PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MAROBO, SALASSA, SUKAMAJU DAN BONE-BONE MENJADI KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU UTARA,
Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa dan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dan BPD masingmasing, maka perlu dibentuk Kelurahan Marobo, Salassa, Sukamaju, dan Bone-Bone sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Status Desa Marobo, Salassa, Sukamaju dan Bone – Bone menjadi Kelurahan;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 1
3. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis–Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
2
10. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 82); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 14); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 16).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA dan BUPATI LUWU UTARA
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MAROBO, SALASSA, SUKAMAJU DAN BONE - BONE MENJADI KELURAHAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
2.
Bupati adalah Bupati Kabupaten Luwu Utara.
3.
Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara.
4.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3
5.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
6.
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Luwu Utara.
7.
Camat adalah kepala kecamatan.
8.
Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
9.
Lurah adalah Kepala Kelurahan.
10.
Perangkat Kelurahan adalah unsur Pembantu Lurah di Kelurahan.
11.
Pembentukan Kelurahan adalah Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih atau Pembentukan di luar Kelurahan yang telah ada.
12.
Musyawarah masyarakat Kelurahan adalah musyawarah yang dilakukan oleh Kelurahan yang dihadiri oleh Lembaga Kemasyarakatan serta unsur masyarakat lainnya.
13.
Lembaga kemasyarakatan atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG Bagian Kesatu Pembentukan dan Kedudukan Pasal 2 (1)
Kelurahan merupakan perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
(2)
Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
4
(3)
Desa yang dibentuk menjadi Kelurahan terdiri dari: a.
Desa Marobo Kecamatan Sabbang
b. Desa Salassa Kecamatan Baebunta c.
Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju
d. Desa Bone-Bone Kecamatan Bone-Bone (4)
Pelaksanaan pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan secara efektif bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan masing –masing Kepala Desa yang bersangkutan.
(5)
Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Pasal 3 (1)
Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
(2)
Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
(3)
Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
(4)
Syarat-syarat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : a.
pangkat/golongan minimal Penata (III/c);
b.
masa kerja minimal 10 tahun;
c.
kemampuan teknis dibidang administrasi Pemerintahan memahami sosial budaya masyarakat setempat.
dan
5
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 4 (1)
Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
(2)
Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Lurah melaksanakan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
(3)
Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
(4)
Pelimpahan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan; b. pemberdayaan masyarakat; c. pelayanan masyarakat; d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.
6
Pasal 6 Rincian pelimpahan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah : 1.
2.
Wewenang dalam Bidang Pemerintahan : a.
pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
b.
pembinaan ketentuan dan ketertiban serta kemasyarakatan;
c.
pelaksanaan koordinasi dan perlindungan masyarakat wilayah kerjanya;
d.
fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
e.
pengkoordinasian kegiatan unit kerja Pemerintahan diwilayah kerjanya;
f.
penataan dan kebersihan lingkungan;
g.
menyelenggarakan kerjasama antara Kelurahan dan Desa tetangga;
h.
pelaksanaan inventarisasi Asset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
i.
penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang–undangan lainnya di wilayah kerjanya;
j.
pemberian rekomendasi dan perijinan tertentu;
k.
melaksanakan tugas Pemerintahan lainnya yang diberikan Bupati.
Wewenang Bidang Pembangunan : a.
koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
b.
pengembangan perekonomian masyarakat Kelurahan;
c.
mengkoordinasikan dan melaporkan langkah–langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan;
d.
pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi Daerah di wilayah kerjanya;
e.
pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Kepariwisataan, Perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Golongan Ekonomi Lemah, Peternakan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan;
7
3.
4.
f.
pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
g.
pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
h.
pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
i.
melaksanakan tugas pembangunan lainnya yang diberikan Bupati.
Wewenang Bidang Pendidikan dan Kesehatan :
a.
fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak dan Pendidikan Dasar;
b.
pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
c.
pembinaan dan masyarakat;
d.
fasilitasi penyelenggaraan kesehatan;
e.
penyelenggaraan Keluarga Berencana;
f.
pencegahan dan penganggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat aktif dan bahan berbahaya;
g.
pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;
h.
melaksanakan tugas bidang pendidikan dan kesehatan lainnya yang diberikan Bupati.
pengawasan
kegiatan
sarana
program
pendidikan
dan
kesehatan pelayanan
Wewenang Bidang Pertanahan :
a.
pengawasan atas tanah–tanah negara dan tanah aset Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya;
b.
pembantuan terhadap pelaksaan pembebasan tanah milik dan pelepasan haknya yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
c.
pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan Desa yang berubah menjadi Kelurahan;
8
d.
pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul diwilayah kerjanya;
e.
melaksanakan tugas pertanahan lainnya yang diberikan Bupati.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 7 (1)
Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat Kelurahan.
(2)
Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi paling banyak 4 (empat) serta jabatan fungsional.
(3)
Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggungjawab kepada Lurah.
(4)
Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas usul Camat.
(5)
Struktur organisasi Kelurahan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV TATA KERJA Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.
9
Pasal 9 (1)
Pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing – masing.
(2)
Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.
BAB V PEMBIAYAAN DAN KEUANGAN Pasal 10 (1)
Pembiayaan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
(2)
Keuangan Kelurahan bersumber dari:
(3)
a.
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten yang dialokasikan sebagaimana perangkat Daerah lainnya;
b.
bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
c.
bantuan pihak ketiga dan sumber–sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Alokasi Anggaran Kelurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: a.
jumlah penduduk;
b.
kepadatan penduduk;
c.
luas wilayah;
d.
kondisi geografis/karakteristik wilayah;
e.
jenis dan volume pelayanan; dan
f.
besaran pelimpahan tugas yang diberikan.
10
(4)
Alokasi anggaran Kelurahan sebagai satuan kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahun ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
BAB VI LEMBAGA KEMASYARAKATAN Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 11 (1)
Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
(2)
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
Bagian Kedua Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Pasal 12 Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi: a.
penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
b.
penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.
peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat;
11
d.
penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
e.
penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
f.
penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
g.
pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
h.
pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
i.
pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
j.
pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.
Pasal 14 Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai kewajiban: a.
memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.
menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
c.
mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
d.
menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
e.
membantu Lurah dalam pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan.
kegiatan
Pemerintahan,
12
Bagian Ketiga Kegiatan Pasal 15 Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan: a.
peningkatan pelayanan masyarakat;
b.
peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
c.
pengembangan kemitraan;
d.
pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup; dan
e.
peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
Pasal 16 Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikelola oleh Lembaga Kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan Kelurahan yang partisipatif.
Bagian Keempat Kepengurusan dan Keanggotaan Pasal 17 (1)
Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
(2)
Susunan dan jumlah pengurus disesuaikan dengan kebutuhan.
13
Pasal 18 (1)
Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah warga Negara Republik Indonesia, penduduk Kelurahan yang bersangkutan.
(2)
Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan.
Bagian Kelima Tata Kerja Pasal 19 Tata kerja lembaga kemasyarakatan Kelurahan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.
Pasal 20 (1)
Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.
(2)
Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.
Bagian Keenam Pendanaan Pasal 21 Sumber pendanaan lembaga kemasyarakatan dapat diperoleh dari : a.
swadaya masyarakat;
b.
bantuan dari anggaran pemerintah Kelurahan;
c.
bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
d.
bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
14
Pasal 22 (1)
Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor yang mempunyai kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dapat menggunakan Lembaga Kemasyarakatan.
(2)
Pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan Kelurahan partisipatif.
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 23 (1)
Pembinaan umum penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi.
(2)
Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan Camat.
Pasal 24 (1)
Pembinaan dan pengawasan pembentukan, penghapusan, penggabungan Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
dan
(2)
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
15
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 25 (1)
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah Desa yang statusnya diubah menjadi Kelurahan.
(2)
Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) adalah Kepala Desa yang Desanya diubah menjadi Kelurahan.
(3)
Peraturan Daerah ini berlaku secara efektif pada saat masa jabatan masingmasing Kepala Desa berakhir yaitu: a.
Desa Marobo Kecamatan Sabbang pada tanggal 26 Juli 2008;
b.
Desa Salassa Kecamatan Baebunta pada tanggal 24 April 2008;
c.
Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju pada tanggal 20 Juni 2013
d.
Desa Bone-Bone Kecamatan Bone-Bone pada tanggal 4 Desember 2008.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Hal – hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 27 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
16
Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.
Ditetapkan di Masamba pada tanggal
2008
BUPATI LUWU UTARA,
H.M. LUTHFI A. MUTTY
Diundangkan di Masamba pada tanggal 2008 SEKRETARIS DAERAH,
H.A. CHAERUL PANGERANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008 NOMOR 4
17
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MAROBO, SALASSA, SUKAMAJU DAN BONE-BONE MENJADI KELURAHAN
I.
UMUM Bahwa perubahan status Desa menjadi Kelurahan yang akan direalisasikan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna khsususnya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sebagai realisasi ketentuan Peraturan Daerah di atas ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Status Desa Marobo, Salassa, Sukamaju dan Bone-Bone menjadi Kelurahan di Kabupaten Luwu Utara.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Cukup Jelas
Pasal 2
: Cukup Jelas
Pasal 3
: Cukup Jelas
Pasal 4
: Cukup Jelas
Pasal 5
: Cukup jelas
Pasal 6
: Cukup jelas 18
Pasal 7
: Cukup Jelas
Pasal 8
: Cukup Jelas
Pasal 9
: Cukup Jelas
Pasal 10 : Cukup Jelas Pasal 11 : Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “lembaga kemasyarakatan” seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain. Ayat (2) : Musyawarah masyarakat dihadiri oleh Wakil-wakil masyarakat yang terdiri dari Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Pemuka Masyarakat yang jumlahnya proporsional dari jumlah Kepala Keluarga yang ada. Pasal 12 : Ayat (1) : Yang dimaksud dengan membantu dalam pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat adalah membantu dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Pasal 13 : Cukup Jelas. Pasal 14 : Cukup Jelas. Pasal 15 : Cukup jelas. Pasal 16 : Cukup jelas.
19
Pasal 17 : Ayat (1) : Yang dimaksud dengan kemauan adalah sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap seseorang melakukan suatu kegiatan. Yang dimaksud dengan kemampuan adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya. Yang dimaksud dengan Kepedulian adalah sikap atau prilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan. Ayat (2) : Cukup Jelas Pasal 18 : Cukup Jelas Pasal 19 : Ayat (1) : Yang dimaksud dengan bersifat konsultatif pada ketentuan ini adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan. Yang dimaksud dengan bersifat koordinatif pada ketentuan ini adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan. Ayat (2) : Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” seperti pihak swasta, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi. Pasal 20 : Cukup Jelas Pasal 21 : Cukup Jelas
20
Pasal 22 : Ayat (1) : Cukup Jelas Ayat (2) : Yang dimaksud dengan sistem manajemen pembangunan Kelurahan yang partisipatif pada ketentuan ini adalah penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan dilakukan secara partisipatif. Pasal 23 : Cukup jelas Pasal 24 : Cukup Jelas Pasal 25 : Cukup Jelas Pasal 26 : Cukup Jelas Pasal 27 : Cukup Jelas Pasal 28 : Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 175
21
