RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2011-2015

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO Jl. Arif Rahman Hakim No. 8 Telp. (0352) 485015

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dalam pelaksanaan pembangunan sektor transportasi, komunikasi dan informatika

dipengaruhi

oleh

adanya

perubahan

paradigma

sistem

pemerintahan yaitu dari sentralistik ke desentralistik. Melalui kebijakan desentralisasi

dan otonomi daerah, diharapkan pengambilan keputusan

penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik menjadi lebih sederhana, cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Pembangunan di bidang perhubungan (transportasi, komunikasi dan informatika) selalu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo dan dituang dalam visi dan misi Dinas Perhubungan yang tidak lepas dari visi Pemerintah Kabupaten Ponorogo yaitu terwujudnya masyarakat Ponorogo yang sejahera, aman, berbudaya, berkeadilan berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan dalam rangka mewujudkan RAHAYUNING BUMI REYOG. Transportasi, komunikasi dan informatika memiliki peran yang besar dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, pada era pembangunan bangsa dewasa ini. Oleh karena itu kesiapan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana sangat menentukan kemajuan pembangunan di sektor ini. Apalagi permasalahan dalam pembangunan sektor ini tidak saja yang bersifat teknis tetapi juga non teknis seperti perilaku sosial masyarakat, budaya, ekonomi politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Disamping itu terjadinya perubahan perilaku konsumen terhadap permintaan jasa transportasi, komunikasi dan informatika, serta kondisi politik nasional maupun lokal, perkembangan IPTEK dan kepedulian lingkungan hidup membuat kompleks permasalahan yang terkait dengan sektor transportasi, komunikasi dan informatika. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, maka kebijakan dan perencanaan maupun program kerja yang dinamis dan tepat akan turut mempengaruhi tercapainya tujuan pembangunan di bidang transportasi,

komunikasi

dan

informatika

khususnya

transportasi

darat,

komunikasi dan informatika. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dan rencana strategis maupun program kerja khususnya renstra tahun 2011 sampai dengan 2015 guna mewujudkan visi dan misi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo antara lain:

RENCANA STRATEGIS DISHUB KAB. PONOROGO 2011-2015

1

1. Penyusunan Renstra tahun 2010–2015 Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo lebih banyak dipengaruhi oleh situasi Pemerintahan saat ini yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat lokal; 2. Cakupan Renstra yang dibuat masih memerlukan penyesuaian dengan sarana pendukung dan dana yang telah dialokasikan

khususnya untuk

program dan kegiatan yang ditetapkan; 3. Renstra yang didalamnya memuat program dan kegiatan yang akan disusun dan dilaksanakan telah disesuaikan dengan skala prioritas Kabupaten Ponorogo sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo serta bidang urusan pemerintahan daerah. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan 2011-2015 adalah: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); RENCANA STRATEGIS DISHUB KAB. PONOROGO 2011-2015

2

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; RENCANA STRATEGIS DISHUB KAB. PONOROGO 2011-2015

3

18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2015; 22. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo; 23. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo; 24. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2010. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas untuk setiap unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dalam jangka waktu lima tahun ke depan yakni dari tahun 2011 hingga 2015. Tujuan Penyusunan Renstra adalah 1. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis dalam jangka waktu lima tahun ke depan dengan pembiayaan bersumber dari APBD 2. Agar pelaksanaan tugas atau kegiatan dapat terarah dan terukur sesuai dengan visi, misi, dan program yang telah digariskan Dinas Perhubungan maupun Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Perencanaan strategis memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu dan permasalahan prioritas, sekaligus menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana perkembangan kemajuan dalam mencapai tujuan, serta memberikan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan. Kecuali itu, melalui perencanaan strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis SKPD, arah pembangunan daerah kabupaten Ponorogo dapat lebih dipahami masyarakat dan kalangan usahawan RENCANA STRATEGIS DISHUB KAB. PONOROGO 2011-2015

4

swasta, sehingga melahirkan rasa ikut memiliki dan bertanggung jawab atas rencana strategis yang telah disepakati bersama. 1.4 Sistematika Penulisan Secara sistematis penyusunan Renstra SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 - 2015 dibagi dalam 6 bab dengan tata urutan sebagai berikut: BAB I

Pendahuluan Bab ini menguraikan tentang: latar belakang penyusunan renstra SKPD; landasan hukum yang digunakan; maksud dan tujuan; serta sistematika penulisan renstra SKPD.

BAB II

Gambaran Pelayanan SKPD Bab ini menguraikan tentang: tugas, fungsi, dan struktur organisasi SKPD; sumber daya SKPD; capaian kinerja dan realisasi keuangan berdasarkan sasaran renstra SKPD periode sebelumnya; serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab ini menguraikan tentang: identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan renstra kementerian; serta penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani.

BAB IV

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab ini menguraikan tentang: visi dan misi SKPD; pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD; serta rumusan strategi dan kebijakan SKPD.

BAB V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bab ini menguraikan tentang: rencana program dan kegiatan SKPD; indikator kinerja program dan kegiatan; kelompok sasaran; serta pendanaan indikatif dalam lima tahun mendatang.

BAB VI

Indikator Kinerja yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII

Penutup


5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Pembentukan

SKPD

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Ponorogo

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo, sedangkan susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo ditetapkan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Untuk

menyelenggarakan

tugas

tersebut,

Dinas

Perhubungan

Kabupaten Ponorogo mempunyai fungsi: 1.

Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

2.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

3.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

4.

Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas;

5.

Pelaksanaan

koordinasi

dengan

lembaga

pemerintah/swasta

yang

berkaitan dengan lingkup tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; 6.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Dinas Perhubungan terdiri dari 5 bidang yaitu : Sekretariat; Bidang Lalu

Lintas; Bidang Angkutan; Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi; serta Bidang Komunikasi dan Informatika. Sedangkan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perhubungan terdiri dari UPT Terminal dan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dapat dirumuskan sebagaimana bagan berikut ini: RENCANA STRATEGIS DISHUB KAB. PONOROGO 2011-2015

6

KEPALA DINAS SEKRETARIAT

SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG LALU LINTAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG ANGKUTAN

SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

SUBBAG KEUANGAN

BIDANG SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI

SEKSI TELEKOMUNIKASI SEKSI PERPARKIRAN

SEKSI ANGKUTAN BARANG DAN KHUSUS

SEKSI PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR

UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

UPT TERMINAL

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo RENCANA STRATEGIS DISHUB KAB. PONOROGO 2011-2015

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SEKSI SUB TERMINAL

SEKSI ANGKUTAN ORANG

SEKSI BIMBINGAN KESELAMATAN LALU LINTAS/TRANSPORTASI

SUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN

7

SEKSI KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI SEKSI PENDAYAGUNAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

2.2 Sumber Daya SKPD  Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo sejumlah 122 orang, terdiri dari 118 PNS/CPNS dan 4 Tenaga Honorer. Menurut kelompok jabatan, tenaga struktural eselon II sejumlah 1 orang, eselon III 5 orang, eselon IV 15 orang, dan tenaga non struktural sejumlah 97 orang. Menurut golongan/ruang, pegawai golongan IV sejumlah 6 orang, golongan III 44 orang, golongan II 56 orang, dan golongan I 12 orang. Sedangkan menurut tingkat pendidikan, pegawai yang berpendidikan Pasca Sarjana sejumlah 8 orang, Sarjana 28 orang, Diploma III 4 orang, Diploma II 3 orang, SLTA 62 orang, SLTP 8 orang, dan SD 5 orang. Jumlah pegawai tiap bidang/UPT dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Tiap Bidang/UPT Bidang/UPT Jumlah Pegawai Sekretariat 27 Lalu Lintas 15 Angkutan 8 Sarana dan Prasarana Transportasi 22 Komunikasi dan Informatika 9 UPT Terminal 30 UPT Pengujian Kendaraan Bermotor 11 Total 122

 Asset Total asset di Dinas Perhubungan berdasarkan Neraca per 31 Desember 2010 senilai Rp. 17.563.621.766,57. Asset tersebut terdiri dari: tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; serta aset tetap lainnya. Asset tanah seluas 51.482 m 2 yaitu pada Terminal Selo Aji, 5.000 m2 di Terminal cargo, dan 26.687 m2 di 7 Sub Terminal. Untuk kendaraan bermotor sejumlah 19 unit, terdiri dari 15 unit kendaraan roda dua dan 4 unit kendaraan roda empat. Untuk alat studio dan komunikasi sejumlah 108 unit serta peralatan penunjang website Pemkab Ponorogo (tower antena, wireless LAN, mikrotik server, dsb). Sedangkan asset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang digunakan Dinas Perhubungan berupa tanah perkantoran seluas 10.260 m 2, gedung kantor 2.400 m2, dan alat uji mekanis kendaraan bermotor (brake tester, axle load tester, speedometer tester, head light tester, CO-HC tester, play detector, side slip tester, dan diesel smoke tester). 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan selama kurun waktu Renstra 2005-2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:


8

Tabel 2.2 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Target Renstra SKPD Tahun NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

(1)

(2)

Realisasi Capaian Tahun

Rasio Capaian pada Tahun

Satuan 2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Paket

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

1,00

1,00

1,00

-

-

Rehabilitasi Halte Bus, Taxi/Gedung Terminal

Paket

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

1,00

1,00

1,00

-

-

Ketersediaan pagar pengaman jalan

Meter

-

100

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Ketersediaan zebra cross

Meter2

-

100

500

-

-

-

-

642

-

-

-

-

1,28

-

-

5

Ketersediaan rambu lalu lintas

Unit

300

200

50

50

50

651

220

27

45

75

2,17

1,10

0,54

0,90

1,50

6

Ketersediaan Flash Light

Unit

4

-

-

2

-

4

-

-

-

-

1,00

-

-

-

-

7

Ketersediaan marka jalan

Meter2

750

-

750

-

750

1.745

-

1.227

-

571

2,33

-

1,64

-

0,76

8

Ketersediaan Traffic Light

Unit

4

-

3

-

-

3

-

3

-

-

0,75

-

1,00

-

-

1

Rehabilitasi Terminal Barang

2 3

9

Rehabilitasi prasarana pengujian kendaraan

Paket

1

1

1

1

1

-

-

1

1

-

-

-

1,00

1,00

-

10

Uji petik kendaraan bermotor

Kali

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Ketaatan kendaraan wajib uji

Persen (%)

70

75

80

85

90

97

97

96

94

95

1,39

1,29

1,20

1,11

1,06

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Periode Lima Tahun Sebelumnya Anggaran pada Tahun

Uraian (1)

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

Realisasi Anggaran pada Tahun

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

2007 2008

2009 2010

(13)

(15)

(14)

(16)

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran

Realisasi

(17)

(18)

Pendapatan Asli Daerah - Hasil retribusi daerah

1.613.183.800

1.580.383.500 1.220.062.000 1.279.676.000 1.264.036.000 1.750.681.075

BELANJA DAERAH - Belanja tidak langsung - Belanja langsung

2.029.179.000

1.650.583.000 2.185.964.580 3.437.901.514 3.937.411.000

1.897.276.060 1.655.461.435 2.115.047.002 3.423.501.207 3.889.460.943 93,50 100,3 96,76 99,58 98,78

21,39 %

22,62 %

3.397.862.000

3.534.465.000 3.486.857.850 1.395.702.300 1.287.550.000

3.317.738.480 3.104.404.783 3.037.655.930 1.232.245.589 1.175.791.314 97,64 87,83 87,12 88,29 91,32

-16,26 %

-18,15 %


1.730.271.925

9

811.978.400 1.156.784.000 1.045.065.000 108,52109,48 66,55 90,40 82,68

-5,29 %

-5,36 %

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan selama renstra 2005-2010 cukup baik, dilihat dari realisasi yang mencapai target kinerja bahkan ada beberapa yang melampaui target, diantaranya ketersediaan rambu lalu lintas dan marka jalan. Namun, ada sasaran yang tidak tercapai yaitu ketersediaan pagar pengaman jalan, dikarenakan alokasi dana untuk pengadaan pagar pengaman jalan sangat besar sehingga anggaran yang ada diprioritaskan pada rambu dan marka jalan terutama di wilayah perkotaan. Sedangkan untuk realisasi pendanaan dalam hal retribusi daerah mengalami penurunan diantaranya karena: angkutan umum yang menurun akibat dari masyarakat yang lebih memilih angkutan pribadi; kondisi fasilitas di terminal penumpang yang rusak sehingga banyak penumpang yang enggan masuk terminal; serta manajemen perparkiran yang kurang optimal. Sesuai dengan realisasi program dan kegiatan selama renstra 20052010, maka realisasi kinerja transportasi jalan adalah sebagai berikut: Tabel 2.4 Kinerja Transportasi Jalan TAHUN NO

URAIAN

2006

2007

2008

2009

2010

918,10

918,10

1.002,69

1.002,69

1.002,69

152.604

198.970

242.343

0,006

0,005

0,004

11.626

13.638

21.662

8.266

957.190

719.100

583.100

229.476

30.046

PRODUKTIVITAS JALAN 1

Panjang Jalan (Km)

2

Kendaraan (Unit)

3

Rasio Panjang Jalan/Kendaraan

ANGKUTAN UMUM 1

Bus AKAP

2

Penumpang Bus AKAP

FASILITAS KESELAMATAN 1

Rambu (Buah)

24

220

27

45

75

2

Marka (Meter)

1.745

0

1.277

0

571

3

Traffic Light (Buah)

3

0

3

0

0

4

Flash Light (Buah)

4

0

0

0

0

KECELAKAAN LALU LINTAS 1

Jumlah (Kejadian)

260

351

564

433

323

2

Korban Kecelakaan (Orang)

482

605

943

799

583

3

a

Meninggal (Orang)

69

31

68

81

99

b

Luka Berat (Orang)

49

61

40

55

12

c

Luka Ringan (Orang)

364

513

835

663

472

123,5

189,3

248,05

177

175,2

Kerugian (Jutaan Rp.)


10

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dalam usaha mengembangkan pelayanan SKPD, maka perlu dilakukan analisa terhadap lingkungan didalam maupun diluar organisasi. Kondisi lingkungan ini dapat menggambarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap pencapaian visi dan misi organisasi yang terdiri dari faktor-faktor pendorong atau mempermudah dan faktor-faktor yang dapat menghambat atau menyulitkan.  Analisis Lingkungan Internal Kekuatan (Strenght): 

Jumlah personel yang cukup banyak sehingga dapat mendukung tercapainya pelayanan publik yang efektif dan efisien;



Sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai penunjang pelayanan kepada publik yang cukup memadai, seperti adanya komputer, alat komunikasi, kamera digital, kendaraan operasional, serta alat uji kendaraan bermotor;



Dengan adanya alat uji mekanis kendaraan bermotor (CO-HC Tester dan Diesel Smoke Tester) sehingga dapat melakukan pemantauan emisi gas buang kendaraan bermotor sebagai salah satu wujud kontribusi

dalam

program

pembangunan

berkelanjutan

yang

berwawasan lingkungan; Kelemahan (Weakness): 

Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih kurang, baik dalam hal teknologi, transportasi, komunikasi dan informatika, tata kearsipan, maupun penatausahaan keuangan;



Disiplin kerja dan motivasi pegawai masih rendah, yang merupakan akibat dari tidak adanya job description dan pemahaman tugas masingmasing pegawai yang masih kurang serta disiplin ilmu yang dimiliki pegawai kurang sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja;



Tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat diimplementasikan di tingkat daerah dikarenakan belum adanya peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, misalnya belum ada peraturan daerah tentang amdalalin;

 Analisis Lingkungan Eksternal Peluang (Opportunies): 

Adanya

kebijakan

mempersyaratkan

yang

dikeluarkan

pembangunan

oleh

transportasi

Pemerintah darat

untuk

berkelanjutan

dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, misalnya RENCANA STRATEGIS DISHUB KAB. PONOROGO 2011-2015

11

mewajibkan melakukan studi amdalalin (analisis mengenai dampak lalu lintas) sebelum masa konstruksi bagi setiap program pembangunan transportasi darat; 

Kemajuan peningkatan

teknologi kualitas

yang

pesat

pelayanan

memungkinkan publik

terutama

dalam

usaha

dalam

hal

penyebarluasan informasi kepada masyarakat; 

Kesempatan ikut serta dalam pendidikan dan pelatihan yang didanai oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan serta Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat meningkatkan kualitas SDM di Dinas Perhubungan sehingga nantinya diharapkan akan dapat menunjang peningkatan kinerja.

Ancaman (Threat): 

Kondisi masyarakat yang kurang siap untuk penerapan pelaksanaan perundang-undangan yang berkaitan dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas transportasi.



Dalam era globalisasi, ketidaksiapan infrastruktur maupun operator transportasi merupakan ancaman menurunnya daya saing daerah.



Gobalisasi teknologi informasi yang sangat cepat dapat memberi dampak negatif terhadap moralitas generasi muda. Dari berbagai faktor internal maupun eksternal yang ada, maka nantinya

dapat disusun suatu matrik analisis untuk menentukan strategi atau langkahlangkah konkret yang digunakan dalam mencapai visi dan misi, strategi yang dimaksud sebagai berikut: a. Strategi S-O (Growth Oriented Strategy) Strategi dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang b. Strategi W-O (Internal Adjusment Oriented) Strategi dengan meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang c.

Strategi S-T (Strategy Defensif) Strategi dengan menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman

d. Strategi W-T (Self Defence Strategy) Strategi dengan meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman.


12

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam

yang tidak boleh

diabaikan. Oleh karena itu, dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebelumnya perlu dilakukan identifikasi permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan berserta faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal. Kajian yang dilakukan terhadap gambaran pelayanan

SKPD

mengenai

ketaatan

kendaraan

bermotor

wajib

uji,

ketersediaan angkutan umum, ketersediaan fasilitas keselamatan LLAJ, website pemerintah daerah, dan keikutsertaan dalam pameran/expo, sebagaimana pada tabel berikut: Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Aspek Kajian

Capaian/ Kondisi Saat ini

INTERNAL

EKSTERNAL

(2)

(3)

(4)

(1) Ketaatan kendaraan bermotor wajib uji

95 %

Ketersediaan angkutan umum

Faktor yang Mempengaruhi

(5)

1. Kesadaran pemilik kendaraan untuk mengujikan kendaraannya tepat waktu masih kurang

Masih terdapat sebagian pemilik kendaraan yang belum tertib dalam mengujikan kendaraannya

362 1. Kinerja pelayanan kendaran perijinan angkutan angkutan umum perdesaan

1. Kinerja pelayanan angkutan umum kurang menarik 2. Masyarakat lebih memilih berpindah moda ke kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor

Penurunan kinerja pelayanan angkutan umum

Ketersediaan fasilitas keselamatan LLAJ

74%

1. Dana yang dialokasikan masih minimum terutama untuk pemasangan pagar pengaman jalan

1. Lokasi rawan kecelakaan yang cukup banyak

Masih kurangnya fasilitas keselamatan LLAJ

Website pemerintah daerah

ada

1. Sumber daya manusia 1. Pemeliharaan koneksi dan skill pegawai yang jaringan internet masih kurang secara kontinyu oleh pihak ketiga

Kurang optimalnya website pemerintah daerah sebagai akses publik

1. Kurangnya kegiatan koordinasi dan pemberdayaan kelompok masyarakat

Minimnya keikutsertaan dalam pameran/expo

Pameran/expo

1 (satu) kali

1. Kinerja pelayanan pengujian kendaraan bermotor 2. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan masih belum terlaksana

Permasalahan Pelayanan SKPD


1. Partisipasi aktif dan inovasi kelompok masyarakat

13

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktorfaktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Telaahan tersebut disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi: Masyarakat Ponorogo yang Sejahtera, Aman, Berbudaya, Berkeadilan Berlandaskan Nilai-nilai Ketuhanan Dalam Rangka Mewujudkan Rahayuning Bumi Reyog Faktor Misi dan Program Permasalahan Pelayanan No KDH dan Wakil KDH terpilih SKPD Penghambat Pendorong (1)

(2)

1

Misi 1 : Menjamin terwujudnya kepastian akses dan mutu pelayanan dasar masyarakat secara optimal, yang meliputi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur baik pedesaan maupun perkotaan, serta menjamin kepastian penyediaan pelayanan publik dengan model pelayanan yang efektif dan efisien

(3) 1. Masih terdapat sebagian pemilik kendaraan yang belum tertib dalam mengujikan kendaraannya 2. Penurunan kinerja pelayanan angkutan umum 3. Masih kurangnya fasilitas keselamatan LLAJ

Program peningkatan pelayanan prasarana jalan serta peningkatan keselamatan lalu lintas jalan

(4) 1. Kesadaran pemilik kendaraan untuk mengujikan kendaraannya tepat waktu masih kurang 2. Kinerja pelayanan angkutan umum kurang menarik dan masyarakat lebih memilih berpindah moda ke kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor 3. Dana yang dialokasikan untuk pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ masih minimum

2

Misi 3 : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta professional yang berlandaskan norma-norma dengan mengedepankan supremasi hukum

1. Kurang optimalnya website pemerintah daerah sebagai akses publik 2. Minimnya keikutsertaan dalam pameran/expo

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa


1. Sumber daya manusia dan skill pegawai yang masih kurang 2. Kurangnya kegiatan koordinasi dan pemberdayaan kelompok masyarakat

(5) 1. Perbaikan dan kalibrasi alat uji secara periodik untuk peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor 2. Peningkatan pelayanan perijinan dan analisis data base angkutan umum 3. Pengamanan dan pengendalian LLAJ terutama di lokasi rawan kecelakaan lalu lintas

1. Pemeliharaan koneksi jaringan internet secara kontinyu oleh pihak ketiga 2. Partisipasi aktif dan inovasi kelompok masyarakat

14

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Hasil analisa terhadap Renstra Kementerian Perhubungan tahun rencana bertujuan

untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan

pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra SKPD. Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra SKPD dengan Renstra Kementerian serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara Pemerintah atau Kementerian dengan kabupaten. Tabel 3.3 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten terhadap Sasaran Renstra Kementerian No

Indikator Kinerja

(1)

(2)

Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten (3)

1

Pemasangan Rambu

2

Pemasangan Traffic Light/Flash Light

3

Pengecatan Marka Jalan

Sasaran pada Renstra Kementerian (4)

345 buah

73.266 buah

9 unit

866 unit

5.700 meter2

10.193.298 meter2

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan No

(1)

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian (2)

Permasalahan

Sebagai Faktor

Pelayanan SKPD Kabupaten

Penghambat

Pendorong

(3)

(4)

(5)

1

Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi

Masih kurangnya fasilitas keselamatan LLAJ

Dana yang dialokasikan untuk pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ masih minimum

Pengamanan dan pengendalian LLAJ terutama di lokasi rawan kecelakaan lalu lintas

2

Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah

Penurunan kinerja pelayanan angkutan umum

Kinerja pelayanan angkutan umum kurang menarik dan masyarakat lebih memilih berpindah moda ke kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor

Peningkatan pelayanan perijinan dan analisis data base angkutan umum

3

Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim

Masih terdapat sebagian pemilik kendaraan yang belum tertib dalam mengujikan kendaraannya

Kesadaran pemilik kendaraan untuk mengujikan kendaraannya tepat waktu masih kurang

Perbaikan dan kalibrasi alat uji secara periodik untuk peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor


15

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan

dalam

proses

penyusunan

rencana

pembangunan

untuk

melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat

dipertanggungjawabkan.

Dengan

menggunakan

matrik

analisis

lingkungan baik lingkungan internal maupun eksternal akan menghasilkan rumusan isu strategis yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan lima tahun kedepan, sebagai berikut: 1) Peningkatan keselamatan transportasi darat dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi; 2) Peningkatan kondisi kelaikan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; 3) Peningkatan

kualitas

perijinan

angkutan

untuk

kemudahan

dalam

penyelenggaraan angkutan umum; 4) Pengontrolan emisi gas buang kendaraan bermotor secara berkala sebagai wujud kontribusi transportasi darat dalam pelestarian lingkungan hidup; 5) Pembangunan infrastruktur jaringan internal pemerintah daerah dan akses publik sampai ke tingkat kecamatan dan desa untuk terwujudnya e-government di Kabupaten Ponorogo; 6) Meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi.


16

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD Visi Dinas Perhubungan: Menciptakan sistem transportasi, komunikasi dan informasi yang handal dan berbudaya. Misi Dinas Perhubungan: 

Mewujudkan transportasi yang selamat, aman, tertib, terpadu, lancar, ramah lingkungan, nyaman dan terjangkau.



Mewujudkan sistem informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi.

4.2 Tujuan dan Sasaran Dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan ditetapkan tujuan yaitu: 1. Meningkatkan mutu pelayanan transportasi daerah

untuk menjamin

terlaksananya lalu lintas orang dan barang Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya lalu lintas orang dan barang di wilayah Ponorogo, baik sarana angkutan umum, sarana lalu lintas maupun sarana pendukung keselamatan dan kenyamanan transportasi lainnya. Pelayanan transportasi ini juga perlu memperhatikan perlunya melakukan evaluasi dan penambahan trayek angkutan umum khususnya wilayah yang merupakan sentra pengembangan baik pertanian, pariwisata maupun

pendidikan.

Sedangkan

dalam

rangka

menjamin

adanya

keselamatan penyelenggaraan angkutan umum diperlukan pengawasan terhadap sarana transportasi umum dan ketaatan masyarakat wajib uji kir kendaraan melalui penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor. Indikator kinerja yang ditentukan adalah: a) Angkutan darat, meliputi: o

Ketersediaan

dan

terpeliharanya

rambu-rambu

dan

sarana

pendukung keselamatan lainnya (marka, traffic light, dll), diukur dari jumlah

absolut

dan

penilaian

kualitatif

terhadap

prasarana

keselamatan lalu lintas; o

Terselenggaranya pelayanan ijin trayek;

o

Ketersediaan dan terpeliharanya terminal/halte;

o

Tersedianya angkutan penumpang umum diukur dari rasio jumlah


17

angkutan penumpang umum terhadap jumlah penumpang angkutan umum; o

Persentase alat uji kendaraan bermotor dalam kondisi baik.

b) Ketaatan kendaraan wajib uji KIR, dengan indikator o

Prosentase kendaraan yang lulus uji terhadap kendaraan yang kir;

o

Prosentase kendaraan yang uji kir terhadap kendaraan wajib uji.

2. Meningkatkan tersedianya sarana komunikasi dan informasi Hal dimaksudkan sebagai sarana komunikasi dan untuk memperat hubungan antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan masyarakat serta dapat memberikan sinergi positif dalam pembangunan. Oleh karena itu diperlukan media sebagai sarana penyampaian informasi yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, yaitu dengan penyelenggaraan/ keikutsertaan dalam pameran pembangunan dan penyediaan website Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang interaktif dan selalu mutakhir. a) Ketersediaan Website, dengan indikator: o

Ketersediaan jaringan internet

o

Terpeliharanya jaringan internet

b) Pameran pembangunan/expo, dengan indikator: o

Keikutsertaan dalam pameran pembangunan

4.3 Strategi dan Kebijakan Dalam mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan ditetapkan strategi dan kebijakan yaitu dengan meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan untuk meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan orang, barang dan jasa serta peningkatan keselamatan lalu lintas jalan. Sedangkan dalam bidang komunikasi dan informasi ditentukan kebijakan yaitu dengan meningkatkan pemberdayaan insan kominfo dan masyarakat melalui kecukupan sarana dan prasarana komunikasi, pelatihan, pembinaan dan dialog interaktif serta meningkatkan pengelolaan informasi berbasis Teknologi Informasi.


18

Dinas Perhubungan Rencana Strategis TAHUN : 2011 - 2015 VISI MISI

: :

Tujuan

1

Meningkatkan mutu pelayanan transportasi daerah untuk menjamin terlaksananya lalu lintas orang dan barang.

Menciptakan sistem transportasi, komunikasi dan informasi yang handal dan berbudaya. 1. Mewujudkan transportasi yang selamat, aman, tertib, terpadu, lancar, ramah lingkungan, nyaman dan terjangkau 2. Mewujudkan sistem informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi. Indikator Kinerja

1

Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik

Uraian 1.1

Sasaran Indikator Kinerja

Tersedia dan terpeliharanya prasarana LLAJ sehingga dapat menekan tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan


1.1.1

Persentase penambahan rambu lalu lintas

1.1.2

Persentase panjang marka jalan Persentase pemeliharaan rambu lalu lintas

1.1.3

1.1.4

Persentase penambahan traffic light

1.1.5

Persentase penambahan flash light

1.1.6

Persentase pemeliharaan traffic light

1.1.7

Persentase pemeliharaan flash light

Bidang pelaksana

Stategi mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program 1

19

Meningkatkan kondisi alat kelengkapan jalan untuk keselamatan lalu lintas dan kelancaran pelayanan angkutan orang dan/atau barang/jasa

1

2

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1

Bidang Lalu Lintas

Tujuan

Indikator Kinerja

2

Persentase terminal/sub terminal dalam kondisi baik

Uraian 1.2


Keamanan dan kenyamanan pengguna fasilitas terminal

1.2.1

Persentase pemeliharaan terminal/ sub terminal

Bidang pelaksana

Stategi mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program 1

Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana transportasi dan kenyamanan di dalam terminal maupun sub terminal.

1

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1

Bidang SP

2

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1

Bidang SP

3

Rasio Ijin trayek

1.3

Ketersediaan angkutan penumpang umum

1.3.1

Persentase jumlah angkutan umum terhadap penumpang angkutan umum

1

Meningkatkan mutu pelayanan ijin trayek

1

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1

Bidang Angkutan

4

Persentase alat pengujian kendaraan bermotor dalam kondisi baik

1.4

Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor

1.4.1

Persentase pemeliharaan dan kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor

1

Perbaikan dan kalibrasi alat uji secara berkala

1


1

UPT PKB

5

Persentase ketaatan wajib uji kendaraan bermotor

1.5

Tersedianya sarana transportasi yang laik jalan dan ramah lingkungan

1.5.1

Persentase kendaraan bermotor lulus uji


20

Tujuan

2

Meningkatkan tersedianya sarana komunikasi dan informasi.

Indikator Kinerja

1

Ketersediaan serta terselenggaranya website dan jaringan internet

Uraian 2.1

Kelancaran penyampaian informasi/ masukan baik dari pemerintah maupun masyarakat dan sebaliknya

Sasaran Indikator Kinerja 2.1.1

Adanya website pemerintah daerah

1

Meningkatkan pemberdayaan insan kominfo dan masyarakat melalui kecukupan sarana dan prasarana komunikasi , pelatihan, pembinaan dan dialog interaktif serta meningkatkan pengelolaan informasi berbasis Teknologi Informasi (TI)

1

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1

Bidang Kominfo

2

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1

Bidang Kominfo

1

Bidang Kominfo

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa

1

Bidang Kominfo

3

2

Frekuensi keikutsertaan dalam pameran pembangunan

2.2

Peran serta dalam pameran pembangunan


2.2.1

Jumlah pameran/expo yang diselenggarakan

Bidang pelaksana

Stategi mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program

1

21

Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan bidang komunikasi dan informasi

1

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2011 - 2015 MATRIK TUJUAN DAN TARGET INDIKATOR KINERJANYA Uraian 1


Tujuan Indikator Kinerja 1

2

3

4


Jumlah/luas kondisi terminal/sub terminal dalam kondisi baik

Formula Indikator

Kondisi Awal

2011

2012

Target 2013

2014

2015

1.1

Jumlah rambu kondisi baik tahun ini Jumlah rambu tahun ini

buah

330 643

380 699

530 774

660 854

790 934

900 994

1.2

Jumlah traffic light kondisi baik tahun ini Jumlah traffic light tahun ini

unit

2 19

3 19

8 21

10 21

16 23

18 24

1.3

Jumlah flash light kondisi baik tahun ini Jumlah flash light tahun ini

unit

2 5

2 5

3 5

5 7

5 7

6 9

2.1

Jumlah sub terminal kondisi baik tahun ini Jumlah sub terminal tahun ini

buah

1 7

4 7

5 7

5 7

7 7

7 7

2.2

Luas terminal kondisi baik tahun ini Luas terminal tahun ini

m

29.691 51.482

29.841 51.482

29.841 51.482

30.041 51.482

30.041 51.482

30.291 51.482

3

Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan Jumlah penduduk

%

366

348

334

312

295

271

904.046

908.789

913.557

918.350

923.169

928.012

4

Jumlah alat uji kondisi baik tahun ini Jumlah alat uji tahun ini

buah

8 12

8 12

9 12

9 12

10 12

10 12

Rasio Ijin trayek

Persentase alat pengujian kendaraan bermotor dalam kondisi baik

satuan


22

2

Uraian

2

Meningkatkan tersedianya sarana komunikasi dan informasi.

Tujuan Indikator Kinerja 5


1

2

Formula Indikator

satuan

Kondisi Awal

2011

2012

Target 2013

2014

2015

5

Jumlah kendaraan yang diuji Jumlah kendaraan wajib uji

%

84%

91%

91%

92%

93%

93%


1

Ada/tidaknya website milik pemerintah daerah

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada


2

Jumlah pameran/expo yang dilaksanakan per tahun

kali

1

2

2

2

2

2


23

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2011 - 2015 MATRIK SASARAN DAN TARGET INDIKATOR KINERJANYA Uraian 1.1



Formula Indikator

Satuan

Kondisi Awal

buah

643

2011

2012

Target 2013

2014

2015

50

75

80

80

60

643

693

768

848

928

Persentase penambahan rambu lalu lintas

Jumlah rambu yang ditambah tahun ini

1.1.2

Persentase panjang marka jalan

Panjang marka jalan Panjang jalan tahun ini

%

6.493,50 1.002,69

1.700 1.002,69

1.000 1.002,69

1.000 1.002,69

1.000 1.002,69

1.000 1.002,69

1.1.3

Persentase pemeliharaan rambu lalu lintas

Jumlah rambu yang dipelihara tahun ini Jumlah rambu tahun lalu

buah

643

0 643

75 643

50 718

50 768

50 818

1.1.4

Persentase penambahan traffic light

Jumlah traffic light yang ditambah tahun ini Jumlah traffic light tahun lalu

unit

19

0 19

2 19

0 21

2 21

1 23

Jumlah flash light yang ditambah tahun ini Jumlah flash light tahun lalu

unit

5

0 5

0 5

2 5

0 7

2 7

1.1.1

1.1.5

Persentase penambahan flash light


Jumlah rambu s.d tahun lalu

24

Uraian


1.1.7

1.2


1.2.1

Formula Indikator

Persentase pemeliharaan traffic light

Jumlah traffic light yang dipelihara tahun ini

Persentase pemeliharaan flash light

Jumlah flash light yang dipelihara tahun ini


Jumlah traffic light tahun lalu

Jumlah flash light tahun lalu

Dokumen perencanaan/ detailed engineering design/ fisibility sudy

Satuan

Kondisi Awal

2011

2012

Target 2013

unit

19

1 19

3 19

2 21

4 21

2 23

unit

5

0 5

1 5

0 5

0 7

1 7

paket

0

1

0

1

1

1

51.482

150 51.482

0 51.482

200 51.482

0 51.482

250 51.482

7

3

1

0

2

0

7

7

7

7

7

76,79

77,44

79,96

82,34

86,69

Luas terminal yang diperbaiki m

Luas terminal seluruhnya Jumlah sub terminal yang diperbaiki

2

buah

Jumlah sub terminal yang ada

1.3

Ketersediaan angkutan penumpang umum

1.3.1

Rasio jumlah angkutan umum terhadap penumpang angkutan umum


Jumlah angkutan umum Jumlah penumpang

%

25

75,64

2014

2015

Uraian 1.4

Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor


Persentase pemeliharaan dan kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor

1.5

Tersedianya sarana transportasi yang laik jalan dan ramah lingkungan

1.6.1

Persentase kendaraan bermotor lulus uji

2.1

Kelancaran penyampaian informasi/masuk an baik dari pemerintah maupun masyarakat dan sebaliknya

2.1.1

Adanya website pemerintah daerah

2.2

Peranserta dalam pameran pembangunan

2.2.1

Jumlah pameran/expo yang diselenggarakan


Formula Indikator

Satuan

Kondisi Awal

2011

2012

Target 2013

Jumlah alat uji yang diperbaiki Jumlah alat uji tahun lalu

buah

12

5 12

6 12

5 12

6 12

6 12

Jumlah alat uji yang dikalibrasi Jumlah alat uji yang ada

buah

12

8 12

8 12

8 12

8 12

8 12

Jumlah kendaraan lulus uji Jumlah kendaraan yang diuji

%

89%

90%

91%

92%

93%

94%

Ada/tidak

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Jumlah penyelenggaraan/ keikutsertaan dalam pameran pembangunan/expo

kali

1

2

2

2

2

2

26

2014

2015

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dan kegiatan disesuaikan dengan bidang tugas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program 5 tahun difungsikan untuk pembinaan transportasi, komunikasi dan informatika di Kabupaten Ponorogo, yaitu: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; b. Pelaksanaan pemberian perijinan dan pelayanan publik di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; c.

Pelaksanaan

pemberdayaan,

pengawasan

dan

pengendalian

di

bidang

perhubungan, komunikasi dan informatika. Dengan demikian ditetapkan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo tahun 2011-2015 sebagai berikut: 1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan a. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan b. Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan c. Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ a. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor b. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan c. Rehabilitasi/pemeliharaan alat kelengkapan lalu lintas 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan a. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya b. Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal c. Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan d. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas b. Pengadaan marka jalan 5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa a. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 6. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media a. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi a. Pengelolaan website


27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2011 - 2015

(outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

(6)

Indikator

Tujuan

Sasaran

(1)

(2)



Indikator Sasaran

(3)

Program dan Kegiatan


Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Tahun-5

Unit Kerja SKPD PeLokasi nanggungjawab

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Terciptanya kelancaran dan keselamatan lalu lintas

40%

2%

305,000,000.00

4%

695,000,000.00

6%

274,000,000.00

4%

700,000,000.00

7%

489,000,000.00 62%

Penyediaan fasilitas rambu lalu lintas

40%

3%

50,000,000.00

5%

75,000,000.00

5%

80,000,000.00

5%

80,000,000.00

4%

60,000,000.00 62%

345,000,000.00 DISHUB

PONORO GO

Penyediaan fasilitas traffic light

63%

0%

-

7%

470,000,000.00

0%

7%

470,000,000.00

3%

235,000,000.00 80%

1,175,000,000.00 DISHUB

PONORO GO

Penyediaan fasilitas flash light

45%

0%

-

0%

-

18%

44,000,000.00

0%

-

18%

44,000,000.00 81%

88,000,000.00 DISHUB

PONORO GO

1 07 19 02 Kegiatan Pengadaan marka jalan

Pengecatan marka jalan

13%

3%

255,000,000.00

2%

150,000,000.00

2%

150,000,000.00

2%

150,000,000.00

2%

150,000,000.00 24%

855,000,000.00 DISHUB

PONORO GO

1 07 16

Terpeliharanya fasilitas keselamatan lalu lintas

33%

2%

50,000,000.00 16%

198,500,000.00

6%

150,000,000.00 10%

205,000,000.00 13%

158,500,000.00 80%

762,000,000.00

1 07 16 05 Kegiatan rehabilitasi/ Pemeliharaan fasilitas pemeliharaan alat rambu lalu lintas kelengkapan lalu lintas Pemeliharaan fasilitas traffic light

49%

0%

45,000,000.00

8%

11%

5%

Pemeliharaan fasilitas flash light

40%

0%

0%

25%

150,000,000.00

0%

-

25%

100,000,000.00 25%

50,000,000.00 25%

50,000,000.00 100%

350,000,000.00

50,000,000.00 100%

350,000,000.00 DISHUB

(4)

(5)

Persentase 1 07 19 Program pengendalian penambahan dan pengamanan lalu rambu lalu lintas lintas, marka jalan traffic light 1 07 19 01 Kegiatan Pengadaan rambu-rambu lalu dan flash light lintas

Persentase pemeliharaan rambu lalu lintas, traffic light dan flash light


Kode

Kinerja Program

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1 07 15


Program Tersedianya prasarana pembangunan angkutan umum prasarana dan fasilitas perhubungan

-

12%

50,000,000.00 16%

-

20%

150,000,000.00 11%

3,500,000.00

0%

-

50,000,000.00

8%

100,000,000.00 21%

-

0%

(20)

(21)

2,463,000,000.00

8%

55,000,000.00 85%

205,000,000.00 DISHUB

PONORO GO

150,000,000.00 11%

100,000,000.00 75%

550,000,000.00 DISHUB

PONORO GO

3,500,000.00 80%

7,000,000.00 DISHUB

PONORO GO

55,000,000.00

-

20%

PONORO GO

1 07 15 01 Kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Pembuatan dokumen perencanaan/ detailed engineering design/ fisibility study terminal, sub terminal, dan terminal barang

0%

25%

150,000,000.00

0%

-

25%

100,000,000.00 25%

50,000,000.00 25%

1 07 16

Terpeliharanya prasarana angkutan umum

0%

9%

200,000,000.00

2%

25,000,000.00

1%

200,000,000.00

5%

37,500,000.00

1%

250,000,000.00 18%

Rehabilitasi fasilitas terminal

0%

1%

300,000,000.00

0%

-

1%

400,000,000.00

0%

-

1%

500,000,000.00

3%

1,200,000,000.00 DISHUB

PONORO GO

Rehabilitasi fasilitas sub terminal

0%

8%

100,000,000.00

2%

0%

-

5%

0%

-

15%

225,000,000.00 DISHUB

PONORO GO


1 07 16 04 Kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/ pelabuhan

50,000,000.00

75,000,000.00

712,500,000.00

Indikator

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

(1)

(2) Ketersediaan angkutan penumpang umum

Meningkatkan tersedianya sarana komunikasi dan informasi

(3)

(4)

(5)

Rasio jumlah 1 07 17 Program peningkatan angkutan umum pelayanan angkutan terhadap 1 07 17 11 Kegiatan pengumpulan penumpang dan analisis data base angkutan umum pelayanan angkutan 1 07 17 13 Kegiatan fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 1 07 17 16 Kegiatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

(6)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1

target

Tahun-2

Rp

target

(9)

(10)

Tahun-3

Rp

target

(11)

(12)

Tahun-4

Rp

target

(13)

(14)

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Tahun-5

Rp

target

(15)

(16)

Rp

target

(17)

(18)

Unit Kerja SKPD PeLokasi nanggungjawab

Rp

(7)

(8)

Keterandalan pelayanan angkutan umum Penyediaaan database angkutan umum

3%

36%

42,500,000.00

3%

32,500,000.00

3%

32,500,000.00

3%

32,500,000.00

3%

32,500,000.00 50%

0%

5%

7,500,000.00

5%

7,500,000.00

5%

7,500,000.00

5%

7,500,000.00

5%

7,500,000.00 25%

37,500,000.00 DISHUB

PONORO GO

Penyediaaan software angkutan umum

0%

100%

25,000,000.00

0%

0%

- 100%

25,000,000.00 DISHUB

DISHUB

Koordinasi dengan PPAU guna peningkatan pelayanan

10%

2%

10,000,000.00

3%

4%

25,000,000.00 25%

110,000,000.00 DISHUB

PONORO GO

Terpeliharanya sarana pengujian kendaraan bermotor

0%

75%

75,000,000.00 75%

75,000,000.00 75%

75,000,000.00 75%

75,000,000.00 75%

75,000,000.00 100%

375,000,000.00

75,000,000.00 75%

75,000,000.00 75%

75,000,000.00 75%

75,000,000.00 75%

75,000,000.00

375,000,000.00 DISHUB

-

25,000,000.00

0%

3%

-

25,000,000.00

0%

3%

-

25,000,000.00

(19)

(20)

Terpeliharanya alat Persentase pengujian kendaraan pemeliharaan bermotor dan kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor

1 07 16

1 07 16 11 Kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Pemeliharaan dan kalibrasi alat uji

0%

75%

Kelancaran Adanya website penyampaian pemerintah informasi/ masukan daerah baik dari pemerintah maupun masyarakat dan sebaliknya

1 20 23

Implementasi keterbukaan informasi publik (KIP)

3%

3%

300,000,000.00

3%

350,000,000.00

3%

380,000,000.00

3%

380,000,000.00

3%

380,000,000.00 18%

Pengelolaan website pemerintah daerah

3%

3%

300,000,000.00

3%

350,000,000.00

3%

380,000,000.00

3%

380,000,000.00

3%

380,000,000.00 18%

10%

20%

950,000,000.00 10%

650,000,000.00 10%

570,000,000.00 10%

685,000,000.00 10%

500,000,000.00 70%

10%

20%

950,000,000.00 10%

650,000,000.00 10%

570,000,000.00 10%

685,000,000.00 10%

500,000,000.00 70%

10%

3%

20,000,000.00

3%

20,000,000.00

3%

20,000,000.00

3%

20,000,000.00

3%

20,000,000.00 25%

100,000,000.00

10%

3%

20,000,000.00

3%

20,000,000.00

3%

20,000,000.00

3%

20,000,000.00

3%

20,000,000.00 25%

100,000,000.00 DISHUB

50%

5%

50,000,000.00

5%

50,000,000.00

5%

50,000,000.00

5%

50,000,000.00

5%

50,000,000.00 75%

250,000,000.00

50%

5%

50,000,000.00

5%

50,000,000.00

5%

50,000,000.00

5%

50,000,000.00

5%

50,000,000.00 75%

250,000,000.00 DISHUB

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

1 20 23 06 Kegiatan pengelolaan website 1 25 15

Program Pengelolaan informasi Pengembangan berbasis teknologi komunikasi, informasi informasi (TI) dan media massa

1 25 15 02 Kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 1 25 18

Program Kerjasama Peningkatan informasi dengan Mas penyampaian informasi Media kepada publik

1 25 18 02 Kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Peran serta dalam pameran pembangunan

Jumlah 1 25 15 pameran/ expo yang diselenggarakan

Penyediaan peralatan dan instalasi jaringan internet

Pelaksanaan sosialisasi tentang kebijakan pemerintahan daerah

Program Peningkatan Pengembangan pemberdayaan insan komunikasi, informasi kominfo dan media massa

1 25 15 03 Kegiatan Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Pembinaan kelompok informasi masyarakat (KIM) dan ikut serta pameran produk unggulan KIM

2,142,500,000.00

2,096,000,000.00

1,851,500,000.00

2,235,000,000.00

2,005,000,000.00

0%

(21)

172,500,000.00

DISHUB

1,790,000,000.00

1,790,000,000.00 DISHUB

PONORO GO

3,355,000,000.00

3,355,000,000.00 DISHUB

10,330,000,000.00

PONORO GO

PONORO GO

PONORO GO

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang berkontribusi secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Hal ini dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran RPJMD, identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi SKPD, serta identifikasi indikator dan target kinerja SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

NO

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Th. 0

Th. 1

Th. 2

Th. 3

Th. 4

Th. 5

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

1


33,95%

36,87% 55,70% 65,63% 75,37% 77,59%

77,59%

2

Jumlah/luas kondisi terminal/sub terminal dalam kondisi baik

35,98%

57,55% 64,70% 64,89% 79,18% 79,42%

79,42%

3

Rasio Ijin trayek

0,040%

0,038% 0,037% 0,034% 0,032% 0,029%

0,029%

4


84%

91%

91%

92%

93%

93%

93%

5


ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

6


1

2

2

2

2

2

2


(9)

30

BAB VI PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo merupakan pedoman awal dalam penyusunan rencana kerja melalui forum SKPD yang dilaksanakan setiap tahun. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo merupakan dokumen yang sangat penting untuk menampung kepentingan publik khususnya dalam bidang transportasi, komunikasi dan informatika dengan merumuskan dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan selama tahun 2011-2015 dan juga untuk satu tahun transisi. Pada dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo terdapat berbagai kebijakan baik internal maupun eksternal dalam rangka memberikan

apresiasi terhadap berbagai persoalan

di bidang transportasi,

komunikasi dan informatika yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Selanjutnya kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Renstra ini diharapkan dapat diimplementasikan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Demikian Dokumen Rencana Strategis ini disajikan sebagai sebuah ikhtiar dari Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dalam menyikapi berbagai persoalan transportasi, komunikasi dan informatika di Kabupaten Ponorogo.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO

Drs. SUDARMAN, M.M. Pembina Tingkat I NIP. 19570622 199103 1 001


31

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO

Recommend Documents