PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI ATAS PENGAWASAN KUALITAS AIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU UTARA,
Menimbang
:
a.
bahwa dengan pentingnya keteraturan dan penertiban Sarana Pelayanan Kesehatan Lingkungan agar masyarakat terhindar dari munculnya penyakit yang berbasis lingkungan;
b.
bahwa dalam rangka meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, perlu dilaksanakan berbagai upaya kesehatan, termasuk Pengawasan Kualitas Air yang digunakan oleh masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari;
c.
bahwa kualitas air yang digunakan oleh masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari tidak menimbulkan gangguan kesehatan, perlu menetapkan Persyaratan Kesehatan Kualitas Air;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Atas Pengawasan Kualitas Air.
1
Mengingat
:
1.
Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2.
Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3.
Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4.
Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5.
Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6.
Undang–Undang Nomor 13 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
7.
Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):
2
8.
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebgaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
3
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA dan BUPATI LUWU UTARA
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI ATAS PENGAWASAN KUALITAS AIR
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3.
Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4
4.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5.
Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang, dan air permandian umum;
6.
Air Minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
7.
Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak/diproses;
8.
Air Kolam Renang adalah Air di dalam kolam renang yang digunakan untuk olahraga renang dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan;
9.
Hygiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor air, orang, tempat, dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan;
10.
Pengujian adalah laboratorium;
11.
Persyaratan Kualitas Air adalah ketentuan-ketentuan Teknis Kesehatan yang meliputi persyaratan Fisika, Kimia, dan Bakteriologis;
12.
Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan air, secara fisika, kimia, bakteriologis, dan radio aktif yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
13.
Pengelola air adalah badan/organisasi/Perusahaan/Perorangan yang memproduksi, menyalurkan, mengelolah air;
14.
Lingkup Pengawasan Kualitas Air adalah air yang digunakan untuk kegiatan ekonomi, Air yang dikelola PDAM, Hotel, Penginapan dan Wisma serta kolam renang / permandian umum.
15.
Parameter adalah laboratorium.
pemeriksaan
indikator air
dan
analisa
yang
yang diawasi dan
dilakukan
diperiksa
di
di
5
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dan Tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah : 1.
mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaan penggunaan Air dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
2.
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah penggunaan air yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan masyarakat akibat kualitas air yang tidak memenuhi syarat kesehatan.
BAB III RUANG LINGKUP DAN PERSYARATAN Pasal 3 (1)
(2)
(3)
Air yang wajib diperiksa ke Laboratorium adalah : a.
jenis air minum/air bersih;
b.
jenis Air yang digunakan untuk kegiatan ekonomi lainnya.
Jenis air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a.
air yang dikelola PDAM dan pihak lain yang digunakan untuk kepentingan umum;
b.
air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga;
c.
air yang didistribusikan melalui tangki air;
d.
air kemasan;
e.
air yang dikelola oleh depot air minum.
Jenis air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a.
air yang digunakan pada kolam Renang;
b.
air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat;
c.
air yang dimanfaatkan oleh hotel, rumah makan dan restoran.
6
Pasal 4 (1)
Persyaratan Kualitas Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi : persyaratan fisika, kimia, mikrobiologi dan radio aktif.
(2)
Persyaratan Kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
Parameter Parameter Fisika - Warna - Rasa dan Bau
Satuan
Batas Maksimum Yang diperbolehkan (AIR BERSIH)
Batas Maks.yang diperbolehkan (AIR MINUM)
TCU -
15 -
50 -
0C
Suhu udara +30C 25
0,001 0,2 0,3 1,5 0,003 500 250 0,05 0,1 50 3 6,5 – 8,5 3 0,07 250 2 0,01 10
- Temperatur - Kekeruhan
NTU
Suhu udara +30C 5
Parameter Kimia - Raksa/Merkuri (Hg) - Aluminium (Al) - Besi (Fe) - Flourida (F) - Kadmium (Cd) - Kesadahan (CaCO3) - Klorida (Cl) - Kromium (Cr) - Mangan (Mn) - Nitrat (NO3) sebagai N - Nitrit (NO2-) sebagai N - Keasaman (pH) - Seng (Zn) - Sianida (CN) - Sulfat (SO42-) - Tembaga (Cu) - Timbal (Pb) - Zat Organik
mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
0,001 1 1,5 0,005 500 600 0,05 0,5 10 1 6,0 – 8,5 15 0,1 400 0,05 10
Keterangan
Tidak berbau & berasa
7
Parameter Mikrobiologi - Koliform Tinja
- Total Coliform
jumlah/ 100 ml
93
0
jumlah/ 100 ml
2.400
0
Pasal 5 Pemeriksaan Kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perlu dilakukan secara bertahap dan terus ditingkatkan sehingga tercapai pelaksanaan pemeriksaan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
Pasal 6 Parameter yang belum dapat diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dirujuk ke Laboratorium yang lebih tinggi tingkat kemampuannya sesuai dengan kebutuhan.
BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 7 (1)
Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD yang membidangi Kesehatan.
(2)
Kegiatan Pengawasan Kualitas Air meliputi: a.
pengamatan lapangan dan pengambilan sampel air termasuk pada proses produksi dan distribusi;
b.
pemeriksaan sampel air;
c.
analisa hasil pemeriksaan;
d.
memberi rekomendasi untuk mengatasi masalah yang ditemui dari hasil kegiatan a, b dan c;
8
e.
(3)
kegiatan tindak lanjut berupa pemantauan upaya penanggulangan / perbaikan, termasuk kegiatan penyuluhan.
Hasil Pengawasan Kualitas Air dilaporkan secara berkala oleh SKPD yang membidangi Kesehatan kepada Bupati.
Pasal 8 Setiap Pengelola Air wajib: a.
memeriksakan Kualitas Air;
b.
membantu melaksanakan pengawasan kualitas air;
c.
memperbaiki Kualitas Air sesuai petunjuk SKPD yang membidangi Kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.
Pasal 9 (1)
Pemeriksaan sampel Kualitas Air di laboratorium Kesehatan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
(2)
Pemeriksaan sampel air dilakukan di laboratorium kesehatan dengan cara menguji secara físika, kimia, dan atau mikrobiologi.
(3)
Hasil Pengawasan Kualitas Air diperoleh secara berkala oleh SKPD yang membidangi Kesehatan secara berjenjang.
BAB V PEMBIAYAAN Pasal 10 (1)
Pembiayaan pemeriksaan sampel Kualitas Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ini dibebankan kepada perorangan, badan usaha, pemerintah, maupun swasta sebagai berikut : a.
Pemeriksaan Mikrobiologi ........................................................ Rp.60.000,-
b. Pemeriksaan Kimia Terbatas ..................................................... Rp.80.000,-
9
c.
Pemeriksaan lengkap : - Untuk air bersih .................................................................... Rp.100.000,- Untuk air minum .................................................................. Rp.150.000,- Untuk kolam renang, hotel, rumah makan dan restauran .................... .................................................................................................. Rp.100.000,- Untuk air badan air/sungai ................................................ Rp.100.000,- Untuk air limbah industri/Pabrik/Rumah Sakit ............. Rp.100.000,-
d. Biaya Pengambilan sampel di lapangan untuk setiap sampel .................. ......................................................................................................... Rp.25.000,(2)
Besarnya biaya Pemeriksaan untuk masyarakat Umum/perorangan ditetapkan : a.
Pemeriksaan Mikrobiologi ...................................................... Rp.15.000,-
b.
Pemeriksaan Kimia ................................................................... Rp.20.000,-
c.
Pemeriksaan Lengkap .............................................................. Rp.50.000,-
BAB VI PENYIDIKAN Pasal 11 (1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Hukum Acara Pidana.
(2)
Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : d.
menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
10
(3)
e.
meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
f.
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana dibidang retribusi;
g.
memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
h.
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
i.
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
j.
menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa, sebagaimana dimaksud pada huruf e;
k.
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
l.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
m.
menghentikan penyidikan;
n.
melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
bukti serta
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang– Undang Hukum Acara Pidana.
11
BAB VII SANKSI ADMINISTRASI DAN KETENTUAN PIDANA Pasal 12 (1)
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara pengoperasian kegiatan produksi dan pencabutan izin usaha.
(2)
Disamping sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan tetap diwajibkan membayar biaya pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(3)
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
(4)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelanggaran.
(5)
Sanksi terhadap pelanggaran parameter kualitas air baru dijatuhkan setelah dilakukan pembinaan dan pemeriksaan ulang terhadap parameter yang dilanggar.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini dan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
12
Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.
Ditetapkan di Masamba pada tanggal
2008
BUPATI LUWU UTARA,
H.M.LUTHFI A. MUTTY Diundangkan di Masamba pada tanggal
2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,
H.A. CHAERUL PANGERANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008 NOMOR 2
13
PENJELASAN ATAS PPERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI ATAS PENGAWASAN KUALITAS AIR
I.
UMUM Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Kualitas Air di tingkat Kabupaten. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimal, peran serta masyarakat dan pemerintah setempat sangat dibutuhkan di dalam membantu pelaksanaan di bidang kesehatan. Air adalah kebutuhan sehari-hari seluruh manusia yang sangat vital, sehingga perlu dilakukan pengawasan, terutama terhadap penggunaan air untuk keperluan perkantoran, perhotelan, kolam renang, rumah makan/restoran, produksi makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat, PDAM, pendistribusian melalui pipa dan tangki air, serta untuk keperluan rumah tangga. Pengawasn Kualitas Air berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mencegah penggunaan air yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dengan adanya peraturan daerah tentang pengawasan kualitas air maka penyakit yang berbasis lingkungan yang muncul yang disebabkan oleh air dapat dicegah.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: cukup jelas
Pasal 2
: Ayat (1)
: cukup jelas
Ayat (2)
: cukup jelas
14
Pasal 3
: Ayat (1)
Ayat (2)
: Huruf a Huruf b
: cukup jelas : cukup jelas
Huruf a
: yang dimaksud dengan ”air yang dikelolah oleh PDAM” adalah air baku yang akan diolah dan air hasil proses pengolahan. : yang dimaksud dengan ” air yang diditribusikan melalui pipa” adalah air yang dikelolah oleh masyarakat yang berasal dari pegunungan/mata air melalui sistem perpipaan. : yang dimaksud dengan ”air yang didistribusikan melalui tangki air” adalah air yang diangkut dengan mobil pengangkut air yang diberikan ke masyarakat untuk keperluan air minum, terutama untuk daerah bencana. : yang dimaksud dengan ” air kemasan” adalah air yang diolah yang dimasukkan ke dalam gelas atau botol yang siap untuk diminum. : yang dimaksud dengan ”air yang dikelolah oleh depot air minum” adalah air baku sebelum masuk proses produksi dan air minum hasil produksi.
:
Huruf b
Huruf c
Huruf d
Huruf e
15
Ayat (3)
: Huruf a Huruf b Huruf c
Pasal 4
: cukup jelas : cukup jelas : cukup jelas
: Ayat (1)
: cukup jelas
Ayat (2)
: cukup jelas
Pasal 5
: yang dimaksud dengan ”bertahap dan terus ditingkatkan” adalah pemeriksaan terhadap parameter harus sesuai dengan kemampuan perorangan, badan usaha, pemerintah, maupun swasta terhadap parameter fisika, kimia, mikrobiologi, dan radio aktif sehingga dalam kurun waktu 6 (enam) bulan semua parameter sudah diperiksakan.
Pasal 6
: cukup jelas
Pasal 7
: Ayat (1)
: cukup jelas
Ayat (2)
: Huruf a Huruf b Huruf c Huruf d
Huruf e Ayat (3)
: : : :
cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan ”rekomendasi” adalah pemberian sertifikat atau plakat atau piagam atau yang sejenisnya tentang rekomendasi laik sehat/ memenuhi syarat kesehatan. : cukup jelas.
: cukup jelas.
16
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
Pasal 11
: Huruf a
: cukup jelas
Huruf b
: yang dimaksud dengan ”membantu” adalah selalu mengawasi dan membersihkan peralatan dan lingkungan yang dapat menyebabkan pencemaran air/penurunan kualitas air.
Huruf c
: cukup jelas
Ayat (1)
: cukup jelas
Ayat (2)
: cukup jelas
Ayat (3)
: cukup jelas
Ayat (1) Ayat (2)
: cukup jelas : cukup jelas
Ayat (1)
: cukup jelas
Ayat (2)
: cukup jelas
Ayat (3)
: cukup jelas
:
:
:
Pasal 12
: cukup jelas
Pasal 13
: cukup jelas
Pasal 14
: cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 173
17
