MATRIKS REVIEW RENCANA KERJA BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN TAHUN 2008

MATRIKS REVIEW RENCANA KERJA BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN TAHUN 2008 Kebijakan Prioritas : Pemantapan Kawasan Hutan

28 Agustus 2008

RENSTRA 2005 - 2009 No

1

REVIEW RENJA Tahun 2008 (RKA-KL)

Sasaran dan Indikator Strategis

Kegiatan Pokok (Dephut)

Sasaran

2

3

4

Indikator

Kegiatan Baplan (dalam Renstra Baplan)

Hasil (Out comes)

Kegiatan Rinci

Keluaran (Outputs)

Pelaksana

Sasaran

5

6

7

8

9

10

Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi SDH 1.

Penunjukan kawasan hutan (KH) di seluruh Indonesia selesai

1.1.1. Penyelesaian / Penyediaan bahan penunjukan KH parsial termasuk KHDTK

Draft SK dan peta penunjukan KH parsial dan KHDTK di 15 lokasi (tentatif)

Puskuh, BPKH, Dishut

1.1.2. Kajian Perubahan Kawasan Hutan

Laporan hasil kajian perubahan kawasan hutan 12 lokasi (Pusat)


1.1.3. Penyusunan peta KH skala operasional, 1 provinsi

Peta kawasan hutan skala operasional 1 : 50.000, 1 propinsi

Puskuh

2.1.1. Pengembangan Sistem Informasi Pengukuhan KH (Pusat)

Data spasial dan non spasial penunjukan dan tata batas KH s/d 2008 seluruh Indonesia, 1 paket (Pusat), 4 paket (Daerah)

Puskuh

Indikator Strategis :

2.1.2. Penelusuran dokumen pengukuhan tata batas

Puskuh Dishut

- Teridentifikasinya kondisi batas KH yang sudah dan

Jelasnya keberadaan dokumen pengukuhan kawasan hutan baik yang dipusat maupun di daerah (5 lokasi)

2.1.3. Identifikasi masalah penataan batas KH

Lokasi dan luasan KH, 10 lks BPKH

BPKH II

Pengukuhan Kawasan Hutan (KH)

Penunjukan KH berikut peta selesai untuk :

SK. Penunjukan KH berikut petanya :

Indikator Strategis :

- 2 Propinsi

- Kepmenhut tentang Penunjukan kawasan Hutan (dan perairan) di propinsi Riau dan Kalteng

- 6 Propinsi pemekaran

- 6 Propinsi pemekaran

- 7 Propinsi yang melakukan review RTRWP

1.1. Penunjukan Kawasan Hutan

- 2 Propinsi

- 2 Propinsi

- 7 Propinsi yang melakukan review RTRWP

- 6 Propinsi pemekaran - 7 Propinsi yang melakukan review RTRWP

- 15 penunjukan kawasan hutan parsial


- Kepmenhut tentang Penunjukan Kawasan Hutan (dan perairan) di Prop. Banten, Kepri, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Barat dan Irja Barat.

Tertatanya fungsi KH berdasarkan penunjukan kawasan hutan dan perairan:


- Kepmenhut Penunjukan Kawasan Hutan (dan Perairan) di 75 lokasi 2.

Ditetapkannya kawasan hutan (KH) seluas 30% dari seluruh kawasan hutan

Pengukuhan Kawasan Hutan

Rencana Kerja Badan Planologi Kehutanan 2008

Tersedianya data / informasi pengukuhan KH yg up to date

Data informasi pengukuhan KH yang up to date

2.1. Pengembangan Sistem Informasi Pengukuhan KH

Dapat dipergunakannya data KH oleh multipihak

1of 25


1




Sasaran

2 belum ditatabatas

3

4

Indikator


Hasil (Out comes)

Sasaran

5

6

7

- Supervisi dalam rangka reposisi batas kawasan hutan

Kondisi batas KH yang sudah dan akan ditata-batas diketahui

Data informasi terkini kondisi batas KH yang sudah dan akan ditatabatas

2.2. Penelaahan batas KH yang sudah dan akan ditata-batas

Kawasan hutan yang sudah, belum dan akan ditatabatas diketahui lokasi dan kondisinya

Kawasan hutan yang ditata-batas bertambah sepanjang 1.125 Km

Panjang batas KH yang telah ditata-batas 1.125 Km

2.3. Penataan batas kawasan hutan

Ada batas tegas dan dokumen di lapangan antara KH dan bukan KH

Kawasan hutan yg sudah ditetapkan


8 2.1.4.

- Bertambahnya KH yang ditata batas sepanjang 22.000 Km - Penetapan KH yang telah ditata batas mencapai 12 juta hektar , yang diprioritaskan pada kawasan konservasi termasuk Taman Nasional khususnya 21 Taman Nasional Model.

Kegiatan Rinci

Pal batas terpancang di sepanjang batas KH yang ditata-batas

-

Luas KH yang telah ditetapkan 3 juta ha

2.4. Penyelesaian penetapan KH

KH yang telah ditatabatas siap untuk ditetapkan

Keluaran (Outputs)

Pelaksana

9 - Reposisi batas kawasan hutan sesuai dengan juklak dan juknis yang berlaku

10 Puskuh dan BPKH

- Reposisi batas KH

- Hasil – hasil tata batas yang sudah berkoordinat geografis 104 titik

2.2.1. Inventarisasi trayek batas

Peta trayek batas KH terbaru 14 lokasi

BPKH I, IV,V,VIII,IX

2.2.2. Orientasi dan Rekonstruksi batas

Laporan hasil orientasi tata batas 331 Km, dan rekonstruksi tata batas, 1.147 Km

BPKH, Dishut

2.3.1. Penataan batas KH 499 km

BATB dan Peta Hasil Tata Batas 499 Km


2.3.2. Penilaian hasil tata batas KH 15 lks

BA hasil penilaian tata batas 15 lks (BPKH II, III

BPKH

2.3.3. Sosialisasi hasil tata batas KH

Diketahuinya hasil tata batas oleh stakeholder di 15 lks

BPKH Dishut

2.3.4. Penyelesaian/ perbaikan/ penyempurnaan BATB KH (75 unit, Pusat)

Tersedianya BATB KH yang siap diajukan ke Baplan dn Menhut

Puskuh BPKH, Dishut

2.3.5. Penyelesaian BATB Kawasan Konservasi Perairan TN Bali Barat

Tersedianya berita Acara Tata Batas TN Bali Barat yang siap diajukan ke Kabaplan dan Menhut

Puskuh

2.3.6. Identifikasi pihak ketiga / enclave

Data hasil identifikasi enclave diketahui lokasi dan luasannya, di Sulut dan Sulsel di 10 lokasi

BPKH Vi,VII

2.3.7. Penyelesaian masalah pengukuhan KH

Terselesaikannya 60% masalahmasalah pengukuhan kawasan hutan tentatif

Puskuh

2.3.8. Koordinasi dalam rangka pembentukan panitia tata batas

Terkoordinasinya pembentukan panitia tata batas, 5 Kab

BPKH XI

2.4.1. Penyelesaian/penyediaan Bahan Penetapan KH yg sudah ditata batas temu gelang

Tersedianya konsep SK penetapan KH dan lampiran petanya yang siap diajukan ke Menhut

Puskuh,

BATB yang sudah diperbaiki 75 unit (Pusat), 4 BATB (Dishut), 17 BATB (BPKH)

2of 25


1

3.




Sasaran

2

3

4 bertambah 2,7% (menjadi 14,7%) dan diakui oleh masyarakat, pemda, dan pihak lainnya

Terkendalinya penggunaan kawasan hutan (KH) di seluruh Indonesia

Penyiapan dan evaluasi penggunaan KH

Indikator Sasaran

Terselenggaranya penggunaan kawasan hutan

5


- Sebanyak 70 % evaluasi permasalahan penggunaan KH dapat diselesaikan dan terpantau secara optimal

Kegiatan Rinci

Keluaran (Outputs)

Pelaksana

6

7

8

Pal batas utuh berada di tempatnya dan tidak dirambah Batas-batas KH dijadikan acuan dalam pengembangan wilayah kab/ prov

2.5. Sosialisasi SK dan peta penetapan kawasan

Para pihak mengetahui KH yang telah ditetapkan telah berkekuatan hukum

2.5.1. Sosialisasi SK dan peta penetapan kawasan hutan 6 juta Ha dan sosialisasi pemantapan KH

SK dan peta Penetapan KH 6 juta ha diketahui di 17 BPKH dan Laporan hasil sosialisasi pemantapan KH di ketahui di 34 lokasi

Puskuh,

Tersusunnya peraturanperaturan bidang penggunaan KH

3.1. Penyesuaian peraturan dan pedoman penggunaan kawasan hutan

Tersedianya peraturan bidang penggunaan KH

3.1.1. Penyusunan peraturan bidang penggunaan kawasan hutan

Peraturan bidang penggunaan KH, 1 paket

Puswil

Tersosialisasikannya peraturan bidang penggunaan KH

3.1.2. Sosialisasi peraturan bidang penggunaan KH

Laporan hasil kegiatan sosialisasi di 5 propinsi

Puswil, Dishut BPKH,

Tersusunnya pertimbangan teknis untuk penggunaan KH

3.2. Penelaahan permohonan pinjam pakai KH

Tersusunnya pertimbangan teknis penggunaan KH

3.2.1. Penyiapan pertimbangan teknis penggunaan KH

Pertimbangan teknis penggunaan KH

Puswil, Dishut BPKH, Instansi terkait

Terselenggaranya evaluasi penggunaan KH sesuai peraturan yang berlaku

3.3. Monitoring dan evaluasi penggunaan KH

Terpenuhinya kewajibankewajiban yang ditetapkan dalam persetujuan prinsip

3.3.1. Monitoring dan evaluasi penggunaan KH

Laporan hasil kegiatan monitoring penggunaan KH

Puswil, Dishut

3.3.2. Identifikasi dan inventarisasi penggunaan KH

Data informasi penggunaan KH di wilayah Jawa (Banten)

BPKH, Dishut

3.4.1. Penyelesaian masalah penggunaan KH

Terselesaikannya permasalahan penggunaan kawasan hutan

Puswil , Dishut, BPKH Instansi terkait

3.6.1. Penyempurnaan sistem informasi pinjam pakai KH

Sistem informasi penggunaan KH, 1 judul

Puswil

-

-

Indikator Strategis : - Penggunaan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Hasil (Out comes)

9

10 BPKH

Terbitnya izin pinjam pakai KH dan ijin perpanjangan PPKH Tersedianya lahan kompensasi penggunaan KH

Terselenggaranya sistem informasi penggunaan KH

3.4. Fasilitasi penyelesaian masalah penggunaan KH

Penggunaan KH sesuai dengan fungsi, peruntukan dan peraturan yg berlaku

3.5. Pengkajian terpadu permohonan pengguna-an KH

Terbitnya persetujuan prinsip penggunaan kaw. hutan lindung (HL)

3.6. Pengembangan basis data penggunaan KH

Tersedianya data dan informasi penggunaan KH yang benar dan akurat Terselenggaranya sistem informasi penggunaan KH


3of 25


1 4.


2 Terkendalinya perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan (KH) di seluruh Indonesia



3 Penyiapan dan evaluasi perubahan KH

Indikator strategis : Perubahan fungsi dan perubahan peruntukan KH didasarkan atas prinsip, kriteria dan indikator yang ketat

Sasaran

Indikator Sasaran

4 Terkendalinya perubahan peruntukan KH di seluruh Indonesia

5

Kegiatan Baplan (dalam Renstra Baplan) 6

7

Kegiatan Rinci

8

Keluaran (Outputs)

9

Pelaksana

10

Tersusunnya peraturan bidang perubahan KH

4.1. Pengaturan kembali perubahan peruntukan / status dan fungsi KH

Terwujudnya kebijakan perubahan peruntukan status dan fungsi KH yang relevan

4.1.1.Penyempurnaan kebijakan perubahan fungsi KH dan perubahan

Pedoman perubahan fungsi KH dan perubahan peruntukan KH, 1 judul

Setbaplan

Perubahan peruntukan KH didasarkan atas prinsip, kriteria dan indikator yang ketat

4.2. Penelaahan perubahan peruntukan KH pada tahap permohonan persetujuan prinsip dan SK Pele-pasan KH dan/ TMKH

Permohonanpermohonan pelepasan dan atau TMKH yang layak diberikan ijin diketahui

4.2.1. Penyelesaian perubahan peruntukan KH melalui pelepasan KH dan TMKH

Peta telaahan permohonan, persetujuan prinsip dan SK pelepasan

Puskuh

4.3. Pengolahan data dan penelaahan permo-honan perubahan peruntukan dan / TMKH

Dokumen permohonan peubahan peruntukan KH yang lengkap dan tertata

4.3.1. Pembenahan dokumen perubahan peruntukan KH seluruh Indonesia

Dokumentasi proses perubahan peruntukan KH seluruh Indonesia

Puskuh

4.4. Pengkajian permasalahan permohonan pelepasan dan / TMKH

Rekomendasi penyelesai-an usulan perubahan peruntukan KH

4.4.1. Pengkajian terpadu terhadap Usulan perubahan peruntukan KH di 3 lokasi ( P. Jawa, Bali, NT dan Sumatra)

Rekomendasi hasil pengkajian perubahan peruntukan KH (TMKH) di 3 lokasi

Puskuh

4.5. Pengkajian masalah tumpang tindih peruntukan KH

Rekomendasi opsi-opsi untuk penyelesaian masalah pertanahan

4.6. Monitoring dan evaluasi pelepasan dan atau TMKH

Tersedianya rekomendasi opsi-opsi pencadangan

4.6.1. Monitoring dan evaluasi pelepasan KH utk perkebunan

Rekomendasi untuk pelepasan KH untuk perkebunan, 75 lokasi (Sum, Kal,Sul, Mal, Malut, Papua)

Puskuh, BPKH

4.6.2. Identifikasi lokasi pemukiman transmigrasi

Rekomendasi hasil identifikasi pelepasan KH untuk transmigrasi di 5 lokasi

BPKH I, VI

4.6.3. Penyelesaian proses tukar menukar KH untuk pembangunan non Kehutanan

Rekomendasi untuk TMKH untuk non kehutanan, 19 lokasi

Puskuh

4.6.4. Penyelesaian masalah pertanahan didalam KH

Laporan penyelesaian masalah pertanahan di dalam KH di 5 lokasi

Puskuh

4.7. Koordinasi pencabutan SK pelepasan KH


Hasil (Out comes)

Rekomendasi pencabutan telah digunakan sebagai dasar pencabutan SK Pelepasan KH

4of 25


1




Sasaran

2

3

4

Indikator Sasaran

5


Hasil (Out comes)

7

8

Tersedianya informasi data pelepasan dan/ TMKH, perubahan fungsi & mutasi KH

4.8.1. Penyusunan data base dan peta perkembangan perubahan peruntukan KH (pelepasan KH dan / TMKH)

Data base dan peta perkembangan perubahan peruntukan KH, 1 judul

Puskuh

4.9.1. Koordinasi dan sinkronisasi data informasi penataan ruang, perubahan status, fungsi dan penggunaan KH

Data Informasi penataan ruang, perubahan status, fungsi dan penggunaan KH yang sinkron dan akurat

BPKH

4.10.1. Penelaahan permohonan pelepasan KH untuk pemukiman transmigrasi

Hasil telaahan teknis permohonan pelepasan KH untuk pemukiman transmigrasi 60% dari jumlah permohonan

Puskuh

4.10.2.Kajian permasalahan pelepasan KH untuk pemukiman transmigrasi, 10 lokasi

Tersedianya rekomendasi penyelesaian masalah pelepasan KH untuk transmigrasi

Puskuh

4.10.3.Monitoring dan evaluasi pelepasan KH untuk pemukiman transmigrasi 10 lokasi

Tersedianya rekomendasi penyelesaian masalah pelepasan KH untuk transmigrasi

Puskuh

4.11.1. Penelaahan permohonan perubahan fungsi KH

Hasil telaahan teknis usulan perubahan fungsi KH 60 % dari jumlah permohonan

Puskuh

4.11.2. Bimbingan teknis dibidang perubahan fungsi KH

Terlaksananya bimbingan teknis dibidang perubahan fungsi KH

Puskuh

Tersedianya rekomendasi usulan perubahan fungsi KH sebagai bahan usulan perubahan fungsi KH

4.12.1. Pengkajian terpadu dalam rangka usulan perubahan fungsi KH di 2 lokasi

Rekomendasi hasil kajian terpadu usulan perubahan fungsi KH, 2 lokasi

Puskuh

Tersedianya data monitoring dan evaluasi perubahan fungsi KH

4.12.2. Monitoring dan evaluasi perubahan fungsi kawasan hutan, 15 Prov (Sumatera,Jawa,Sulawesi, Kalimantan Maluku Utara, Papua)

Data dan informasi hasil monitoring dan evaluasi perubahan KH,15 Prov

Puskuh

4.12.3. Monitoring dan evaluasi pinjam pakai KH untuk lokasi pertambangan

Hasil monitoring pinjam pakai KH untuk pertambangan

BPKH

4.11. Penelaahan permohonan perubahan fungsi KH

4.12. Pengkajian terpadu perubahan fungsi KH


Pelaksana

6

4.10. Pengkajian permasalahan pelepasan KH untuk transmigrasi

Perubahan fungsi KH didasarkan atas prinsip, kriteria dan indikator yang ketat

Keluaran (Outputs)

4.8. Pembuatan database pelepasan dan atau TMKH, perubahan fungsi dan mutasi KH 4.9. Penyajian data pelepasan dan atau TMKH

Terkendalinya perubahan fungsi KH di seluruh Indonesia

Kegiatan Rinci

Tersedianya alternatif rekomendasi penyelesaian permasalahan pelepasan KH untuk pemukiman transmigrasi

Terlayaninya permohonan perubahan fungsi KH

9

10

Dishut

5of 25


1




Sasaran

2

3

4

Indikator Sasaran

5

Kegiatan Baplan (dalam Renstra Baplan) 6 4.13. Evaluasi fungsi kawasan hutan

Hasil (Out comes)

7 Rekomendasi dapat digu-nakan sebagai bahan pe-nyelesaian perubahan fungsi KH

Kegiatan Rinci

Keluaran (Outputs)

Pelaksana

8

9

4.13.1. Identifikasi permasalahan KH

Data dan informasi permasalahan KH di prov banten, Jawa, Timar, Sumatra Utara, Bengkulu, Kalbar, Sulut, Bangka, Belitung, Sulteng, Gorontalo, BAli, NTB, Papua Barat dan Kepri

BPKH, Dishut

10

Terevaluasinya fungsifungsi kawasan hutan sesuai kriteria dan standar untuk optimalisasi dan manfaat fungsi

5.

Terbangunnya dan beroperasinya 1 unit KPH di setiap propinsi

Pembangunan KPH

Indikator Strategis : - Keputusan Menteri Kehutanan ttg penetapan KPH disetiap propinsi. - Terwujudnya kesepakatan stake holder utama mengenai format organisasi/ institusi pengelola KPH di setiap propinsi. - Beroperasinya organisasi/institusi pengelola KPH secara bertahap sesuai dengan kesiapan masingmasing lokasi.


- Terbangunnya KPH Model di 10 lokasi - Tersedianya Rancangan Penetapan KPH di 8 Provinsi

- Tersedianya rancangan pembangunan KPH Model yg sesuai dengan tipologi wilayah sebanyak 10 lks - Tersedianya draft peta rancangan penetapan KPH sebagai bahan Penetapan KPH oleh Menteri Kehutanan

4.14. Sosialisasi perubahan/mutasi KH

Tersebarnya data dan informasi mutasi kawasan hutan terkini

5.1. Pengembangan kebijakan pembangunan KPH

Tersedianya bahan bagi penetapan kriteria dan standar oleh Menteri Kehutanan

5.1.1. Penyusunan Pedoman Pembangunan KPH

Draft Pedoman Pembangunan KPH 2 judul

Puswil

5.1.2. Formulasi kebijakan SDM Tk. provinsi

Tersedianya formulasi kebijakan SDM tk provinsi di 3 prov.(NAD, Papua, Kalteng)

Dishut Prov

5.2. Perencanaan strategis dan operasional pembangunan KPH

Tersedianya rencana stra-tegis dan operasional pembangunan KPH, sehingga ada kejelasan tahapan pembangunan KPH di Tk. Nasional,Prov. Kab. & Unit pengelolaan

5.2.1. Penyusunan action plan pembangunan KPH

Dokumen action plan pembangunan KPH di tk.:1 prov: Jambi, Tk. Kab/kota 7 Kab: di Sumsel, Gorontalo, Sulteng, Sultra, Sulbar, Malut dan Papua Barat

Dishut Prov, BPKH

5.3. Fasilitasi implementasi pembangunan KPH melalui :

Diperolehnya pembelajaran dalam proses pembangunan KPH serta kelancaran proses pembangunan KPH

5.3.1. Pembentukan wilayah KPH

Draft pembentukan wilayah KPH di 13 Prov sebagai upaya pemenuhan target PP 6/2007 (NAD, Sumatra Utara, Sumbar, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Kalbar, Gorontalo, Sulsel, Bali, NTB, Maluku Utara, Papua Barat)

Dishut Prov.,

5.3.2. Fasilitasi Strukturisasi Institusi Pengelola KPH

Strukturisasi institusi KPH di 11 Unit Model di propinsi: Sumbar, Bali, NTT, Sulteng, Sultra,Sulbar, Malut, Papua Barat, Sumut, Kaltim, Sulsel

BPKH, Dishut Prov.

5.3.3. Penguatan organisasi KPH

Penguatan organisasi 6 unit KPH Model di 5 propinsi : Bengkulu, Bali, Babel, NTB, Kalsel, DIY

Dishut Prov., BPKH

Rancangan penetapan KPH, rancangan pembangunan KPH model, fasilitasi strukturisasi institusi pengelola KPH model, rencana pengelolaan KPH, lokakarya mobilisasi HPH dan HTI, koordinasi pembangun-

6of 25


1




Sasaran

2

3

4


Indikator Sasaran

5


Hasil (Out comes)

6 an KPH, fasilitasi pembangunan KPH, rancang bangun KPH, pembentukan KPH, pemantapan wilayah kelola KPH model, penguatan organisasi KPH model, pemantapan kelembagaan KPH, pengembangan investasi, sosialisasi pembangunan KPH.

7

Kegiatan Rinci

8 5.3.4. Penyusunan rencana pengelolaan KPH

Keluaran (Outputs)

Pelaksana

9 - Dokumen Rencana Pengelolaan KPH 8 unit KPH Model di prov insi Sultra, Gorontalo, Sulteng, Sulsel, Sulbar, Sumut, Kalsel dan Maluku

10 Dishut Prov BPKH

- Dokumen rencana pengelolaan KPH berdasarkan hasil review rencana pengelolaan hutan yang sudah ada (Yogyakarta)

5.3.5. Lokalatih personal pelaksana KPH

Peningkatan kapasitas SDM pelaksana KPH, 6 angkatan di 6 provinsi (Sumsel, Bali, NTT, Gorontalo, Maluku, Papua Barat.

Dishut Prov

5.3.6.Penyusunan Rancangan Penetapan KPH

Tersedianya rancangan penetapan KPH 6 Prov (NAD, Kepri, Riau, Kalteng, Papua, Papua Barat)

Puswil

5.3.7.Lokakarya Pemahaman Pedoman Penyusunan Rancangan Pemba-ngunan KPH Model

Dipahaminta pedoman Penyusunan Rancangan Pembangunan KPH Model oleh peserta dari 10 lokasi KPH Model

Dishut, BPKH

5.3.8.Penyusunan rancangan pembangunan KPH Model di 7 lokasi

Tersedianya draft Rancangan Pembangunan KPH Model untuk 7 unit KPH Model di 7 prov (Sumsel, Sumbar, Kalteng, Sulteng, NTT, Malut, Papua Barat)

Puswil

5.3.9.Lokakarya rancangan pembangunan KPH Model

Tersedianya draft final Rancangan Pembangunan KPH Model untuk 10 unit KPH Model.

Puswil

5.3.10.Sosialisasi pembangunan KPH

Tersosialisasi kannya pembangunan KPH di 6 Propinsi (3 Prov oleh Pusat dan 3 Prov oleh Dishut/BPKH Kaltim, Sulut dan NTB.

Puswil, Dishut Prov., BPKH

5.3.11.Pengadaan Buku Kepustakaan

Buku kepustakaan dlm rangka pembangunan KPH, 25 buku

Puswil

5.3.12.Penyusunan materi dan desain tampilan web pembangunan KPH

Tersedianya materi dan tampilan desain web pembangunan KPH dapat diakses melalui Web Dephut, 1 judul

Puswil

5.3.13.Pembuatan booklet dan Leaflet pembangunan KPH

Tersedianya Booklet dan Leaflet pembangunan KPH sebagai bahan sosialisasi pembangunan KPH pada stakeholders terkait, 2 judul

Puswil

7of 25


1




Sasaran

2

3

4

Indikator


Hasil (Out comes)

Sasaran

5

6

7

5.4. Pembangunan sistem pengendalian KPH

Terlaksananya pembangunan KPH sesuai dgn ketentuan yang berlaku

Kegiatan Rinci

8

Keluaran (Outputs)

9

10

5.3.14.Pengadaan peralatan dan mesin

Tersedianyan sarpras penunjang operasional pembangunan KPH, 12 jenis, 21 unit

Puswil

5.3.15.Pemeliharaan peralatan dan mesin pembangunan KPH 15 unit

Terpeliharanya sarpras penunjang operasional pembangunan KPH

Puswil

5.3.16.Penataan unit KPH Model dan sosialisasinya

Tertata dan tersosialisasinya unit KPH Model di S. Merakai

BPKH III

5.4.1. Pengendalian pembangunan KPH

Data informasi proses pembangunan KPH sbg bahan kebijakan 28 Propinsi (KPH Model)

Puswil, Dishut, BPKH

5.4.2. Penyusunan Sistem Monitoring dan Evaluasi Internal KPH

Tersedianya data dan informasi internal KPH sebagai bahan kebijakan dalam pembangunan KPH, 1 aplikasi (Yogyakarta)

BPKH

5.4.3. Pengumpulan data dan informasi KPH Model

Data dan informasi sbg bahan penyusunan database pembangunan KPH 20 lokasi KPH Model

Puswil, Dishut, BPKH

5.4.4.Fasilitasi pembangunan KLPK dan pengumpulan data Sosbud

Laporan pengumpulan KLPK dan pengumpulan data Sosbud

BPKH III

5.4.5.Konsultasi ke pusat dalam rangka pembangunan Unit Coba KPHP

Input dari pusat tentang pembangunan Unit Coba KPHP

BPKH III

5.4.6.Koordinasi ke perum Perhutani unit II dalam rangka pembangunan KPHP

Terdapat koordinasi dengan perum Perhutani unit II dalam pembangunan KPHP

BPKH III

5.4.7.Studi Banding PHBM Perhutani dalam rangka pembangunan KPHP

Hasil studi banding PHBM Perhutani dalam rangka pembangunan KPHP

BPKH III

5.4.8.Diskusi Publik dalam rangka pembangunan KPHP di Kab.

Hasil diskusi publik dalam rangka pembangunan KPHP di kabupaten

BPKH III

5.4.9.Inventarisasi potensi pengelolaan KPH

Data dan informasi pengelolaan KPH

BPKH IV

5.4.10.Sosialisasi PP No. 6 Tahun 2007, 5 Kab/Kota

Hasil sosialisasi PP No. 6 Tahun 2007, 5 Kab/Kota

BPKH IV

5.4.11.Pemancangan batas sementara KPH Unit IV 5.4.12.Penyelesaian tata batas KPH, 1 unit Rencana Kerja Badan Planologi Kehutanan 2008

Pelaksana

BPKH V Terbentuknya tata batas KPH, 1 unit

BPKH V

8of 25


1




Sasaran

2

3

4

Indikator


Hasil (Out comes)

Sasaran

5

6

7

Kegiatan Rinci

8

Keluaran (Outputs)

Pelaksana

9

10

5.4.13.Evaluasi Perencanaan KPH

Hasil evaluasi perencanaan KPH

BPKH VI

5.4.14.Koordinasi Pembangunan KPH

Hasil koordinasi pembangunan KPH

BPKH IX

6.1.1. Mengidentifikasi dan menghimpun data informasi pemanfaatan hutan seluruh Indonesia

Data dan informasi spatial dan non spatial pemanfaatan hutan seluruh Indonesia terhimpun

Puswil,

6.1.2. Sinkronisasi data informasi pemanfaatan hutan produksi (HP)

Data informasi pemanfaatan HP spatial dan non spatial pusat daerah (12 Kab : Sumsel, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Kalteng, Sulteng, NTT, Papua, Papua Barat, Sumut, Kaltim) sinkron

Puswil

6.1.3. Membuat peta penyiapan areal pemanfaatan hutan seluruh Indonesia

Peta lokasi penyiapan areal pemanfaatan hutan

Puswil

6.1.4. Pengumpulan data pemanfaatan KH ke daerah, 5 prov

Tersedianya data pemanfaatan KH yang terkini 5 prov. 27 lks

BPKH

6.2.1. Monitoring dan Evaluasi areal pemanfaatan hutan produksi (IUPHHK-HA/ HT/HTR/Hkm)

Rekomendasi penyiapan areal pemanfaatan hutan produksi, 15 kabupaten 12 Prop : Sumsel, Sumbar, Riau, Jambi, Sumut, Kalteng, Sulteng, Papua, Papua Barat, Kaltim, Kalbar, Sulsel)

Puswil

6.2.2. Verifikasi calon areal kerja IUPHHK-HA/HT/HTR/Hkm

Data informasi hasil verifikasi calon areal kerja, 60 lks

Puswil

6.2.3. Observasi dan ground check areal pemanfaatan hutan, 10 lokasi

Data informasi hasil hasil ground check, 10 lks 10 prop. (Riau, Sumsel, Jambi, Sumut, Lampung, Kalbar, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Sultra)

Puswil

6.2.4. Penanganan masalah peman-faatan areal kerja IUPHHKHA/HT/ HTR/Hkm dan kaw konservasi

Data, informasi dan rekomendasi pemanfaatan areal kerja dan kawasan konservasi, 10 lokasi 8 Prop. (Jambi, Sumsel, Sumut, Riau, Kalbar, Kaltim, Papua, Maluku)

Puswil

Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi SDA dan LH 6.

Tersedianya informasi lokasi pemanfaatan hutan diseluruh Indonesia Indikator Strategis : Data dan informasi lokasi pemanfaatan hutan di seluruh Indonesia.

Pengembangan Sistem Informasi Assessment Pembangunan Kehutanan (SIAPHUT).

Tersedianya informasi lokasi pemanfaatan hutan di seluruh Indonesia

Data, informasi dan rekomendasi termutakhir berkait pemanfaatan hutan di seluruh Indonesia

6.1. Penghimpunan data dan informasi pemanfaatan hutan seluruh Indonesia

6.2. Evaluasi pemanfaatan hutan secara berkala


Data dan informasi spatial dan non spatial mengenai pemanfaatan hutan di pusat dan di daerah sinkron

Rekomendasi dan data penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan

BPKH

BPKH

9of 25


1




Sasaran

2

3

4

Indikator Sasaran

Tersusunnya basis data pemanfaatan hutan di seluruh Indonesia

5

Basis data pemanfaatan kawasan hutan


Tersedianya data dan informasi SDH yang lebih berkualitas (akurat, mutakhir, reliable) sebagai bahan pengambilan kebijakan pengelolaan hutan lestari Indikator Strategis :

1. Inventarisasi dan perpetaan SDH 2. Pengembangan Sistem Informasi Assessment Pembangunan Kehutanan (SIAPHUT)


Tersedianya data dan informasi mutakhir SDH seluruh Indonesia baik spatial maupun non-spatial

Data dan informasi SDH terhimpun, terstruktur dan terolah dalam basis data

Kegiatan Rinci

Keluaran (Outputs)

Pelaksana

6

7

8

9

6.3. Penyajian data dan informasi pemanfaatan hutan (spatial maupun non spatial) : Data dasar kehutanan, data tematik & jatikon.

Meningkatnya kualitas data dan informasi pemanfaatan hutan baik spatial maupun non spatial

6.3.1. Penyediaan data informasi IUP HHK-HA/HT/HTR / Hkm baik spatial maupun non spatial seluruh Indonesia dan kawasan konservasi dan HL (Jawa, Bali, NTB, NTT)

Buku dan peta penyiapan areal pemanfaatan KH (IUPHHK-HA/ HtT dan HTR) 30 eks. seluruh Indonesia, kawasan konservasi dan HL di Jawa, Bali, NTB, NTT

Puswil

6.3.2. Pemasangan JATIKON

JATIKON 225 titik terpasang

Pusinta, BPKH

6.3.3. Penentuan koordinat geografis batas KH berdasarkan koordinat Jatikon

Batas KH dalam bentuk koordinat geografis, 12 titik, 2 lokasi

BPKH

6.4.1. Menghimpun data dan informasi hutan produksi, 12 prop

Data dan informasi hutan produksi

Puswil

6.4.2. Membuat basis data pemanfaat-an hutan, 12 prop

Basis data pemanfaatan hutan, 12 prop (Kepri, NTT, NTB, Bengkulu, Babel, Bali, Papua, Malut, Maluku, Gorontalo, Sultra)

Puswil

6.4.3. Inhouse training bidang penyiapan areal pemanfaatan KH

2 kegiatan @ 20 orang telah di training bidang penyiapan areal pemanfaatan KH

Puswil

6.4.4. Pengembangan dan pemeliharaan sarpras bidang penyiapan areal pemanfaatan KH, 1 paket

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan tersedia, 1 paket

Puswil

6.5.1. Sosialisasi data dan informasi pemanfaatan KH

Pertemuan dengan para pihak di 4 prop

Puswil

6.5.2. Mendiseminasi data informasi dan peta pemanfaatan hutan kepada pihak-pihak kunci

Pemprop, Pemkab/kota, dan masyarakat mengetahui informasi pemanfaatan hutan

Puswil

7.1.1. Penyiapan Bahan Rencana Produksi Kayu NAsional

Bahan Penetapan Rencana Produksi Kayu tahun 2009, 1 judul

Pusinta

6.4. Pengembangan basis data pemanfaatan hutan

6.5. Sosialisasi pemanfaatan KH

7.

Hasil (Out comes)

7.1. Pengumpulan dan pemutakhiran data dan informasi SDH

Meningkatnya acuan data spatial dan non spatial dlm pemanfaatan KH

Para pihak mengetahui data informasi areal pemanfaatan KH yg up to date Data dasar (baseline data) status terkini SDH diper-oleh dari hasil inventarisasi terrestris dan PJ

10 BPKH

10of 25


1




Sasaran

2

3

4

Indikator


Hasil (Out comes)

Sasaran

5

6

7

- Data makro penutupan lahan dan spesies kehutanan dalam bentuk spasial, dan non spasial tersedia dalam data base dapat diakses oleh publik. - Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) 7.2. Penyusunan dan pengkajian basis data SDH spasial dan non spasial


Kondisi dan perubahan penutupan hutan, potensi SDH, pemanfaatan hutan, dan tekanan terhadap KH termonitor

Kegiatan Rinci

Keluaran (Outputs)

8

Pelaksana

9

10

7.1.2. Penyusunan Potensi Kayu seluruh Indonesia dan pembuatan peta potensi kayu P. Sulawesi (6 Prov)

Peta potensi kayu seluruh Indonesia 1 judul dan peta potensi kayu P. Sulawesi, 6 provinsi

Pusinta

7.1.3. Penyusunan data produksi dan komsumsi kayu bulat di P. Jawa

Data produksi dan komsumsi kayu bulat 1 judul 6 Prov. (Jabar, DKI, Banten, Jateng, DIY, Jatim)

Pusinta

7.1.4. Pemutakhiran dan sinkronisasi data tematik kehutanan

Data tematik kehutanan seluruh Indonesia (33 Prov), 300 lembar, 1 tema

Pusinta

7.1.5.Pemetaan detail taman Wasur

Peta Taman Wasur

BPKH

7.2.1.Pemantauan SDH Indonesia dengan citra resolusi sedang, seluruh Indonesia

- Data penutupan lahan dari citra resolusi sedang hasil penyempunaan / pencermatan penafsiran 40 jt Ha

Pusinta

7.2.2.Pemantauan SDH Indonesia dengan citra resolusi rendah

Data informasi penutupan lahan thnan hasil penafsiran citra resolusi rendah seluruh Indonesia, 187 juta Ha

Pusinta,

7.2.3.Penaksiran sumber daya hutan (SDH) dgn citra resolusi tinggi

Data penutupan lahan dan data hasil pendugaan potensi hutan hasil estimasi potensi dari citra resolusi tinggi di 5 Prop. : Jawa, Bali , Nusa Tenggara, Papua dan Maluku

Pusinta

7.2.4.Penyajian data titik panas (hotspot) tahun 2008

20 lembar peta dan data hasil sebaran titik panas seluruh Indonesia th 2008 di pulau-pulau besar di Indonesia

Pusinta

7.2.5.Pengembangan, pengujian dan penggunaan Teknologi PJ dengan wahana satelit resolusi sedang untuk Standar Pembakuan Penafsiran

Buku Standar Pembakuan hasil penafsiran resolusi sedang telah disempurnakan dan sesuai Standar Nasional Indonesia (1 judul)

Pusinta

7.2.6.Pengembangan Database Spesies pohon

Database Spesies pohon 1 judul aplikasi nseluruh Indonesia

Pusinpeta

7.2.7.Penyusunan Peta Hasil Skoring Kawasan Hutan

Peta hasil skoring KH 60 lembar di 8 prov

Pusinta

7.2.8.Optimalisasi pemanfaatan dan aplikasi SIG

4 tema data tematik turunan kehutanan hasil analisa SIG

Pusinta

BPKH

11of 25


1




Sasaran

2

3

4


Indikator


Hasil (Out comes)

Sasaran

5

6

7

Kegiatan Rinci

8

Keluaran (Outputs)

Pelaksana

9

10

7.2.9.Penyusunan peta kelas lereng

Peta kelas lereng 120 lembar, 8 provinsi

Pusinta

7.2.10.Pembuatan peta perkembangan pemasangan jatikon

Peta perkembangan jatikon, 11 lokasi 11 provinsi

Pusinta

7.2.11. Pengambilan Titik Koordinat Batas Areal Kerja Pemanfaatan Kawasan Hutan, 15 BPKH

Data titik koordinat Batas Areal Kerja pemanfaatan kawasan hutan di 15 BPKH

Pusinta, BPKH

7.2.12.Penggunaan Teknologi PJ 3 dimensi di 2 Taman Nasional Model dan 2 kawasan konservasi

Data dan informasi hasil penafsiran citra radar 3 dimensi, 100.000 Ha

Pusinta

7.2.13.Penafsiran citra satelit pada Kawasan IUPHHK-HA/HT/HTR/KPH melalui pemanfaatan data citra resolusi tinggi

Peta citra satelit dan hasil penafsiran citra resolusi tinggi pada kawasan IUPHHK-HA/HT/HTR/KPH

Pusinta

7.2.14.Pencermatan penyempurnaan penafsiran citra landsat

Hasil pencermatan penyempurnaan penafsiran citra landsat, 1 paket

BPKH V, VI, VII

7.2.15.Cheking areal/Ground chek hasil penafsiran citra landsat

Hasil cheking areal hasil penafsiran citra landsat

BPKH

7.2.16.Pengadaan citra satelit resolusi tinggi dalam rangka mendukung pembangunan KPH dan pengelolaan TN. Model

Peta citra satelit dan hasil penafsiran citra resolusi sangat tinggi/tinggi untuk mendukung pembangunan KPH dan pengelolaan TN Model

Pusinta

7.2.17.Telaahan penutupan lahan terhadap areal permohonan IUPHHK-HA/HT dengan citra resolusi sedang

Data dan peta hasil telaahan, 50 unit

Pusinta

7.2.18.Telaahan penutupan lahan terhadap 21 TN Model dengan citra resolusi sedang

Data dan peta hasil telaahan, 50 Unit

Pusinta

7.2.19.Pengolahan database spatial unit pengelolaan kawasan konservasi untuk mendukung penyusunan Web Dephut

Database spatial pada web Dephut, 5 lokasi

Pusinta

7.2.20.Koordinasi dan sosialisasi penggunaan penginderaan jauh tiga dimensi pada unit pengelolaan

Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi penggunaan penginderaan jauh tiga dimensi pada unit pengelolaan, 15 lokasi

Pusinta

7.2.21.Dokumentasi dan sistem informasi perpetaan kehutanan

Dokumen perpetaan kehutanan dengan basis komputer, 1 judul di 30 prov

Pusinta

12of 25


1




Sasaran

2

3

4

Indikator Sasaran


5

6

Hasil (Out comes)

7 Terwujudnya komunikasi dan transportasi data spa-sial SDH antara Pusat dan Daerah

7.3. Pembuatan, pengadaan dan penyempurnaan data dasar dan tematik kehut.

7.4. Pengaturan pembakuan dan penggunaan peta-peta kehutanan


Tersedianya data dasar dan tematik kehutanan spasial dan non spasial yg akurat

Pengelolaan data spasial kehutanan dilaksanakan sesuai peraturan yg berlaku

Kegiatan Rinci

8

Keluaran (Outputs)

Pelaksana

9

10

7.2.22.Sosialisasi hasil penafsiran citra landsat

Laporan hasil sosialisasi penafsiran citra landsat di Medan, Pontianak, Banjar Baru, Yogyakarta, Makassar dan Sulut

BPKH I,III,V,VI,VII,XI

7.2.23.Sosialisasi Pemantauan SDH dengan citra resolusi rendah

Sosialisasi Pemantauan SDH dgn citra resolusi rendah di 20 Prov

Pusinta, BPKH

7.2.24.Koordinasi kebutuhan dalam rangka penyajian data titik panas / hotspot

Koordinasi kebutuhan dalam rangka penyajian data titik panas / hotspot terlaksana di 3 BPKH

Pusinta

7.2.25.Penyusunan bahan publikasi Pusinta

Booklet tentang kegiatan di PJ 1 judul dan 1 album (PJ), 2 judul (GIS)

Pusinta

7.2.26.Peningkatan/ pengembangan ja ringan dan SIG (Maintenance Lab SIG)

1 Sistem laboratoraium dan peralatan (H/S/BW) SIG terpelihara dan berjalan dengan baik, 1 paket (Pusat)

Pusinta

7.2.27.Peningkatan SDM 20 orang terlatih

Terdapat 20 orang terlatih

Pusinta

7.3.1. Penyempurnaan data dasar tematik kehutanan sampai skala 1:100.000

Data digital peta dasar tematik kehutanan skala 1:100.000 , 825 lembar, 17 lokasi sosialisasi kegiatan

Pusinta

7.3.2.Pengadaan peta dasar, peta tema non kehutanan, Peta KH (dan perairan)

Pengadaan 120 lbr, peta tema non kehutanan 200 lembar, Peta KH dan Perairan 32 prov 205 lbr

Pusinta, BPKH

7.3.3.Pembuatan peta tematik kehutanan 563 lembar

Peta tematik kehutanan 563 lembar

BPKH I,II,IV, V, VI, VII, VIII, X, XI

7.3.4.Rasionalisasi peta kawasan hutan dan pearairan

Hasil pencermatan peta kawasan hutan dan perairan

BPKH

7.3.5.Pengkajian peta rawan bencana di provinsi Kalbar

Hasil pengkajian peta rawan bencana di provinsi Kalbar

BPKH

7.3.6.Penyusunan peta lahan kritis dalam rangka updating peta MPRHL

Informasi/peta lahan kritis untuk updating peta MPRHL

BPKH

7.4.1. Sosialisasi Peraturan / Pedoman Perpetaan ke 13 provinsi

Terlaksananya sosialisasi peraturan / pedoman perpetaan ke 13 provinsi

Pusinta

7.4.2.Bimbingan teknis perpetaan di 26 propinsi

Bimbingan teknis perpetaan kehutanan terlaksana

Pusinta

13of 25


1




Sasaran

2

3

4

Indikator Sasaran

5

Kegiatan Baplan (dalam Renstra Baplan) 6 7.5. Penyusunan NSDH

7.6. Inventarisasi SDH dan Sosial Budaya


Hasil (Out comes)

7 Penyusunan NSDH mengacu pada pedoman yang telah disempurnakan, serta kriteria dan standar penyusunan NSDH

Data potensi tegakan hutan dan sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitar hutan

Kegiatan Rinci

8

Keluaran (Outputs)

Pelaksana

9

10

7.5.1. Penyusunan NSDH Daerah / Prop 30 Prop dan NSDH Nasional

Buku NSDH Daerah / Prop 30 judul dan Nasional 1 judul

Pusinpeta, BPKH, Dishut

7.5.2. Sosialisasi kriteria dan stándar NSDH di 11 lokasi (BPKH)

Terlaksanya sosialisasi dan estándar NSDH di 11 lokasi

Pusinta

7.5.3. Fasilitasi Penyusunan NSDH

Laboran hasil fasilitasi, 4 prov

BPKH

7.6.1. Enumerasi TSP/PSP dan ReEnumerasi

Enumerasi TSP dan Re-Enumerasi 33 klaster

BPKH

7.6.2. Uji petik re-enumerasi dan enumerasi TSP/PSP

11 kali kunjungan Evaluasi Klaster TSP/PSP di 11 lokasi BPKH

Pusinpeta

7.6.3. Inventarisasi hasil hutan non kayu (Rotan dan potensi Mangrove/tanama n obat-obatan )

Data hasil hutan non kayu di 21 lokasi (Palembang, Pontianak, Banjar Baru, Sulut dan Maluku Utara)

BPKH, Dishut

7.6.4. Inventarisasi Sosial budaya

Data dan informasi masyarakat sekitar hutan (6 lokasi Pusat, 9 Lokasi Daerah)

Pusinpeta BPKH, Dishut

7.6.5. Inventarisasi tegakan hutan (flora, tanaman unggulan, komersil, Bakau, mangrove, dan tumbuhan Bintangur)

Data tegakan hutan, 86 lokasi (Sulut, Bengkulu, Maluku, Papua, Kalsel, Kalteng, Sulsel)

BPKH, Dishut

7.6.6. Risalah hutan lindung (HL)

Data informasi keadaan HL 9 lks

BPKH, Dishut

7.6.7.Asistensi pelaksanaan inventarisasi hutan daerah dan evaluasi SDH

Hasil asistensi dan evaluasi SDH

BPKH

7.6.8. Koordinasi dan pembinaan inventarisasi hutan

Koordinasi dan pembinaan inventarisasi hutan (lanjutan th 2007) di 11 BPKH

Pusinpeta

7.6.9. Sosialisasi kriteria standar inventarisasi hutan, 10 lokasi (lanjutan tahun 2007)

Terlaksananya sosialisasi kriteria standar inventarisasi di 10 lks (Malut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sultra, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, NTB)

Pusinta

7.6.10. In house training teknik wawancara pengambilan data primer inventarisasi sosbud, 20 orang

Kemampuan SDM sebanyak 20 orang dalam teknik wawancara pengambilan data primer inventarisasi sosbud meningkat.

Pusinta

7.6.11. Up dating data informasi sosial budaya masyarakat di dalam/sekitar KH

Data informasi sosial budaya masyarakat di dalam/sekitar KH

Pusinta

14of 25


1




2

3

Sasaran

Indikator Sasaran

4 Meningkatnya integrasi dan sinkronisasi data dan informasi kehutanan

5 - Kesamaan data - Kelancaran arus data - Data pusat-daerah, antar tema dan spatial - non spatial terintegrasi


Hasil (Out comes)

6

7

7.7. Pengembangan sistem dan infrastruktur SIAPHUT

Tersedianya sarana komunikasi data dan sistem assesment data dan infor-masi kehutanan di pusat & di daerah yg terintegrasi

Aliran komunikasi data lancar


Kegiatan Rinci

Keluaran (Outputs)

8

Pelaksana

9

10

7.7.1. Pemantapan basis data Penginderaan Jauh (PJ)

- 2 Sistem Manajemen basis data inderaja yang terstruktur, efektif dan efisien pada unit pengelolaan dan tingkat nasional/wilayah - Manual Basis Data PJ yang disempurnakan 1 buku - Terpeliharanya Peralatan bidang PJ 5 jenis, 45 unit - Tersedianya Peralatan pendukung sistem pengembangan basis data inderaja 13 jenis, 27 unit

Pusinta

7.7.2. Pengembangan sarana dan prasarana utk dokumentasi peta

Lemari penyimpanan dokumentasi peta dan sarana pendukung

Pusinta, BPKH

7.7.3. Sinkronisasi data tematik ke data dasar dan pemutakhiran data tematik kehutanan

Data dan peta tematik kehutanan yang akurat, komprehensif dan siap pakai, 1 tema

Pusinta

7.7.4. Integrasi data spasial kehutanan pusat dan daerah

Data spasial kehutanan dari instansi di Pusat dan di Daerah terintegrasi dgn akurat untuk seluruh Indonesia (33 Prov.)

Pusinta, BPKH

7.7.5. Pengelolaan dan Pemgermbangan infrastruktur sistem jaringan pusat

a.

Pengelolaan dan Pemeliharaan infrastruktur sistem jaringan pusat

b.

Langganan Internet

Pusrenstat

a.

Sistem jaringan pusat siap pakai, 12 bulan Layanan internet 1,5 Mbps dan 3 mbps, 12 lahan

c.

Langganan back-up internet

c.

d.

Bimbingan teknis pemanfaatan TI

Layanan back-up internet, 4 bulan

d.

Solusi masalah jaringan daerah, 30 lokasi

7.7.6. . Pengelolaan dan Pemeliharaan Aplikasi SIAPHUT

BPKH

Pusrenstat

15of 25


1




Sasaran

2

3

4

Indikator


Hasil (Out comes)

Sasaran

5

6

7

Kegiatan Rinci

Keluaran (Outputs)

Pelaksana

9

10

8 a. Penyempurnaan aplikasi Model Daerah b. Penyusunan database Realtional

a. Terpeliharanya aplikasi SIAPHUt Modul Daerah, 1 Paket b. Tersusunnya iedntifikasi hubungan database antar unit kerja lingkup BAPLAN

c. Pengelolaan dan pemeliharaan data dan aplikasi Siaphut Pusat

c. Terpeliharanya data dan aplikasi SIAPHUT modul Pusat, 1 paket

d. Penyusunan Permenhut ttg SIK

d. Tersusunnya permenhut ttg SIK, 1

e. Penyusunan Program Aplikasi

e. Tersusunnya aplikasi interface antara

Paket Interface

database unit kerja lain dengan SIAPHUT, 3 judul

Efektifnya arus data dan informasi SDH dan pembangunan kehutanan

7.7.7. Pengembangan intranet Departemen Kehutanan

Tersusunnya intranet unit kerja lain, 1 judul

7.7.8. Peningkatan kualitas SDM bidang teknologi informasi Pusat dan Daerah 76 orang

Pusrenstat

Pusrenstat

a. Peningkatan Kualitas SDM Pusat

a. Meningkatnya kualitas SDM Pusat

b. Peningkatan kualitas SDM Daerah

b. Meningkatnya kualitas SDM Pusat

dibidang TI, 20 orang dibidang TI, 30 orang 7.7.9. Penyusunan Pedoman Sistem Informasi Kehutanan a. Penyusunan kodefikasi database kehutanan b. Penyusunan grand desain sistem informasi

Tersedianya data dan informasi kehutanan tahunan

- Buku statistik Dephut, Baplan, BPKH yg disahkan - Buku Data Informasi Kehutanan


7.8. Penyusunan Statistik Kehutanan dan lingkup Baplanhut

Tersedianya bahan referensi bagi berbagai pihak untuk pengambilan kebijakan kehutanan

Pusrenstat a. Tersusunnya kodefikasi database kehutanan, 1 judul b. Tersusunnya grand desain SIK, 1 judul

7.7.10. Pengembangan database kehutanan

2 judul data base kehutanan di Papua dan Papua Barat

BPKH

7.8.1. Penyusunan dan pencetakan buku Statistik Kehutanan, dan statistik BPKH

Buku Statistik Kehutanan 600 eks.; Buku statisik 11 BPKH, Buku Statistik Kehutanan triwulan 200 eks.

Pusrenstat, SetBaplan, BPKH

7.8.2.Penyusunan dan pencetakan buku Data dan Informasi Kehutanan dan bidang planologi

Buku Data dan Informasi Kehutanan 200 Eks

Pusrenstat Setbaplan

16of 25


1




Sasaran

2

3

4

Indikator


Hasil (Out comes)

Sasaran

5

6

7

- Buku Eksekutif Data Strategis Kehutanan

7.9. Penyajian dan pelayanan data informasi SDH, serta penyajian data dan informasi terkini

Tersedianya data dan informasi kehutanan kerjasama dengan BPS, 3 judul

Tersedianya dan tersebarnya data informasi SDH ke berbagai pihak yang memerlukan

Kegiatan Rinci

8

Keluaran (Outputs)

Pelaksana

9

10

7.8.3.Penyusunan Buku Eksekutif Data Strategis Kehutanan

Buku Eksekutif Data Strategis Kehutanan 200 Eks

Pusrenstat

7.8.4.Penyusunan dan pencetak an Booklet/leaflet informasi kehutanan

Booklet kehutanan 200 eks. Leaflet kehutanan 750 eks

Pusrenstat

7.8.5. Penyusunan Booklet/Leaflet kegiatan bidang Planologi Kehutanan

Booklet dan Leaflet kegiatan bidang planologi kehutanan, 500 lembar

Setbaplan

7.8.6. Penyusunan Buku ekspor dan impor kehutanan

Buku ekspor dan impor kehutanan, 200 eks

Pusrenstat

7.8.7.Pengumpulan dan sinkronisasi data statistik dan website deohut

Tersedianya statistik kehutanan provinsi, 33 propinsi

Pusrenstat

7.8.8.Sosialisasi Permenhut tentang penyusunan Statistik kehutanan

Tersosialisasikannya Permenhut tentang Pedoman penyusunan statistik kehutanan 14 lokasi

Pusrenstat

7.8.9.Penyempurnaan buku pintar bidang planologi kehutanan, 1 judul

Buku Pintar Bidang Planologi Kehutanan, 1 judul

Setbaplan

7.8.10. Analisis pengelolaan data kehutanan

Dokumen analisis pengelolaan data kehutanan, 1 judul

Pusrenstat

7.9.1. Menyajikan data informasi SDH / pembangunan bidang kehutanan dan planologi kehutanan

Data informasi tersaji dlm berbagai kesempatan dan pelayanan.

Pusrenstat

7.9.2. Penyajian data informasi pada website Dephut

Data/informasi pada Website Dephut mutakhir

Pusrenstat

Buku data informasi kehutanan hasil kerjasama dgn BPS

7.10. Penyusunan dan penyediaan data dan informasi kerjasama dengan BPS

Tersedianya bahan referensi bagi berbagai pihak untuk pengambilan kebijakan kehutanan

7.10.1. Workshop hasil kerjasama Dephut-BPS

1 judul laporan hasil workshop

Pusrenstat

- Renja-KL; Renstra-KL; RPJP Kehutanan pada setiap unit organisasi tersedia.

8.1. Penyusunan Rencana-rencana pembangunan kehutanan

Tersedianya acuan dalam penyusunan RKAKL dan programprogram/ kebijakan pembangunan kehutanan

8.1.1.Penyusunan Renja-KL Dephut tahun 2009, Renja Baplanhut Tahun 2009, Renja BPKH tahun 2009

Dokumen Renja-KL Dephut Tahun 2009, Renja Baplanhut Tahun 2009, dan Renja BPKH thn 2009

Pusrenstat, SetBaplanhut

8.1.2.Penyusunan Bahan RKP Dephut

Dokumen RKP Sektor Kehutanan Tahun 2009, 1 judul

Pusrenstat

8.1.3. Penyusunan Draft Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)

Dokumen rencana Kehutanan tingkat Nasional

Pusrenstat

Program Peningkatan Kualitas Akses dan Informasi SDA dan LH 8.

Terwujudnya rencana-rencana kehutanan menjadi acuan dalam implementasi kegiatan pembangunan kehutanan dan sektor lain

Penyusunan Rencana Kehutanan


Tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan tahunan Dephut keplanologian, rencana makro dan NFS

- Rencana/materi pengelolaan kawasan hutan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar tersedia

Eselon I, BPKH

17of 25


1




Sasaran

2

3

4

Indikator


Hasil (Out comes)

Sasaran

5

6

7

Indikator Strategis : - Rencana Kerja (Renja-KL Tahun 2007 s.d 2010) dan Rencana Strategis Tahun 2010-2014). - Evaluasi RPJP Kehutanan. - PDRB Hijau Propinsi dan Kabupaten. - Sosialisasi dan internalisasi komitmen internasional bidang kehutanan dalam kerangka program kehutanan nasional. - Fasilitasi pembangunan kehutanan wilayah perbatasan. - Evaluasi rencana dan kebijakan kehutanan. - Rencana makro kegiatan kehutanan.

Kebijakan Menteri Kehutanan utk mendukung implementasi rencana kehutanan tersedia

Monitoring dan Evaluasi Rencana Kehutanan


Tercapainya pelaksanaan penyusunan rencana sesuai rekomendasi dan feedback hasil evaluasi

8.2. Pengaturan penyusunan rencana makro kegiatan kehutanan

Tersedianya acuan dalam pelaksanaan kegiatan kehutanan

Kegiatan Rinci

8

Keluaran (Outputs)

Pelaksana

9

10

8.1.4.Penyempurnaan Renja Baplan thn 2008 dan Renstra BPKH tahun 2005-2009

Renja Baplan thn 2008 dan Renstra BPKH thn 2005 – 2009 (Penyempurnaan)

BPKH

8.1.5.Penyusunan perencanaan pemantapan batas KH

Dokumen Rencana pemantapan batas KH, 1 jdl

BPKH

8.1.6.Menyusun bahan rapat pimpinan, tindak lanjut pentunjuk Menhut dan tanggapan hasil kunjungan kerja DPR, 3 judul

Bahan rapat pimpinan, tindak lanjut petunjuk Menhut dan tanggapan hasil kunjungan kerja DPR, 3 judul

Setbaplan

8.1.7.Internalisasi komitmen internasional

Dokumen internalisasi komitmen internasional, 1 judul

Pusrenstat

8.2.1.Penyusunan Rencana makro perlindungani /Konservasi SDH

Dokumen (Draft) Rencana makro Perlindungan/Konservasi SDH, 1 jdl

Pusrenstat Eselon I

8.2.2.Rencana dan Penyusunan MPRHL Prov Kal-Bar Tahun 20082012

MPRL telah disusun 2 judul

BPKH III, V

8.2.3.Penyusunan rencana makro pemanfaatan SDH

Dokumen dan SK Menhut tentang rencana pemanfaatan SDH

Pusrenstat

8.3. Fasilitasi rencana pembangunan kehutanan wilayah kehutanan dan desentralisasi

Tersedianya acuan sinkronisasi pembangunan kehutanan wilayah perbatasan Pst dan Daerah

8.3.1.Fasilitasi Pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar wilayah Papua

Dokumen rencana aksi pembangunan kehutanan wialyah per-batasan dan pulau-pulau kecil terluar (1judul) wilayah Papua

Pusrenstat

Rencana kehutanan diketahui para pihak, disusun sejalan dgn komitmen kehutanan internasional dan menjadi acuan

8.4. Sosialisasi rencana-rencana kehutanan, standar-standar dan kebijakan pemantapan KH

Sinkronnya Rencana Kehutanan Pusat dan Daerah

8.4.1.Koordinasi dan sinkronisasi rencana kehutanan dan rencana bidang planlogi kehutanan Pusat dan daerah

Dokumen rencana kehutanan yang ditetapkan tersosialisasi dan rencana kehutanan dan rencana bidang planologi kehutanan sinkron antar tingkatan Pusat dan daerah

Pusrenstat

Tersedianya laporan, feedback dan rekomendasi pelaksanaan rencana-rencana kehutanan / kebijakan kehutanan

8.5. Monitoring dan evaluasi rencana dan pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan kinerja pembangunan kehutanan serta lingkup baplahut

Tercapainya pelaksanaan penyusunan rencana sesuai rekomendasi dan feedback hasil evaluasi

8.5.1. Menyelenggarakan diskusi publik evaluasi rencana dan program pembangunan kehutanan nasional

Rumusan sebagai umpan balik dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan rencana dan kebijakan kehutanan

Pusrenstat

8.5.2.Penyusunan PDRB Berwawasan Lingkungan (Green PDRB) Sektor Kehutanan

Dokumen kajian PDRB Hijau Nasional Sektor Kehutanan

Pusrenstat

18of 25


1




Sasaran

2

3

4


Indikator


Hasil (Out comes)

Sasaran

5

6

7

Kegiatan Rinci

8

Keluaran (Outputs)

9

Pelaksana

10

8.5.3.Melakukan analisis sektor dan isu pelaksanaan pembangunan kehutanan terkait dengan sektor lain

Dok. Hsl kajian analisa sektor & rekomendasi pelaksanaan rencana & kebijakan pemb. kehutanan terkait dengan sektor lain (8 judul)

Pusrenstat

8.5.4. Menyusun buletin kajian pelaksanaan pembangunan kehutanan

Buletin Planologi 4 edisi

Pusrenstat

8.5.5.Melakukan kajian penataan dan pemanfaatan ruang dalam rangka pemantapan kawasan hutan provinsi

Dokumen rekomendasi penataan dan pemanfaatan ruang dalam rangka pemantapan KH provinsi pemekaran 3 provinsi

Pusrenstat

8.5.6. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan kehutanan

Dokumen rekomendasi/ laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan kehutanan 1 judul/ 32 prov)

Pusrenstat

8.5.7. Memonitor dan mengevaluasi tindaklanjut revitalisasi sektor kehutanan dalam rangka pelaksanaan RPPK

Dokumen rekomendasi / laporan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut revitalisasi sektor kehutanan dlm rangka pelaksanaan RPPK (1 judul/ 15 provinsi)

8.5.8.Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan prioritas departemen kehutanan

Dokumen yang berisi data dan informasi mengenai upaya yang telah dilaksanan, hasil yang dicapai, hambatan dan kendala yang dihadapi serta rekomendasi kedepan (1 judul / 25 provinsi)

Pusrenstat

8.5.9.Analisa dan strategi pertumbuhan pembangunan sektor kehutanan

Dokumen yang berisi informasi pertumbuhan pembangunan sektor kehutanan dalam kurun waktu 2005 s/d 2008

Pusrenstat

Sinkronisasi perencanaan dan sinergitas pelaksa-naan pembangunan kehutanan di setiap tingkatan dan sektor lain

8.5.10.Evaluasi Renja Baplanhut Tahun 2007

Laporan hasil evaluasi renja Baplanhut tahun 2007 (1 judul)

Setbaplanhut

Umpan balik bagi pening-katan kinerja Dephut, Baplanhut, Eselon II Baplan-hut dan BPKH

8.5.11.Evaluasi kinerja (LAKIP)Baplanhut/Eselon II/BPKH tahun 2007

Buku LAKIP Baplanhut Tahun 2007 1 judul, Buku Lakip Eselon II lingkup Baplanhut tahun 2007 5 judul dan Buku LAKIP BPKH tahun 2007, 11 judul

Setbaplanhut, Eselon II Baplan, BPKH

19of 25


1




Sasaran

2

3

4

Indikator


Hasil (Out comes)

Sasaran

5

6

7

Kegiatan Rinci

8

Keluaran (Outputs)

9

Pelaksana

10

8.5.12. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Baplanhut di seluruh UPT Baplanhut dan instansi terkait

Laporan hasil monev pelaksanaan kegiatan bidang Baplanhut di seluruh UPT Baplanhut dan instansi terkait 40 Satker

Setbaplanhut

8.5.13.Review Pelaksanaan Program dan Kebijakan Prioritas Pembangunan Kehutanan

Buku Laporan mengenai data dan informasi Review Pelaksanaan Program dan Kebijakan Prioritas Pembangunan Kehutanan

Pusrenstat

8.5.14. Penyusunan Review Rencana Kerja Badan Planologi Kehutanan Tahun 2008

Buku Review Rencana Verja Badan Planologi Kehutanan, 1 Paket

Setbaplanhut

8.6. Sosialisasi dan internalisasi komitmen internasional bidang kehutanan

Sinkronnya komitmen internasional bidang kehu-tanan dengan pemba-ngunan kehutanan

8.6.1.Pengawalan proses NFP dan desentralisasi sektor kehutanan

Proses program kehutanan nasional dan desentralisasi kehutanan berlanjut

Pusrenstat

8.6.2.Pendampingan SMCP dan IFPP

Proses implementasi kebijakan kehutanan internasional terintegrasi dlm rencana kehutanan

Pusrenstat

8.7. Penyusunan rencana pengembangan dan sosialisasi KLN

Tercapainya pembangun-an bidang planologi kehu-tanan sesuai rencana yang telah ditetapkan

8.7.1.Bimbingan Penyusunan Proposal BLN tahun 2008, 10 lokasi

Laporan Hasil bimbingan, 1 judul

Setbaplan

8.7.2.Melakukan sosialisasi visi, misi program negara-negara donor di 20 propinsi

Laporan hasil sosialisasi, 1 judul

Setbaplan

8.7.3.Melakukan pengembangan kerjasama bidang planologi di 20 propinsi

Laporan kemungkinan pengem-bangan kerjasama, 1 judul

Setbaplan

8.7.4.Melakukan pemantauani KLN bidang planologi di 10 lokasi

Laporan hasil evaluasi KLN, 1 judul

Setbaplan

8.7.5.Melakukan pelatihan penyusunan proposal BLN tahun 2008

20 pegawai terlatih menyusun proposal BLN

Setbaplan

Menghimpun data informasi SDM bidang planologi kehutanan

Data informasi SDM up to date dan terkompilasi secara komprehensif, 1 dokumen

Setbaplan

Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 9.

Terwujudnya SDM kehutanan yang berkualitas, kompeten, serta terdistribusi secara proporsional

Pengelolaan SDM Kehutanan dan kesetaraan gender


Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM kehutanan dalam

- Isu-isu atau tantangan yang sebelumnya tidak terselesaikan, dapat diselesaikan

9.1. Pengkajian penyiapan SDM Baplanhut untuk menjawab tantangan kedepan

Kesenjangan antara kebu-tuhan dan ketersediaan kapasitas SDM diketahui

20of 25


1




2

3

Indikator Strategis : - Berjalannya sistem kompetensi jabatan untuk penempatan pegawai - Berjalannya sistem ”reward & punishment” - Tercapainya kesetaraan hak dan kewajiban bagi seluruh SDM bidang planologi kehutanan

Sasaran

Indikator Sasaran

4 bidang planologi kehutanan Untuk program formal : S1 = 50 orang, S2 = 30 orang, S3 = 10 orang. Program non formal melalui pelatihan yang dibutuhkan dan capable.

5 - Kinerja SDM Kehutanan / Baplanhut meningkat 30 % - Organisasi Baplanhut berjalan sesuai tupoksi dan target renja tercapai


Hasil (Out comes)

Kegiatan Rinci

7

8

Keluaran (Outputs)

Pelaksana

9

10

9.2. Perencanaan pengembangan kepegawaian dan penyelenggaraan kepegawaian

Strategi pengembangan kapasitas SDM diperoleh

9.2.1. Menyusun data terpilah Gender dan Kajian analisis pengarusutamaan gender (PUG) 1 judul

Data terpilah dan hasil kajian analisis pengarusutamaan gender (PUG) 1 judul

Setbaplan

9.3. Pengembangan Kepegawaian (penguatan kapasitas SDM)

Pegawai memiliki pengeta-huan, keterampilan, dan sikap (etos kerja, kedisiplinan) yang memadai untuk melaksanakan Tupoksi dan memadai untuk bekerja dalam tim (team working)

9.3.1. Menyelenggarakan penyegaran/ pelatihan :

164 orang yang telah mengikuti pelatihan dan capable untuk bekerja dengan baik sesuai dgn keahliannya

Setbaplan (Ditunda sebagian)

20 pegawai mengikuti diklat / kursus

Setbaplan Setbaplan Setbaplan

-

-

Bhs Inggeris TOEFL 5 org Penyegaran dan Ujian Nasional Serrtifikasi pengadaan barang / jasa 50 orang Keahlian Bidang GIS 20 orang Bendaharawan 22 orang Saksi Ahli 20 orang Tenaga Fungsional, 5 orang Pelatihan SABN, 42 Orang

10 orang S1,30 orang S2 dan 1 orang S3

BPKH

10 orang S1,30 orang S2 dan 1 orang S3

9.3.2.Memfasilitasi Diklat PIM 1,2,3,4 dan diklat-diklat lain

20 pegawai mengikuti diklat/kursus

setbaplan

9.3.3.Memfasilitasi pendidikan strata lebih tinggi S1, S2, S3 bidang kehutanan, ekonomi dan hukum

10 orang s1, 30 orang s2 dan 3 orang s3

setbaplan

9.4.1.Menyelenggarakan penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional lingkup Baplanhut

DUPAK Pejabat Fungsional yang masuk selesai dinilai (100%)

9.4.2.Penyempurnaan Butir-Butir Juknis PAK Jabatan Fungsional

2 Buku Juknis PAK Jabatan Fungís\onanal (PEH, Surta dan Perencana)

Setbaplan

9.5.1.Menyempurnakan sistem administrasi kepegawaian dan sistem kepangkatan dan mutasi (carrier plan) pegawai

Sistem administrasi dan kepangkatan yang lebih mendukung kinerja pegawai

Setbaplan

9.5.2.Konsultasi masalah administrasi kepegawaian dgn instansi/ lembaga terkait

75% dari masalah administrasi yang ada dapat diselesaikan

Setbaplan

Peningkatan pelayanan teknologi dan sistem informasi 9.4. Pengelolaan, Perencanaan dan Pengembangan Pegawai

9.5. Penyelenggaraan kepegawaian


Sistem administrasi yang mampu mendukung peningkatan kinerja pegawai

21of 25


1




Sasaran

2

3

4

Indikator


Hasil (Out comes)

Sasaran

5

6

7

Kegiatan Rinci

Keluaran (Outputs)

8 9.5.3.Pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian / Kepengurusan umum

Pelaksana

9 -

Terlaksananya pengurusan Administrasi umum kepegawaian di Pusat dan seluruh BPKH

10 Setbaplan

- 1265 pegawai mendapat bimbingan administrasi

Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi SDA dan LH 10

Organisasi dan tata hubungan kerja lingkup kehutanan (internal pusat, pusat – daerah) lebih efektif dan responsif

Pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan

Tata Hubungan Kerja planologi kehutanan tersusun dan disosialisasikan di lingkup Pusat dan Daerah

Dokumen rancangan Tahubja bidang planologi kehutanan

10.1. Penyempurnaan rancangan Tahubja bidang planologi kehutanan

Rancangan Tahubja bidang planologi kehutanan diakomodasi di dalam penyusunan Tahubja Kehutanan

Indikator Strategis : - Tahubja pengurusan hutan tersusun dan diterima semua pihak. - Organisasi berjalan efektif dan responsif sesuai tuntutan pembangunan kehutanan bidang Planologi Kehutanan

Organisasi keplanologian lebih efektif, produktif dan responsif

Terbentuknya orga-nisasi keplanologian yang efektif, produktif dan responsif

10.2. Pembentukan 9 UPT Baplanhut baru sehingga menjadi 26 UPT

Beban tugas pekerjaan keplanologian dapat terba-gi, sehingga dapat mening-katkan efektivitas, produkti-vitas, dan responsivitas bidang kerja/ layanan keplanologian

10.3. Pengembangan dan penyempurnaan tata laksana

Administrasi Baplan efektif, efisien, dan responsif

10.4. Pengembangan dan Penyempurnaan Organisasi


Terbentuknya organisasi Planologi Pusat dan Daerah yang sesuai fungsi dan beban tugas

10.1.1.Menyempurnakan rancangan Tahubja bidang planologi kehutanan : Pusat serta Pusat dan Daerah

Rancangan Tahubja bidang planologi kehutanan

Setjen,

10.1.2.Turut serta dalam menyusun rancangan Tahubja Kehutanan

Rancangan Tahubja Kehutanan

Setbaplan

10.1.3.Turut serta dalam menyusun rancangan Permenhut Tahubja Kehut.

Rancangan Permenhut tentang Tahubja Kehutanan

Setbaplan

10.1.4.Pertemuan 6 kali di UPT Bap[lan dalam rancangan Tahubja

Tersosialisasi nya rancangan Tahubja bidang planologi di 6 BPKH baru

BPKH

10.3.1.Menyusun/Menyempurnakan uraian jabatan struktural dan non struktural BPKH

Buku uraian jabatan struktural dan non struktural BPKH ( 1 buku)

Setbaplan

10.3.2.Menyusun/Menyempurnakan prosedur kerja baplan pusat

Buku prosedur kerja Baplan Pusat ( 1 buku)

Setbaplan

10.4.1.Menyusun analisis jabatan pada pusat dan BPKH

Dokumen yang memuat Nama dan Jenis jabatan pada Pusat dan BPKH

Setbaplan

10.4.2.Penyusunan penyempurnaan organisasi Baplan pusat dan daerah

Organisasi Baplan Pusat dan Daerah sempurna

Setbaplan

10.4.3.Melakukan evaluasi kinerja organisasi baplan daerah

Hasil evaluasi kinerja organiisasi baplan daerah

Setbaplan

Setbaplan

Setjen

22of 25



1

2

11.

Peraturan perundang - undangan bidang planologi kehutanan mampu mendukung terselenggaranya pengurusan hutan Indonesia dengan baik



3 Pembinaan hukum dan peraturan perundangan

Sasaran

Indikator Sasaran

4 Tersedianya peraturan perundangundangan bidang planologi


Hasil (Out comes)

5

6

7

Kegiatan BAPLAN dapat terlaksana dengan lancar ditunjang dengan peraturan perundangundangan

11.1. Penyusunan/ penyempurnaan kebijakan dan peraturan perundangan di bidang planologi kehutanan

Berkurangnya permasalahan bidang planologi kehutanan

Tersedianya dana, sarana, prasarana, yang proporsional untuk mendukung pembangunan bidang planologi kehutanan

Pengembangan rencana dan penganggaran pembangunan kehutanan

Indikator Strategis : - Pendanaan pembangunan bidang planologi kehutanan sesuai dengan prioritas, teralokasi dengan benar dan sesuai dengan tatawaktu - Pengelolaan dana


Tersedianya dana, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan planologi sesuai dengan prioritas, teralokasi dengan benar sesuai dengan tata waktu

Kegiatan BAPLAN dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan anggaran yang tersedia

12.1. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahun 2008

12.2. Bimbingan teknis dan administrasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran bidang planologi kehutanan

8

Keluaran (Outputs)

Pelaksana

9

10

11.1.1.Pengkajian Peraturan perundangan bidang planologi kehutanan yang berlaku dan yang dibutuhkan

Rekomendasi hasil pengkajian terhadap peraturan yang ada dan yg dibutuhkan ke depan

Setbaplan

11.1.2.Penyusunan rancangan peraturan perundangan bidang planologi kehutanan yang mendukung pemantapan KH dan kepastian hukum

Peraturan perundangan bidang planologi kehutanan yang men-dukung pemantapan KH dan kepastian hukum

Setbaplan

11.1.3.Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan distribusinya

Laporan hasil sosialisasi peraturan perundangan dan distribusinya

Setbaplan

11.1.4.Penanganan permasalahan hukum dibidang planologi kehutanan

Terselesaikannya permasalahan hukum bidang planologi kehut.

Setbaplan dan BPKH

11.1.5.Sosialisasi kebijakan dan peraturan perundangan bidang plano-logi kehutanan

Kebijakan peraturan perundangan bidang planologi kehutanan tersosialisasi kepada stakeholder

BPKH

11.1.6.Bimbangan dan konsultasi bidang planologi

Laporan bimbingan dan konsultasi bidang planologi

BPKH

Dokumen perencanaan anggaran (SRAA, DIPA, Standar Kegiatan Bidang Planologi, Standar Biaya Bidang Palnologi Kehutanan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan BAPLAN

12.1.1.Menyusun rencana anggaran RKA-KL

Dokumen RKA-KL, DIPA, SRAA 5 pusat, 36 satker di Dishut dan 17 BPKH

Setbaplan, BPKH

12.1.2.Penyempurnaan Standar Nomenklatur 2008

Buku Standar Nomenklatur yang disempurnakan 1 judul

Setbaplan

12.1.3.Penyempurnaan Standar Kegiatan dan Biaya bidang planologi kehutanan

Buku Standar Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan yang disempurnakan 1 judul

Setbaplan

Adanya keseragaman pelaksanaan kegiatan dan anggaran bidang planologi kehutanan bagi seluruh pelaksana

12.2.1.Melaksanakan bimbingan mengenai pelaksanaan kegiatan dan anggaran bidang planologi kehutanan di 5 Pusat, 36 satker di Dishut dan 17 BPKH

Terlaksananya bimbingan teknis dan administrasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran bidang planologi kehutanan di 5 Pusat, 36 satker di Dishut dan 17 BPKH

Setbaplan

Indikator Strategis : - Draft akhir PP/ Pepres/Keppres/ Kepmenhut/SK. Menhut - Pengesahan Peraturan /SK Kepala Badan Planologi Kehutanan

12.

Kegiatan Rinci

23of 25


1




Sasaran

2 kehutanan sesuai prioritas, dan alokasi dana berjalan sesuai aturan

3

4

Indikator Sasaran

- Sarpras pendukung pembangunan bidang planologi kehutanan tersedia secara proporsional pada setiap saat

5

Kegiatan BAPLAN dapat terlaksana dengan lancar ditunjang dengan sarana dan prasarana yang tersedia

Meningkatnya tertib adminstrasi pengelolaan keuangan

Pengelolaan dana kehutanan sesuai prioritas dan alokasi dana berjalan sesuai aturan, serta terpan-taunya perkem-bangan pelaksanaan kegiatan bidang Planologi Kehutanan


Hasil (Out comes)

Kegiatan Rinci

7

8

Pelaksana

9

10

12.3. Mekanisme koordinasi keterpaduan kegiatan & anggaran kepla-nologian (RAKORNIS)

Adanya sinkronisasi kegiatan dan anggaran keplanologian antara pusat dan daerah

12.3.1.Melaksanakan koordinasi keterpaduan kegiatan dan anggaran keplanologian (RAKORNIS)

Dokumen kesepakatan kegiatan planologi kehutanan (1 judul; 5 Pusat, 36 satker di Dishut dan 17 BPKH

Setbaplan

12.4. Pengadaan / pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkup Baplanhut

Kebutuhan sarana dan prasarana terpenuhi

12.4.1.Pemeliharaan sarpras Pusat dan BPKH

Pemeliharaan kendaraan roda 4 di Baplan, 46 unit

Setbaplan

12.5. Penyusunan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) lingkup Baplanhut

Terwujudnya pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)

12.5.1.Penyusunan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN), 17

Laporan yang memuat pertanggungjawaban barang milik di lingkup Baplan

Setbaplan

12.6. Pengurusan tata laksana keuangan dan pemantauan perkembangan pelaksanaan kegiatan Baplanhut

Pelaksanaan anggaran lingkup Baplanhut dapat terkelola dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku

12.6.1. Menyusun laporan kegiatan dan perkembangan pelaksanaan anggaran pembangunan (DIPA) lingkup Baplanhut, 38 Judul

- Laporan perkembangan Kegiatan Bidang Planologi Kehutanan (lap bul 12, lap triwulan 4, 2 lap semester, lap tahunan 1 judul). Pusat dan BPKH

Setbaplan

12.7. Bimbingan dan pengendalian administrasi keuangan

Terlaksananya administrasi keuangan yg baik dan sesuai ketentuan yang berlaku

BPKH

Laporan perkembangan pelaksa-naan anggaran pembangunan (DIPA) lingkup Baplanhut, (lap bul 12, triw 4, se mester 2 dan lap thnan 1 judul), Pusat dan BPKH 12.6.2.Pengujian pelaksanaan anggaran dan penerbitan SPM

12.7.1. - Pengujian pelaksanaan anggaran dan penerbitan SPM - Bimbingan dan pengendalian administrasi keuangan lingkup Baplan


Keluaran (Outputs)

Hasil pengujian (verifikasi) pertanggung-jawaban pelaksanaan anggaran (SPJ) dan SPM yang diterbitkan (5 Satker)

Setbaplan

- Hasil pengujian (verifikasi) pertanggung-jawaban pelaksanaan anggaran (SPJ) dan SPM yang diterbitkan (5 Satker)

Setbaplan

- Laporan hasil bimbingan dan pengendalian administrasi keuangan lingkup baplan di 22 Satker

24of 25


1




Sasaran

2

3

4

Indikator Sasaran

5


Hasil (Out comes)

7

12.8. Penyusunan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) lingkup Baplanhut

Bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang akuntabel

13.1. Penyelesaian tindak lanjut LHP

LHP, Kasus Kerugian Negara serta pengawasan masyarakat tuntas diselesaikan.

Kegiatan Rinci

8

Keluaran (Outputs)

9

Pelaksana

10

12.8.1.Membuat laporan keuangan (pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran) dengan menggunakan program SAI (19 lJudul))

Data laporan keuangan (LRA, Neraca dan CALK) yg akuntabel dan up to date lingkup Baplanhut (12 lap bln, 4 Lap Triwulan, 2 Lap Semester dan 1 Lap tahunan)

Setbaplan, BPKH

Penelaahan dan Pemantauan Tindak Lanjut LHP (BPK, BPKP, Itjen dan wasmas) dan Kasus Kerugian Negara

Buku LHP dan Kasus Kerugian Negara, Wasmas Bidang Planologi Kehutanan dan Laporan pemantauan TL LHP, 16 Lokasi

Setbaplan

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 13.

Terbentuknya PNS Kehutanan yg dapat menjalankan tugas secara benar sesuai ketentuan dan kompetensinya

Penyelenggaraan pengawasan aparatur negara

Permasalahan bidang planologi kehutanan dapat diselesaikan dan kerugian negara dapat ditekan

Menurunnya jumlah permasalahan dan kerugian negara

Indikator Strategis : - Kualitas dan kuantitas pengawasan penyelenggaraan pembangunan bidang planologi kehutanan meningkat - Jumlah kasus penyelewengan/ - KKN menurun drastis signifikan - Pembangunan bidang planologi kehutanan dapat terselenggara lebih efektif dan efisien Rencana Kerja Badan Planologi Kehutanan 2008

25of 25

MATRIKS REVIEW RENCANA KERJA BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN TAHUN 2008

Recommend Documents