Rencana kerja Dinas kehutanan Tahun 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG DINAS KEHUTANAN
Jl. Jenderal Sudirman No. 19 Telp (0754) 20020 Fax (0754) 20431 Muaro Sijunjung 27511
i KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karuniaNya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan tahun 2015 dapat diselesaikan serta marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepemerintahan yang lebih berdaya dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan kinerja instansi pemerintah dalam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Tahun 2015. Rencana Kerja ini merupakan gambaran garis besar dari langkah-langkah pelaksanaan pembangunan yang dirumuskan pada tujuan dan sasaran untuk setiap program dan kegiatan Dinas Kehutanan Tahun 2015. Selanjutnya Rencana Kerja ini menjadi acuan Dinas Kehutanan dalam rangka pembangunan kehutanan Tahun 2015. Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada semua pihak khususnya
jajaran
Dinas
Kehutanan
yang
telah
berpartisipasi
dalam
mempersiapkan dan merumuskan Rencana Kerja Dinas Kehutanan
Tahun
2015. Muaro Sijunjung,
Februari 2014
Kepala Dinas Kehutanan
KHAIRAL, SH Pembina Utama Muda NIP : 19580607 198203 1 011
ii
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR ...........................................................................
i
DAFTAR ISI .....................................................................................
ii
BAB I
PENDAHULUAN ...................................................................
1
A.
Latar Belakang ……………………………………………………………………
1
B.
Landasan Hukum …………………………………………………………………
2
C.
Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………
4
D.
Sistematika Penulisan …………………………………………………………
4
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013 ........................
6
BAB II
A.
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Tahun
2013
dan
Capain
Rencana
Strategis
Dinas
Kehutanan Tahun 2011-2015 …………………………………………… B.
Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan ………………………
C.
Isu-isu Penting penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
BAB IV
20
Dinas Kehutanan …………………………………………………………………
30
Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ……
33
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .......................
35
A.
Telahaan Terhadap Kebijakan Daerah …….…………………………
35
B.
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ………………………………….……
37
C.
Program dan Kegiatan …………………………………………………………
38
D. BAB III
6
PENUTUP ………………………………………………………………………………………
43
A.
Simpulan ………………………………………………………………………………
43
B.
Saran ……………………………………………………………………………………
43
LAMPIRAN
ii
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kehutanan didasarkan pada penjaringan aspirasi dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan kegiatan yang berlaku secara mutlak. Penyusunan Renja SKPD mengacu kepada Peraturan Pemerintah
Nomor
Penyusunan,
:
8
Tahun
Pengendalian
2008
dan
tentang
Evaluasi
Tahapan,
Tata
Pelaksanaan
Cara
Rencana
Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008. Agenda Pembangunan Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2011-2015 terdiri atas: 1) pembangunan ekonomi yang tangguh ; 2) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas ; 3) peningkatan infrastruktur dan sarana dasar ; 4) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ; 5) pengentasan kemisikinan dan pembangunan daerah tertinggal ; 6) tata pemerintahan yang baik dan bersih ; 7) penataan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah ; 8) peningkatan kualitas kehidupan beragama, adat dan sosial budaya. Adapun
agenda
yang
berkaitan
secara
langsung
dengan
bidang
kehutanan adalah : pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Agenda tersebut mencakup tujuh prioritas pembangunan dimana salah satunya adalah peningkatan dan pengendalian pemeliharaan hutan. Untuk melaksanakan agenda pembangunan daerah tersebut Dinas Kehutanan menetapkan visi pembangunan kehutanan, yakni “Terwujudnya Pengelolaan Hutan Dan Lahan Yang Lestari Menuju Masyarakat Madani Di Kabupaten Sijunjung”. Misi yang ditetapkan adalah : 1) menjamin kepastian hukum
penggunaan
meningkatkan
kawasan
perlindungan
dan
hutan
sesuai
konservasi
peruntukannya,
sumberdaya
hutan,
2). 3).
2 mendorong tumbuhnya pengelolaan hutan dan lahan berbasis masyarakat, 4). memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung hutan dan lahan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, 5). mewujudkan sumberdaya manusia kehutanan yang profesional. Sebagai arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan kehutanan di Kabupaten
Sijunjung,
kebijakan
prioritas
pembangunan
tersebut
dilaksanakan melalui fokus-fokus kegiatan diantaranya rehabilitasi hutan dan lahan, pengamanan dan perlindungan hutan dan pemantapan kawasan hutan dan potensi sumber daya hutan serta peningkatan fungsi KPHL Model Sijunjung. Rencana
pembangunan
kehutanan
tahun
2015
dituangkan
dalam
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan tahun 2015 dan masih tetap mengacu kepada Renstra Dinas Kehutanan Tahun 2011-2015.
B. Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung tahun 2015 berlandaskan hukum kepada : 1.
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1979.
2.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
3.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
7.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
3
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan,
Kegiatan
Pendukung
dan
Pemberian
Insentif
Kegiatan RHL 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sijunjung. 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011 – 2031 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 18. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 42 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2015
4
C. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan rencana kerja Dinas Kehutanan
Tahun Anggaran
2015 adalah sebagai acuan rencana kerja dan anggaran Dinas Kehutanan dan juga dapat digunakan sebagai pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan di Kabupaten Sijunjung. Tujuannya adalah meningkatnya kualitas pembangunan kehutanan yang terarah dan berkesinambungan.
D. Sistematika Penulisan Ruang lingkup isi Recana Kerja Tahun 2015 Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut : BAB I.
PENDAHULUAN Merupakan
penjelasan
secara
garis
besar
mengenai
arah
rencana kerja tahun 2015 Dinas Kehutanan. Bab ini memuat latar
belakang,
landasan
hukum,
kebutuhan
penyusunan
rencana kerja, serta sistematika penulisan.
BAB II.
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN LALU Bab ini menyajikan tentang hasil evaluasi dan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013. Gambaran capaian rencana kerja tahun 2015 adalah tentang capaian indikator kinerja, permasalahan yang dihadapi dan solusi yang dapat dilaksanakan di tahun mendatang serta isu -isu strategis di bidang kehutanan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
5
BAB III.
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab
ini
menyajikan
pembangunanan
telaahan
kehutanan
terhadap
serta
kebijakan
kesesuaiannya
nasional terhadap
pembangunan kehutanan di Kabupeten Sijunjung. Bab ini juga memuat tentang tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Kehutanan Tahun 2015 serta program dan kegiatan Dinas Kehutanan selama satu tahun.
BAB VI
PENUTUP, Merupakan simpulan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Tahun 2015.
6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN TAHUN 2013 A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Tahun 2013 dan Capain Rencana Strategis Dinas Kehutanan Tahun 2011-2015 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Tahun 2013, bertujuan untuk menilai, menggambarkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan Dinas Kehutanan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja. Evaluasi program dan kegiatan juga bertujuan sebagai pertimbangan penyusunan perencanaan pembangunan kehutanan untuk tahun anggaran selanjutnya. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2013 adalah sebanyak 8 program dengan 18 kegiatan. Adapun capaian kegiatan masing – masing program Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2013 tersebut adalah : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 581.109.186,- yang terdiri dari beberapa kegiatan : (a) Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran Pada kegiatan penunjang operasional administrasi perkantoran disediakan dana sebesar Rp. 278.250.154,- dipergunakan untuk belanja pegawai dan belanja bahan habis pakai berupa biaya rutin perkantoran (seperti pengadaan alat tulis kantor, alat-alat listrik dan elektronik, belanja perangko, materai dan benda pos lainnya dan peralatan kebersihan), belanja bahan bakar kendaraan, belanja jasa kantor (pengadaan spanduk), belanja cetak dan penggandaan, belanja makan minum rapat dan tamu, belanja pakaian dinas harian dan belanja perjalanan dinas pegawai dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 268.663.561,- (96.55%) dengan nilai capaian indikator kinerja hasil 100 %.
7 Hasil
yang
telah
dicapai
adalah
tersedianya
penyediaan
penunjang pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran Dinas Kehutanan, baik dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat maupun pemerintah (peralatan dan perlengkapan kantor) dan tersedianya sarana dan prasarana kantoran yang berfungsi dengan baik dan layak pakai (AC, note book, komputer). (b) Kegiatan Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Pada kegiatan penunjang operasional jasa perkantoran disediakan dana sebesar Rp. 208.648.282,- dipergunakan untuk belanja biaya rutin
jasa
perkantoran
seperti
belanja
honor
pegawai
(honor
pengelola kegiatan, penilai angka kredit dan pengelola keuangan), biaya honor/pegawai tidak tetap, biaya rekening telefon, air, listrik dan
surat
kabar.
Realisasi
penggunaan
anggaran
sebesar
Rp.
199.725.795,- (95,72 %) dengan nilai capaian indikator kinerja hasil 100 %. Hasil
yang
telah
dicapai
adalah
tersedianya
penyediaan
penunjang operasional jasa perkantoran Dinas Kehutanan, baik dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan pemerintah dan tersedianya penunjang bagi pelaksanaan jasa perkantoran berupa honor pengelola keuangan, honor pegawai tidak tetap dan jasa komunikasi, air dan listrik 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada kegiatan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor disediakan dana anggaran sebesar Rp. 123.335.000,- yang dipergunakan untuk peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor guna meningkatkan kinerja pegawai. Anggaran yang dialokasikan dipergunakan untuk belanja pegawai (honor tim pengadaan/peneliti barang dan jasa, honor pejabat pengada barang dan jasa serta honor tenaga mekanik/tukang), untuk belanja bahan pakai habis seperti belanja spanduk dan inventaris kantor, belanja jasa kantor seperti belanja
8 pemeliharaan gedung dan belanja pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga, belanja perawatan kenderaan bermotor seperti belanja penggantian suku cadang dan belanja surat tanda nomor kenderaan, dan belanja
modal
berupa
pengadaan
tabung
pemadam
kebakaran,
Pengadaan AC/kipas Angin, mesin sidik jari, almari, filling kabinet, komputer/PC, komputer note book, printer, UPS dan pengadaan kursi. Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.118.301.228,- (95,92%) dan nilai capaian indikator kinerja hasil (fisik kegiatan) 100 %. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Dinas Kehutanan dan tersedianya sarana dan prasarana perkantoran. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pada kegiatan disediakan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- yang dipergunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya aparatur untuk melaksanakan penggunaan
tugas anggaran
khusus
dalam
berupa
urusan
belanja
kedinasan.
pelatihan
yaitu
Bentuk dengan
mengirimkan 1 (satu) orang pejabat eselon IV untuk pelatihan Gaharu ke Padang, satu orang pejabat eselon IV untuk Diklat Wsaganis ke Balai Diklat Kehutanan Pekanbaru dan untuk mengirimkan 2 0rang staf untuk diklat Ekowisata ke Balai Diklat Pematang Siantar dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 6.986.000,- (69,86 %) dan nilai capaian indikator kinerja hasil 100 %. 4. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pada Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dengan kegiatan antara lain : (1) kegiatan
Kegiatan ini
pengembangan
disediakan
anggaran
hutan
tanaman
sebesar
Rp.
rakyat
Pada
29.050.000,-
dipergunakan untuk indentifikasi lokasi pembangunan THR.Realisasi penggunaan anggaran Rp. 22.9707.400- (78,867%) dan nilai capaian indikator kinerja hasil 100%.
9 (2)
Kegiatan Pengelolaan pemanfaatan sumber daya hutan.
Pada Kegiatan pengelolaan pemanfaatan sumber daya hutan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 748.115.880,- dipergunakan untuk fasilitasi dan KPHL Model dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran untuk terlaksananya kegiatan diantaranya belanja pegawai (honor PPTK), Belanja barang dan jasa (belanja alat tulis kantor, belanja bahan bakar minyak, belanja penggantian uang transpor, belanja cetak dan penggadaan, belanja makan dan minum, belanja perjalanan
dinas
dalam
dan
luar
daerah,
narasumber
dan
Mc/pembaca doa. Realisasi penggunaan anggaran Rp.534.242.730,- (71,41%) dan nilai capaian indikator kinerja hasil 100 %. dengan hasil tersedianya KPHL-Model.
5.
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya
hutan. Pada Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Hutan dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut : (1)
Kegiatan Rehabilitasi hutan dan lahan. Pada kegiatan
rehabilitasi
hutan
dan lahan
disediakan anggaran
sebesar
Rp.
897.352.520,Realisasi penggunaan anggaran pada kegiatan ini adalah Rp. 102.064.000,- (11,37%) . (2)
Kegiatan Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan
dan lahan. Pada kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 19.282.250,- dipergunakan untuk pembinaan kelompok tani hutan sebanyak 20 kelompok. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, alokasi anggaran dipergunankan untuk belanja pegawai berupa honor PPTK, untuk belanja barang dan jasa berupa belanja alat tulis kantor, belanja bahan bakar minyak/gas, belanja jasa dokumentasi kantor, penggandaan, belanja makan dan minum dan belanja perjalanan
10 dinas dalam dan luar daerah. Realisasi
penggunaan
anggaran
sebesar
Rp
13.336.500,-
(69,15%) dengan nilai capaian indikator kinerja hasil 100 % dengan hasil tersedianya kelembagaan kelompok pengelola hutan yang mandiri dan berkualitas sebanyak 20 kelompok. Capaian keuangan yang tidak melebihi 80 % disebabkan terjadinya efisiensi penggunaan biaya dengan efektifitas penggunaan personil dan dilakukannya percepatan dan tempat pelaksanaan pembinaan. (3) Kegiatan pemilihan bibit tanaman unggulan kehutana. Pada kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 145.742.250,dipergunakan untuk pemeliharaan bibit lansek sebanyak 12720 batang . Realisasi penggunaan anggaran Rp 111.967.500,- (76,64%) dengan nilai capaian indikator kinerja hasil 100%,. (4) Kegiatan pembangunan model pengembangan usaha bambu Pada
kegiatan
pembangunan
model
pemgembangan
usaha
bambu disediakan anggaran Rp.19.540.00,- yang dipergunakan untuk pembangunan model pengembanan usaha bambu. Dalam pelaksanakan kegiatan tersebut, anggaran tersedia telah dipergunakan untuk belanja pegawai yang mencakupi honor PPTK, honor tim pengadaan/peneliti barang dan jasa dan honor tenaga mekanik/tukang, untuk belanja barang dan jasa yang meliputi belanja alat
tulis
kantor,
belanja
bahan
bakar
minyak/gas,
belanja
dokumentasi, belanja promosi, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja makan dan minum rapat, perjalanan dinas dalam dan luar daerah dan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. Realisasi penggunaan anggaran kegiatan Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan adalah Rp 11.509.500,- (58,90%) dengan nilai capaian indikator kinerja hasil 100%. (5)
Kegitan
Perncanaan
dan
penyusunan
program
11 pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pada kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 68.396.946,Realisasi
penggunaan
anggaran
Rp
49.125.350,-
(71,82%)
dengan nilai capaian indikator kinerja hasil 100%. (6)
Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian kebakaran hutan
dan lahan. Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 19.412.500,yang dipergunakan untuk kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan pelatihan menembak bagi polhut. Realisasi
penggunaan
anggaran
sebesar
Rp
12.454.000,-
(64,15%) dengan nilai capaian kinerja hasil sebesar 100 % 6. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Pada program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan ini dipergunakan untuk mendanai beberapa kegiatan sebagai berikut : (1) Kegiatan Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan Pada kegiatan pengamanan hutan dan hasil hutan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 457.284.304, dipergunakan untuk pelaksanaan operasi
pengamanan
hutan
secara
fungsional
maupun
terpadu
sehingga berkurangnya kegiatan illegal loging di Kabupaten Sijunjung dan untuk pengadaan sarana dan prasarana alat-alat pengamanan hutan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan, yaitu pengadaan kendaraan roda 2 (dua), alat-alat pemadaman kebakaran hutan, GPS, alat komunikasi satelit, kamera dan pakaian kerja harian. Realisasi
penggunaan
anggaran
kegiatan
ini
adalah
Rp.
431.160.900,- (94,29%) dengan nilai capaian indikator kinerja hasil 100 % dengan hasil fisik yaitu berkurangnya kegiatan illegal logging dan tersedianya alat-alat pemadam kebakaran hutan. (2) Kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekositem Pada ekosistem
kegiatan ini
pengelolaan
disediakan
keanekaragaman
anggaran
sebesar
Rp.
hayati
dan
19.500.000,-,
12 dipergunakan untuk sosialisasi PERDA sarang burung wallet di nagari yang memiliki potensi Sarang burung walet yaitu Nagari Sungai Lansek, Tanjuang Lolo, Kunangan Parik Rantang, Durian Gadang, Silokek, Sisawah, Tamparungo, Tanjuang Labuah, Manganti, Unggan, Guguak, Lubuk Tarok, Sijunjung, Solok Ambah, Muaro, Limo Koto. Realisasi penggunaan anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 18.631.152,- (95,54%) dengan nilai capaian indikator kinerja hasil 100 % dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Perda Pengelolaan sarang Burung Walet sebanyak 16 nagari
7. Program
perencanaan
dan
pengembangan
hutan
dengan
kegiatan
penyusunan rencana umum tahunan kehutanan Pada program perencanaan dan pembangunan hutan deangan kegiatan penyusunan rencana umum tahunan kehutanan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 47.950.000,-, dipergunakan untuk perencanaan dan
pelaporan
kegiatan
dinas
kehutanan
antara
lain
melakukan
monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup Dinas Kehutanan dan rapat koordinasi
perencanaan
bidang
kehutanan
tingkat
Pusat,
Propinsi,
Kabupaten sampai ke Nagari. Realisasi penggunaan anggaran pada kegiatan
ini
adalah
Rp.
34.871.850,- (72,731%) dengan nilai capaian indikator kinerja hasil 100 %. Hasil yang dicapai pada kegiatan ini adalah terlaksananya serangkaian kegiatan perencanaan berupa kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum
SKPD,
Musrenbang
Kabupaten,
Musrenbang
Provinsi,
Rakorenbanghutda Provinsi Sumatera Barat, kegiatan monitoring dan evaluasi program lingkup Dinas Kehutanan, rapat evaluasi kegiatan, rangkaian
kegiatan penyusunan
APBD dan APBD
Perubahan serta
penyampaian laporan secara berkala seperti DAK, APBD dan data statistik kehutanan.
13 8. Program peningkatan pelayanan dan pembinaan pemanfaatan hutan dan industri hasil hutan dengan kegiatan peningkatan penatausahaan hasil hutan kayu dan non kayu Melalui kegiatan peningkatan penatausahaan hasil hutan kayu dan non
kayu
disediakan
dipergunakan
untuk
anggaran pelaksanaan
sebesar
Rp.
pembinaan,
34.250.000,-
yang
pengawasan
dan
pengendalian penatausahaan hasil hutan kayu dan non kayu dan pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu dan non kayu.
Realisasi penggunaan anggaran pada kegiatan
ini
adalah
Rp.
32.430.542,- (94,69%) dengan nilai capaian indikator kinerja hasil 100 %, dengan hasil fisik tersedianya penatausahaan hasil hutan kayu dan non kayu sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak 4 kecamatan, meningkatnya PNBP dan terkendalinya PUHH. Kondisi Sarana Dan Prasarana Dalam melaksanakan pekerjaan, Dinas Kehutanan didukung sarana dan prasarana berupa : 1.
Bangunan gedung kantor di Muaro Sijunjung, Kumanis, Kandang Baru dan Muaro Batuak.
2.
Alat angkutan roda 4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua)
3.
Alat kantor dan rumah tangga antara lain : meja, kursi, lemari arsip, mesin tik, Komputer, laptop, printer, AC, dll.
4.
Alat ukur antara lain Theodolit, Planimeter, Kompas, GPS, clinometers, scale sick dan meteran
5.
Alat studio dan komunikasi antara lain infocus, layar proyektor, kamera digital, telepon, jaringan internet, wireless, dll. Untuk sarana prasarana yang masih baik perlu pemeliharaan secara
rutin.
14 Permasalahan Dan Solusi
Permasalahan : Kendala yang dihadapi Dinas Kehutanan saat ini adalah : 1. Kurangnya personil pengamanan Polhut (Polisi Kehutanan) dan PPNS Kehutanan. 2. Kurangnya anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. 3. Keberadaan pemukiman dan sarana prasarana umum di dalam kawasan hutan. 4. Sosialisasi Petunjuk Teknis DAK yang sering terlambat 5. Kurangnya sarana kendaraan roda 4 (empat) untuk operasional dinas.
Solusi Dan Upaya 1. Perekrutan Polisi Kehutanan dan pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Kehutanan. 2. Ditingkatkan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. 3. Dilakukan pengurusan pelepasan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK) di Kecamatan Kamang Baru 4. Konsultasi dan advokasi ke Kementrian Kehutanan. 5. Penambahan mobil operasional dinas melalui APBD Kabupaten Sijunjung. Sesuai RPJMD Kabupaten Sijunjung 2011-2015 terdapat 10 Indikator kinerja yang menjadi target kinerja dan semestinya dicapai oleh Dinas Kehutanan Sijunjung pada akhir pelaksanaan RPJMD 2011-2015, berikut ini adalah capaian kinerja sampai tahun 2014 berdasarkan RPJMD 2011-2015.
TABEL : CAPAIAN KINERJA SESUAI TARGET RPJMD 2011-2015 NO 1
INDIKATOR KINERJA Berkembangnya luas hutan nagari/desa dan HKm
2
Pembangunan HTR
3
Meningkatnya produksi pemanfaatan hasil hutan
4
Meningkatnya jumlah hutan dan lahan yang direhabilitasi Berkurangnya perambahan hutan dari illegal logging
5 6
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian kebakaran
TARGET 12.000 Ha
REALISASI 27.128 Ha
2.550 Ha
2.550 Ha
4 Jenis
4 Jenis
7.136 Ha
6.650 Ha
3 Kasus
12 Kasus
58 Titik Api
38 Titik Api
15 7
Meningkatnya pengamanan hutan berbasis masyarakat
8 Nagari
9 Nagari
8
Meningkatnya pemantapan kawasan
141 Km
171,28 Km
9
Perubahan fungsi kawasan hutan
14.000 Ha
18.971 Ha
150.492 Ha
150.492 Ha
10
Meningkatnya pengelolaan kawasan hutan oleh KPHL
B. Isu-Isu Penting Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung 1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Permasalahan dan hambatan yang dihadapi saat ini merupakan kondisi pembangunan kehutanan di Kabupaten Sijunjung : 1)
Masih
terjadinya
gangguan
keamanan
kawasan
hutan
dari
pembalakan liar, perambahan dan ancaman kebakaran hutan. 2)
Belum tersedianya data kondisi dan potensi kawasan hutan (baik kayu
dan
non
kayu)
sebagai
dasar
penyusunan
rencana
kehutanan. 3)
Lahan kritis masih banyak tersebar baik didalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
4)
Keberadaan kawasan termasuk batas-batas dilapangan, belum seluruhnya diakui oleh para pihak/masyarakat.
5)
Menjamurnya IPHHK illegal dn IPKL yang tidak ada didukung dengan bahan baku yang syah.
6)
Upaya-upaya pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam di masyarakat belum berkembang.
7)
Pemberdayaan perekonomian masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan masih belum optimal.
8)
Minat dan pemahaman masyarakat terkait bidang kehutanan masih rendah.
9)
Unit pengelolaan kawasan hutan masih sebatas penetapan wilayah kelola oleh Menteri Kehutanan.
10) Konflik tenurial 11) Penduduk miskin di dalam dan disekitar kawasan hutan 12) Tingginya kebutuhan lahan
16 13) Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kelestraian hutan 14) Tingginya degradasi dan deforestasi 15) Rendahnya daya dukung para pihak dalam pelestarian hutan 2. Kekuatan
dan
peluang
dalam
meningkatkan
pelayanan
Dinas
Kehutanan Kabupaten Sijunjung Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kekuatan yang dimiliki Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung antara lain adalah sebagai berikut : 1) Kewenagan Pengelolaan Hutan 2) Tersedianya anggaran pembangunan 3) Kawasan hutan yang luas 4) Peraturan perundangan bidang kehutanan 5) Tingginya permintaan hasil hutan 6) Minat investasi bidang kehutanan 7) Perhatian dunia internasional 8) Potensi Sumber Daya Hutan cukup besar Atas penilaian hasil identifikasi faktor-faktor tantangan dan peluang serta hambatan dan kekeuatan yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung, kemudian disusun Kebijakan, Program dan Kegiatan sebagai langkah-langkah strategis yang diperlukan sebagai berikut. Tabel : Rekomendasi Strategi, Program dan Kegiatan Tahun 2015 Sasaran
Kebijakan
Strategi
Program
Kegiatan
1. Meningkatnya pengakuan terhadap keberadaan kawasan hutan
1. Pelaksanaan Pemantapan Kawasan Hutan dan Inventarisasi sumber daya hutan
1. Percepatan proses tata batas dan pelepaan HPK serta penataan wilayah kerja KPHL Model Sijunjung
1. Program pemanfaatan potensi Sumber daya hutan (APBD)
1.
2. Meningkatnya upaya perlindungan dan pengamanan hutan
2. Mengurangi kasus illegal logging dan pelanggaran dibidang kehutaan
2. Penegakan hukum dan peningkatan peran serta masyarakat dalam
2. Program 3. Perlindungan dan konservasi Sumberdaya Hutan 4.
2.
Pemantapan Kawasan Hutan dan Potensi Sumber Daya Hutan Peningkatan Teknik Pengelolaan Potensi Sumberdaya Hutan di tingkat resort KPHL Model Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pengamanan Hutan dan Hasil
17 pengamanan dan perlindungan hutan
5.
6.
7.
3. Meningkatnya 3. Meningkatkan kegiatan rehabilitasi hutan rehabilitasi dan lahan serta hutan dan lahan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan melibatkan kelembagaan sosial masyarakat
3. Penyediaan bibit kehutanan yang berkualitas dan peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan serta peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
3. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
8. 9. 10. 11.
12.
13. 14.
Hutan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kehutanan Fasilitasi Pengembangan REDD+ Rehabilitasi Hutan di Tingkat Tapak Rehabilitasi Lahan Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan Pengembangan Kelembagaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembuatan Bibit Tanaman Kehutanan Pembuatan Kebun Bibit Rakyat
4. Meningkatnya 4. Optimalisasi kesempatan pemanfaatan berusaha bagi kawasan hutan masyarakat dan hasil hutan didalam dan melalui disekitar pengelolaan kawasan hutan hutan berbasis dalam kerangka masyarakat pengelolaan (Hkm, HD, HTR) hutan berbasis dengan masyarakat pendekatan pada budaya dan kearifan lokal
4. Optimalisasi pelayanan izin terhadap masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan
4. Program Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan dan Industri Hasil Hutan
15. Peningkatan Pelayanan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan
5. Meningkatnya 5. Peningkatan penatausahaan pelayanan, hasil hutan kayu pengawasan dan dan bukan kayu pembinaan sertameningkat perizinan sektor nya pelayanan, kehutanan pengawasan dan pembinaan perizinan sector kehutanan
5. Optimalisasi pelayanan, pengawasan dan pembinaan perizinan sektor kehutanan
5. Program Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan dan Industri Hasil Hutan
16. Peningkatan Pelayanan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu
6. Perencanaan dan pengembangan hutan yang dinamis, terarah, dan terpadu
6. Peningkatan koordinasi perencanaan dan pengendalian serta dukungan administrasi, SDM dan sarana pembangunan kehutanan
6. Program 17. Penyusunan Perencanaan Rencana Umum dan Tahunan Pengembangan Kehutanan Hutan
6. Pemantapan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan kehutanan
7. Program Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
18. Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran 19. Penunjang Operasional Jasa Perkantoran
18 8. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
20. Peningkatan Sumberdaya Aparatur
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
21. Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
C. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan
Nasional,
bahwa
salah
satu
tahapan
pengelolaan aspirasi masyarakat adalah melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) nagari yang akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan perencanaan daerah. Melalui kegiatan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) nagari, dapat disarikan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan sektor kehutanan, adalah sebagai berikut : 1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kebutuhan
masyarakat
dalam
hal
ini
adalah
upaya-upaya
memaksimalkan fungsi kawasan hutan sebagi fungsi lindung seperti pengkayaan reboisasi, hutan rakyat, penanaman kiri-kanan sungai, pembuatan bangunan konservasi, penghijauan sarana umum dan pengembangan bibit kehutanan. 2) Pengamanan dan Perlindungan Hutan Pada sub sektor pengamanan dan perlindungan hutan, aspirasi yang berkembang adalah penghentian kegiatan penebangan kayu tidak berizin, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan pengendalian peredaran flora dan fauna yang dilindungi.
3) Pemantapan Kawasan Hutan Pada
sub
sektor
pemantapan
kawasan
hutan,
aspirasi
yang
berkembang adalah pelaksanaan tata batas kawasan hutan baik batas
19 fungsi maupun batas luar, pelepasan kawasan hutan yang telah menjadi
sarana
prasarana
umum
masyarakat
peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu.
dan
pengendalian
35 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Telahaan Terhadap Kebijakan Daerah Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten
Sijunjung
2011-2015,
terdapat
8
(delapan)
agenda
pembangunan Kabupaten Sijunjung yaitu : 1. Pembangunan ekonomi yang tangguh 2. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas 3. Peningkatan infrakstruktur dan sarana dasar 4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 5. Pengentasan kemisikinan dan pembangunan daerah tertinggal 6. Menciptakan tata pemerintahan yang baik dan bersih 7. Peningkatan peran serta masyarakat penyelenggaraan pembangunan daerah
dan
dunia
usaha
dalam
8. Peningkatan kualitas kehidupan beragama adat dan social budaya Agenda
pembangunan
dalam
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung yang terkait erat dengan pembangunan kehutanan adalah agenda nomor 1 yaitu “pembangunan ekonomi yang tangguh” dan agenda nomor 4 yaitu “pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup”. Dalam memfokuskan terlaksananya agenda pembangunan daerah yang terarah, maka dirumuskan prioritas pembangunan daerah sebanyak 11 prioritas yaitu : 1. Pengembangan dan penguatan ekonomi masyarakat 2. Peningkatan iklim investasi dan usaha 3. Peningkatan kualitas pendidikan, pemuda dan olahraga
36 4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 5. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar 6. Pembangunan energy 7. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 8. Penanggulangan kemisikinan dan daerah tertinggal 9. Reformasi dan tata kelola 10. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah 11. Peningkatan kehidupan beragama, sosial, adat dan budaya
Prioritas pengembangan dan penguatan ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan sektor kehutanan adalah peningkatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat seluas 12.000 ha dan pembangunan hutan tanaman rakyat seluas 2.550 ha. Sedangkan prioritas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah meningkatnya produksi pemanfaatan hasil hutan sebanyak 4 jenis, meningkatnya jumlah hutan dan lahan yang direhabilitasi seluas 7.136 ha, berkurangnya perambahan hutan dari illegal logging sebanyak 3 kasus, meningkatnya pencegahan dan pengendalian kebakaran 58 titik api, meningkatnya pengamanan hutan berbasis masyarakat sebanyak 8 nagari, meningkatnya pemantapan kawasan sepanjang 141 Km, perubahan fungsi kawasan hutanseluas 14.000 Ha dan meningkatnya pengelolaan kawasan hutan oleh KPHL seluas 150.492 Ha. Untuk
melaksanakan
prioritas
pembangunan
daerah,
Dinas
Kehutanan yang menangani urusan pilihan mempunyai sebanyak 5 program prioritas yaitu : 1. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 2. Peningkatan pelayanan dan pemanfaatan hutan dan industri hasil hutan 3. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 4. Rehabilitasi hutan dan lahan 5. Perencanaan dan pengembangan hutan
37 Selain melaksanakan 5 (lima) program prioritas tersebut diatas, untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah juga melaksanakan program
Program Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran,
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung 2015 Secara
teknis
selain
dukungan
bagi
agenda
dan
prioritas
pembangunan daerah Kabupaten Sijunjung tersebut diatas, pelaksanaan pembangunan kehutanan tahun 2015 juga bertujuan untuk : 1. Pemantapan kawasan hutan untuk memberikan kepastian hukum dan pengukuhan hutan secara menyuluruh dalam upaya pemantapan fungsi kawasan hutan. 2. Meningkatkan upaya perlindungan dan pengamanan hutan untuk memastikan terjaganya sumberdaya alam hutan sesuai fungsi dan peruntukannya menunjang
sehingga
peningkatan
dapat
berfungsi
perekonomian
secara
masyarakat
optimal dan
dalam
berperan
siginifikan sebagai penyangga ketahanan ekologi, mitigasi perubahan iklim dan krisis lingkungan hidup dan energi. 3. Meningkatkan
mutu
dan
produktifitas
sumberdaya
hutan
dan
meningkatkan pern serta masyarakat dalam pengelolaan hutan untuk memulihkan daya dukung hutan dan lahan sehingga dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan perekonomian masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam usaha komoditas kehutanan. 4. Meningkatkan
tertib
administrasi
hasil
hutan
dan
penerimaan
kehutanan untuk memperoleh tata kelola produksi dan peredaran hasil hutan yang optimal dalam kerangka kelestarian dan keteraturan.
38 5. Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kehutanan yang sinergis, dinamis, terarah, terpadu dalam rangka pengelolaan hutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan ekositemnya. Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan kehutanan dimaksud maka ditetapkanlah sasaran pembangunan kehutanan yang akan dicapai pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya pemantapan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya sepanjang 90 km. 2. Berkurangnya tekanan kerusakan hutan melalui perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan guna menunjang adaptasi perubahan iklim sebanyak 4 kasus. 3. Meningkatnya
perbaikan
daya
dukung
hutan
dan
lahan
dalam
peningkatan fungsi ekologis seluas 250 ha 4. Meningkatnya penatausahaan hasil hutan kayu dan bukan kayu untuk optimalisasi pemanfaatan hasil hutan sebanyak 4 jenis perizinan. 5. Perencanaan dan pengembangan kehutanan yang dinamis, terarah dan terpadu di Kabupaten Sijunjung sebanyak 2 judul.
C. Program dan Kegiatan Berdasarkan tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi yang telah disusun
untuk
rencana
pembangunan
Dinas
Kehutanan
Kabupaten
Sijunjung tahun 2015, perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana program, kegiatan dan indicator kinerja dari masing-masing program. Pada
tahun
2015
Dinas
Kehutanan
Kabupaten
Sijunjung
merencanakan melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten
Sijunjung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Sumatera Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
39 Untuk program dan kegiatan dengan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Sumatera Barat dan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung bersifat fasilitasi dan tugas pembantuan. Dinas
Kehutanan
Kabupaten
Sijunjung
pada
tahun
2015
merencanakan melaksanakan 8 program dengan 18 kegiatan yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sijunjung, dengan uraian sebagai berikut : 1. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan. Sasaran strategis program : Terwujudnya pemantapan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, dengan kegiatan : (1) Pemantapan kawasan hutan dan potensi sumberdaya hutan Indikator Kinerja Utama kegiatan adalah : Tata batas kawasan hutan sepanjang 90 km (2) Peningkatan pelayanan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan Indikator Kinerja Utama kegiatan adalah : pengembangan HKM dan Hutan Nagari seluas 5.000 ha (3) Peningkatan Teknik pengelolaan potensi sumberdaya hutan di KPHL Model Indikator Kinerja Utama kegiatan adalah : tersedianya sarana prasarana pendukung operasionalisasi KPH dan Operasionalisasi RPH KPHL Model Sijunjung 2. Program peningkatan pelayanan dan pembinaan pemanfaatan hutan dan industri hasil hutan Sasaran strategis program : meningkatnya penatausahaan hasil hutan kayu dan bukan kayu untuk optimalisasi pemanfaatan hasil hutan, dengan kegiatan : (4) Peningkatan Pelayanan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu
40 Indikator Kinerja Utama kegiatan adalah : terlayaninya perizinan di sektor kehutanan sebanyak 4 jenis perizinan 3. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Sasaran strategis program : berkurangnya tekanan kerusakan hutan melalui
perlindungan
dan
pengamanan
sumberdaya
hutan
guna
menunjang adaptasi perubahan iklim, dengan kegiatan : (5) Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Indikator
Kinerja
pencegahan dan
Utama
kegiatan
adalah
:
tertanganinya
pengendalian kebakaran hutan sebanyak
3
Nagari. (6) Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan Indikator Kinerja Utama kegiatan adalah : tertanganinya kasus dibidang kehutanan sebanyak 4 kasus. (7) Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kehutanan Indikator
Kinerja
Utama
kegiatan
adalah
:
Terlaksananya
Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kehutanan sebanyak 4 kasus (8) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Indikator
Kinerja
pengawasan,
Utama
pembinaan
kegiatan
adalah
dan
evaluasi
:
terlaksananya penatausahaan
keanekaragaman hayati dan ekosistem sebanyak 4 nagari. (9) Fasilitasi Pengembangan REDD+ Indikator
Kinerja
Utama
kegiatan
adalah
:
meningkatnya
pemahaman aparatur dan masyarakat tentang carbon trade sebanyak 100 orang. (10)Pengamanan hutan berbasis nagari Indikator Kinerja Utama kegiatan adalah : meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengaman hutan sebanyak 4 nagari.
41
4. Program rehabilitasi hutan dan lahan Sasaran strategis program : Meningkatnya perbaikan daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis, dengan kegiatan : (11)Rehabilitasi Hutan di Tingkat Tapak Indikator Kinerja Utama kegiatan adalah : terlaksananya kegiatan rehabilitasi hutan seluas 200 ha. (12)Rehabilitasi Lahan Indikator Kinerja Utama kegiatan adalah : terlaksananya kegiatan rehabilitasi lahan seluas 250 ha. (13)Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan Indikator
Kinerja
Utama
kegiatan
adalah
:
terlaksananya
pengembangan usaha kehutanan sebanyak 1 jenis. (14)Pengembangan Kelembagaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Indikator Kinerja Utama kegiatan adalah : terbinanya kelompok tani hutan sebanyak 10 kelompok. (15) Pembuatan bibit tanaman kehutanan Indikator
Kinerja
Utama
kegiatan
adalah
:
terlaksananya
pembuatan bibit sebanyak 50.000 bibit. 5. Program Perencanaan dan pengembangan hutan Sasaran
strategis
program
:
perencanaan
dan
pengembangan
kehutanan yang dinamis, terarah dan terpadu di Kabupaten Sijunjung, dengan kegiatan : (16)Penyusunan Rencana Umum Tahunan Kehutanan Indikator
Kinerja
penyusunan
Utama
perencanaan
terlaksananya
monitoring,
kegiatan
adalah
pembangunan pengawasan,
terlaksananya
kehutanan pengendalian
dan dan
pelaporan kegiatan Dinas Kehutanan sebanyak 2 judul. (17)Penyusunan Renstra Dinas Kehutanan 2016-2021 Indikator
Kinerja
Utama
kegiatan
adalah
terlaksananya
42 penyusunan Renstra Dinas Kehutanan 2016-2021. 6. Program Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran Sasaran
strategis
program
:
meningkatnya
kwalitas
pelayanan
administrasi dan jasa perkantoran, dengan kegiatan : (18)Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran Indikator Kinerja Utama kegiatan adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran (19)Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Indikator Kinerja Utama kegiatan adalah meningkatnya kualitas pelayanan jasa perkantoran 7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sasaran strategis program : meningkatnya kwalitas sarana prasarana perkantoran, dengan kegiatan : (20)Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Indikator Kinerja Utama kegiatan adalah meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran 8. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Sasaran strategis program : meningkatnya kemampuan teknis di bidang kehutanan, dengan kegiatan : (21)Peningkatan Sumberdaya aparatur Indikator
Kinerja
Utama
kegiatan
adalah
pengembangan SDM aparatur sebanyak 3 orang.
meningkatnya
43 BAB V PENUTUP
A. SIMPULAN Rencana kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung tahun 2015, masih mengacu kepada Rencana Strategis Kabupaten Sijunjung 2011-2015. Program dan kegiatan Dinas Kehutanan Tahun 2015 direncanakan bersumber dari dana APBD Kabupaten Sijunjung, APBD Propinsi Sumatera Barat dan sumber dana APBN. Rencana kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung tahun 2015, merupakan acuan pencapaian target pembangunan kehutanan tahun 2015 bagi Dinas Kehutanan.
B. SARAN Untuk meningkatkan pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung pada tahun 2015, disarankan untuk setiap pengelola program dan kegiatan melaksanakan hal-hal sebagai berikut : 1. Mempedomani
dan
melaksankan
Rencana
Kerja
Dinas
Kehutanan
Kabupaten Sijunjung tahun 2015, sebaik-baiknya sesuai peraturan yang berlaku. 2. Melaksanakan target-target yang termuat dalam Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung tahun 2015 secara konsisten sesuai target pembangunan daerah di sektor kehutanan. 3. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Dinas
Kehutanan Kabupaten Sijunjung tahun 2015, Kepala Dinas berkewajiban melakukan pemantauan pelaksanaannya.
