RENCANA KERJA (RENJA) Disampaikan oleh : Dinas Kehutanan DINAS KEHUTANAN ACEH TAHUN 2014

PEMERINTAH ACEH

DINAS KEHUTANAN Jln. Jend. Sudirman No. 21 Telp (0651) 42277–44186 Facsimile 43628 Banda Aceh 23239

RENCANA KERJA (RENJA) 2015

Disampaikan oleh : Dinas Kehutanan

DINAS KEHUTANAN ACEH TAHUN 2014

Renja 2015.doc

Renja 2015.doc

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Penyusunan Renja SKPA Tahun 2015 adalah sebagai arahan kebijakan dan

KATA PENGANTAR ..............................................................................................................

i.

strategi pembangunan Kehutanan di Pemerintahan Aceh serta sebagai rujukan

DAFTAR ISI ..............................................................................................................................

i.

dalam pelaksanaan kebijakan prioritas yang akan diimplementasikan dalam

BAB I

bentuk program dan kegiatan. Untuk maksud tersebut diatas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam “Renja SKPA Dinas Kehutanan Aceh Tahun 2015. Tujuan

Usulan Program ini adalah tercapainya koordinasi dan

BAB II

harmonisasi perencanaan pembangunan Kehutanan di Pemerintahan Aceh yang holistik, terintegrasi, efisiensi dan efektif. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja SKPA Dinas Kehutanan Aceh Tahun 2015 ini saya ucapkan terima kasih, kritik dan saran yang membangun kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan Renja SKPA Tahun 2015.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ...................................................................... 1.2. Landasan Hukum ................................................................. 1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................... 1.4. Sistematika Penulisan ........................................................ EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2012 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPA (Tabel Terlampir).................................................................................. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPA (Tabel Terlampir) ................................................................................. 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA .............................................................................. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPA (Tabel Terlampir) ................................................................................. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel Terlampir) ..........................................

1. 1. 2. 2.

3. 15. 16. 17. 18.

Kepala Dinas Kehutanan Aceh BAB III

Ir. Husaini Syamaun, MM Pembina Utama Madya Nip. 19600515 198703 1 008

BAB IV

Renja 2015.doc

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ........................ 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPA ...................................... 3.3. Program dan Kegiatan (Tabel Terlampir) ....................

18. 19. 21.

PENUTUP ..............................................................................................

26.

0

produk pertanian BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan Kehutanan 2015 yang dituangkan dalam Program/Kegiatan Prioritas Dinas Kehutanan Aceh 2014 merupakan penjabaran Rencana Strategik (Renstra) Dinas Kehutanan Aceh Tahun 2012-2017 sebagai Program/Kegiatan Prioritas tahunan Dinas Kehutanan Aceh. Penyusunan Program/Kegiatan Dinas Kehutanan Aceh Tahun 2015 ini telah terintegrasi dengan Kebijakan Umum Pembangunan Aceh Hijau dan Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah Aceh tahun 2014 s/d 2015. Sebagaimana diketahui Agenda Pembangunan Aceh 2012–2017 terdiri atas : 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 2) Keber;lanjutan Perdamaian; 3) Dinul Islam, Adat dan Budaya; 4) Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk; 5) Penanggulangan Kemiskinan; 6) Pendidikan; 7) Kesehatan 8) Infrastruktur yang terintegrasi: 9) Sumberdaya Alam berkelanjutan: 10) Kwalitas Bencana dan Jasa Lingkungan. Berdasarkan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan Aceh, bahwa pwembangunan Kehutanan berada pada misi ke 5 (lima) yaitu mewujudkan peningkatan Nilai Tambah Produksi Pertanian Masyarakat dan Optimalisasi SDA. Adapun tujuan dari Misi tersebut adalah untuk peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi Pemanfaatan SDA.

Arah kebijakannya adalah meningkatkan produksi, produktifitas, distribusi pangan serta pemanfaatan teknologi untuk peningkatan nilai tambah produk pertanian. Sesuai dengan kebijakan umum dan program pembangunan Aceh maka Dinas Kehutanan Aceh telah dikelompokkan ke dalam 2 ( dua ) prioritas pembangunan yaitu : 1) Infrastruktur yang terintegrasi: 2) suberdaya alam yang berkelanjutan: 3) Kualitas Lingkungan dan Bencana. Adapun infrastruktur yang terintegrasi melahirkan program perencanaan dan pengembangan hutan dan sumberdaya alam yang berkelanjutan melahirkan program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan serta kualitas lingkungan dan bencana melahirkan program Rehabilitasi hutan dan lahan dan program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan. Ke 3 (tiga ) Prioritas Pembangunan kehutanan Aceh tersebut diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan Dinas Kehutanan Aceh Tahun 2015. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renja SKPA Dinas Kehutanan Aceh Tahun 2015 di susun dengan landasan : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Strateginya adalah peningkatan produksi, produktifitas dan kuntinuitas produk pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan nilai tambah produk berbasis pangsa pasar pertanian

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sasarannya adalah peningkatan produktifitas dan nilai tambah

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Renja 2015.doc

1

Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawab Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara pertanggungjawaban kepala daerah.

Aceh Tahun 2015 adalah sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan kehutanan Aceh serta sebagai rujukan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kepala Dinas Kehutanan Aceh. Tujuan penyusunan RENJA ini adalah tercapainya koordinasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan Kehutanan Aceh yang holistik, terintegrasi, efisiensi dan efektif.

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah istimewa Aceh 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

1.4. Sistematika Penulisan

11. Qanun Prov. NAD Nomor 14 Tahun 2002 tentang Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang tata hutan dan penyususunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB II

12. Qanun Prov. NAD Nomor 15 Tahun 2002 tentang Perizinan Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang perencanaan hutan 16. Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan. 17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. 1.3. Maksud dan Tujuan

: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2013 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPA (Tabel Terlampir) 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPA (Tabel Terlampir) 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPA (Tabel Terlampir) 2.5. Penalahaan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat (Tabel Terlampir)

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPA Dinas Kehutanan Renja 2015.doc

2

BAB III.

: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPA 3.3. Program dan Kegiatan (Tabel Terlampir)

PROGRAM 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. a. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- mencapai 100%

BAB IV

: PENUTUP

dengan realisasi keuangan sebesar Rp.18.000.000.,- (72%) Output yang dihasilkan berupa terlaksananya pengiriman surat menyurat kantor untuk kebutuhan administrasi selama setahun.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2013

b. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari Pagu Anggaran sebesar Rp.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPA (Tabel terlampir) Realisasi dari program pembangunan kehutanan Aceh diimplementasikan melalui kegiatan yang bersumber dari dana APBA adalah sebagai berikut :

338.302.335,- mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.270.028.239,-

(79,82%). Output yang

dihasilkan berupa

tersedianya kebutuhan komunikasi, air dan listrik pada Dinas dan 1 (satu) unit UPTD selama 1 tahun. c. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dari Pagu Anggaran

I. DANA APBA

sebesar Rp. 13.600.000,-

NON PROGRAM Realisasi fisik kegiatan belanja tidak langsung dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 18.442.917.459,- mencapai 91,60 % sedangkan realisasi keuangan Rp. 16.892.935.039,- (91,60 %). Pada kegiatan ini terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.549.982.420,- (8,40 %) hal ini karena adanya PNS yang pensiun, mutasi

serta uang makan yang tidak dibayarkan yang

disesuaikan dengan jumlah kehadiran pegawai.

keuangan dihasilkan

sebesar berupa

mencapai 100% dengan realisasi

Rp.12.179.523,tersedianya

(89,56%).

Output

pemeliharaan

yang

kendaraan

dinas/operasional pada Dinas dan 1 (satu) unit UPTD selama 1 tahun. d. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Jasa Administrasi Keuangan

dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 313.620.000,- mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 310.7400.000,- (99,08%) Renja 2015.doc

3

yaitu tersedianya honorarium Personil ULP, honor petugas

Rp.40.782.600 (99,95%) yaitu tersedianya alat listrik dan elektronik

penerima dan pemeriksa barang, honor tim sensus dan tim lainnya

dan penerangan kantor selama 1 tahun.

serta honor petugas cleaning service di Dinas dan 1 (satu) UPTD selama 1 tahun.

e. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Jasa Kebersihan Kantor dari

i. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 102.500.000,mencapai

100%

dengan

realisasi

keuangan

sebesar

Pagu Anggaran sebesar Rp. 210.600.000,- mencapai 100% dengan

Rp. 102.350.000,- (99,85%) yaitu tersedianya mesin pemotong

realisasi keuangan sebesar Rp. 210.599.150,- (100%). Output yang

rumput, AC, printer, computer, notebook, tersedianya Sound System

dihasilkan berupa tersedianya kenyamanan kantor pada Dinas dan 1

Aula kantor dan peralatan/perlengkapan kantor lainnya.

(satu) unit UPTD selama 1 tahun.

j. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan

f. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Peraturan Perundang-Undangan dari Pagu Anggaran sebesar Rp.

dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 136.296.800,-mencapai 100%

6.720.000,- mencapai 100%dengan realisasi keuangan sebesar

dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 109.765.050,- (80,53%)

Rp.6.720.000,- (100%) yaitu tersedianya bahan bacaan/informasi

yaitu tersedianya alat tulis kantor untuk kebutuhan administrasi

tentang Kehutanan sebanyak 1 paket.

Dinas dan 1 (satu) UPTD selama 1 tahun.

k. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Penyediaan Makanan dan

g. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan

Minuman dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 36.000.000,- mencapai

Penggandaan dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 120.000.000,-

100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.21.300.000,- (59,17%)

mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 96.256.950,-

yaitu tersedianya biaya makan dan minum rapat-rapat dinas dan

(80,21%) yaitu tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk

tamu-tamu dinas selama 1 tahun.

administrasi kantor sebanyak 1 paket.

l. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan

h. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi

Konsultasi ke Luar Daerah dari Pagu Anggaran sebesar Rp.

Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dari Pagu Anggaran sebesar

419.500.000,- mencapai 100% dengan realisasi keuangan mencapai

Rp. 40.802.800,- mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar

Rp.400.668.000,- (95,51%) yaitu terlaksananya rapat-rapat rutin kantor selama 1 tahun. Renja 2015.doc

4

m. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan

pengecatan, rehab atap

Kantor dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 379.700.000,- mencapai

terlaksanaya rehab lapangan volley ball.

100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.379.700.000,- (100%)

e. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

yaitu terbayarnya honor penjaga malam, satpam dan cleaning

Kendaraan Dinas/Operasional dari Pagu Anggaran

servise pada Dinas dan 1 unit UPTD. 2.

dan platfon gedung kantor serta

sebesar

Rp.

139.460.000,- mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Rp. 138.262.700,- (99,14%)

yaitu tersediannya jasa service

a. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

kendaraan operasional kantor termasuk tersedianya bahan bakar minyak dan pelumas mobil operasional selama 1 tahun.

dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 207.932.800,- mencapai 100%

f. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala

dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 207.000.000,- (99,55%)

Peralatan Gedung Kantor dari Pagu Anggaran sebesar Rp.

yaitu tersedianya DED gedung kantor dinas dan kantor UPTD. b. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung

81.600.000,- mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.

Kantor dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 420.300.000,- mencapai

81.561.000,- (99,95%) yaitu terpeliharanya peralatan kantor

100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 416.851.451,-

seperti note book, computer, printer dan Ac selama 1 tahun.

(99,18%) yaitu tersedianya Peralatan kantor. c. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pengadaan Meubeuleur dari

3.

a. Realisasi Fisik Pengadaan Pakaian Dinas berserta perlengkapaannya

Pagu Anggaran sebesar Rp. 163.500.000,- mencapai 100% dengan

dari Pagu

realisasi keuangan sebesar Rp. 162.600.000,- (99,45%) yaitu

tersedianya pakaian dinas harian dan baju koppri untuk pegawai

meja biro dan meja setengah biro, filling cabinet dan kursi.

kantor.

d. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

mencapai

100%

dengan

realisasi

keuangan

sebesar

Rp.

616.492.000,- (99,11%) yaitu terlaksananya pembuatan selasar,

Anggaran sebesar Rp. 227.000.000,- mencapai 100%

dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 224.261.000,- (98,79%) yaitu

tersedianya lemari arsip 2 pintu, kursi sandaran tinggi dan rendah,

Gedung Kantor dari Pagu Anggaran sebesar Rp.622.000.000,-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dari Pagu Anggaran sebesar

Renja 2015.doc

Rp. 20.000.000,- mencapai 5

100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 18.200.000,- (91,00%)

selatan, dengan 3 jenis bibit tanaman yaitu gaharu sebanyak 6.270

yaitu terlaksananya pendidikan peningkatan sumberdaya aparatur

batang.

dalam berbagai bidang. b. Realisasi

fisik

pelaksanaan

c. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan kegiatan

Sosialisasi

Peraturan

Pelaporan dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 497.550.000,- mencapai

Perundang-undangan dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 120.000.000,-

84,17% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 402.124.600.,-

mencapai 67% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 76.030.150,-

(80,82%) yaitu tersusunnya laporan LAKIP, LPPD, LKPJ dan

(63,36%) yaitu terlaksana sosialisasi perundang-undangan yang

terevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan kehutanan.

berlaku dan terbaru. 6. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 5. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.

a. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan

a. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pengembangan Hutan Tanaman

Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari Pagu

dan Hutan Alam dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 382.800.000,-

Anggaran sebesar Rp. 4.240.944.551,- mencapai 99,73% dengan

mencapai

Rp.

realisasi keuangan sebesar Rp.4.142.690.000,- (97,68%) yaitu

355.069.500,- (92,76%) yaitu tersedianya pengadaan bibit di 2

terlaksananya pengadaan bibit mangrove di Kota Langsa, Kab. Aceh

kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Besar, Aceh Tengah, dengan 3 jenis

Besar, dan Pidie, bibit cemara di Kab. Aceh Utara, bibit sengon dan

bibit tanaman yaitu jabon, cawardi, dan durian sebanyak 24.200

jabon di Kab. A. Utara, Pidie Jaya dan Aceh Besar, bibit MPTS untuk

batang.

Kab. Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Besar, Aceh Barat, Simeulue,

92,76%

dengan

realisasi

keuangan

sebesar

b. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 831.980.000,- mencapai 94%

Lhokseumawe, A. Jaya, bibit jabon di Kab. Pidie, A. Selatan, A. Barat Daya, Bireuen, A. Besar.

dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 779.539.000,- (93,70%) yaitu tersedianya pengadaan bibit di 5 kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Tenggara dan Aceh

7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan. a. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pengembangan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan dari Pagu Anggaran sebesar Rp. Renja 2015.doc

6

1.263.620.000,- mencapai 68,09% dengan realisasi keuangan sebesar

Rp.

1.213.466.914,-

(96,03%)

yaitu

c. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Identifikasi Perambahan

terlaksananya

Kawasan Hutan dan Potensi Pengembangan Hutan dari Pagu

perlindungan dan pengamanan kawasan Taman Hutan Raya Pocut

Anggaran sebesar Rp.250.000.000,- mencapai 91,68% dengan

Meurah Intan di Saree Kabupaten Aceh Besar .

realisasi keuangan sebesar Rp.229.068.150,- (91,63%) yaitu

b. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pamhut, Kontrak

teridentifikasinya

dan Pengamanan Hutan/Operasi Illegal logging dari Pagu Anggaran

perambahan

kawasan

hutan

dan

potensi

pengembangan hutan.

sebesar Rp. 38.011.600.000,- mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 37.590.948.000,- (98,89%) yaitu terbayarnya

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dana

honor pamhut kontrak di 23 kab/kota dan tersedianya sarana dan

Reguler adalah sebesar Rp. 47.832.619.551,- dengan realisasi fisik yang

prasarana penunjang pengamanan hutan.

dapat dilaksanakan mencapai 98,42 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 46.403.205.964,- (97,01 %), sehingga anggaran

8. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

yang tersisa sebesar

Rp. 1.429.413.587,- (2,99%).

a. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan, Statistik dan Laporan Kondisi Hutan dari Pagu

Realisasi dari program-program dan kegiatan pembangunan kehutanan

Anggaran sebesar Rp.278.300.000,- mencapai 95,83% dengan

dimplementasikan melalui kegiatan yang bersumber dari APBN sebagai berikut :

realisasi keuangan sebesar Rp.263.838.600,- (94,80%) yaitu

II. Dana DAK Kehutanan

tersedianya data statistik kehutanan.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan

b. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pemantapan dan Pengendalian

a. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dari Pagu

kawasan Hutan dari Pagu Anggaran sebesar Rp.2.075.825.000,-

Anggaran sebesar Rp.563.081.000,- mencapai 100% dengan realisasi

mencapai

keuangan

74,40%

dengan

realisasi

keuangan

sebesar

sebesar

Rp.556.703.200,-

(98%)

yaitu

terlaksananya

Rp.1.426.461.200,- (68,72%) yaitu tersedianya tata batas kawasan

Pengkayaan tanaman, pembangunan arboretum dan pembangunan taman

hutan dilapangan.

buah.

Renja 2015.doc

7

b.

c.

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Bangunan Konservasi tanah dan Air

a.

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pengembangan Hutan Tanaman

dari Pagu Anggaran sebesar Rp.240.000.000,- mencapai 100% dengan

dan Hutan Alam dari Pagu Anggaran sebesar

realisasi

851.790.000,- mencapai 97,71% dengan realisasi keuangan sebesar

keuangan

sebesar

Rp.236.460.000,-

(98,53%)

yaitu

Rp.

terlaksananya pembangunan talud

Rp. 831.148.875,- (97,58%) yaitu tersedianya pengadaan bibit jabon

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sarpras Penyuluh

di Kabupaten Aceh Jaya sebanyak 1.100 batang.

dari Pagu Anggaran sebesar Rp.92.894.555,- mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.90.700.000,- (97%) yaitu terbentuknya

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dana

demplot tanaman obat dan rambu/plang petujuk.

TDBH Migas Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 851.790.000,- dengan

d. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sarpras Pengelolaan

realisasi fisik yang dapat dilaksanakan mencapai 97,71 %

dan Pengamanan Tahura dari Pagu Anggaran sebesar Rp.723.180.000,-

realisasi

keuangan

mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.720.345.000,-

anggaran yang tersisa sebesar Rp. 20.641.125,- (2,42 %).

dengan

sebesar Rp. 831.148.875,- (97,58 %), sehingga

(99%) yaitu tersedianya alat kelengkapan personil, alat penyelamatan dan alat-alat komunikasi. e.

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pendukung DAK dari Pagu Anggaran sebesar Rp.38.084.445,- mencapai 100% dengan realisasi keuangan

IV. Otsus Provinsi 1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. a.

sebesar Rp.32.162.900,- (84%) yaitu tersedianya laporan kegiatan

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari Pagu Anggaran

Anggaran Dana DAK Kehutanan adalah sebesar Rp. 1.657.240.000,-

sebesar Rp. 775.000.000,- mencapai 98,45% dengan realisasi

dengan realisasi fisik yang dapat dilaksanakan mencapai 100 % dengan

keuangan sebesar Rp.725.795.000,- (93,65%) yaitu terlaksannya

realisasi keuangan sebesar Rp. 1.636.371.100,- (98.74 %), sehingga

pengadaan bibit jabon di 4 Kab yaitu Kab. A. Timur, A. Singkil, Kota

anggaran yang tersisa sebesar Rp. 20.868.900,- (1,26 %).

Subulussalam dan Pidie

III. Dana TDBH Migas Kabupaten/Kota 1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber Otsus

Provinsi

Renja 2015.doc

adalah

dana

sebesar Rp. 775.000.000,- dengan realisasi 8

fisik yang dapat dilaksanakan mencapai keuangan

98,45% dengan

realisasi

-

sebesar Rp.725.795.000,- (93,65%), sehingga anggaran yang

Tanaman dan Hutan Alam dari Pagu Anggaran sebesar Rp.

tersisa sebesar Rp. 49.205.000,- (6,35 %), (terlampir).

140.000.000,- mencapai 100% dengan realisasi keuangan

V. Otsus Kabupaten/Kota

sebesar Rp. 109.639.600,- (78,31%) yaitu terlaksananya

1. Kota Banda Aceh a.

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pengembangan Hutan

pengadaan bibit jabon sebanyak 10.937 batang.

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan -

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pengendalian

b.

dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan dari Pagu

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan -

Realisasi

fisik

pelaksanaan

kegiatan

Pembinaan

Anggaran sebesar Rp.85.000.000,- mencapai 54,60% dengan

Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan

realisasi keuangan sebesar Rp.39.982.880,- (47,04%) yaitu

Lahan dari Pagu Anggaran sebesar Rp.170.000.000,-

terlaksananya pengadaan bibit angsana, trembesi, tanjung, asam

mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar

jawa dan cemara.

Rp.155.099.750,- (91,24%) yaitu terlaksananya pengadaan bibit mangrove sebanyak 24.500 batang.

2. Kabupaten Pidie a.

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. -

4.

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu mencapai

Kabupaten Bireuen a. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 425.382.000,100%

dengan

realisasi

keuangan

-

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pamhut,

sebesar

Pengamanan Hutan dan Operasi Illegal Logging dari Pagu

Rp.424.946.525,- (99,90%) yaitu terlaksananya pengadaan bibit

Anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- mencapai 100%

gaharu sebanyak 15.000 batang.

dengan

realisasi

keuangan

sebesar

Rp.197.975.000,-

(98,99%) yaitu terlaksananya pelatihan pengamanan hutan 3. Kabupaten Pidie Jaya

dan operasi illegal logging.

a. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan. Renja 2015.doc

9

5. Kabupaten Aceh Utara

sebanyak 10.200 batang, bibit sengon 10.000 batang, bibit

a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. -

durian 4.500 batang

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pengembangan Hutan

b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Tanaman dan Hutan Alam dari Pagu Anggaran sebesar Rp.

-

385.000.000,- mencapai 100% dengan realisasi keuangan

dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari

sebesar Rp. 369.090.000,- (95,87%) yaitu terlaksananya

Anggaran

pengadaan bibit sengon laut (7.000 batang), jabon (13.000

dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 215.307.100,-

batang) dan petai papan (4.200 batang)

(97,87%) yaitu tersedianya pengadaan bibit bakau sebanyak

b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan -

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pengendalian

Realisasi

fisik

pelaksanaan

sebesar

Pagu

Rp. 220.000.000,- mencapai 100%

44.550 batang, kegiatan

Pembinaan c.Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.

pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan

-

Lahan dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 115.000.000,-

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pamhut, Pengamanan Hutan dan Operasi Illegal Logging dari Pagu

mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar

Anggaran sebesar Rp.250.000.000,- mencapai 88% dengan

Rp.110.400.000,- (96%) yaitu terlaksananya pengadaan

realisasi keuangan sebesar Rp.218.309.000,- (87,32%) yaitu

bibit bakau

terlaksananya pemeliharaan patroli hutan. 6. Kabupaten Aceh Timur a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. -

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pengembangan Hutan

7.

Kabupaten Aceh Tamiang a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber daya Hutan

Tanaman dan Hutan Alam dari Pagu Anggaran sebesar Rp.

-

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pengembangan Hasil

450.000.000,- mencapai 100% dengan realisasi keuangan

Hutan

sebesar Rp.446.392.600,- (99,20%) yaitu terlaksananya

Rp. 140.000.000,- mencapai 100% dengan realisasi keuangan

pengadaan bibit jabon sebanyak 16.000 batang, bibit mahoni

sebesar Rp.139.706.050,- (99,79%) yaitu terlaksananya Renja 2015.doc

Non

Kayu

dari

Pagu

Anggaran

sebesar

10

pengadaan bibit rotan sebanyak 4.058 batang, dan kayu

-

manis sebanyak 7.700 batang

Hutan

Non

Kayu

dari

Pagu

Anggaran sebesar

Rp.

130.000.000,- mencapai 100% dengan realisasi keuangan

b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan -

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pengembangan Hasil

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pengendalian

sebesar Rp.129.350.000,- (99,50%) yaitu terlaksananya

dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari Pagu

pengadaan bibit gaharu sebanyak 15.000 batang

Anggaran sebesar Rp. 1.181.000.000,- mencapai 100% dengan

realisasi

keuangan sebesar

Rp.1.171.648.000,-

(99,21%) yaitu terlaksananya rehabilitasi hutan mangrove

9. Kabupaten Gayo Lues a. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

melalui pengadaan bibit bakau sebanyak 44.000 batang,

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pembinaan pamhut,

cemara laut sebanyak 7.500 batang, dan bibit kelapa

Pengamanan Hutan dan Operasi Illegal Logging dari Pagu

sebanyak 5.500 batang. Terlaksananya reboisaasi melalui

Anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- mencapai 92% dengan

pengadaan bibit trembesi sebanyak 13.200 batang, bibit

realisasi keuangan sebesar Rp. 145.305.000,- (96,87%) yaitu

mahoni 13.200 batang dan bibit kayu manis 17.600 batang.

terlaksananya patroli pengamaanan hutan

c.Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan -

-

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pemantapan dan

10. Kabupaten Aceh Tenggara a. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.

Pengendalian Kawasan Hutan dari Pagu Anggaran sebesar

- Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pembinaan pamhut,

Rp. 125.000.000,- mencapai 100% dengan realisasi keuangan

Pengamanan Hutan dan Operasi Illegal Logging dari Pagu

sebesar Rp.117.630.000,- (94,10%) yaitu terbangunnya pal

Anggaran sebesar Rp.436.000.000,- mencapai 100% dengan

batas kawasan hutan.

realisasi keuangan sebesar Rp.428.320.000,- (98,24%) yaitu terlaksananya patroli pengamanan hutan.

8. Kabupaten Bener Meriah a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.

11. Kabupaten Aceh Jaya Renja 2015.doc

11

a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.

VI. DANA DEKONSENTRASI (APBN)

- Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pengembangan Hutanan Tanaman dan Hutan Alam

dari Pagu Anggaran sebesar

Rp. 520.000.000,- mencapai 98% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 508.496.800,- (97,79%) yaitu terlaksananya pengadaan bibit sengon sebanyak 55.000 batang

SUMBER DANA KEMENTERIAN KEHUTANAN 1. DIPA DITJEN BINA USAHA KEHUTANAN. a.

Program Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi. - Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Peningkatan tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 350.202.000,- mencapai 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 345.566.000,- (98,68%) dan output yang dihasilkan adalah

12. Kabupaten Aceh Singkil

data dan informasi peredaran dan iuran hasil hutan dan tertibnya

a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. - Realisasi

fisik

pelaksanaan

kegiatan

Pembinaan,

peredaran hasil hutan.

Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan

- Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Peningkatan Usaha Hutan

dan Lahan dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 119.000.000,-

Alam dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 126.715.000,- mencapai

mencapai

sebesar

100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 124.598.000,-

Rp.117.995.000,- (99,16%) yaitu terlaksananya pengadaan

(98,33%) dan output yang dihasilkan adalah bertambahnya areal

bibit bakau sebanyak 20.100 batang.

pada hutan Alam

100%

dengan

realisasi

keuangan

- Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dana Otsus Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 5.241.382.000,- dengan realisasi fisik yang dapat dilaksanakan mencapai 98,26 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.045.593.305,- (96,26 %), sehingga anggaran yang tersisa sebesar Rp. 195.788.695,- (3,74 %).

Tanaman dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 181.100.000,- mencapai 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 180.949.000,(99,92%) dan output yang dihasilkan adalah bertambahnya areal pada hutan tanaman - Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Peningkatan Usaha Industri Primer

Kehutanan

dari

Pagu

Anggaran

sebesar Rp.

96.445.000,- mencapai 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Renja 2015.doc

12

Rp. 95.545.000,- (99,07%) dan output yang dihasilkan adalah data

100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 109.500.000,-

dan informasi mengenai industri primer kehutanan.

(100%) dan output yang dihasilkan adalah terlaksananya pembenihan tanaman kehutanan.

2. DIPA DITJEN BINA PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL a. Program

Peningkatan

Fungsi

Daya

Dukung

DAS

Berbasis

a. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan

Pemberdayaan Masyarakat. - Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pengembangan Perhutanan Sosial dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 245.600.000,- mencapai 73,67 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 176.600.000,(71,91 %) dan output yang dihasilkan adalah meningkatnya

- Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 493.250.000,- mencapai 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 493.250.000,- (100 %) dan output yang dihasilkan adalah meningkatnya fungsi hutan melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan. - Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan DAS

Hutan. - Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosistem Esensial dan Pembinaan Hutan Lindung dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 188.000.000,- mencapai 95,85% dengan realisasi

perhutanan sosial.

Pengelolaan

3. DIPA DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

dari

Pagu Anggaran Rp. 58.500.000,-

mencapai 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 58.500.000,- (100 %) dan output yang dihasilkan DAS terjaga. - Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan dari Pagu Anggaran Rp. 109.500.000,- mencapai

keuangan sebesar Rp. 178.700.000,- (95,05%)

dan output yang dihasilkan adalah semakin meningkatnya pembinaan hutan lindung. - Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 324.100.000,- mencapai 96,33% dengan realisasi

keuangan sebesar Rp. 309.192.700,-

(95,40%) dan output yang dihasilkan adalah semakin menurunnya kegiatan-kegiatan perambahan dan kebakaran hutan. - Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Penyidikan dan Pengamanan Hutan

dari

Pagu

Anggaran

sebesar Rp. 464.000.000,-

mencapai 94,56% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 433.271.300,- (93,38%) dan output yang dihasilkan adalah semakin menurunnya kegiatan-kegiatan kejahatan/ pelanggaran Renja 2015.doc

13

kehutanan dan terselesaikannya pemberkasan kasus tindak pidana

267.900.000,- mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar

kehutanan yang diajukan ke pengadilan.

Rp. 260.600.000,- (97,28%) dan output yang dihasilkan adalah terinventarisasinya permasalahan tenurial kawasan hutan.

4. DIPA DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN a. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan

5. DIPA

BADAN

PENYULUHAN

DAN

PENGEMBANGAN

Kawasan Hutan.

KEHUTANAN

- Realisasi fisik pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Batas Kawasan

a. Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan.

SDM

Hutan dari Pagu Anggaran mencapai Rp. 364.660.000,- mencapai

- Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Pelaksanaan

100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 359.511.600.000,-

Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

(98,59%) dan output yang dihasilkan adalah terlaksananya

Kehutanan dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 799.880.000,-

sosialisasi batas kawasan hutan

mencapai 80,17 %

- Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi dari

Pagu Anggaran sebesar Rp.

197.940.000,- mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 195.966.500,- (99,00 %) dan output yang dihasilkan adalah tersusunnya neraca sumber daya hutan.

Hutan

(KPH)

dari

realisasi keuangan sebesar Rp.

606.080.000,- (75,77%) dan output yang dihasilkan adalah terbayarnya honor penyuluh dan terlaksananya penyuluhan di lapangan. Anggaran

APBN

Dekonsentrasi

yang

bersumber

dana

dari

Departemen Kehutanan dari total pagu sebesar Rp. 4.455.172.000,-,

- Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Pembentukan Kesatuan Pengelolaan

dengan

Pagu

Anggaran Rp.

187.380.000,- mencapai 100 % dengan realisasi keuangan sebesar

realisasi fisik yang dapat dilaksanakan mencapai 93,98% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.114.609.500,- (92,36 %), sehingga anggaran yang tersisa sebesar Rp. 340.562.500,- (7,64%)

Rp. 186.779.400,- (99,68 %) dan output yang dihasilkan adalah terbentuknya Kesatuan Pengolahan Hutan

III. PERMASALAHAN DAN SOLUSI.

- Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Identifikasi Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan

dari Pagu Anggaran Rp.

A. Permasalahan Secara keseluruhan pelaksanaan pembangunan kehutanan Aceh telah dapat Renja 2015.doc

14

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya namun demikian masih terdapat

Secara general, kegiatan pembangunan kehutanan yang dibiayai oleh

permasalahan di lapangan, adapun permasalahan tersebut adalah sebagai

dana pemerintah baik

berikut :

beberapa kegiatan diantaranya yaitu kegiatan pengembangan hutan





APBA Provinsi dan APBN Dekontrasi. Dari

Masih kurangnya koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam

tanaman, pengembangan hasil hutan non kayu, kegiatan pembinaan

pelaksanaan dilapangan.

pengendalian dan pengawasan GRHL, Pengembangan Taman Hutan Raya

Untuk dana Dekonsentrasi dan perbantuan pada dasarnya sampai akhir

Pocut Meurah Intan, Pembinaan PAMHUT Kontrak dan Pengamanan

kegiatan tidak mengalami kendala, hanya saja ketidak jelasan

Hutan/Operasi Illegal Logging, Pemantapan dan Pengendalian Kawasan

pemanfaatan dana perjalanan membuat beberapa kegiatan yang harus

Hutan,

dibatalkan.

Pengembangan Hutan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan

Identifikasi

Perambahan

Kawasan

Hutan

dan

Potensi

Pengolahan dan pemutakhiran Data Statistik.

B. Solusi Dalam upaya penyelesaian masalah tersebut diatas, langkah-langkah yang

Implementasi dari 41 jenis kegiatan pembangunan kehutanan yang

ditempuh antara lain :

dibiayai dari APBA dan APBN dapat diselesaikan, namun terdapat kendala







Adanya koordinasi dan fokus penyelesaian yang cepat dan tanggap

yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu bahwa kurangnya motivasi

terhadap permasalahan yang timbul.

dari Petani Penerima manfaat dalam upaya pemeliharaan terhadap

Untuk dana dekonsentrasi yang tidak jelas pemanfaatan dana perjalanan

tanaman kehutanan dan secara ekonomi tanaman kehutanan masih

sebaiknya

dianggap belum memiliki prospek yang baik. Walaupun pekerjaan-

ada

percepatan

kejelasan

terhadap

dana-dana

yang

ditangguhkan pihak pelaksana.

pekerjaan tersebut diatas telah dilakukan koordinasi dengan instansi

Diharapkan untuk tahun-tahun yang akan datang pengesahan APBA

lembaga terkait di kabupaten. Oleh karena itu perlu memberikan

dapat dilakukan tepat waktu sehingga setiap instansi akan dapat

pengarahan kepada masyarakat bahwa tanaman kehutanan memiliki nilai

melaksanakan aktivitas pembinaan publik sesuai dengan rencana yang

ekonomis yang baik dan tidak membutuhkan biaya perawatan yang besar

ditetapkan.

serta perlu dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya manfaat tanaman kehutanan.

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPA (Tabel terlampir) Renja 2015.doc

15

Walaupun 2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA Selama tiga dekade terakhir, sumberdaya hutan telah menjadi modal

utama pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Hal tersebut memberi dampak positif antara lain terhadap peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja dan mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain kebijakan pembangunan pada masa lalu tersebut juga menyebabkan berbagai permasalahan baik ekonomi, sosial, dan lingkungan.

dampak

positif

pembangunan

kehutanan

terhadap

pembangunan ekonomi nasional dan daerah tidak diragukan tetapi fakta menunjukkan adanya konflik sosial dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Hal ini terindikasi oleh banyaknya perambahan dan okupasi lahan hutan sampai demonstrasi dan

gugatan terhadap hak pengusahaan hutan. Manfaat

pembangunan kehutanan masih kurang dirasakan oleh daerah yang memiliki potensi sumberdaya hutan yang besar. Selain itu kebijakan pembangunan kehutanan masa lalu yang sentralistis dan mengabaikan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan, mengakibatkan timbulnya rasa

Degradasi hutan antara lain disebabkan oleh pengelolaan hutan yang

ketidakpedulian yang menjurus kepada kegiatan-kegiatan kontra produktif

tidak tepat, pembukaan kawasan hutan dalam skala besar, perubahan

terhadap kelestarian hutan. Pengelolaan hutan belum berjalan sebagaimana

peruntukan kawasan hutan baik legal maupun illegal, over cutting dan illegal

mestinya akibat kurang membudayanya kesadaran akan pentingnya prinsip

logging, perambahan, okupasi lahan dan kebakaran hutan maupun bencana

kelestarian, orientasi pengusahaan hanya pada keuntungan jangka pendek.

alam. Pada aspek sosial-ekonomi masyarakat lokal, dampak kegiatan pengusahaan hutan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya tidak cukup nyata. Kondisi tersebut menjadi tekanan yang menyebabkan sulit tercapainya pengelolaan hutan secara lestari.

Saat ini Kesenjangan bahan baku merupakan masalah besar yang sangat berpengaruh terhadap kelestarian sumberdaya hutan. Kekurangan bahan baku untuk industri pengolahan kayu telah mendorong banyaknya penebangan melebihi ketentuan (overcuting) maupun penebangan ilegal. Sementara itu

Permasalahan mendasar yang mengakibatkan terjadinya kelemahan

upaya pengembangan sumber bahan baku dengan membangun hutan tanaman

tersebut antara lain disebabkan oleh orientasi yang terlalu bertumpu pada

tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga belum dapat diandalkan

paradigma pertumbuhan ekonomi dan menitikberatkan pada produksi primer,

sebagai sumber bahan baku.

kebijakan alokasi sumberdaya yang tidak adil, sistem pengelolaan yang tidak memenuhi kaidah kelestarian, KKN, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan, serta koordinasi antar sektor yang belum berjalan baik.

Pengembangan alternatif pemenuhan kebutuhan bahan baku kayu dari hutan rakyat akan merupakan salah satu opsi yang strategis. Selain itu, Renja 2015.doc

16

Kebakaran hutan merupakan masalah besar yang secara signifikan mengancam

di Aceh.

pula kelestarian sumberdaya hutan, sementara penanganannya belum berjalan baik. Kondisi ini pun tidak terlepas dari lemahnya sistem pengawasan yang

2.4.

diakibatkan oleh orientasi pada produksi kayu dan kurang memperhatikan kelestarian sumberdaya hutan sebagai indikator kinerja.

Review terhadap Rancangan Awal RKPA (Tabel Terlampir) Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Kehutanan Aceh telah

disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

Adanya musibah bencana alam dan tsunami di Nanggroe Aceh Darusslam pada akhir tahun 2004 juga telah memperbesar degradasi kawasan lindung daerah pesisir yang sebelumnya memang telah berada dalam kondisi yang relatif kritis akibat “tekanan penduduk” untuk berbagai keperluan. Sumberdaya alam berupa hutan mangrove sebagian besar telah rusak dan bahkan hilang sehingga akan berdampak negatif bagi kualitas lingkungan.

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Aceh, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Aceh. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan

Pada aspek sumberdaya manusia dan sarana kehutanan, jumlah

rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan

aparatur kehutanan baik di Provinsi maupun di Daerah, relatif sangat kurang

antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta

memadai jika dibandingkan dengan luasan kawasan hutan yang ada. Secara

keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kehutanan

kualitatif juga masih perlu dilakukan peningkatan dari berbagai disiplin ilmu,

Aceh.

sehingga pelaksanaan tugas di lapangan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Keseluruhan berbagai kondisi tersebut di atas maka untuk 5 (lima) tahun ke depan pembangunan Kehutanan di Aceh lebih ditekankan pada aspek-

2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel terlampir)

aspek keadilan, demokrasi, partisipasi dan transparansi serta peningkatan

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan

kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang kehutanan. Hal inilah yang ingin

yang telah ditetapkan. Dinas Kehutanan Aceh dalam mendukung arah kebijakan

dicoba untuk diwujudkan dalam paradigma baru pengelolaan hutan mendatang

telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Renja 2015.doc

17

Adapun rencana program dimaksud yang sesuai dalam RPJM adalah Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja, dalam hal ini Dinas Kehutanan Aceh mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan yaitu: 1. Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Alam 2. Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 5. Pengembangan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan 6. Pembinaan PAMHUT Kontrak dan Pengamanan Hutan/Operasi Illegal Logging 7. Penyusunan Neraca Sumberdaya Hutan, Statistik dan Laporan Kondisi Hutan 8. Pemantapan dan Pengendalian Kawasan Hutan 9. Identifikasi Perambahan Kawasan Hutan dan Potensi Pengembangan Hutan.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional Untuk melaksanakan pembangunan kehutanan yang aspiratif, pelaksanaan pembangunan kehutanan harus bertumpu pada prinsip manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program di lapangan sangat tergantung pada pemahaman dan pemenuhan aspirasi masyarakat. Sebagai konsekuensi pemenuhan aspirasi masyarakat tersebut maka pembangunan kehutanan harus berazaskan adil, proporsional, dan bertanggungjawab. Disektor kehutanan, distribusi manfaat yang adil dan proporsional harus dimaknai secara komprehensif, bukan hanya menyangkut sharing berdasarkan output produksi tetapi juga sharing dalam tanggung jawab pengelolaan hutan sehingga daerah penghasil jasa lingkungan hutan juga ikut menikmati porsi kesejahteraan dari pertumbuhan sektor kehutanan. Hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam selama ini pemanfaatannya hanya berorientasi pada eksploitasi kayu. Pengelolaan hutan sekarang dan ke depan tidak lagi hanya bertumpu pada kayu tapi resources management yang berbasis masyarakat (community based forest resources management). Hal ini berarti seluruh potensi sumberdaya hutan hasil hutan baik kayu, non-kayu dan kebun maupun jasa lingkungan harus dimanfaatkan secara optimal. Selain itu adanya kebutuhan kayu yang sangat besar yang tidak tercukupi oleh penyedia (supply) kayu yang legal menjadi masalah besar yang sangat berpengaruh terhadap kelestarian sumberdaya hutan. Kekurangan bahan baku untuk industri pengolahan kayu ini telah mendorong banyaknya penebangan ilegal. Sementara itu upaya pengembangan sumber bahan baku dengan membangun hutan tanaman belum terlaksana sebagaimana diharapkan, sehingga belum dapat diandalkan sebagai sumber bahan baku. Pengembangan hutan tanaman ini harus terus didorong karena inilah andalan untuk pemenuhan kebutuhan Renja 2015.doc

18

kayu di masa depan. Ancaman lain terhadap hutan adalah kebakaran hutan yang terjadi di beberapa tempat yang hampir terjadi secara priodik setiap tahun, baik karena kegiatan pembersihan lahan perkebunan/pertanian, kegiatan peternakan lepas dan sebagainya. Kondisi ini pun tidak terlepas dari lemahnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting dari hutan. Hutan selain dapat dimanfaatkan juga harus dilindungi. Berbagai kekayaan sumberdaya alam yang terdapat di dalam hutan bukan hanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan saat ini tetapi juga merupakan aset potensial untuk kehidupan generasi yang akan datang. Oleh karena itu upaya-upaya perlindungan hutan senantiasa harus tetap dilakukan. Melibatkan masyarakat secara luas. Inilah visi pembangunan kehutanan ke depan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan memahami konteks permasalahan yang ada serta kondisi ideal yang ingin diwujudkan, maka visi pengelolaan hutan di Aceh dirumuskan sebagai “Hutan Lestari Rakyat Aceh Sejahtera. Untuk mencapai cita-cita sebagaimana tergambar dalam arah dan kebijakan strategis kebijakan nasional sebagai berikut : 1. Pemantapan Kawasan Hutan 2. Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) 3. Pengamanan Hutan dan pengendalian Kebakaran Hutan. 4. Konservasi Keanekaragaman Hayati. 5. Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan. 6. Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPA Berdasarkan hasil identifikasi faktor kekuatan, peluang, kendala dan tantangan, diperoleh alternatif-alternatif strategi jangka menengah

pembangunan kehutanan Aceh sebagai berikut : Adapun kebijakan stratejik daerah dalam pengelolaan Kehutanan di Pemerintah Aceh adalah sebagai berikut :  Melakukan revisi tata ruang sesuai kebutuhan pembangunan berimbang (ekologi, ekonomi dan sosial)  Meninjau kembali status luas dan izin konsesi hutan  Merasionalisasi industri kayu sesuai dengan ketersediaan bahan baku  Pengembangan hasil hutan non kayu  Penataan kembali lembaga dan tata hubungan kerja pengelolaan hutan aceh  Reorientasi prioritas lokasi penanaman (RHL)  Mengupayakan berbagai sumber dana (APBK, APBA, APBN, Donor, Karbon Market, dll)  Mengembangkan hutan tanaman (HTI/HTR, Hutan Rakyat).  Penegakan hukum  Penerapan sistem pengamanan hutan menjadi lebih efisien dan efektif  Menambah jumlah jagawana dan rekruitment Polhut Kontrak  Penertiban peralatan eksploitasi  Melakukan restrukturisasi kelembagaan dan penyelenggaraan pengelolaan hutan  Memantapkan pengurusan hutan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006. Adapun Tujuan Pembangunan Kehutanan adalah : 1. Meningkatkan kepastian kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari 2. Meningkatkan optimalisasi pengelolaan hutan produksi 3. Menurunkan gangguan keamanan hutan dan hasil hutan dalam penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam 4. Meningkatkan kondisi, fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS), sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan dikelola secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Untuk meningkatkan kapasitas SDM kehutanan yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan. Renja 2015.doc

19

Sasaran Program/Kegiatan SKPA Dinas Kehutanan : 1.

Memantapkan batas kawasan hutan dan melakukan tata guna hutan sebagai prakondisi untuk pengelolaan hutan secara lestari.

2.

Terlaksananya pengembangan produksi pemberdayaan masyarakat disekitar hutan.

hasil

hutan

3. Komitmen dan integritas Pemerintah dan Pemerintah Provinsi terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi Aceh pasca musibah gempa dan sunami. 4. Kecenderungan sebagian kelompok masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kelestarian sumberdaya hayati dan ekosistemnya.

dan

3.

Mengamankan dan meningkatkan kualitas sumber daya hutan serta mendukung usaha jasa wisata alam untuk pengembangan usaha masyarakat dan perekonomian daerah.

4.

Pemantapan desentralisasi pengelolaan hutan di Aceh.

5.

Menata perangkat peraturan perundangan daerah/qanun.

6.

Mengembangkan profesionalisme dan kualitas sumberdaya manusia kehutanan berserta peningkatan sarana dan prasarana kerjanya.

Untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana diuraikan sebelumnya, Dinas Kehutanan Aceh menetapkan 12 (dua belas) Kebijakan Prioritas periode 2012 (Prioritas Kebijakan Pembangunan Nasional) : 1. Pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu illegal. 2. Revitalisasi sektor kehutanan. 3. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan. 4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. 5. Pemantapan kawasan hutan. 6. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Beberapa ‘Kekuatan (strenght)’ berikut perlu dimanfaatkan secara optimal dalam melaksanakan pembangunan Kehutanan Aceh, antara lain : 1. Tersedianya peraturan perundang-undangan. 2. Tersedianya anggaran dan sumberdaya manusia.

Berbagai ‘peluang (opportunities)’ yang tersedia dan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan Kehutanan di Pemerintah Aceh antara lain: 1. Tersedianya potensi sumberdaya yang cukup besar. 2. Hasil pembangunan Kehutanan periode sebelumnya sebagai modal. 3. Adanya kecenderungan peningkatan permintaan pasar terhadap hasil hutan di dalam maupun di luar negeri. 4. Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang potensial dalam mendukung pembangunan kehutanan melalui keterlibatannya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. 5. Perhatian dunia internasional yang besar terhadap kelestarian hutan di Aceh. Selain adanya peluang tersebut, maka beberapa ‘tantangan (threat)’ berikut perlu diantisipasi dalam melaksanakan pembangunan Kehutanan di Pemerintah Aceh, antara lain : 1. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penyediaan bahan baku. 2. Perambahan, pencurian kayu dan illegal logging serta penyelundupan kayu yang belum dapat dihentikan. 3. Kebakaran hutan yang belum mampu diatasi dengan baik. 4. Banyaknya penduduk miskin yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan 5. Masih rendahnya keberhasilan pengembangan hutan tanaman. 6. Masih rendahnya kualitas dan pemanfaatan iptek. 7. Adanya kecenderungan persyaratan ecolabelling hasil hutan di pasar internasional. 8. Kondisi keamanan daerah yang relatif belum kondusif. 9. Kurangnya minat pengusaha untuk memanfaatkan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan. Renja 2015.doc

20

10. Luasnya areal kawasan hutan mangrove yang rusak akibat musibah tsunami. 11. Keinginan Pemerintah Provinsi untuk menjadi Pemerintah Aceh sebagai “Green Province”

3. 4. 5. 6.

Beberapa ‘kendala (weakness)’ yang perlu diperhatikan antara lain:

Pada dasarnya sepuluh jenis program diatas bersifat saling melengkapi. Sebagai contoh, program Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan beberapa kegiatannya dilakukan dengan sekaligus bertujuan untuk mendukung pembangunan bidang ekonomi baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Bentuk kegiatan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan / ekosistem alamiah kawasan berdasarkan kepentingan sosial ekonomi masyarakat sekitar dan pembangunan daerah.

1. 2.

Belum selesainya redesain Hak Pengusahaan Hutan. Kondisi lapangan yang cukup berat, assesibilitas yang rendah serta luasnya areal yang harus dikelola. 3. Gangguan kekeringan, gejala elnino yang memicu terjadinya kebakaran hutan. 4. Terbatasnya anggaran, penguasaan teknologi, dan mutu SDM dalam menunjang keberhasilan pembangunan kehutanan. 5. Kesulitan memperoleh benih atau bibit yang bermutu tinggi dalam jumlah yang cukup untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. 6. Praktek pengelolaan hutan yang belum sesuai dengan azaz kelestarian hutan. 7. Penegakan hukum (law enforcement) yang belum berjalan sepenuhnya. 8. Sistem pendanaan tahunan rutin dan pembangunan yang tidak sejalan dengan pelaksanaan kegiatan yang ditentukan oleh kondisi musim dan iklim. 9. Sistem dan aturan perbankan yang kurang mendorong investasi di sektor kehutanan. 10. Sikap sebagian kelompok masyarakat terhadap hutan belum sepenuhnya menunjang pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. 11. Tingkat ketergantungan masyarakat sekitar hutan terhadap lahan hutan yang relatif masih tinggi. 3.3 Program Dan Kegiatan (Tabel terlampir) Untuk mencapai Program tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Kehutanan Aceh maka pada Tahun 2013 S/D 2014 ditetapkan 10 (sepuluh) program/kegiatan prioritas sebagai berikut : 1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

Sepuluh Program SKPA Tahun 2014 Dinas Kehutanan di atas mendukung 5 (lima) Pembangunan Daerah, sebagai berikut :  Pembangunan Ekonomi  Pembangunan Pendidikan  Pembangunan Kesehatan  Pembangunan Infrastruktur  Pembangunan Sosial Keagamaan dan Penanggulangan Kemiskinan Adapun Kegiatan Pokok masing-masing Program/Kegiatan SKPA Tahun 2014 Dinas Kehutanan tersebut adalah : 1. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Tujuan : Memantapkan batas kawasan hutan dan melakukan tata guna hutan sebagai prakondisi untuk pengelolaan hutan secara lestari. Justifikasi :  Mantapnya batas kawasan hutan baik secara de jure maupun de facto merupakan prasyarat untuk terwujudnya pengelolaan hutan secara lestari  Pemantapan batas kawasan hutan dilakukan melalui kegiatan Renja 2015.doc

21

pengukuhan kawasan hutan yang meliputi kegiatan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan. Perencanaan dan tata guna hutan perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dengan didukung oleh data potensi sumber daya hutan yang akurat, kualitas tenaga teknis kehutanan yang baik dan teknologi yang modern



Kegiatan pokok antara lain : 1. Pemantapan dan pengendalian kawasan hutan 2. Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) 3. Penyusunan rencana kehutanan 4. Pengukuhan dan penatagunaan batas kawasan hutan 5. Pembentukan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 6. Identifikasi perambahan kawasan hutan 7. Inventarisasi Sumber Daya Hutan 8. Penyiapan tata ruang hutan provinsi 9. Pengembangan Sistem Informasi Assessment Pembangunan Kehutanan (SIAPHUT) 10. Pengukuran dan pemetaan hutan





2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tujuan : Memperbaiki kawasan lindung pantai serta membuka peluang usaha masyarakat sekitar dan peningkatan daya dukung DAS. Justifikasi:  Luasnya kawasan hutan mangrove yang rusak pasca musibah tsunami sehingga perlu dilakukan rehabilitasi agar dampak negatif terhadap kualitas lahan dan air tanah dapat diminimalisir.  Degradasi hutan mangrove sebelum tsunami terjadi karena tingginya tekanan penduduk terhadap hutan mangrove antara lain berupa konversi hutan untuk usaha tambak dan pemenuhan kebutuhan bahan kayu.

 

Ekosistem mangrove dan hutan pantai bersifat kompleks dan hanya dapat pulih dalam jangka panjang (± 35 tahun) sehingga diperlukan upaya penelitian, monitoring dan evaluasi. Luasnya kawasan hutan dan lahan kritis yang perlu direhabilitasi yang tersebar pada semua tipe dan fungsi hutan. Tingginya opportunity cost untuk membiarkan lahan rusak karena dampak eksternalitas (banjir, erosi, kualitas udara) yang sangat besar, baik dampak on-site maupun off-site. Peranan sumberdaya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan dan sebagai penyerap karbon dan penghasil oksigen memiliki potensi dalam perdagangan karbon.

Kegiatan pokok antara lain : 1. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2. Pengembangan pemanfaatan wisata alam 3. Rehabilitasi hutan dan lahan 4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan 5. Penguatan kelembagaan staf Dinas Kehutanan 6. Pengendalian kebakaran hutan 7. Pengelolaan hutan lindung 8. Penelitian dan pengembangan kehutanan 9. Pengembangan penyuluhan kehutanan 10. Pengelolaan DAS 11. Pengembangan informasi kehutanan

3. Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. Tujuan : Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan produksi, peluang usaha masyarakat potensi produksi bahan kayu rakyat. Justifikasi : Renja 2015.doc

22

  







Pemanfaatan hutan produksi masih belum maksimal terlihat dari produktivitas lahan dan nilai tambah yang masih relatif rendah. Peran masyarakat masih relatif terbatas sehingga perlu peningkatan kapasitas Usaha Kecil Menengah (UKM) dan kualitas produk. Pengelolaan kawasan hutan produksi belum optimal sehingga perlu dilakukan pembentukan kesatuan pengelolaan dan pengembangan hutan tanaman. Partisipasi dalam memelihara dan melindungi hutan belum terorganisir secara optimal, sehingga perlu adanya upaya pengamanan hutan oleh masyarakat sebagai tatanan hukum adat gampong. Pemenuhan kekurangan bahan baku kayu dari hutan alam masih sangat terbatas sehingga perlu dilakukan peningkatan produksi kayu dari hutan rakyat. Produk hutan masih terbatas antara lain pada komoditi kayu dan olahan tingkat pertama. Jenis kayu yang dikenal dan dimanfaatkan masih jauh dari potensi yang sebenarnya dimiliki. Pemanfaatan hasil hutan masih belum optimal.

Kegiatan pokok antara lain : 1. Pengembangan hasil hutan non kayu 2. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan 3. Perencanaan dan penyiapan unit kelola pemanfaatan hutan produksi 4. Pengembangan pengelolaan pemanfaatan hutan alam 5. Pengembangan pengelolaan pemanfaatan hutan tanaman 6. Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan 7. Pengendalian peredaran hasil hutan dan optimalisasi PNBP 8. Pengelolaan hutan produksi alam yang tidak dibebani hak/ijin pemanfaatan 9. Pengelolaan (pemanfaatan) hutan produksi alam 10. Restrukturisasi industri primer kehutanan 11. Penertiban Tata Usaha Hasil Hutan 12. Penyusunan rencana kehutanan 13. Pembangunan UPTD DAS

14. Pengembangan pemanfaatan HHBK 15. Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan 4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Tujuan: Mengamankan dan meningkatkan kualitas sumber daya hutan serta mendukung usaha jasa wisata alam untuk pengembangan usaha masyarakat dan perekonomian daerah. Justifikasi :  Status kawasan hutan masih belum mantap, sehingga menimbulkan permasalahan hukum  Kerusakan kawasan lindung akibat penjarahan, okupasi masyarakat dan bencana alam masih belum tertangani dengan baik.  Kawasan Pelestarian Alam Daerah (Tahura) belum didayagunakan secara optimal untuk berbagai kegiatan pariwisata, pendidikan, pelatihan, budaya dan pengembangan budidaya.  Masih terjadinya penjarahan hasil hutan dan kebakaran hutan yang belum dapat ditangani secara tuntas.  Banyaknya potensi plasma nutfah yang belum teridentifikasi penggunaannya, sehingga tingkat pemanfaatannya masih rendah.  Potensi ekowisata belum berkembang dengan baik. Kegiatan pokok antara lain : 1. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 2. Kegiatan pengembangan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan 3. Kegiatan pengelolaan kawasan lindung, pengamanan dan perlindungan hutan dan hasil hutan 4. Rekruitmen tenaga Polhut dan masyarakat (Reintegrasi) dan operasi pemberantasan illegal logging 5. Perlindungan dan pengamanan hutan 6. Perencanaan dan pengendalian pengelolaan kawasan konservasi 7. Pengadaan peralatan pengamanan hutan Renja 2015.doc

23

8. 9. 10. 11.

Pengembangan hutan rakyat dan hutan tanaman rakyat Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

5. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Kegiatan pokok antara lain : 1. Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan 2. Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan 3. Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan



refungsionalisasi serta integrasi dengan institusi penelitian dan pengembangan serta dengan organisasi Pemerintah Daerah. Sarana dan prasarana kerja yang ada masih belum memadai untuk menunjang iklim kerja yang baik.

Kegiatan pokok antara lain : 1. Pendidikan dan pelatihan formal 2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

6. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Tujuan : Pemantapan desentralisasi pengelolaan hutan di Provinsi Aceh. Menata perangkat peraturan perundangan daerah/qanun, mengembangkan profesionalisme dan kualitas sumberdaya manusia kehutanan beserta peningkatan sarana dan prasarana kerjanya. Justifikasi :  Dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus, diperlukan pengaturan kewenangan dalam pengelolaan hutan yang ditetapkan ke dalam qanun.  Untuk menyelenggarakan pengurusan kehutanan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan otonomi khusus dimaksud, diperlukan restrukturisasi organisasi Dinas Kehutanan dan pengembangannya.  Profesionalisme SDM sebagai faktor penting dalam pengelolaan hutan belum sepenuhnya tersedia dalam jumlah yang mencukupi.  Pembangunan kehutanan perlu dilandasi oleh hasil-hasil riset. Peningkatan peran riset memerlukan upaya reposisi, revitalisasi dan

BAB IV. PENUTUP Renja 2015.doc

24

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja 2015) Dinas Kehutanan Aceh Tahun 2015 memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam kegiatan Kehutanan Aceh. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. Satuan Kerja Perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Renja Tahun 2015 yang memuat evaluasi pelaksanaan, sasaran, analisis kinerja, isu-isu penting, penelaahan usulan program kebijakan serta Kegiatan Pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi pada Satuan kerja perangkat daerah. 2. Penguatan peran para stakeholders/pelaku dalam pelaksanaan Program/Kegiatan SKPA Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun masyarakat termasuk dunia usaha juga berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang tertera dalam Renja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja -SKPA) Dinas Kehutanan Aceh Tahun 2015. Program/Kegiatan Kehutanan ini dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan. Hutan lestari, Rakyat Aceh Sejahtera menuntut kemampuan SDM yang handal, menguasai teknologi pengelolaan hutan modern, memiliki visi ke depan dan didukung sarana/prasarana untuk memajukan Aceh yang mandiri dan sejahtera. Kepala Dinas Kehutanan Aceh

Ir.Husaini Syamaun, MM Pembina Utama Madya Nip. 19600515 198703 1 008

Renja 2015.doc

25

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN PENCAMPAIAN RENSTRA SKPA S.D TAHUN 2014 PROVINSI ACEH Nama SKPD

: DINAS KEHUTANAN ACEH

Kode

Lembar : ……

Urusan/Bidang Urusan

Indikator

Realisasi Target

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Pemerintah Daerah dan

Kinerja Program

Target Kinerja

Kinerja Hasil Program

Tahun Lalu (n-2)

Program /Kegiatan

(Outcomes)/

Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

Target Renja

Realisasi Renja

Tingkat

(Renja SKPD

Realisasi Capaian Program

Kegiatan (Output)

(Renstra SKPD)

s/d tahun

SKPD Tahun

SKPD Tahun

Realisasi

Tahun 2013)

dan Kegiatan s/d Tahun Realisasi Target

2011

2012

2012

(%)

3

4

5

6

7

8 = (7/6)

1

2

Target Program Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra dan Kegiatan

SKPD s/d tahun berjalan

9

Tingkat Capaian

berjalan (tahun 2013)

Renstra

10 = (5+7+9)

11 = (10/4)

2 2 02

URUSAN PILIHAN KEHUTANAN

5

1

BTL

Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai

291.825.000.000

29.362.676.431

31.679.460.990

29.911.751.960

94,42

18.718.048.676

77.992.477.067

26,73

5

2

BL

Terlaksananya Administrasi Perkantoran

1.966.157.000.000

174.375.247.942

214.725.463.013

200.667.263.373

93,45

54.451.731.386

429.494.242.701

21,84

15.441.045.300

6.045.341.450

5.655.488.414

5.048.360.600

89,26

2.765.540.000

13.859.242.050

89,76

APARATUR

2 02 01 15 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2 02 15 02 Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Alam

Terbangunnya hutan tanaman dan terserapnya tenaga kerja

2 02 15 03 Pengembangan hasil hutan non-kayu

Termanfaatkannya hasil hutan bukan kayu secara komersil dan lestari. Tersedianya potensi hasil hutan bukan kayu unggulan

7.409.434.450

481.540.000

224.942.097

211.165.000

93,88

1.221.632.000

1.914.337.000

25,84

2 02 15 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tersusunya laporan LAKIP, LPPD, LKPJ dan Rapt Evaluasi

8.961.000.000

722.474.900

1.003.495.000

795.482.300

79,27

300.000.000

1.817.957.200

20,29

300.000.000

300.000.000

-

-

0,00

-

-

0,00

16.258.976.431

3.540.586.500

3.973.493.410

3.732.572.950

93,94

3.972.784.551

11.245.944.001

69,17

6.897.710.000

1.011.957.750

1.317.122.470

1.192.164.800

90,51

2.317.240.000

4.521.362.550

65,55

203.298.000.000

40.273.139.600

40.452.571.786

39.629.371.305

97,97

39.701.000.000

119.603.510.905

58,83

-

-

-

-

-

-

02 01 15 13 Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Industri Hasil Hutan

Tertipnya peredaran industri hasil hutan

2 02 01 16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2 02 16 05

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

Pembinaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provinsi Aceh

2 02 01 17 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 2 02 17 16 Kegiatan Pengembangan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan

Penunjang pembangunan arboretum dan pengembangan sarana kawasan Tahura

Terbinanya SDM Petugas POLHUT dan PAMHUT Kontrak dan terpenunya sarana 2 02 17 18 Pembinaan PAMHUT, Pengamanan hutan dan Operasi Ilegal Logging dan prasarana pengamanan hutan

2 02 17 11 Operasi Pengamanan dan Pengawasan Taman Hutan Raya

Terselesaikannya kasus tindak kejahatan kehutanan secara hukum

-

-

Kode

1 2 02 17 17

Urusan/Bidang Urusan

Indikator

Realisasi Target

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Pemerintah Daerah dan

Kinerja Program

Target Kinerja

Kinerja Hasil Program

Tahun Lalu (n-2)

Program /Kegiatan

(Outcomes)/

Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

Target Renja

Realisasi Renja

Tingkat

(Renja SKPD

Realisasi Capaian Program

Kegiatan (Output)

(Renstra SKPD)

s/d tahun

SKPD Tahun

SKPD Tahun

Realisasi

Tahun 2013)

dan Kegiatan s/d Tahun Realisasi Target

2011

2012

2012

(%)

2 Pengelolaan Kawasan Lindung, Pengamanan dan Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan

3 Terjaganya Fungsi Kawasan Lindung dan Satwa Langka/Liar

4

5

6

Target Program Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra dan Kegiatan

7

8 = (7/6)

-

-

-

-

750.000.000

-

-

-

Terpasangnya PAL Batas Kawasan Hutan. Rekonstruksi dan pemeliharaan pal batas kawasan hutan

6.682.785.000

1.701.557.000

400.000.000

Teridentifikasinya lokasi perambahan kawasan hutan. Jelasnya tanda batas kawasan hutan di lapangan. Terpasanganya titik kontrol batas kawasan

4.000.000.000

1.228.133.700

Terintegrasinya sistem perencanaan kehutanan dan terkoordinasinya, tersinerjinya rencana kehutanan di tingkat nasional, provinsi, kab/kota dan KPH menjadi kesatuan rencana kehutanan yang utuh.

-

SKPD s/d tahun berjalan

9 -

Tingkat Capaian

berjalan (tahun 2013)

Renstra

10 = (5+7+9)

11 = (10/4)

-

-

-

0,00

150.000.000

150.000.000

20,00

315.216.000

78,80

1.325.000.000

3.341.773.000

50,01

400.000.000

360.217.900

90,05

-

1.588.351.600

39,71

-

-

-

-

-

3.502.020.000

154.974.600

274.684.000

269.050.600

97,95

-

424.025.200

12,11

1.267.150.000

49.990.000

-

-

0,00

-

49.990.000

3,95

1.811.000.000

309.660.000

274.420.000

265.373.700

96,70

-

575.033.700

31,75

964.450.000

143.740.000

198.408.000

196.641.000

99,11

-

340.381.000

35,29

2.456.000.000

28.056.950

257.400.000

142.917.000

55,52

245.600.000

416.573.950

16,96

4.932.500.000

382.548.000

467.590.000

440.125.000

94,13

493.250.000

1.315.923.000

26,68

585.000.000

30.550.000

73.210.000

64.348.000

87,90

58.500.000

153.398.000

26,22

1.095.000.000

87.523.200

106.800.000

86.661.000

81,14

109.500.000

283.684.200

25,91

2.000.000.000

-

-

-

0,00

200.000.000

200.000.000

10,00

2 02 01 20 Perencanaan dan Pengembangan Hutan

02 01 20 03

Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan, Statistik dan Laporan Kondisi Hutan

2 02 20 07 Kegiatan Pemantapan dan Pengendalian Kawasan Hutan

2 02 20 09

2 02

Indentifikasi Perambahan Kawasan Hutan dan Potensi Pengembangan Hutan

20 10 Percepatan Perencanaan Pembangunan Kehutanan

029 03 06

Kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Alam Kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Tanaman Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan

-

Meningkatnya Tertib Peredaran Hasil Hutan dan iuran hasil hutan Terbinanya Usaha Hutan Alam Terkendalikannya Peningkatan Usaha Hutan Alam Terbinanya Usaha Industri Primer Kehutanan

Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pengembangan Perhutanan Sosial Kegiatan Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan reklamasi hutan di DAS Prioritas Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan

029 05 08

-

Program Bina Usaha Kehutanan Kegiatan Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan iuran hasil hutan

029 04 07

Tersusunyan Dokumen Data Statistik Kehutanan, sebagai acuan kebijakan dalam pembangunan kehutanan

Program Konservasi Keanekararagaman Hayati dan perlindungan Hutan Kegiatan Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosisten Esensial dan Pembinaan Hutan Lindung

Terbangunnya hutan masyarakat (HKM). Terbangunnya Hutan Rakyat. Terlaksanya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan Terbangunnya Hutan Desa dan Pengelolaan DAS prioritas terpadu. Terbangunnya Hutan Rakyat. Terbangunnya sumber benih

Terlaksananya kegiatan pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem esensial dan terbinanya hutan lindung

Kode

1

Urusan/Bidang Urusan

Indikator

Realisasi Target

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Pemerintah Daerah dan

Kinerja Program

Target Kinerja

Kinerja Hasil Program

Tahun Lalu (n-2)

Program /Kegiatan

(Outcomes)/

Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

Target Renja

Realisasi Renja

Tingkat

(Renja SKPD

Realisasi Capaian Program

Kegiatan (Output)

(Renstra SKPD)

s/d tahun

SKPD Tahun

SKPD Tahun

Realisasi

Tahun 2013)

dan Kegiatan s/d Tahun Realisasi Target

2011

2012

2012

(%)

7

8 = (7/6)

2 Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan. Kegiatan Penyidikan dan Pengamanan Hutan

029 06 07

Kasus tindak pidana kehutanan (ILLEGAL LOGGING, PERAMBAHAN, PERDAGANGAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR)

Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan Kegiatan Sosialisasi Batas Kawasan Hutan Rencana makro penyelenggaraan kehutanan. Tata batas kawasan hutan terdiri dari batas luar dan dalam. Kegiatan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Kegiatan Penyusunan Neraca Sumber daya Hutan (NSDH) Provinsi Kegiatan Identifikasidan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan

029 08 10

3 Berkurangnya hotspot (titik api) berkurang setiap tahun

Terwujudnya kepastian hukum batas kawasan hutan dan manfaat hutan bagi masyarakat Tersusunya Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi. Teridentifikasikannya dan Terinventarisasikannya permasalahan tenurial kawasan hutan

4

5

6

Target Program Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra dan Kegiatan

SKPD s/d tahun berjalan Tingkat Capaian

berjalan (tahun 2013)

Renstra

10 = (5+7+9)

11 = (10/4)

9

4.000.000.000

269.537.700

300.000.000

296.700.000

98,90

400.000.000

966.237.700

24,16

5.000.000.000

199.400.000

365.000.000

357.800.000

98,03

500.000.000

1.057.200.000

21,14

3.646.600.000

-

-

-

0,00

364.660.000

364.660.000

10,00

1.873.800.000

129.430.000

360.855.000

349.195.500

96,77

187.380.000

666.005.500

35,54

1.979.400.000

-

-

-

0,00

197.940.000

197.940.000

10,00

2.679.000.000

-

-

-

0,00

267.900.000

267.900.000

10,00

7.500.000.000

728.932.330

917.000.000

879.238.000

95,88

799.880.000

2.408.050.330

32,11

Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan

Terbentuknya kerjasama kemitraan dalam rangka peningkatan peran serta penyuluh

Banda Aceh,

Maret 2014

Ir. Husaini Syamaun, MM NIP. 19600515 198703 1 008

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPA Provinsi Aceh Target Renstra SKPA

Realisasi Capaian

Proyeksi

No

Indikator

SPM/Standar Nasional

IKK

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4

Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Alam Pengembangan hasil hutan non-kayu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan dan Pengendalian Industri dan Peredaran Hasil Hutan

5

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah I Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah II Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah III Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah IV Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah V Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah VI Kegiatan Pengembangan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Pembinaan PAMHUT, Pengamanan hutan dan pengamanan Operasi Ilegal Logging Operasi Pengamanan dan Pengawasan Taman Hutan Raya Operasi Pengamanan dan Pengawasan Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah I Operasi Pengamanan dan Pengawasan Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah II Operasi Pengamanan dan Pengawasan Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah III Operasi Pengamanan dan Pengawasan Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah IV Operasi Pengamanan dan Pengawasan Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah V Operasi Pengamanan dan Pengawasan Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah VI Pengelolaan Kawasan Lindung, Pengamanan dan Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan

5.655.488.414

2.765.540.000

5.171.540.000

6.257.563.400

5.048.360.600

2.765.540.000

5.171.540.000

6.257.563.400

224.942.097

1.221.632.000

1.110.670.000

1.322.000.000

211.165.000

1.221.632.000

1.110.670.000

1.322.000.000

1.003.495.000

300.000.000

1.204.194.000

1.734.039.360

795.482.300

300.000.000

1.204.194.000

1.734.039.360

-

-

300.000.000

360.000.000

-

-

300.000.000

360.000.000

3.973.493.410

3.972.784.551

6.221.747.600

6.652.999.910

3.732.572.950

3.972.784.551

6.221.747.600

6.652.999.910

-

-

-

-

-

-

-

1.500.000.000

-

-

-

-

-

-

-

1.500.000.000

-

-

-

-

-

-

-

1.500.000.000

-

-

-

-

-

-

-

1.500.000.000

-

-

-

-

-

-

-

1.500.000.000

-

-

-

-

-

-

-

1.500.000.000

1.317.122.470

2.317.240.000

6.164.455.000

6.780.000.000

1.192.164.800

2.317.240.000

6.164.455.000

6.780.000.000

40.452.571.786

39.701.000.000

40.159.600.000

40.659.600.000

39.629.371.305

39.701.000.000

40.159.600.000

40.659.600.000

-

-

250.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250.000.000

-

-

300.000.000

300.000.000

360.000.000

360.000.000

432.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 432.000.000

Catatan Analisis

13

No

1

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Target Renstra SKPA

Realisasi Capaian

Pr

Indikator

SPM/Standar Nasional

IKK

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan, Statistik dan Laporan Kondisi Hutan Kegiatan Pemantapan dan Pengendalian Kawasan Hutan Indentifikasi Perambahan Kawasan Hutan dan Potensi Pengembangan Hutan Percepatan Perencanaan Pembangunan Kehutanan Kegiatan Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan iuran hasil hutan Kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Alam Pengembangan Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Tanaman Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan Kegiatan Pengembangan Perhutanan Sosial Kegiatan Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan reklamasi hutan di DAS Prioritas Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan Kegiatan Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosisten Esensial dan Pembinaan Hutan Lindung Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan. Kegiatan Penyidikan dan Pengamanan Hutan Kegiatan Sosialisasi Batas Kawasan Hutan Kegiatan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kegiatan Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi Kegiatan Identifikasidan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan

350.000.000

150.000.000

200.000.000

240.000.000

305.605.000

150.000.000

200.000.00

400.000.000

1.325.000.000

2.291.231.250

2.634.915.937

315.216.000

1.325.000.000

2.291.231.25

400.000.000

250.000.000

576.000.000

691.200.000

360.217.900

250.000.000

576.000.00

-

-

-

500.000.000

-

-

274.684.000

302.152.400

332.367.640

365.604.404

269.050.600

295.955.660

325.551.22

-

126.715.000

139.386.500

153.325.150

-

126.715.000

139.386.50

274.420.000

181.100.000

199.210.000

219.131.000

265.373.700

181.100.000

199.210.00

198.408.000

96.445.000

106.089.500

116.698.450

196.641.000

96.445.000

106.089.50

257.400.000

245.600.000

294.720.000

353.664.000

142.917.000

245.600.000

294.720.00

467.590.000

493.250.000

600.000.000

720.000.000

440.125.000

493.250.000

600.000.00

73.210.000

58.500.000

100.000.000

120.000.000

64.348.000

58.500.000

100.000.00

106.800.000

109.500.000

130.000.000

156.000.000

86.661.000

109.500.000

130.000.00

-

200.000.000

240.000.000

288.000.000

-

200.000.000

240.000.00

-

400.000.000

480.000.000

576.000.000

-

400.000.000

480.000.00

-

500.000.000

600.000.000

720.000.000

-

500.000.000

600.000.00

-

364.660.000

440.000.000

528.000.000

-

364.660.000

440.000.00

-

187.380.000

230.000.000

276.000.000

349.195.500

187.380.000

230.000.00

-

197.940.000

240.000.000

288.000.000

-

197.940.000

240.000.00

-

267.900.000

320.000.000

384.000.000

-

267.900.000

320.000.00

917.000.000

799.880.000

960.000.000

1.150.000.000

879.238.000

799.880.000

960.000.00

Banda Aceh,

Maret 2014

Ir. Husaini Syamaun, MM NIP. 19600515 198703 1 008

TABEL 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2015 PROVINSI ACEH NAMA SKPA : DINAS KEHUTANAN ACEH Rancangan Awal RKPA Kode

Hasil Analisis Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp.1.000)

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

6

7

8

9

10

11

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

2

3

4

5

Kab.Gayo Lues. Aceh Selatan, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Pidie, Aceh Besar

Berkembangnya budidaya lebah madu dan gaharu oleh masyarakat Termanfaatkannya hasil hutan bukan kayu secara komersil dan lestari. Tersedianya potensi hasil hutan bukan kayu unggulan

96 Ha

1.322.000 Pengembangan hasil hutan nonkayu

Kab.Gayo Lues. Aceh Selatan, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Pidie, Aceh Besar

Termanfaatkannya hasil hutan bukan kayu secara komersil dan lestari. Tersedianya potensi hasil hutan bukan kayu unggulan

96 Ha

1.322.000

02 01 15 02 Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Alam

Kab. Aceh Besar, Aceh Tengah, Aceh Jaya, Aceh Utara, Pidie Jaya, Aceh Timur

Berkembangnya Hutan Tanaman dan Hutan Rakyat, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di sekitar hutan, dan terserapnya tenaga kerja

96 Ha

6.257.563 Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Alam

Kab. Aceh Besar, Aceh Tengah, Aceh Jaya, Aceh Utara, Pidie Jaya, Aceh Timur

Terbangunnya hutan tanaman dan terserapnya tenaga kerja

96 Ha

6.257.563

02 01 15 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Prov. Aceh, Kab/Kota

Tersusunya laporan LAKIP, LPPD, LKPJ dan Rapt Evaluasi

2 Kegiatan

1.734.039 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Prov. Aceh, Terlaksanya Kab/Kota pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan

2 Kegiatan

1.734.039

1 2 2

02 01 15 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 02 15 03 Pengembangan hasil hutan non-kayu

Catatan Penting 12

Rancangan Awal RKPA Kode

2

Program/Kegiatan

1 2 01 15 13 Pembinaan dan Pengendalian Industri dan Peredaran Hasil Hutan

Lokasi 3 Prov. Aceh, Kab/Kota

Hasil Analisis Kebutuhan

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.1.000)

4

5

6

Meningkatnya ketertiban industri dan peredaran hasil hutan. Monitoring dan pembinaan tata usaha peredaran hasil hutan. Terkendalinya peredaran hasil hutan dan dapat meminimalisir illegal trade di tujuh kab/kota

Program/ Kegiatan 7 Pembinaan dan Pengendalian Industri dan Peredaran Hasil Hutan

236 Industri

360.000

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

8

9

10

11

Prov. Aceh, Terlaksananya Kab/Kota ketertiban industri dan peredaran hasil hutan. Monitoring dan pembinaan tata usaha peredaran hasil hutan. Terkendalinya peredaran hasil hutan dan dapat meminimalisir illegal trade di tujuh kab/kota

236 Industri

360.000

Rancangan Awal RKPA Kode

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

2

3

4

5

1

2 02 01 16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2 02 16 05 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

Kab. Aceh Besar, Aceh Timur, Subulusalam, Aceh Besar, Aceh tamiang, Aceh Selatan

Terbangunnya Tanaman Hutan Pada DAS Prioritas dan Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan

917 Ha

Pagu Indikatif (Rp.1.000)

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

6

7

8

9

10

11

6.652.999 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

Kab. Aceh Besar, Aceh Timur, Subulusala m, Aceh Besar, Aceh tamiang, Aceh Selatan

Terbangunnya Tanaman Hutan Pada DAS Prioritas dan Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan

917 Ha

6.652.999

Krueng Aceh, Krueng Baroo, Krueng Sabee, Krueng Teunom, Alue Setui dan Alue Raya Pengelolaan dan Krueng Pengembangan Meureudu, Kawasan Hutan Krueng UPTD KPH Wilayah Peusangan II dan Krueng Pase Pengelolaan dan Krueng Pengembangan Jambo Aye, Kawasan Hutan Krueng UPTD KPH Wilayah Peureulak III dan Krueng Tamiang

Terkelolanya dan berkembangnya kawasan hutan UPTD KPH Wilayah I

6 DAS

1.500.000

Terkelolanya dan berkembangnya kawasan hutan UPTD KPH Wilayah II

3 DAS

1.500.000

Terkelolanya dan berkembangnya kawasan hutan UPTD KPH Wilayah III

3 DAS

1.500.000

2 02

16 14

2 02

16 15

2 02

16 16

2 02

16 17

Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah IV

Krueng Woyla, Krueng Merbou dan Lae Lasikin

Terkelolanya dan berkembangnya kawasan hutan UPTD KPH Wilayah IV

3 DAS

1.500.000

2 02

16 18

Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah V

Krueng Tripa dan Krueng Kuala Batee

Terkelolanya dan berkembangnya kawasan hutan UPTD KPH Wilayah V

2 DAS

1.500.000

Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah I

Rancangan Awal RKPA Kode

1 2 02

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

2

3

4

5

16 19

2

02 01 17 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

2

02 17 16 Kegiatan Pengembangan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan

2

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian

02 17 18 Pembinaan PAMHUT, Pengamanan hutan dan Operasi Ilegal Logging

Saree Kab. Aceh Besar

Prov. Aceh, Kab/Kota

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di UPTD KPH Tahura Pocut Meurah Intan Terbinanya SDM Petugas POLHUT dan PAMHUT Kontrak dan terpenunya sarana dan prasarana pengamanan hutan

Pagu Indikatif (Rp.1.000) 6

Program/ Kegiatan

Lokasi

7

8

Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah VI

Krueng Kluet, Krueng Singkil/Law e Alas dan Kepulauan Banyak

Indikator Kinerja 9

Target Capaian 10

Kebutuhan Dana 11

Terkelolanya dan berkembangnya kawasan hutan UPTD KPH Wilayah VI

3 DAS

1.500.000

6.700.000

65 Ha

6.700.000 Kegiatan Saree Kab. Pengembangan Aceh Besar Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan

Berkurangnya jumlah perambahan di sekitar kawasan hutan Tahura

65 Ha

1.850 Orang

40.699.600 Pembinaan Prov. Aceh, PAMHUT, Kab/Kota Pengamanan hutan dan Operasi Ilegal Logging

Tersedinya Data dan Informasi gangguan keamanan hutan dan terselasikannya tindak pidana di bidang kehutanan

1.850 Orang

40.699.600

Rancangan Awal RKPA Kode

1

2

2

2

Program/Kegiatan 2

Lokasi 3

02 17 21

2 02

17 22

2 02

17 23

2 02

17 24

2 02

17 25

2 02

17 26

Pengelolaan Kawasan Lindung, Pengamanan dan Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.1.000)

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

6

7

8

Target Capaian

Kebutuhan Dana 11

4

5

9

10

Saree Kab. Aceh Besar

Terselesaikannya kasus tindak kejahatan kehutanan secara hukum

1 Paket

300.000 Operasi Saree Kab. Aceh Besar Pengamanan dan Pengawasan Taman Hutan Raya

Persentase Pengamanan dan Pengawasan Taman Hutan Raya

1 Paket

300.000

Prov. Aceh, Kab/Kota

Terjaganya Fungsi Kawasan Lindung dan Satwa Langka/Liar

1 Paket

300.000 Pengelolaan Prov. Aceh, Kawasan Lindung, Kab/Kota Pengamanan dan Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan

Terkelolanya Kawasan Lindung, Pengamanan dan Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan

1 Paket

300.000

02 17 11 Operasi Pengamanan dan Pengawasan Taman Hutan Raya

02 17 17

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian

Operasi Pengamanan dan Pengawasan Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah I Operasi Pengamanan dan Pengawasan Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah II Operasi Pengamanan dan Pengawasan Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah III

Prov. Aceh, Berkurangnya jumlah Kab/Kota perambahan di sekitar kawasan hutan UPTD KPH Wilayah I

6 DAS

1.000.000

Krueng Meureudu, Krueng Peusangan dan Krueng Pase Krueng Jambo Aye, Krueng Peureulak dan Krueng Tamiang

Berkurangnya jumlah perambahan di sekitar kawasan hutan UPTD KPH Wilayah II

3 DAS

1.000.000

Berkurangnya jumlah perambahan di sekitar kawasan hutan UPTD KPH Wilayah III

3 DAS

1.000.000

Operasi Pengamanan dan Pengawasan Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah IV Operasi Pengamanan dan Pengawasan Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah V Operasi Pengamanan dan Pengawasan Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah VI

Krueng Woyla, Krueng Merbou dan Lae Lasikin

Berkurangnya jumlah perambahan di sekitar kawasan hutan UPTD KPH Wilayah IV

3 DAS

1.000.000

Krueng Tripa dan Krueng Kuala Batee

Berkurangnya jumlah perambahan di sekitar kawasan hutan UPTD KPH Wilayah V

2 DAS

1.000.000

Krueng Kluet, Krueng Singkil/Law e Alas dan Kepulauan Banyak

Berkurangnya jumlah perambahan di sekitar kawasan hutan UPTD KPH Wilayah VI

3 DAS

1.000.000

Rancangan Awal RKPA Kode

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

2

3

4

5

Mantapnya status fungsi dan penggunaan kawasan hutan Terindentifikasikasny a Perambahan Kawasan Hutan dan Potensi Pengembangan Hutan Tersusunya Dokumen Data Statistik Kehutanan, sebagai acuan kebijakan dalam pembangunan kehutanan

100 KM

1

2 02 01 20 Perencanaan dan Pengembangan Hutan 02 01 20 07 Kegiatan Pemantapan dan Pengendalian Kawasan Hutan

02 01 20 09 Indentifikasi Perambahan Kawasan Hutan dan Potensi Pengembangan Hutan

02 01 20 03 Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan, Statistik dan Laporan Kondisi Hutan

Prov. Aceh, Kab/Kota

Prov. Aceh, Kab/Kota

Prov. Aceh, Kab/Kota

15 Lokasi

3 Paket

Pagu Indikatif (Rp.1.000)

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

6

7

8

9

10

11

2.634.915 Kegiatan Pemantapan dan Pengendalian Kawasan Hutan 691.200 Indentifikasi Perambahan Kawasan Hutan dan Potensi Pengembangan Hutan 240.000 Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan, Statistik dan Laporan Kondisi Hutan

Prov. Aceh, Kab/Kota

100 KM

2.634.915

Prov. Aceh, Terwujudkannya Kab/Kota sebagai data untuk perencanaan pengelolaan kawasan

15 Lokasi

691.200

Prov. Aceh, Tersedianya Kab/Kota Dokumen Data Statistik Kehutanan, sebagai acuan kebijakan dalam pembangunan kehutanan

3 Paket

240.000

Rancangan Awal RKPA Kode

Program/Kegiatan

1 2 02 01 20 10 Percepatan Perencanaan Pembangunan Kehutanan

029 03 06

029 04 07

Lokasi 3 Prov. Aceh, Kab/Kota

Program Bina Usaha Kehutanan Kegiatan Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan iuran Prov. Aceh, hasil hutan Kab/Kota

Hasil Analisis Kebutuhan

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.1.000)

Program/ Kegiatan

6

7

4

5

Terintegrasinya sistem perencanaan kehutanan dan terkoordinasinya, tersinerjinya rencana kehutanan di tingkat nasional, provinsi, kab/kota dan KPH menjadi kesatuan rencana kehutanan yang utuh.

1 Paket

500.000 Percepatan Perencanaan Pembangunan Kehutanan

Meningkatnya Tertib Peredaran Hasil Hutan dan iuran hasil hutan

100%

365.604.404 Kegiatan Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan iuran hasil hutan 153.325.150 Kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Alam 219.131.000 Kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Tanaman

Lokasi

Indikator Kinerja

8

9

Prov. Aceh, Tersedianya sistem Kab/Kota perencanaan kehutanan dan terkoordinasinya, tersinerjinya rencana kehutanan di tingkat nasional, provinsi, kab/kota dan KPH menjadi kesatuan rencana kehutanan yang utuh.

Target Capaian

Kebutuhan Dana

10

11

1 Paket

500.000

Prov. Aceh, Kab/Kota

100%

365.604.404

Prov. Aceh, Kab/Kota

100%

153.325.150

Prov. Aceh, Kab/Kota

100%

219.131.000

116.698.450 Kegiatan Prov. Aceh, Peningkatan Usaha Kab/Kota Industri Primer Kehutanan

100%

116.698.450

Kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Alam

Prov. Aceh, Kab/Kota

Terbinanya Usaha Hutan Alam

100%

Kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Tanaman

Prov. Aceh, Kab/Kota

Terkendalikannya Peningkatan Usaha Hutan Alam

100%

Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan

Prov. Aceh, Kab/Kota

Terbinanya Usaha Industri Primer Kehutanan

100%

Prov. Aceh, Kab/Kota

Terbangunnya hutan masyarakat (HKM). Terbangunnya Hutan Rakyat.

1 Paket

353.664 Kegiatan Pengembangan Perhutanan Sosial

Prov. Aceh, Terbangunnya hutan Kab/Kota masyarakat (HKM). Terbangunnya Hutan Rakyat.

1 Paket

353.664

Kegiatan Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Prov. Aceh, reklamasi hutan di DAS Prioritas Kab/Kota

Terlaksanya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan

1 Paket

Prov. Aceh, Terlaksanya kegiatan Kab/Kota rehabilitasi hutan dan lahan

1 Paket

720.000

Terbangunnya Hutan Das Kr. Desa dan Peusangan & Pengelolaan DAS Kab. A. Tengah prioritas terpadu.

1 Paket

720.000 Kegiatan Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan reklamasi hutan di DAS Prioritas 120.000 Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS

Das Kr. Peusangan & Kab. A. Tengah

1 Paket

120.000

Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pengembangan Perhutanan Sosial

Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS

Terbangunnya Hutan Desa dan Pengelolaan DAS prioritas terpadu.

Rancangan Awal RKPA Kode

1

Program/Kegiatan 2 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan

029 05 08

Lokasi 3 Prov. Aceh, Kab/Kota

Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan. Prov. Aceh, Kab/Kota

Kegiatan Penyidikan dan Pengamanan Hutan

Prov. Aceh, Kab/Kota

Kegiatan Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosisten Esensial dan Pembinaan Hutan Lindung

Prov. Aceh, Kab/Kota

Hasil Analisis Kebutuhan

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.1.000)

Program/ Kegiatan

6

7

4

5

Terbangunnya Hutan Rakyat. Terbangunnya sumber benih

1 Paket

156.000 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan

Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan. Berkurangnya hotspot (titik api) berkurang setiap tahun Terselesaikannya perkara tindak pidana penyidikan dan pengamanan hutan Terlaksananya kegiatan pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem esensial dan terbinanya hutan lindung

100%

288.000 Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan.

100%

100%

Lokasi

Indikator Kinerja

8

9

Prov. Aceh, Terbangunnya Hutan Kab/Kota Rakyat. Terbangunnya sumber benih

Prov. Aceh, Terlaksananya Kab/Kota Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan. Berkurangnya hotspot (titik api) berkurang setiap tahun 576.000 Kegiatan Prov. Aceh, Terselesaikannya Penyidikan dan Kab/Kota perkara tindak Pengamanan Hutan pidana penyidikan dan pengamanan hutan 720.000 Kegiatan Prov. Aceh, Terlaksananya Pengembangan Kab/Kota kegiatan Kawasan pengembangan Konservasi, kawasan konservasi Ekosisten Esensial dan ekosistem dan Pembinaan esensial dan Hutan Lindung terbinanya hutan lindung

Target Capaian

Kebutuhan Dana

10

11

1 Paket

156.000

100%

288.000

100%

576.000

100%

720.000

Rancangan Awal RKPA Kode

1 029 06 07

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

2

3

4

5

Pagu Indikatif (Rp.1.000)

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

6

7

8

9

10

11

Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan Kegiatan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Prov. Aceh, Kab/Kota

Terwujudnya kepastian hukum batas kawasan hutan dan manfaat hutan bagi masyarakat

100%

525.110 Kegiatan Prov. Aceh, Pembangunan Kab/Kota Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Terwujudnya kepastian hukum batas kawasan hutan dan manfaat hutan bagi masyarakat

100%

525.110

Kegiatan Sosialisasi Batas Kawasan Hutan

Prov. Aceh, Kab/Kota

Rencana makro penyelenggaraan kehutanan. Tata batas kawasan hutan terdiri dari batas luar dan dalam.

100%

269.872 Kegiatan Sosialisasi Prov. Aceh, Rencana makro Batas Kawasan Kab/Kota penyelenggaraan Hutan kehutanan. Tata batas kawasan hutan terdiri dari batas luar dan dalam.

100%

269.872

Kegiatan Penyusunan Neraca Sumber daya Hutan (NSDH) Provinsi

Prov. Aceh, Kab/Kota

Tersusunya Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi.

100%

285.033 Kegiatan Prov. Aceh, Tersusunya Neraca Penyusunan Neraca Kab/Kota Sumber Daya Hutan Sumber daya Hutan (NSDH) Provinsi. (NSDH) Provinsi

100%

285.033

Teridentifikasikannya dan Terinventarisasikann ya permasalahan tenurial kawasan hutan

100%

385.776 Kegiatan Identifikasidan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan

100%

385.776

Kegiatan Identifikasidan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Prov. Aceh, Kawasan Hutan Kab/Kota

Prov. Aceh, Teridentifikasikannya Kab/Kota dan Terinventarisasikann ya permasalahan tenurial kawasan hutan

Rancangan Awal RKPA Kode

1

029 08

10

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

2

3

4

5

Terbentuknya kerjasama kemitraan dalam rangka peningkatan peran serta penyuluh kehutanan. Terbentuknya 500 Kelompok masyarakat produktif. Sertifikat penyuluh kehutanan. Pendidikan menengah kehutanan.

78 Orang

Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan

Prov. Aceh, Kab/Kota

Pagu Indikatif (Rp.1.000)

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

6

7

8

9

10

11

1.150.000 Peningkatan Prov. Aceh, Meningkatnya SDM Pelayanan Penyuluh Kab/Kota Penyuluh Kehutanan Kehutanan

Banda Aceh,

Maret 2014

Ir. Husaini Syamaun, MM NIP. 19600515 198703 1 008

78 Orang

1.150.000

TABEL 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT TAHUN 2015 PROVINSI ACEH Nama SKPA : DINAS KEHUTANAN

Kode

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/Volume

Catatan

1

2

3

4

5

6

Berkembangnya budidaya lebah madu dan gaharu oleh masyarakat Termanfaatkannya hasil hutan bukan kayu secara komersil dan lestari. Tersedianya potensi hasil hutan bukan kayu unggulan

96 Ha

2 02 01

15 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

2

02 15 03 Pengembangan hasil hutan non-kayu

Kab.Gayo Lues. Aceh Selatan, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Pidie, Aceh Besar

02

01 15 02 Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Alam

Kab. Aceh Besar, Aceh Berkembangnya Hutan Tengah, Aceh Jaya, Aceh Tanaman dan Hutan Rakyat, Utara, Pidie Jaya, Aceh Timur Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di sekitar hutan, dan terserapnya tenaga kerja

02

01 15 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Prov. Aceh, Kab/Kota

2

01 15 13 Pembinaan dan Pengendalian Industri dan Prov. Aceh, Kab/Kota Peredaran Hasil Hutan

2

2

01 15

Percepatan Perencanaan Pembangunan Kehutanan

Prov. Aceh, Kab/Kota

Tersusunya laporan LAKIP, LPPD, LKPJ dan Rapt Evaluasi Meningkatnya ketertiban industri dan peredaran hasil hutan. Monitoring dan pembinaan tata usaha peredaran hasil hutan. Terkendalinya peredaran hasil hutan dan dapat meminimalisir illegal trade di tujuh kab/kota Tersedianya sistem perencanaan kehutanan dan terkoordinasinya, tersinerjinya rencana kehutanan di tingkat nasional, provinsi, kab/kota dan KPH menjadi kesatuan rencana kehutanan yang utuh.

96 Ha

2 Kegiatan

236 Industri

1 Paket

02 01 16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2 02

Kab. Aceh Besar, Aceh Timur, Terbangunnya Tanaman Subulusalam, Aceh Besar, Hutan Pada DAS Prioritas dan Aceh tamiang, Aceh Selatan Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan 16 14 Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Krueng Aceh, Krueng Baroo, Terkelolanya dan Hutan UPTD KPH Wilayah I Krueng Sabee, Krueng berkembangnya kawasan Teunom, Alue Setui dan Alue hutan UPTD KPH Wilayah I Raya 16 15 Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Krueng Meureudu, Krueng Terkelolanya dan Hutan UPTD KPH Wilayah II Peusangan dan Krueng Pase berkembangnya kawasan hutan UPTD KPH Wilayah II

917 Ha

2 02

16 16 Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Krueng Jambo Aye, Krueng Hutan UPTD KPH Wilayah III Peureulak dan Krueng Tamiang

Terkelolanya dan berkembangnya kawasan hutan UPTD KPH Wilayah III

3 DAS

2 02

16 17 Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Krueng Woyla, Krueng Merbou Terkelolanya dan Hutan UPTD KPH Wilayah IV dan Lae Lasikin berkembangnya kawasan hutan UPTD KPH Wilayah IV

3 DAS

2 02

16 18 Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Krueng Tripa dan Krueng Hutan UPTD KPH Wilayah V Kuala Batee

2 DAS

2 02

16 19 Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Krueng Kluet, Krueng Hutan UPTD KPH Wilayah VI Singkil/Lawe Alas dan Kepulauan Banyak

2 02

2 02

16 05 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

Terkelolanya dan berkembangnya kawasan hutan UPTD KPH Wilayah V Terkelolanya dan berkembangnya kawasan hutan UPTD KPH Wilayah VI

6 DAS

3 DAS

3 DAS

2 2

Kode

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/Volume

Catatan

1

2

3

4

5

6

02 01 17 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 02 17 16 Kegiatan Pengembangan Taman Hutan Saree Kab. Aceh Besar Raya Pocut Meurah Intan

2

02 17 18 Pembinaan PAMHUT, Pengamanan hutan dan Operasi Ilegal Logging

2

02 17 11

2

02

2

02

2

02

2

02

2

02

2

02

2

02

2

02 01 20 Perencanaan dan Pengembangan Hutan 01 20 07 Kegiatan Pemantapan dan Pengendalian Kawasan Hutan

02

Prov. Aceh, Kab/Kota

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di UPTD KPH Tahura Pocut Meurah Intan Terbinanya SDM Petugas POLHUT dan PAMHUT Kontrak dan terpenunya sarana dan prasarana pengamanan hutan

Terselesaikannya kasus tindak kejahatan kehutanan secara hukum Pengelolaan Kawasan Lindung, Prov. Aceh, Kab/Kota Terjaganya Fungsi Kawasan 17 17 Pengamanan dan Perlindungan Hutan dan Lindung dan Satwa Hasil Hutan Langka/Liar Berkurangnya jumlah Operasi Pengamanan dan Pengawasan perambahan di sekitar 17 21 Prov. Aceh, Kab/Kota Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah I kawasan hutan UPTD KPH Wilayah I Berkurangnya jumlah Operasi Pengamanan dan Pengawasan Krueng Meureudu, Krueng perambahan di sekitar 17 22 Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah II Peusangan dan Krueng Pase kawasan hutan UPTD KPH Wilayah II Berkurangnya jumlah Krueng Jambo Aye, Krueng Operasi Pengamanan dan Pengawasan perambahan di sekitar 17 23 Peureulak dan Krueng Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah III kawasan hutan UPTD KPH Tamiang Wilayah III Berkurangnya jumlah Operasi Pengamanan dan Pengawasan Krueng Woyla, Krueng Merbou perambahan di sekitar 17 24 Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah IV dan Lae Lasikin kawasan hutan UPTD KPH Wilayah IV Berkurangnya jumlah Operasi Pengamanan dan Pengawasan Krueng Tripa dan Krueng perambahan di sekitar 17 25 Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah V Kuala Batee kawasan hutan UPTD KPH Wilayah V Berkurangnya jumlah Krueng Kluet, Krueng Operasi Pengamanan dan Pengawasan perambahan di sekitar 17 26 Singkil/Lawe Alas dan Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah VI kawasan hutan UPTD KPH Kepulauan Banyak Wilayah VI Operasi Pengamanan dan Pengawasan Taman Hutan Raya

Saree Kab. Aceh Besar

65 Ha

1.850 Orang

1 Paket

1 Paket

6 DAS

3 DAS

3 DAS

3 DAS

2 DAS

3 DAS

Prov. Aceh, Kab/Kota

Mantapnya status fungsi dan penggunaan kawasan hutan

100 KM

02

01 20 09 Indentifikasi Perambahan Kawasan Hutan Prov. Aceh, Kab/Kota dan Potensi Pengembangan Hutan

15 Lokasi

02

01 20 03 Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan, Statistik dan Laporan Kondisi Hutan

Prov. Aceh, Kab/Kota

Terindentifikasikasnya Perambahan Kawasan Hutan dan Potensi Pengembangan Hutan Tersusunyan Dokumen Data Statistik Kehutanan, sebagai acuan kebijakan dalam pembangunan kehutanan

02

01 20 10 Percepatan Perencanaan Pembangunan Kehutanan

Prov. Aceh, Kab/Kota

Tersedianya sistem perencanaan kehutanan dan terkoordinasinya, tersinerjinya rencana kehutanan di tingkat nasional, provinsi, kab/kota dan KPH menjadi kesatuan rencana kehutanan yang utuh.

1 Paket

Prov. Aceh, Kab/Kota

Meningkatnya Tertib Peredaran Hasil Hutan dan iuran hasil hutan Terbinanya Usaha Hutan Alam

100%

029 03 06

Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi Kegiatan Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan iuran hasil hutan

3 Paket

Kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Alam

Prov. Aceh, Kab/Kota

100%

Kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Tanaman

Prov. Aceh, Kab/Kota

Terkendalikannya Peningkatan Usaha Hutan Alam

100%

Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan

Prov. Aceh, Kab/Kota

Terbinanya Usaha Industri Primer Kehutanan

100%

Kode 1 029 04 07

029 05 08

029 06 07

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/Volume

Catatan

2

3

4

5

6

Prov. Aceh, Kab/Kota

Terbangunnya hutan masyarakat (HKM). Terbangunnya Hutan Rakyat.

1 Paket

Kegiatan Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan reklamasi hutan di DAS Prioritas Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS

Prov. Aceh, Kab/Kota

Terlaksanya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan

1 Paket

1 Paket

Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan

Prov. Aceh, Kab/Kota

Terbangunnya Hutan Desa dan Pengelolaan DAS prioritas terpadu. Terbangunnya Hutan Rakyat. Terbangunnya sumber benih

Prov. Aceh, Kab/Kota

Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan. Berkurangnya hotspot (titik api) berkurang setiap tahun

100%

Kegiatan Penyidikan dan Pengamanan Hutan

Prov. Aceh, Kab/Kota

100%

Kegiatan Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosisten Esensial dan Pembinaan Hutan Lindung

Prov. Aceh, Kab/Kota

Terselesaikannya perkara tindak pidana penyidikan dan pengamanan hutan Terlaksananya kegiatan pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem esensial dan terbinanya hutan lindung

Terwujudnya kepastian hukum batas kawasan hutan dan manfaat hutan bagi masyarakat Rencana makro penyelenggaraan kehutanan. Tata batas kawasan hutan terdiri dari batas luar dan dalam. Tersusunya Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi.

100%

Teridentifikasikannya dan Terinventarisasikannya permasalahan tenurial kawasan hutan

100%

Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pengembangan Perhutanan Sosial

Program Konservasi Keanekararagaman Hayati dan perlindungan Hutan Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan.

Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan Kegiatan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Das Kr. Peusangan & Kab. A. Tengah

Prov. Aceh, Kab/Kota

Kegiatan Sosialisasi Batas Kawasan Hutan Prov. Aceh, Kab/Kota

Kegiatan Penyusunan Neraca Sumber daya Hutan (NSDH) Provinsi

Prov. Aceh, Kab/Kota

Kegiatan Identifikasidan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan

Prov. Aceh, Kab/Kota

1 Paket

100%

100%

100%

Kode 1 029 08 10

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/Volume

Catatan

2

3

4

5

6

Terbentuknya kerjasama kemitraan dalam rangka peningkatan peran serta penyuluh kehutanan. Terbentuknya 500 Kelompok masyarakat produktif. Sertifikat penyuluh kehutanan. Pendidikan menengah kehutanan.

78 Orang

Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan

Prov. Aceh, Kab/Kota

Banda Aceh,

Maret 2014

Ir. Husaini Syamaun, MM NIP. 19600515 198703 1 008

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PROVINSI ACEH Nama SKPA

Kode 1 2 2

: DINAS KEHUTANAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

02 01 15 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 02 15 03 Pengembangan hasil hutan non- Berkembangnya kayu budidaya lebah madu hutan dan gaharu oleh masyarakat Termanfaatkannya hasil hutan bukan kayu secara komersil dan lestari. Tersedianya potensi hasil hutan bukan kayu unggulan

RENCANA TAHUN 2015 Lokasi

Target Capaian

4

5

Kab.Gayo Lues. Aceh Selatan, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Pidie, Aceh Besar

96 Ha

02

01

15

02 Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Alam

Berkembangnya Hutan Tanaman dan Hutan Rakyat, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di sekitar hutan, dan terserapnya tenaga kerja

Kab. Aceh Besar, Aceh Tengah, Aceh Jaya, Aceh Utara, Pidie Jaya, Aceh Timur

02

01

15

09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tersusunya laporan LAKIP, LPPD, LKPJ dan Rapat Evaluasi Kegiatan

Prov. Aceh, Kab/Kota

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif 6

Sumber Dana

Catatan Penting

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Indikatif

7

8

9

10

1.322.000

APBA

Pemeliharaan tanaman kurang maksimal akibat keterbatasan dana.

96 Ha

1.454.200

96 Ha

6.257.563

APBA

Maraknya pembukaan pengelolaan dan pemanfaatan areal pada kawasan hutan oleh berbagai pihak.

96 Ha

6.883.319

2 Kegiatan

1.734.039

APBA

2 Kegiatan

1.907.443

Kode 1 2

2

01

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 2

15

13 Pembinaan dan Pengendalian Industri dan Peredaran Hasil Hutan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3

16

2 02

16

Lokasi 4

Meningkatnya Prov. Aceh, ketertiban industri Kab/Kota dan peredaran hasil hutan. Monitoring dan pembinaan tata usaha peredaran hasil hutan. Terkendalinya peredaran hasil hutan dan dapat meminimalisir illegal trade di tujuh kab/kota

02 01 16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2 02 16 05 Pembinaan, pengendalian dan Terbangunnya pengawasan gerakan Tanaman Hutan rehabilitasi hutan dan lahan Pada DAS Prioritas dan Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan 2 02 16 14 Pengelolaan dan Krueng Aceh, Pengembangan Kawasan Hutan Krueng Baroo, UPTD KPH Wilayah I Krueng Sabee, Krueng Teunom, Alue Setui dan Alue Raya 2 02 16 15 Pengelolaan dan Krueng Meureudu, Pengembangan Kawasan Hutan Krueng Peusangan UPTD KPH Wilayah II dan Krueng Pase

2 02

RENCANA TAHUN 2015 Target Capaian 5 236 Industri

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif 6

Sumber Dana

Catatan Penting

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Indikatif

7

8

9

360.000

APBA

Tingginya kebutuhan kayu rakyat dan industri yang tidak di dukung oleh kewtersediaan pemenuhan bahan baku kayu.

236 Industri

10 396.000

Kab. Aceh Besar, Aceh Timur, Subulusalam, Aceh Besar, Aceh tamiang, Aceh Selatan Terkelolanya dan berkembangnya kawasan hutan UPTD KPH Wilayah I

917 Ha

6.652.999

APBA

917 Ha

7.318.299

6 DAS

1.500.000

APBA

6 DAS

1.800.000

Terkelolanya dan berkembangnya kawasan hutan UPTD KPH Wilayah II 16 Pengelolaan dan Krueng Jambo Aye, Terkelolanya dan Pengembangan Kawasan Hutan Krueng Peureulak berkembangnya UPTD KPH Wilayah III dan Krueng Tamiang kawasan hutan UPTD KPH Wilayah III 17 Pengelolaan dan Krueng Woyla, Terkelolanya dan Pengembangan Kawasan Hutan Krueng Merbou dan berkembangnya UPTD KPH Wilayah IV Lae Lasikin kawasan hutan UPTD KPH Wilayah IV

3 DAS

1.500.000

APBA

3 DAS

1.800.000

3 DAS

1.500.000

APBA

3 DAS

1.800.000

3 DAS

1.500.000

APBA

3 DAS

1.800.000

Kode 1

2

2

2

2

2

2 02

16

2 02

16

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

02

02

17

Lokasi 4

18 Pengelolaan dan Krueng Tripa dan Terkelolanya dan Pengembangan Kawasan Hutan Krueng Kuala Batee berkembangnya UPTD KPH Wilayah V kawasan hutan UPTD KPH Wilayah V 19 Pengelolaan dan Krueng Kluet, Terkelolanya dan Pengembangan Kawasan Hutan Krueng Singkil/Lawe berkembangnya UPTD KPH Wilayah VI Alas dan Kepulauan kawasan hutan Banyak UPTD KPH Wilayah VI

02 01 17 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 02 17 16 Kegiatan Pengembangan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan

02

RENCANA TAHUN 2015

18 Pembinaan PAMHUT, Pengamanan hutan dan Operasi Ilegal Logging

Meningkatnya Saree Kab. Aceh kualitas dan Besar kuantitas sarana dan prasarana di UPTD KPH Tahura Pocut Meurah Intan

Terbinanya SDM Prov. Aceh, Petugas POLHUT Kab/Kota dan PAMHUT Kontrak dan terpenuhinya sarana dan prasarana pengamanan hutan Terselesaikannya Saree Kab. Aceh kasus tindak Besar kejahatan kehutanan secara hukum

17

Operasi Pengamanan dan 11 Pengawasan Taman Hutan Raya

17

Terjaganya Fungsi Pengelolaan Kawasan Lindung, Kawasan Lindung 17 Pengamanan dan Perlindungan dan Satwa Hutan dan Hasil Hutan Langka/Liar

Prov. Aceh, Kab/Kota

Target Capaian 5

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif 6

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Indikatif 9

10

2 DAS

1.500.000

APBA

2 DAS

1.800.000

3 DAS

1.500.000

APBA

3 DAS

1.800.000

65 Ha

6.700.000

APBA

65 Ha

7.370.000

1.850 Orang

40.699.600

APBA

1.850 Orang

1 Paket

300.000

APBA

1 Paket

330.000

1 Paket

300.000

APBA

1 Paket

330.000

Perambahan kawasan hutan dan ilegal logging dan ilegal logging yang masih terjadi di Tahura Pocut Meurah Intan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar serta kawasan hutan lindung seulawah agam.

44.769.560

Kode 1

2

2

2

2

2

02

02

02

02

02

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

RENCANA TAHUN 2015 Lokasi

Target Capaian

4

5

17

Operasi Pengamanan dan 21 Pengawasan Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah I

Prov. Aceh, Kab/Kota

Berkurangnya jumlah perambahan di sekitar kawasan hutan UPTD KPH Wilayah I

17

Operasi Pengamanan dan 22 Pengawasan Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah II

Krueng Meureudu, Krueng Peusangan dan Krueng Pase

Berkurangnya jumlah perambahan di sekitar kawasan hutan UPTD KPH Wilayah II

Operasi Pengamanan dan 23 Pengawasan Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah III

Berkurangnya Krueng Jambo Aye, jumlah perambahan Krueng Peureulak di sekitar kawasan dan Krueng Tamiang hutan UPTD KPH Wilayah III

Operasi Pengamanan dan 24 Pengawasan Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah IV

Berkurangnya Krueng Woyla, jumlah perambahan Krueng Merbou dan di sekitar kawasan Lae Lasikin hutan UPTD KPH Wilayah IV

Operasi Pengamanan dan 25 Pengawasan Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah V

Berkurangnya jumlah perambahan Krueng Tripa dan di sekitar kawasan Krueng Kuala Batee hutan UPTD KPH Wilayah V

Operasi Pengamanan dan 26 Pengawasan Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah VI

Berkurangnya Krueng Kluet, jumlah perambahan Krueng Singkil/Lawe di sekitar kawasan Alas dan Kepulauan hutan UPTD KPH Banyak Wilayah VI

17

17

17

2

02

17

2

02 01 20 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

02

01

20

07 Kegiatan Pemantapan dan Pengendalian Kawasan Hutan

Mantapnya status fungsi dan penggunaan kawasan hutan

Prov. Aceh, Kab/Kota

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif 6 1.000.000

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8

9

APBA

10 1.200.000

6 DAS

6 DAS

1.000.000

APBA

1.200.000

3 DAS

3 DAS

1.000.000

APBA

1.200.000

3 DAS

3 DAS

1.000.000

APBA

1.200.000

3 DAS

3 DAS

1.000.000

APBA

1.200.000

2 DAS

2 DAS

1.000.000

APBA

1.200.000

3 DAS

100 KM

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Indikatif

3 DAS

2.634.915

APBA

Terbatasnya tenaga teknis keplanologian dan peralatan keplanologian.

100 KM

2.898.407

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 2

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

7

8

9

09 Indentifikasi Perambahan Kawasan Hutan dan Potensi Pengembangan Hutan

Terindentifikasikasny Prov. Aceh, a Perambahan Kab/Kota Kawasan Hutan dan Potensi Pengembangan Hutan

15 Lokasi

691.200

APBA

Maraknya pembukaan pengelolaan dan pemanfaatan areal pada kawasan hutan oleh berbagai pihak.

15 Lokasi

760.320

02

01

20

03 Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan, Statistik dan Laporan Kondisi Hutan

Tersusunyan Prov. Aceh, Dokumen Data Kab/Kota Statistik Kehutanan, sebagai acuan kebijakan dalam pembangunan kehutanan

3 Paket

240.000

APBA

3 Paket

264.000

02

01

20

10 Percepatan Perencanaan Pembangunan Kehutanan

Tersedianya sistem Prov. Aceh, perencanaan Kab/Kota kehutanan dan terkoordinasinya, tersinerjinya rencana kehutanan di tingkat nasional, provinsi, kab/kota dan KPH menjadi kesatuan rencana kehutanan yang utuh.

1 Paket

500.000

APBA

1 Paket

550.000

029 03

06

Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan

6

Sumber Dana

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Indikatif

20

Kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Alam Kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Tanaman

5

Indikatif

Catatan Penting

01

Meningkatnya Tertib Peredaran Hasil Hutan dan iuran hasil hutan Terbinanya Usaha Hutan Alam Terkendalikannya Peningkatan Usaha Hutan Alam Terbinanya Usaha Industri Primer Kehutanan

4

Target Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu

02

Program Bina Usaha Kehutanan Kegiatan Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan iuran hasil hutan

3

RENCANA TAHUN 2015

10

Prov. Aceh, Kab/Kota

100%

365.604.404

APBN

100%

402.164.844

Prov. Aceh, Kab/Kota Prov. Aceh, Kab/Kota

100%

153.325.150

APBN

100%

168.657.665

100%

219.131.000

APBN

100%

241.044.100

Prov. Aceh, Kab/Kota

100%

116.698.450

APBN

100%

128.368.295

Kode 1 029 04 07

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

Lokasi

Target Capaian

4

5

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif 6

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Indikatif 9

10

Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pengembangan Perhutanan Sosial

Terbangunnya hutan Prov. Aceh, masyarakat (HKM). Kab/Kota Terbangunnya Hutan Rakyat.

1 Paket

353.664

APBN

1 Paket

389.030

Kegiatan Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan reklamasi hutan di DAS Prioritas Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS

Terlaksanya kegiatan Prov. Aceh, rehabilitasi hutan Kab/Kota dan lahan

1 Paket

720.000

APBN

1 Paket

792.000

Terbangunnya Hutan Desa dan Pengelolaan DAS prioritas terpadu. Terbangunnya Hutan Rakyat. Terbangunnya sumber benih

1 Paket

120.000

APBN

1 Paket

132.000

Prov. Aceh, Kab/Kota

1 Paket

156.000

APBN

1 Paket

171.600

Prov. Aceh, Kab/Kota

100%

288.000

APBN

100%

316.800

Prov. Aceh, Kab/Kota

100%

576.000

APBN

100%

633.600

Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan

029 05 08

RENCANA TAHUN 2015

Das Kr. Peusangan & Kab. A. Tengah

Program Konservasi Keanekararagaman Hayati dan perlindungan Hutan Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan.

Kegiatan Penyidikan dan Pengamanan Hutan

Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan. Berkurangnya hotspot (titik api) berkurang setiap tahun Terselesaikannya perkara tindak pidana penyidikan dan pengamanan hutan

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 2 Kegiatan Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosisten Esensial dan Pembinaan Hutan Lindung

029 06 07

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3

Lokasi 4

Terlaksananya Prov. Aceh, kegiatan Kab/Kota pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem esensial dan terbinanya hutan lindung

Target Capaian 5

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif 6

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Indikatif 9

10

100%

720.000

APBN

100%

792.000

Prov. Aceh, Kab/Kota

100%

525.110

APBN

100%

577.621

Prov. Aceh, Kab/Kota

100%

269.872

APBN

100%

296.859

Prov. Aceh, Kab/Kota

100%

285.033

APBN

100%

313.536

Teridentifikasikannya Prov. Aceh, dan Kab/Kota Terinventarisasikann ya permasalahan tenurial kawasan hutan

100%

385.776

APBN

100%

424.354

Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan Kegiatan Pembangunan Terwujudnya Kesatuan Pengelolaan Hutan kepastian hukum (KPH) batas kawasan hutan dan manfaat hutan bagi masyarakat Kegiatan Sosialisasi Batas Rencana makro Kawasan Hutan penyelenggaraan kehutanan. Tata batas kawasan hutan terdiri dari batas luar dan dalam. Kegiatan Penyusunan Neraca Tersusunya Neraca Sumber daya Hutan (NSDH) Sumber Daya Hutan Provinsi (NSDH) Provinsi. Kegiatan Identifikasidan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan

RENCANA TAHUN 2015

Kode 1 029 08 10

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan

RENCANA TAHUN 2015 Lokasi

Target Capaian

4

5

Terbentuknya Prov. Aceh, kerjasama kemitraan Kab/Kota dalam rangka peningkatan peran serta penyuluh kehutanan. Terbentuknya 500 Kelompok masyarakat produktif. Sertifikat penyuluh kehutanan. Pendidikan menengah kehutanan.

78 Orang

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif 6

1.150.000

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8

APBN

Banda Aceh,

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Indikatif 9

78 Orang

Maret 2014

Ir. Husaini Syamaun, MM NIP. 19600515 198703 1 008

10

1.265.000