(RENSTRA)
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Sumber daya alam sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa harus kita kelola dengan bijaksana agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan manusia secara berkelanjutan dan kesinambungan. Pengelolaan sumber daya alam khususnya hutan dan kebun selama ini sebagian besar hanya berorientasi pada pencapaian produksi setinggi-tingginya tanpa memperhatikan kelestarian ekosistem dan konservasi lingkungan. Hal tersebut berdampak pada terganggunya fungsi hutan dan kebun secara ekologis, ekonomis, maupun sosial budaya. Kerusakan
ekosistem
dan
lingkungan
menimbulkan
terjadinya
perubahan iklim yang pada akhirnya mempengaruhi ketersediaan air dan pangan, menimbulkan bencana banjir dimusim penghujan dan kekeringan dimusim kemarau. Selain itu pengelolaan hutan dan kebun yang tidak memperhatikan kaidah konservasi tanah dan air dapat menimbulkan bahaya erosi dan tanah longsor. Ditinjau dari aspek ekonomi, banyaknya dampak negative yang ditimbulkan dari pengelolaan sumber daya alam yang kurang bijaksana tersebut akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Timbulnya berbagai bencana tersebut juga akan menurunkan tingkat kesehatan, meningkatnya pengangguran, resesi ekonomi, dan meningkatnya angka kemiskinan yang akhirnya juga menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Mengingat luas hutan di Kabupaten Magetan berkisar 18% dari luas Kabupaten Magetan yang idealnya mencapai 30% , maka perlu disusun rencana
strategis
yang
dapat
mendukung
upaya
mengembalikan
keseimbangan lingkungan dengan memperbaiki, dan meningkatkan kelestarian fungsi hutan dan kebun dalam mendukung penyangga kehidupan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedudukan Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 dari Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Keterkaitan Renstra Dinas Kehutanan Kabupaten Magetan dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
2
Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa Renstra merupakan bagian integral dari RPJMD
Kabupaten Magetan yang pelaksanaannya akan
dijabarkan di dalam Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan setiap tahun mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Sedangkan renja SKPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA-SKPD (Rencana kerja SKPD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah.
1.2. Landasan Hukum Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Magetan adalah : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah 5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2013-2018. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor: 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan 9. Peraturan Bupati Nomo: 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Magetan
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan tahun 2013-2018 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) khususnya mencakup tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Magetan. Terkait dengan hal tersebut, Rencana strategik ini dimaksudkan sebagai suatu alat manajemen yang bertujuan membantu Dinas Kehutanan dan Perkebunan membuat rencana masa depan untuk menggali, mengelola dan mengerahkan semua potensi yang ada dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategik adalah untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam menganalisis masalah, merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2013-2018 berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tersebut diatas di bagi per bab sebagai berikut : Bab I
: Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
Bab II
: Gambaran Pelayanan 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2. Sumber Daya SKPD 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
4
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Bab III
: Isu–isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1. Identifikasi Permasalahan 3.2. Telaah Visi, Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 3.3. Isu-isu Strategis
Bab IV
: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 4.1. Visi dan Misi 4.2. Tujuan dan Sasaran 4.3. Strategi dan Kebijakan
Bab V
: Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 5.1. Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Bab VI
: Indikator Kinerja
Bab VII : Penutup
5
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi a. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Magetan sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2011 memiliki tugas pokok : memimpin, merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dibidang kehutanan dan perkebunan. Sedangkan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan di bidang kehutanan dan perkebunan; b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kehutanan c. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka pembinaan dan bimbingan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan dan bimbingan teknis dibidang kehutanan dan perkebunan e. Pelaksanaan pemberian ijin kegiatan di bidang kehutanan dan perkebunan f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kehutanan dan perkebunan g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kehutanan dan perkebunan h. Pelaksanaan
pengelolaan
administrasi
umum,
kepegawaian,
peralatan dan perlengkapan dinas i.
Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.
b. Struktur Organisasi Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dibantu oleh seorang sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang sebagaimana gambar dibawah ini :
6
Gambar 2.1. SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MAGETAN KEPALA DINAS KELOMPOK JABATAN
SEKRETARIAT
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG REHABILITASI DAN BINA PRODUKSI KEHUTANAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG PERKEBUNAN
BIDANG PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI ALAM
SUB BAGIAN PERENCANAAN , EVALUASI, DAN PELAPORAN
BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
SEKSI REHABILITASI LAHAN
SEKSI PERLINDUNGAN HUTAN
SEKSI PRODUKSI PERKEBUNAN
SEKSI PENGOLAHAN
SEKSI PRODUKSI KEHUTANAN
SEKSI KONSERVASI
SEKSI BINA SUMBER DAYA PERKEBUNAN
SEKSI PROMOSI DAN PEMASARAN
SEKSI PENGEMBANGAN KEHUTANAN
SEKSI BINA KAWASAN
SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN
SEKSI KEMITRAAN USAHA
UPTD
Adapun deskripsi kerja masing-masing sebagai berikut : 1. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di bidang Kehutanan dan Perkebunan. Dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud,
Kepala
Dinas
menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan bidang kehutanan dan perkebunan; b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kehutanan c. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka pengembangan kehutanan dan perkebunan; d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan dan bimbingan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
7
e. Pelaksanaan pemberian ijin kegiatan di bidang kehutanan dan perkebunan; f. Pelaksanaan
pembinaan,
pengawasan
dan
pengendalian
di
bidang
kehutanan dan perkebunan; g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kehutanan dan perkebunan; h. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, paralatan dan perlengkapan dinas; dan i. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.
2. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi, koordinasi, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan perlengkapan rumah tangga. Dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud,
Sekretariat
menyelenggarakan fungsi : a. Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat, dan perjalanan dinas;
b. Penyusunan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan; c.
Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
d. Pengelolaan urusan kepegawaian; e. Pengelolaan urusan keuangan; f.
Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
g. Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai; h. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan antar bidang; i.
Pengkoordinasian penyusunan program setiap bidang;
j.
Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pada masing-masing bidang;
k.
Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas : 1) Melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengetikan; 2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa; 3) Melaksakan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan; 4) Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor; 5) Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor; 6) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan buku induk, dan mutasi pegawai;
8
7) Mengurus kenaikan pangkat pegawai; 8) Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai; 9) Mengurus kesejahteraan pegawai; dan 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. b. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas: 1) Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan anggaran keuangan; 2) Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung; 3) Menyelenggarakan tata usaha keuangan; 4) Menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan; 5) Menyelenggarakan urusan tata usaha perjalanan dinas; 6) Menyelenggarakan tata usaha gaji pegawai; 7) Melaksanakan evaluasi anggaran; dan 8) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris. c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas : 1) Merencanakan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan laporan; 2) Mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan; 3) Melakukan analisa data dan penyusunan program kegiatan; 4) Melaksankan monitoring dan evaluasi program kegiatan; 5) Menyusun laporan hasil kegiatan; dan 6) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris.
3. Bidang Rehabilitasi dan Bina Produksi Kehutanan Bidang Rehabilitasi dan Bina Produksi Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang rehabilitasi dan produksi serta pengembangan kehutanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Rehabilitasi dan Bina Produksi Kehutanan menyelenggarakan fungsi : a. Penyelenggaraan
pengelolaan
sumberdaya
hutan
dan
lahan
serta
sumberdaya manusia pada Daerah Aliran Sungai (DAS). b. Penyelenggaraan pengurusan perubahan status dan fungsi hutan, pemanfaatan kawasan hutan bekerjasama dengan pihak terkait.
9
c.
Pembinaan dan pengendalian dalam rangka pemenuhan bahan baku industri sesuai Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBI) yang bersumber dari hutan rakyat dan hutan negara.
d. Pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok masyarakat dan pengusaha yang bergerak di bidang kehutanan. e. Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, pengembangan kehutanan, serta pengembangan aneka usaha kehutanan. f.
Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan dan hasil rehabilitasi hutan dan lahan, produksi kehutanan, serta pengembangan kehutanan.
g.
Penyusunan Rencana Teknik Lima Tahunan (RTL) dan Rencana Teknik Tahunan (RTT) rehabiltasi hutan dan lahan; dan
h. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Rehabilitasi dan Bina Produksi Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. a. Seksi Rehabilitasi Lahan Seksi Rehabilitasi Lahan mempunyai tugas : 1) Melaksanakan pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan serta sumberdaya manusia melalui kegiatan perencanaan, pembinaan dan pengendalian RHL pada kawasan DAS Prioritas; 2) Melaksanakan pembinaan kelembagaan/ kelompok masyarakat sekitar hutan dalam rangka pemanfaatan sumberdaya alam yang dimiliki melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan masyarakat; 3) Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan vegetatif dan sipil teknis; 4) Melakukan evaluasi, pelaporan dan pengendalian terhadap pengurusan dan pengelolaan hutan dan lahan kritis; dan 5) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bina Produksi Kehutanan. b. Seksi Produksi Kehutanan Seksi Produksi Kehutanan mempunyai tugas : 1) Melaksanakan bimbingan konservasi/penganeka-ragaman produksi komoditas kehutanan; 2) Melakukan pengecekan bersama Perum Perhutani di kawasan hutan dalam
rangka
pelaksanaan
Rencana
Kerja
Tahunan
Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHH); 3) Melaksanakan inventarisasi Hutan Rakyat skala Daerah Aliran Sungai (DAS).
10
4) Memfasilitasi penyusunan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBI) bagi Industri Pengolahan Hasil Hutan (IPHH) yang bersumber dari hutan rakyat dan hutan Negara; 5) Melaksanakan
pembinaan
dalam
rangka
peningkatan
usaha
masyarakat di sekitar hutan Negara; dan 6) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bina Produksi Hutan; c. Seksi Pengembangan Kehutanan Seksi Pengembangan Kehutanan mempunyai tugas : 1) Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi keberadaan hutan dan lahan kritis serta keadaan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di sekitar hutan; 2) Menyusun rencana dan rancangan teknis rehabilitasi hutan dan lahan; 3) Menyiapkan bahan-bahan bimbingan teknis rehabilitasi hutan dan lahan; 4) Melaksanakan
evaluasi
dan
pelaporan
terhadap
pengelolaan
pengembangan hutan rakyat dan aneka usaha kehutanan; dan 5) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bina Produksi Kehutanan. Masing-masing
Seksi
dipimpin
oleh
seorang
Kepala
Seksi
yang
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bina Produksi Kehutanan.
4. Bidang Perlindungan dan Konservasi Alam Bidang Perlindungan dan Konservasi Alam mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kawasan hutan dan kawasan lindung lainnya (kanan-kiri sungai, kanan-kiri jalan, sumber air, waduk dan embung, kawasan rawan bencana), perlindungan dan pengamanan hutan serta melaksanakan konservasi alam. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan dan Konservasi Alam menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung yang meliputi kawasan hutan lindung, kanan-kiri sungai dan jalan, sekitar waduk, telaga serta sumber air; b. Penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan antara lain penebangan hutan, kebakaran hutan, dan hama penyakit tanaman kehutanan, serta kelestarian flora dan fauna; c.
Pelaksanaan konservasi alam;
11
d. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan bencana alam; dan e. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Perlindungan dan Konservasi Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. a. Seksi Perlindungan Hutan Seksi Perlindungan Hutan mempunyai tugas : 1) Melaksanakan pembinaan,
pengamatan, peramalan, dan upaya
pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman kehutanan; 2) Melaksanakan bimbingan pemanfaatan sumberdaya hutan yang dikaitkan dengan upaya pelestarian flora dan fauna di kawasan hutan lindung dan hutan produksi; 3) Menyelenggarakan pemberian ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, dan hasil hutan non kayu pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi; 4) Melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana alam mencakup kebakaran hutan, tanah longsor, banjir, dan angin; dan 5) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Alam. b. Seksi Konservasi Seksi Konservasi mempunyai tugas : 1) Menyusun, merencanakan, dan menyiapkan rencana teknis konservasi sumberdaya alam; 2) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembuatan bangunan konservasi (dam pengendali, dam penahan, sumur resapan, gully plug) serta bangunan sipil teknis lainnya; 3) Melakukan pembinaan Kelompok Pelestari Sumberdaya Alam (KPSA); 4) Melakukan pembinaan terhadap petani lahan kering; 5) Melakukan pembinaan terhadap lembaga masyarakat desa hutan (LMDH); dan 6) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Alam. c. Seksi Bina Kawasan Seksi Bina Kawasan mempunyai tugas : 1) Melaksanakan
bimbingan
masyarakat
terhadap
upaya-upaya
pengelolaan kawasan lindung;
12
2) Melaksanakan penghijauan di daerah tangkapan air, kanan-kiri sungai, kanan-kiri jalan, kawasan sekitar telaga, waduk, dan embung, serta kawasan rawan bencana; 3) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pada masyarakat terhadap kelestarian sumber air; 4) Melaksanakan kegiatan dalam rangka pelestarian sumber air secara vegetatif dan sipil teknis; 5) Menyelenggarakan pengurusan erosi dan sedimentasi pada daerah aliran sungai, waduk, dan embung; dan 6) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Alam. Masing-masing
Seksi
dipimpin
oleh
seorang
Kepala
Seksi
yang
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bina Produksi Kehutanan.
5. Bidang Perkebunan Bidang
Perkebunan
mempunyai
tugas
melaksanakan
urusan
perkebunan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan, peningkatan produktivitas perkebunan, penetapan potensi kawasan sentra komoditas, pemberdayaan petani, dan pola pembangunan di bidang perkebunan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan kebijakan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang dan tata guna lahan yang telah ditetapkan; b. Pelaksanaan pola pengembangan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi
dan
diversifikasi
serta
penerapan
teknologi
budidaya
perkebunan; c.
Pembinaan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil perkebunan;
d. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan penggunaan sarana produksi meliputi pupuk, benih, bibit, pestisida dan alat mesin perkebunan; e. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan analisis dampak lingkungan dibidang perkebunan; f.
Pelaksanaan pembinaan, pemetaaan, peramalan Organisme Penggangggu Tanaman (OPT) dan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) tanaman perkebunan; dan
g. Melaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
13
Bidang
Perkebunan
dipimpin
oleh
seorang
Kepala
Bidang
yang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. a. Seksi Produksi Perkebunan Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas : 1) Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi sub sektor perkebunan; 2) Melaksanakan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana produksi perkebunan yang meliputi benih, bibit, pupuk, dan alat mesin perkebunan; 3) Melaksanakan pembinaan, pengawasan peredaran/penyaluran dan penggunaan pupuk perkebunan; 4) Melaksanakan
pembinaan,
pemantauan,
pengembangan
dan
pengawasan peredaran bibit/benih perkebunan yang dilaksanakan oleh penangkar
bibit
bersama
dengan
Balai
Pengawasan
dan
Pengembangan Mutu benih (BP2MB) Perkebunan; 5) Melaksankan
pembuatan
demonstrasi
plot
teknologi
budidaya
anjuranbekerja sama dengan Balai penelitian Perkebunan: dan 6) Melaksanakan
pembinaan,
pengembangan,
dan
inventarisasi
penggunaan alat mesin perkebunan; dan 7) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan. b. Seksi Bina Sumberdaya Perkebunan Seksi Bina Sumberdaya Perkebunan mempunyai tugas : 1) Melaksanakan penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan, pemetaan potensi dan penetapan kawasan sentra komoditas perkebunan; 2) Melaksanakan penetapan kebutuhan, pengembangan, optimalisasi, dan pengendalian lahan perkebunan; 3) Melaksanakan pembinaan, pemantauan, sanitasi lingkungan, dan analisa dampak lingkungan di bidang perkebunan; 4) Melaksanakan pemberdayaan petani perkebunan/kelompok tani melalui pendidikan
dan
pelatihan
dalam
rangka
peningkatan
produksi,
produktivitas, dan mutu hasil di bidang perkebunan; 5) Melaksanakan penyusunan dan penyebaran sarana penyuluhan melalui media cetak maupun media elektronik; 6) Membuat program penyuluhan pertanian di bidang perkebunan di tingkat kabupaten dan penyusunan statistik perkebunan; dan 14
7) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan. c. Seksi Perlindungan Tanaman Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas : 1) Melaksanakan pengamatan, identifikasi pemetaan, pengendalian, dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan fenomena iklim; 2) Melaksanakan
pembinaaan,
pemantauan,
peramalan,
dan
pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan fenomena iklim; 3) Melaksanakan penyebaran informasi keadaan serangan Organisme Penggangggu Tanaman (OPT) / fenomena iklim dan rekomendasi pengendalian; 4) Melaksanakan pengendalian dan pembinaan dalam pengembangan dan
pemanfaatan
agensia
hayati
dan
pestisida
nabati
dalam
alami
untuk
Pengendalian Hama Terpadu (PHT); 5) Melaksanakan
pembinaan
dan
identifikasi
musuh
mendukung pengendalian secara biologis; 6) Melaksanakan
inventarisasi
kebutuhan,
pengawasan,
peredaran
penyaluran dan penggunaan pestisida untuk tanaman perkebunan; dan 7) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan. Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.
6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan
hasil
hutan
dan
perkebunan,
ijin
usaha,
promosi,
penyebarluasan informasi, dan pemantauan teknologi pasca panen dan pengolahanhasil kehutanan dan perkebunan. Dalam
melaksanakan
tugas
Bidang
Pengolahan
dan
Pemasaran
menyelenggarakan fungsi; a. Penyelenggaraan pengelolaan aneka usaha kehutanan dan perkebunan; b. Pelaksanaan pemberian pertimbangan ijin pemanfaatan kawasan, ijin kawasan pemanfaatan jasa lingkungan, ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu non kayu serta hasil perkebunan; c.
Pelaksanaan bimbingan penanganan panen, pasca panen hasil hutan dan perkebunan;
15
d. Penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan AMDAL pada aneka usaha kehutanan dan perkebunan; dan e. Melaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Pekebunan. Bidang Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. a. Seksi Pengolahan Seksi Pengolahan mempunyai tugas: 1) Memberikan ijin pada aneka usaha kehutanan dan perkebunan; 2) Menyelenggarakan pengendalian perijinan penebangan, pemanfaatan, dan peredaran hasil hutan termasuk flora dan fauna di luar kawasan hutan; 3) Menyelenggarakan penatausahaan hasil hutan dan perkebunan; 4) Melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya serta aneka usaha kehutanan dan perkebunan; 5) Melaksanakan bimbingan kelambagaan unit usaha pengolahan hasil hutan dan perkebunan; 6) Melaksanakan pengembangan rekayasa teknologi pengolahan hasil hutan dan perkebunan; dan 7) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran. b. Seksi Promosi dan Pemasaran Seksi Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas; 1) Melaksanakan bimbingan pemasaran hasil hutan dan perkebunan; 2) Menyelenggarakan/melaksanakan promosi terhadap hasil komoditas kehutanan dan perkebunan; 3) Melaksanakan penyebarluasan
informasi pasar dan pengawasan
terhadap harga komoditas kehutanan dan perkebunan; 4) Melaksanakan bimbingan terhadap kelembagaan unit pemasaran hasil hutan dan perkebunan; 5) Melaksanakan pemberian ijin promosi produk unggulan kehutanan dan perkebunan; dan 6) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran. c. Seksi Kemitraan Usaha Seksi Kemitraan Usaha mempunyai tugas :
16
1) Menyelenggarakan/membentuk
pola
kemitraan
usaha
dalam
pemasaran hasil kehutanan dan perkebunan; 2) Melaksanakan pengkajian terhadap potensi usaha kemitraan pada usaha kehutanan dan perkebunan; 3) Menyelenggarakan bimbingan konversi/penganekaragaman produk komoditas kehutanan dan perkebunan; 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pada pola kemitraan yang telah terlaksana pada usaha kehutanan dan perkebunan; 5) Menjalin hubungan dengan stake holders dalam rangka kelancaran pelaksanaan kemitraan; dan 6) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran. Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran.
7. Kelompok Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku. Jabatan Fungsional urusan Kehutanan dan Perkebunan antara lain: a. Penyuluh Kehutanan Lapangan. b. Pengendali Ekosistem Hutan. c.
Polisi Kehutanan.
2.2. Sumber Daya SKPD a. Sumber Daya Manusia Aparatur Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Magetan mempunyai 62 karyawan, yang terdiri dari Pejabat Struktural 14, Staf 27 dan 21 Penyuluh Kehutanan Lapangan. Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir dan Golongan sebagai berikut : Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir dan Golongan Kelompok Jabatan
No
Jenis Kelamin P W
Pendidikan Terakhir SLA D3 S1
Golongan
Ket.
S2
I
II
III
IV
1 Struktural
9
5
1
1
10
7
0
0
13
1
2 Fungsional
18
3
3
0
25
0
0
0
20
1
3 Staf
20
7
14
0
22
0
1
3
23
0
47
15
18
1
47
7
1
3
56
2
Jumlah
17
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Magetan merupakan salah satu lembaga yang memiliki organisasi bersifat
operating core, oleh
karena itu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Magetan langsung berhubungan dengan masyarakat. Sedangkan pencapaian kinerja Tahun 2008-2012 yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
18
Tabel. 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Target Renstra ( % ) NO
Indikator Kinerja
1 1
2
Realisasi Capaian ( % )
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010
2
3
4
5
Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Peningkatan kesejahteraan Petani. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan minuman kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengadaan mebeleur Pengadaan lokal area network (LAN) Rehabilitasi sedang/berat gedung Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur. Pendidikan dan pelatihan formal
3
4
5
6
7
Rasio Capaian ( % )
2011
2012
11
12
98,57 85,47
97,48 96,25
93,61
95,40
98,39
99,74 75,00 100 54,49 96,04
100 100
98,5 97,1
100 99,8
21,25
38
22
8
9
10
88,80 91,08 94,48 17,51 96,69 95,31
2008 2009 2010 2011 2012 13
14
15
16
17
88,70
94,09 83,05 58 84,02 100 100 100 100 100 100 91,67 99,83
19
6
7
8
9
10 11
Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan. Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan Rehabilitasi hutan dan lahan. Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata Pembinaan pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan Pengembangan hutan tanaman Pengembangan hasil hutan non kayu Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan Pengelolaan dan pemanfaatan hutan Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan Perencanaann dan Pengembangan hutan. Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat Peningkatan produksi pertanian /perkebunan. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
99,75
92,30 100
100
99,83 88,03 97,56
100 97,27
98,97 98,73 100
97,11 99,16 91,87
97,88
99
93,04
99,6
98,4 95,34
100 95,97
96,28 99,04
98,1 98,72
99,45 100 100 79,78 100
99,93
68,98 97,50
99,14
82,21
90,24
98,9 90,35 96,1
20
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Monitoring evaluasi dan pelaporan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna Peningkatan penerapanan tehnologi pertanian / 12 perkebunan Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pengadaan prasarana jalan produksi Pelatihandan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian / 13 perkebunan. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Kegiatan pemanfaatan untuk pengembangan pangan Pengembangan diversifikasi tanaman Pengembangan perbenihan /perbibitan Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian Monitoring evaluasi dan pelaporan Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian 14 / perkebunan. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
95,8
99,8
98,75 99,70 99,1
99,5
100 100
93,94
49,03 97,33 86,3 0
81,68 84,35
99,45 98,41 99,33
99,78
97,75 96,95
100
100
100
100
99 94,92 98,08 98,8 100
90,38 96,68
21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kehutanan memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permsalahan yang ada. a. Tantangan 1. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai dan meningkatkan peran serta masyrakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan. 2. Tantangan ke depan yang harus dihadapi terhadap kondisi masyarakat yang kurang memahami pentingnya upaya-upaya konservasi sumberdaya alam adalah bagaimana meningkatkan kesadaran dan motivasi kepada masyarakat mengenai perlunya upaya-upaya konservasi sumberdaya hutan untuk mengatasi semakin luasnya lahan kritis yang berdampak pada menurunnya daya dukung DAS, terutama kaitannya dengan sistim tata air, masalah bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor, melalui upaya memfasilitasi usaha tani hutan perbibitan tanaman keras. 3. Tantangan ke depan yang dihadapi kondisi masih kurangnya kapasitas SDM di
lembaga pemerintah dan masyarakat khususnya di sekitar
kawasan hutan adalah bagaimana memberikan fasilitasi peningkatan SDM berupa kemampuan teknis kehutanan, penyebarluasan informasi-informasi tentang kehutanan, baik manfaat ekologi, ekonomi dan sosial dan penguatan kelembagaan bidang kehutanan.
b.
Peluang : 1. Meningkatnya permintaan pasar terhadap hasil-hasil produk kehutanan dan perkebunan 2. Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan dan perkebunan 3. Masih terbuka kemungkinan untuk ditingkatkannya jalinan kerja sama seluruh pemangku kepentingan (stake holder) pembangunan kehutanan dan perkebunan; 4. Masih terbuka potensi peningkatan produksi dan produktivitas kehutanan dan perkebunan
22
BAB. III ISU–ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Perencanaan
pembangunan
Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan
Kabupaten Magetan Tahun 2013 - 2018 merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara
internal
maupun
eksternal,
yang
menjadi
pendorong
munculnya
permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut : 1. Sekretariat : a. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal. b. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat. c. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan belum optimal. d. Kurangnya data informasi kehutanan maupun perkebunan yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan para pihak. e. Peran aktif Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagai perpanjangan tangan Bupati selaku wakil pemerintah pusat di daerah masih harus ditingkatkan.
2. Bidang Rehabilitasi dan Bina Produksi Kehutanan a. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Rakyat. b. Data dan informasi detail tingkat lapangan kondisi hutan dan lahan kritis belum
lengkap
dan
akurat,
sehingga
menyulitkan
dalam
membuat
perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan yang tepat c. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan kegiatan RHL masing kurang.
3. Bidang Perlindungan dan Konservasi Alam a. Kurangnya data informasi dan laporan mengenai pelanggaran bidang kehutanan secara terintegrasi di daerah.
23
b. Masih lemahnya koordinasi antara aparatur kehutanan dengan instansi penegak hukum lainnya dalam menangani masalah gangguan keamanan hutan. c. Penanganan kasus-kasus pelanggaran bidang kehutanan dari hasil operasi pengamanan hutan masih banyak yang belum terselesaikan. d. Sering terjadinya kebakaran hutan di musim kemarau, pada kawasan hutan Perhutani.
4. Bidang Perkebunan a. Masih kurangnya tenaga administrasi maupun tenaga teknis di bidang perkebunan. b. Masih adanya tumpang tindih tupoksi antara bidang perkebunan dan bidang pengolahan dan pemasaran utamanya dalam hal pasca panen produk perkebunan. c. Pengembangan komoditas perkebunan masih perlu ditingkatkan.
5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran a. Masih kurangnya pengolahan hasil dan pemasaran produk perkebunan dan kehutanan. b. Kuranganya jaringan informasi pelaku usaha dan harga pasar komoditas unggulan pertanian, perkebunan dan kehutanan lokal.
3.2. Telaah Visi, Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 20132018 Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Kehutanan. Oleh karena itu, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktorfaktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
24
1. Visi Visi Pemerintah Kabupaten Magetan merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018. Dengan menyadari keberadaan seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia termasuk potensi sosial budaya dan sinergitas diantara berbagai sumberdaya serta partisipasi aktif seluruh stakeholders, maka Visi Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 dirumuskan sebagai berikut : ”Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Magetan Yang Adil, Mandiri, dan Bermartabat” Penjelasan visi tersebut adalah : Pokok-pokok Visi Terwujudnya kesejahtera- Sejahtera an masyarakat Magetan yang adil, mandiri, dan bermartabat. Kesejahteraaan yang adil Visi
Kesejahteraan yang mandiri
Keseejahteraan bermartabat
Penjelasan Visi Masyarakat berkecukupan kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan, pendidkan dan kesehatan), serta didukukung daya beli yang layak. Kesejahteranaan yang dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Magetan tanpa kecuali, sesuai dengan ukuran dan tingkatan masing-masing. Masyarakat dan daerah mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Kesejahteraan yang diraih dari hasil kerja keras secara profesional, sebagai perwujudan masyarakat yang memiliki harga diri yang tinggi dan memiliki moral terhormat.
2. Misi Untuk mewujudkan visi, maka dirumuskan Misi Pemerintah Kabupaten Magetan sebagai berikut : Misi 1
: Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
Misi 2
: Mewujudkan kepemerintahan yang baik dan peningkatan SDM yang profesional, dilandasi semangat pelaksanaan otonomi daerah.
Misi 3
: Menggairahkan perekonomian daerah melalui berbagai program pengungkit dan optimlisasi pengembangan SDM serta pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan.
Misi 4
: Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai guna menunjang pertumbuhan ekonomi daerah
Misi 5
: Mewujudkan suasana aman dan damai, melalui penegakan kepastian dan perlindungan hukum. 25
3. Program Pembangunan Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Kabupaten Magetan Tahun 2014 – 2018, maka program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan visi, misi Bupati terpilih adalah sebagai berikut : Misi 2
: Mewujudkan kepemerintahan yang baik dan peningkatan SDM yang profesional, dilandasi semangat pelaksanaan otonomi daerah. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkentoran 2. Program peningkatan sarana prasarana aparatur
Misi 3
: Menggairahkan perekonomian daerah melalui berbagai program pengungkit
dan
optimlisasi
pengembangan
SDM
serta
pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan. 1. Program Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 2. Program Rehabilitasi hutan dan lahan 3. Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan 4. Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan 5. Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 6. Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan 7. Program
Peningkatan
pemasaran
hasil
produksi
pertanian/perkebunan 8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 9. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 10. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Dalam pelaksanaan program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait Dinas Kehutanan tersebut, sudah barang tentu ada faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kehutanan terhadap pencapaian visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang selengkapnya diuraikan pada Tabel 3.1.
26
Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Faktor
No
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih
Permasalahan Pelayanan SKPD
Penghambat
Pendorong
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat
-
-
-
Program………… 2
3
Mewujudkan kepemerintahan yang baik dan peningkatan SDM yang profesional, dilandasi semangat pelaksanaan otonomi daerah Program peningkatan sarana Kurangnya sarana prasarana Kurangnya prasarana aparatur yang dimiliki oleh dinas dukungan APBD dalam peningkatan sarana prasarana kantor Program Peningkatan Kurangnya pengetahuan dan Kurangnya diklat kapasitas sumber daya ketrampilan petugas yang diadakan oleh aparatur lapangan Pemerintah kabupaten Untuk petugas lapangan
-
Masih tingginya minat petugas lapangan untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan
Menggairahkan perekonomian daerah melalui berbagai program pengungkit dan optimlisasi pengembangan SDM serta pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan Program Pembinaan dan Sering berubahnya UU yang penertiban industri hasil mengatur tata usaha hasil hutan hutan Program Rehabilitasi hutan dan lahan Program Perlindungan dan Masih lemahnya koordinasi Belum adanya Masih adanya konservasi sumberdaya antara aparatur kehutanan keterpaduan dukungan hutan dengan instansi penegak komitmen seluruh konsolidasi dari hukum lainnya dalam pihak dalam pemerintah daerah menangani masalah penanganan dalam pembinaan gangguan keamanan hutan; masalah yang hukum dan berkaitan dengan peraturan pelaksanaan sistem perundangan perlindungan hutan kehutanan Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
27
Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program
Peningkatan
Kualitas Bahan Baku Program
Pembinaan
Lingkungan Sosial 4
Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktu yang memadai guna menunjang pertumbuhan ekonomi daerah
-
-
-
-
-
-
Program………… 5
Mewujudkan suasana aman dan damai, melalui penegakan kepastian dan perlindungan hukum Program…………
4. Isu-isu Strategis Berdasarkan permasalahan utama di sektor kehutanan dan perkebunan tersebut, isu-isu strategis dan mendasar yang harus tertangani dalam periode 2013-2018
untuk
menunjang
terciptanya
pembangunan
kehutanan
dan
perkebunan yang berkelanjutan adalah : 1. Percepatan rehabilitasi, konservasi dan perlindungan untuk kelestarian fungsi kehutanan dan pekebunan. 2. Penguatan tata kelola perkebunan berbasis masyarakat. 3. Pembangunan kehutanan dan perkebunan berdaya dihulu, kuat dihilir dan berwawasan lingkungan serta berkelanjutan.
28
BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi a. Visi Setiap organisasi selalu mempunyai pandangan kedepan. Visi organisasi organisasi harus dibawa agar dalam bekerja tetap konsisten dan eksis, antisifatif, inovatif, serta proaktif. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, Merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena itu visi organisasi harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Visi adalah suatu pedoman dan pendorong organisasi untuk mencapai tujuannya. Organisasi selalumemperbarui atau menyesuaikan visinya agar dapat mewujudkan apa yang diinginkan serta mengkomunikasikannya kepada semua staf guna memperoleh dukungan partisipasi semua pihak. Untuk menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam memberikan dukungan yang prima, rumusan visi diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Visi yang ditetapkan pada Dinas Kehutanan
dan
Perkebunan
Kabupaten
Magetan
adalah:
”Terwujudnya
Pengelolaan Kehutanan dan Perkebunan Lestari Serta pengembangan agribisnis untuk Kesejahteraan Masyarakat.”
b. Misi Untuk merealisasikan tercapainya visi yang telah ditetapkan, setiap organisasi harus mempunyai misi yang jelas. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu arah yang lebih fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan sesuai visi. Agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik, melalui pernyataan misi diharapkan agar selalu program dan institusi yang berkepentingan mempunyai acuan yang jelas terhadap hasil yang diharapkan dimasa mendatang. Adapun misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Magetan adalah sebagi berikut : 1. Pengelolaan hutan rakyat lestari dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. 2. Pengelolaan perkebunan rakyat untuk meningkatkan produktivitas, produksi dan mutu produk berbasis agribisnis.
29
4.2. Tujuan dan sasaran a. Tujuan Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2013-2018 dan visi misi tersebut diatas, maka ditetapkan tujuan pembangunan kehutanan dan perkebunan tahun 2013-2018 sebagai berikut: 1. Mengelola hasil hutan dengan tetap memperhatikan kelestraiannya. 2. Menurunnya luas lahan kritis. 3. Meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan.
b. Sasaran Dari tujuan tersebut di atas dirumuskan sasaran sebagai berikut: 1. Meningkatkan hasil hutan ( kayu dan non kayu ) serta menurunnya jumlah lahan kritis. 2. Meningkatnya produksi perkebunan.
4.3. Strategi dan Kebijakan a. Strategi Strategi merupakan cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian misi. Di dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Magetan, ditempuh dengan strategi yaitu : 1. Memanfaatkan sumber daya manusia Dinas Kehutanan dan Perkebuanan untuk meningkatkan kompetensi pengelola kehutanan dan perkebunan. 2. Memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani. 3. Meningkatkan mekanisasi dalam pengelolaan kehutanan dan perkebunan. 4. Mempercepat pemulihan lahan kritis. 5. Melaksanakan intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi, dan diversifikasi. 6. Melaksanakan peningkatan penanganan panen dan pasca panen produk kehutanan dan perkebunan. 7. Meningkatkan produktifitas dan daya saing hasil kehutanan dan perkebunan.
b. Kebijakan 1. Penguatan tata kelola kehutanan lestari berkelnjutan untuk kesejahteraan masyarakat. 2. Penguatan tata kelola perkebunan berbasis agrisbisnis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Pembangunan kehutanan dan perkebunan berdaya dihulu, kuat dihilir dan berwawasan lingkungan serta berkelanjutan.
30
MATRIK VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
VISI
Terwujudnya Pengelolaan Kehutanan dan Perkebunan Lestari Serta pengembangan agribisnis untuk Kesejahteraan Masyarakat
MISI
1. Pengelolaan hutan rakyat kesejahteraan masyarakat.
lestari
dan
berkelanjutan
untuk
2. Pengelolaan perkebunan rakyat untuk meningkatkan produktivitas, produksi dan mutu produk berbasis agribisnis. TUJUAN
1. Mengelola hasil hutan dengan tetap memperhatikan kelestraiannya. 2. Menurunnya luas lahan kritis. 3. Meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan.
SASARAN
1. Meningkatkan hasil hutan (kayu dan non kayu) serta menurunnya jumlah lahan kritis. 2. Meningkatnya produksi perkebunan.
STRATEGI
1. Memanfaatkan sumber daya manusia Dinas Kehutanan dan Perkebuanan untuk meningkatkan kompetensi pengelola kehutanan dan perkebunan. 2. Memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani. 3. Meningkatkan perkebunan.
mekanisasi
dalam
pengelolaan
kehutanan
dan
4. Mempercepat pemulihan lahan kritis. 5. Melaksanakan diversifikasi.
intensifikasi,
ekstensifikasi,
rehabilitasi,
dan
6. Melaksanakan peningkatan penanganan panen dan pasca panen produk kehutanan dan perkebunan. 7. Meningkatkan produktifitas dan daya saing hasil kehutanan dan perkebunan. KEBIJAKAN
1. Penguatan tata kelola kehutanan lestari berkelnjutan untuk kesejahteraan masyarakat. 2. Penguatan tata kelola perkebunan berbasis agrisbisnis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Pembangunan kehutanan dan perkebunan berdaya dihulu, kuat dihilir dan berwawasan lingkungan serta berkelanjutan.
PROGRAM /
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN
1. Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pembangunan gedung kantor 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4. Pengadaan kendaraan dinas / operasional 5. Rehabilitasi sedang berat gedung kantor Program Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunaan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
31
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan formal 2. Survey Indek Kepuasan masyarakat Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1. Pengembangan hutan tanaman 2. Pengembangan hasil hutan non kayu 3. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan 4. Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan. 5. Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan 1. Penanaman pohon pada kawasan hutan industridan hutan wisata 2. Penanaman tanaman penghijauan lingkungan 3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 4. Penanaman bibit/benih tanaman buah-buahan 5.Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 1. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 2. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pert. 3. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan pasca panen 4. Penelitian dan pengembangan teknologi bioteknologi Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 1. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 2. Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 3. Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 4. Penyuluhan kesadaran masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan. Program Peningkatan Perkebunan
Pemasaran
Hasil
Produksi
Pertanian/
1. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah 2. Penyuluhan distribusi pemasaran perkebunan masyarakat.
atas
hasil
produksi
pert
/
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan 1. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna. 2. Pemeliharaan rutin/berkala sarana pertanian/perkebunan tepat guna
dan
prasrana
teknologi
3. Pelatihan penerapan teknologi pert/perkebunan tepat guna 4. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pert/perkebunan tepat guna. 5. Pengadaan prsasarana jalan produksi 6. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi budidaya pertanian. Program Pembinaan Dan Penertiban Industri Hasil Hutan
32
1. Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan 2. Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan Program Perencaanaan Dan Pengembangan Hutan 1. Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2. Penyediaan sarana produksi pertanian / perkebunan. 3. Pengembangan bibit unggul pertanian /perkebunan Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 1. Mendorong pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah 2. Penanganan panen dan pasca panen bahan baku 3. Penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau Program Pembinaan Lingkungan Sosial 1. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil temabakau dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF (Lampiran)
BAB VI INDIKATOR KINERJA (Lampiran)
33
BAB VII PENUTUP
Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Magetan diarahkan untuk meningkatkan kelestarian fungsi kehutanan dan perkebunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujutkan tujuan tersebut telah tersusun Rencana Strategis Tahun 2013-2018. Rencana Strategis ini disusun secara global, maka selanjutnya harus dijabarkan dalam Recana Kerja Tahunan yang lebih SMART (Spesific, Meaureable, Attainable, Relevant, Timely). Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dasar, pedoman opersional, dan penunjuk arah serta alat evaluasi peningkatan kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
34
