2009



Sasaran

2

3

4

Ditetapkannya kawasan hutan (KH) seluas 30% dari seluruh kawasan hutan

Pengukuhan Kawasan Hutan

Tersedianya data / informasi pengukuhan KH yg up to date

Indikator


Hasil (Out comes)

Sasaran

5

6

7

Data informasi pengukuhan KH yang up to date

2.1. Pengembangan Sistem Informasi Pengukuhan KH

Dapat dipergunakannya data KH oleh multipihak

Kegiatan Rinci

8

- Bertambahnya KH yang ditata batas sepanjang 22.000 Km - Penetapan KH yang telah ditata batas mencapai 12 juta hektar , yang diprioritaskan pada kawasan konservasi termasuk Taman Nasional khususnya 21 Taman Nasional Model.


9

Pelaksana

10

1.1.11. Monitoring evaluasi perubahan kawasan hutan

Rekomendasi hasil monev perubahan KH, 2 lokasi

BPKH

1.1.12. Identifikasi KHDTK

Diketahuinya KH yang mempunyai potensi dengan tujuan khusus (pendidikan), 3 lokasi

BPKH

1.1.13. Penelaahan review penataan ruang kehutanan di 33 provinsi

Dokumen hasil penelaahan penataan ruang kehutanan dari 33 provinsi

Pusrenstat

2.1.1. Pembuatan peta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan

Peta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan pada 3 provinsi

BPKH

2.1.2. Penelusuran dokumen KH

Dokumen pengukuhan KH tertata baik di 18 prov, 10 kab dan 15 lokasi

Puskuh,

2.1.3. Pendataan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan

Data pengukuhan dan penatagunaan KH, 1 judul

BPKH

2.1.4. Pendataan penanggulangan illegal logging/mining

Data illegal logging/mining, 1 judul

BPKH

2.1.5. Reposisi batas batas KH

Hasil-hasil tata batas sudah berkoordinat geografis di 88 lokasi dan 413 titik

BPKH

2.1.6. Pembuatan peta monitoring tata batas

Peta perkembangan tata batas, 72 lembar

BPKH

2.1.7. Penyempurnaan peta kawasan hutan dengan Peta Dasar Tematik Kehutanan

Peta kawasan hutan yang disempurnakan dengan Peta Dasar Tematik Kehutanan, 400 lembar

Puskuh

2.1.8. Supervisi dalam rangka reposisi kawasan hutan

Terlaksananya kegiatan reposisi batas KH sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, 12 BPKH

Puskuh

2.1.9. Pengembangan sistem informasi pengukuhan KH

Data pengukuhan kawasan hutan yang akurat, sistematis dan up to date, 1 paket

Puskuh

2.1.10. Pembenahan dokumen KH

Dokumen kawasan hutan yang sistematis, 1 paket

Puskuh

2.1.11. Menyiapkan usulan penetapan kawasan hutan

Usulan penetapan KH 2 lokasi

BPKH

Indikator Strategis : - Teridentifikasinya kondisi batas KH yang sudah dan belum ditatabatas

Keluaran (Outputs)

BPKH

BPKH

2of 29


1

RENJA Tahun 2009



2

3

Sasaran

Sasaran

4 Kondisi batas KH yang sudah dan akan ditata-batas diketahui

Kawasan hutan yang ditata-batas bertambah sepanjang 3.075 Km


Indikator


5

6

Data informasi terkini kondisi batas KH yang sudah dan akan ditata-batas

2.2. Penelaahan batas KH yang sudah dan akan ditata-batas

Panjang batas KH yang telah ditata-batas 3.075 Km

2.3. Penataan batas kawasan hutan

Pal batas terpancang di sepanjang batas KH yang ditata-batas

Kawasan hutan yg sudah ditetapkan

- Luas KH yang telah ditetapkan +3 juta ha

bertambah 2,5% (menjadi 15%) dan diakui oleh masyarakat, pemda, dan pihak lainnya

- Pal batas utuh di tempatnya dan tidak dirambah - Batas-batas KH dijadikan acuan dalam pengembangan wilayah kab/ prov

2.4. Penyelesaian penetapan KH

Hasil (Out comes)

7 Kawasan hutan yang sudah, belum dan akan ditatabatas diketahui lokasi dan kondisinya

Ada batas tegas dan dokumen di lapangan antara KH dan bukan KH

KH yang telah ditatabatas siap untuk ditetapkan

Kegiatan Rinci

8

Keluaran (Outputs)

9

Pelaksana

10

2.2.1. Inventarisasi trayek batas

Peta trayek batas batas KH terbaru, 17 lokasi dan 119 Km

BPKH

2.2.2. Orientasi batas

Laporan hasil orientasi batas di 14 lokasi dengan panjang 3.712,64 Km

BPKH, Dishut

2.2.3. Rekonstruksi batas

Laporan hasil rekonstruksi batas, 3.228,40 Km

BPKH, Dishut

2.2.4. Penelaahan dan pengecekan batas KH

Data telaahan batas KH di 20 lokasi

BPKH

2.2.5. Penyelarasan hasil tata batas dengan penunjukan KH

Peta hasil tata batas yang sesuai dg peta penunjukannya, 2 prov

BPKH

2.2.6. Pemetaan hasil tata batas

Peta hasil tata batas, 2 prov

BPKH

2.2.7. Penelaah/Penyempurnaan BATB Kawasan Hutan

BATB KH yang memenuhi kaidah teknis dan hukum untuk disahkan Menhut, 75 unit BATB

Puskuh,

2.3.1. Sosialisasi batas kawasan hutan

Terlaksananya sosialisasi hasil tata batas stakeholders di 27 lokasi dan 17 kab

BPKH, Dishut

2.3.2. Penyiapan trayek batas KH

Peta trayek batas KH 60 Km

BPKH

2.3.3. Penataan batas KH

BATB dan Peta hasil tatabatas, 3.885 Km

BPKH

2.3.4. Penilaian uji petik hasil tata batas KH

BA hasil penilaian tata batas hasil uji petik, 20 lokasi

BPKH

2.3.5. Identifikasi enclave

Data hasil identifikasi enclave di 14 lokasi

BPKH

2.3.6. Penyelesaian masalah kawasan hutan

Terselesaikannya masalah KH, 6 lokasi dan 1 kegiatan

BPKH, Dishut

2.3.7. Sosialisasi pemantapan KH

Terlaksananya sosialisasi pemantapan KH di 9 Kab.

BPKH

2.4.1. Menyiapkan usulan penetapan KH

Dokumen usulan penetapan KH di 10 lokasi

Dishut

2.4.2. Penyelesaian BATB 18 lokasi dan 78 unit termasuk Kawasan konservasi TN Bunaken, Sulawesi Utara

BATB di 18 lokasi dan 78 unit termasuk kawasan konsevasi TN. Bunaken, Sulawesi Utara Siap untuk disahkan oleh Menhut

Puskuh,

2.4.3. Penyelesaian/Penyediaan bahan penetapan KH yang sudah ditata batas temu gelang

Bahan penetapan KH yang sudah dilata batas temu gelang yang siap untuk disahkan Menhut, (lokus tergantung pengajuan dr BPKH, rata-rata per thn 75 lokasi)

Puskuh

BPKH

BPKH

3of 29


1 3.


2 Terkendalinya penggunaan kawasan hutan (KH) di seluruh Indonesia

RENJA Tahun 2009


3 Penyiapan dan evaluasi penggunaan KH

Sasaran

Indikator Sasaran

4 Terselenggaranya penggunaan KH

5 Tersusunnya peraturanperaturan bidang penggunaan KH

Kegiatan Baplan (dalam Renstra Baplan) 6 3.1. Penyesuaian peraturan dan pedoman penggunaan KH

Hasil (Out comes)

7 Tersedianya peraturan bidang penggunaan KH

3.3. Fasilitasi penyelesaian masalah penggunaan KH

3.4. Pengkajian terpadu permohonan penggunaan KH Rencana Kerja Badan Planologi Kehutanan 2009

10

3.1.3. Penyusunan sistem monitoring dan evaluasi PNBP

Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi PNBP (1 judul)

Puswil

3.1.4. Sosialisasi peraturan di bidang penggunaan kawasan hutan

Terlaksananya sosialisasi peraturan penggunaan KH, 10 prov.(Pusat), 46 kab/kota (Daerah) di Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Bengkulu, Maluku, Kalbar, Sulut, Papua dan Gorontalo

Puswil,

3.1.5. Sosialisasi PNBP penggunaan KH

Terlaksananya sosialisasi PNBP penggunan KH, 20 Prov (Sumut, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel, NTT, NTB, Kepri, Riau, NAD, Kalbar, Kaltim, Kalsel, Kalteng, Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulbar, Malut, Irjabar)

Puswil

3.2.1. Monitoring dan evaluasi pengnaan kawasan hutan

Laporan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan di 20 Prov. (P.Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera)

Baplan,

3.2.2. Monitoring dan evaluasi penggunaan KH

Laporan/Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi penggunaan KH, (64 Kab/Kota,95 lokasi)

BPKH,

Tersedianya lahan kompensasi penggunaan KH

3.2.3. Penyelesaian lahan kompensasi penggunaan kawasan hutan

Tersedianya lahan kompensasi yang telah mendapat persetujuan Menhut untuk dijadikan sebagai KH, (10 lokasi di Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Lampung dan Bali)

Puswil,

Penggunaan KH sesuai dengan fungsi, peruntukan dan peraturan yg berlaku

3.3.1. Penyelesaian masalah penggunaan kawasan hutan / identifikasi penggunaan KH tanpa izin

Terselesaikannya permasalahan penggunaan kawasan hutan, 10 lokasi (100%)

Baplan, Dishut Prov, Dishut Kab, BPKH

3.3.2. Identifikasi areal tambang (Batubara, Bijih Besi, Emas, dll) 3.3.3. Penelaahan dan pengkajian dalam rangka penggunaan KH

Data areal tambang yang berada di dalam KH di 3 Kab. Rekomendasi hasil pengkajian dalam rangka penggunaan KH, 10 lokasi

BPKH

3.4.1. Penelaahan dan pengkajian dalam rangka penggunaan KH

Rekomendasi hasil pengkajian dalam rangka penggunaan kawasan hutan, 10 lokasi

Dishut

3.1.2. Penyusunan manual PNBP

- Sebanyak 70 % evaluasi permasalahan penggunaan KH dapat diselesaikan dan terpantau secara optimal

3.2. Monitoring dan evaluasi penggunaan KH

9

Pelaksana

Puswil

Tersosialisasikannya peraturan bidang penggunaan KH

Terselenggaranya evaluasi penggunaan KH sesuai peraturan yang berlaku

8 3.1.1. Penyusunan peraturan bidang penggunaan kawasan hutan

Keluaran (Outputs)

Peraturan bidang penggunaan kawasan hutan (1 paket,5 judul) Tersedianya manual PNBP (1 paket, 5 judul)

Indikator Strategis : - Penggunaan KH sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Kegiatan Rinci

Terpenuhinya kewajibankewajiban yang ditetapkan dalam persetujuan prinsip

Terbitnya surat keputusan pengakhiran penggunaan kawasan hutan

Puswil

Dishut

Dishut

Dishut

Dishut

Dishut

4of 29


1

RENJA Tahun 2009



Sasaran

2

3

4

Indikator Sasaran

5 Terselenggaranya sistem informasi penggunaan KH

4.

Terkendalinya perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan (KH) di seluruh Indonesia

Penyiapan dan evaluasi perubahan KH

Indikator strategis : Perubahan fungsi dan perubahan peruntukan KH didasarkan atas prinsip, kriteria dan indikator yang ketat


Terkendalinya perubahan peruntukan KH di seluruh Indonesia

Kegiatan Baplan (dalam Renstra Baplan) 6 3.5. Pengembangan basis data penggunaan KH

Hasil (Out comes)

7 Tersedianya data dan informasi penggunaan KH yang benar dan akurat

Kegiatan Rinci

8

Keluaran (Outputs)

9

Pelaksana

10

3.5.1. Penyusunan data dan informasi penggunaan KH

Laporan hasil kegiatan, data, informasi dan peta penggunaan kawasan hutan, 20 Prov (P.Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera)

Puswil

3.5.2. Pelatihan sistem informasi Pinjam Pakai KH

Tersedianya SDM pengelola informasi dan data penggunaan KH (1 paket, peserta terdiri dr 25 orang 5 hari)

Puswil

3.5.3. Pelatihan Verifikasi PNBP penggunaan KH

Tersedianya verifikator PNBP penggunaan KH (1 paket, 70 orang 3 hr)

Puswil

3.5.4. Penyempurnaan basis data penggunaan KH (pinjam pakai KH)

Data, informasi dan peta penggunaan KH di 14 Kab

Dishut

Terselenggaranya sistem informasi penggunaan KH

3.5.5. Pemeliharaan sistem informasi pinjam pakai kawasan hutan

Terpeliharanya sistem informasi dan basis data penggunaan kawasan hutan (1 paket per thn)

Puswil

Tersusunnya peraturan bidang perubahan KH

4.1. Pengaturan kembali perubahan peruntukan / status dan fungsi KH

Terwujudnya peraturan perubahan peruntukan status dan fungsi KH yang relevan

4.1.1. Penyusunan RPP tata cara perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan

Dokumen Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), 1 judul

Puskuh

Perubahan peruntukan KH didasarkan atas prinsip, kriteria dan indikator yang ketat

4.2. Penelaahan perubahan peruntukan KH pada tahap persetujuan prinsip dan SK Pele-pasan KH dan/ TMKH

Permohonan-permohonan pelepasan dan atau TMKH yang layak diberikan ijin diketahui

4.2.1. Penyelesaian perubahan peruntukan KH melalui pelepasan dan TMKH

♦ Hasil telaahan pelepasan dan TMKH di 25 lokasi, 1BPKH (3 lokasi)

Puskuh, BPKH

4.2.2. Identifikasi perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan

♦ Peta perubahan peruntukan dan penggunaan KH di 1 BPKH (2 lokasi) Data informasi kondisi multi aspek KH sebagai rekomendasi untuk perubahan status dan fungsi KH di 3 BPKH, 6 lokasi

BPKH

4.3. Pengolahan data dan penelaahan permohonan perubahan peruntukan dan / TMKH

Dokumen permohonan peubahan peruntukan KH yang lengkap dan tertata

4.3.1. Pembenahan dokumen perubahan peruntukan KH

Tertatatanya dokumen perubahan peruntukan KH tertata dengan baik, 1 paket

Puskuh

4.4. Pengkajian permasalahan permohonan pelepasan dan / TMKH

Rekomendasi penyelesaian usulan perubahan peruntukan KH

4.4.1. Pengkajian terpadu terhadap usulan perubahan peruntukan kawasan hutan

Hasil kajian terpadu dalam rangka usulan perubahan peruntukan kawasan hutan, 3 lokasi (lokasi tergantung kasus yang ada)

Puskuh

5of 29


1

RENJA Tahun 2009



Sasaran

2

3

4

Indikator Sasaran

5

Kegiatan Baplan (dalam Renstra Baplan) 6 4.5. Pengkajian matumpang tindih peruntukan KH

Hasil (Out comes)

7 Rekomendasi opsi-opsi untuk penyelesaian masalah pertanahan

Kegiatan Rinci

8 4.5.1. Penyelesaian masalah pertanahan di dalam kawasan hutan

Keluaran (Outputs)

9 Terselesaikannya masalah pertanahan didalam kawasan hutan 8 lokasi (Sumut, Sumsel, NAD, Kal-

Pelaksana

10 Puskuh

tim, Kalsel,Sulsel, Maluku,Papua) 4.6. Monitoring dan evaluasi pelepasan dan atau TMKH

Tersedianya rekomendasi opsi-opsi pencadangan

4.6.1. Monitoring dan evaluasi pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan

Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan, 25 lokasi.

Puskuh, BPKH, Dishut

- Puskuh 25 lokasi [(Sumut (2), Sumbar (1), Sumsel (2), NAD (2), Jambi (1), Riau (2), Kalbar (1), Kalteng (2), Kalsel (1), Kaltim (2), Sulut (1), Sulteng (1), Sultra (1), Sulsel (1), Sulbar (1), Maluku (1), Maluku Utara (1), Papua (1), Papua Barat (1)]. - BPKH, 30 lokasi dan Dishut 1 lokasi

4.7. Pembuatan database pelepasan dan atau TMKH, perubahan fungsi dan mutasi KH

Tersedianya informasi data pelepasan dan/ TMKH, perubahan fungsi & mutasi KH

4.6.2. Penyelesaian proses tukar menukar KH untuk pembangunan non kehutanan

Terselesaikannya permohonan dan evaluasi penyelesaian masalah tukar menukar 25 lokasi [((Jabar (7), Jateng (7), Jatim (7), Bali (2), NTT (1), NTB (1)].

Puskuh

4.7.1. Penyusunan data base perubahan peruntukan dan fungsi KH dan perairan

Data base perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dan perairan, Puskuh : 4 kegiatan

Puskuh,

BPKH IX : 1 kegiatan dan

Dishut

Dishut Sumbar : 1 kegiatan 4.7.2. Bimbingan teknis perubahan fungsi kawasan hutan dan pelepasan KH untuk pemukiman transmigrasi


BPKH,

Terlaksananya bimbingan teknis dibidang perubahan fungsi KH dan pelepasan KH untuk pemukiman transmigrasi di 6 Provinsi (Kepri, Babel, Gorontalo, Sulbar, Papua, NTT)

Puskuh

6of 29


1

RENJA Tahun 2009



Sasaran

2

3

4

Indikator Sasaran

5

Kegiatan Baplan (dalam Renstra Baplan) 6 4.8. Pengkajian permasalahan pelepasan KH untuk transmigrasi

Terkendalinya perubahan fungsi KH di seluruh Indonesia


Perubahan fungsi KH didasarkan atas prinsip, kriteria dan indikator yang ketat

Hasil (Out comes)

7 Tersedianya rekomendasi penyelesaian permasalahan pelepasan KH untuk pemukiman transmigrasi

Kegiatan Rinci

8

Keluaran (Outputs)

9

Pelaksana

10

4.8.1. Penelaahan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk pemukiman transmigrasi

Hasil telaahan teknis permohonan pelepasan kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi, 60 % dari jumlah permohonan per tahun

Puskuh

4.8.2. Kajian permasalahan pelepasan kawasan hutan untuk pemukiman transmigrasi

Hasil kajian tentang alternatif rekomendasi pelepasan KH untuk pemukimaan transmigrasi di 8 lokasi : Way Terusan (Lampung), Kuaro (Kaltim), Pemangkat (Kalbar), Salamanding (Sulbar), Salumamarang (Sulbar), Ollot (Sulut), Donri-Donri (Sulsel), Labangka (NTB), Salopangkang IV (Sulbar)

Puskuh

4.8.3. Monitoring dan evaluasi pelepasan KH untuk permukiman transmigrasi

Data dan informasi hasil monitoring dan evaluasi pelepasan kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi di 5 Provinsi (Riau, Kalbar, Sulteng, NTB, Maluku)

Puskuh

4.8.4. Identifikasi lokasi permukiman transmigrasi

Data lokasi transmigrasi (8 lokasi)

BPKH

4.9. Penelaahan permohonan perubahan fungsi KH

Terlayaninya permohonan perubahan fungsi KH

4.9.1. Penelaahan permohonan perubahan fungsi KH

Hasil telaahan teknis permohonan perubahan fungsi KH, 60 % dari jumlah permohonan per tahun

Puskuh

4.10. Pengkajian terpadu perubahan fungsi KH

Tersedianya rekomendasi usulan perubahan fungsi KH sebagai bahan usulan perubahan fungsi KH

4.10.1. Penyelesaian permasalahan perubahan fungsi kawasan hutan

Rekomendasi hasil kajian terpadu usulan perubahan fungsi KH, 60 % dari jumlah permohonan per tahun

Puskuh

4.11. Monitoring dan evaluasi perubahan fungsi kawasan hutan

Tersedianya data monitoring dan evaluasi perubahan fungsi KH

4.11.1. Monitoring dan evaluasi perubahan fungsi kawasan hutan

Data dan informasi hasil monitoring dan evaluasi perubahan kawasan hutan di 6 Provinsi (Sultra, NTB, Papua, Kalbar, Sumut, Kepri)

Puskuh

7of 29


1 5.


2 Terbangunnya dan beroperasinya 1 unit KPH di setiap propinsi

RENJA Tahun 2009


3 Pembangunan KPH

Indikator Strategis : - Keputusan Menteri Kehutanan ttg penetapan KPH disetiap propinsi. - Terwujudnya kesepakatan stake holder utama mengenai format organisasi/ institusi pengelola KPH di setiap propinsi. - Beroperasinya organisasi/institusi pengelola KPH secara bertahap sesuai dengan kesiapan masingmasing lokasi.


Sasaran

Indikator Sasaran

4 - Terbentuknya institusi pengelola KPH/KPH Model sebanyak 27 unit - Penetapan wilayah KPH di 27 provinsi

5 - Usulan penetapan organisasi KPH Model sebanyak 27 unit.

Kegiatan Baplan (dalam Renstra Baplan) 6

Hasil (Out comes)

Kegiatan Rinci

Keluaran (Outputs)

9

Pelaksana

7

8

5.1. Pengembangan kebijakan pembangunan KPH

Pembangunan KPH berdasarkan suatu kebijakan yang menjadi acuan bersama

5.1.1. Penyusunan pedoman pembangunan KPH (1 judul)

Dokumen Pedoman Pembangunan KPH (1 judul)

Puswil

10

5.1.2. Formulasi kebijakan SDM Provinsi

Dokumen kebijakan SDM Tk. Provinsi dalam rangka pengelolaan KPH (4 Prov) di Bali, Kalsel, Sulut, Sultra

Provinsi (Dishut)

5.2. Perencanaan strategis dan operasional pembangunan KPH

Pembangunan KPH di tingkat provinsi dan kabupaten secara terarah dan menjadi komitmen para pihak

5.2.1. Penyusunan action plan pembangunan KPH Tk. Provinsi

Dokumen Action plan pembangunan KPH Tk. Provinsi (8 Prov di NAD,Kaltim, Sulteng, Sulltra, Sulsel, Bali, NTT,Malut)

Provinsi

5.2.2. Penyusunan action plan pembangunan KPH Tk. Kabupaten

Dokumen Action plan pembangunan KPH Tk. Kabupaten (9 Kab) di NAD, Sumbar, Jambi, Sumsel, Babel, Lampung, Kalsel, Maluku, Papua

BPKH/Kab

5.3. Fasilitasi implementasi pembangunan KPH :

1. Adanya kepastian wilayah kelola KPH

5.3.1. Penyusunan rancang bangun KPH

Dokumen rancang bangun KPH, (4 Prov di Kalteng, Kepri, Riau, Jambi)

Dishut

Pembentukan Wilayah KPH, Penetapan Wilayah KPH, Fasilitasi Pembangunan KPH, Fasilitasi strukturisasi instituís pengelola KPH, Penguatan organisasi KPH model, penyusunan rencana pengelolaan KPH, Pengendalian pembangunan KPH, Penyusunan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan KPH, Pengumpulan data dan informasi KPH model

2. Adanya implementasi satu unit KPH tiap provinsi

5.3.2. Pembentukan wilayah KPH

Peta wilayah KPH provinsi yang telah disepakati (11 Prov di Riau, Kepri, Jambi, Babel, Kalbar, Kaltim, Kalteng, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Maluku)

Provinsi

5.3.3. Penetapan wilayah KPH

Keputusan Menhut tentang penetapan wilayah KPH (27 provinsi, seluruh Ind, Kecuali P.Jawa)

Pusat

5.3.4. Fasilitasi pembangunan KPH

Terlaksananya Fasilitasi pembangunan KPH , 11 paket (Pusat, DIY, Sumsel, Kalsel, Sulut, Gorontalo, Sulsel, Sultra, Maluku, NTT, Papua)

Puswil

5.3.5. Penyusunan rancangan pembangunan KPH Model

Dokumen rancangan pembangunan KPH Model, 4 lokasi di Kepri, Riau, Klateng, Papua

Provinsi bersama Kab dan BPKH

5.3.6. Fasilitasi strukturisasi institusi pengelola KPH

Terlaksananya fasilitasi adanya proses strukturisasi institusi KPH di daerah (8 unit ) di NAD,Sumsel, Lampung, Bali, Sulut, Gorontalo, Maluku, Papua

BPKH/Kab

5.3.7. Penguatan organisasi KPH Model

Peningkatan kematangan organisasi KPH Model menuju organisasi KPH (3 unit di Kalbar, Kaltim, Sulbar)

Prov/Kab

Dishut dan BPKH

8of 29


1

RENJA Tahun 2009



Sasaran

2

3

4

Indikator


Hasil (Out comes)

Sasaran

5

6

7

Kegiatan Rinci

8

Keluaran (Outputs)

9

Pelaksana

10

5.3.8 Penyusunan rencana pengelolaan KPH

Rencana pengelolaan KPH jangka panjang (9 unit) di Sumsel,DIY, Lampung, Bali,NTB,NTT, Sulsel, Papua, Papua Barat

Kab dan BPKH

5.3.9. Finalisasi penyusunan rancangan pembangunan KPH Model

Rancangan pembangunan KPH Model final 1 paket

Pusat

5.3.10. Pengendalian pembangunan KPH

Terwujudnya sistem pengendalian KPH (1 paket)

Pusat

5.3.11. Pengumpulan data dan informasi KPH Model

Data dan informasi KPH Model

Pusat

5.3.12. Monitoring dan evaluasi pembangunan KPH

Laboran Hasil monitoring dan evaluasi pembangunan KPH sebagai input penyusunan rencana dan penyempurnaan kebijakan (1 paket)

Pusat

5.3.13. Inventarisasi wilayah kelola KPH

Hasil inventarisasi wilayah kelola KPH, 1 lokasi di provinsi Kaltim

BPKH

5.3.14. Tata hutan wilayah KPH

Buku dan peta tata hutan wilayah KPH, 2 Provinsi di DIY dan Kaltim

BPKH

5.3.15. Lokalatih personal pelaksana KPH

Terlakksananya lokalatih personal pelaksana KPH di 3 Provinsi (Sumsel, Bali, NTT)

BPKH

5.3.16. Sosialisasi pembangunan KPH dan PP No 6 tahun 2007

Laporan hasil sosialisasi di 10 kab dan 1 lokasi

BPKH

6.1.1. Identifikasi dan pengumpulan data informasi pemanfaatan hutan seluruh Indonesia

Data dan informasi spatial dan non spatial pemanfaatan hutan. (pemanfaatan kawasan hutan, hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, wisata alam) terhimpun Data dan informasi kondisi KH produksi, 6 lokasi Laporan hasil evaluasi permohonan kawasan hutan untuk HTR (100%) Data dan informasi spasial dan non spasial pusat-daerah sinkron di seluruh Indonesia

Puswil

(15 lokasi di papua, Papua Barat, Maluku, Malut, Sultra, NTT, Bali, DIY, Sumut, Sumbar, Kepri, Riau, Babel, Sumsel, Kalteng)

Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi SDA dan LH 6.

Tersedianya informasi lokasi pemanfaatan hutan diseluruh Indonesia Indikator Strategis : Data dan informasi lokasi pemanfaatan hutan di seluruh Indonesia.

Pengembangan Sistem Informasi Assessment Pembangunan Kehutanan (SIAPHUT).

Tersedianya informasi lokasi pemanfaatan hutan di seluruh Indonesia

Data, informasi dan rekomendasi termutakhir berkait pemanfaatan hutan di seluruh Indonesia

6.1. Penghimpunan data dan informasi pemanfaatan hutan seluruh Indonesia

Data dan informasi spatial dan non spatial mengenai pemanfaatan hutan di pusat dan di daerah sinkron

6.1.2. Identifikasi penggunaan /pemanfaatan KH produksi 6.1.3. Evaluasi permohonan kawasan hutan untuk HTR 6.1.4. Sinkronisasi data dan informasi pemanfaatan hutan produksi 6.1.5. Pembuatan peta pemanfaatan hutan (termasuk pemetaan HTR)


Peta lokasi-lokasi pemanfaatan hutan di seluruh Indonesia

BPKH BPKH Puswil Puswil, BPKH

9of 29


1

RENJA Tahun 2009



Sasaran

2

3

4

Indikator Sasaran

5

Kegiatan Baplan (dalam Renstra Baplan) 6 6.2. Evaluasi pemanfaatan hutan secara berkala

Tersusunnya basis data pemanfaatan hutan di seluruh Indonesia

Basis data pemanfaatan kawasan hutan

7 Rekomendasi dan data penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan

Kegiatan Rinci

8

Keluaran (Outputs)

9

Pelaksana

10

6.2.1. Evalusi pemanfaatan hutan di seluruh Indonesia.

Rekomendasi penyiapan areal pemanfaatan hutan di seluruh Indonesia

Puswil

6.2.2. Verifikasi permohonan areal kerja pemanfaatan hutan yang memenuhi persyaratan

Data informasi areal pemanfaatan hutan yang memenuhi persyaratan (100%)

Puswil

6.2.3. Ground check areal pemanfaatan kawasan hutan

Data informasi areal pemanfaatan hutan (50% dari jumlah ground check per tahun)

Puswil

6.2.4. Penanganan masalah pemanfaatan hutan dan kawasankonservasi

Terselesaikannya masalah pemanfaatan areal kerja dan kawasan konservasi , (60% dr jmlh masalah yang ada per thn)

Puswil

6.3. Penyajian data dan informasi pemanfaatan hutan (spatial maupun non spatial) : Data dasar kehutanan, data tematik & jatikon.

Meningkatnya kualitas data dan informasi pemanfaatan hutan baik spatial maupun non spatial

6.3.1. Penyediaan data dan informasi pemanfaatan hutan baik spatial maupun non spatial

Data dan peta penyiapan areal pemanfaatan KH, 1 paket

Puswil

6.4. Pengembangan basis data pemanfaatan hutan

Meningkatnya acuan data spatial dan non spatial dlm pemanfaatan KH

6.4.1. Pemutakhiran data spatial dan non spatial areal pemanfaatan KH

Data terkini dan terprogram di 5 prov (Babel, NTT, Lampung, Jatim, Kepri)

Puswil

6.4.2. In house training bidang penyiapan areal pemanfaatan KH

SDM 20 orang yang terampil dalam bidang GIS

Puswil

6.4.3. Digitasi peta tata batas skala 1: 250.000 sebanyak 20 peta

Data (spasial/non spasial) kehuttanan yang mutakhir, sebanyak 20 peta

BPKH

6.4.4. Penyusunan Buku Database komposisi dan potensi tegakan hutan

Buku data komposisi dan potensi tegakan hutan di 3 Kab.

BPKH

6.5.1. Sosialisasi data informasi dan peta pemanfaatan hutan kepada pihak-pihak kunci

Terlaksananya Sosialisasi data informasi dan peta pemanfaatan hutan kepada pihak-pihak kunci di 2 prov di Maluku dan Papua

Puswil

6.5. Sosialisasi pemanfaatan KH


Hasil (Out comes)

Para pihak mengetahui data informasi areal pemanfaatan KH yg up to date

10of 29



1

2

7.

Tersedianya data dan informasi SDH yang lebih berkualitas (akurat, mutakhir, reliable) sebagai bahan pengambilan kebijakan pengelolaan hutan lestari

RENJA Tahun 2009


3 1. Inventarisasi dan perpetaan SDH 2. Pengembangan Sistem Informasi Assessment Pembangunan Kehutanan (SIAPHUT)

Sasaran

Indikator Sasaran

4 Tersedianya data dan informasi mutakhir SDH seluruh Indonesia baik spatial maupun non-spatial

5 Data dan informasi SDH terhimpun, terstruktur dan terolah dalam basis data

Kegiatan Baplan (dalam Renstra Baplan) 6 7.1. Pengumpulan dan pemutakhiran data dan informasi SDH

Hasil (Out comes)

7 Data dasar (baseline data) status terkini SDH diperoleh dari hasil inventarisasi terrestris dan PJ

Indikator Strategis : - Data makro penutupan lahan dan spesies kehutanan dalam bentuk spasial, dan non spasial tersedia dalam data base dapat diakses oleh publik. - Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH)


Kegiatan Rinci

Keluaran (Outputs)

8

9

Pelaksana

10

7.1.1. Penyiapan bahan rencana produksi kayu nasional

Dokumen bahan rencana produksi tahun 2010, 1 judul

Pusinta

7.1.2. Pengumpulan data hasil hutan bukan kayu

Data hasil hutan bukan kayu 30 lokasi di provinsi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua)

Pusinta

7.1.3. Pemutakhiran dan sinkronisasi data tematik kehutanan 300 lembar

Data spasial tematik kehutanan yang telah tersinkronisasi dengan data dasar sebanyak 300 lembar (2 tema)

Pusinta

7.1.4. Pengumpulan dan pengolahan data spasial

Data informasi spasial kawasan dan perairan dan peta, 44 lembar di Papua

BPKH

7.1.5 Sosialisasi peraturan perpetaan kehutanan 33 provinsi

Terlaksananya sosialisasi di 33 Prov. dan Terwujudnya pemahaman para pihak (steckholder) terhadap peraturan perpetaan kehutanan

Pusinta

(± 70 %.) 7.2. Penyusunan dan pengkajian basis data SDH spasial dan non spasial

Kondisi dan perubahan penutupan hutan, potensi SDH, pemanfaatan hutan, dan tekanan terhadap KH termonitor

7.2.1. Pencermatan hasil penaksiran citra resolusi tinggi

Data hasil pencermatan dari data hasil pendugaan potensi hutan hasil estimasi data citra resolusi tinggi yang telah ada, 35 jt Ha

Pusinta, BPKH

7.2.2. Pengolahan citra resolusi tinggi lainnya dalam rangka uji coba (ALOS)

Data hasil pendugaan potensi SDH citra resolusi tinggi (ALOS), 1 lokasi

Pusinta

7.2.3. Checking lapangan dalam rangka uji coba (ALOS)

Laporan dan data hasil checking lapangan dalam rangka uji coba (ALOS), 1 lokasi

Pusinta

7.2.4. Checkhing lapangan skoring KH

Laporan data skoring KH di 16 lokasi (Papua 2 lokasi, P.Sulawesi 4 lokasi, P. Kalimantan 4 lokasi, P.Sumatera 6 lokasi)

Pusinta

7.2.5. Pemeriksaan lapangan (ground check)

Laporan dan data hasil checking lapangan, 25 lokasi

BPKH

7.2.6. Pengadaan data citra resolusi sedang

Data citra resolusi sedang secara kontinu/berkelanjutan di seluruh Indonesia

Pusinta

7.2.7. Penyediaan data citra

Data citra, 1 paket

BPKH

7.2.8. Pengadaan Sistem Informasi SDH /FRIS (Forest Resources Information System) melalui pendampingan JICA dan Ausaid

Sistem Informasi SDH/informasi kondisi biomassa dan karbon

Pusinta

11of 29


1

RENJA Tahun 2009



Sasaran

2

3

4

Indikator


Hasil (Out comes)

Sasaran

5

6

7

Kegiatan Rinci

8

Keluaran (Outputs)

9

Pelaksana

10

7.2.9. Pencermatan / penyempurnaan dan kompilasi penutupan lahan hasil penafsiran citra resolusi sedang

Data penutupan lahan hasil penyempurnaan/pencermatan penafsiran dengan citra resolusi sedang (3 tahunan, 1 judul)

Pusinta

7.2.10. Checking lapangan dalam rangka penafsiran citra resolusi sedang

Laporan dan data hasil checking lapangan dalam rangka penafsiran citra resolusi sedang di 6 lokasi (Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimatan, Sulawesi, Maluku, dan Papua)

Pusinta

7.2.11. Penafsiran penutupan lahan dengan citra resolusi rendah

Data dan informasi penutupan lahan tahunan hasil penafsiran citra resolusi rendah di seluruh Indonesia

Pusinta

7.2.12..Penafsiran dan sosialisasi citra satelit resolusi sedang seluruh Indonesia

Data dan informasi hasil penafsiran citra satelti resolusi sedang

BPKH

7.2.13. Interpretasi digital citra

Data dan informasi hasil interpretasi, 1 prov

BPKH

7.2.14. Penyusunan metodologi dan pedoman/petunjuk teknis kalkulasi/estimasi biomassa dan stok karbon

Data hasil uji coba perhitungan karbon dan pedomannya, 1 judul

Pusinta

7.2.15. Penyajian data titik panas (hot spot)

Basis Data sebaran titik panas (hot spot) seluruh Indonesia pada tahun 2009

Pusinta

7.2.16. Pengembangan, pengujian dan penggunaan teknologi PJ dengan wahana satelit resolusi sedang untuk standar pembakuan penafsiran

Buku standar pembakuan hasil penafsiran resolusi sedang yang telah dikoreksi dan disempurnakan dan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) 1 judul

Pusinta

♦ Data base inderaja dari berbagai tahun dan resolusi yang terstruktur dan berbasis jaringan pada tingkat unit pengelolaan dan nasional/wilayah

Pusinta

7.2.17. Pemantapan basis data penginderaan jauh (2 unit)

♦ Peralatan dan mesin pendukung dalam pengembangan basis data inderaja beserta pemeliharaannya, pada tingkat unit pengelolaan dan nasional/wilayah


12of 29


1

RENJA Tahun 2009



Sasaran

2

3

4


Indikator


Hasil (Out comes)

Sasaran

5

6

7

Kegiatan Rinci

8

Keluaran (Outputs)

9

Pelaksana

10

7.2.18. Redesign basis data spasial

Desain basis data spasial di 2 lokasi

BPKH

7.2.19. Penyempurnaan penyusunan manual basis data

Buku manual bais data, 2 buku

BPKH

7.2.20. Optimalisasi pemanfaatan dan perubahannya ♦ Analisa pemanfaatan/penggunaan KH terhadap perubahan tutupan lahan ♦ Penyusunan informasi spasial tematik kehutanan

2 tema data tematik turunan kehutanan (Analisa pemanfaatan / penggunaan kawasan hutan terhadap perubahan penutupan lahan, penyusunan LPM

Pusinta

7.2.21. Penggunaan teknologi PJ 3 dimensi untuk pemetaan penutupan lahan TN model dan kawasan konservasi lainnya

Laporan hasil penafsiran citra satelit, 10 lokasi (P. Jawa 3 lokasi, Sumatera 4 lokasi, Kalimantan 3 lokasi)

Pusinta

7.2.22. Penafsiran citra satelit optis resolusi tinggi pada TN Model/IUPHHK/KPH/HTR

Laporan hasil penafsiran citra resolusi tinggi, 2 juta Ha

Pusinta

7.2.23. Telaahan penutupan lahan terhadap areal calon lokasi/permohonan IUPHHK-HA/HT dengan citra resolusi sedang

Data dan peta hasil telaahan 100 unit

Pusinta

7.2.24.Update data unit pengelolaan pada Web Dephut

Data terkini unit pengelolaan pada Web Dephut di 21 lokasi pada TN Model (Sumatra 4 lokasi, Jawa 7 lokasi, Bali, NT 3 lokasi, Kalimantan 2 lokasi, Sulawesi 3 lokasi, Papua 1 lokasi)

Pusinta

7.2.25. Estimasi penghitungan karbon pada TN Model

Data hasil estimasi penghitungan karbon, 5 lokasi (Sumatera 3 lokasi, Kalimantan 2 lokasi)

Pusinta

7.2.26. Visualisasi kegiatan PJP dalam rangka meningkatkan pemanfaatannya dan meningkatkan yanmas

Sistem visualisasi kegiatan PJP berbasis jaringan (1 sistem)

Pusinta

7.2.27. Penyusunan dan updating data potensi kayu nasional

Buku potensi tegakan seluruh Indonesia, 1 judul ; Buku Stok karbon dan biomasa, 1 judul

Pusinta

7.2.28. Penyusunan data base potensi hutan berbasis WEB

Data base potensi hutan berbasis WEB, 2 propinsi di prov Kalsel dan Maluku

Pusinta

13of 29


1

RENJA Tahun 2009



Sasaran

2

3

4

Indikator Sasaran


5

6

Hasil (Out comes)

7 Terwujudnya komunikasi dan transportasi data spasial SDH antara Pusat dan Daerah


Kegiatan Rinci

8

Keluaran (Outputs)

9

Pelaksana

10

7.2.29. Sosialisasi hasil penaksiran dengan citra resolusi tinggi

Terlaksananya sosialisasi hasil penaksiran citra resolusi tinggi (16 provinsi) di Sumatera 4 provinsi, Jawa 1 provinsi, Bali, NTB,NTT, Kalimantan 2 provinsi, Sulawesi 2 provinsi, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat

Pusinta

7.2.30. Supervisi Persiapan dan Hasil Penafsiran citra resolusi sedang

Terlaksananya supervisi penafsiran citra resolusi sedang di 17 BPKH

Pusinta

7.2.31. Training workshop penafsiran citra, pemetaan dan pengukuran

Laporan hasil training/workshop penafsiran citra pemetaan dan pengukuran, 1 paket

BPKH

7.2.32. Koordinasi kebutuhan dalam rangka pemantauan kebakaran hutan

Terlaksananya koordinasi kebutuhan Pusinta pemantauan kebakaran hutan terlaksana di 3 provinsi (Sumut, Riau, dan Kalteng)

7.2.33. Training Penginderaan Jauh Tingkat Advance (34 orang)

Pusinta 34 orang tenaga PJ di BPKH lebih terampil dalam penggunaan teknologi Penginderaan Jauh

7.2.34. Sosialisasi hasil analisis kerawanan kebakaran hutan

Terlaksananya sosilaisasi hasil analisis kerawanan kebakaran hutan

BPKH

7.2.35. Penyusunan bahan publikasi pemantauan SDH

Leaflet dan poster tentang pemantauan SDH, 1 judul

Pusinta

7.2.36. Koordinasi dan sosialisasi penggunaan teknologi PJ pada unit pengelolaan

Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi penggunaan teknologi PJ pada unit pengelolaan, 15 lokasi (Sumatera, Kalimantan, Bali, NT, Maluku, Malut, Papua, Papua Barat)

Pusinta

7.2.37. Penyusunan bahan pulikasi bidang perpataan

Leaflet/booklet/brosur 2 tema dan atlas (200 buku)

Pusinta

7.2.38. Peningkatan/pengembangan jaringan dan SIG (maintenance Lab SIG)

Software dan hardware dan maintenance Lab SIG yang berfungsi dengan baik 1 paket di pusat dan 5 paket di daerah/BPKH

Pusinta,

7.2.39. Peningkatan SDM tenaga SIG 50 orang

10 SDM terampil dalam bidang pengelolaan database spasial kehutanan, 20 orang bid. aplikasi dan pemodelan SIG bidang kehutanan, 20 orang pengelola jaringan data spasial kehutanan

Pusinta

BPKH

14of 29


1

RENJA Tahun 2009



Sasaran

2

3

4

Indikator


Hasil (Out comes)

Sasaran

5

6

7

7.3. Pembuatan, peng-adaan dan penyempurnaan data dasar dan tematik kehutanan

Tersedianya data dasar dan tematik kehutanan spasial dan non spasial yang akurat

Kegiatan Rinci

8

9

Pelaksana

10

7.2.40. Sosialisasi Pedoman inventarisasi perhutanan sosial dan pedoman NSDH

Terlaksananya sosialisasi pedoman inventarisasi perhutanan sosial dan pedoman NSDH di 11 lokasi (BPKH)

Pusinta

7.2.41. Bimbingan Inventarisasi sosbud dan pelaksanaan Koordinasi dan bimbingan inventarisasi hutan

Terlaksananya Bimbingan inventarisasi sosbud dan Koordinasi dan bimbingan inventarisasi hutan di 17 BPKH

Pusinta

7.2.42. Pelatihan Inventarisasi Sosial Budaya

20 SDM terampil di bidang inventarisasi Sosial budaya

Pusinta

7.2.43. Penyusunan dan Penyempurnaan Pedoman/Juknis/Juklak

Pedoman/Juknis/Juklak yang telah disempurnakan, 4 judul

Pusinta

7.2.44. Pelatihan entry data SDH

20 SDM terampil dalam entry data NSDH

Pusinta

7.2.51. Penyempurnaan Program Data Entry NSDH

Program data Entry NSDH yang telah Pusinta disempurnakan, 1 judul

7.2.52..Sosialisasi NSDH dan perpetaan

Laporan sosialisasi NSDH dan perpetaan di 10 kab/kota

BPKH

7.3.1. Penyempurnaan data dasar tematik kehutanan sampai skala 1 : 100.000, 750 lembar

Data digital dan hasil grouncheck peta dasar tematik kehutanan skala 1 : 100.000, 750 lembar (yang telah disempurnakan), 10 Prov. di Sumatera dan Sulawesi

Pusinta

7.3.2. Pengadaan peta dasar 1370 lembar, peta tema non kehutanan 120 lembar

Peta dasar 1370 lembar (1080 lbr pusat, 290 lbr BPKH), peta tematik non kehutanan 120 lembar

Pusinta, BPKH

7.3.3. Updating peta tematik bidang pemolaan KH

Pelayanan peta dan informasi kehutanan terlaksana dengan baik, 5 tema

BPKH

7.3.4. Sosialisasi peta dasar tematik kehutanan (PDTK)

Digunakannya PDTK sebagai acuan pemetaan digital khususnya untuk pemetaan tema-tema kehutanan diseluruh kabupaten, 1 paket Data dan dokumen keberadaan dan kondisi 510 titik kontrol kehutanan di 11 provinsi meliputi 18 lokasi pengamatan (Kalimantan 7 lokasi, Papua 2 lokasi, Sulawesi 3 lokasi, Sumatera 6 lokasi) Peta kelas lereng 5 propinsi (Papua Barat, Papua, Sulsel, NTT,dan NTB)

BPKH

7.3.5. Pemantauan / pengecekan kondisi 510 titik kontrol kehutanan (lanjutan)

7.3.6. Penyusunan peta kelas lereng 5 propinsi


Keluaran (Outputs)

Pusinta

Pusinta

15of 29


1

RENJA Tahun 2009



Sasaran

2

3

4

Indikator


Hasil (Out comes)

Sasaran

5

6

7

Keluaran (Outputs)

Pelaksana

8

9

7.3.7. Penyusunan peta hasil scoring kawasan hutan 6 provinsi

Peta hasil scoring kawasan hutan di 6 propinsi (Maluku, Malut, NTB, NTT, Sulbar, dan Sulteng)

Pusinta

10

7.3.8. Pembuatan peta perkembangan jaringan titik kontrol kehutanan 22 propinsi

Peta perkembangan jaringan titik kontrol kehutanan 22 pro(Sumatera 7 provinsi, seluruh Kali-mantan, Bali, NTB, NTT, Sulawesi 3 prov., Jawa 3 prov., Maluku dan Papua)

Pusinta

7.3.9. Pembuatan peta tematik kehutanan

Peta tematik kehutanan, 906 lbr dan 3 paket

BPKH

7.3.10. Penyempurnaan peta hasil citra

Peta hasil citra

BPKH

7.3.11. Penyempurnaan peta RBI digital

Peta RBI (digital), 97 lembar

BPKH

7.3.12. Pembuatan aplikasi dan pendokumentasian data (penggambaran ulang dan scanning peta)

Data terdokumentasi dengan baik di 1 lokasi

BPKH

7.4. Pengaturan pembakuan dan penggunaan petapeta kehutanan

Pengelolaan data spasial kehutanan dilaksanakan sesuai peraturan yg berlaku

7.4.1. Bimbingan teknis perpetaan 33 provinsi

Terlaksananya bimbingan teknis ke 33 propinsi

Pusinta

7.4.2. Pemeriksaan peta pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan 100 lembar

Terlaksananya pemeriksaan peta pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan 100 lembar

Pusinta

7.5. Penyusunan NSDH

Penyusunan NSDH mengacu pada pedoman yang telah disempurnakan, serta kriteria dan standar penyusunan NSDH

7.5.1. Penyusunan NSDH Daerah / Propinsi 30 prop dan NSDH Nasional

Buku NSDH Daerah/Prop 30 judul dan nasional, 1 judul

Pusinpeta, BPKH,

7.6. Inventarisasi SDH dan Sosial Budaya


Kegiatan Rinci

Data potensi tegakan hutan dan sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitar hutan

Dishut

7.5.2. Penyusunan dan pengembangan data SDA

Data SDA, 3 paket, 1 prov dan 7 kab.

BPKH

7.6.1. Enumerasi TSP/PSP dan ReEnumerasi

Data TSP/PSP dan Re-enumerasi, 343 klaster di 17 BPKH

Pusinta,

7.6.2. Uji petik re-enumerasi dan enumerasi TSP/PSP

Laporan hasil uji petik, 8 judul (8 BPKH)

Pusinta

7.6.3. Identifikasi/Inventarisasi hasil hutan kayu

Data potensi dan sebaran jenis Bintangur (Callophylum spp) 3 lokasi, torem (Manilkara spp) 2 lokasi , Agathis 4 lokasi

BPKH

BPKH

16of 29


1

RENJA Tahun 2009



Sasaran

2

3

4

Indikator


Hasil (Out comes)

Sasaran

5

6

7

Kegiatan Rinci

8 7.6.4. Inventarisasi sosial budaya

Keluaran (Outputs)

9 Data dan informasi masyarakat sekitar hutan 93 lokasi (8 lokasi di pusat , 85 lokasi di BPKH dan Dishut)

Pelaksana

10 Pusinta, BPKH , Dishut

7.6.5. Penyajian data Informasi masyarakat adat didalam/sekitar kawasan hutan

Data dan informasi masyarakat adat didalam/sekitar hutan dari seluruh Indonesia

Pusinta

7.6.6. Pembuatan peta kemiskinan masyarakat didalam/sekitar kawasan hutan (Kalimantan)

Peta masyarakat miskin didalam dan sekitar hutan di P.Kalimantan

Pusinta

7.6.7. Updating dan informasi sosial budaya masyarakat hasil inventarisasi BPKH dan Dinas Kehutanan

Data dan informasi sosial budaya masyarakat hasil inventarisasi BPKH dan Dinas Kehutanan di seluruh Indonesia

Pusinta

7.6.8. Inventarisasi hasil hutan non kayu

♦ Data hasil hutan non kayu (Masoi lawang, sagu, matoa, gambir rotan, mangrove, tanaman obat, bumbu) di 27 lokasi, 10 kab. dan 270 ha.

BPKH, Dishut

♦ Data tumbuhan obat 67,5rb ha dan 5 lokasi ♦ Data identifikasi hasil hutan non kayu (tanaman obat, bumbu, tanaman langka, nipah, damar) 35 lokasi

Meningkatnya integrasi dan sinkronisasi data dan informasi kehutanan

- Kesamaan data - Kelancaran arus data - Data pusat-daerah, antar tema dan spatial non spatial terintegrasi

7.7. Pengembangan sistem dan infrastruktur SIAPHUT

Tersedianya sarana komunikasi data dan sistem assesment data dan informasi kehutanan di pusat & di daerah yg terintegrasi

7.6.9. Sosialisasi data Inventarisasi SDH

Tersosilisasikannya data ISDH ke Kab

BPKH

7.6.10. Risalah hutan lindung, 10 Rb Ha

Data dan informasi kondisi hutan lindung

BPKH

♦ Data spasial tematik kehutanan yang akurat, komprehensif pusat dan daerah seluruh Indonesia (33 propinsi)

Pusinta

7.7.1. Integrasi data spasial kehutanan pusat dan daerah

♦ Terintegrasinya data tersebar dalam rangka kemudahan dalam pemanfaatan data spasial kehutanan untuk mendukung pengambilan kebijakan ♦ Terbangunnya pengelolaan data spasial tematik kehutanan antara pusat dan daerah berupa database yang baik, library yang up to date, metadata, aplikasi katalog metadata


17of 29


1

RENJA Tahun 2009



Sasaran

2

3

4

Indikator


Hasil (Out comes)

Sasaran

5

6

7

Aliran komunikasi data lancar

Kegiatan Rinci

8

Keluaran (Outputs)

9

Pelaksana

10

7.7.2. Dokumentasi dan sistem informasi perpetaan kehutanan 33 propinsi

Dokumen perpetaan kehutanan dengan basis komputer, 33 propinsi

Pusinta

7.7.3. Pengembangan SIAPHUT, 7 paket

Aplikasi SIAPHUT berfungsi dengan baik

BPKH

7.7.4. Penyusunan net konsep, 1 paket

Net konsep, 1 paket

BPKH

7.7.5. Up dating data SIAPHUT, 24 kab/kota dan 1 paket

Data dan informasi SIAPHUT terbaru

BPKH

7.7.6. Pengelolaan dan pemeliharaan Database dan Aplikasi berbasis jaringan (SIAPHUT)

Terpeliharanya dan terupdatenya data dan aplikasi SIAPHUT, 12 bulan, 13 BPKH

Pusrenstat, BPKH

7.7.7. Pengembangan database dan Aplikasi berbasis jaringan

Aplikasi interface, 3 modul (paket) dan tersusunnya intranet Baplan 1 modul (paket)

Pusrenstat

♦ Tersedianya fasilitas internet, 12 bulan

Pusrenstat BPKH

(SIAPHUT) 7.7.8. Pengelolaan dan pemeliharaan sistem jaringan komunikasi data kehutanan

♦ Terpeliharanya sarana jaringan LAN, 12 bulan ♦ Terpeliharanya AC jaringan, 8 unit ♦ Terpeliharanya komputer jaringan, 12 bulan ♦ Terlaksananya pengadaan PC sarana kerja 3 unit ♦ Terlaksananya pengadaan server dan perangkat penunjang LAN ♦ Terlaksananya bimbingan teknis pemanfaatan TI di daerah, 30 lokasi

7.7.9. Peningkatan kualitas SDM Pusat dan Daerah di bidang teknologi informasi


♦ 13 SDM Pusat terampil dibidang TI, 22 OL

Pusrenstat

♦ Terselenggaranya pelatihan SDM daerah, 30 orang

18of 29


1

RENJA Tahun 2009



Sasaran

2

3

4

Indikator Sasaran


5

6

Hasil (Out comes)

7 Efektifnya arus data dan informasi SDH dan pembangunan kehutanan

Kegiatan Rinci

8 7.7.10. Impementasi kebijakan pemerintah di bidang IT informasi

7.7.11. Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman-pedoman Sistem Informasi Kehutanan Tersedianya data dan informasi kehutanan tahunan

- Buku statistik Dephut, Baplan, BPKH yg disahkan - Buku Data Informasi Kehutanan - Buku Eksekutif Data Strategis Kehutanan


7.8. Penyusunan Statistik Kehutanan dan lingkup Baplanhut

Tersedianya bahan referensi bagi berbagai pihak untuk pengambilan kebijakan kehutanan

Keluaran (Outputs)

9 ♦ Pelaksanaan IGOS (Pelatihan instruktur 40 orang, sosialisasi IGOS, 500 orang) ♦ Pelaksanaan National Single Windows (terlaksananya pengadaan Server NSS, 1 unit) ♦ Buku panduan, 1 judul (400 eksp) ♦ Tersosialisasikannya pedomanpedoman/peraturan tentang SIK = 32 lokasi

Pelaksana

10 Pusrenstat

Pusrenstat

7.8.1. Penyusunan dan pencetakan buku Statistik Kehutanan Indonesia dan Statistik Baplanhut

Buku Statistik Kehutanan, Indonesia Tahun 2008, 700 eks, Statistik Baplanhut Tahun 2008, 250 eks

Pusrenstat, Setbaplanhut BPKH

7.8.2. Penyusunan dan pencetakan buku Statistik Triwulan

Buku Statistik Triwulan, 200 eks.

Pusrenstat

7.8.3. Penyusunan dan Pencetakan buku Data dan Informasi Kehutanan bidang planologi kehutanan

Buku Data dan Informasi Kehutanan 500 eks dan bidang planologi kehutanan, 200 eks

Pusrenstat

7.8.4. Penyusunan dan pencetakan Buku Ekskutif Data Strategis Kehutanan

Buku Ekskutif Data Strategis Kehutanan, 500 eks

Pusrenstat

7.8.5. Penyusunan dan pencetakan booklet/leaflet informasi kehutanan dan kegiatan bidang planologi kehutanan

Booklet informasi kehutanan, 200 eks, leaflet informasi kehutanan, 1000 eks; booklet dan leaflet bidang planologi kehutanan, 200 eks.

Pusrenstat Setbaplanhut BPKH

7.8.6. Penyusunan Buku Eksport Import Kehutanan

Buku Eksport Import Kehutanan, 200 eks

Pusrenstat

7.8.7. Pengumpulan dan Sinkronisasi data website Dephut

Tersedianya Data Statistik kehutanan, 33 provinsi

Pusrenstat

7.8.8. Analisis data kehutanan

Dokumen Analisis data kehutanan, 1 judul

Pusrenstat

7.8.9. Sosialisasi Permenhut tentang Pedoman Penyusunan Statistik Kehutanan

Tersosialisasinya Permenhut tentang Pedoman Penyusunan Statistik Kehutanan, 19 provinsi

Pusrenstat

7.8.10. Analisis penyajian dan pelayanan website Dephut

Dokumen Analisis penyajian dan pelayanan website Dephut, 1 judul

Pusrenstat

7.8.11. Penyusunan buku pintar bidang planologi

Buku pintar bidang planologi (penyempurnaan), 200 eks.

Setbaplanhut

Setbaplanhut

19of 29


1

RENJA Tahun 2009



Sasaran

2

3

4

Indikator Sasaran

Tersedianya data dan informasi kehutanan kerjasama dengan BPS, 3 judul

5


Hasil (Out comes)

6

7

7.9. Penyajian dan pelayanan data informasi SDH, serta penyajian data dan informasi terkini

Tersedianya dan tersebarnya data informasi SDH ke berbagai pihak yang memerlukan

Kegiatan Rinci

8

Keluaran (Outputs)

9

Pelaksana

10

7.9.1. Menyajikan data informasi SDH pembangunan bidang kehutanan

Data informasi tersaji dalam berbagai kesempatan dan pelayanan

Setbaplan

7.9.2. Penyajian data dan informasi pada website Dephut

Data dan informasi pada website Dephut tersaji mutakhir

Pusrenstat

7.9.3. Pembuatan dokumentasi bidang planologi kehutanan/menyelenggarakan presstour dalam rangka publikasi data & informasi bidang planologi kehutanan

Dokumentasi bidang planologi kehutanan/ terlaksananya presstour bidang planologi

Setbaplan

7.9.4. Pembuatan profil (leaflet) KH, 10 lokasi dan 2 judul

Leaflet/Profil kawasan hutan di Papua Barat 10 lokasi (9 kab)

BPKH

7.9.5.Pengadaan buku perpustakaan, 1 paket

Buku perpustakaan, 1 paket

BPKH

Pusrenstat

Pusrenstat

Buku data informasi kehutanan hasil kerjasama dgn BPS

7.10. Penyusunan dan penyediaan data dan informasi kerjasama dengan BPS

Tersedianya bahan referensi bagi berbagai pihak untuk pengambilan kebijakan kehutanan

7.10.1. Penyediaan data dan informasi kehutanan kerjasama dengan BPS

Buku laporan data dan informasi kehutanan kerjasama dengan BPS, 1 judul

Pusrenstat

- Renja-KL; Renstra-KL; RPJP Kehutanan pada setiap unit organisasi tersedia.

8.1. Penyusunan Rencana-rencana pembangunan kehutanan

Tersedianya acuan dalam penyusunan RKA-KL dan program-program/ kebijakan pembangunan kehutanan

8.1.1. Penyusunan Renja Baplanhut tahun 2010, Renja BPKH 2010

Renja Baplanhut tahun 2010, Renja BPKH 2010

Pusrenstat, SetBaplanhut Eselon I, BPKH

8.1.2. Identifikasi rencana dan kebijakan kehutanan daerah

Rencana dan kebijakan kehutanan daerah teridentifikasi dan terdata di 33 lokasi

BPKH

8.1.3. Pengumpulan dan penyusunan rencana dan evaluasi

Bahan Renja, Lakip dan RKA-KL

8.1.4. Renstra Baplan dan BPKH tahun 2010-2014

Renstra Baplan, Renstra BPKH tahun 2010 - 2014

Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi SDH 8.

Terwujudnya rencana-rencana kehutanan menjadi acuan dalam implementasi kegiatan pembangunan kehutanan dan sektor lain Indikator Strategis : - Rencana Kerja (Renja-KL Tahun 2007 s.d 2010) dan Rencana Strategis Tahun 2010-2014). - Evaluasi RPJP Kehutanan.

Penyusunan Rencana Kehutanan


Tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan tahunan Dephut keplanologian, rencana makro dan NFS

- Rencana/materi pengelolaan kawasan hutan wilayah perba-tasan dan pulau-pulau kecil tersedia

Pusat, Eselon II Pusrenstat, Setbaplan BPKH

8.1.5. Training perencanaan kawasan hutan berbasis spasial kehutanan

15 orang perencana ahli dibidang perencanaan KH berbasis spasial kehutanan meningkat

Pusrenstat

20of 29


1

RENJA Tahun 2009



Sasaran

2 - PDRB Hijau propinsi dan kabupaten. - Sosialisasi dan internalisasi komitmen internasional bidang kehutanan dalam kerangka program kehutanan nasional. - Fasilitasi pembangunan kehutanan wilayah perbatatasan. - Evaluasi rencana dan kebijakan kehutanan. - Rencana makro kegiatan kehutanan.

3

4

Indikator


Hasil (Out comes)

Sasaran

5

6

7

8

9

10 Setbaplanhut

8.1.7. Penyusunan grand strategi pembangunan kehutanan, 1 judul

Dokumen grand strategi pembangunan 1 judul, 50 eks

BPKH

8.1.10. Kajian Kebijakan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan, 1 kegiatan

Tersedianya acuan dalam pelaksanaan kegiatan kehutanan

Pelaksana

Bahan rapim, tindaklanjut petunjuk Menhut dan tanggapan kerja DPR

8.1.9. Telaahan dan kajian kebijakan perencanaan KH

8.2. Pengaturan penyu-sunan rencana makro kegiatan kehutanan

Keluaran (Outputs)

8.1.6. Menyusun bahan rapat pimpinan tindak lanjut petunjuk menhut dan tanggapan hasil kunjungan kerja DPR

8.1.8. Identifikasi program pembangunan non kehutanan di sekitar KH rawan bencana, 2 lokasi

Kebijakan Menteri Kehutanan utk mendukung implementasi rencana kehutanan tersedia


Kegiatan Rinci

Data program pembangunan non kehutanan di sekitar KH rawan bencana, 2 lokasi ♦ Konsep kriteria penilaian fungsi KH ♦ Konsep hasil kajian hukum KH ♦ Konsep arahan perencanaan KH Dokumen Hasil Kajian Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan, 1 kegiatan

Dishut

Pusrenstat

Pusrenstat

8.1.11. Penyusunan PDB/PDRB Hijau berwawasan lingkungan (Green GRDP) sektor kehutanan level nasional dan kabupaten

Dokumen PDRB Hijau sektor kehutanan seluruh Indonesia, 1 judul dan 4 Kab

Pusrenstat, BPKH

8.1.12. Sosialisasi PDRB Hijau, 1 paket 8.1.13. Kajian implementasi PDRB Hijau berwawasan lingkungan (green GRDP) sektor kehutanan, 1 judul

PDRB Hijau diketahui dan dijadikan acuan oleh stakeholders Dokumen kajian PDRB Hijau

BPKH

8.2.1. Penyusunan /Penyempurnaan Rencana makro perlindungan dan konservasi hutan, 1 judul

Dokumen Rencana makro perlindungan dan konservasi hutan.

Pusrenstat

8.2.2. Penyusunan/Penyempurnaan Rencana Kehutanan tingkat Nasional, 1 judul

Dokumen Rencana Kehutanan tingkat Nasional

Pusrenstat

8.2.3. Sinkronisasi dan integrasi rencana kehutanan tingkat nasional dengan rencana pengelolaan kawasan hutan

Dokumen Rencana kehutanan tingkat nasio-nal sinkron dan terintegrasi dengan rencana pengelolaan kawasan hutan

Pusrenstat

8.2.4. Penyusunan rencana makro pemantapan KH, 1 paket

Dokumen rencana makro pemantapan, 1 paket

BPKH

8.2.5. Penyusunan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana makro kawasan hutan

Dokumen rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana makro kawasan hutan, 1 paket

Pusrenstat

Pusrenstat BPKH

21of 29


1

RENJA Tahun 2009



Sasaran

2

3

4

Indikator Sasaran

5

Rencana kehutanan diketahui para pihak, disusun sejalan dgn komitmen kehutanan internasional dan menjadi acuan

Monitoring dan Evaluasi Rencana Kehutanan


Tercapainya pelaksanaan penyusunan rencana sesuai rekomendasi dan feedback hasil evaluasi

Tersedianya laporan, feedback dan rekomendasi pelaksanaan rencanarencana kehutanan / kebijakan kehutanan


Hasil (Out comes)

Kegiatan Rinci

Keluaran (Outputs)

6

7

8

8.3. Fasilitasi rencana pembangunan kehutanan wilayah kehutanan dan desentralisasi

Tersedianya acuan sinkronisasi pembangunan kehutanan wilayah perbatasan Pst dan Daerah

8.3.1. Fasilitasi perencanaan wilayah pengelolaan kawasan hutan

Dokumen laboran fasilitasi perencanaan pengelolaan kawasan hutan, 33 provinsi

Pusrenstat

8.3.2. Implementasi rencana aksi pengelolaan hutan di wilayah perbatasan

Terlaksananya rencana aksi pengelolaan hutan di wilayah perbatasan di 5 kabupaten Papua

BPKH

8.4.1. Sinkronisasi evaluasi dan integrasi rencana makro kawasan hutan

Dokumen rencana makro kawasan hutan kehutanan yang ditetapkan tersinkronisasinya dan terintegrasi antar tingkatan pusat dan daerah

Pusrenstat,

8.4.2. Sosialisasi kebijakan dan peraturan perundangan bidang planologi kehutanan, 3 kali

Kebijakan dan peraturan perundangan di bidang planologi kehutanan tersosialisasi ke stakeholder

BPKH

8.5.1. Monitoring evaluasi implementasi MP-RHL, 12 lokasi

Rekomendasi hasil monev implementasi MP-RHL

BPKH

8.5.2. Diskusi evaluasi dan rencana pemantapan KH, 1 paket

Rumusan hasil evaluasi dan rencana pemantapa KH, 1 paket

BPKH

8.5.3. Perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, 1 paket

Draft perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, 1 paket

BPKH

8.5.4. Menyusun buletin kajian pelaksanaan pembangunan kehutanan

Buletin planologi 4 edisi

Pusrenstat

8.5.5. Sosialisasi Indonesian Forestry Outlook 2020

Terlaksananya Indonesian Forestry Outlook 2020

Pusrenstat

8.5.6. Melakukan kajian penataan dan pemanfaatan ruang dalam rangka pemantapan kawasan hutan kabupaten

Dokumen rekomendasi penataan pemanfaatan ruang dalam rangka pemantapan KH kabupaten, 3 kabupaten

Pusrenstat

8.4. Sosialisasi rencana-rencana kehutanan, standarstandar dan kebijakan pemantapan kawasan hutan

8.5. Monitoring dan evaluasi rencana dan pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan rencana kawasan hutan / kebijakan kawasan hutan

Sinkronnya Rencana Kehutanan Pusat dan Daerah

Tercapainya pelaksanaan penyusunan rencana sesuai rekomendasi dan feedback hasil evaluasi kinerja pembangunan kawasan hutan serta lingkup Baplanhut

9

Pelaksana

10 BPKH

BPKH

22of 29


1

RENJA Tahun 2009



Sasaran

2

3

4

Indikator Sasaran


5

6

8.6. Sosialisasi dan internalisasi komitmen internasional bidang kehutanan

8.7. Penyusunan rencana pengembangan dan sosialisasi KLN


Hasil (Out comes)

7

Kegiatan Rinci

8

Keluaran (Outputs)

9

Pelaksana

10

Sinkronisasi perencanaan dan sinergitas pelaksanaan pembangunan kehutanan di setiap tingkatan dan sektor lain

8.5.7. Evaluasi Renja baplanhut Tahun 2008

Laporan hasil evaluasi Renja Baplanhut tahun 2008 (1judul)

Setbaplanhut

Umpan balik bagi peningkatan kinerja Dephut, Baplanhut, Eselon II Baplanhut dan BPKH

8.5.8 Mengevaluasi kinerja (LAKIP) Baplanhut, Eselon II / BPKH tahun 2008

- Buku LAKIP Baplanhut tahun 2008 (1 judul)

Setbaplanhut

- Buku LAKIP Eselon II (5 judul)

BPKH

Sinkronnya komitmen internasional bidang kehutanan dengan pembangunan kehutanan

Tercapainya pembangunan bidang planologi kehutanan sesuai rencana yang telah ditetapkan

Eselon II

- Buku LAKIP BPKH tahun 2008 (17 judul) 8.5.9. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan / anggaran bidang Baplanhut di seluruh Satker (Pusat, UPT Baplanhut dan instansi terkait)

Laporan hasil Monev pelaksanaan kegiatan / anggaran bidang planologi kehutanan di seluruh Satker (Pusat, UPT Baplanhut, instansi terkait), 58 satker

Setbaplanhut

8.6.1. Pengembangan kemitraan dalam rangka internalisasi komitmen internasional dalam perencanaan kawasan hutan

- Dokumen-dokumen komitmen internasional diintegrasikan dalam rencana kehutanan

Pusrenstat

8.6.2. Pengembangan kemitraan dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Potensi implementasi kebijakan, kehutanan dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Pusrenstat

8.7.1. Menyusun Master Plan kerjasama lingkup Badan Planologi

Master Plan kerjasama lingkup Badan Planologi

Setbaplan

8.7.2. Pelatihan penyusunan pro-sal BLN lingkup Baplan, 20 orang

20 SDM terlatih untuk penyusunan proposal

Setbaplan

8.7.3. Melaksanakan sosislisasi program negara-negara donor di 20 propinsi

Laporan hasil sosislisasi, 1 judul

Setbaplan

8.7.4. Melakukan pengembangan kerjasama di bidang Planologi di 20 propinsi

Laporan kemungkinan pengembangan kerjasama, 1 judul

Setbaplan

8.7.5. Melakukan evaluasi KLN di bidang Planologi di 20 propinsi

Laporan hasil evaluasi KLN, 1 judul

Setbaplan

8.7.6. Bimbingan penyusunan proposal BLN di 20 propinsi

Terlaksananya bimbingan penyusunan proposal di 20 propinsi

Setbaplan

Setbaplan

- Proses implementasi kebijakan kehutanan internasional terintegrasi dalam rencana kehutanan.

23of 29


1

RENJA Tahun 2009



Sasaran

2

3

4

Indikator


Hasil (Out comes)

Kegiatan Rinci

Keluaran (Outputs)

Pelaksana

Sasaran

5

6

7

8

9

10

9.1. Pengkajian penyiapan SDM Baplanhut untuk menjawab tantangan kedepan

Kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan kapasitas SDM diketahui

9.1.1. Mengkaji kebutuhan SDM (jumlah kapasitas) dan penyebab kesenjangan SDM

Data analisis kesenjangan antara kebutuhan dengan ketersediaan SDM diketahui

Setbaplan

9.2. Perencanaan pengembangan kepegawaian dan penyelenggaraan kepegawaian

Strategi pengembangan kapasitas SDM diperoleh

9.2.1. Melaksanakan kajian analisis pengarusutamaan gender (PUG)

1 (satu) dokumen kajian analisis pengarusutamaan gender (PUG)

Setbapalanh ut

9.2.2. Menyusun data terpilah gender

Data terpilah gender

BPKH

9.2.3. Penyusunan analisa jabatan

Jabatan yang sudah teranalisis

Setbaplanhut

9.3.1. Melaksanakan Penyegaran pengelolaan kepegawaian dan Ketatalaksanaan

60 orang Pengelola Kepegawaian Baplan Pusat dan daerah mendapatkan penyegaran kepegawaian dan ketatalaksanaan

Setbplan,

9.3.2. Menyelenggarakan penyegaran/pelatihan : ♦ Bhs inggeris TOEFL 30 orang ♦ Penyegaran dan ujian Nasional sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa 50 orang (org) ♦ Keahlian bidang GIS dan Remote Sensing 30 orang ♦ Manjemen Proyek/kegiatan 50 org ♦ Bendaharawan 30 orang ♦ Penyusunan proposal BLN 20 org ♦ Saksi ahli 20 org ♦ Tenaga fungsional 30 org ♦ Pelatihan juru ukur 60 org

300 orang yang telah mengikuti pelatihan dan capabel untuk bekerja dengan baik sesuai dengan pelatihan yang diikuti

Eselon II lingkup Baplan, BPKH, Pusdiklat, Setjen

9.3.3. Pengembangan ICT di daerah dalam rangka dekonsentrasi

Terpenuhinya sarpras dan kulaitas SDM dalam pengembangan SIAPHUT

BPKH

9.3.4. Pengelolaan Data pengembangan Pegawai Lingkup Badan Planologi Kehutanan

Data pengembangan pegawai lingkup Badan Planologi Kehutanan (30 orang)

Setbaplanhut

9.3.5. Pemberdayaan Peningkatan Sumber Daya Manusia Badan Planologi Kehutanan

Sumber Daya Manusia Badan Planologi Kehutanan meningkat pengetahuan dan kemampuannya sebanyak 30 orang

Setbaplanhut

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH 9.

Terwujudnya SDM kehutanan yang berkulitas, competen, serta terdistribusi secara proporsional

Pengelolaan SDM Kehutanan dan kesetaraan gender

Indikator Strategis : - Berjalannya sistem kompetensi jabatan untuk penempatan pegawai - Berjalannya sistem ”reward & punishment” - Tercapainya Kesetaraan hak dan kewajiban bagi seluruh SDM bidang planologi kehutanan


Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM kehutanan dalam bidang planologi Untuk program formal : S1 = 50 orang, S2 = 30 orang, S3 = 10 orang Program non formal melalui pelatihan yang dibutuhkan dan capable

- Isu-isu atau tantangan yang sebelumnya tidak terselesaikan, dapat diselesaikan - Kinerja SDM Kehutanan / Baplanhut meningkat 30% - Organisasi Baplanhut berjalan sesuai tupoksi dan target

Sosialisasi PUG hasil kajian

Renja tercapai 9.3. Pengembangan Kepegawaian (penguatan kapasitas SDM)

9.3. Pengembangan Kepegawaian (penguatan kapasitas SDM)

BPKH

24of 29


1

RENJA Tahun 2009



Sasaran

2

3

4

Indikator Sasaran

5


Hasil (Out comes)

6

7

9.4. Pengelolaan, Perencanaan dan Pengembangan Pegawai

9.5.Penyelenggaraan kepegawaian


Sistem administrasi yang mampu mendukung peningkatan kinerja pegawai

Kegiatan Rinci

8

Keluaran (Outputs)

9

Pelaksana

10

9.4.1. Penyusunan kompetensi jabatan lingkup Baplanhut

Data kompetensi jabatan lingkup Baplan

Setbaplanhut

9.4.2. Penyelenggaraan PAK jabatan fungsional lingkup Baplanhut

Data DUPAK dan REPAK Pejabat fungsional

Setbaplanhut

9.4.3. Semiloka jabatan fungsional lingkup Badan Planologi Kehutanan

Terlaksananya semiloka 65 orang pejabat fungsional

Setbaplanhut

9.5.1. Mengembangkan basis data kepegawaian di pusat dan di daerah

Basis data kepegawaian yang komprehensif diperbaharui secara periodik dan terintegrasi dengan basis data kepegawaian dephut

Setbaplan

9.5.2. Mengembangkan basis data kepegawaian BPKH

Basis data yang komprehensif, diperbaharui secara periodik dan terintegrasi dengan basis data kepegawaian

BPKH

9.5.3. Menyempurnakan sistem penilaian kinerja

Sistem penilaian kinerja yang efektif meningkatkan kapasitas SDM

Setbaplan

9.5.4. Menyempurnakan sistem administrasi kepegawaian dan sistem kepangkatan dan mutasi (carrier plan) pegawai

Sistem administrasi dan kepangkatan yang lebih mendukung kinerja pegawai

Setbaplan

9.5.5. Melaksanakan bimbingan administrasi kepegawaian dan pengumpulan data

+ 500 pegawai mendapatkan bimbingan administrasi kepegawaian

Setbaplan

9.5.6. Melaksanakan bimbingan administrasi kepegawaian dan pengumpulan data, 2 kali

Terlaksananya bimbingan kepegawaian 2 kali dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang

BPKH

9.5.7. Melakukan dokukemntasi digital arsip kepegawaian Baplan

Data pegawai Baplan Pusat dan Daerah terdokumentasi .

Setbaplan

9.5.8. Konsultasi masalah administrasi kepegawaian dengan instansi/lembaga terkait

75% dari masalah administrasi yang ada dapat diselesaikan

Setbaplan, BKN

25of 29


1

RENJA Tahun 2009



Sasaran

2

3

4

Indikator


Hasil (Out comes)

Kegiatan Rinci

Keluaran (Outputs)

Pelaksana

Sasaran

5

6

7

8

9

10

10.1. Penyempurnaan rancangan Tahubja bidang Planologi kehutanan

Rancangan Tahubja bidang planologi kehutanan diakomodasi di dalam penyusunan Tahubja Kehutanan

10.1.1. Penyempurnaan tahubja pusat dan daerah

Dokumen tahubja instansi Pusat dan Daerah

Baplan

10.1.2. Diskusi Tahubja bidang planologi kehutanan Pusat dan Daerah, 1 paket

Hasil/laporan Diskusi Tahubja Tahubja bidang planologi kehutanan Pusat dan Daerah , 1 paket

BPKH

Beban tugas pekerjaan keplanologian dapat terbagi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas, produktivitas, dan responsivitas bidang kerja/ layanan keplanologian

10.2.1. Persiapan pembentukan calon 9 UPT baru :

Terbentuknya BPKH baru di 9 lokasi

Baplan

Administrasi Baplan efektif, efisien, dan responsif

10.3.1. Menyempurnakan uraian jabatan struktural dan non struktural organisasi Planologi Pusat & Daerah

Buku Penyempurnaan urjab

10.3.2. Pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian/kepengurusan umum, 1 paket

Administrasi umum kepegawaian dalam 1 paket

BPKH

10.4.1. Penyempurnaan organisasi Planologi Kehutanan Pusat dan Daerah

Organisasi planologi kehutanan yang baru

Baplan

10.4.2. Penguatan kelembagaan dan sosialisasi Organisasi Planologi Kehutanan, 1 paket

Sosialisasi organisasi Planologi Kehutanan terlaksana

Baplan


Organisasi dan tata hubungan kerja lingkup kehutanan (internal pusat, pusat – daerah) lebih efektif dan responsif. Indikator Strategis : ♦ Tahubja pengurusan hutan tersusun dan diterima semua pihak. ♦ Organisasi berjalan efektif dan responsif sesuai tuntutan pembangunan kehutanan bidang Planologi Kehutanan

Pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan

Tata Hubungan Kerja planologi kehutanan tersusun dan disosialisasikan di lingkup Pusat dan Daerah

Dokumen rancangan Tahubja bidang planologi kehutanan

Organisasi keplanologian lebih efektif, produktif dan responsif

Terbentuknya organisasi keplanologian yang efektif, produktif dan responsif

10.2. Pembentukan 9 UPT Baplanhut baru sehingga menjadi 26 UPT

10.3. Pengembangan dan penyempurnaan tata laksana

10.4. Pengembangan dan Penyempurnaan Organisasi


Terbentuknya organisasi Planologi Pusat dan Daerah yang sesuai fungsi dan beban tugas

BPKH

BPKH

♦ Penyusunan Naskah Akademis pembentukan BPKH baru ♦ Diskusi pembentukan BPKH baru antara Instansi Pusat dan Daerah

Baplan BPKH

BPKH

26of 29


1 11.

12.


2 Peraturan perundangundangan bidang planologi kehutanan mampu mendukung terselenggaranya pengurusan hutan Indonesia dengan baik Indikator Strategis : - Draft akhir PP/ Pepres/Keppres/ Kepmenhut/SK. Menhut - Pengesahan Peraturan /SK Kepala Badan Planologi Kehutanan Tersedianya dana, sarana, prasarana, yang proporsional untuk mendukung pembangunan bidang planologi kehutanan Indikator Strategis : - Pendanaan pembangunan bidang planologi kehutanan sesuai dengan prioritas, teralokasi dengan benar dan sesuai dengan tatawaktu - Pengelolaan dana kehutanan sesuai prioritas, dan alokasi dana berjalan sesuai aturan - Sarpras pendukung pembangunan bidang planologi kehutanan tersedia secara proporsional pada setiap saat

RENJA Tahun 2009


3 Pembinaan hukum dan peraturan perundangan

Sasaran

Indikator Sasaran

4 Tersedianya peraturan perundangundangan bidang planologi


5

6

Kegiatan BAPLAN dapat terlaksana dengan lancar ditunjang dengan peraturan perundang-undangan

11.1. Penyusunan/ penyempurnaan kebijakan dan peraturan perundangan di bidang planologi kehutanan

Hasil (Out comes)

7 Berkurangnya permasalahan bidang planologi kehutanan

Kegiatan Rinci

8


Tersedianya dana, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan planologi sesuai dengan prioritas, teralokasi dengan benar sesuai dengan tata waktu

Kegiatan BAPLAN dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan anggaran yang tersedia

Pelaksana

9

10

11.1.1. Pengkajian Peraturan Perundangan-undangan bidang planologi kehutanan yang berlaku dan dibutuhkan

Hasil kajian peraturan perundangan bidang planologi yang ada dan yg dibutuhkan ke depan (6 judul)

Setbaplanhut

11.1.2. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan

Dokumen peraturan perundang-an bidang planologi yang mendu-kung pemantapan KH dan kepas-tian hukum

Setbaplanhut

11.1.3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan

Tersosialisasikan peraturan perdangan bidang planologi di 36 lokasi

Setbaplanhut

11.1.4. Penanganan permasalahan hukum bidang planologi kehutanan

Terselesaikannya masalah hukum bidang planologi kehutanan di 36 lokasi Terlaksananya bimbingan penyelesaian kasus dibidang hukum (32 orang)

Setbaplanhut

11.1.5. Bimbingan dan konsultasi hukum bidang planologi kehutanan Pengembangan rencana dan penganggaran pembangunan kehutanan

Keluaran (Outputs)

Setbaplanhut

Dokumen perencanaan anggaran (SRAA, DIPA, Standar Kegiatan Bidang Planologi, Standar Biaya Bidang Palnologi Kehutanan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan BAPLAN

12.1.1. Menyusun Rencana Anggaran

Dokumen RKA-KL, DIPA, SRAA (5 Pusat, 17 BPKH, 36 Dinas Kehutanan)

Setbaplanhut

12.1.2. Penyempurnaan Standar Kegiatan & Biaya Bidang Planologi Kehutanan

Buku Standar Kegiatan & Biaya Bidang Planologi Kehutanan yang sudah disempurnakan

Setbaplanhut

12.2. Bimbingan teknis dan administrasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran bidang planologi kehutanan

Adanya keseragaman pelaksanaan kegiatan dan anggaran bidang planologi kehutanan bagi seluruh pelaksana

12.2.1. Melaksanakan bimbingan teknis dan administrasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran bidang planologi kehutanan

Terlaksananya bimbingan teknis dan administrasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran bidang planologi kehutanan di 5 Pusat, 17 BPKH dan 36 Dinas Kehutanan

Setbaplanhut

12.3. Mekanisme koordinasi keterpaduan kegiatan & anggaran keplanologian (RAKORNIS)

Adanya sinkronisasi kegiatan dan anggaran keplanologian antara pusat dan daerah

12.3.1. Melaksanakan koordinasi keterpaduan kegiatan dan anggaran keplanologian (RAKORNIS)

Dokumen kesepakatan kegiatan planologi kehutanan (1 judul; 5 Pusat, 17 BPKH dan 36 Dinas Kehutanan)

Setbaplanhut

12.3.2. Melaksanakan Rapat koordinasi di 2 regional

Terlaksananya rapat koordinasi di 2 regional

Setbaplan

12.1. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahun 2008

27of 29


1

RENJA Tahun 2009



Sasaran

2

3

4

Indikator Sasaran


5

6

Kegiatan BAPLAN dapat terlaksana dengan lancar ditunjang dengan sarana dan prasarana yang tersedia

12.4. Pengadaan / pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkup Baplanhut

12.5. Penyusunan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) lingkup Baplanhut

Meningkatnya tertib adminstrasi pengelolaan keuangan

Pengelolaan dana kehutanan sesuai prioritas dan alokasi dana berjalan sesuai aturan, serta terpantaunya perkembangan pelaksanaan kegiatan bidang Planologi Kehutanan

12.6. Pengurusan tata laksana keuangan dan pemantauan perkembangan pelaksanaan kegiatan Baplanhut

Hasil (Out comes)

7 Kebutuhan sarana dan prasarana terpenuhi

Terwujudnya pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)

Pelaksanaan anggaran lingkup Baplanhut dapat terkelola dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku

Kegiatan Rinci

8

9

Pelaksana

10

12.4.1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan

Laporan administrasi penatausahaan sarana dan prasarana

Satker Pusat dan Daerah

12.4.2. Penyelesaian permasalahan asset lingkup Badan Planologi Kehutanan

Laporan penyelesaian permasalahan asset

Sekretariat Baplan

12.5.1. Penyusunan Laporan Barang milik Negara dengan Aplikasi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)

Laporan Barang Milik Negara, Neraca BMN dan transaksi BMN

Satker Pusat dan Daerah

12.5.2. Peningkatan/Penyegaran SDM Penanggungjawab/Operator SABMN

SDM yang mampu untuk operator SABMN

Sekretariat Baplan

12.6.1. Menyusun laporan perkembangan bidang planologi kehutanan

Laporan perkembangan kegiataan bidang planologi kehutanan (lap bulanan 12, lap tri wulan 4, lap semester 2, lap tahunan 1 judul) Pusat dan BPKH

Setbaplanhut

12.6.2. Menyusun laporan perkembangan pelaksanan anggaran pembangunan (DIPA) lingkup Baplanhut

Laporan perkembangan pelaksanaan anggaran pembangunan (DIPA) lingkup Baplanhut (lap bulanan 12, lap tri wulan 4, lap semester 2, lap tahunan 1 judul) Pusat dan BPKH

Setbaplanhut

12.6.3. Pengujian pelaksanaan anggaran dan penerbitan SPM

Hasil pengujian (verivikasi) pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (SPJ) dan SPM yang diterbitkan (5 satker)

Setbaplanhut

12.7. Bimbingan dan pengendalian administrasi keuangan

Terlaksananya administrasi keuangan yg baik dan sesuai ketentuan yang berlaku

12.7.1. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian administrasi keuangan

Terlaksananya bimbingan dan pengendalian diseluruh BPKH dan instansi terkait (17 BPKH & 36 Dishut)

Setbaplanhut

12.8. Penyusunan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) lingkup Baplanhut

Bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang akuntabel

12.8.1. Membuat laporan keuangan (pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran) dengan menggunakan program SAI (58 satker)

Data laporan keuangan (LRA, Neraca dan CALK) yang akuntabel & up to date lingkup Baplanhut (12 lap bulanan, 4 lap triwulan, 2 lap semester dan 1 lap tahunan)

Setbaplanhut

12.8.2. Melaksanakan rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan lingkup Baplanhut Tahun 2009


Keluaran (Outputs)

BPKH

28of 29


1

RENJA Tahun 2009



Sasaran

2

3

4

Indikator


Hasil (Out comes)

Kegiatan Rinci

Keluaran (Outputs)

Pelaksana

Sasaran

5

6

7

8

9

10

LHP, Kasus Kerugian Negara serta pengawasan masyarakat tuntas diselesaikan.

13.1.1. Penelaahan dan pemantauan tindaklanjut LHP dan kasus kerugian negara serta wasmas bidang planologi kehutanan

Buku LHP dan kasus kerugian negara, wasmas bidang planologi kehutanan dan laporan TL LHP, 12 judul


Terbentuknya PNS Kehutanan yg dapat menjalankan tugas secara benar sesuai ketentuan dan kompetensinya

Penyelenggaraan pengawasan aparatur negara

Permasalahan bidang planologi kehutanan dapat diselesaikan dan kerugian negara dapat ditekan

Menurunnya jumlah permasalahan dan kerugian negara

13.1. Penyelesaian tindak lanjut LHP

Setbaplan

Indikator Strategis : - Kualitas dan kuantitas pengawasan penyelenggaraan pembangunan bidang planologi kehutanan meningkat - Jumlah kasus penyelewengan/ - KKN menurun drastis signifikan - Pembangunan bidang planologi kehutanan dapat terselenggara lebih efektif dan efisien


29of 29

MATRIKS RENCANA KERJA BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN TAHUN 2009

Recommend Documents