RENCANA STRATEGIS
TM
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
PDF Editor
KATA PENGANTAR
Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah berkenan melimpahkan Rahmat dan Karunianya sehingga Penyusunan “Rencana Strategis 2013 – 2018
Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan dapat
diselesaikan. Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan PERDA Nomor : 08 / Tahun 2008 Tanggal 21 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah untuk menetapkan Program dan Sasaran Pembangunan Bidang Perkebunan di Sulawesi Selatan dari tahun 2013 – 2018 Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan agar seluruh unit kerja yang berada dalam lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan berpedoman pada Renstra ini karena merupakan
bahan acuan dalam
melaksanakan tugas – tugas Pemerintahan dan Pembangunan. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini diucapkan terima kasih, dan semoga Renstra ini bermanfaat dalam pelaksanaan Pembangunan Perkebunan di Daerah Sulawesi Selatan.
KEPALA DINAS TM
PDF Editor
DR. H. BURHANUDDIN MUSTAFA, MS
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DAFTAR ISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … BAB I
:
BAB II :
BAB III :
i ii
PENDAHULUAN 1. Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Landasan Hukum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. Maksud dan Tujuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Sistimatika Penulisan …………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Sistematika Penulisan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 4 9 4 5
GAMBARAN PELAYANAN SKPD 1. Tugas fungsi dan Struktur Organisasi SKPD. . . . . . . . . . . 2. Sumber Daya SKPD . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . 3. Kinerja Pelayanan SKPD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
12 14 17 23
ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 2. Telahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
33 36
BAB IV :
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1. Visi Dan Misi SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD. . . . . . . . . . . . 50 3. Strategi dan Kebijakan SKPD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
BAB V :
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
BAB.VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
BAB.VII
PENUTUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TM
PDF Editor
67
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan perkebunan ke depan diarahkan pada
upaya
penguatan
di
hilir,
yaitu
pengembangan industri yang maju yang didukung sumberdaya perkebunan yang kuat
melalui
pemberdayaan
rangka
di
hulu
dalam
meningkatkan nilai tambah, kualitas dan daya saing, pemasaran serta ekspor. Dukungan basis di hulu dilakukan untuk peningkatan produksi, produktivitas dan mutu perkebunan serta juga ketersediaan input sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dapat terwujud berkembangnya penguatan di hilir untuk kemajuan pengembangan perkebunan ke depan. Meskipun kinerja pembangunan perkebunan belum eksis di penguatan di hilir dengan basis di hulu, namun peranan dan kontribusinya selama ini telah memberikan hasil yang nyata terhadap perekonomian secara luas dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Untuk itu peran dan kontribusi perkebunan akan terus dipacu sejalan dengan tuntutan dan TM
perkembangan iptek serta perubahan dalam tatanan nilai baik ekonomi, politik dan lingkungan hidup. Hal itu dapat dilakukan apabila potensi dan karakteristik
PDF Editor
perkebunan yang dimiliki dioptimalkan seperti dari jenis komoditi, hasil produksi
dan bentuk pengusahaannya, karena dapat menjadi kekuatan dan peluang yang baik untuk dikembangkan agar lebih maju, produktif dan berkelanjutan. Potensi dan keunggulan pada komoditi perkebunan yang dimiliki terus dioptimalkan yang telah banyak memberikan kontribusi yang nyata terhadap perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat , sehingga menjadi harapan untuk diwujudkan sebagai wilayah perkebunan yang maju dan mandiri berbasis komoditi unggulan. Dalam
rangka mewujudkan arah pembangunan perkebunan dan
memperhatikan potensi keunggulan lokal, maka ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) selama 5 tahun ke depan yang bernuansa pada penerapan sistem pembangunan yang cerdas, kreatif dan inovatif sejalan dengan tuntutan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun melalui telaahan dan analisis yang mendalam tentang strategi, potensi, peluang, permasalahan dan tantangan yang dihadapi pembangunan perkebunan selama lima tahun ke depan. Rencana Strategi Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan 2013 – 2018 TM disusun berdasarkan hasil analisis lingkungan strategi Dinas Perkebunan
Propinsi Sulawesi Selatan
dengan mengacu pada Rencana Pembangunan
PDF Editor
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan serta memperhatikan Undang-undang
Nomor
32
tentang
Pemerintahan
Daerah,
Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. Sebagai Daerah Otonomi terutama menyangkut tugas pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 08 Tahun 2008 Tanggal, 21 Juli 2008, namun demikian RENSTRA Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan tidak terlepas dari arah dan kebijakan nasional, kebijakan, strategi serta program Kementerian Pertanian RI yaitu Peningkatan produksi dan produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan; Peningkatan nilai tambah, daya saing,
industri
hilir,
pemasaran
dan
ekspor;
dan
Penyediaan
dan
pengembangan prasarana dan sarana pertanian. Selanjutnya Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan dijabarkan ke dalam rencana Pembangunan Tahunan Daerah melalui dukungan dana yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Sulawesi Selatan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kinerja organisasi dalam menghadapi perkembangan TMdinamis perubahan lingkungan strategis yang sangat
serta faktor-faktor berpengaruh yang berubah dengan
PDF Editor
cepat dan seiring tidak terduga, maka dikembangkan
model perencanaan strategis pada analisa lingkungan strategis. Memperhatikan peranan Sub Sektor Perkebunan baik tantangan maupun peluang yang dihadapi serta tuntutan pembangunan, maka arah strategi dan kebijakan pengembangan Sub Sektor Perkebunan dititikberatkan pada kebijakan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu peningkatan produksi tanaman perkebunan untuk peningkatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Secara nasional sub sektor perkebunan memberikan kontribusi peningkatan Devisa Negara dan PDRB terbesar di luar minyak dan gas bumi serta penyerap tenaga kerja yang cukup besar. Sehubungan dengan strategi dan kebijakan pembangunan perkebunan Provinsi
Sulawesi
Selatan,
maka
sasaran
pembangunan perkebunan ke depan adalah meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dan meningkatnya pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan hingga tahun 2018. 1.2.
Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I TM Tahun Sulawesi Utara Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia
1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
PDF Editor
Nomor 2102), Jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tk.I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); TM 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan
antara
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintah
Daerah
PDF Editor
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
TM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
PDF Editor
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan
dan
Penyebarluasan
Peraturan
Perundang-Undangan; 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Maminasata; TM tentang 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
PDF Editor
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235); 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 239); 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 240); 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi TM 2008 Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
PDF Editor Nomor 241);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242); 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243); 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tahun 2009); 23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) Provinsi Sulawesi Selatan. 1.3.
Maksud dan Tujuan Tujuan Penyusunan RENSTRA
Dinas Perkebunan Provinsi
TM yang Sulawesi Selatan adalah merumuskan kebijakan dan Program Strategis
yang disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan
PDF Editor
strategis serta faktor internal agar dalam pelaksanaannya lebih terarah,
terukur, dan tepat sasaran, serta efisien dan efektif berdasarkan prinsipprinsip kepemerintahan yang baik. 1.4.
Sistematika Penulisan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, disusun
dengan sistematika sebagai berikut : Bab I
: Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
Bab II
: Gambaran Pelayanan SKPD 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 2.2. Simber Daya SKPD 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Bab III
: Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
TM
PDF Editor
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Bab IV
: Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 4.1. Visi, dan Misi SKPD 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD
Bab V
: Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Bab VI : Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
TM
PDF Editor
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Tugas Pokok Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan perda No. 08/Tahun 2008 tanggal menyelenggarakan desentralisasi,
urusan
di
dekonsentrasi
bidang dan
21
perkebunan
tugas
Juli
2008 adalah
berdasarkan
Pembantuan,
dan
asas untuk
menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Perkebunan mempunyai fungsi : a. Perumusan
kebijakan
teknis
di
bidang
perkebunan
meliputi
pengembangan dan pembinaan usaha perkebunan, sarana prasarana perkebunan, perlindungan perkebunan dan pascapanen dan sistem informasi perkebunan. b. Penyelenggaraan pelayanan dalam bidang perkebunan yang meliputi pengembangan dan pembinaan usaha perkebunan, sarana prasarana perkebunan, perlindungan perkebunan, dan pascapanen dan sistem informasi perkebunan. c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas bidang perkebunan yang meliputi pengembangan dan pembinaan usaha perkebunan, sarana prasarana TM sistem perkebunan, perlindungan perkebunan, dan pascapanen dan
informasi perkebunan; dan
PDF Editor
d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Struktur
Organisasi pada SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi
Selatan dapat dilihat pada gambar 1.
KEPALA DINAS
KELOMPAOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIA
BID. PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN USAHA
BID. SARANA PRASARANA PERKEBUNAN
BID. PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
SUBAG PROGRAM
SUBAG KEUANGAN
BID. PASCA PANEN & SISTEM INFORMASI PERKEBUNAN
SEKSI PEMBINAAN TANAMAN
SEKSI PERBENIHAN
SEKSI PENGAMATAN DAN PERAMALAM OPT
SEKSI PENGOLAHAN HASIL
SEKSI PEMBINAAN TANAMAN SEMUSIM
SEKSI ALAT DAN MESIN
SEKSI PENGENDALIAN OPT &
SEKSI PEMASARAN HASIL
SEKSI KERJASAMA DAN KELEMBAGAAN
SEKSI PUPUK & PESTISIDA
SEKSI KONSERVASI LAHAN & PEMANFAATAN AIR
SEKSI STATISTIK & SISTEM INFORMASI
UPTD
TM
PDF Editor
Gambar 1 : Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
2.2. Sumber Daya SKPD Dalam menjalankan tugas serta fungsinya, maka Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan ditopang oleh ketersediaan jumlah personil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi/Tata kerja sebagaimana pada Tabel 1. Tabel 1 : Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tingkat No
Pendidikan
KUALIFIKASI PENDIDIKAN
Jenis Kelamin
Teknis
Non Teknis
Jumlah
Pria
Wanita
Jumlah
1.
S.3
2
-
2
2
-
2
2.
S.2
9
11
20
11
9
20
3.
S.1
73
58
131
61
70
131
4.
Sarjana Muda
2
5
7
2
5
7
5.
SLTA
26
40
66
41
25
66
6.
SLTP
-
3
3
3
-
3
7.
SD
-
2
2
2
-
2
TOTAL
112
119
231
122
109
231
Disamping itu dalam rangka pembinaan karir dan prestasi kerja, untuk mengisi suatu jabatan lowong maka telah dipersyaratkan sesuai ketentuan yang diatur TM
dalam PP no. 15 tahun 1994 dan Keputusan Mendagri No. 57,58 dan 59. Untuk
PDF Editor
memberikan suatu penilaian yang obyektif suatu jabatan yang lowong, maka diusulkan calon dari daftar urutan kepangkatan (DUK) yang memenuhi syarat
sesuai ketentuan yang berlaku ke Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Adapun Daftar Urutan Kepangkatan Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan gambaran secara global daftar urutan kepangkatan pada Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2 : Daftar Urutan Kepangkatan Pada Dinas Perkebunan Provinsi. Sulawesi Selatan No
Pangkat
Golongan
Jumlah
1.
Pembina Utama
IV/e
-
2.
Pembina Utama Madya
IV/d
1
3.
Pembina Utama Muda
IV/c
1
4.
Pembina Tk.I
IV/b
9
5.
Pembina
IV/a
16
6.
Penata Tk.I
III/d
26
7.
Penata
III/c
19
8.
Penata Muda Tk.I
III/b
69
9.
Penata Muda
III/a
11
10.
Pengatur Tk.I
II/d
9
11.
Pengatur
II/c
19
12.
Pengatur Muda Tk.I
II/b
36
13.
Pengatur Muda
II/a
11
14.
Juru Tk.I
I/d
1
15.
Juru
I/c
1
16.
Juru Muda Tk.I
I/b
17.
Juru Muda
I/a Jumlah
1 TM
1
231
PDF Editor
Potensi lainnya yang mendukung kegiatan SKPD adalah tersedianya asset-aset yang memadai . Dinas Perkebunan sendiri memiliki asset berupa bangunan kurang lebih sebanyak 373 unit yang merupakan pengadaan yang dibiayai melalui APBD maupun APBN , kendaraan dan peralatan sebanyak 9.723 unit , serta tanah seluas 250.072 m2. Secara terperinci jumlah bangunan dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Jumlah Asset Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan No
Nama Bangunan
APBD (unit)
APBN (Unit)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Kantor Dinas Bangunan Rumah Bangunan Kantor Bangunan Gudang Bangunan Balai Pertemuan Bangunan Lantai Jemur Bangunan Pengolahan Bangunan Pabrik Bangunan Mesin Dryer Bangunan Garasi Bangunan Mess Rumah Kaca Laboratorium Perumahan UPP/ Dinas Gudang Balai Pertemuan Asrama/ Ruang Belajar Mushalla Mess Lantai Jemur Gedung CSP Gedung Promosi Produk Perkebunan Pos Jaga TOTAL
10 23 7 1 1 1 1 3 1 1 -
172 79 27 25 1 3 1 1 6 4 1 1 1 1TM
49
324
PDF Editor
Ket
373
Jumlah kendaraan dan peralatan dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 4. Jumlah Kendaraan dan Peralatan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan No 1.
Jenis Kendaraan dan Peralatan TOTAL
APBD (Unit)
APBN (Unit)
8.862
861
KET
9.723
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Untuk mendukung keberhasilan pembangunan perkebunan melalui peningkatan pelayanan SKPD ditentukan seberapa besar realisasi yang dicapai terhadap target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui kinerja pelayanan SKPD terkait indikator kinerja tugas dan fungsi SKPD dapat dilihat padaTabel 5.
TM
PDF Editor
Tabel 5. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Target Renstra SKPD Tahun ke NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
1 1
2
2 Kontribusi Sektor Perkebunan terhadap PDRB Produktivitas Perkebunan per
Target SPM
Target IKK
Realisasi Capaian Tahun ke
Rasio Capaian pada SKPD Tahun ke
INDIKATOR LAINNYA
3 -
4 -
-
-
-
-
5 Produksi & Kualitas Kakao (Ton)
Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan (Ton) Luas Areal Tanaman Perkebunan (Ha) Penyerapan Tenaga Kerja (KK) Pendapatan Petani Berbasis
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
164,443
172,083
196,695
176,587
97.79
99.13
65.88
112,500
163,727
171,549
198,414
268,041
110,009
100.44
100.31
227,251
231,861
237,091
242,790
249,615
227,251
231,861
237,091
213,334
241,706
100.00
100.00
100.00
87.87
96.83
696,634
696,711
718,778
724,274
730,054
696,634
708,307
717,312
723,438
713,036
100.00
101.66
99.80
99.88
97.67
993,254
1,004,663
1,015,872
1,027,181
1,038,490
994,113
1,003,745
1,010,367
1,018,993
983,580
100.09
99.91
99.46
99.20
94.71
7,167,700
14,341,637
17,950,997
26,312,871
37,314,834
7,167,700
13,672,449
15,609,563
21,668,840
14,074,695
100.00
TM 95.33
86.96
82.35
37.72
278,100
279,500
280,200
285,500
214,174
196,848
214,186
93,207
99.98
77.01
70.43
76.44
32.65
PDF Editor
100.10
110.72
37.12
hektar
3
Nilai Tukar Petani
Kakao (Rp) Volume Ekspor (Ton) Nilai Ekspor (US$)
277,300 385,579,000
450,863,660
526,147,744
580,329,885
600,045,758
277,233 383,579,576
425,619,717
526,658,696
642,558,000
222,737,153
99.48
94.40
Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja pelayanan SKPD terkait indikator yang meliputi produksi dan kualitas kakao,produksi komoditi unggulan perkebunan, luas areal, penyerapan tenaga kerja,pendapatan petani berbasis kakao dan volume ekspor serta nilai ekspor cukup baik dengan rasio capaian rata-rata mendekati 1 atau 100 %. Selanjutnya kinerja yang menunjukkan capaiannya rendah adalah pada indikator produksi kakao yang rasionya hanya 0,66 atau 66% pada tahun ke 5. Akibatnya indikator lainnya seperti pendapatan yang diperoleh dari berbasis kakao, volume dan nilai ekspor juga berpengaruh. Penyebab dari rendahnya produksi kakao pada tahun ke 5 adalah selain adanya anomali iklim, juga masih adanya serangan OPT serta kegiatan gernas kakao melalui peremajaan dan rehabilitasi yang membutuhkan waktu yang cukup panjang 2-3 tahun untuk nampak hasil produksinya, selain itu peran petani wanita tani belum optimal diikutsertakan dalam proses peningkatan produksi dan produktivitas hasil perkebunan Capaian
kinerja
pelayanan
yang
dimaksud
tersebut
sangat
.
ditentukan
keberhasilannya dari dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan pembangunan perkebunan. Untuk produksi komoditas unggulan lainnya selain kakao seperti kopi, jambu mete, lada, cengkeh, tebu, kapas, kelapa sawit dan kelapa pada tahun 2008 yang ditargetkan 227.251 ton telah mencapai target dan terus mengalami
TM dari peningkatan setiap tahun dan pada tahun 2012 telah mencapai 241.706 ton target 249.615 ton. Lebih jauh sasaran produksi komoditi unggulan tahun 2008-
PDF Editor 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 6. Sasaran produksi komoditi unggulan tahun 2008-2013. PRODUKSI (TON) NO
KOMODITI
2008
2009
2010
2011
2012
1.
Kakao
112.500
163.727
171.549
198.414
268.041
2.
Kopi
34.297
34.655
36.152
38.290
41.390
3.
Jambu Mete
24.766
25.014
25.264
25.960
26.720
4.
Lada
6.700
6.765
6.802
6.880
7.120
5.
Cengkeh
21.704
21.978
22.155
22.420
22.650
6.
Tebu
29.210
29.500
30.650
30.850
31.200
7.
Kapas
1.416
1.735
1.820
1.860
1.875
8.
Kelapa Sawit
28.007
28.820
29.135
29.330
29.550
9.
Kelapa
81.151
83.394
85.113
87.200
89.110
JUMLAH
339.751
395.588
408.640
441.204
517.656
Dari sasaran produksi komoditi unggulan setiap tahunnya tersebut, telah dicapai produksi yang cukup menggembirakan, namun komoditi kakao belum optimal, karena sedang dilakukan pemulihan produksi melalui kegiatan peremajaan,rehabilitasi dan intensifikasi dari fasilitasi Gernas kakao. Selain itu,juga dari penyediaan bibit kakao sambung pucuk melalui fasilitasi APBD. Realisasi produksi yang dicapai dari sasaran yang ingin dicapai 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.
TM
PDF Editor
Tabel 7. Realisasi produksi komoditi unggulan tahun 2008-2012 PRODUKSI (TON) NO
KOMODITI
2008
2009
2010
2011
2012
1.
Kakao
110.009
163.001
172.083
196.695
175.813
2.
Kopi
31.713
31.121
35.545
29.726
32.066
3.
Jambu Mete
24.437
24.420
19.773
16.942
18.481
4.
Lada
6.665
6.365
5.811
4.647
5.083
5.
Cengkeh
21.083
18.685
16.385
9.135
14.984
6.
Tebu
34.774
29.418
30.551
19.210
33.155
7.
Kapas
1.133
1.724
1.816
1.180
1.831
8.
Kelapa Sawit
14.317
15.546
16.542
23.895
30.400
9.
Kelapa
95.589
88.296
83.565
82.045
77.497
JUMLAH
339.720
378.576
382.071
383.475
389.310
Untuk melihat lebih jauh anggaran yang diperoleh terhadap kebutuhan pembangunan perkebunan 5 tahun terakhir dan realisasi penyerapannya dapat dilihat pada Tabel 8.
TM
PDF Editor
Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Anggaran Pada Tahun ke
Realisasi Anggaran pada Tahun ke
Rata-rata Pertumbuhan
Rasio antara realisasi dan Anggaran tahun ke
Uraian
1
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Anggar an
Realis asi
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Pendapatan Daerah
350,000,000
947,000,000
1,150,000,000
1,525,000,000
2,200,000,000
444,758,774
1,000,867,072
1,257,196,213
1,699,898,630
2,439,468,004
127.07
105.69
109.32
111.47
110.88
528.57
448.49
Pendapatan Asli Daerah
350,000,000
947,000,000
1,150,000,000
1,525,000,000
2,200,000,000
444,758,774
1,000,867,072
1,257,196,213
1,699,898,630
2,439,468,004
127.07
105.69
109.32
111.47
110.88
528.57
448.49
Hasil Retribusi Daerah
350,000,000
947,000,000
1,150,000,000
1,525,000,000
2,200,000,000
444,758,774
1,000,867,072
1,257,196,213
1,699,898,630
2,439,468,004
127.07
105.69
109.32
111.47
110.88
528.57
448.49
Belanja Daerah
16,450,467,681
21,108,875,576
16,925,272,292
22,247,050,273
27,831,161,145
31,006,273,07 8
36,615,309,020
26,767,990,082
30,442,248,277
97.19
94.88
96.18
98.18
99.36 116.34
121.16
13,201,603,07 8
15,179,578,038
75.83
76.71
75.83
76.71
158.50
169.58
(20.47)
(21.51 )
213.63
229.74
(57.59)
(57.72 )
Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung Belanja Pegawai
36,381,657,806
8,576,490,731 8,632,870,201
10,098,672,273
11,313,661,145
15,155,372,091 9,883,949,572
10,898,447,422
12,878,969,381
8,576,490,731 8,632,870,201
10,098,672,273
11,313,661,145
13,201,603,07 8
15,179,578,038
8,292,402,091
12,148,378,000
16,517,500,000
17,804,670,00 0
10,898,447,422
12,878,969,381
11,224,926,004
21,435,730,982
591,425,000
685,840,000
863,830,000
15,869,542,660
1,125,055,000
99.35 21,226,285,715
17,563,278,896
1,372,880,000 1,414,610,000
97.87
94.95
97.87
TM
92.40
580,887,000
Belanja Modal
6,053,106,950
6,413,232,091
464,560,000
10,965,810,100
591,142,900
15,717,360,000
114,300,000
16,049,840,00 0
20,113,675,982
891,000,000
197,000,000
678,324,000
858,305,000
10,054,224,004
99.84
96.33
96.08
97.56
98.64
99.84
99.02
97.05
97.72
589,815,000
98.90
99.36
95.78
19,959,274,965
15,077,018,660
447,990,000
97.56
1,077,580,750
PDF Editor Belanja Barang dan Jasa
96.33
15,155,372,091 9,883,949,572
7,873,976,950
99.35
114,200,000
15,818,265,896
886,708,000
94.38
189,430,000
96.43
91.69
99.78
95.93
99.91
98.56
99.52
99.23
96.16
Pada tabel tersebut menunjukkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran pada setiap tahunnya menunjukkan ratarata sangat baik yang mencapai rasio 99% bahkan melebihi 100%. Kegiatan yang menunjukkan melebihi diatas 100% adalah pendapatan asli daerah yang dihimpun melalui hasil retribusi daerah dari sumber pengelolaan kebun bibit dinas dan sertifikasi benih perkebunan. Pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa belanja daerah baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang artinya bahwa pembangunan perkebunan di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan. 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Analisis Renstra Kementrian / Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD - Untuk Provinsi Analisis Renstra K/L dan SKPD kabupaten/kota (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi : a.
TM provinsi Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD
telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L
PDF Editor dan Renstra SKPD kabupaten/kota dan;
b.
Apakah tingkat capaian kinerja Renstra SKPD provinsi melebihi /sama/ kurang dari sasaran Renstra K/L atau rata-rata Kabupaten/kota.
Jika tingkat capaian
kinerja Renstra SKPD provinsi melebihi sasaran
Renstra K/L atau rata-rata kabupaten/kota , maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja SKPD sudah baik secara nasional dan regional. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengindikasikan bahwa SKPD tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan dan pendanaan , sumber daya dan penyelenggaraan pelayanan, proses/ prosedur/ mekanisme pelayanan, dan strategi/ kebijakan pelayanan yang ditempuh. Terhadap keterkaitan Renstra yang dimaksud maka selanjutnya dapat dikomparasi capaian sasaran Renstra SKPD Provinsi dengan sasaran Renstra SKPD kabupaten/kota dan Renstra kementrian lembaga yang dapat dilihat pada Tabel 7.
TM
PDF Editor
Tabel 7 : Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota dan Renstra K/L
No
Indikator Kinerja
Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi
(1)
(2)
(3)
Sasaran pada Renstra Kabupaten/Kota
Sasaran pada Renstra K/L
(4)
(5)
1.
Produksi & Kualitas Kakao
300.000 Ton
(-)
(-)
2.
Produksi Komoditas Unggulan
258.960 Ton
(-)
(-)
Perkebunan pada 9 komoditi 3.
Luas areal Tanaman Perkebunan
740.000 Ha
(-)
(-)
4.
Penyerapan Tenaga Kerja
1.049.800 KK
(-)
(-)
5.
Perolehan Devisa melalui Pening-
300.000 Ton
(-)
(-)
Rp. 50.000.000/Ha
(-)
(-)
Rp. 5.000.000/Ha
(-)
(-)
Katan Volume Ekspor Perkebunan 6.
Pendapatan Petani Perkebunan Berbasis Kakao
7.
Simpanan Petani Perkebunan minimal
- Untuk Kabupaten/ Kota Analisis Renstra K/L dan SKPD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas
pencapaian
sasaran
pelaksanaan
Renstra
SKPD
Kabupaten/Kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi : TM
c.
Apakah
capaian
sasaran
pelaksanaan
Renstra
PDF Editor Kabupaten/Kota
telah
berkontribusi
terhadap
SKPD
pencapaian
sasaran Renstra SKPDProvinsi dan Renstra K/L; dan
d.
Apakah tingkat capaian kinerja Renstra SKPD Kabupaten/Kota melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra SKPD Provinsi atau Renstra K/L.
Jika tingkat capaian
kinerja Renstra SKPD kabupaten/kota melebihi
sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja SKPD sudah baik secara nasional/provinsi. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengindikasikan bahwa SKPD tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan dan pendanaan, sumber daya
penyelenggaraan
pelayanan,
proses/prosedur/mekanisme
pelayanan, dan strategi/ kebijakan pelayanan yang ditempuh. ditempuh. Terhadap keterkaitan Renstra yang dimaksud maka selanjutnya dapat dikomparasi capaian sasaran Renstra SKPD kabupaten/ kota dengan sasaran Renstra SKPD provinsi dan Renstra kementrian lembaga yang dapat dilihat pada Tabel 8.
TM
PDF Editor
Tabel 8 : Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota terhadap sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L No
Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota (3)
Indikator Kinerja
Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi (4)
Sasaran pada Renstra K/L (5)
(1)
(2)
1.
Produksi & Produktivitas Komoditi Perkebunan
(-)
Produksi & Kualitas Kakao
(-)
2.
Jumlah Sarana Pengolahan
(-)
Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan pada 9 komoditi
(-)
3.
Pembinaan & Peningkatan Mutu
(-)
Luas areal Tanaman Perkebunan
(-)
Penyerapan Tenaga Kerja
(-)
Perolehan Devisa melalui Peningkatan Volume Ekspor Perkebunan
(-)
Pendapatan Petani Berbasis Kakao
(-)
Perkebunan
Simpanan Petani Perkebunan minimal
2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat TM
mengidentifikasi
arah
(geografis)
pengembangan
pelayanan,
perkiraan
PDF Editor
kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun
(-)
mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penalaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah : 1.
Rencana struktur tata ruang;
2.
Struktur tata ruang saat ini;
3.
Rencana pola ruang;
4.
Pola ruang saat ini; dan
5.
Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah; Untuk hasil telaahan Struktur ruang wilayah provinsi/ kabupaten/ kota
dapat dilihat pada Tabel 9. Tabel 9 : Hasil telaahan struktur ruang wilayah provinsi/ kabupaten/kota.
No
Rencana Struktur Ruang
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan
Struktur Ruang Saat ini
(1)
(2)
(3)
1.
Terbatasnya Pengoptimalan Lahan untuk mendukung pengembangan komoditi perkebunan
Disebabkan Ketersediaan Unsur hara yang Terbatas akibat penggunan lahan yang tidak berimbang
(4) 1.
Peningkatan produksi produktivitas tanaman perkebunan
dan
2.
Penyediaan sarana dan prasarana
3.
Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil
Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(5)
(6)
Pemanfaatan sumber daya lahan
Kawasan sentra komoditi unggulan perkebunan
Berdasarkan analisa RT/RW Provinsi Sulawesi Selatan tentang TMrencana pengembangan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis, maka selanjutnya
PDF Editor
dapat dijabarkan lebih lanjut pola ruang wilayah provinsi Sulawesi Selatan yang dapat dilihat pada Tabel 10.
Tabel 10. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
No
(1)
1.
Rencana Pola Ruang
Pola Ruang Saat ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan
(2)
(3)
(4)
Pengembangan - Rehabilitasi Kawasan Komoditi dan Revitalisasi Perkebunan kawasan
1. Peningkatan produksi dan produktivitas Tanaman perkebunan
- Pengoptimalan lahan
2. Penyediaan sarana dan prasarana
- Konservasi lahan & Air
3. Peningkatan pasca Panen dan pengolahan Hasil
Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(5)
(6)
Pemanfaatan sumber Lahan
Kawasan sentra komoditi unggulan perkebunan
3. Analisis Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Pelayanan SKPD Kajian lingkungan hidup strategis , yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, dan/atau program. TM
PDF Editor
KLHS memuat kajian antara lain : 1)
Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2)
Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3)
Kinerja layanan/ jasa ekosistem;
4)
Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5)
Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim ; dan
6)
Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati; Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan/ atau program
pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka : 1.
Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2.
Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.
Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negarif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, TM dengan maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai
rekomendasi KLHS.
PDF Editor
Selanjutnya hasil analisis KLHS Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 11. Tabel 11. Hasil analisis terhadap dokumen KLHS Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.
No
Aspek Kajian
Ringkasan KLHS
Implikasi terhadap Pelayanan SKPD
Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
Kapasitas daya dukung dan daya Tampung lingkungan hidup untuk Pembangunan
-
Meningkatnya degradasi lahan
-
Banjir dan Erosi di musim hujan Serta kekeringan di musim kemarau
-
Akibat penggunaan pestisida yang kurang bijaksana menyebabkan Meningkatnya serangan OPT akibat Resistensi terhadap pestisida kimia, Resurgensi, munculnya hama baru, Tercemarnya lingkungan hidup, Binatang ternak bahkan manusia
- Mensosialisasikan kepada petani perkebunan tentang teknik konservasi lahan & air - Meningkatkan penggunaan pupuk organik untuk memperbaiki struktur dan tekstur tanah - Mensosialisasikan prinsip PHT dalam upaya pengendalian OPT utamanya penggunaan biopestisida
1. Peningkatan produksi dan produktivitas Tanaman Perkebunan 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana 3. Peningkatan pasca Panen dan Pengolahan Hasil
Dari hasil telaahan terhadap renstra kementrian, renstra kabupaten/kota dan renstra provinsi, rencana tata ruang wilayah provinsi Sulawesi Selatan serta kajian lingkungan hidup strategis, maka pembangunan perkebunan di Sulawesi Selatan dihadapkan beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangannya. Beberapa tantangan yang dihadapi : Produksi dan produktivitas belum optimal TM
Sumber daya lahan cenderung mengalami degradasi
PDF Editor
penggunaan pestisida yang tidak tepat menyebabkan tingginya serangan
OPT Umur tanaman umumnya sudah tua dan tidak produktif. Penggunaan benih asalan Banjir dan erosi di musim hujan serta kekeringan di musim kemarau. Pemanfaatan wanita tani belum optimal diikutsertakan dalam proses peningkatan Produksi hasil perkebunan Adapun peluang yang dimiliki dalam rangka pembangunan perkebunan antara lain : -
Meningkatnya penggunaan pupuk organik untuk memperbaiki struktur dan tekstur tanah.
-
Konsepsi
metode
PHT
dalam
upaya
pengendalian
OPT
utamanya
penggunaan biopestisida. -
Konsepsi dan metode tentang teknik konservasi lahan dan air.
-
Peluang
kegiatan
peremajaan,
rehabilitasi
dan
intensifikasi tanaman
perkebunan. -
Jumlah petani perempuan dipedesaan cukup besar, dengan pelatihan tehnis perkebunan yang diberikan akan meningkatkan nilai tambah terhadap hasil perkebunan.
TM
PDF Editor
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan SKPD Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat
menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan,dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.Oleh karena itu,perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang. TM apabila Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang
tidak
diantisipasi akan
menimbulkan
kerugian
yang lebih
besar atau
PDF Editor
sebaliknya,dalam hal tidak dimanfaatkan,akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, yaitu hasil analisis gambaran pelayanan SKPD, renstra K/L dan renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota,telaahan RTRW serta analisis KLHS. Berdasarkan informasi tersebut dapat diuraikan identifikasi permasalahan seperti dapat dilihat pada Tabel 12.
TM
PDF Editor
Tabel 12.
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Faktor yang mempengaruhi INTERNAL EKTERNAL (KEWENANGAN (DILUAR KE SKPD) WENANGAN SKPD)
Aspek Kajian
Capaian/Kondisi Saat ini
Standar yang digunakan
Permasalahan Pelayanan SKPD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1.Pencapaian kinerja pelayanan
1.Pada umumnya kinerja yang dicapai dari indikator,produksi, luas areal,penyerapan tenaga kerja,pendapatan,v olume dan nilai ekspor cukup menggembirakan.m eskipun masih ada komoditi yang belum optimal
1.Target produksi,luas areal,penyerapan tenaga kerja,pendapatan,vol ume dan nilai ekspor pada 5 tahun terakhir
1.Pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas kakao
1.Harga yang fluktuatif 2.liberalisasi pasar global 3.Penganggar an yang terbatas
1.Produksi kakao belum optimal,menye babkan pendapatan dan volume ekspor belum optimal
2.Renstra K/L,Renstra SKPD Prov dan Renstra kab/kota
2.Kesesuaian renstra K/L,SKPD Provinsi dan kabupaten belum sejalan
2. Sasaran pada masing-masing renstra K/L,provinsi dan kabupaten
2.Sasaran pada renstra provinsi
2.Sasaran pada renstra K/L,dan kabupaten
2.Fokus pengembanga n komoditi belum optimal sejalan K/L,Provinsi dan kabupaten
3.Telaahan RTRW
3.Pengoptimalan lahan dan pengembangan kawasan sudah berjalan,namun belum optimal
3.RTRW, penetapan kawasan
3.Pembinaan dalam rangka pengoptimalan lahan
3.kawasan hutan lindung dan lainnya
3. Belum optimalnya pemanfaatan lahan
4.Hasil analisis KLHS
4.lahan perkebunan bagian dari sumber daya alam yang dapat diperbarui,kondisin ya mudah mengalami kerusakan atau degradasi.Kerusak an lahan akibat kehilangan unsur hara dan bahan organik,kelebihan air,erosi dll
4.Teknik dan metode konservasi lahan dan air, prinsip PHT dalam pengendalian OPT terutama biopestisida dan penggunaan pupuk organik untuk memperbaiki struktur dan tekstur tanah.
4.Pembinaan konservasi lahan dan air, pengendalian OPT
4. BMKG dan Litbang
4.Meningkatnya degradasi lahan,banjir dan erosi, penggunaan pestisida yang tidak tepat menyebabkan meningkatnya serangan OPT
TM
PDF Editor
Selanjutnya,
dianalisis
isu-isu
strategis
yang
berhubungan
atau
mempengaruhi SKPD dari faktor –faktor eksternal lainnya yang dapat dilihat pada Tabel 13. Tabel 13. Identifikasi isu-isu strategis (lingkungan eksternal) Isu Strategi No
Dinamika internasional
Dinamika Nasional
Dinamika Regional/lokasi
Lain-lain
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
Liberalisasi pasar global
Pengembangan komoditas unggulan nasional
Produksi dan produktivitas
-
2
Isu mutu produk
Penerapan teknologi budidaya dan pemuliaan terapan
Peningkatan nilai tambah
-
3
Isu lingkungan
Pengembangan sistem informasi
Penguatan kelembagaan
-
4
Isu pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan
Peran pelaku usaha
Penyediaan sarana dan prasarana serta permodalan
Isu Gender
Peningkatan pemanfaatan tenaga kerja wanita
5.
3.2.
Tersedianya tenaga kerja wanita
Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih
TM
Menelaah visi,misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah
PDF Editor
terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan
selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya untuk melihat faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian visi,misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilihat pada Tabel 14. Tabel 14. Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi,Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Visi : Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018 Faktor No
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih
(1)
(2)
(3)
Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi,kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan(Misi 2)
1.Produksi kakao belum optimal,menyebabkan pendapatan dan volume ekspor belum optimal
1.
Permasalahan Pelayanan SKPD
Penghambat (4) 1. .anomali iklim,serangan OPT,tanaman sudah tua dan
Pendorong TM
1. .Dukungan pemerintah pusat(gernas kakao),komitmen pemprov terhadap
PDF Editor 2.Fokus pengembangan
(5)
Program 1. Peningkatan Produksi,produktivitas tanaman perkebunan Program 2. Peningkatan Pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan
komoditi belum optimal sejalan K/L,Provinsi dan kabupaten 3.Belum optimalnya pemanfaatan lahan 4.meningkatnya degradasi lahan,banjir dan erosi, penggunaan pestisida yang tidak tepat menyebabkan meningkatnya serangan OPT
tidak produktif
program prioritas
2.Mutu hasil perkebunan masih belum optimal
2.Permintaan pasar domestik dan luar negeri
3.harga komoditi perkebunan fluktuatif
3.Potensi lahan dan agroekosistem 4.Ketersediaan teknologi
4. Pengolahan lahan dan air 5.Peningkatan sumber daya belum manusia untuk mengikuti wanita tani melalui kaidah-kaidah 5.Pemanfaatan tenaga pelatihan tehnis/ kerja wanita dipedesaan konservasi sosialiasi komoditi belum maksimal 5.-Masih perkebunan. kuatnya budaya patriarkhi dimasyarakat petani yang memandang perempuan lebih cocok didomestik dibandingkan di kebun. -Rendahnya pengetahuan tenaga penyuluh lapangan di kab/kota tentang pentingnya kesetaraan gender dalam peningkatan produksi hasil TM perkebunan
PDF Editor
3.3.
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Selanjutnya berdasarkan hasil analisis terhadap renstra K/L dan renstra
SKPD perlu diketahui faktor-faktor baik yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dapat dilihat pada Tabel 14.
Tabel 14. Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya. No
(1) 1.
Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L
Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
Sebagai Faktor Penghambat
Pendorong
(2)
(3)
(4)
(5)
Meningkatnya produksi,produktivit as dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan
1.Produksi kakao belum optimal,menyebabkan pendapatan dan volume ekspor belum optimal 2.Fokus pengembangan komoditi belum optimal sejalan K/L,Provinsi dan kabupaten 3.Belum optimalnya pemanfaatan lahan
1.anomali iklim,serangan OPT,tanaman sudah tua dan tidak produktif 2.Mutu hasil perkebunan masih belum optimal 3.harga komoditi perkebunan fluktuatif
1.Dukungan pemerintah pusat(gernas kakao),komitmen pemprov terhadap program prioritas 2.Permintaan pasar domestik dan luar negeri 3.Potensi lahan dan agroekosistem 4.Ketersediaan teknologi
4.meningkatnya degradasi lahan,banjir dan erosi, penggunaan pestisida yang tidak tepat menyebabkan meningkatnya serangan OPT 2.
Meningkatnya luas areal
Lahan belum termanfaatkan secara optimal
Alih fungsi pemanfaatan lahan,dan adanya kawasan hutan
Potensi areal masih dapat termanfaatkan
3.
Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana
Belum optimal dalam dukungan sarana dan prasarana
Akses permodalan belum maksimal
Dukungan pemerintah terhadap penyediaan sarana dan prasarana
4.
Meningkatnya nilai tambah,daya saing,industri hilir,pemasaran dan ekspor
Mutu produk hasil perkebunan masih rendah dan masih terbatasnya sarana pengolahan
Rangsangan harga yang diperoleh petani tidak signifikan antara yang difermentasi dengan tidak fermentasi
Berkembangnya industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah
1.Wanita tani masih minim diikutsertakan dalam budidaya tanaman perkebunan 2. Budaya yang
1.Memberikan peluang ke wanita tani untuk ikut serta dalam pelatihan tehnis komoditi perkebunan
5.
Meningkatnya tenaga kerja wanita dalam budidaya tanaman perkebunan
1.Pengetahuan /keterampilan wanita tani masih rendah/ minim
TM
PDF Editor
masih berkembang di masyarakat pedesaan bahwa perempuan lebih baik dirumah ketimbang di kebun.
Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/kota berdasarkan Sasaran Renstra
SKPD Kabupaten/Kota beserta faktor
Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya. Dapat dilihat pada Tabel 15 dan 16..
Tabel
No
(1) 1
2
3.
15.
Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/kota berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.
Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD/Kabupaten/kota
Permasalahan Pelayanan SKPD
(2) Produksi dan produktivitas Mutu hasil perkebunan Sarana pengolahan hasil
Sebagai Faktor Penghambat
Pendorong
(3)
(4)
(5)
1.Produksi kakao belum optimal,menyebab kan pendapatan dan volume ekspor belum optimal
1.Anomali iklim,serang an OPT,tanama n sudah tua dan tidak produktif
1.Dukungan pemerintah pusat(gernas kakao),komitm en pemprov terhadap program prioritas
2.Fokus pengembangan komoditi belum optimal sejalan K/L,Provinsi dan kabupaten 3.Belum optimalnya pemanfaatan lahan 4.meningkatnya degradasi lahan,banjir dan erosi, penggunaan pestisida yang tidak tepat menyebabkan meningkatnya serangan OPT
2.Mutu hasil perkebunan masih belum optimal 3.Harga komoditi perkebunan fluktuatif
2.Permintaan pasar domestik dan luar negeri 3.Potensi lahan dan agroekosistem 4.Ketersediaan teknologi TM
PDF Editor
Tabel 16 : Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/kota berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Provinsi beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.
No
Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi
(1)
(2)
1 2 3 4.
Produksi dan produktivitas Luas areal Penyerapan tenaga kerja Volume dan nilai ekspor
Sebagai Faktor Permasalahan Pelayanan SKPD
Penghambat
Pendorong
(3)
(4)
(5)
1.Dukungan 1. Produksi kakao 1. Anomali pemerintah belum iklim,serang pusat(gernas optimal,menyebabka an kakao),komitm n pendapatan dan OPT,tanam en pemprov volume ekspor an sudah terhadap belum optimal tua dan program tidak 2. Fokus prioritas produktif pengembangan komoditi belum optimal sejalan K/L,Provinsi dan kabupaten 3. Belum optimalnya pemanfaatan lahan 4.meningkatnya degradasi lahan,banjir dan erosi, penggunaan pestisida yang tidak tepat menyebabkan meningkatnya serangan OPT
2.Permintaan 2. Mutu hasil pasar domestik perkebunan dan luar negeri masih belum 3.Potensi lahan optimal dan 3. Harga agroekosistem komoditi 4.Ketersediaan perkebunan teknologi fluktuatif
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
TM
Untuk Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
PDF Editor
Strategis dilakukan hal yang sama pada sebelumnya yaitu telaahan Renstra K/L dan Renstra. Untuk permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan telaahan Rencana
Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilannya dapat dilihat pada Tabel 17. Tabel 17. Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilannya. No.
Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD
Permasalahan Pelayanan SKPD
Penghambat
Pendorong
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
Pengoptimalan Lahan dan Pengembangan Kawasan
Belum Optimalnya Pemanfaatan Lahan
Faktor
Daya Dukung Penerapan Lahan Metode Konservasi Lahan dan Air
Demikian pula selanjutnya dilakukan hal yang sama pada hasil telaahan terhadap KLHS dapat dilihat pada Tabel 18. Tabel 18. Hasil Telaahan Terhadap KLHS No.
Hasil KLHSTerkait Tugas dan Fungsi SKPD
Permasalahan Pelayanan SKPD
Penghambat
Pendorong
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Lahan Perkebunan sebagai bagian dari sumber daya alam kondisinya mudah mengalami kerusakan, degradasi dan kehilangan unsur hara
Faktor
Meningkatnya Pola Usaha tani Degradasi monokultur Lahan, Banjir dan Erosi serta Penggunaan Pestisida yang kurang Bijaksana
3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis
Pembinaan Sistem Pertanian Berkelanjutan dan Metode Pengendfalian OPT secara PHT
TM
Metode penentuan isu – isu strategis pelayanan SKPD dapat dilakukan
PDF Editor
dengan menggunakan metode pembobotan dengan caradapat dilihat pada Tabel 19.
Tabel 19. Skor Kriteria Penentuan Isu Isu Strategis No.
Kriteria
Bobot
1.
Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran Renstra KL atau Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
20
2.
Merupakan Tugas dan Tanggung Jawab SKPD
10
3.
Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik
20
4.
Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah
10
6.
Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani
15
6.
Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan
25
Total
100
Dari skor kriteria penentuan isu – isu strategis tersebut selanjutnya dilakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan yang dapat dilihat pada Tabel 20.
Tabel 20. Nilai Skala Kriteria . Nilai Skala Kriteria ke No.
Isu Strategis
(1)
(2)
1
2
3
4
5
6
Total Skor
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1.
Liberralisasi pasar global
10
5
10
5
5
10
45
2.
Isu Mutu Produk
15
5
10
5
10
15
60
3.
Isu Lingkungan
10
5
10
5
10
10
50
4.
Isu Pelestarian Sumber daya alam dan lingkungan hidup
10
5
10
10
10
10
TM
PDF Editor
55
5.
Pengembangan Komoditas Unggulan Nasional
15
10
10
10
10
15
70
6.
Penerapan Teknologi Budidaya dan
10
5
10
5
10
10
50
Terapan 7.
Pengembangan Sistem Informasi
10
5
15
5
10
15
60
8.
Pelaku Usaha
10
5
10
10
10
10
55
9.
Produksi dan Produktifitas
20
10
20
10
15
25
100
10.
Kelembagaan Petani
15
10
15
10
15
20
85
11.
Nilai Tambah
20
10
20
10
15
20
95
12
Sarana dan Prasarana
20
10
15
10
10
20
85
Dari penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan maka selanjutnya dapat dihimpun rata-rata skor isu-isu strategis yang dapat dilihat pada Tabel 21. Tabel 21. Rata-Rata Skore Isu-Isu Strategis No.
Isu – Isu Strategis
Total Skor
Rata-Rata Skor
(1)
(2)
(3)
(4)
Produksi dan Produktifitas Nilai Tambah Kelembagaan Petani Sarana dan Prasarana Pengembangan Komoditas Unggulan Nasional Pengembangan Sistem Informasi Isu Mutu Produk Isu Pelestarian Sumber daya alam dan lingkungan hidup Pelaku Usaha Isu Lingkungan Penerapan Teknologi Budidaya dan Terapan Liberralisasi pasar global
100 95 85 85 70 60 60 55
16.67 15,83 14,16 14,16 11,67 10,00 10,00 9,17
55 50 50 45
9,17 8,33 8,33 7,50
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12
TM
PDF Editor
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi dan misi SKPD harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik SKPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan,
layanan
dan
peningkatan
daya
saing
daerah
dengan
memperrtimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. Perumusan pokok - pokok visi dan penjelasan visi dapat dilihat pada Tabel 22.
TM
PDF Editor
Tabel 22. Penyusunan Penjelasan Misi Visi Terwujudnya Perkebunan Maju , Mandiri Berbasis Komoditi Unggulan Dalam Mendukung Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional
Pokok Pokok Visi
Penjelasan Visi
Pengembangan Komoditi Pencapaian produksi, Unggulan perkebunan produktivitas komoditi unggulan perkebunan Peningkatan nilai tambah melalui peningkatan sarana pengolahan dan pembinaan mutu
Pencapaian jumlah sarana pengolahan, pembinaan mutu
Terbinanya penguatan Terbentuknya dan kelembagaan petani terbinanya kelompok tani Tervasilitasinya dukungan Tersedianya sarana sarana dan prasarana prasarana perkebunan
Selanjutnya visi tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui misi SKPD sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi SKPD. Rumusan misi dalam Dokumen Renstra SKPD dikembangkan dengan memperhatikan faktor - faktor lingkungann strategis baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pembangunan daerah. Proses perumusan misi dapat dilihat pada Tabel 23.
TM
PDF Editor
Tabel 23. Perumusan Misi Pokok – Pokok Visi
Stake Holder Layanan SKPD Lain
No.
Visi (Ѵ)
1.
Terwujudny a Perkebunan Maju , Mandiri Berbasis Komoditi Unggulan Dalam Mendukung Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Utama Pembangun an Nasional
-
Pengembangan Komoditi Unggulan
Peningkatan nilai tambah melalui peningkatan sarana pengolahan dan pembinaan mutu
V
Disperindag menvasilitasi penyediaan industri pengolahan hasil
Terbinanya penguatan kelembagaan petani
V
Dinas Koperasi dan UKM melakukan pembinaan pembentukan koperasi
Tervasilitasinya dukungan sarana dan prasarana
V
Dinas PSDA penyediaan Jalan Tani, Pengembanga n sumber Air
Pengguna Layanan (x)
-
Pelaku Ekonomi (Ѵ)
-
v
Perbank an menyedi akan vasilitas kredit
Misi
Lainnya
(Ѵ)
1. Mengembangkan Perkebunan yang lebih produktif dan berkualitas melalui pemanfaatan potensi dan penguatan komoditi unggulan; 2. Mendorong peningkatan nilai tambah produk hasil perkebunan melalui pengembangan sarana pengolahan dan agroindustri
3. Mendorong penguatan kelembagaan perkebunan untuk meningkatkan akses dan jejaring melalui kerjasama dan kemitraan usaha; TM 4. Mengembangkan penyediaan sarana dan prasarana perkebunan serta peningkatan teknologi untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan.
PDF Editor
4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam
perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama 5 tahun. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinarjanya disajikan dalam Tabel 24. Tabel 24. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KENO.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1
2
3
4
5
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Meningkatkan produktivitas dan kualitas melalui dengan memanfaatkan potensi dan penguatan komoditi unggulan terutama kakao.
Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan
439.644
484..386
545.370
568.647
593.951
1.042
1.046
1.066
1.071
1.113
8.571.727
9.663.080
11.106.647
11.797.515
12.589.550
12
15
18
20
23
1.
2.
Meningkatkan nilai tambah dan mutu produk hasil perkebunan melalui penyediaan sarana pengolahan.
1. 2. 3.
Meningkatnya Pasca Panen dan Pemasaran Hasil
1.
Volume Produksi (ton) Produktivitas (kg/Ha) Nilai Produksi (Juta) Unit Pengolahan Hasil (Unit)
TM
PDF Editor 2. 3.
3.
Memberdayakan kelembagaan perkebunan agar akses lebih kuat untuk
1. Meningkatnya Penguatan Kelembagaan
1.
Volume Ekspor (Ton) Nilai Ekspor (US $)
Jumlah Kelompom Tani (KT)
104.619
117.999
139.973
143.442
150.699
255.525
289.048
343.716
352.959
372.240
4.
4.3.
menumbuhkan usaha perkebunan melalui jejaring kerjasama dan kemitraan usaha. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana perkebunan serta peningkatan pemanfaatan teknologi untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan.
Perkebunan
1. Meningkatnya penyediaan saran dan prasarana perkebunan
1.
Jumlah Sarana dan Prasarana Perkebunan
Strategi dan Kebijakan SKPD Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang
selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta Rencana Program Prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD mencapai
TM
tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien Rumusan strategi merupakan pernyataan – pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai
PDF Editor serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.
Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan SKPD, hasil perumusan isu – isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD. Perumusan strategi pada renstra SKPD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. 2. Menentukan faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. 3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT. Selanjutnya untuk melihat penentuan alternatif strategi pencapaian indikator sasaran Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dapat dilihat pada Tabel 25.
TM
Tabel 25. Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator sasaran Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan
PDF Editor Faktor Eksternal Peluang :
1.Agroekosistem 2.Teknologi
3.Benih unggul
Tantangan :
1.Masih dibawah potensi produksi 2.Anomali iklim
3.Belum optimal dalam memenuhi standar teknis
Faktor Internal
Kekuatan :
Alternatif Strategi :
Alternatif Strategi :
1.Potensi lahan
Pemanfaan potensi lahan dengan penggunaan teknologi
Pemanfaatan potensi lahan dengan memenuhi standar teknis
Alternatif Strategi :
Alternatif Strategi :
2.SDM petani 3.Kelembagaan petani
Kelemahan : 1.Tanaman tua 2. Bahan tanaman asalan 3. Gangguan OPT 4. pemanfaatn wanita tani masih minim
Pemanfaatan teknologi, benih unggul untuk pengendalian OPT, peremajaan/rehabilitasi tanaman dan pemanfaat an tenaga kerja wanita
Pemanfaatan potensi tanaman dengan peremajaan/rehabilitasi, Penanganan Gangguan OPT dan penggunaan bahan tanaman unggul dan pemanfaatan tenaga kerja wanita untuk meningkatkan potensi produksi
TM
PDF Editor
Selanjutnya untuk melihat penentuan alternatif strategi pencapaian indikator sasaran Meningkatnya Pasca Panen dan
Pemasaran Hasil dapat dilihat pada
Tabel 26.
Tabel 26. Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator sasaran Meningkatnya Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Faktor Eksternal Peluang : 1.Permintaan Pasar
Tantangan : 1.Harga Fluktuatif
2. Rangsangan Harga dari 2. Liberalisasi peningkatan mutu perdagangan 3. Dukungan Pelaku Usaha
3. Daya Saing Komoditas
Kekuatan :
Alternatif Strategi :
Alternatif Strategi :
1.Potensi lahan
Pemanfaan potensi lahan dan komoditi sesuai permintaan pasar
Penguatan potensi lahan dan kelembagaan untuk meningkatkan daya saing
Alternatif Strategi :
Alternatif Strategi :
Faktor Internal
2.SDM petani 3.Kelembagaan petani
TM Kelemahan : 1. Keterbatasan Akses Teknologi Pasca panen
Peningkatan mutu untuk meningkatan daya saing komoditas
PDF Editor 2. Mutu Produk tidak sesuai standar teknis 3. Keterbatasan bahan baku
Pemanfaatan teknologi pasca panen untuk peningkatan mutu.
Selanjutnya untuk penentuan strategi berdasarkan pencapaian indikator sasaran dapat dilihat pada Tabel 27.
Tabel 27. Penentuan Strategi Berdasarkan Pencapaian Indikator Sasaran No. 1.
Sasaran
Indikator Kinerja sasaran
Meningkatnya 1. Volume Produksi (ton) produksi dan 2. Produktivitas (kg/Ha) produktivitas 3. Nilai Produksi (Juta) tanaman perkebunan
Strategi 1. Pemanfaan potensi lahan dengan penggunaan teknologi 2. Pemanfaatan potensi lahan dengan memenuhi standar teknis 3. Pemanfaatan teknologi dan benih unggul untuk pengendalian OPT dan peremajaan/rehabilitasi tanaman.
TM
PDF Editor 4. Pemanfaatan potensi tanaman dengan peremajaan/rehabilitasi, Penanganan Gangguan OPT dan penggunaan bahan
tanaman unggul untuk meningkatkan potensi produksi 2.
Meningkatnya 1. Unit Pengolahan Hasil Pasca Panen dan (Unit) Pemasaran Hasil 2. Volume Ekspor (Ton) 3. Nilai Ekspor (US $)
1. Pemanfaan potensi lahan dan komoditi sesuai permintaan pasar 2. Penguatan potensi lahan dan kelembagaan untuk meningkatkan daya saing 3. Pemanfaatan teknologi pasca panen untuk peningkatan mutu. 4. Peningkatan meningkatan komoditas
mutu daya
untuk saing
Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat :
TM 1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional.
PDF Editor 2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit dan operasional
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor – faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran. 4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan melanggar kepentingan umum. Langkah – langkah perumusan kebijakan adalah : 1. Merumuskan rancangan kebijakan dari setiap strategi dengan mempertimbangkan besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan, implementasi strategi dan keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. 2. Menguji rumusan rancangan kebijakan apakah dapat menghasilkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dan telah
TM
mempertimbangkan faktor – faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran. 3. Menguji apakah rancangan kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan
PDF Editor Untuk melihat tujuan, sasaran dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 28. Tabel 28. Tujuan, Sasaran Dan Kegiatan
Visi : Terwujudnya Perkebun-an Berbasis Kakao Di Sulawesi Selatan
Mendukung Pilar Utama Nasional Misi I : Mengembangkan Perkebunan yang lebih produktif dan berkualitas melalui pemanfaatan potensi dan penguatan komoditi unggulan berbasis Kakao Tujuan
Sasaran
Meningkatkan produktivitas dan kualitas melalui dengan memanfaatkan potensi dan penguatan komoditi unggulan terutama kakao.
Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan
Strategi
Kebijakan
1. Pemanfaan potensi lahan dengan penggunaan teknologi
Peningkatan Produksi Perkebunan
2. Pemanfaatan potensi lahan dengan memenuhi standar teknis 3. Pemanfaatan teknologi dan benih unggul untuk pengendalian OPT dan peremajaan/rehabilitasi tanaman. 4. Pemanfaatan potensi tanaman dengan peremajaan/rehabilitasi, Penanganan Gangguan OPT dan penggunaan bahan tanaman unggul untuk meningkatkan potensi produksi
Misi II : Mendorong peningkatan nilai tambah produk hasil perkebunan melalui pengembangan sarana pengolahan dan agroindustri Meningkatkan nilai tambah dan mutu produk hasil perkebunan melalui penyediaan sarana pengolahan.
Meningkatnya Pasca Panen dan Pemasaran Hasil
1. Pemanfaan potensi lahan dan komoditi sesuai permintaan pasar 2. Penguatan potensi lahan dan kelembagaan untuk meningkatkan daya saing
Peningkatan nilai tambah dan Mutu Produk
TM
PDF Editor 3. Pemanfaatan teknologi pasca panen untuk peningkatan mutu. 4. Peningkatan meningkatan komoditas
mutu daya
untuk saing
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan PAGU per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing – masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan SKPD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
TM
Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 29. Tabel 29. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
PDF Editor
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Untuk melihat indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 29. Tabel 29 : Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD No.
Indikator
(1) 1.
(2) Volume produksi komoditi unggulan perkebunan (Ton) Produktivitas komoditi unggulan perkebunan (kg/Ha) Nilai Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan (Juta) Jumlah Unit Pengolahan Hasil Volume Ekspor Komoditi Perkebunan (Ton) Nilai Ekspor Komoditi Perkebunan (US $) Pelayanan administrasi perkantoran (Kegiatan) Kemampuan Kapasitas dan Kinerja SKPD (Kegiatan) Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Perkebunan (Paket)
2.
3.
4. 5.
6. 7. 8.
9.
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 0 (3) 391.831
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 1 (4) 439.644
Tahun 2 (5) 484.386
Tahun 3 (6) 545.370
Tahun 4 (7) 568.647
Tahun 5 (8) 593.951
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (9) 593.951
1.038
1.042
1.046
1.066
1.071
1.113
1.113
7.473.523
8.571.727
9.663.080
11.106.647
11.797.515
12.589.550
12.589.550
9
12
15
18
20
23
23
98.465
104.619
117.999
139.973
143.442
150.699
150.699
205.198
255.525
289.048
343.716
352.959
372.240
372.240
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5
5
5
5
TM 5
PDF Editor
5
BAB VII PENUTUP 1. Rencana Strategis
Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
2013 -
2018 ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan . Rencana strategis ini memuat kebijaksanaan dan pokok rencana
pembanguan
yang
bersifat
strategis
untuk
menjadi
acuan
penyusunan rencana kinerja tahunan, pelaksanaan dan pengendalian rencana pembangunan perkebunan di Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat dipedomani bagi pengelola program aparat Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan maupun masyarakat dan pelaku sektor swasta di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Untuk mewujudkan terciptanya visi dan misi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, maka penjabaran Rencana Startegis secara operasional dituangkan dalam program dan kegiatan pembangunan perkebunan yang konkrit, terarah dan transparan dalam RKA-SKPD setiap tahun. 3. Berhasilnya pelaksanaan pembangunan perkebunan, tergantung dari peran aktif, sikap mental, tekad, semangat dan disiplin serta ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dari semua pihak baik lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat luas serta dunia usaha. Juga apabila para pemangku kepentingan dapat bekerja
TM sama,bersinergis untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan yang ditemui,sehingga pelaksanaan pembangunan perkebunan dapat berjalan
PDF Editor lancar dan memenuhi harapan yang diinginkan.
