PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Jln. Simpurusiang ( Kantor Gadis ) Tep. 081342527563– Fax (0473) 21536 MAS AMBA
RANCANGAN KONTRAK ( SURAT PERJANJIAN KERJA PENGADAAN ENTRIS SAMBUNG SAMPING ) Nomor :
Pada hari ini ........... tanggal ........ Bulan ...... Tahun Dua Ribu Empatbelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama Jabatan Alamat
: Ir. H. ABDUL MAHFUD, MM : KPA/PPK : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Luwu Utara
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pengguna anggaran, berkedudukan Jalan Simpurusiang No. 27 Masamba, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. Nama Jabatan Alamat
: ................................ : .............................................. : ..............................................................
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ............................ berdasarkan akta notaris .................................................., untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Berdasarkan : a. Surat Penawaran Pihak Kedua Nomor ............................. b. Berita acara pembukaan sampul penawaran dan evaluasi perbandingan penawaran Pihak Kedua adalah penawaran tersebut wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. c. Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Entress dan Sambung Samping Kakao T.A. 2014 Nomor............................................... d. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No. .......................... Tanggal ................. tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ ) : Maka kedua Belah Pihak bersepakat untuk membuat perjanjian bersama dalam pekerjaan Pengadaan Entress dan Sambung Samping Tahun Anggaran 2014 yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :
Pasal 1 LINGKUP PEKERJAAN 1. PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima baik pekerjaan pengadaan Entress dan Sambung Samping Tahun Anggaran 2014 dengan rincian sebagai berikut : No. Uraian Pekerjaan 1. Penyediaan Entrees
Spesifikasi Tekhnis 1. 2.
3.
4.
5.
6. 7. 2.
Penyambungan
1.
2.
3.
Jumlah entrees 400.000 tangkai Entrees berasal dari cabang pohon plagiotrop, yaitu cabang yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda (semi hardwood) dan berasal dari pohon induk Klon Sulawesi 1 dan Sulawesi 2 yang telah disertifikasi oleh BPTP2MBP prop. Sul-sel Entrees yang diangkut dari sumber entrees ke tempat penyambungan telah dikemas dalam wadah plastik atau bahan lainnya yang dapat mencegah penurunan kualitas entrees dan setiap kemasan harus menggunakan label yang disahkan oleh petugas PBT kab. Luwu Utara Label entrees yang telah digunakan, dikumpulkan oleh ketua kelompok kerja Okulator dan diserahkan kepada rekanan pada saat pembayaran sebagai bukti/dasar pembayaran entrees oleh rekanan kepada supplier entrees. Memiliki tunas aktif pada setiap ketiak daun yang ditandai dengan adanya tonjolan kecil atau biasa disebut mata bagong Panjang entrees 20 -25 cm dengan diameter 0,8 – 1 cm Entrees bebas dari infeksi penyakit terutama VSD dan atau Jamur Phitoptora Palmipora. Jumlah pohon yang akan disambung sebanyak 200.000 (Dua Ratus ribu) pohon atau 400.000 (Empat Ratus Ribu) sambungan. Pihak II menyediakan sarana pupuk stimulant pra sambung sebanyak 2 Ltr Atau Kg/ha untuk menstimulasi pembentukan flush sebelum penyambungan dan pemupukannya dilakukan secara swadaya oleh petani. Setiap tegakan disambung pada sisi samping pada ketinggian ± 50 cm dari permukaan tanah sebanyak 2 sambungan per pohon menggunakan entrees dari sumber entrees resmi yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Propinsi Sulawesi selatan.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Penyambungan yang gagal dapat segera dilakukan penyulaman oleh pihak II. Dan jika terdapat tanaman yang telah dilakukan penyulaman sampai 3 kali namun belum juga berhasil pada saat dead line kegiatan, maka penyambungan dipindahkan ke tegakan lain dalam 1 lokasi yang telah didaftarkan dalam CP/CL. Penyambungan yang dilakukan pihak II menggunakan tenaga terampil (okulator) yang memiliki kemampuan 100 phn per hari dengan tingkat keberhasilan minimal 80 %. Pada saat tunas hasil sambungan sudah mulai tumbuh, okulator segera membuka plastik sungkup agar pertumbuhan tunas tidak terhambat. Hasil sambungan dinyatakan berhasil/hidup apabila sudah tumbuh tunas dengan dua helai daun terbuka dan segar Perhitungan jumlah sambungan tumbuh (sambungan hidup) dilakukan oleh petani pemilik bersama tim pemeriksa dari dinas Kehutanan dan Perkebunan beserta pihak rekanan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara penghitungan Sambungan tumbuh Sambungan/tempelan yang hidup yang dibayar.
2. PIHAK PERTAMA memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyalurkan barang dan melaksanakan kegiatan yang dimaksud sesuai dengan Rekapitulasi Kebutuhan Entress Kelompok Tani untuk Rehabilitasi Kakao Kab. Luwu Utara Tahun 2014 (Terlampir). 3. Sebelum melaksanakan kegiatan Pihak Kedua di perintahkan untuk melaksanakan Sosialisasi Ke kelompok sasaran.
Pasal 2 PENERAPAN Syarat-syarat umum dalam kontrak ini diterapkan secara luas tetapi tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini. Pasal 3 PENGGUNAAN DOKUMEN-DOKUMEN KONTRAK DAN INFORMASI 1. Penggunaan dokumen-dokumen kontrak dan informasi oleh PIHAK KEDUA misalnya ketentuan-ketentuan kontrak, spesifikasi teknik, gambar-gambar, pola,
contoh serta informasi-informasi yang berhubungan dengan kontrak
harus
mendapatkan persetujuan dan izin tertulis dari PIHAK PERTAMA 2. Dokumen-dokumen yang merupakan lampiran dari surat perjanjian ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak ini yaitu : a) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) b) Surat penawaran c) Spesifikasi umum d) Spesifikasi khusus e) Gambar-gambar f) Agenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di masingmasing subtansinya g) Dokumen lainnya, seperti Dokumen penawaran lainnya, Jaminan Uang muka dan jaminan pelaksanaan
Pasal 4 HAK PATEN, HAK CIPTA DAN MERK PIHAK KEDUA wajib melindungi PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran, hak paten, hak cipta dan merk. Pasal 5 JAMINAN 1. Jaminan Uang Muka ditetapkan minimal sebesar dengan uang muka yang diminta oleh PIHAK KEDUA 2. Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan (Kontrak) 3. Jaminan pelaksanaan akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 100% dan telah dilakukan serah terima Pekerjaan.
4. Jaminan-jaminan tersebut diatas menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri dan menyebabkan terjadinya pembatalan Surat Perjanjian ini. 6. PIHAK KEDUA secara teknis bertangggung jawab atas pekerjaan/pengadaan barang yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis
yang telah
ditetapkan. Pasal 6 PEMBAYARAN 1. PIHAK PERTAMA memberikan uang muka kepada PIHAK KEDUA setingitingginya 20 % apabila PIHAK KEDUA mengajukan permintaan uang muka yang disertai dengan jaminan uang muka serendah-rendahnya sebesar dengan jumlah uang muka yang diminta dan perincian penggunaan uang muka kepada PIHAK PERTAMA. 2. PIHAK KEDUA mengembalikan uang muka tersebut setiap pengambilan termin yang didasarkan atas prestasi kerja dengan angsuran secara proporsional
sampai uang muka tersebut lunas pada saat serah terima
pertama pekerjaan (PHO). 3. Pembayaran selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai realisasi dan kemajuan fisik pelaksanaan pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh Pihak Proyek (Panitia Pemeriksa Barang Pekerjaan). 4. Pembayaran 100% dilakukan setelah diadakan pemeriksaan kemajuan pekerjaan
oleh
pemeriksaan
TIM
pekerjaan
PEMERIKSA dengan
yang
ketentuan
melampirkan PIHAK
berita
acara
PERTAMA
akan
membayarkan 100 % dari nilai kontrak setelah PIHAK KEDUA memberikan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari total nilai yang dibayarkan yang diterbitkan oleh Bank umum dan atau Lembaga Keuangan yang Resmi.
5. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui
Nomor Rekening ........................................... dengan menggunakan
Dana APBN (Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014. Pasal 7 HARGA 1. Kontrak didasarkan atas Harga Satuan dengan jumlah nilai kontrak pekerjaan adalah sebesar Rp...................,- ( ............ ) dengan perincian sebagai berikut : No. 1
Jenis Barang
Volume
Entress dan Sambung Samping Jumlah Total
Harga Satuan (Rp.) ,-
Jumlah Harga (Rp.) ,,-
2. Dalam nilai kontrak pekerjaan tersebut sudah termasuk segala pengeluaran, biaya materai dan pajak-pajak lainnya yang harus dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pasal 8 AMANDEMEN KONTRAK Apabila terjadi perubahan pelaksanaan pengadaan barang
dari ketentuan awal
pada Surat Perjanjian ini seperti : 1. Spesifikasi teknis barang 2. Jenis dan jumlah barang 3. Perubahan waktu pelaksanaan 4. Perubahan cara pembayaran, dan 5. Perubahan lainnya Maka akan diatur dalam Surat Perjanjian Tambahan (Amandemen Kontrak) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
Pasal 9 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK a. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA yaitu : 1.
Mengawasi dan memeriksa pengadaan barang yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA
2.
Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA
3.
Membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini kepada PIHAK KEDUA
4.
Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pengadaan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini.
b. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA yaitu : 1.
Menerima pembanyaran untuk pelaksanaan pengadaan barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian ( Kontrak) ini
2.
Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PIHAK PERTAMA untuk kelancaran pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak)
3.
Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA
4.
Melaksanakan
dan
menyelesaikan
pekerjaan
sesuai dengan jadwal
pelaksanaan pengadaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) 5.
Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA
6.
Menyerahkan hasil pengadaan barang sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak)
PASAL 10 JADWAL PELAKSANAAN DAN MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN 1. PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan tersebut pada pasal 1 dalam jangka waktu 218 (Dua Ratus Delapan Belas) hari kalender terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja. 2. Waktu penyelesaian pekerjaan tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA kecuali oleh keadaan memaksa (force
majeure ) seperti
diatur dalam pasal 13 Surat Perjanjian ini. 3. PIHAK KEDUA wajib melakukan pemeliharaan pekerjaan selama jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya masa Kontrak. PASAL 11 PENGAWASAN 1. Pengawasan dan pengendalian teknis di lapangan di lakukan oleh pihak yang telah ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen baik dari dalam instansi maupun konsultan pengawas 2. Pengawasan
dan pengendalian dilapangan dilakukan dengan melakukan
peninjauan lapangan sewaktu-waktu dan mencatat instruksi-intruksi dan petunjuk-petunjuk yang diperlukan pada buku harian lapangan. 3. PIHAK
PERTAMA
selaku
penanggung
jawab
kegiatan
melaksanakan
pemantauan (monitoring) pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan cara memeriksa laporan harian dan laporan-laporan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan disertai dengan intruksi dan pengarahan kepada pihakpihak yang telah ditunjuk sebagai mana pada ayat 1 (satu) tersebut diatas. PASAL 12 PELAKSANAAN PENGADAAN Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam pasal 12 (Dua Belas), maka PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1/1000 ( satu perseribu ) perhari dari nilai kontrak pekerjaan .
PASAL 13 KEADAAN KAHAR 1. Force Majeure dapat dinyatakan bila terjadi kejadian diluar kemampuan PIHAK KEDUA SEPERTI Gempa Bumi, Huru Hara, Kebakaran, Banjir, Peperangan dan lainnya yang mungkin membawa akibat terlambatnya penyelesaian pekerjaan, PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu singkat selambat-lambatnya 2 ( Dua ) hari setelah kejadian. 2. Kejadian Force Majeure segera dilaporkan oleh PIHAK KEDUA secara tertulis selambat-lambatnya 2 ( Dua ) hari sejak kejadian kepada PIHAK PERTAMA, dan oleh PIHAK PERTAMA akan menyetujui atau menolak kejadian tersebut secara tertulis dalam waktu 2 x 24 Jam setelah pemberitahuan tersebut diterima oleh PIHAK PERTAMA. PASAL 14 ITIKAD BAIK 1. Ke dua belah pihak bertindak berdasarkan atas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang tertuang dalam Surat Perjanjian ini. 2. Ke dua belah pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing. Jika selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. PASAL 15 PEMUTUSAN KONTRAK 1. Pemutusan kontrak terjadi bila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan teknis waktu pelaksanaan pekerjaaan
yang
telah
disepakati
bersama,
maka
PIHAK
PERTAMA
memutuskan secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA setelah mendapat peringatan tertulis 3 ( tiga ) kali. 2. PIHAK
KEDUA
karena
kelalaiannya
sehingga
atau
ternyata
telah
mensubkontrakkan keseluruhan pekerjaan kepada pihak lain, maka PIHAK
PERTAMA secara sepihak dapat memutuskan perjanjian/kontrak dengan PIHAK KEDUA. 3. Pemutusan kontrak secara sepihak seperti pada ayat 1 dan ayat 2 di atas dilaksanakan dan kemudian PIHAK PERTAMA berhak untuk melanjutkan pekerjaan dengan cara lain dan segala akibat pembiayaannya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA. 4. PIHAK KEDUA secara langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan.
PASAL 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah. 2. Jika perselisihan tidak dapat terselesaikan secara musyawarah maka akan dilanjutkan dengan penyelesaian hukum oleh Panitia Arbitrase yang terdiri atas seorang wakil dari kedua belah pihak dan seorang dari PIHAK KETIGA yang dipilih dan disetujui oleh kedua belah pihak. 3. Segala akibat dari keputusan Panitia Arbitrase mengikat kedua belah pihak dan memiliki kedudukan yang tetap di Panitera Pengadilan Negeri Masamba. PASAL 17 BAHASA DAN HUKUM 1. Bahasa yang digunakan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini adalah Bahasa Indonesia yang baik dan benar. 2. Hukum yang digunakan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini adalah Hukum yang berlaku di Indonesia PASAL 18 PERPAJAKAN PIHAK KEDUA wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
PASAL 19 KORESPONDENSI Semua korespondensi yang berbentuk surat, telex, atau kawat surat ditujukan kepada alamat para pihak yang telah disampaikan dalan Surat Perjanjian (Kontrak) ini. PASAL 20 PENGGUNAAN PENYEDIA BARANG/JASA USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI KECIL PIHAK KEDUA dilarang menyerahkan sebagian atau keseluruhan pekerjaan pengadaan atau disubkontrakkan kepada pihak lain. PASAL 21 KETENTUAN PENUTUP Surat Perjanjian Pengadaan ( Kontrak ) ini dibuat untuk ditaati dan diikuti oleh kedua belah pihak, bila ada hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal-pasal terdahulu, akan diatur kemudian atas kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Demikian Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) ini dibuat dalam 6 (Enam) rangkap dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini di Masamba, yang aslinya dibuat dalam rangkap 2 ( dua ) masing-masing dibubuhi materai Rp. 6.000,-
PIHAK KEDUA ....................................................
PIHAK PERTAMA KPA/PPK
.......................................
Ir. H. ABDUL MAHFUD, MM NIP : 19590223 198803 1 005
Mengetahui : KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB. LUWU UTARA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
