Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan

LAMPIRAN XXIII PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR

: 43 TAHUN 2014

TANGGAL

: 22 DESEMBER 2014

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 - 2018

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsure penyelenggara pemerintah daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap SKPD wajib menyusun wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra SKPD akan menjadi pedoman SKPD saat menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan 2013 - 2018

1

Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018. Selanjutnya Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Kehutanan yang merupakan dokumen perencanaan Renja Dinas Pertanian dan Kehutanan yang merupakan perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan. 1.2

Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut: 1.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);


2

2.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Undangan-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8.

Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota


3

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 SERI E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);


4

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 20082013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 16); 20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor 1.3

Maksud dan Tujuan Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2013 2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dinas yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabu-paten Bogor Tahun 2013 - 2018 untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Kehutanan, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor.


5

1.4

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018 terdiri dari 7 (tujuh) bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini mengemukakan secara ringkas mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD Pada bab ini menjelaskan mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, sumber daya Dinas Pertanian dan Kehutanan, kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Kehutanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertanian dan Kehutanan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian dan Kehutanan, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan RTRW dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan kebijakan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Dinas Pertanian dan Kehutanan untuk periode Tahun 2013 - 2018.


6

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII

PENUTUP


7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN 2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah, yang merupakan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di bidang pertanian dan kehutanan yang bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan, serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan terdiri atas : 1. Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis dinas daerah sesuai lingkup tugasnya; 2. Sekretariat, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Dinas. Fungsi sekretariat yaitu : 1) Pengkoordinasian penyusunan program dinas; 2) Pengumpulan, pengolahan dan analisis data Dinas; 3) Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; 4) Pengelolaan administrasi keuangan;


8

5) Pengelolaan situs web Dinas; 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja Dinas Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh : a. Sub Bagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan data dan program Dinas. Fungsinya adalah : 1) Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program Dinas; 2) Pengumpulan, pengolahan dan analisis data Dinas; 3) Pelaksanaan pembinaan hubungan masyarakat; 4) Pengelolaan situs web Dinas; 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja Dinas. b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas. Fungsinya adalah : 1) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas; 2) Pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan; 3) Penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; 4) Pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas. c. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan. Fungsinya yaitu : 1) Pengelolaan administrasi keuangan Dinas; 2) Pengelolaan administrasi penyusunan anggaran Dinas; 3) Pengelolaan pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan Dinas. 3. Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan di bidang pengembangan teknologi dan produksi tanaman

pangan,

pelayanan

usaha,

perlindungan

tanaman,

serta

pengelolaan hasil dan pemasaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi :


9

a. Pengelolaan produksi pertanian tanaman pangan; b. Pengelolaan pelayanan usaha dan perlindungan tanaman; c. Pengelolaan hasil dan pemasaran. Bidang Tanaman Pangan membawahkan : a. Seksi Produksi, dengan tugas membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan dalam melaksanakan pengelolaan di bidang pengembangan teknologi serta produksi padi dan palawija. Fungsinya yaitu : 1) Pengumpulan, pengolahan, serta analisis data produksi padi dan palawija; 2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perbenihan tanaman pangan; 3) Pembinaan dan pelaksanaan peningkatan poduksi tanaman pangan; 4) Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk dan perbenihan tanaman pangan; 5) Pelayanan dan pengendalian administrasi produksi benih; 6) Pengelolaan alsintan pra panen tanaman pangan; dan 7) Pembinaan dan pelaksanaan teknologi budidaya tanaman pangan. b. Seksi Pelayanan Usaha dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan dalam melaksanakan pengelolaan di bidang pelayanan usaha dan perlindungan tanaman. Fungsinya yaitu : 1) Pengumpulan, pengolahan dan analisis data pelayanan usaha pertanian tanaman pangan; 2) Penyusunan petunjuk teknis pelayanan usaha pertanian tanaman pangan; 3) Pelayanan usaha pertanian tanaman pangan; 4) Pelaksanaan administrasi pelayanan usaha pertanian tanaman pangan; 5) Pengolahan data dan informasi usaha pertanian tanaman pangan; 6) Pengawasan usaha pertanian tanaman pangan; 7) Indentifikasi pengembangan usaha pertanian tanaman pangan; 8) Penyusunan petunjuk teknis permodalan tanaman pangan; 9) Pembinaan permodalan pertanian tanaman pangan;


10

10) Pengumpulan dan pengolahan data serta analisis permodalan pertanian tanaman pangan; 11) Pembinaan dan pelaksanaan pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pertanian tanaman pangan; 12) Pembinaan dan pelaksanaan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pertanian tanaman pangan; 13) Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan agensia hayati dan pestisida botani; 14) Pengawasan pengadaan , peredaran dan penggunaan pestisida; 15) Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data perlindungan tanaman pangan; dan 16) Penyusunan petunjuk teknis perlindungan tanaman pangan. c. Seksi Pengelolaan Hasil dan Pemasaran, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan dalam melaksanakan pengelolaan hasil dan pemasaran tanaman pangan. Fungsinya yaitu : 1) Pengumpulan, pengolahan dan analisis data informasi pemasaran pertanian tanaman pangan; 2) Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan hasil dan pemasaran; 3) Pembinaan pemasaran usaha pertanian tanaman pangan; 4) Pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan; dan 5) Pelaksanaan promosi produk pertanian tanaman pangan. 4. Bidang Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan di bidang pengembangan teknologi dan produksi buah-buahan, sayuran, tanaman hias dan aneka tanaman serta perlindungan tanaman-tanaman perkebunan, pelayanan usaha, pengelolaan hasil dan pemasaran. Bidang Hortikultura mempunyai fungsi : a. Pengelolaan produksi hortikultura; b. Pengelolaan pelayanan usaha dan perlindungan tanaman hortikultura; c. Pengelolaan hasil dan pemasaran. Bidang Hortikultura membawahkan : a. Seksi Produksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Hortikultura dalam melaksanakan pengelolaan di bidang pengembangan teknologi dan produksi hortikultura. Fungsinya yaitu:


11

1) Pengumpulan, pengolahan dan analisis data produksi tanaman hortikultura; 2) Pembenihan dan pengawasan pelaksanaan prevenian tanaman hortikultura; 3) Pembinaan dan pelaksanaan peningkatan produksi tanaman hortikultura; 4) Pengelolaan pupuk dan perbenihan tanaman hortikultura; 5) Pengelolaan alsintan pra panen tanaman hortikultura; dan 6) Pembinaan

dan

pelaksanaan

teknologi

budidaya

tanaman

hortikultura. b. Seksi Pelayanan Usaha dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Hortikultura dalam melaksanakan pengelolaan di bidang pelayanan usaha dan perlindungan tanaman. Fungsinya yaitu : 1) Pengumpulan, pengolahan dan analisis data pelayanan usaha pertanian tanaman pangan hortikultura; 2) Penyusunan petunjuk teknis pelayanan usaha pertanian tanaman hortikultura; 3) Pelayanan usaha pertanian tanaman hortikultura; 4) Administrasi pelayanan usaha pertanian tanaman hortikultura; 5) Pengolahan

data

dan

informasi

usaha

pertanian

tanaman

hortikultura; 6) Pengawasan usaha pertanian tanaman hortikultura; 7) Indentifikasi pengembangan usaha pertanian tanaman hortikultura; 8) Pengelolaan alsintan pasca panen tanaman perkebunan hortikultura; 9) Penyusunan petunjuk teknis permodalan tanaman hortikultura; 10) Pembinaan permodalan pertanian tanaman hortikultura; 11) Pengumpulan dan pengolahan data serta analisis permodalan pertanian hortikultura; 12) Pembinaan dan pelaksanaan pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman hortikultura; 13) Pembinaan dan pelaksanaan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman hortikultura; 14) Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan agensia hayati dan pestisida botani;


12

15) Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida; 16) Pengumpulan,

pengolahan,

dan

analisis

data

perlindungan

hortikultura; dan 17) Penyusunan petunjuk teknis perlindungan tanaman hortikultura. c. Seksi Pengelolaan Hasil dan Pemasaran, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Hortikultura dalam melaksanakan pengelolaan hasil dan pemasaran tanaman hortikultura. Fungsinya yaitu : 1) Pengumpulan, pengolahan dan analisis data informasi pemasaran pertanian tanaman hortikultura; 2) Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan hasil dan pemasaran; 3) Pembinaan pemasaran usaha pertanian tanaman hortikultura; 4) Pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman hortikultura; dan 5) Pelaksanaan promosi produk pertanian tanaman hortikultura. 5. Bidang Perkebunan, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan di bidang pengembangan teknologi dan produksi tanaman perkebunan, pelayanan usaha, perlindungan tanaman serta pengelolaan hasil dan pemasaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi : a. Pengelolaan produksi perkebunan; b. Pengelolaan pelayanan usaha dan perlindungan tanaman perkebunan; c. Pengelolaan hasil dan pemasaran. Bidang Perkebunan membawahkan : a. Seksi Produksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perkebunan dalam melaksanakan pengelolaan di bidang pengembangan teknologi dan produksi perkebunan. Fungsinya yaitu : 1) Pengumpulan, pengolahan dan analisis data produksi tanaman perkebunan; 2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perbenihan tanaman perkebunan; 3) Pembinaan dan peningkatan produksi tanaman perkebunan; 4) Pengelolaan pupuk dan perbenihan tanaman perkebunan; 5) Pengelolaan alsintan pra panen tanaman perkebunan; dan


13

6) Pembinaan dan pengembangan teknologi budidaya tanaman perkebunan. b. Seksi Pelayanan Usaha dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perkebunan dalam melaksanakan pengelolaan di bidang pelayanan usaha dan perlindungan tanaman. Fungsinya yaitu : 1) Pengumpulan, pengolahan dan analisis data pelayanan usaha pertanian tanaman perkebunan; 2) Penyusunan petunjuk teknis pelayanan usaha pertanian tanaman perkebunan; 3) Pelayanan usaha pertanian tanaman perkebunan; 4) Pelaksanaan administrasi pelayanan usaha pertanian tanaman perkebunan; 5) Pengolahan

data

dan

informasi

usaha

pertanian

tanaman

perkebunan; 6) Pengawasan usaha pertanian tanaman perkebunan; 7) Identifikasi pengembangan usaha pertanian tanaman perkebunan; 8) Pengelolaan alsintan pasca panen tanaman perkebunan; 9) Penyusunan petunjuk teknis permodalan tanaman perkebunan; 10) Pembinaan permodalan pertanian tanaman perkebunan; 11) Pengumpulan dan pengolahan data serta analisis permodalan pertanian tanaman perkebunan; 12) Pembinaan dan pelaksanaan pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman perkebunan; 13) Pembinaan dan pelaksanaan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman perkebunan; 14) Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan agensia hayati dan pestisida botani; 15) Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida; 16) Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data perlindungan tanaman perkebunan; dan 17) Penyusunan petunjuk teknis perlindungan tanaman perkebunan. c. Seksi Pengelolaan Hasil dan Pemasaran, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perkebunan dalam melaksanakan pengelolaan hasil dan pemasaran tanaman perkebunan. Fungsinya yaitu :


14

1) Pengumpulan, pengolahan dan analisis data informasi pemasaran pertanian tanaman perkebunan; 2) Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan hasil dan pemasaran; 3) Pembinaan pemasaran usaha pertanian tanaman perkebunan; 4) Pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman perkebunan; dan 5) Promosi produk pertanian tanaman perkebunan. 6. Bidang Kehutanan, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan kebijakan teknis dan pembinaan operasional di bidang konservasi dan rehabilitasi lahan, pelayanan usaha serta pengelolaan dan pemasaran hasil hutan. Bidang Kehutanan mempunyai fungsi : a. Pengelolaan konservasi dan rehabilitasi lahan; b. Pengelolaan pelayanan usaha kehutanan; c. Pengelolaan hasil dan pemasaran. Bidang Kehutanan membawahkan : a. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kehutanan dalam menyusun pedoman teknis dan melaksanakan konservasi dan rehabilitasi lahan. Fungsinya yaitu : 1) Perumusan dan pedoman teknis konservasi dan rehabilitasi lahan; 2) Pengumpulan, pengolahan dan analisis data produksi kehutanan; 3) Pembinaan dan pengawasan pengadaan benih tanaman kehutanan; 4) Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi dan rehabilitasi; 5) Pembinaan dan pelaksanaan teknologi budidaya kehutanan. b. Seksi Pelayanan Usaha, yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kehutanan dalam melaksanakan pengelolaan di bidang pengembangan teknologi dan produksi kehutanan. Fungsinya yaitu : 1) Pengumpulan, pengolahan dan analisis data pelayanan usaha Kehutanan; 2) Penyusunan petunjuk teknis pelayanan usaha komoditas kehutanan; 3) Pelayanan usaha kehutanan; 4) Pelaksanaan administrasi pelayanan usaha kehutanan; 5) Pengolahan data dan informasi usaha kehutanan; 6) Pengawasan usaha kehutanan; 7) Pelaksanaan identifikasi pengembangan usaha kehutanan;


15

8) Penyusunan petunjuk teknis permodalan tanaman kehutanan; 9) Pembinaan permodalan usaha kehutanan; 10) Pelayanan dan pengendalian administrasi usaha pemanfaatan hutan dan hasil hutan; 11) Pelayanan dan pengendalian administrasi usaha; dan 12) Pengumpulan, pengolahan data serta analisis permodalan usaha kehutanan. c. Seksi Pengelolaan Hasil dan Pemasaran, yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kehutanan dalam melaksanakan pengelolaan hasil dan pemasaran hasil hutan. Fungsinya yaitu : 1) Pengumpulan, pengolahan dan analisis data informasi pemasaran hasil hutan; 2) Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan dan pemasaran hasil hutan; 3) Pembinaan pemasaran usaha hasil hutan; 4) Pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil hutan; dan 5) Promosi hasil hutan. 7. Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang dibentuk untuk melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas. I. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbenihan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2008, yang terdiri dari: a. UPT Perbenihan I Dramaga yang memiliki wilayah kerja : 1.

Kecamatan Dramaga

12.

Kecamatan Pamijahan

2.

Kecamatan Nanggung

13.

Kecamatan Ciampea

3.

Kecamatan Sukajaya

14.

Kecamatan Jasinga

4.

Kecamatan Leuwisadeng

15.

Kecamatan Ciomas

5.

Kecamatan Leuwiliang

16.

Kecamatan Tamansari

6.

Kecamata Tenjolaya

17.

Kecamatan Caringin

7.

Kecamatan Rumpin

18.

Kecamatan Cigombong

8.

Kecamatan Cibungbulang

19.

Kecamatan Cijeruk

9.

Kecamatan Parungpanjang 20.

Kecamatan Ciawi

10. Kecamatan Tenjo

21.

Kecamatan Megamendung

11. Kecamatan Cigudeg

22.

Kecamatan Cisarua


16

b. UPT Perbenihan II Jonggol yang memiliki wilayah kerja : 1.

Kecamatan Jonggol

10.

Kecamatan Bojong Gede

2.

Kecamatan Cariu

11.

Kecamatan Babakan Madang

3.

Kecamatan Tanjungsari

12.

Kecamatan Sukaraja

4.

Kecamatan Sukamakmur

13.

Kecamatan Tajurhalang

5.

Kecamatan Cileungsi

14.

Kecamatan Rancabungur

6.

Kecamata Klapanunggal

15.

Kecamatan Kemang

7.

Kecamatan Gunung putri

16.

Kecamatan Ciseeng

8.

Kecamatan Citeureup

17.

Kecamatan Parung

9.

Kecamatan Cibinong

18.

Kecamatan Gunungsindur

UPT Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas, tanggung jawab dan wewenang teknis Dinas. Fungsinya yaitu : a. Penyelenggaraan ketatausahaan UPT; b. Penangkaran perbenihan tanaman pertanian dan kehutanan; c. Pelaksanaan bimbingan teknis penangkaran benih tanaman pertanian dan kehutanan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. II. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Tanaman Obat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2008. Fungsi UPT ini yaitu : a. Penyelenggaraan ketatausahaan UPT; b. Pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan tanaman obat; c. Pemeliharaaan dan pengamanan hasil pengembangan tanaman obat; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. III. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Teknologi Lahan Kering yang berkedudukan di Kecamatan Tenjo, dan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2008. Fungsinya yaitu : a. Penyelenggaraan ketatausahaan UPT; b. Pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan teknologi lahan kering; c. Pemeliharaaan dan pengamanan hasil teknologi lahan kering;


17

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. IV. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2012, dan terdiri dari : a. Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil I yang berkedudukan di Kecamatan Parung Panjang dan memiliki wilayah kerja : 1. Kecamatan Parung Panjang 2. Kecamatan Tenjo b. Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil II yang berkedudukan di Kecamatan Cigudeg dan memiliki wilayah kerja : 1. Kecamatan Cigudeg 2. Kecamatan Jasinga c. Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil III yang berkedudukan di Kecamatan Nanggung dan memiliki wilayah kerja : 1. Kecamatan Nanggung 2. Kecamatan Sukajaya d. Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil IV yang berkedudukan di Kecamatan Leuwiliang dan memiliki wilayah kerja : 1. Kecamatan Leuwiliang 2. Kecamatan Leuwisadeng e. Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil V yang berkedudukan di Kecamatan Cibungbulang dan memiliki wilayah kerja : 1. Kecamatan Cibungbulang 2. Kecamatan Ciampea f. Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil VI yang berkedudukan di Kecamatan Pamijahan dan memiliki wilayah kerja: 1. Kecamatan Pamijahan 2. Kecamatan Tenjolaya


18

g. Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil VII yang berkedudukan di Kecamatan Dramaga dan memiliki wilayah kerja: 1. Kecamatan Dramaga 2. Kecamatan Ciomas 3. Kecamatan Tamansari h. Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil VIII yang berkedudukan di Kecamatan Kemang dan memiliki wilayah kerja: 1. Kecamatan Kemang 2. Kecamatan Rancabungur 3. Kecamatan Parung i. Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil IX yang berkedudukan di Kecamatan Ciseeng dan memiliki wilayah kerja: 1. Kecamatan Ciseeng 2. Kecamatan Gunung Sindur 3. Kecamatan Rumpin j. Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil X yang berkedudukan di Kecamatan Ciawi dan memiliki wilayah kerja: 1. Kecamatan Ciawi 2. Kecamatan Megamendung 3. Kecamatan Cisarua k. Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XI yang berkedudukan di Kecamatan Caringin dan memiliki wilayah kerja: 1. Kecamatan Caringin 2. Kecamatan Cijeruk 3. Kecamatan Cigombong l. Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XII yang berkedudukan di Kecamatan Cibinong dan memiliki wilayah kerja: 1. Kecamatan Cibinong 2. Kecamatan Tajurhalang


19

3. Kecamatan Bojong Gede m. Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XIII yang berkedudukan di Kecamatan Babakan Madang dan memiliki wilayah kerja: 1. Kecamatan Sukaraja 2. Kecamatan Babakan Madang 3. Kecamatan Citeureup n. Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XIV yang berkedudukan di Kecamatan Gunung Putri dan memiliki wilayah kerja: 1. Kecamatan Gunung Putri 2. Kecamatan Klapanunggal 3. Kecamatan Cileungsi o. Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XV yang berkedudukan di Kecamatan Jonggol dan memiliki wilayah kerja: 1. Kecamatan Jonggol 2. Kecamatan Sukamakmur p. Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XVI yang berkedudukan di Kecamatan Cariu dan memiliki wilayah kerja: 1. Kecamatan Cariu 2. Kecamatan Tanjungsari UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas, tanggung jawab dan wewenang teknis Dinas. Fungsinya yaitu : a. Penyelenggaraan ketatausahaan UPT; b. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan kehutanan; c. Pemberian rekomendasi teknis usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan, dalam lingkup budidaya, pupuk dan pemupukan, pestisida, pengendalian hama dan penyakit, alat dan mesin, panen dan pasca panen, pengolahan, pemasaran dan peredaran hasil;


20

d. Pelaksanaan pengamatan, peramalan, dan pengendalian Organisme Pengganggu

Tumbuhan

(OPT)

tanaman

pangan,

hortikultura,

perkebunan dan kehutanan; e. Pembinaan, pengembangan usaha, pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan; f. Pembinaan, pelaksanaan, bimbingan, pengelolaan dan pelayanan alat mesin pertanian, sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan; g. Pembinaan, pelaksanaan, bimbingan, pengelolaan dan pelayanan peredaran hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan; h. Pelaksanaan koordinasi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan di tingkat desa dan kecamatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran program pembangunan pertanian dan kehutanan; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 8. Kelompok Jabatan Fungsional Jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman, yang meliputi pendidikan, pengawasan benih tanaman, pengembangan metoda pengawasan mutu benih, pengembangan profesi dan penunjang kegiatan pengawasan benih tanaman. Secara lengkap struktur organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan dapat dilihat pada Gambar 1.


21

Kepala Dinas

Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat

Sub Bagian Program dan Pelaporan

Bidang Tanaman Pangan

Bidang Hortikultura

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Perkebunan

Sub Bagian Keuangan

Bidang Kehutanan

Seksi Konservasi dan Rehabilitasi

Seksi Produksi

Seksi Produksi

Seksi Produksi

Seksi Pelayanan Usaha dan Perlintan



Seksi Pelayanan Usaha

Seksi Pengelolaan Hasil dan pemasaran

Seksi Pengelolaan Hasil dan Pemasaran



UPT

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan 2.2. Sumberdaya Dinas Pertanian dan Kehutanan 2.2.1 Kondisi Umum Pegawai Jumlah pegawai Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor pada tahun 2013 sebanyak 157 orang. Berdasarkan golongan, terdapat 13 orang pegawai golongan IV, 93 orang golongan III, 42 orang golongan II, 3 orang golongan I, dan 6 orang tenaga kontrak. Jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.a. Tabel 2.a. Jumlah pegawai berdasarkan golongan pada tahun 2013 No 1 2 3 4 5

Pegawai Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Kontrak Jumlah

Jumlah 13 93 42 3 4 155


% 8,39 60,00 27,10 1,93 2,58 100,00

22

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai dengan pendidikan S2 sebanyak 27 orang, S1 sebanyak 60 orang, D4 sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 10 orang, SLTA sebanyak 50 orang, SLTP sebanyak 2 orang, dan SD sebanyak 5 orang seperti pada Tabel 2.b. Tabel 2. b.Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013 No 1 2 3 4 5 6 7

Pendidikan S2 S1 D4 D3 SLTA SLTP SD Jumlah

Jumlah pegawai berdasarkan

Jumlah 27 60 1 10 50 2 5 155 latar

% 17,42 38,71 0,65 6,45 32,26 1,29 3,22 100,00 belakang atau

jurusan

pendidikan yang ditamatkan pada tingkat Diploma IV sampai Strata II (S2) sebanyak 88 orang dengan rincian jurusan pertanian 66 orang, kehutanan 12 orang, dan lainnya 10 orang. Rincian jumlah pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.c. Tabel 2.c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2013 No 1 2 3

Pendidikan Pertanian Kehutanan Lainnya Jumlah

Jumlah 66 12 10 88

% 75,00 13,64 11,36 100,00

Berdasarkan jabatan struktural, terdapat 61 pegawai yang menduduki jabatan struktural, terdiri atas 1 orang eselon II, 5 orang eselon III, 35 orang eselon IVa dan 20 orang eselon IVb. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, telah diikuti beberapa pendidikan dan pelatihan (diklat) berupa diklat kepemimpinan dan diklat lainnya bagi 91 orang. Pada Tabel 2.d. dapat dilihat jumlah pegawai yang mengikuti diklat.


23

Tabel 2.d. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat No 1 2 3 4

Pendidikan Diklat PIM II Diklat PIM III Diklat PIM IV Diklat lainnya Jumlah

Jumlah 1 8 42 40 91

% 1,10 8,79 46,15 43,96 100,00

2.2.2 Kondisi Umum Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pertanian dan Kehutanan sampai dengan tahun 2013, dapat dilihat pada Tabel 2.e. Tabel 2.e. Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun 2013 NO I 1 2 3 4

URAIAN TANAH Tanah darat Tanah sawah Tanah Bangunan Kantor (total) Tanah kolam air tawar

II 1

BANGUNAN (total) Gedung Kantor Dinas

2,392

M2

2

Kantor UPT

1,258

M2

3

Kendaraan Dinas : - Mini van - Pick up - Sepeda motor

8 4 96

unit unit unit

Alat Berat atau Alat Lainnya - Traktor roda 4 - Traktor roda 2 - Mesin Potong Rumput

2 13 15

unit unit unit

PERALATAN Komputer PC AC Printer Laptop

101 30 77 9

Unit Unit Unit Unit

4

III 1 2 3 4

VOL

SATUAN

159,990 300,836 68,608

M2 M2 M2

4,000

M2


24

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 2.3.1. Realisasi Kinerja SKPD Berdasarkan Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007, Dinas Pertanian dan Kehutanan memiliki 1 (satu) urusan wajib, yaitu urusan ketahanan pangan, dan 2 (dua) urusan pilihan yaitu urusan pertanian dan kehutanan. Sampai saat ini Dinas Pertanian dan Kehutanan belum memiliki standar pelayanan minimal. Indikator kinerja program yang ditetapkan

dalam rencana strategis tahun

2009 – 2013 meliputi: 1.

Regulasi ketahanan pangan;

2.

Ketersediaan pangan utama;

3.

Produksi tanaman pangan (ubi jalar, ubi kayu, talas);

4.

Produktivitas bahan pangan utama (padi sawah, padi gogo);

5.

Produksi komoditas unggulan (pisang, nanas, manggis, tanaman hias, pala, kopi, karet, cengkeh, jamur kayu);

6.

Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga berlaku.

7.

Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga konstan.

8.

Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku.

9.

Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan.

10. Kontribusi sektor perkebunan (total) terhadap PDRB harga berlaku. 11. Kontribusi sektor perkebunan (total) terhadap PDRB harga konstan. 12. Kontribusi Produksi Kelompok Tani (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku. 13. Kontribusi Produksi Kelompok Tani (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan. 14. Sentra Agribisnis Komoditas Unggulan 15. Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB harga berlaku. 16. Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB harga konstan. Review pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Kehutanan dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut.


25


26

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam periode 2009 - 2013, capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) terhadap sasaran tersebut mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada hampir semua capaian IKK dimana rasio kinerja telah mencapai lebih dari 100%, Walaupun ada beberapa IKK yang tidak mencapai rasio kinerja 100%, akan tetapi bila dilihat capaian kinerja setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Capaian tersebut merupakan keberhasilan dari pelaksanaan arah kebijakan, program, dan kegiatan selama 5 (lima) tahun. Keberhasilan di atas dilakukan melalui peningkatan produksi dan produktivitas padi maupun komoditas unggulan yang terjadi setiap tahun dimana telah dilakukan pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana pertanian yang mendukung program/kegiatan dinas. Selain itu adanya peningkatan nilai tambah produk melalui pembuatan produk pertanian olahan maupun pembentukan sentra komoditas unggulan di Kabupaten Bogor. Hal ini sangat mendukung tujuan dari kebijakan pembangunan pertanian dan kehutanan yaitu dalam meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis maupun aquabisnis perdesaan. Tujuan tersebut mampu mencapai sasaran kinerja yaitu meningkatkan produksi, produktivitas, distribusi, dan konsumsi pangan daerah. Kontribusi nyata lainya yang telah mendukung pencapaian tujuan berupa peningkatan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya adalah melalui upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis atau konservasi sumber daya hutan di Kabupaten Bogor antara lain berupa penyaluran bantuan bibit tanaman, gerakan penanaman pohon, dan rekonstruksi batas kawasan hutan. Hal ini diarahkan guna mencapai sasaran kinerja yaitu meningkatnya infrastruktur sumber daya air, waduk, dan irigasi yang optimal untuk mendukung upaya pemeliharaan hutan konservasi, kawasan lindung, pengendalian daya rusak air, dan pendayagunaan sumber daya air. Beberapa indikator kinerja, seperti ketersediaan pangan utama (beras), tidak mencapai target karena peningkatan produksi padi tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor yang tinggi. Sedangkan untuk indikator produksi pangan, seperti ubi jalar, ubi kayu dan


27

talas tidak mencapai target, karena adanya pengalihan pemanfaatan lahan pertanian menjadi tanaman padi. Akan tetapi bila dilihat dari rata-rata produktivitasnya, komoditi-komoditi ini menunjukkan produktivitas yang terus meningkat, yaitu dari 168.50 ku/ha pada tahun 2009 menjadi 181.76 ku/ha pada tahun 2013. 2.3.2. Pendanaan SKPD Dalam upaya mencapai target-target yang telah ditetapkan, Dinas Pertanian dan Kehutanan mendapat alokasi dana, baik dari APBN, APBD provinsi maupun APBD kabupaten.

Pendanaan ini bertujuan agar Dinas

Pertanian dan Kehutanan dapat melakukan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan optimal. Anggaran Belanja Daerah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor tahun 2009 - 2013 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Besarnya anggaran belanja yang telah ditetapkan setiap tahunnya mengalami peningkatan, semula pada tahun 2009 sebesar Rp. 24,449,078,000,- dan pada tahun 2013 menjadi Rp. 38,797,096,000,- atau naik sebesar 58,69 %. Demikian pula bila dilihat dari realisasi belanja, pada tahun 2009 sebesar Rp.22,002,361,201,- kemudian menjadi Rp. 33,730,903,303,- pada tahun 2013 atau naik sebesar 53,31 %. Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja dari tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.2.


28


29

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Kehutanan Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pertanian dan Kehutanan tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus

dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor. Tantangan pembangunan pertanian dan kehutanan yang paling nyata dihadapi pada masa yang akan datang adalah kebutuhan pangan yang semakin meningkat dan beragam; memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan; meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian; membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani; memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif di perdesaan;

membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan

organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah; mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup; memperkuat kemampuan untuk bersaing di pasar global; serta memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus. Hal-hal tersebut diatas dikeluarkan

oleh

berimplikasi terhadap kebijakan yang harus

pemerintah

Kabupaten

Bogor

untuk

memecahkan

permasalahan-permasalahan pembangunan pertanian dan kehutanan 5 (lima) tahun ke depan. Salah satu analisis yang dapat digunakan sebagai

dasar penetapan

kebijakan dalam rangka pembangunan pertanian di Kabupaten Bogor, sekaligus mengatasi permasalahan yang ada adalah melalui analisis SWOT.

Analisis

SWOT ini meliputi kondisi lingkungan internal yaitu strength (kekuatan) dan weakness (kelemahan) yang dimiliki, dan kondisi lingkungan eksternal yaitu oppurtunity (peluang) dan threaths (ancaman). Kondisi internal dan eksternal tersebut antara lain adalah : 1. Strength (Kekuatan) a. Adanya Perda tentang pembentukan Dinas Pertanian dan Kehutanan;


30

b. Adanya sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu pertanian dan kehutanan; c. Besarnya

perhatian

pemerintah

daerah

terhadap

pembangunan

pertanian dan kehutanan; d. Tersedianya peraturan perundang-undangan lingkup pertanian dan kehutanan; e. Tersedianya komoditas unggulan dan sentra agribisnis yang dapat dikembangkan; f. Adanya hasil olahan produk pertanian yang memiliki nilai tambah. 2. Weakness (Kelemahan) a. Rendahnya validitas data pertanian dan kehutanan; b. Belum terwujudnya mekanisme kerja yang memadai; c. Lemahnya koordinasi antar bidang; d. Kinerja sebagai aparat pertanian dan kehutanan belum maksimal; e. Lingkup kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan yang luas dan beragam dibandingkan dengan sumber daya manusia yang terbatas. 3. Opportunity (Peluang) a. Adanya lembaga penelitian dan perguruan tinggi pertanian dan kehutanan di Bogor; b. Tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi tanah dan air serta kelestarian lingkungan; c. Potensi areal pertanian dan kehutanan di Kabupaten Bogor yang cukup luas (kondisi geografis daerah); d. Adanya kelembagaan tani yang perlu difasilitasi; e. Peluang pasar yang besar untuk komoditas pertanian dan kehutanan. f. Banyaknya usaha bidang pertanian khususnya hortikultura oleh swasta. 4. Threats (Ancaman) a. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan produksi pertanian dan kehutanan; b. Makin rendahnya daya dukung lingkungan; c. Belum terbentuknya jaringan sistem usaha agribisnis; d. Adanya impor produk pertanian; e. Belum adanya pengaturan yang memadai tentang teknis penggunaan lahan pertanian dan non pertanian serta pengalihfungsian lahan.


31

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Kehutanan Identifikasi permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi terhadap pelayanan Dinas Pertanian dan Kehutanan diperlukan dalam rangka pembangunan pertanian dan kehutanan di Kabupaten Bogor 5 (lima) tahun kedepan. Permasalahan-permasalahan tersebut, adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global; 2. Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air; 3. Status dan luas kepemilikan lahan petani sangat terbatas; 4. Menurunnya kesuburan tanah (lahan) pertanian; 5. Sistem perbenihan dan perbibitan nasional belum berjalan optimal; 6. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani; 7. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani; 8. Belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian; 9. Kondisi infrastruktur jalan ke sentra produksi belum memadai 10. Belum optimalnya usaha agribisnis di tingkat petani. Hal ini terjadi karena umumnya petani masih bergerak dalam subsistem budidaya yang cenderung memiliki marjin keuntungan relatif kecil; 11. Belum tertanganinya lahan kritis dalam upaya konservasi dan rehabilitasi lahan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

1.2

Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Visi dapat membantu organisasi untuk

mendefinisikan arah organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan pelayanan yang harus dilaksanakan.

Menurut Undang-undang Nomor 25


32

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018, visi Kabupaten Bogor adalah “KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA “. Pernyataan misi pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013,

misi

Kabupaten Bogor adalah: 1. Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat 2. Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata 3. Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan 4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan 5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik. Dari kelima misi tersebut, misi kedua dan ketiga sangat berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan. Tujuan pada misi kedua tersebut adalah: 1. Terjaminnya ketahanan pangan masyarakat; 2. Meningkatnya daya saing koperasi, usaha kecil menengah (UKM) dan agribisnis; 3. Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Bogor yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya kelembagaan ekonomi lokal; 4. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan; 5. Berkembangnya pariwisata daerah yang berbasis pada keindahan alam dan lingkungan serta budaya lokal; 6. Terwujudnya pertambangan, pariwisata

serta pertanian dan perikanan

sebagai pengungkit perekonomian daerah;


33

7. Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah; 8. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan menurunnya pengangguran. Dari delapan tujuan pada misi kedua tersebut, maka yang berkaitan dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah tujuan kesatu dan kedua, dengan sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut : Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Tujuan 1. Terjaminnya ketahanan pangan masyarakat Meningkatnya

Meningkatkan

produksi, produkti-

intensifikasi dan

1. Peningkatan ketersediaan pangan

vitas, distribusi dan ekstensifikasi

secara berkelanjutan

konsumsi pangan

komoditas pangan

melalui peningkatan

daerah

daerah

produksi dan produktivitas keragaman pangan 2. Peningkatan keragaman pangan melalui pengembangan komoditas pangan lokal

Tujuan 2. Meningkatnya daya saing koperasi, usaha kecil menengah (UKM) dan agribisnis Berkembangnya

1. Berkembangnya

agribisnis

agribisnis pertanian

pertanian dan

dan perikanan

perikanan

2. Mengembangkan sentra komoditas

Mengembangkan sentra komoditas unggulan

unggulan Untuk mencapai visi misi Kepala Daerah tersebut diatas, Dinas Pertanian dan Kehutanan dihadapkan pada faktor-faktor penghambat, seperti tingginya alih fungsi lahan pertanian, masih rendahnya penerapan teknologi pertanian oleh petani, lemahnya kelembagaan tani, kurangnya modal untuk berusahatani. Sedangkan faktor-faktor sebagai pendorong tercapainya visi misi kepala daerah adalah potensi lahan pertanian yang cukup luas, kondisi iklim dan geografis yang mendukung, adanya sentra-sentra

komoditi unggulan yang mulai


34

berkembang, beragamnya hasil produk pertanian dan kehutanan yang siap dikembangkan, terdapat beberapa komoditi unggulan yang memiliki potensi ekspor, seperti manggis, tanaman hias, papaya.

3.3

Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi Sesuai tupoksinya, kebijakan Dinas Pertanian dan Kehutanan mengacu kepada rencana strategis Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat serta Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Pembangunan Nasional Tahun 2010 - 2014 menetapkan 11 prioritas nasional yaitu 1) reformasi birokrasi dan tata kelola, 2) pendidikan, 3) kesehatan, 4) penanggulangan kemiskinan, 5) ketahanan pangan, 6) infrastruktur, 7) iklim investasi dan usaha, 8) energi, 9) lingkungan hidup dan bencana, 10) daerah tertinggal, terdepan, terluar dan paska konflik serta 11) kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi. Prioritas yang terkait langsung dengan Kementerian Pertanian adalah ketahanan pangan, sedangkan prioritas yang terkait langsung dengan Kementerian Kehutanan adalah lingkungan hidup dan bencana. Tema prioritas ketahanan pangan adalah peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Substansi inti program aksi ketahanan pangan adalah: 1.

Lahan pengembangan kawasan dan tata ruang pertanian;

2.

Infrastruktur;

3.

Penelitian dan pengembangan;

4.

Investasi, pembiayaan dan subsidi;

5.

Pangan dan gizi;

6.

Adaptasi perubahan iklim; Perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan dalam sembilan

bidang pembangunan menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2005 - 2025.

Bidang yang terkait langsung dengan

Kementerian Pertanian adalah bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup


35

dengan prioritas peningkatan ketahanan pangan, revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan. Strategi pembangunan pertanian tahun 2010-2014 yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian adalah melakukan revitalisasi pertanian dengan fokus pada tujuh aspek dasar yang disebut dengan Tujuh Gema Revitalisasi yang terdiri atas 1) lahan, 2) perbenihan dan pembibitan, 3) infrastruktur dan sarana, 4) sumber daya manusia, 5) pembiayaan petani, 6) kelembagaan petani, dan 7) teknologi dan industri hilir. Target utama Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 adalah: 1.

Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan;

2.

Peningkatan diversifikasi pangan;

3.

Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta

4.

Peningkatan kesejahteraan petani; Kebijakan dan strategi ini di tuangkan dalam 12 program yaitu:

1.

Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan.

2.

Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk tanaman hortikultura berkelanjutan.

3.

Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk tanaman perkebunan berkelanjutan.

4.

Peningkatan swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh, dan halal.

5.

Penyedian dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.

6.

Penyediaan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian.

7.

Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.

8.

Penciptaan teknologi dan varietas unggul berdaya saing.

9.

Pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan petani.

10. Peningkatan kualitas perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati. 11. Pengawasan dan peningkatan akuntanbilitas aparatur Kementrian Pertanian.


36

12. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pertanian. Pembangunan kehutanan Indonesia diselenggarakan berlandaskan pada mandat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yaitu pengurusan sumberdaya alam hutan sebagai satu kesatuan ekosistem. Kerangka posisi dan peran pembangunan kehutanan dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional di dalam RPJMN 2010 - 2014 dititik beratkan pada prioritas pembangunan lingkungan hidup dan pengelolaan bencana. Fokus prioritas pembangunan tersebut diarahkan pada upaya-upaya yang berkaitan dengan konservasi sumber daya hutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan disertai penguasaan dalam

pengelolaan

resiko

bencana

guna

mengantisipasi

perubahan iklim. Substansi inti pelaksanaan prioritas pembangunan lingkungan hidup dan pengelolaan bencana dalam RPJMN yang terkait dengan Kementerian Kehutanan yaitu 1) perubahan iklim, 2) pengendalian kerusakan lingkungan, dan 3) penanggulangan bencana. Guna

menjaga

serta

meningkatkan

keberlanjutan

pembangunan

kehutanan, Kementerian Kehutanan menetapkan delapan kebijakan prioritas pembangunan sektor kehutanan meliputi 1) penetapan kawasan hutan, 2) rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS, 3) pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan, 4) konservasi keanekaragaman hayati, 5) revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan, 6) pemberdayan masyarakat sekitar hutan, 7) mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan, 8) penguatan kelembagaan kehutanan. Kebijakan prioritas pembangunan kehutanan diimplementasikan melalui tujuh program, yang terdiri atas empat program teknis dan tiga program administratif. Ketujuh program tersebut adalah: 1.

Program perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan;

2.

Program peningkatan pemanfaatan hutan produksi;

3.

Program konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan;


37

4.

Program peningkatan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) berbasis pemberdayaan masyarakat;

5.

Program penelitian dan pengembangan Kementerian Kehutanan;

6.

Program

pengawasan

dan

peningkatan

akuntanbilitas

aparatur

Kementerian Kehutanan; 7.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Kehutanan. Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan

Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah misi kedua, yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal. Kebijakan bidang pertanian yaitu meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian, sedangkan bidang kehutanan yaitu mengembangkan aneka usaha non kayu sekitar hutan. Selain misi kedua, bidang kehutanan juga mengacu pada misi keempat, yaitu meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan dengan kebijakan meningkatkan pengamanan dan pencegahan kerusakan kawasan hutan. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat 2013-2018, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu: A. Kegiatan Program Daerah : 1. Program peningkatan produksi pertanian, dengan kegiatan : a. Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura; b. Pengembangan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura; c. Pengembangan dan pengawasan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura. 2. Program pemberdayaan sumber daya pertanian, dengan kegiatan : a. Peningkatan kemampuan, sikap dan ketrampilan aparatur pertanian dan masyarakat tani; b. Fasilitasi peningkatan akses sumber pembiayaan dan peran kelembagaan petani; c. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian. 3. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman, ternak dan ikan, dengan kegiatan :


38

a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan dan hortikultura 4. Program pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan, dengan kegiatan : a. Peningkatan dan pengembangan pengolahan, mutu dan akses pasar komoditas tanaman pangan dan hortikultura. B. Kegiatan Program Nasional 1. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pagan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan, dengan kegiatan : a. Pengelolaan produksi tanaman serealia; b. Pengelolaan produksi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian; c. Pengelolaan system penyediaan benih tanaman pangan; d. Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan Dampak Perubahan Iklim (DFI); e. Penanganan pasca panen tanaman pangan; f. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 2. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura berkelanjutan, dengan kegiatan : a. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman buah; b. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman sayuran dan biofarmaka; c. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hias; d. Pengembangan system perbenihan hortikultura; e. Pengembangan system perlindungan tanaman hortikultura; f. Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura. 3. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, dengan kegiatan : a. Pengelolaan air irigasi untuk pertanian; b. Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian;


39

c. Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian; 4. Peningkatan nilai tambah, daya saing, industry hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian, dengan kegiatan : a. Pengembangan mutu dan standardisasi; b. Pengembangan pemasaran domestic; c. Pengembangan pemasaran internasional; d. Pengembangan usaha dan investasi; e. Pengembangan pengolahan hasil pertanian. 5. Pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan petani, dengan kegiatan : a. Pemantapan system pelatihan pertanian; b. Pemantapan system penyuluhan pertanian. Program pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 adalah: 1. Program peningkatan produksi pertanian, dengan kegiatan : a. Pengembangan perbenihan dan pengelolaan kebun dinas; b. Pembinaan sertifikasi dan pengawasan mutu benih; c. Pengembangan budi daya perkebunan rakyat; d. Peningkatan kualitas bahan baku tembakau; e. Agro techno park; f. Pengembangan usaha agribisnis perkebunan; g. Fasilitasi GEMAR; h. Perlindungan perkebunan. 2.

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman, ternak dan ikan, dengan kegiatan : a. Pengembangan sarana teknologi pengendalian hama terpadu; b. Pengembangan teknologi PHT.

3.

Program pemberdayaan sumber daya pertanian, dengan kegiatan : a. Sekolah lapang pengendalian hama terpadu bagi petani.

4.

Program pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan : a. Pengembangan

pengolahan,

mutu

hasil

dan

pemasaran

hasil

perkebunan unggulan.


40

Berdasarkan rancangan rencana strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat 2013-2018, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu : 1. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan : a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan kawasan TAHURA Ir. H. Djuanda (DAK); b. Mengembangkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati; c. Rehabilitasi Hutan dan Lahan; d. Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Besar di Jawa Barat dan Penghijauan Lingkungan; e. Perlindungan dan Pengelolaan Situ dan Mata Air Melalui Penanganan Catchment Area. 2. Program Pengelolaan Kawasan Lindung, dengan kegiatan-kegiatan : a. Peningkatan Kapasitas Kelompok Dalam Pengendalian Organisme Pengganggu; b. Perlindungan dan Pengamanan Hutan; c. Fasilitasi Implementasi Perwujudan Green Province; d. Pemantapan Kawasan Hutan; e. Perwujudan Kawasan Lindung 45 % (Green Province); f. Membangun Hutan Daerah Kiarapayung; g. Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Kehutanan Jawa Barat; h. Peningkatan Pengelolaan TAHURA Ir. H. Djuanda. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatankegiatan : a. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan aparatur Dinas Kehutanan. 4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : a. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Kehutanan; b. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengelolaan TAHURA Ir. H. Djuanda; c. Penyelenggaraan administrasi Perkantoran Balai Pengawasan dan pengendalaian Hasil Hutan; d. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah. 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan : a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Kehutanan;


41

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Balai Pengelolaan TAHURA Ir. H. Djuanda; c. Revitalisasi Balai Pengelolaan TAHURA Ir. H. Djuanda; d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Balai Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan; e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah; f. Revitalisasi Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah; g. Peningkatan Sarana Pengamanan Hutan dan Sarana Pengelolaan TAHURA Ir. H. Djuanda (DAK). 6. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan : a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Kehutanan; b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Pengelolaan TAHURA Ir. H. Djuanda; c. Pemeliharaan

sarana

dan

prasarana

Balai

Pengawasan

dan

Pengendalian Hasil Hutan; d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah. 7. Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan : a. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Kehutanan Penyusunan rencana kerja SKPD Dinas Kehutanan. 8. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan kegiatan : a. Penyusunan dan Penyajian Data informasi Kehutanan. 9. Program Peningkatan Produksi Pertanian, dengan kegiatan : a. Fasilitasi Pengembangan Gerakan Multi aktivitas agribisnis (GEMAR) Paket C. 10. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, dengan kegiatan : a. Pelatihan dan Inkubasi Usaha Sektor Kehutanan; b. Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan; c. Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata Alam TAHURA Ir. H. Djuanda; d. Meningkatkan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam Hutan; e. Peningkatan Kapasitas SDM di Perdesaan Sekitar Hutan dalam rangka Menciptakan Wirausahawan Baru;


42

f. Revitalisasi Penyuluhan Kehutanan; g. Pengembangan Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan; h. Piloting Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan. 3,4. Telaah Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi; (b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan

pengembangan

desa–desa

potensial;

(d)

pembangunan

dan

pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta,

Bogor,

Depok,

Tangerang,

Bekasi,

Puncak,

dan

Cianjur

(Jabodetabekpunjur); dan (e) terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota. Kebijakan pengembangan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW meliputi: (a) peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan (b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah daerah.

Kebijakan pengembangan pola ruang yang telah

ditetapkan dalam RTRW meliputi: 1) kebijakan pengembangan kawasan lindung dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pencegahan dampak


43

negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; 2) kebijakan pengembangan kawasan budidaya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya dan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; 3) kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi :  pengembangan kawasan strategis Puncak sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien;  pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan;  pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan  pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan. Strategi pengembangan kawasan lindung dilakukan melalui (a) strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi penetapan kawasan lindung sebesar 44,69 % (133.548,41 hektar) dari luas wilayah Kabupaten Bogor seluas 298.838,304 hektar, yang meliputi kawasan hutan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan dan kawasan lindung di luar kawasan hutan serta mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; (b) strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi peyelenggaraan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup; perlindungan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; perlindungan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang


44

dibuang ke dalamnya; pencegahan terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang; pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan

tetap

memelihara

dan

meningkatkan

kualitas

nilai

serta

keanekaragamannya; dan pengembangan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana. Strategi pengembangan kawasan budidaya dilakukan melalui (a) strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya, meliputi penetapan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang udara, dan termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah; pengembangan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; pengembangan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; dan pengembangan dan pelestarian kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional; (b) strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi pembatasan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; pengembangan kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaaatan ruang secara vertikal; pengembangan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan pembatasan perkembangan

kawasan

terbangun

di

kawasan

perkotaan

untuk

mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya; dan (c) strategi untuk pengembangan fasilitas perkotaan yang dapat mendukung


45

kegiatan pedesaan sebagai basis perekonomian daerah dan dalam rangka menekan migrasi penduduk dari desa ke kota. Strategi pengembangan kawasan strategis diarahkan agar kawasan yang dimaksud dapat memberi pengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan, antara lain pengembangan kawasan strategis Puncak sebagai kawasan wisata dan konservasi dengan tetap mempertahankan pelestarian lingkungan hidup; pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan yang dapat mendorong masuknya investasi melalui regulasi, perizinan, dan

pengembangan infrastruktur yang dapat

mendukung kegiatan industri; pengembangan kawasan strategis pertambangan untuk kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dilakukan melalui konservasi bahan galian dengan pengembangan industri pengolahan yang dapat memberikan multiplier effect kepada masyarakat sekitar dengan tetap mempertahankan pelestarian lingkungan hidup; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi daerah untuk sinergitas pemanfaatan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan. Strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah meliputi : (a) strategi pengembangan struktur ruang wilayah, (b) strategi pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan, (c) strategi pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan, (d) strategi pengembangan sistem prasarana wilayah, (e) strategi pengembangan pola ruang wilayah, (f) strategi penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya. Rencana struktur ruang wilayah meliputi: (a) sistem pusat permukiman perdesaan, (b) sistem pusat permukiman perkotaan, dan (c) sistem prasarana wilayah. Rencana pola ruang kawasan lindung meliputi (a) penetapan kawasan lindung sebesar 44,69 % dan/atau seluas 133.548,41 hektar dari luas wilayah daerah yang meliputi kawasan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan dan kawasan yang berfungsi lindung di luar kawasan hutan;

(b)

mempertahankan kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air; dan (c) pengendalian pemanfaatan ruang di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.


46

Kawasan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan terdiri dari Hutan Konservasi (HK) sebesar 14,24 % (seluas 42.559,72 hektar) dan Hutan Lindung (HL) sebesar 2,93 % (seluas 8.745,06 hektar) dari luas wilayah daerah. Kawasan yang berfungsi lindung di luar Kawasan Hutan (KL) terdiri dari kawasan lindung lainnya di luar kawasan hutan, yang menunjang fungsi lindung sebesar 27,52 % (seluas 82.243,63 hektar) dari luas wilayah daerah. Hutan konservasi (HK) terdiri dari taman nasional dan taman wisata alam. Kawasan lindung terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam; kawasan pelestarian alam; kawasan perlindungan plasma nutfah; kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; kawasan rawan konservasi geologi; dan kawasan rawan bencana alam. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi : a) kawasan hutan yang berfungsi lindung (HL), terletak di sebagian : 1. Kecamatan Sukamakmur; 2. Kecamatan Pamijahan; 3. Kecamatan Nanggung; 4. Kecamatan Sukajaya; 5. Kecamatan Jasinga; dan 6. Kecamatan Cigudeg; dan b) kawasan resapan air, terletak di sebagian : 1.

Kecamatan Nanggung;

2.

Kecamatan Leuwiliang;

3.

Kecamatan Leuwisadeng;

4.

Kecamatan Pamijahan;

5.

Kecamatan Tenjolaya;

6.

Kecamatan Tamansari;

7.

Kecamatan Klapa Nunggal;

8.

Kecamatan Cisarua;

9.

Kecamatan Ciawi;

10. Kecamatan Megamendung; 11. Kecamatan Caringin; 12. Kecamatan Cijeruk; 13. Kecamatan Cigombong;


47

14. Kecamatan Babakan Madang 15. Kecamatan Cariu; 16. Kecamatan Jonggol; 17. Kecamatan Sukamakmur; dan 18. Kecamatan Tanjungsari. Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan sungai; kawasan sekitar waduk/situ; kawasan sekitar mata air; kawasan sempadan sungai di kawasan permukiman; kawasan terbuka hijau; dan kawasan sempadan jalan.

Kawasan suaka alam adalah cagar alam Arca Domas di

Kecamatan Megamendung; cagar alam Dungus Iwul di Kecamatan Parung; dan cagar alam Yanlapa di Kecamatan Rumpin. Kawasan pelestarian alam meliputi Taman Nasional; dan Taman Wisata Alam. Kawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Gunung Halimun dan Gunung Salak, terletak di sebagian wilayah Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tenjolaya, dan Kecamatan Pamijahan; Taman Nasional Gunung Gede dan Gunung Pangrango, terletak di sebagian wilayah Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Caringin, dan Kecamatan Cigombong. Kawasan Taman Wisata Alam yaitu Taman Wisata Alam Gunung Pancar di Kecamatan Babakan Madang; dan Taman Wisata Alam Telaga Warna di Kecamatan Cisarua. Kawasan perlindungan plasma nutfah meliputi Taman Safari Indonesia di Kecamatan Cisarua; Taman Buah Mekarsari di Cileungsi; dan Gunung Salak Endah

di Kecamatan Ciampea, Kecamatan

Ciomas, dan Kecamatan

Cibungbulang. Kawasan Pertanian Lahan Basah (LB) merupakan sawah beririgasi teknis yang direncanakan sebagai lahan sawah produktif sebesar 14,32 % (seluas 42.789,78 hektar), terletak di sebagian : a. Kecamatan Tenjo; b. Kecamatan Jasinga; c.

Kecamatan Parung Panjang;

d. Kecamatan Sukajaya; e. Kecamatan Cigudeg; f.

Kecamatan Nanggung;


48

g.

Kecamatan Rumpin;

h. Kecamatan Leuwiliang; i.


j.

Kecamatan Cibungbulang;

k.


l.

Kecamatan Tenjolaya;

m. Kecamatan Ciampea; n. Kecamatan Rancabungur; o. Kecamatan Kemang; p. Kecamatan Parung; q. Kecamatan Ciseeng; r.

Kecamatan Gunung Sindur;

s.

Kecamatan Dramaga;

t.

Kecamatan Ciomas;

u. Kecamatan Tamansari; v.

Kecamatan Caringin;

w. Kecamatan Cijeruk; x.

Kecamatan Cigombong;

y.

Kecamatan Ciawi;

z.

Kecamatan Klapanunggal;

aa. Kecamatan Cileungsi; bb. Kecamatan Jonggol; cc. Kecamatan Sukamakmur; dd. Kecamatan Cariu; dan ee. Kecamatan Tanjungsari. Kawasan Pertanian Lahan Kering (LK) dapat berupa sawah tadah hujan dan lahan yang tidak berpengairan irigasi, terletak di sebagian : a.

Kecamatan Tenjo;

b.

Kecamatan Jasinga;

c.

Kecamatan Sukajaya;

d.

Kecamatan Cigudeg;

e.

Kecamatan Parung Panjang;

f.

Kecamatan Rumpin;

g.



49

h.


i.


j.

Kecamatan Rancabungur;

k.

Kecamatan Sukaraja;

l.

Kecamatan Caringin;

m. Kecamatan Cijeruk; n.

Kecamatan Cisarua;

o.

Kecamatan Ciawi;

p.

Kecamatan Megamendung;

q.

Kecamatan Babakanmadang;

r.

Kecamatan Klapanunggal;

s.

Kecamatan Citeureup;

t.

Kecamatan Jonggol;

u.

Kecamatan Cariu;

v.

Kecamatan Sukamakmur; dan

w. Kecamatan Tanjungsari.

Kawasan Tanaman Tahunan (TT) terletak di sebagian : a.

Kecamatan Tenjo;

b. Kecamatan Jasinga; c.

Kecamatan Sukajaya;

d. Kecamatan Nanggung; e.

Kecamatan Cigudeg;

f.

Kecamatan Parungpanjang;

g.

Kecamatan Rumpin;

h. Kecamatan Tenjolaya; i.

Kecamatan Cibungbulang;

j.


k.


l.

Kecamatan Tamansari;

m. Kecamatan Gunungsindur; n. Kecamatan Cisarua; o. Kecamatan Megamendung; p. Kecamatan Ciawi; q. Kecamatan Babakan Madang;


50

r.

Kecamatan Klapa Nunggal;

s.

Kecamatan Jonggol;

t.

Kecamatan Sukamakmur;

u. Kecamatan Cariu; dan v.

Kecamatan Tanjungsari. Kawasan Perkebunan (PB) terletak di sebagian :

a.

Kecamatan Jasinga;

b. Kecamatan Nanggung; c.

Kecamatan Sukajaya;

d. Kecamatan Cigudeg; e.

Kecamatan Rumpin;

f.

Kecamatan Rancabungur;

g.

Kecamatan Kemang;

h. Kecamatan Citeureup; i.

Kecamatan Caringin;

j.

Kecamatan Ciawi;

k.

Kecamatan Cisarua;

l.

Kecamatan Megamendung;

m. Kecamatan Sukamakmur; n. Kecamatan Cariu; dan o.

Kecamatan Tanjungsari. Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi

semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang,

serta

mengakomodasikan

pembagian

peran

dengan

kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya. Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah.


51

Namun dalam implementasinya masih ada yang berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini.

Isu pertama adalah masih adanya

penyimpangan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor. Karenanya, RTRW harus dijadikan acuan utama dalam menetapkan lokasi pembangunan. Isu selanjutnya berkaitan dengan semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian dan konversi lahan di kawasan lindung. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi seperti kegiatan investasi industri, jasa maupun pemukiman, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor terutama terjadi pada berubahnya fungsi hutan, baik primer maupun sekunder, menjadi fungsi perkebunan bahkan semak belukar, dan berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi permukiman dan budidaya lainnya. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga berakibat pada semakin menurunnya produksi dan produktivitas pertanian dan kondisi lingkungan. Alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan

terjadinya

degradasi

lahan,

sehingga

mengakibatkan

peningkatan potensi bencana alam seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain. Mengingat sektor pertanian dan lingkungan alam masih menjadi keunggulan Kabupaten Bogor, maka kondisi pertanian dan lingkungan yang semakin menurun akan mengancam ketahanan pangan Kabupaten Bogor. Kondisi ini menuntut Dinas Pertanian dan Kehutanan untuk semakin kreatif dalam merancang berbagai upaya perlindungan dan pengamanan terhadap lahanlahan pertanian yang produktif agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain yang merugikan pembangunan pertanian daerah. 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap kondisi lingkungan eksternal (peluang dan ancaman), serta memperhatikan kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pencermatan lingkungan internal dan eksternal, kesimpulan analisis faktor internal dan eksternal, serta matriks SWOT untuk menentukan alternatif strategi dapat dilihat pada Tabel 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4.


52

Isu-isu strategis berdasarkan kesimpulan analisis faktor internal dan eksternal akan menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun yang akan datang (2013 - 2018) agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Isu strategis yang diperoleh yaitu : 1.

Strategi S-O a.

Pengembangan komoditas unggulan yang berpeluang pasar tinggi menjadi sentra agribisnis pada areal potensi pertanian dan kehutanan;

b. Peningkatan kualitas hasil olahan produk pertanian yang memiliki peluang pasar tinggi; c.

Optimalisasi pengembangan sentra agribisnis dengan memanfaatkan hasil penelitian dan tenaga ahli dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian;

d. Optimalisasi

penerapan

peraturan

perundang-undangan

dalam

mengembangkan pertanian dan kehutanan dengan memperhatikan kaidah konservasi; e.

Optimalisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan beserta aparaturnya sebagai regulator dan fasilitator masyarakat pertanian;

f.

Optimalisasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pertanian dan kehutanan.

2.

Strategi W-O a.

Meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan dalam pengembangan pertanian dan kehutanan;

b. Meningkatkan keakuratan data dalam pengelolaan pertanian dan kehutanan; c.

Meningkatkan kapasitas aparatur dan mekanisme kerja melalui standar operasional kegiatan.

3.

Strategi S-T a.

Optimalisasi pengembangan komoditas unggulan menjadi sentra agribisnis;

b. Optimalisasi peraturan perundangan yang ada untuk mengatur penggunaan lahan dan pencegahan alih fungsi lahan;


53

c.

Optimalisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan dalam pengelolaan potensi pertanian dan kehutanan;

d. Optimalisasi sumber daya pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi dan pengelolaan pertanian dan kehutanan. 4.

Strategi W-T a.

Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk peningkatan produksi dan pengelolaan pertanian dan kehutanan;

b. Pemantapan

data

sebagai

dasar

pengelolaan

pertanian

dan

kehutanan.


54

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Kehutanan 4.1.1 Pernyataan Visi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rancangan Akhir Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018, visi Kabupaten Bogor adalah “KABUPATEN

BOGOR

MENJADI

KABUPATEN

TERMAJU

DI

INDONESIA “. Dalam rangka mendukung visi Kabupaten Bogor dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari stakeholders, maka Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor menetapkan visi “TERCAPAINYA PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG MAJU SERTA BERKELANJUTAN”. 1. Maju; adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing, terampil dan inovatif, baik yang berkenaan dengan pertanian maupun kehutanan, dapat dilihat dari kuantitas, kualitas, kontinyuitas, harga produk, pelayanan dan regulasi yang berlaku. 2. Pertanian dan Kehutanan; pertanian adalah suatu kegiatan produksi biologis untuk menghasilkan berbagai kebutuhan manusia, termasuk sandang, pangan dan papan, sedangkan Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.


55

3. Berkelanjutan; mengoptimalkan manfaat dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dengan menyerasikan sumbedaya alam dan manusia dalam pembangunan, dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia untuk meningkatkan hidupnya di satu sisi dengan pemeliharaaan sumberdaya alam dan ekosistemnya di sisi lainnya. 4.1.2 Pernyataan Misi Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Bogor dan visi Dinas Pertanian dan Kehutanan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan serta masukan-masukan dari pihak yang berkepentingan (stakeholders), maka ditetapkan misi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sebagai berikut : 1. Meningkatkan produksi, kualitas dan nilai tambah produk pertanian dan kehutanan; 2. Mengembangkan sentra agribisnis komoditas unggulan; dan 3. Mengoptimalkan kemampuan konservasi sumber daya alam. 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam

kurun

waktu

satu

sampai

lima

tahun

ke

depan

dengan

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai. Sejalan dengan hal tersebut, maka Dinas Pertanian dan Kehutanan merumuskan tujuan yang selanjutnya dijabarkan dengan mewujudkan sasaran sebagai berikut:


56

1. Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan sasaran: - Tercapainya peningkatan produksi tanaman padi, palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman obat dan tanaman perkebunan. 2. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian, dengan sasaran: - Terwujudnya peningkatan nilai tambah produk pangan, hortikultura dan perkebunan. 3. Meningkatkan pengelolaan usaha kehutanan, dengan sasaran: -

Berkembangnya usaha kayu dan non kayu rakyat

-

Tertibnya industri kayu rakyat.

4. Memajukan sentra agribisnis komoditas unggulan, dengan sasaran: -

Terwujudnya sentra agribisnis komoditas unggulan

-

Tersedianya akses permodalan bagi petani.

5. Menurunnya luasan lahan kritis dan kerusaakan kawasan hutan dan lahan, dengan sasaran: -

Terwujudnya penurunan luas lahan kritis di luar kawasan hutan

-

Terbangunnya vegetasi dan sarana sipil teknis untuk resapan air. Tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Pertanian dan Kehutanan dapat

dilihat pada Tabel 4.1. Sedangkan untuk indikator penciri Dinas Pertanian dan Kehutanan, yaitu tercapainya swsembada benih padi unggul bersertifikat dapat dilihat pada table 4.2. 4.3

Strategi dan Kebijakan Merujuk pada tujuan dan sasaran tersebut diatas maka rumusan strategi Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah sebagai berikut : Strategi 1. Strategi yang terkait dengan peningkatan produksi, yaitu : 1.1. Pengelolaan usahatani secara terpadu (integrasi) berbasis teknologi spesifik lokasi. 1.2. Peningkatan pola tanam dan intensitas tanam melalui optimasi lahan, perbaikan irigasi dan pemanfaatan lahan kering/tidur. 1.3. Pengamanan produksi melalui mitigasi, peningkatan pengendalian dan pencegahan terhadap OPT, penanganan panen dan pasca panen.


57

1.4. Peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, pengairan dan alsintan. Strategi 2. Strategi yang terkait dengan peningkatan nilai tambah produk, yaitu: 2.1. Pengembangan agroindustri pertanian berbasis sumber daya lokal. 2.2. Penciptaan produk – produk antara (intermediate product ) untuk mendukung industri pangan. 2.3. Peningkatan penerapan GAP dan GHP serta sertifikasi produk pertanian. 2.4. Peningkatan akses untuk mendapatkan teknologi pengolahan hasil pertanian. Strategi 3. Strategi yang terkait dengan pengembangan usaha kayu dan non kayu, yaitu: 3.1. Pengembangan produksi hasil hutan non kayu, yaitu jamur kayu, lebah madu dan bambu. 3.2. Peningkatan pemberdayaan pelaku usaha kehutanan berbasis Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). 3.3. Pengawasan peredaran hasil hutan. Strategi 4. Strategi yang terkait dengan perwujudan sentra agribisnis komoditas unggulan, yaitu: 4.1. Pengembangan pusat pertumbuhan melalui pengembangan sentra produksi usaha skala ekonomi minimal 25 Ha, sub system on farm dipadukan dengan sub system hilir, komoditas yang menjadi unggulan 4.2. Pengembangan usaha melalui pengolahan hasil, penyediaan outlet/pasar, lembaga keuangan. 4.3. Kemitraan usaha yaitu MOu dengan pihak-pihak luar untuk pemasaran domestik dan internasional. Strategi 5. Strategi yang terkait dengan peningkatan fungsi konservasi sumber daya hutan, yaitu : 5.1. Pengelolaan terpadu wilayah DAS. 5.2. Peningkatan reboisasi dan penghijauan serta penerapan sipil teknis. 5.3. Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan


58

Kebijakan adalah upaya menerjemahkan strategi ke dalam langkahlangkah yang sistematis, sistemik, terukur, terkoordinasi dan berkelanjutan berdasarkan aspek-aspek permasalahan lokal. Kebijakan Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah sebagai berikut: 1. Pengembangan manajemen sistem agribisnis dan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian. 2. Penataan institusi dan organisasi bisnis petani, pemasaran serta pengembangan sumber daya manusia, dan IPTEK. 3. Pengembangan infrastruktur agribisnis untuk mendukung kemajuan pada setiap sub sistem agribisnis. 4. Pengembangan regulasi penunjang dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 5. Peningkatan upaya konservasi, rehabilitasi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).


59

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2013 2018, program dan kegiatan dikategorikan kedalam program/kegiatan lokalitas SKPD, program/kegiatan lintas SKPD dan program/kegiatan kewilayahan. Program/kegiatan lokalitas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD, program lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD, sedangkan program kewilayahan dan

lintas

wilayah

adalah

sekumpulan

rencana

kerja

terpadu

antar

kementerian/lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah, atau kawasan. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 5.1.


60

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Dinas Pertanian dan Kehutanan merupakan SKPD yang berkaitan erat dengan revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan yang menjadi inti misi kedua Kabupaten Bogor. Program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Kehutanan harus mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sehingga pembangunan pertanian dapat berjalan dengan baik dan terpadu. Keterpaduan

perencanaan

Dinas

Pertanian

dan

Kehutanan

dengan

perencanaan jangka menengah Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja seperti pada Tabel 6.1. berikut


61

BAB VII PENUTUP Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan funsi Dinas Pertanian dan Kehutanan, serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Kehutanan yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan. Pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pertanian dan Kehutanan, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.


62

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan

Recommend Documents