RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN PARIWISATA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI GORONTALO

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN PARIWISATA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI GORONTALO 2012 – 2017

GORONTALO 2014

Renstra – DishubparKominfo Prov. Gorontalo 2012 - 2017

II-1

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur hanya patut dihaturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga penyusunan review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo 2012 – 2017 ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, dimana Renstra ini merupakan revisi dari Renstra Dinas Perhubungan dan Pariwisata Tahun 2012 – 2017 akibat adanya perubahan RPJMD Prov. Gorontalo 2012 – 2017 di tahun 2013.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo 2012 – 2017 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahbun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dilaksanakan pada awal tahun Pemerintahan Daerah terpilih dan setelah 6 (enam) bulan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dalam arti bahwa sebagai tindak lanjut dari RPJMD Provinsi Gorontalo 2012 – 2017 maka dijabarkan ke dalam bentuk Rencana Strategis Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo. Rencana Strategis merupakan suatu dokumen perencanaan yang nantinya akan dilaksanakan selama (lima) tahun tanpa kemungkinan disuatu saat akan berkembang ataupun berubah sesuai dengan perkembangan pembangunan yang ada di Provinsi Gorontalo khususnya dibidang perhubungan, pariwisata dan komunikasi dan informatika. Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, masih terdapat beberapa kendala – kendala yang dihadapi namun berkat ketekunan semua staf akhirnya semua kendala dapat diatasi dan penyusunan Rencana Strategis ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk ini segala saran dan masukan akan sangat dibutuhkan dalam rangka lebih memberikan masukan yang berarti dalam dokumen Rencana Strategis ini selanjutnya. Terima kasih . Gorontalo, Februari 2014 Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo

HENRY F. DJUUNA Pembina Utama Madya NIP. 19570909 199203 1 001


II-2

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..............................................................................................

i

DAFTAR ISI .............................................................................................................

ii

BAB I

: PENDAHULUAN ................................................................................... 1.1. Latar Belakang ............................................................................. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan RENSTRA .................................. 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan ................................................. 1.4. Sistimatika Penulisan ..................................................................

I-1 I-1 I-3 I-4 I-4

BAB II

: GAMBARAN PELAYANAN SKPD .................................................... 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ............................. 2.2. Sumber Daya SKPD ..................................................................... 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ............................................................. 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ..........

II-1 II-1 II-9 II-13 II-33

BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ................................................................................................ 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ........................................................................ 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih ............................................................. 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan RI, Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informasi RI dan Renstra Dinas Perhubungan dan Pariwisata Prov. Gorontalo dan Renstra Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kab/Kota ......... 3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah ....................................... 3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis ........................................................ BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN..................... 4.1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo .................................................... 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ........................................ 4.3. Strategi dan Kebijakan ................................................................. BAB V

III-1 III-1 III-1

III-2 III-10 III-11 IV-1 IV-1 IV-2 IV-4

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ........... V-1

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ..................................................... VI-1 LAMPIRAN


II-3

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang “Without a strategy [strategic plan] the organization is like a ship without a rudder, going around in circles.” Joel Ross and Michael Kami (Tanpa sebuah strategi (rencana strategis), suatu organisasi tak ubahnya seperti sebuah kapal tanpa kemudi, berputar-putar dalam lingkaran) “A strategy [strategic plan] is a commitment to undertake one set of actions rather than another.” Sharon M. Oster (Sebuah strategi (rencana strategis) adalah suatu komitmen untuk mengambil satu rangkaian tindakan dibanding tindakan lainnya) Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Oleh karena itu, pengembangan transportasi sangat penting artinya dalam menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan, karena transportasi berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Jika dilihat dari aspek kepentingan publik, sistem transportasi yang meliputi transportasi darat, laut dan udara mengemban fungsi pelayanan publik dalam skala domestik maupun internasional. Namun demikian, agar pembangunan transportasi daerah lebih efisien, efektif dan memberikan nilai tambah bagi sektor lain serta tidak menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan, maka perlu disusun dan dirumuskan rencana pengembangannya. Pengembangan transportasi harus didasarkan pada pengembangan yang berkelanjutan (sustainability), yaitu melihat jauh ke depan, berdasarkan perencanaan jangka panjang yang komprehensif dan berwawasan lingkungan. Perencanaan jangka pendek harus didasarkan pada pandangan jangka panjang, sehingga tidak terjadi perencanaan “bongkar-pasang”. Demikian pula halnya dengan pengembangan pariwisata daerah. Pariwisata, sebagaimana yang dikatakan John Naisbitt dalam bukunya Global Paradox, dapat dikategorikan sebagai industri terbesar dunia (the world's largest industry). Sekitar 8 persen dari ekspor barang dan jasa, pada umumnya, berasal dari pariwisata. Di Asia Tenggara, berdasarkan catatan WTO, pariwisata menyumbang devisa negara sebesar 10-12 persen dari DGP dan 7-8 persen dari total employment. Provinsi Gorontalo memiliki banyak potensi wisata yang beragam dan tersebar di seluruh wilayah dimana potensi tersebut memiliki keunggulan kompetitif. Vice versa, keunggulan kompetitif ini hingga saat ini belum mampu mendongkrak ekonomi masyarakat di lokasi obyek wisata tersebut. Olehnya, perlu kiranya pemerintah menemukenali program yang tepat dalam pelibatan masyarakat ini dimana masyarakat seharusnya merupakan obyek sekaligus subyek dari kegiatan pariwisata. Inilah yang kemudian dikenal dengan pendekatan community based tourism (CBT). Adapun definisi CBT adalah pariwisata yang menyadari kelangsungan budaya, sosial, dan lingkungan. Bentuk pariwisata ini dikelola dan dimiliki oleh masyarakat dan untuk masyarakat, guna membantu para wisatawan untuk meningkatkan kesadaran mereka dan belajar tentang masyarakat dan tata cara hidup masyarakat lokal (local way of life). Dengan demikan, CBT sangat berbeda dengan pariwisata massa (mass tourism). CBT merupakan model pengembangan pariwisata yang berasumsi bahwa pariwisata harus berangkat dari kesadaran nilai-nilai kebutuhan masyarakat sebagai upaya membangun pariwisata yang lebih bermanfaat bagi kebutuhan, inisiatif dan peluang Renstra – DishubparKominfo Prov. Gorontalo 2012 - 2017

II-4

masyarakat lokal. CBT bukanlah bisnis wisata yang bertujuan untuk memaksimalkan profit bagi para investor. CBT lebih terkait dengan dampak pariwisata bagi masyarakat dan sumber daya lingkungan (environmental resources). CBT lahir dari strategi pengembangan masyarakat dengan menggunakan pariwisata sebagai alat untuk memperkuat kemampuan organisasi masyarakat rural/lokal. Olehnya, memperhatikan hal tersebut di atas, sebagai instansi yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan pariwisata komunikasi dan informatika berdasarkan Peraturan Daerah Gorontalo nomor 12 Tahun 2013 tentang pembentukan tata kerja dinas – dinas daerah Provinsi Gorontalo dimana Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo berubah menjadi Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo, maka Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo menyusun suatu rencana strategis dengan harapan dapat memberikan arah yang tepat bagi pelaksanaan tugas tersebut selama lima tahun ke depan. Rencana Strategis ini harus menjadi acuan dari semua rencana tingkatan yang lebih rendah. Evaluasi dan penyesuaian setiap tahun harus dilakukan agar Rencana Strategis ini tetap relevan dengan spirit zaman. Penyusunan Rencana Strategis ini juga sebagaimana diamanahkan oleh UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo tahun 2012 - 2017 sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan sebuah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebagai sebuah dokumen perencanaan, maka Renstra Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo seharusnya memiliki keterpaduan dengan dokumen perencanaan lainnya. Dalam perencanaan perhubungan pariwisata komunikasi dan informatika di Provinsi Gorontalo saat ini secara garis besar terdapat 2 alur pendekatan perencanaan yakni alur pendekatan perencanaan pembangunan sektoral dimana perencanaan yang dihasilkan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan di daerah melalui sektor perhubungan dan pariwisata, dalam hal ini terdapat 2 dokumen perencanaan yang mewakili alur ini yakni Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) yang merupakan perwujudan Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) di daerah, dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) dimana kedua dokumen perencanaan tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Gorontalo. Alur pendekatan perencanaan lainnya adalah alur pendekatan perencanaan pembangunan regional/wilayah secara utuh dan terpadu dimana perencanaan yang dihasilkan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah, dalam hal ini terdapat dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Renstra Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari perencanaan pembangunan regional/daerah maka penyusunannya harus berpedoman pada RPJMD Provinsi Gorontalo yang merupakan dokumen perencanaan makro daerah. Selain itu, sebagai dokumen perencanaan sektoral daerah di bidang perhubungan, pariwisata dan kominfo, maka dalam penyusunan Renstra – DishubparKominfo Prov. Gorontalo 2012 - 2017

II-5

Renstra Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo harus juga berpedoman pada Tatrawil dan RIPPDA, sedangkan dalam hal pemanfaatan struktur ruang, penyusunan Renstra harus memperhatikan dan mempedomani arahan spasial dalam RTRW Provinsi Gorontalo. Hubungan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini: Pedoman

Pedoman

TATRANAS

Pedoman

Diwujudkan

RENSTRA K/L

RPJPN

Pedoman

RPJMD

SISTRANAS

Diacu

RIPPDA

Pedoman

RENSTRA SKPD

Pedoman

TATRAWIL

Pedoman

RENJA SKPD

Diperhatikan

PEMERINTAH DAERAH

Pedoman

Diwujudkan

RPJPD

Diacu

Diperhatikan

RPJMN

Diacu

Pedoman

Pedoman

PEMERINTAH PUSAT

RIPPARNAS

RTRWP

Diperhatikan

Gambar 1.1. Keterpaduan Perencanaan 1.2 Landasan Hukum Penyusunan RENSTRA Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo tahun 2012 – 2017 disusun berdasarkan peraturan perundang – undangan sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo. 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.


II-6

10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 11. Peraturan Presiden RI Nomor 7 tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 7 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Departemen Perhubungan Tahun 2010 - 2014 14. Rencana Strategis Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 2010 – 2014 15. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 16. Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2010 tentang Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Gorontalo 17. Peraturan Gubernur No. 47 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Gorontalo 18. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2013 tentang Review (Kajian Kembali) Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD Provinsi Gorontalo 2012 – 2017 Tanggal 11 Nov 2013 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Maksud penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo adalah untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kegiatan dalam kurung waktu 2012 – 2017, sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut: a. Sebagai pedoman SKPD/Dinas dalam penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan jasa perhubungan dan pariwisata yang handal dan berdaya saing . b. Sebagai pedoman SKPD/Dinas dalam penyusunan RKA - SKPD c. Sebagai tolak ukur SKPD/Dinas dalam evaluasi penilaian kinerja dalam melaksanakan program pembangunan pada kurun waktu tertentu. 1.4 Sistimatika Penulisan Secara sistematis Rencana Strategis Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo tahun 2007 – 2012 dapat diuraikan sebagai berikut : BAB I Merupakan Bab Pendahuluan yang memuat hal-hal substansial penyusunan Renstra seperti Latar Belakang perlunya penyusunan Renstra, Pengertian, Maksud dan Tujuan penyusunan, Landasan Penyusunan serta Sistematika Penulisan. BAB II Merupakan Bab Gambaran Pelayanan SKPD yang memuat kondisi Umum SKPD, Kapasitas dan Kondisi Pelayanan, Permasalahan, dan Proyeksi 5 Tahun Ke Depan. BAB III Merupakan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD yang akan memuat isu-isu strategis yang berkembang dan hendak dicapai selama lima tahun. BAB IV Merupakan Bab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Bab ini memuat Visi dan Misi Kepala Daerah, Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Kebijakan yang akan diambil selama lima tahun. BAB V Merupakan Bab Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BAB VI Merupakan Bab Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Renstra – DishubparKominfo Prov. Gorontalo 2012 - 2017

II-7

BAB VII LAMPIRAN

Merupakan Bab Penutup Matriks Program 5 (lima) Tahunan


II-8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Provinsi Gorontalo merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 yang diresmikan pada tanggal 16 Februari 2001 oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Bertitik tolak dari Undang-Undang tersebut maka Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan telah membentuk Badan, Dinas, dan Biro yang mana didalamnya termasuk pembentukan Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Prov. Gorontalo. Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur. Perubahan-perubahan tersebut bertujuan agar pelayanannya dapat lebih optimal sesuai dengan perkembangan waktu. Adapun perubahan-perubahan nomenklatur tersebut sebagai berikut : a. Dinas Perhubungan, Postel, Pariwisata, dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo melalui Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. b. Dinas Perhubungan, Postel dan Pariwisata Provinsi Gorontalo melalui Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. c. Dinas Perhubungan, Postel dan Pariwisata Provinsi Gorontalo melalui Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Struktur Organisasi. d. Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo melalui Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Provinsi Gorontalo. e. Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo. a. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD - Tugas Pokok Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo mempunyai tugas pokok sebagai perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika. - Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, maka Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi : 1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan dan pengelolaan keuangan, penyusunan rencana dan program dibidang Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika; 2. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan tugas dibidang Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika; 3. Menyiapkan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan tata usaha Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika. 4. Melaksanakan tugas Konsultasi dan koordinasi dibidang perhubungan, pariwisata , komunikasi dan informatika


II-9

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai kewenangan sebagai berikut : - Menyusun rencana strategis Dinas, Program / Kegiatan Tahunan bidang Perhubungan, Pariwisata , Komunikasi dan Informatika; - Memberikan pelayanan perizinan dibidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan - Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) b.

Struktur Organisasi SKPD Penyelenggaraan, pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo sebagai mana yang diamanatkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12 Tahun 2013 nampak pada Struktur Organisasi sebagai berikut : (1). Kepala Dinas (2). Sekretaris a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi b. Sub Bagian Keuangan c. Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan (3). Kepala Bidang Perhubungan Darat a. Seksi Angkutan Darat dan Penyeberangan b. Seksi Lalu Lintas dan Rekayasa c. Seksi Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana (5) Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara a. Seksi Angkutan Laut dan Udara b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasana Laut dan Udara c. Seksi Keselamatan Laut dan Udara (6) Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika a. Seksi Pos dan Telekomunikasi b. Seksi Informasi dan Komunikasi Publik c. Seksi Aplikasi Informatika (7) Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif a. Seksi Pengembangan Destinasi dan Bina Mitra b. Seksi Seni Tradisi, Pertunjukan dan Ekonomi Kreatif c. Seksi Informasi dan Promosi (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) (8). Kelompok Jabatan Fungsional Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada gambar di bawah ini :


II-10

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PARIWISATA

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR... TAHUN... TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

KEPALA DINAS

SEKRETARIS KELOMPOK JABFUNG Subbag. Perencanaan dan Evaluasi

Bidang Perhubungan Darat

Bidang Perhubungan Laut dan Udara

Seksi Angkutan Darat & Penyeberangan

Seksi Angkutan Laut dan Udara

Seksi lalu Lintas dan Rekayasa

Seksi Pengembangan Sarana & Prasarana Laut dan Udara

Seksi Keselamatan,Teknik Sarana dan prasarana

Bidang Komunikasi dan Informasi

Seksi Pos dan Telekomunikasi Seksi Informasi & Komunikasi Publik

Seksi Aplikasi infornatika

Seksi Keselamatan Laut & Udara

Subbag. Keuangan

Subbag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif

Seksi Pengembangan Destinasi dan Bina Mitra Seksi Ekonomi kreatif, Seni, Tradisi, & Pertunjukan Seksi Informasi & Promosi

UPT Renstra - Dishubpar Prov. Gorontalo 2012 - 2017

II-3

Dari struktur jabatan yang ada dijabarkan dalam job description dengan rincian sebagai berikut : KEPALA DINAS Tugas : Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan daerah dibidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika. Fungsi : a. mengadakan koordinasi, singkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan dinas maupun dengan instansi-instansi lain diluar dinas sesuai tugas masing-masing; b. mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Gubernur serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi-fungsi dinas kepada Gubernur; c. memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada Gubernur mengenai langkahlangkah strategis atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; d. menyiapkan data dalam menyusun program / rencana teknis tahunan menurut bidang tugas; e. mengadakan pembinaan dan peningkatan SDM dilingkungan pegawai Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika; f. mengumpul/menganalisa dan membuat laporan serta melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas; SEKRETARIS Tugas : Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unit kerja dilingkungan dinas. Fungsi : a. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ; b. penyusunan peraturan kebijakan teknis dan meghimpun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas dinas; c. penyiapan informasi dan hubungan masyarakat serta pengelolaan perpustakaan; d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai; e. pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan; f. pelaksanaan teknis administrasi; g. menyusun rencana dan program yang diajukan oleh masing-masing bagian dan bidang; h. evaluasi dan pelaporan; Sekretaris terdiri dari : a. Subag Perencanaan dan Evaluasi b. Subag Keuangan c. Subag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan Subag Perencanaan dan Evaluasi : Tugas : Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas mengumpulkan serta menyusun rencana kegiatan dinas yang telah dibuat oleh masing-masing Bidang. Fungsi : a. menyiapkan dan menyusun rancangan perencanaan serta penjabaran visi, misi, program dan kegiatan pembangunan bidang perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika yang terangkum dalam Renstra Dinas; b. mengumpulkan dan menyatukan program kerja dan rencana kegiatan kerja dinas yang telah disusun dan diajukan oleh masing-masing bagian, sub bagian, bidang dan sub bidang; Renstra - DishubparKominfo Prov. Gorontalo 2012 - 2017

II-4

c. pelaksanaan singkronisasi dalam rangka perencanaan program pengembangan dinas; d. mengadakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; e. menyusun angka sementara (Asem), angka tetap (Atep), angka ramalan (Aram) I, II, III sesuai yang disyahkan oleh BPS. Subag Keuangan Tugas : a. menjalankan kebijakan pengelolaan keuangan berdasarkan kebijakan kepala daerah selaku PPKD; b. menyusun anggaran keuangan tahunan berdasarkan rencana kerja SKPD; c. mengendalikan pelaksanaan penerimaan PAD, penerimaan pajak-pajak negara, penerimaan pihak ketiga serta penyetoran ke Kas Daerah, Kas Negara atau ke kas pihak ketiga; d. mengendalikan pelaksanaan pembayaran SKPD yang membebani APBD; e. mengendalikan penatausahaan pelaksanaan Anggaran SKPD; f. menyelenggarakan pengarsipan bukti-bukti keuangan; g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan interim dan tahunan SKPD kepada PPKD; h. menyusun analisa kinerja keuangan SKPD berdasarkan prinsip-prinsip kewirausahaan; i. membantu BUD mengendalikan kekayaan daerah yang dikuasakan kepada pengguna barang. Fungsi : a. pembinaan pengelolaan keuangan di lingkungkungan SKPD berdasarkan perundangundangan; b. pengumpulan indikator kinerja kegiatan dalam rencana kerja tahunan dan rencana strategik SKPD serta ketentuan tentang standar pelayanan minimal; c. pengolahan data RKA-SKPD berdasarkan indikator kegiatan, pagu anggaran defenitif, analisa standar belanja dan satuan biaya; d. penyusunan dan penerbitan draft DPA-SKPD sesuai peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD untuk disahkan oleh PPKD; e. persetujuan pengajuan usulan rencana pergeseran dan perubahan anggaran dari kegiatan dalam DPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD untuk mendapat persetujuan/penetapan oleh PPKD dan atau Sekretaris Daerah dan atau DPRD melalui PPKD; f. persetujuan penetapan pajak daerah/retribusi daerah sebagai penerimaan daerah sesuai pelimpahan kewenangan dari kepala daerah selaku PKPKD; g. persetujuan penyetoran penerimaan daerah oleh Bendahara Penerima ke rekening kas daerah milik BUD dengan batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku; h. persetujuan penyetoran penerimaan pajak-pajak negara atau penerimaan pihak ketiga oleh Bendahara Pengeluaran ke rekening kas milik BUN atau rekening pihak ketiga yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; i. penetapan rencana arus kas dari seluruh kegiatan dalam DPA-SKPD berdasarkan rencana operasional kegiatan dari kuasa pengguna anggaran; j. penetapan dan penyampaian permintaan SPD bulanan ke BUD; k. persetujuan permintaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang akan dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran; l. persetujuan atau penolakan belanja yang membebani APBD berdasarkan bukti-bukti dasar yang sah dari pihak ketiga sesuai dengan surat permintaan pembayaran dari pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran sesuai pelimpahan kewenangan dari kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan; m. penerbitan dan penandatanganan SPM sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh PKPKD Renstra - DishubparKominfo Prov. Gorontalo 2012 - 2017

II-5

n. penyampaian SPM beserta lampiran yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan kepada BUD; o. pembinaan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran berdasarkan kebijakan BUD; p. penyelenggaraan penatausahaan penerimaan uang dan pengeluaran uang; q. penyusunan dan penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan pemerintah selaku entitas akuntansi; r. penyelenggaraan arsip bukti-bukti pendukung keuangan yang sah dan relevan; s. penerbitan dan penyampaian Laporan Keuangan Interim dan Laporan Keuangan kepada PKPKD; t. penerbitan dan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Bulanan dengan Laporan Realisasi Anggaran PKPKD; u. penerbitan analisa kinerja keuangan SKPD berdasarkan the best practise pengelolaan keuangan yang berwirausaha; v. pelayanan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan APBD; w. rekonsiliasi kekayaan daerah antara catatan akuntansi kekayaan daerah dalam Laporan Keuangan SKPD dengan penguasaan fisik, kondisi fisik, dan bukti-bukti kepemilikan; Subag Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan Tugas : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan melaksanakan tugas inventarisasi, penataan dan pemeliharaan aset, serta mengelola administrasi kepegawaian. Fungsi : a. melaksanakan urusan surat menyurat, pengarsipan dan keprotokoleran; b. melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga dinas; c. melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan, dan penata-usahaan aset milik negara/daerah; d. menyusun rencana kebutuhan dan penghapusan barang inventaris; e. pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi pengembangan karir, kenaikan pangkat berkala, mutasi intern dan kesejahteraan pegawai; f. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada dimasing-masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai kodefikasi dan pengglongan barang milik daerah; g. melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan; h. menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta laporan invetaris 5 (lima tahunan) yang berada di SKPD kepada pengelola; i. menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi; j. membuat laporan kepegawaian secara periodik. BIDANG PERHUBUNGAN DARAT Tugas : melaksanakan pengendalian pengawasan manajemen dibidang angkutan dan terminal, lalu lintas dan prasarana serta keselamatan dan teknis sarana. fungsi : a. menyusun rencana program kegiatan di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan; b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian arus lalu lintas; c. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas; d. menyiapkan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan, penyeberangan Kabupaten/Kota dan antar Provinsi; Renstra - DishubparKominfo Prov. Gorontalo 2012 - 2017

II-6

e. menyiapkan pemberian perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib memanfaatkan jalan Provinsi; f. menyiapkan penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan antar Kabupaten/Kota; g. menyiapkan rencana penetapan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang; h. Pembinaan terhadap asosiasi sub sektor perhubungan darat tingkat Provinsi. Bidang Transportasi Darat terdiri dari : a. Seksi Angkutan Darat dan Penyeberangan; b. Seksi Lalu Lintas dan Rekayasa; c. Seksi Keselamatan,Teknik Sarana dan Prasarana. Seksi Angkutan Darat dan Penyeberangan; Tugas : melakukan penataan pelayanan perizinan dan mengadakan uji petik diterminal. Fungsi : a. Menyusun rencana program kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan (jaringan trayek, izin dan pengoperasian trayek AKDP, sewa khusus dan barang); b. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan (jaringan trayek, izin dan pengoperasian trayek AKDP, sewa khusus dan barang); c. menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan transportasi; d. menyusun rancang bangun terminal penumpang tipe A, B dan C serta terminal barang; e. monitoring dan evaluasi serta membuat laporan secara berkala. Seksi Lalu Lintas dan Rekayasa; Tugas : melakukan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan prasarana di jalan nasional dan provinsi. fungsi : a. menyusun rencana kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan prasarana di jalan nasional dan provinsi terhadap penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas; b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di jalan nasional dan provinsi, terminal dan jembatan timbang; c. mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi terkait; d. monitoring dan evaluasi serta membuat laporan secara berkala. Seksi Keselamatan,Teknik Sarana dan Prasarana. Tugas : melaksanakan pembangunan/pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan nasional dan Provinsi. Fungsi : a. menyusun dan menyiapkan program pembangunan pada sektor keselamatan dan teknik sarana; b. menyiapkan data penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan fasilitas jalan, di jalan nasional dan provinsi; c. melaksanakan pemasangan dan pemeliharaan fasilitas jalan, di jalan nasional dan provinsi. d. Monitoring dan evaluasi serta membuat laporan secara berkala.

Renstra - DishubparKominfo Prov. Gorontalo 2012 - 2017

II-7

BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DAN UDARA Tugas : Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan kegiatan bidang perhubungan laut dan perhubungan udara Fungsi : a. menyiapkan rencana program dan kegiatan serta kebijakan teknis di bidang perhubungan laut dan perhubungan udara di Provinsi Gorontalo; b. melaksanakan koordinasi pengendalian dan pengawasan pelabuhan Provinsi yang dibangun atas prakarsa Provinsi dan atau pelabuhan yang diserahkan Pemerintah kepada Provinsi; c. melaksanakan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional angkutan laut di pelabuhan dan angkutan udara di bandar udara; d. menyiapkan pelayanan perizinan jasa usaha yang terkait dengan angkutan diperairan dan angkutan udara e. menyampaikan pemberian rekomendasi untuk rencana pembangunan pelabuhan dan Bandar udara sesuai dengan kewenangan provinsi f. melaksanakan koordinasi pengendalian dan pengawasan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKp) dan daerah lingkungan kerja (DLKr) pelabuhan serta daerah kawsan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) g. melaksanakan koordinasi pengendalian dan pengawasan penerapan tarif standard batas maksimum angkutan laut dan angkutan udara h. pembinaan terhadap asosiasi Sub Sektor Perhubungan Laut dan Udara Tingkat Provinsi; i. membantu pelaksanaan SAR bila terjadi musibah pelayaran dan penerbangan j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan Bidang perhubungan Laut dan Udara terdiri dari : a. Seksi Angkutan Laut dan Udara b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana perhubungan Laut & Udara c. Seksi Keselamatan perhubungan Laut dan Udara Seksi Angkutan Laut dan Udara Tugas : Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan kegiatan pelayaran antar Kabupaten/Kota, kegiatan angkutan laut dan angkutan udara, penyiapan perizinan jasa dan penyusunan laporan. Fungsi : a. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kegiatan angkutan laut dan angkutan udara; b. melaksanakan pemantauan, koordinasi pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tarif standar batas maksimum angkutan laut dan angkutan udara; c. melaksanakan pelayanan perizinan jasa usaha yang terkait dengan angkutan laut dan angkutan udara d. melaksanakan pengendalian dan pengwasan terhadap badan usaha yang beroperasi dipelabuhan dan dibandar udara e. menyiapkan data dalam penyusunan LAKIP dinas yang berkaitan dengan kegiatan angkutan laut dan udara. f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan


II-8

Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Laut & Udara Tugas : melakukan Koordinasi, Pemantauan dalam rangka penyusunan rencana pengembangan infrastruktur baik di Bandar Udara dan Pelabuhan, rekomendasi izin pembangunan dan penyusunan laporan. Fungsi : a. Melakukan koordinasi dengan UPT Kementrian Perhubungan dalam rangka penyiapan program pegembangan infrastruktur Perhubungan Laut dan Udara di Provinsi Gorontalo. b. Menyusun program pengembangan sarana dan prasarana perhubungan laut dan udara di Provinsi Gorontalo untuk diusulkan di tingkat Kementrian Perhubungan. c. Melakukan pemantauan dengan UPT Kementrian Perhubungan mengenai perkembangan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Perhubungan Laut dan Udara di Provinsi Gorontalo. d. Menyiapkan data dalam penyusunan LAKIP Dinas yang berkaitan dengan pengembangan sarana dan prasarana Perhubungan Laut dan Udara di Provinsi Gorontalo. e. Berkoordinasi dengan I/K/L dalam menyusun program pengembangan sarana dan prasanana dalam ketersediaan fasilitas di perhubungan Laut dan Udara. f. Membantu penyediaan data dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Penyusunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil dalam hal penetapan wilayah alur pelayaran. g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan Seksi Keselamatan Laut dan Udara Tugas : melakukan Koordinasi, Pengendalian, Pengawasan bersama-sama dengan UPT Kementerian Perhubungan di Provinsi Gorontalo beserta I/K/L terkait mengenai DLKp dan DLKr serta KKOP. Fungsi : a. Koordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan Kab/Kota, Badara Udara, KSOP dan Kepala UPP, BASARNAS dan I/K/L dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat yang bermukim di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan di Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp). b. Membantu pelaksanan SAR bila terjadi musibah penerbangan dan pelayaran. c. Memberikan Rekomendasi untuk ijin mendirikan bangunan terhadap bangunan tinggi, tower atau antena yang berada di dalam dan sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp). d. Menyiapkan data dalam penyusunan LAKIP Dinas yang berkaitan dengan keselamatan Perhubungan Laut dan Udara. e. Melakukan Koordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai kondisi cuaca. f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI a. Mengkoordinir, membina dan memantau badan usaha penyelenggara pos, penyelenggara telekomunikasi dalam menjalankan usaha di Provinsi Gorontalo b. Menganalisa dan mengevaluasi laporan–laporan dari penyelenggara pos dan penyelenggara telekomunikasi untuk diolah menjadi data Dinas Perhubungan, Kominfo dan Pariwisata Provinsi Gorontalo c. Memantau pelaksanaan pedoman dasar penghitungan tarif jasa pelayanan penyelenggara pos d. Memberikan izin jasa titipan kantor cabang, izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya provinsi Renstra - DishubparKominfo Prov. Gorontalo 2012 - 2017

II-9

e.

f. g. h.

sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio, izin kantor cabang dan loket pelayanan operator telepon seluler dan izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas kabupaten/kota atau jalan provinsi; Memberikan Rekomendasi untuk ijin pendirian usaha penyelenggara pos kantor pusat, rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan perijinan lembaga penyiaran radio dan/atau televisi; Memprogramkan pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi di Provinsi Gorontalo Mengkoordinir pembuatan LAKIP Dinas Perhubungan, Kominfo dan Pariwisata Provinsi Gorontalo di Sub bidang komunikasi dan informasi. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Seksi Pos dan Telekomunikasi a. Melakukan koordinasi dengan Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo RI berkaitan dengan standarisasi pos, jasa titipan dan telekomunikasi serta peraturan perundang-undangan bidang pos dan telekomunikasi b. Memberikan bimbingan teknis di bidang standar pos dan telekomunikasi, standar pelayanan pos dan telekomunikasi, dan penerapan standar pos dan telekomunikasi dan melaksanakan pengawasan terhadap penerapan standar perangkat/peralatan Pos dan telekomunikasi yang ada di wilayah Gorontalo; c. Memberikan rekomendasi untuk pendirian Kantor Pusat Perusahaan Jasa Titipan yang berskala nasional, rekomendasi izin penyelenggaraan jaringan tetap local wireline (end to end) ) cakupan provinsi d. Memberikan izin jasa titipan kantor cabang, izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya provinsi sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio, izin kantor cabang dan loket pelayanan operator telepon seluler dan pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas kabupaten/kota atau jalan provinsi; e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala ke perusahaan penyelenggara pos guna melakukan pembinaan, pengawasan serta penertiban sesuai UU no 38 tahun 2009 tentang Pos serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan dan layanan jasa telekomunikasi area provinsi; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan; Seksi Informasi dan Komunikasi Publik a. Melaksanakan kegiatan penyelengaraan administrasi dan operasional kegiatan di bidang sarana komunikasi dan informasi publik. b. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana komunikasi informasi publik dan pengelolaan/pembinaan media penyiaran Pemerintah; c. memberikan pelayanan rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan perijinan lembaga penyiaran radio dan/atau televisi; d. memberikan rekomendasi teknis penerbitan izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi; e. melakukan koordinasi dan memfasilitasi pembentukan, pembinaan dan pengembangan media komunikasi sosial; f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga komunikasi sosial; g. melaksanakan diskusi, seminar dan sosialisasi (diseminasi) informasi nasional dan daerah; h. penyebarluasan informasi melalui media pameran dan media pertunjukan rakyat; i. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan media penyiaran pemerintah daerah sekaligus monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ); Renstra - DishubparKominfo Prov. Gorontalo 2012 - 2017

II-10

Seksi Aplikasi Informatika a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja, perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengembangan aplikasi telematika b. Membuat standarisasi dan audit aplikasi telematika serta rencana kegiatan pengembangan aplikasi telematika; c. Melakukan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan aplikasi telematika dan pengembangan sistem jaringan interface untuk pelayanan publik, dalam rangka pelaksanaan E-Goverment dan pengembangan sistem informasi, pengembangan perangkat lunak dan konten teknologi informatika; d. Melakukan pengelolaan aplikasi berbasis web dalam rangka penyediaan informasi publik serta penyediaan media komunikasi interaktif bagi publik berbasis on line dan off line; e. Menyiapkan dan melakukan kegiatan teknis dan administratif serta fasilitasi kegiatan pengembangan aplikasi telematika; f. Menyusun rencana pengembangan dan pemanfaatan sarana teknologi informasi berupa peralatan jaringan intranet, internet, telekomunikasi dan persandian; g. Melaksanakan pengamanan komunikasi, telekomunikasi dan persandian yang berklarifikasi rahasia; h. Melakukan pengawasan pemanfaatan sarana teknologi informasi berupa peralatan jaringan intranet dan internet, telekomunikasi dan persandian; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Tugas : melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan–kegiatan kepariwisataan Provinsi Gorontalo. fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis dibidang kepariwisataan; b. penyusunan rencana program pengumpulan dan pengelolaan data, pengembangan produk wisata serta promosi kepariwisataan; c. koordinasi lintas Kabupaten / Kota dan stakeholder yang berkenaan dengan pengembangan kepariwisataan; d. melaksanakan kegiatan-kegiatan kepariwisataan sesuai dengan rencana yang ditetapkan; e. monitoring dan evaluasi. Bidang Pariwisata terdiri dari : a. Seksi Pengembangan Destinasi dan Bina Mitra; b. Seksi Seni Tradisi, Pertunjukan dan Ekonomi Kreatif; c. Seksi Informasi dan Promosi. Seksi Pengembangan Destinasi dan Bina Mitra; Tugas : mempersiapkan bahan pembinaan dan pengawasan usaha obyek wisata, usaha rekreasi dan hiburan umum serta melakukan pembinaan terhadap industri pariwisata. fungsi : a. menyiapkan bahan/data perencanaan dan pembinaan dalam rangka upaya pengembangan obyek dan daya tarik wisata serta pengembangan investasi pariwisata; b. menyiapkan bahan koordinasi lintas kabupaten kota; c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri pariwisata serta obyek dan daya tarik wisata; Renstra - DishubparKominfo Prov. Gorontalo 2012 - 2017

II-11

d. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan obyek wisata, rekreasi dan hiburan umum serta industri pariwisata; e. melakukan pembinaan dan pengembangan sarana dan tenaga kerja kepariwisataan. Seksi Seni Tradisi, Pertunjukan dan Ekonomi Kreatif; Tugas : menyelenggarakan pembinaan dalam rangka pengembangan seni, tradisi dan pertunjukan. fungsi : a. menyiapkan bahan rencana pembinaan pemberdayaan seni dan budaya; b. melakukan pengawasan dan upaya perlindungan terhadap pengembangan dan pemanfaatan Karya seni; c. melakukan identifikasi seni budaya dan pertunjukan; d. menyelenggarakan dan menyiapkan gelar seni dan budaya sebagai obyek wisata didaerah sesuai dengan etika dan estetika lingkungan masyarakat setempat; e. menyiapkan bahan misi kesenian baik oleh perorangan maupun kelompok sebagai duta seni didalam maupun diluar negeri; f. membuat laporan secara berkala. Seksi Informasi dan Promosi. Tugas : menyelenggarakan kegiatan dalam rangka penyebaran informasi, pemasaran dan penyuluhan wisata. fungsi : a. menyiapkan rencana pengembangan pemasaran dan kegiatan promosi, publikasi, dan pelayanan informasi di dalam maupun luar negeri; b. menyelenggarakan kegiatan promosi, publikasi, dan pelayanan informasi di dalam maupun luar negeri; c. melaksanakan koordinasi lintas kabupaten kota dalam menyiapkan data kepariwisataan; d. melakukan penyuluhan dibidang kepariwisataan; e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait; f. pemantauan dan pengawasan pemasaran kepariwisataan; g. pemberian rekomendasi sebagai bahan penertiban ijin serta penyelenggaraan promosi kepariwisataan; h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (1)Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. (2)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan (4)Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. (5)Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. (6)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan.


II-12

2.2. Sumber Daya SKPD a. Gambaran Umum Aparatur Dilihat dari segi kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo sekarang ini masih kurang dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Demikian pula halnya bila ditinjau dari kualitas dengan menggunakan tolak ukur pendidikan formal dan dengan mempertimbangkan tuntutan kompetensi seorang pegawai dalam menangani bidang tugasnya, maka memang masih perlu ditingkatkan, selain faktor kuantitas dan kualitas yang perlu mendapat perhatian adalah penempatan aparatur sesuai dengan kompotensinya (the right man in the right place). Untuk kapasitas sumber daya aparatur yang terdapat pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut : Tabel 2.1 : Aparatur Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo Provinsi Gorontalo berdasarkan Golongan (per 30 Des 2013) NO

URAIAN

1 2 3 4 5

Kepala Dinas Sekretariat Bagian Keuangan Subdin Perhubungan Darat Subdin Perhubungan Laut, Udara dan Postel 6 Subdin Pariwisata Jumlah Total

IV 1 1 1 1 1 5

GOLONGAN (Orang) III II 8 6 5 5 13 18 6 4 8 40

8 41

I 0

86

Tabel 2.2 : Aparatur Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo Provinsi Gorontalo berdasarkan Tingkat Pendidikan (per 30 Des 2013) NO

URAIAN

1 2 3 4 5



S3 1

PENDIDIKAN (Orang) S2 S1 DIII SMU 1 4 5 2 4 1 4 1 5 2 8 4 16 1 4 3 2

1

2 11

6 27

6 16

3 30

SMP 1 1

86

II-13

Tabel 2.3 : Aparatur Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo Provinsi Gorontalo berdasarkan Jabatan Stuktural (per 30 Des 2013) NO

URAIAN

1 2 3 4 5


Jabatan Struktural (Orang) Ess. II Ess. III Ess. IV Staf 1 1 2 12 1 2 8 1 3 27 1 2 8 1

4

3 12

14 69

86

Dari total jumlah pegawai sebanyak 86 orang, terdapat pegawai laki-laki sebanyak 55 orang sedangkan pegawai wanita sebanyak 31 orang. Berdasarkan jabatan struktural, terdapat 5 orang eselon III, sementara dari 14 orang eselon IV terdapat 4 orang wanita pejabat eselon IV seperti terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.1. Perbandingan Pegawai Laki-laki dan Wanita Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo Dalam meningkatkan kompetensi SDM di bidang Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika maka terdapat beberapa pegawai yang telah mengikuti diklat / bimtek teknis sesuai dengan tupoksi masing-masing. Sampai tahun 2012 presentase jumlah pegawai Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo yang telah mengikuti diklat teknis adalah sebesar 25% dan diklat/bimtek penunjang lainnya sebesar 79% dari total 86 orang jumlah pegawai sebagaimana tabel terlampir.


II-14

Tabel 2.4 : Presentase Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo yang telah mengikuti Diklat Teknis, Diklat Penjenjangan maupun Diklat/Bimtek Penunjang

URAIAN

JUMLAH PEGAWAI (Orang)

DIKLAT TEKNIS (Orang)

(1)

(2)

(3)

ESELON II

b.

Presentase DIKLAT / Presentase DIKLAT Diklat Teknis BIMTEK Diklat / Bimtek PENJENJANGAN terhadap PENUNJANG Penunjang (Orang) Jumlah Pegawai (Orang) terhadap (%) Jumlah Pegawai (%) (4 = 3/2)

1

1

ESELON III

4

ESELON IV STAF

12 69

JUMLAH

86

(5)

1

100

4

3

8 11

11 75

24

90

(6 = 5/2) 1

100

100

4

100

67 16

12 60

100 87

28

77

90

Sumber Daya Keuangan Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kewenangan otonomi, menggunakan dana yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Dekonsentrasi. Selain APBD dana dana Dekonsentrasi, maka Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo mengkoordinasikan dan mensupport langsung pelaksanaan kegiatan di masing-masing UPT lingkup Perhubungan Provinsi Gorontalo melalui dana APBN. Untuk Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo dijelaskan pada tabel sebagai berikut


II-15

Tabel 2.5 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo Provinsi Gorontalo Anggaran pada tahun ke-n

Uraian (1) Belanja Tidak Langsung

Realisasi Anggaran pada tahun ke-n

2008

2009

2010

2011

(3)

(4)

(5)

(6)

2012

Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke-nRata-rata pertumbuhan

2008

2009

2010

2011

(8)

(9)

(10)

(11)

2012

2008

2009

2010

2011

(13)

(14)

(15)

(16)

2012

Anggaran Realisasi (17)

(18)

3.455.348.951

4.254.638.518

4.895.732.522

5.465.930.208

6.021.520.142

3.450.823.119

4.047.517.325

4.775.777.517

5.200.686.284

5.760.186.572

99,869 95,132 97,550

95,147

95,660

21,67%

22,42%

295.070.300

140.300.000

177.250.000

490.820.000

437.290.000

210.745.000

188.930.000

174.820.000

473.375.000

425.885.000

71,422 134,661 98,629

96,446

97,392

36,62%

30,32%

3.633.913.700

2.701.857.500

2.908.750.000

5.217.180.000

6.183.680.000

3.340.907.297

2.606.484.291

2.745.625.675

5.027.950.769

5.389.843.652

91,937 96,470 94,392

96,373

87,162

19,26%

18,44%

5.456.439.690

4.676.773.937

3.068.030.000

2.721.773.704

6.153.789.051

3.609.296.753

4.098.434.247

2.920.661.000

59,858 86,712 66,147

87,634

95,197

29,10%

31,55%

13.438.172.212 15.850.704.145

15.710.520.142

9.724.249.120

12.996.720.667

11.305.519.945

14.800.446.300

14.496.576.224

Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal

4.547.016.000

7.096.798.027

TOTAL

11.931.348.951

14.193.594.045

Tabel 2.6 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo Provinsi Gorontalo Indikator Kinerja No

Sesuai Tugas dan

Target Target IKK

Fungsi SKPD 1 Terlayaninya transportasi darat

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Indikator

2008

2009

2010

Realisasi Capaian Tahun ke2011

2012

3 lintasan

3 lintasan

2008

2009

Rasio Capaian Pada Tahun ke-

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

3 lintasan

3 lintasan

3 lintasan 100% 100%

100%

100%

100%

100%

Lainnya 3 Lintasan

-

RLL = 400 bh

-

3 lintasan

3 lintasan

3 lintasan

3 lintasan

3 lintasan

daerah terpencil (Bubaa, Pangea, Bondawuna) 2 Terpenuhinya kebutuhan

RLL

=

100 bh

RLL

= 100 bh

RLL

=

100 bh

RLL

=

- bh

RLL

=

- bh

RLL

=

- bh

RLL

=

- bh

0%

0%

0%

0%

fasilitas keselamatan LLAJ

MJ = 40.000 m

MJ

=

20.000 m

MJ

= 20.000 m

MJ

=

- m

MJ

=

- m

MJ

=

- m

MJ

=

- m

MJ

=

- m

MJ

=

- m

0%

0%

0%

0%

di ruas jalan Provinsi

GD = 2.768 m

GD

=

592 m

GD

=

GD

= 592 m

GD

=

592 m

GD

=

- m

GD

=

- m

GD

=

- m

GD

=

- m

0%

0%

0%

0%

APILL = 4 unit

APILL =

2 unit APILL =

1 unit APILL =

- unit APILL =

- unit

APILL =

- unit APILL =

- unit APILL =

1 unit APILL =

2 unit

0%

0%

0%

0%

CT = 3 unit

CT

- unit CT

- unit CT

- unit CT

- unit

CT

- unit CT

- unit CT

- unit CT

- unit

0%

0%

0%

0%

RPPJ = 45 bh

RPPJ =

- bh

RPPJ =

- bh

- bh

0%

0%

0%

0%

WL = 3 unit

WL

- unit

WL

- unit WL

- unit

0%

0%

0%

0%

42,3%

81%

81%

300%

137%

159% 176%

196%

116%

55%

3 Meningkatnya produktivitas

800

bongkar muat pelabuhan

ton/hari/grup

-

100 bh RLL

=

=

592 m

=

20 bh RPPJ =

=

1 unit WL

10 bh

=

=

RPPJ =

1 unit WL

- bh

=

=

RPPJ =

- unit WL

=

1 ruas jalan Prov

= =

=

RPPJ =

- bh

=

=

RPPJ =

- unit WL

=

- bh

=

RPPJ =

- unit WL

=

WL = 1 titik

800

800

800

800

2500

338

650

648

2400

3418

ton/hari/grup

ton/hari/grup

ton/hari/grup

ton/hari/grup

ton/hari/grup

ton/hari/grup

ton/hari/grup

ton/hari/grup

ton/hari/grup

ton/hari/grup

91.665 orang

50.645 orang

se-Prov. Gorontalo 4 Meningkatnya jumlah kunjungan 68.262 orang

-

72.419 orang

74.592 orang

76.829 orang

79.134 orang

92.000 orang

115.472 orang

131.450 orang

150.248 orang

wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara


II-12

Grafik 2.2. Grafik Trend Anggaran 2008 - 2012 Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo kini bertempat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Gorontalo Desa Ayula Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango yang dengan ini diharapkan akan menunjang pelayanan jasa perhubungan pariwisata dan komunikasi dan informatika. Kemudian dari segi prasarana, Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatikan Provinsi Gorontalo memiliki 19 unit kendaraan roda dua dan 7 unit kendaraan roda empat. Selain prasarana di atas, dalam mengoptimalkan kinerja, maka Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo telah mengusahakan secara bertahap pengadaan komputer dalam rangka persiapan komputerisasi dalam proses administrasi dan sistem informasi. Saat ini, semua komputer sudah terhubung dalam LAN dan untuk fasilitas telepon sudah menggunakan PABX. Pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo terdapat pelayanan SKPD yang berhubungan langsung dengan masyarakat yaitu pelayanan izin trayek, pemberian rekomendasi pembangunan tower telekomunikasi, pemberian izin dan rekomendasi jasa titipan, pemberian rekomendasi pendirian travel perjalanan dan pelayanan lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Pengambilan keputusan manajerial yang tepat dan cepat serta sesuai dengan prinsipprinsip akuntabilitas, keterbukaan dan pelayanan prima, merupakan faktor penting dalam mengoptimalkan kinerja Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo untuk itu perlu ditunjang dengan sistem informasi manajemen dengan memanfaatkan teknologi informasi yang semakin maju. Selama ini Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo telah mengusahakan secara bertahap pengadaan komputer dalam rangka persiapan komputerisasi dalam proses administrasi dan sistem informasi.


I-1

Tabel 2.7. Daftar Inventaris Aset Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo Provinsi Gorontalo NO 1

2

3

4

5

NAMA

JUMLAH

KONDISI

RB

RR

KETERANGAN

B

Tanah Sarana Umum Terminal - Tanah Jembatan Timbang

4 Paket

4

- Tanah Terminal

1 Paket

1

Alat - alat angkutan darat Bermotor - Mobil

7 Unit

7

- Motor

19 Unit

19

Isimu, Molotabu, Marisa, Tuladenggi

Alat - alat Ukur - Alat Timbang

1 Paket

Isimu, Tibawa

- Timbangan

1 Paket

X Ray

Peralatan Kantor - Mesin Ketik

3 Bh

3

Asset

- Mesin Absensi

1 Bh

1

Asset

Perlengkapan Kantor - Lemari Arsip - Brankas

15 Bh 1 Bh

15 1

Asset = 11 bh Asset

- Filling Kabinet

3 Bh

3

Asset

- AC

17 Bh

17

Asset = 7 bh, APBN = 2 bh

- Kipas Angin

1 Bh

1

- Komputer / PC

17 Bh

17

- Laptop / Note Book

7 Bh

- Printer - Peralatan Jaringan Komputer

Peninggalan ex Ktr Gub = 8 bh 6

Komputer Asset = 1 bh, Luar asset = 16 bh

7

8

9

1

6

Asset = 3 bh

15 Bh

3

Asset = 2 bh

4 Bh

4

Website, Internet, SIMDA

- Meja Kerja

86 Bh

86

Asset = 42 bh

- Kursi Kerja

86 Bh

86

Asset = 86 bh

- Kursi Sofa

3 Bh

3

- Meja Rapat

3 Bh

3

- Kursi Rapat

12 Bh

3

- Kamera Digital

4 Bh

4

Asset = 2 bh

- Proyektor /LCD

2 Bh

2

Asset = 2 bh

- Sound System

1 Bh

1

- Telepon

4 Bh

4

PABX

- Mesin Fax

1 Bh

1

Asset

- TV

7 Bh

7

Asset = 2 bh,

Meubelair

Alat - alat Studio

Alat - alat Komunikasi

Luar asset = 5 bh

Kemudian untuk Prasarana dan Sarana terhadap pelayanan masyarakat dapat dilihat sebagai berikut : a. Pelayanan Transportasi Darat Infrastruktur transportasi sejak berdirinya Provinsi Gorontalo mengalami pertumbuhan yang signifikan. Sesuai Keputusan Menteri PU NOMOR. 631/KPTS/M/2009 tentang Jalan Nasional, maka saat ini Provinsi Gorontalo memiliki jalan nasional sepanjang 606,696 Km dimana pada tahun 2002 hanya terdapat 551,03 Km (naik 10,1 %). Meskipun dari segi kualitas, jalan nasional maupun jalan provinsi masih perlu pembenahan. Adapun kewenangan pembangunan dan peningkatan jalan ini ada di Dinas PU Kimpraswil Provinsi Gorontalo untuk jalan Provinsi sedangkan untuk jalan nasional ada di Kementerian PU yang kemudian dalam pelaksanaannya, Kementerian PU menyerahkan pelaksanaan kegiatan tersebut ke satker di Dinas PU Kimpraswil Provinsi Gorontalo. Adapun detail jalan nasional dan jalan provinsi dapat dilihat pada Tabel berikut ini:


I-2

Tabel 2.8. Jalan Nasional di Provinsi Gorontalo

Sumber : Dinas PU Prov. Gorontalo, 2011

Tabel 2.9. Jalan Provinsi di Provinsi Gorontalo No. No. Ruas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

002 003 003.K 1 003.K 2 003 JK 3 005 005.K1 026 026.11K 066 066.11K 066.12K 066.13K 066.14K 067 068 069 069.12K 069.13K 069.14K 069.15K 071 072 086 087 088

Kep. Gub

Lebar

(Km)

(M)

14,38 5,11 0,35 2,00 6,90 9,50 1,10 23,48 3,50 45,00 0,60 1,20 1,74 1,98 80,00 30,00 27,90 0,86 0,91 2,40 4,00 28,90 16,70 55,00 35,00 16,00 414,51

4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50

Nama Ruas Isimu - Batudaa Batudaa - Gorontalo Jl.Hasanudin (Gorontalo) Jl. Raja Eyato (Gorontalo) Jl. Usman Ikhsan (Gorontalo) Jl. Kabila - Tapa Jl. Toto Utara Gorontalo – Suwawa - Tulabolo Gorontalo – Suwawa - Tulabolo Tapa - A tinggola Jl. Cokroaminoto Jl. A hmad Dahlan Jl. Pangeran Hidayat Jl. Rusli Datau Marisa - Tolinggula A ladi - Tulabolo Gorontalo – Biluhu Barat Jl. Kalengkongan Jl. Kamboja Jl. Yos Sudarso Jl. Botuliyodu Biluhu Barat - Bilato Bilato - Tangkobu Tangkobu - Pentadu Motolohu – Marisa IV Duhiyadaa - Imbodu JUMLAH

Terpasang Fas. Kes LLAJ Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Rencana Rencana Rencana Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Rencana Rencana -

Sumber : Dinas PU Prov. Gorontalo, 2012 Renstra - DishubparKominfo Prov. Gorontalo 2012 - 2017

I-3

Dari Tabel 2.9 terlihat bahwa dari 26 ruas jalan provinsi baru 14 ruas jalan yang sebagian telah terpasang fasilitas LLAJ dan rencana pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ 5 tahun ke depan di fokuskan pada 5 ruas jalan Provinsi. Dari segi sarana transportasi, pertumbuhan kendaraan menunjukkan angka yang signifikan. Dibandingkan dengan tahun 2012, maka tahun 2013 ini jumlah kendaraan meningkat sebesar rata-rata 25,54 % dimana yang paling besar pertumbuhannya didominasi kendaraan roda dua seperti terlihat pada Tabel dibawah ini. Tabel 2.10. Pertumbuhan kendaraan di Provinsi Gorontalo NO

2008

KAB/KOTA

2009

RODA 4

5.947

46.508

10.670

53.863

12.094

61.669

13.444

67.160

14.699

71.380

13.892

20,36%

2 SAMSAT BONE BOLANGO

26.978

4.101

33.955

3.912

41.385

4.732

49.874

5.681

26.405

2.164

27.663

2.489

9,47%

0,07%

3 SAMSAT LIMBOTO

5.412

474

8.051

690

10.675

853

13.854

1.139

56.836

6.689

69.685

7.875

78,93%

103,08%

4 SAMSAT GORUT

7.572

425

11.027

870

14.674

1.143

18.307

1.532

7.565

1.274

7.386

1.684

12,01%

32,79%

5 SAMSAT BOALEMO 6 SAMSAT POHUWATO

9.329

516

14.386

1.094

17.897

1.403

22.745

1.819

15.798

1.393

17.774

1.673

1201

179

1370

225

3783

603

5784

916

21.182

1.876

25.294

2.675

19,56% 89,37%

29,51% 67,25%

24.531

194.946

28.095

219.182

30.288

25,54%

22,48%

115.297

17.461

RODA 4

142.277

20.828

RODA 2

172.233

RODA 4

RODA 2

Rata-rata Pertumbuhan per Tahun

2013

31.634

11.642

RODA 2

2012

RODA 2

82.126

RODA 4

2011

1 SAMSAT KOTA

JUMLAH

RODA 2

2010

RODA 4

RODA 2

RODA 4

RODA 2

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, 2013

Tabel 2.11. Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan No 1 2 3 4 5 6 7

Uraian Panjang Jalan Nasional Panjang Jalan Provinsi Panjang Jalan Kabupaten Panjang Jalan Kota Total Panjang Jalan Jumlah kendaraan Rasio (1/5)

Satuan km km km km km unit

2007 616,24 408,26 1.000,51 41,19 2.066,20 73.847 0,0280 1: 36

2008 616,24 408,26 1.000,51 41,19 2.066,20 93.768 0,0220 1 : 45

2009 616,24 408,26 1.000,51 41,19 2.066,20 132.758 0,0156 1 : 64

2010 606,696 414,51 1.000,51 41,19 2.062,91 163.105 0,0126 1 : 79

2011 606,696 414,51 1.000,51 41,19 2.062,91 196.764 0,0105 1 : 95

Sumber : Dinas PU Prov. Gorontalo dan Badan Keuangan Daerah Prov. Gorontalo, 2011

Dari tabel di atas terlihat bahwa rasio panjang jalan (Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kab/Kota) terhadap jumlah kendaraan cenderung meningkat dimana pada tahun 2010 perbandingannya adalah 1 km jalan berbanding 79 unit kendaraan, dan pada tahun 2011 perbandingannya meningkat menjadi 1 km jalan berbanding 95 unit kendaraan. Untuk mendukung arus lalu lintas barang dan orang, maka dibangunlah fasilitas terminal sebagai simpul jaringan jalan. Terminal ini terbagi menjadi 3 kategori yakni terminal tipe A yang melayani trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), terminal tipe B yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), dan terminal tipe C yang melayani trayek lokal dari ibukota kabupaten/kota ke kecamatan dan desa di wilayahnya masing-masing. Provinsi Gorontalo memiliki 2 unit terminal tipe A, 6 unit terminal tipe B, dan 11 unit terminal tipe C. Terminal tipe A terletak di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Akan tetapi terminal yang berada di Isimu Kabupaten Gorontalo pemanfaatannya kurang dioptimalkan sehingga kondisinya sebagian rusak dan tidak terawat. Selain itu belum adanya penetapan status Terminal Tipe B oleh Kab/Kota. Dilihat dari kewenangan pengoperasian, maka sesuai PP no 38 tahun 2007 maka yang berwewenang untuk menyetujui pengoperasian terminal tipe A ini adalah Pemerintah Pusat. Lokasi terminal dan trayek yang dilayani oleh masing-masing terminal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: Renstra - DishubparKominfo Prov. Gorontalo 2012 - 2017

I-4

RODA 4

19,77%

Tabel 2.12. Terminal di Provinsi Gorontalo (Dishubpakominfo, 2013)


I-5

Lanjutan Tabel 2.12


I-6

Lanjutan Tabel 2.12

Untuk melayani trayek - trayek pada terminal - terminal tersebut, terdapat 561 unit armada angkutan AKDP (Data Dishub Prov. 2012). Izin trayek dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo dimana izin tersebut dipantau secara berkala melalui operasi lalu lintas bekerja sama dengan Kepolisian Daerah serta Dinas Perhubungan Kab/Kota. Dalam upaya merasionalisasi armada angkutan yang beroperasi, sebaiknya izin trayek diberikan dengan masa berlaku sesuai kelaikan operasional kendaraan. Selain terdapat angkutan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) maka di Provinsi Gorontalo terdapat Angkutan Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) atau lazim dikenal dengan sebutan kendaraan rental, dari tahun terakhir (2011) tercatat telah terdaftar 200 jumlah angkutan AJAP (Data Dishub Prov. 2011) dan baru 10 kendaraan yang memiliki ijin trayek/ijin operasional sampai tahun 2011, kedepannya kendaraan ini akan lebih ditertibkan sebagai salah satu faktor penurunan laka lantas angkutan umum. Dalam mengurangi dan menimimalisir muatan berlebih dijalan raya maka diperlukan Jembatan Timbang sebagai sarana pengontrol tersebut. Unit Pelaksana Penimbangan (Jembatan Timbang) yang terdapat di Provinsi Gorontalo sebanyak 3 unit yaitu Jembatan timbang tersebut terletak di Isimu. (Kabupaten Gorontalo), Renstra - DishubparKominfo Prov. Gorontalo 2012 - 2017

I-7

Marisa (Kabupaten Pohuwato) dan Molotabu (Kabupaten Bone Bolango) seperti yang terlihat pada tabel berikut : Tabel 2.13. Daftar Lokasi Jembatan Timbang di Prov. Gorontalo No Nama 1 Jembatan Timbang Isimu

Lokasi Isimu, Kec. Tibawa Kab. Gorontalo 2 Jembatan Timbang Marisa Kec. Marisa, Kab. Pohuwato 3 Jembatan Timbang Molotabu Desa Botutonuo Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango

Ket Kapasitas 20 Ton, dalam tahap relokasi Kapasitas 40 Ton Kapasitas 40 Ton

Sumber : Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo Provinsi Gorontalo, 2013

Sedangkan dalam upaya meningkatkan pelayanan angkutan transportasi darat khususnya daerah yang belum terjangkau oleh layanan transportasi umum masih terdapat 7 daerah lintasan yang belum dilayani oleh lintasan perintis dari total 19 daerah lintasan sebagaimana terlihat pada tabel berikut Tabel 2.14. Daftar Lintasan Perintis di Prov. Gorontalo No 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

Lintasan Gorontalo – Kwandang – Tolinggula Ulu - Papualangi Terminal 42 – Bongopini – Suwawa - Wongkaditi Gorontalo – Marisa - Malango Gorontalo – Parungi – Lakeya – Bululi – Sukoharjo - Mohiyolo Gorontalo – Kayubulan – Biluhu Tengah - Ilomata Gorontalo – Molibagu Gorontalo - Pangea Gorontalo - Bobaa Gorontalo - Bondawuna Tml. Isimu – Mulyonegoro – Paris - Satria Gorontalo – Tapa – Owata - Dulamayo Tml. Isimu – Wonggahu – Mutiara – Bongo I – Bongo III Tml. Isimu – Mulyonegoro – Paris - Satria Gorontalo – Tapa – Kabila – Suwawa - Tulabolo Tml. Isimu – Pulubala – Pangadaa - Batulayar

Gorontalo – Botupingge – Timbuolo – Jembatan Suwawa Tml. 42 – Kampung Jawa – Hutabohu – Tabongo Timur - Bongomeme

Ket

Disupport dengan APBN

Disupport dengan APBD

Yang belum terlayani

Sumber : Dinas Perhubungan Pariwisata Kominfo Provinsi Gorontalo, 2013

Selain moda angkutan darat, maka sarana transportasi yang cukup berkembang adalah moda angkutan penyeberangan. Provinsi Gorontalo saat ini memiliki 2 pelabuhan penyeberangan yakni Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo yang berada di Kota Gorontalo dan melayani trayek komersial Gorontalo - Pagimana dan trayek perintis Gorontalo – Wakai - Ampana, serta Pelabuhan Penyeberangan Bumbulan yang berada di Kabupaten Pohuwato dan melayani trayek perintis Marisa – Dolong Ampana. Untuk Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo, trayek komersial dilayani dengan menggunakan KMP Baronang, sedangkan trayek perintis dilayani dengan KMP Tuna Tomini. Sementara yang trayek perintis di Pelabuhan Penyeberangan Bumbulan dilayani dengan menggunakan KMP Tanjung Siapi-api. Secara administrasi, Kantor Pelabuhan Penyeberangan Bumbulan masih berada di bawah koordinasi Kantor Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo berhubung pelabuhan tersebut baru dioperasikan pada tahun 2011. Pengoperasian kedua kantor Pelabuhan penyeberangan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Adapun produktivitas di Pelabuhan Penyeberangan Grontalo dapat dilihat pada Tabel berikut Renstra - DishubparKominfo Prov. Gorontalo 2012 - 2017

I-8

Tabel 2.15. Produktivitas Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo VOLUME ANGKUTAN NO

TAHUN

PENUMPANG (Org)

TRIP

BARANG (Ton) TREND

NAIK

TURUN

JUMLAH

(%)

KENDARAAN (Unit) TREND

NAIK

TURUN

JUMLAH

(%)

TREND

RODA 2 NAIK

TURUN

JUMLAH

(%)

1

2007

224

5.323

2.728

8.051

-3,96

4.366

89

4.455

-15,37

74,0

7,0

81,0

-25,00

3,0

2

2008

190

47.945

38.590

86.535

974,84

10.443

7.070

17.513

293,11

1.919

1.893

3.812

4.606,17

838

3

2009

217

39.285

35.729

75.014

-13,31

10.330

15.853

26.183

49,51

1.747

2.080

3.827

0,39

4

2010

224

31.369

31.884

63.253

-15,68

6.790

6.445

13.235

-49,45

1.677

2.030

3.707

-3,14

5

2011

258

45.825

50.451

96.276

52,21

9.676

8.381

18.057

36,43

2.713

3.234

5.947

6

2012

240

42.377

48.861

91.238

-5,23

2.929

2.641

5.570

-69,15

2.499

3.134

7

2013

357

55.936

71.043

126.979

39,17

1.815

1.916

3.731

-33,02

3.089

3.755

1.710

268.060

279.286

46.349

42.395

13.718

16.133

Jumlah

TREND

≥ RODA 4 NAIK

TURUN

-

JUMLAH

3,0

-97,83

763

1.601

53.267

1.481

1.364

2.845

77,70

989

2.077

3.066

7,77

60,43

781

1.193

1.974

-35,62

5.633

-5,28

2.545

2.715

5.260

166,46

6.844

21,50

2.314

2.587

4.901

-6,83

8.951

10.699

Sumber : Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo, 2013

Grafik.2.3.Trend Produktivitas Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo

Berdasarkan Tabel dan Grafik Produktivitas Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo 5 (lima) Tahun terakhir dapat dilihat bahwa arus turun naik penumpang, barang dan kendaraan cenderung mengalami pengerakan yang fluktuatif, dimana setiap tahun mengalami kenaikan maupun penurunan yang bervariasi, pada Tahun 2012 penumpang yang diangkut sebanyak 91.238 orang dan tahun 2013 sebanyak 126.979 orang, mengalami kenaikan sebesar 39,17%. Angkutan barang tahun 2012 sebanyak 5.570 ton dan tahun 2013 sebanyak 3.731 ton mengalami penurunan sebesar 33,02%. Untuk tahun 2012 angkutan kendaraan roda 2 sebanyak 19.117 unit dan tahun 2013 6.844 unit, hal ini mengalami peningkatan sebesar 21,50% dan roda 4 sebanyak 4.901 unit dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 5.260 unit hal ini mengalami penurunan sebesar 6,83%.


(%)

I-9

b. Pelayanan Transportasi Laut Provinsi Gorontalo memiliki 5 pelabuhan laut yang terletak di pesisir Utara dan Selatan. Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 tahun 2002 tentang Tatanan Kepelabuhanan Nasional, maka terdapat 3 (tiga) pelabuhan nasional yakni Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Anggrek, dan Pelabuhan Kwandang, dan terdapat 1 (satu) pelabuhan regional yakni Pelabuhan Tilamuta dan 1 (satu) pelabuhan lokal yaitu Pelabuhan Bumbulan. Di pesisir utara terdapat Pelabuhan Anggrek yang dikhususkan untuk melayani barang secara cargo dan peti kemas baik pelayaran dalam negeri maupun internasional, untuk Pelabuhan Kwandang digunakan untuk pelayaran rakyat ke Buol dan Toli-toli Sulawesi Tengah. Kedepannya nanti Pelabuhan Kwandang dikembangkan untuk pelayaran antara Gorontalo sampai Balikpapan Kalimantan Timur. Sedangkan di pesisir selatan terdapat Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Tilamuta dan Pelabuhan Bumbulan dimana ke 3 (tiga) pelabuhan tersebut bertugas sebagai pengumpul dan pendistribusi dikawasan Teluk Tomini. Lokasi masingmasing pelabuhan tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah, sedangkan untuk aktivitas kapal dan penumpang di pelabuhan dapat dilihat pada Tabel 2.13 sebagai berikut

Gambar Lokasi Pelabuhan Laut di Provinsi Gorontalo Operasional kantor pelabuhan-pelabuhan ini merupakan kewenangan pemerintah pusat dan dijalankan oleh Kepala Kantor Pelabuhan. Akan tetapi dalam pelaksanaan tugasnya, Kakanpel tersebut berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo. Demikian halnya dalam pengajuan/penambahan anggaran ke Kementerian Perhubungan RI melibatkan Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo Tabel 2.16. Aktivitas Kunjungan Kapal di Pelabuhan se-Provinsi Gorontalo 2008 NO

PELABUHAN

Tiba

Berangkat

2009

Jmlh

Trend Pergerakan

Tiba

Berangkat

2010

Trend Jmlh Pergerakan Tiba

(%)

1 PELABUHAN GORONTALO

Berangkat

2011

Trend Jmlh Pergerakan Tiba

(%)

Berangkat

2012

Jmlh

(%)

Trend Pergerakan

Tiba

Berangkat

2013 Jmlh

(%)

Trend Pergerakan

Tiba

Berangkat

Jmlh

(%)

Trend Pergerakan (%)

440

435

875

-14

909

914

1.823

108

1.976

1.976

3.952

117

1.998

1.997

3.995

1

2.477

2.482

4.959

24

3.066

3.057

6.123

23

22

20

42

-79

68

70

138

229

94

93

187

36

73

73

146

-22

148

146

294

101

166

156

322

9

3 PELABUHAN KWANDANG

195

202

397

356

185

181

366

-8

31

30

61

-83

878

878

1.756

2.779

136

136

272

-85

171

171

342

26

4 PELABUHAN TILAMUTA

-

-

-

-100

169

168

337

100

44

44

88

-74

343

343

686

680

150

150

300

-56

1.244

1.243

2.487

729

164

164

328

100

171

171

342

100

3.075

3.078

4.818

4.798

2 PELABUHAN ANGGREK

5 PELABUHAN BUMBULAN

JUMLAH TOTAL

657

657 1.314

1.331

1.333

2.145

2.664

2.143 4.288

3.292

3.291 6.583

6.153

9.616

Sumber : Pelabuhan Laut se- Provinsi Gorontalo, 2012


I-10

Grafik.2.4. Arus Kunjungan Kapal di Pelabuhan se-Prov. Gorontalo

Berdasarkan Tabel dan Grafik Arus Kunjungan Kapal di Pelabuhan se-Provinsi Gorontalo di atas, dapat dilihat bahwa Kunjungan kapal cenderung mengalami pengerakan yang fluktuatif, dimana setiap tahun mengalami kenaikan yang bervariasi namun kenaikan kunjungan kapal pada ke 4 pelabuhan meningkat tajam di tahun 2010. Tahun 2013 di 4 pelabuhan tersebut sebanyak 9.615 unit, bila dibandingkan dengan Tahun 2012 adalah 6.153 mengalami sebesar 56,3%. Tabel 2.17. Arus Turun Naik Penumpang di Pelabuhan se-Provinsi Gorontalo 2008 NO

PELABUHAN

TURUN

NAIK

2009

Trend Jumlah Pergerakan TURUN (%)

48.412 48.426 96.838

-4,11

55.719 53.106 108.825

12,38

NAIK

2011

2012



58.639 55.515 114.154

4,90

NAIK

58.583 54.498 113.081

2013

PELABUHAN GORONTALO

2

PELABUHAN ANGGREK

-

-

0

0,00

-

-

0

0,00

-

-

0

0,00

-

-

0

0,00

-

-

0

0,00

3

PELABUHAN KWANDANG

-

-

0

-100,00

-

-

0

0,00

-

-

0

0,00

-

-

0

0,00

-

-

0

0,00

4

PELABUHAN TILAMUTA

-

-

0

0,00

-

-

0

0,00

-

-

0

0,00

496

362

858

100,00

206

203

409

100,00

5

PELABUHAN BUMBULAN

TOTAL

-10,02

NAIK


1

JUMLAH

49.403 51.589 100.992

2010

Trend NAIK Jumlah Pergerakan TURUN (%)

-0,94

NAIK

Trend Jumlah Pergerakan (%)

59.373 43.892 103.265

79

4.434

282

5.096

49.403 51.589

48.412 48.426

55.719 53.106

59.135 55.877

58.789 54.701

63.886 49.270

100.992

96.838

108.825

115.012

113.490

113.156

0

0,00

361

0,00

0

100,00

9.530

100,00

Sumber : Pelabuhan Laut se-Provinsi Gorontalo, 2013

Grafik. 2.5. Arus Turun Naik Penumpang di Pelabuhan se-Provinsi Gorontalo

Berdasarkan Tabel dan Grafik Arus Turun Naik Penumpang di Pelabuhan seProvinsi Gorontalo terlihat bahwa sampai tahun 2013 yang melayani penumpang hanya Pelabuhan Gorontalo dan dimasuki oleh kapal PELNI KM. Tilong Kabila dengan frekuensi kurang lebih dua kali dalam sebulan (2 minggu 1 kali). Pergerakan penumpang Tahun 2013 terlihat bahwa jumlah yang diangkut pada Pelabuhan Gorontalo berjumlah 103.265 orang yang terdiri dari penumpang turun sebanyak 59.373 orang dan penumpang naik sebanyak 43.892 orang bila dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 8,68%. Renstra - DishubparKominfo Prov. Gorontalo 2012 - 2017

-8,68

I-11

Tabel 2.18. Arus Bongkar Muat Barang di Pelabuhan se-Provinsi Gorontalo 2008 NO

PELABUHAN

BKR

2009

2010

2011

2012

2013

MUAT Jumlah

Trend BKR MUAT Jumlah Trend BKR MUAT Jumlah Trend BKR MUAT Jumlah Trend BKR MUAT Jumlah Trend BKR MUAT Jumlah Trend Pergerakan Pergerakan Pergerakan Pergerakan Pergerakan Pergerakan (%) (%) (%) (%) (%) (%) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3)

1 PELABUHAN GORONTALO 594.565 281.878 876.443

-23,87

473.371 128.199 601.570

-31,36

474.144 173.889 648.033

2 PELABUHAN ANGGREK

-66,52

44.249

30.013

74.262

-25,23

100.778 74.181

-52,36

32

106

138

-67,17

600

-69,92

1.800

20.100

21.900

100,00

11.503

53.846 45.479 99.325

3 PELABUHAN KWANDANG

-

4 PELABUHAN TILAMUTA

0

420

420

12.000 12.000

7,72

560.889 140.636 701.524

8,25

568.117 214.489 782.606

11,56

501.366 126.712 628.078

-19,75

251.486 121.449 372.934

112,67

397.917 127.135 525.053

40,79

174.959

135,60

133.337

42.020

175.357

0,23

0

600

334,78

812

8

820

36,67

893

40.008

51.511

135,21

23.108

42.020

65.128

26,44

26.174

12.348

5 PELABUHAN BUMBULAN

893

8,84

8.040

250

8.290

828,85

30

26.204

-59,77

994

151

1.145

-95,63

51.989

64.337

100

42.534

66.131

108.665

68,90

JUMLAH

648.411 339.777

519.452 178.418

587.025 288.078

718.146 224.684

859.017 387.957

950.852 320.378

TOTAL

988.188

697.870

875.103

942.829

1.246.974

1.271.230

Sumber : Pelabuhan Laut se-Provinsi Gorontalo, 2013

Grafik. 2.6. Arus Bongkar Muat Barang (Ton/M3) di Pelabuhan se-Provinsi Gorontalo

Berdasarkan Tabel dan Grafik Arus Bongkar Muat Barang (Ton/M3) di Pelabuhan se-Provinsi Gorontalo terlihat bahwa arus bongkar muat cenderung mengalami pergerakan yang fluktuatif, dimana setiap tahun bervariasi presentase kenaikan, pada tahun 2013 di 4 (empat) pelabuhan adalah sebesar 1.271.230 ton/m3 yang terdiri dari volume bongkar 950.852 ton/m3 dan muat 320.378 ton/m3, mengalami peningkatan sebesar 1,96 % dibandingkan tahun 2012 hal memberikan gambaran bahwa terjadi peningkatan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Dari tabel bongkar muat di Pelabuhan se-Provinsi Gorontalo di atas, dapat terlihat juga bahwa total bongkar muat adalah sebesar 942.829 ton/m3 maka rata – rata jumlah produktivitas pelabuhan perhari adalah kurang lebih 2.500 ton/hari, kedepannya produktivitas ini akan ditingkatkan dengan dukungan lintas sektor (pertanian, perdagangan, perikanan, peternakan, dll) sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Dari data bongkar muat pada ke - 4 Pelabuhan Laut di Provinsi Gorontalo di atas, maka secara umum diinformasikan beberapa aktivitas bongkar muat komoditi unggulan di pelabuhan tersebut sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut Tabel 2.19. Arus Bongkar Muat per Komoditi di Pelabuhan Gorontalo NO TAHUN

PUPUK BONGKAR

SEMEN

MUAT

BONGKAR

JAGUNG

MUAT

1

2007

2

2008

3

2009

11.840

105

-

4

2010

10.301

150

56.885

1.371

5

2011

15.694

-

63.157

92

TOTAL

37.835

255

120.042

1.542

BONGKAR

MUAT

ASPAL BONGKAR

GENCO

MUAT

BONGKAR

ROTAN

MUAT

BONGKAR

53.037 79

1.371

61.262

585 104.987

GULA/MOLASES

MUAT BONGKAR MUAT

M. TANAH BONGKAR

PREMIUM

MUAT

BONGKAR

BARANG LAINNYA

MUAT

10.064 -

BONGKAR

MUAT

715.758

435.558

594.565

218.777

96.427

10.707

6.196

1.455

32.483

73.677

257.573

48.395

71

111.145

19.668

4.172

2.292

32.174

82.937

180.047

41.250

80.842

194

145.149

13.471

771

2.355

31.113

91.859

213.307

43.105

2.371 300.128

265

352.721

43.846

6.102

95.770

1.961.250

787.085

416

-

-

21.203

-

-

248.473

-

* Ket : Untuk bongkaran komoditi jagung berasal dari antar pulau (Sulteng) Sumber : Pelabuhan Gorontalo, 2012


I-12

Tabel 2.20. Arus Bongkar Muat per Komoditi di Pelabuhan Anggrek NO TAHUN

PUPUK BONGKAR

SEMEN

MUAT

BONGKAR

JAGUNG

MUAT

BONGKAR

1

2007

15.854

2

2008

18.524

3

2009

2.800

7.300

7.200

4

2010

14.850

37.800

27.691

2011

17.404

TOTAL

69.432

5

20.950

ASPAL

MUAT

325

35.300

170.450

GENCO

MUAT

BONGKAR

ROTAN

MUAT

BONGKAR

GULA/MOLASES

50

22

44.915

22 131.019

PREMIUM BONGKAR

BARANG LAINNYA

MUAT

14.900

-

-

-

-

189

MUAT

106.241

-

6.860

-

BONGKAR

110.364

189

22.892 50

M. TANAH

MUAT BONGKAR MUAT BONGKAR MUAT

28.321

69.100 325

BONGKAR

1.455

2.292

16.355

9.152

-

-

-

-

-

34.149

22.813

48.128

39.630

45.378

16.836

238.019

185.520

* Ket : Untuk bongkaran komoditi jagung berasal dari antar pulau Sumber : Pelabuhan Anggrek, 2012

Tabel 2.21. Arus Bongkar Muat per Komoditi di Pelabuhan Kwandang NO

TAHUN

1 2 3 4 5

2007 2008 2009 2010 2011

HEWAN TERNAK BONGKAR MUAT 11.664 5.625 3.670 3.278 3.145

TOTAL

27.382

BARANG LAINNYA BONGKAR

149 32 600 812 1.593

MUAT

734 420 106 8 1.268

* Ket : Untuk hewan ternak idak termasuk dalam barang Sumber : Pelabuhan Kwandang, 2012

Tabel 2.22. Arus Bongkar Muat per Komoditi di Pelabuhan Kwandang NO TAHUN 1. 2. 3. 4.

2008 2009 2010 2011

KOPRAH SEMEN MINYAK MENTAH MINYAK BUNGKIL BARANG LAINNYA BONGKAR MUAT BONGKAR MUAT BONGKAR MUAT BONGKAR MUAT BONGKAR MUAT BONGKAR MUAT - 12.000 900 900 20.100 3.600 2.408 - 14.200 5.495 25.808 2.100 5.500 2.100 - 13.408 - 42.020

3.000 9.100 TOTAL Sumber : Pelabuhan Tilamuta, 2012

-

3.000

32.100

15.816

-

-

14.200

5.495

67.828

c. Pelayanan Transportasi Udara Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo merupakan satu-satunya bandar udara yang ada di Provinsi Gorontalo dimana beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan infrastruktur yang cukup signifikan. Adapun fasilitas yang ada di bandar udara saat ini adalah sebagai berikut : 1) Status Bandara Nasional Kelas II C. 2) Kapasitas Landasan Boeing 737-400, Boeing 737 – 800 NG, Boeing 737 900ER 3) Runway uk. 2.500 m x 45 m 4) Konstruksi Asphalt Concrete dengan kekuatan PCN 41 F/C/Y/T 5) Taxiway 2 bh uk. 115 m x 23 m 6) Apron uk. 231,5 m x 80 m, kapasitas maksimum parkir pesawat ± 2 bh pesawat 7) Terminal Penumpang 1.708 m2 (Data Sapras Bandara Djalaluddin Gorontalo, 2011), kapasitas maksimum penumpang ± 200 orang Kedepannya Bandara Djalaluddin Gorontalo di fokuskan menjadi Bandara Internasional Regional / Haji. Adapun rute lintasan dan maskapai penerbangan yang beroperasi di Bandara Djalaludin adalah sebagaimana pada tabel berikut: Renstra - DishubparKominfo Prov. Gorontalo 2012 - 2017

I-13

Tabel 2.23. Aktivitas Penerbangan di Bandara Djalaluddin 2013 NO

MASKAPAI

TIPE PESAWAT

1

LION AIR

B 737-900ER B 737-800

JUMLAH SEAT PESAWAT 205 Seat 189 Seat

2.

GARUDA INDONESIA

B 737-800

162 Seat

RUTE

KETERANGAN

1. Gorontalo - Makassar - Jakarta (PP) 2. Gorontalo - Makassar - Surabaya - Jakarta (PP) 1. Gorontalo - Makassar - Jakarta (PP)

Bombardier 1000

2. Gorontalo - Makassar - Surabaya - Jakarta (PP)

3.

SRIWIJAYA AIR

B 737-300 B 734-200

148 Seat 126 Seat

Gorontalo - Makassar - Jakarta (PP)

5.

WINGS AIR

ATR 72

72 Seat

Gorontalo - Manado

Berjadwal Datang : GTO : 10.25 WITA Berangkat : JKT : 10.35 WIB Berjadwal Datang : GTO : 13.05 WITA Berangkat : JKT : 13.50 WIB Berjadwal Datang : GTO : 19.40 WITA Berangkat : JKT : 06.40 WIB Datang : GTO : 16.00 WITA MDO : 06.00 WITA Connect dengan B 737-900 ER Ke Jakarta dan Denpasar

Secara administrasi bandara ini merupakan salah satu UPT Kementerian Perhubungan dan dalam menjalankan tugasnya Kepala Bandara bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan disamping juga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Tabel 2.24. Aktivitas di Bandara Djalaluddin 5 Tahun Terakhir (Dishubpar, 2013) PESAWAT NO

TAHUN

1 2 3 4 5 6

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah

Rata-rata per tahun Rata-rata per hari

Tiba

Brkt

PENUMPANG

Jumlah

Trend pergerakan (%)

1.801 2.080 2.570 3.050 3.232 4.029

-18,32 15,49 23,56 18,68 5,97 24,66

Tiba

Brkt

Transit

89.358 115.889 135.596 168.397 183.906 214.609

96.000 115.292 137.288 170.691 189.351 218.142

124 101 164

BAGASI (Kg) Trend pergerakan (%)

Jumlah

2,41 24,69 18,06 24,19 10,16 15,85

Muat

Jumlah

1.471.743 1.631.888 1.646.537 1.999.001 1.795.964 2.151.985

1.139.782 1.253.580 1.332.475 1.611.639 1.626.787 1.891.236

2.611.525 2.885.468 2.979.012 3.610.640 3.422.751 4.043.221

901 1.011 1.286 1.524 1.614 2.013

900 1.069 1.284 1.526 1.618 2.016

8.349

8.413

907.755

926.764

670

10.697.118

8.855.499

1.670

1.683

181.551

185.353

134

2.139.424

1.771.100

5

5

497,40

508

0,37

5.861

4.852

281

185.482 231.282 273.048 339.088 373.538 432.751

Bongkar

CARGO (Kg) NO

TAHUN

1 2 3 4 5 6

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah

Rata-rata per tahun Rata-rata per hari

Muat

Jumlah

1.004.290 962.586 1.014.689 1.659.016 1.610.705 1.518.429

682.004 539.023 937.858 653.605 425.702 769.963

1.686.294 1.501.609 1.952.547 2.312.621 2.036.407 2.288.392

6.251.286

-4,80 10,49 3,24 21,20 -5,20 18,13

POS (Kg) Trend

Bongkar

Trend pergerakan (%)

pergerakan (%)

3,07 -10,95 30,03 18,44 -11,94 12,37

Trend

Bongkar

Muat

Jumlah

9.813 1.712 763 10.189 6.568 1.335

12.819 3.822 1.479 9.737 2.290 21.865

3.238.192

29.045

30.147

1.250.257

647.638

5.809

6.029

3.425

1.774

16

17

22.632 5.534 2.242 19.926 8.858 23.200

pergerakan (%)

-81,29 -75,55 -59,49 788,76 -55,55 161,91

Sumber : Bandara Djalaluddin Gorontalo, 2013

Grafik 2.7. Tren Arus Pesawat, Penumpang, Cargo dan Bagasi di Bandara Djalaluddin Gorontalo


I-14

Berdasarkan Grafik dan Trend Layanan Penerbangan di Bandara Djalaluddin Gorontalo, terlihat bahwa arus pesawat, penumpang, bagasi, cargo, dan pos selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami pengerakan yang fluktuatif, dimana setiap tahun mengalami kenaikan maupun penurunan yang bervariasi, namun pada tahun 2013 arus pesawat di Bandara Djalaluddin adalah sebanyak 4.029 pesawat, naik 24,66% dibandingkan tahun 2012. Penumpang pada tahun 2013 sebanyak 432.751 penumpang, mengalami peningkatan 15,85% dibandingkan tahun 2012 atau rata-rata per hari 508 penumpang. d.

Pelayanan Pos dan Telekomunikasi Pelayanan jasa pos lebih dititikberatkan pada tingkat mutunya ketepatan dan dapat terjangkau oleh masyarakat akan pelayanan pos. Saat ini, untuk menunjang pembangunan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan akan dikembangkan sistem pertelekomunikasian sampai ke tingkat kecamatan maupun desa. Adapun kondisi pelayanan pos dan telekomunikasi saat ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.


I-15

Tabel 2.25. Daftar Kantor Pos di Provinsi Gorontalo No 1 2 3 4

5 6

7 8 9

10

11 12 13 14 15

16

Nama Kantor Pos

Kode Pos

Singkatan

Kabupaten/Kota

96100 96128A 961282 96184

Gt Gts p Tp Sww Pos Des a Pos Des a Pos Des a Pos Des a Lim Im u Pos Des a Pos Des a Pos Des a Pos Des a Pos Des a Bda Pos Des a Atg Kwd Pos Des a Pos Des a Pos Des a Pay Pos Des a Pos Des a Bgd Pos Des a Tm t Pag Pos Des a Mrs Lm t Pos Des a Pos Des a Mtu Pos Des a Pos Des a Pos Des a

Kota Gorontalo Kota Gorontalo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Gorontalo Kabupaten Gorontalo Kabupaten Gorontalo Kabupaten Gorontalo Kabupaten Gorontalo Kabupaten Gorontalo Kabupaten Gorontalo Kabupaten Gorontalo Kabupaten Gorontalo Kabupaten Gorontalo Utara Kabupaten Gorontalo Utara Kabupaten Gorontalo Utara Kabupaten Gorontalo Utara Kabupaten Gorontalo Utara Kabupaten Boalem o Kabupaten Boalem o Kabupaten Boalem o Kabupaten Boalem o Kabupaten Boalem o Kabupaten Boalem o Kabupaten Pohuwato Kabupaten Pohuwato Kabupaten Pohuwato Kabupaten Pohuwato Kabupaten Pohuwato Kabupaten Pohuwato Kabupaten Pohuwato Kabupaten Pohuwato Kabupaten Pohuwato Kabupaten Pohuwato

Tolinggula

Pos Des a

Kabupaten Pohuwato

Wonggasari I

Pos Des a

Kabupaten Pohuwato

Wonggasari II

Pos Des a

Kabupaten Pohuwato

Malango I

Pos Des a

Kabupaten Pohuwato

Gorontalo Gorontalos tkip Tapa Suwawa Bongoim e Lom b ongo Luwohu BonePante Lim boto Is im u Rek sonegoro Bahu Pongongaila Yosonegoro Suk am ak m ur Batudaa BatudaaPante Atinggola Kwandang Sum alata Dam b alo Tolinggula Paguyam an Molohu Ganda Sari Bongodua Bongoem pat Tilam uta Paguat Tab ulo Maris a Lem ito Popayato Trob olo Motolohu Sidodadi Marisa Tiga Marisa Em pat

96200 96251

96271 96253 96252

96261

96262 96263 96265 96266 96267

96268

Sumber : Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo Provinsi Gorontalo, 2012

Sedangkan untuk pelayanan pengiriman barang (jasa titipan), di Provinsi Gorontalo saat ini tercatat sebanyak 17 perusahaan yang beroperasi. Akan tetapi, dari 17 perusahaan tersebut, sampai saat ini yang telah mengantongi izin usaha baru sebanyak 3 perusahaan. Adapun daftar perusahaan pengiriman barang dan jasa titipan yang beroperasi di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut


I-16

Tabel 2.26. Daftar Perusahaan Jasa Titipan dan Pengiriman Barang di Provinsi Gorontalo NO

NAMA PERUSAHAAN

NO. SIPJT

1

PT. Kerta Gaya Pusaka

800/Hubpar/211a/V/2010 4 Mei 2010

2

PT. Lintas Ekspedisi Express

3

PT. Eljie Ekspedisi Express

4

PT. Mandiri Tunggal Sentosa

5

CV. TIKI Gorontalo

800/Hubpar-SIPJT/81/IX/2011 28 Septem bar 2011

6

PT. Pandu Siw i Sentosa

800/HUBPAR-SIPJT/287/VI/2010 08 Juni 2010

7

PT. Suryagita Nusaraya Cargo

Belum Ada

8

Ki - Sel Gorontalo

Belum Ada

9

PT. Pilot Cargo

10

PT. PCP

Belum Ada

11

CV. Barindo Raya (PT. JNE)

Belum Ada

12

PT. Adipura Express

Belum Ada

13

PT. Unitrans Indonesia Utam a

Belum Ada

14

PT. MEX

Belum Ada

15

Yusril Cargo

Belum Ada

16 17

PT. ESL Gorontalo X-Sys

Belum Ada Belum Ada

Belum Ada

009/SIPJT/DIRJEN/2011 07-Mar-11 Belum Ada

027/DJPP/KOMINFO/06/2011 17-Jun-11

PIMPINAN Supii Muham ad

ALAMAT / TELP

Jl. H.B. Yassin No. 255 Kota Gorontalo 0435 - 823984 Julianto Bakrun Jl. Jend. Sudirman Kota Gorontalo 0852 40 002 074 Lia Octavia Jl. Jenderal Sudirman No. 99 Kota Gorontalo 0435 - 828279 Jl. Pandjaitan No. 123 Kota Gorontalo 0435 - 824649 Marina Soraya Lubis Jl. HOS. Cokroaminoto Kota Gorontalo 0435 - 827034 Sarw edi Jl. HOS. Cokroaminoto Kota Gorontalo 0435 - 824286 Deane Posum ah Jl. Eks. Pandjaitan Kota Gorontalo 0435 - 821895 Boildew id J.S Engko, SE Jl. Eks. Pandjaitan Kota Gorontalo 081 344110988 Irw anto Jl. Durian Kota Gorontalo 0435 - 825737 Nurdin Jl. Sultan Botutihe Kota Gorontalo 0435 - 825700 Bari Fritz Doku Jl. Kasuari Kota Gorontalo 0435 - 824026 Fivi Nento Jl. Sultan Botutihe Kota Gorontalo 0435 - 827270 Decky Kunusa Jl. Sultan Botutihe Kota Gorontalo 0435 830194 Abd. Latif Jl. Sulaw esi Kel. Dulalow o Kota Gorontalo Naki Jl. Raja Eyato Kel. Molosifat W Kota Gorontalo Waw an Im an Jl. Pangeran Hidayat Kota Gorontalo

STATUS Kantor Cabang

Kantor Pusat

Kantor Pusat

Kantor Pusat

Kantor Cabang

Kantor Cabang

Kantor Cabang

Kantor Cabang

Kantor Pusat

Kantor Cabang

Kantor Agen

Kantor Pusat

Kantor Cabang

Kantor Cabang

Kantor Cabang Kantor Cabang

Sumber : Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo, 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 17 perusahaan jasa titipan yang telah mengurus ijin maupun rekomendasi baru 5 perusahaan. e. Pelayanan Pariwisata Pelayanan pariwisata disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan dimensi ekonomi dengan titik berat pada wisata alam antara lain wisata bahari serta pengembangan kesenian tradisional sebagai sarana promosi. Saat ini Provinsi Gorontalo memiliki banyak obyek wisata yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Terdapat 86 obyek wisata dimana ada yang merupakan kategori wisata alam, wisata buatan, serta kategori wisata budaya dan peninggalan sejarah. Seperti terlihat pada tabel sebagai berikut


I-17

Tabel 2.27. Data Obyek Wisata di Provinsi Gorontalo NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NAMA OBYEK KOTA GORONTALO Benteng Otanaha Telapak Lahilote Pantai Indah Pohe Tangga Dua Ribu Kolam Renang Lahilote Rumah Adat Dulohupa Pemandian Bak Potanga Makam Keramat Du Panggola Makam Keramat Ta'Jailoyibuo Makam Keramat Ta'Ilayabe Makam Keramat Haji Buulu Makam Keramat Pulubunga Pantai Karang Citra Goa Baya Lo Milate Masjid Hunto (Sultan Amai) Masjid Baiturrahim KABUPATEN GORONTALO Danau Limboto Museum Pendaratan Soekarno Pemandian Taluhu Barakati Goa Ular Sirkuit Pacuan Kuda dan Lap Golf Pentadio Resort Rumah Adat Bantayo Poboide Menara Keagungan Limboto Bukit PPN Limboto Batu Buaya dan Batu Babi KABUPATEN BOALEMO Pantai Bolihutuo Taman Laut Pulau Limba Pulau Pasir Putih Pulau Mohupomba Pulau Asiangi Pemandian Air Panas Dulanga Pulau Dulupi Pulau Poheita Teluk Bu'baa Perkampungan Etnis Bali Taman Nasional Nantu KABUPATEN POHUWATO Pantai Libuo Tanjung Maleo Tanjung Bajo Pohon Cinta Pantai Bulili Pantai Lalape Danau Delo Danau Embung Danau Telaga Masjid Keramat Wanggarasi Desa Wisata Torosiaje Air Terjun Kelapa Lima Air Terjun Makarti Jaya Air Terjun Lomuli Air Terjun Wanggarasi Pulau Lahe

JENIS OBYEK

LOKASI

Wisata sejarah Wisata sejarah Wisata bahari Wisata buatan Wisata buatan Wisata budaya Wisata buatan Wisata sejarah Wisata sejarah Wisata sejarah Wisata sejarah Wisata sejarah Wisata bahari Wisata alam Wisata sejarah Wisata sejarah

± 8 km dari pusat kota, Kel. Dembe Kec. Kota Barat ± 2 km dari pusat kot, Kel. Pohe Kec. Kota Selatan ± 2 km dari pusat kot, Kel. Pohe Kec. Kota Selatan ± 2.5 km dari pusat kota, Kel. Dembe Kec. Kota Barat ± 2.5 km dari pusat kota, Kel. Limba U2 Kec. Kota Selatan ± 2.5 km dari pusat kota, Kel. Limba U2 Kec. Kota Selatan ± 4km dari pusat kota, Kel. Pilolodaa Kec. Kota Barat ± 8km dari pusat kota, Kel. Dembe I Kec. Kota Barat ± 2km dari pusat kota, Kel. Donggala Kec. Kota Barat Kompleks Pelabuhan Gorontalo Jl. Teuku Umar Kota Gorontalo ± 4km dari pusat kota, Kel. Tanjung Kramat Kec. Kota Selatan ± 4km dari pusat kota, Kec. Kota Selatan ± 4km dari pusat kota, Kel. Tanjung Kramat Kec. Kota Selatan ± 2km dari pusat kota, Kel. Siendeng Pusat Kota Gorontalo

Wisata alam Wisata sejarah Wisata alam Wisata alam Wisata buatan Wisata buatan Wisata budaya Wisata buatan Wisata buatan Wisata alam

± 10km dari pusat kota, Kel. Limboto dan Kec. Batudaa ± 10km dari pusat kota, Desa Iluta Kec. Batudaa ± 12km dari pusat kota, Desa Barakati Kec. Batudaa ± 15km dari pusat kota, Kec. Batudaa Desa Yosonegoro Kec. Limboto Barat Desa Pentadio Kec. Telaga Biru Pusat Kota Limboto Pusat Kota Limboto Desa Bongohulawa Kec. Limboto Kec. Batudaa

Wisata bahari Wisata bahari Wisata bahari Wisata bahari Wisata bahari Wisata alam Wisata bahari Wisata bahari Wisata alam Wisata budaya Wisata alam

Desa Bolihutuo Kec. Botumoito Desa Paguyaman Pantai Desa Mohutomba

Wisata bahari Wisata bahari Wisata bahari Wisata bahari Wisata alam Wisata alam Wisata alam Wisata alam Wisata alam Wisata buatan Wsata Budaya Wisata alam Wisata alam Wisata alam Wisata alam Wisata bahari

± 13 km dari Pusat Kota Marisa, Kec. Paguat Desa Maleo Kec. Paguat ± 20 km dari Pusat Kota Marisa, Desa Bumbulan Kec. Paguat Pusat Kota Marisa, Desa Pohuwato Timur Desa Bulili, Kec. Duhiadaa ± 70 km dari Pusat Kota Marisa, Desa Trikora Kec. Popayato ± 15 km dari Pusat Kota Marisa, Desa Trikora Kec. Popayato ± 30 km dari Pusat Kota Marisa, Kec. Patilanggio Desa Telaga Kec. Popayato Kec. Wanggarasi Desa Torosiaje Kec. Popayato Kec. Popayato Timur Kec. Taluditi Desa Lomuli Kec. Lemito Kec. Wanggarasi Desa Pohuwato Timur Kec. Marisa


Desa Dulango Kec. Dulupi Desa Tenilo Paguyaman Pantai Kec. Wonosari Kel. Libuo Kec. Paguat

I-18

Lanjutan Tabel 2.27,… NO 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

NAMA OBYEK KABUPATEN BONE BOLANGO Air Terjun Taludaa Taman Laut Olele Taman Nasional Bogani Nani Wartabone Air Terjun Lombongo I dan II Danau Perintis Makam Raja-raja Atinggola Kebun Binatang Mana Suka Pantai Botutonuo KABUPATEN GORONTALO UTARA Pulau Saronde Benteng Oranye Ota Jin Pantai Minanga Pontolo Indah Pantai Monano Pantai Tolitohuyu Taman Laut Raja Pulau Raja Pulau Mas Pulau Popaya Pantai Limu Bulonggo Daa Kuburan Belanda Pantai Tolinggula Perkampungan Polahi Desa Wisata Ponelo Pulau Seribu Pulau Katialada Pulau Mohinggito Air Terjun Pontolo Air Terjun Bontula Pemandian Batu Licin

JENIS OBYEK

LOKASI

Wisata alam Wisata bahari Wisata alam Wisata alam Wisata alam Wisata sejarah Wisata buatan Wisata bahari

Desa Taludaa Kec. Bone Pantai Desa Olele Kec. Kabila Bone Kec. Suwawa Timur Desa Lombongo, Kec. Suwawa Timur Kec. Suwawa Desa Dunggala Kec. Tapa Kec. Kabila Kec. Kabila Bone

Wisata alam Wisata sejarah Wisata sejarah Wisata bahari Wisata buatan Wisata bahari Wisata bahari Wisata bahari Wisata bahari Wisata bahari Wisata bahari Wisata bahari Wisata sejarah Wisata sejarah Wisata bahari Wisata budaya Wisata buatan Wisata alam Wisata alam Wisata alam Wisata alam Wisata alam Wisata alam

Desa Ponelo Desa Dambalo Desa Kota Jin Kec. Atinggola Desa Kota Jin Kec. Atinggola Desa Pontolo Kec. Kwandang Desa Monano Kec. Anggrek Desa Dunu Kec. Anggrek Desa Dunu Kec. Anggrek Desa Dunu Kec. Anggrek Desa Buladu Desa Deme II Desa Bulontio Timur Kec. Sumalata Desa Buladu Desa Buladu Desa Tolinggula Tengah Desa Bulontio Timur Kec. Sumalata Desa Ponelo Desa Dudepo Desa Moluo Kec. Kwandang Desa Ponelo Desa Pontolo Kec. Kwandang Desa Boalemo Desa Molingkapoto Kec. Kwandang

Sumber : Dinas Perhubungan dan Pariwisata Prov. Gorontalo, 2012

Dalam perencanaan pengembangan potensi pariwisata untuk 5 tahun ke depan, maka pengembangan obyek akan lebih difokuskan pada pengembangan 8 obyek wisata unggulan yakni Taman Laut Olele, Air terjun Lombongo, Benteng Otanaha, Pentadio Resort, Museum pendaratan Soekarno, Hutan Nantu, Desa Torosiaje dan pulau Saronde. Satu hal yang menjadi catatan dalam pengembangan obyek wisata di Provinsi Gorontalo adalah masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan. Adapun kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara di obyek wisata yang tersebar di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel. 2.28 Data Kunjungan Wisatawan di Provinsi Gorontalo (Tahun 2009 – 2013) Tahun

Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus

1

2009

131.450 orang

2

2010

150.248 orang

3

2011

91.665 orang

4

2012

151.556 orang

5

2013

110.517 orang

No

Ket

Sumber : Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo Prov. Gorontalo, 2012


I-19

Sesuai data BPS (Gorontalo dalam Angka Tahun 2011) maka sarana dan prasarana yang tersedia bagi wisatawan meliputi hotel sebanyak 76, kamar hotel sebanyak 1.191, tempat tidur hotel sebanyak 1.749, restoran sebanyak 40, rumah makan sebanyak 1.022, dan kafe sebanyak 18 buah Untuk rata-rata lama tinggal wisatawan di Provinsi Gorontalo dalam kurun 4 (empat) tahun terakhir berkisar antara 2 hari – 3 hari seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2. 29. Lama Tinggal Wisatawan di Provinsi Gorontalo TAHUN

RATA- RATA LAMA TINGGAL (HARI) TAMU ASING TAMU ASING TAMU DOMESTIK DAN DOMESTIK

2008

2,57

1,61

1,63

2009

3,62

2,15

2,17

2010

2,24

3,00

2,99

2011

2,28

2,99

2,98

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Gorontalo, 2012

Selain ditunjang oleh pemerintah maka sektor pariwisata perlu didukung oleh penguatan lokal masyarakat di lokasi desa wisata sehingga perlunya di buat kelompok – kelompok sadar wisata yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Dari 33 kelompok yang terdapat di desa wisata baru 11 desa wisata yang mempunyai kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan 22 desa wisata lainnya masih diperlukan pembentukan kelompok sadar wisata. Adapun kelompok – kelompok sadar sadar wisata yang terdapat di Provinsi Gorontalo terlihat pada tabel berikut Tabel 2. 30. Kelompok Sadar Wisata di Provinsi Gorontalo No

Desa wisata

Kota Gorontalo, Kec Kota Barat Kelurahan Budaya Benteng Otanaha 2 Kota Gorontalo, Kec Kota Barat Kelurahan Pohe Kota Gorontalo, Kec Kota Barat Kelurahan Tanjung 3 Keramat 1

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Potensi Wisata Peninggalan Sejarah

Obyek wisata Tangga Dua Ribu Pantai pasir puti, Sunset, Makam Raja Gorontalo Desa wisata religi dan pantai pasir Kab Gorontalo, Kec Batudaa Pantai, Desa wisata religi putih Kab Gorontalo, Kec Limboto, Desa Bulota Budaya Karawo Kab Gorontalo, Kec Limboto, Desa Yosonegoro Industri makanan (dodol) Kab Gorontalo, Kec Telaga, Desa Mongolato Pengrajin kain Karawo Kab Gorontalo, Kec Telaga Biru Desa Talumelito Pengrajin alat musik tradisional Goa Ular, Makam Raja Panipi, Obyek Kab Gorontalo, Kec Baudaat, Desa Barakati wisata Barakati Danau Limboto, Museum Pendaratan Kab Gorontalo, Kec Batudaa, Desa Iluta Soekarno Kab Gorontalo, Kec Telaga Biru Desa Pentadio Barat Pentadio Resort, Danau Limboto Kab Gorontalo, Kec Tibawa, Desa Reksonegoro Budaya Masyarakat Jawa Tondano Kab Bone Bolango, Kec Kabila Bone, Desa Olele Taman Laut Olele Kab Bone Bolango, Kec Kabila Bone, Desa Molotabu Taman laut, pantai Kab Bone Bolango, Kec Kabila Bone, Desa Botutunuo Taman laut, pantai Pegunungan, kolam renang dan air Kab Bone Bolango, Kec Suwawa Tengah, Desa Lombongo terjun Kab Bone Bolango, Kec Tapa, Desa Meranti Pegunungan dan air terjun Kab Bone Bolango, Kec Bulango Utara desa Bendungan Pegunungan dan irigasi Kab Bone Bolango, Kec Suwawa Desa Bulodawa Danau perintis Kab Bone Bolango, Kec Bulawa, Desa Kaidundu Pantai


Kelompok Sadar Wisata Ya Tidak                    

I-20

Lanjutan Tabel 2.30 No 21 22 23 24 25

Desa wisata Kab Bone Bolango, Kec Suwawa Selatan Desa Pancuran Kab Bone Bolango, Kec Bulango Utara desa Nyiur Hijau Kab Bone Bolango, Kec Bintalahe, Desa Bintalahe Kab Gorontalo Utara, Kec. Kwandang, Desa Ponelo Kab Gorontalo Utara, Kec. Atinggola, Desa Ota Jin

26 Kab Gorontalo Utara, Kec. Atinggola, Desa Buata 27 28 29 30 31 32 33

Kab Gorontalo Utara, Kec. Tolinggula, Desa Didinga Kab Gorontalo Utara, Kec. Anggrek, Desa Pantai Dunu Kab Gorontalo Utara, Kec. Monano, Desa Monano Kab Boalemo, Kec. Botumoito, desa wisata Bolihutuo Kab Boalemo, Kec. Mananggu Kab. Pohuwato, kec Popayato, desa wisata Torosiaje Kab. Pohuwato, kec Paguat, Desa Libuo

Potensi Wisata Air panas pantai Pulau Saronde Istana Jin dan pantai Event mandi Safar dan perkampungan buah Air terjun Pantai Pasir putih Pantai Pasir putih Pantai Pasir putih Taman Nasional Hutan Nantu Desa Tarapung Pantai Pasir putih

Kelompok Sadar Wisata Ya Tidak             

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Gorontalo, 2012 [

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Jika melihat potret ke belakang selama 5 (lima) tahun perjalanan Provinsi Gorontalo disana ada beberapa keberhasilan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa disana juga terdapat beberapa permasalahan, tantangan dan peluang khususnya dibidang Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo sebagai berikut : - Bidang Perhubungan (Transportasi) Permasalahan dan tantangan pembangunan transportasi dalam mewujudkan efisiensi, pemerataan mobilitas dan distribusi, belum sepenuhnya dapat terpenuhi karena memerlukan upaya dan investasi jangka panjang. Pelayanan transportasi saat ini pada umumnya masih dihadapkan pada peningkatan keselamatan, peningkatan kelancaran mobilitas, serta masalah aksesibilitas pelayanan terutama pada pelayanan jasa transportasi di wilayah terpencil dan perbatasan belum seluruhnya dapat dijangkau secara memadai. Selain itu masalah daya beli masyarakat yang masih rendah dibanding biaya operasi dan investasi prasarana dan sarana transportasi masih memerlukan subsidi operasi dan dukungan investasi pemerintah yang cukup besar dalam upaya penyelenggaraan pelayanan transportasi yang murah dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Pelaksanaan otonomi dan desentralisasi di bidang transportasi, masih diperlukan perbaikan terutama dalam bidang koordinasi perencanaan, pendanaan, pengaturan dan penerapan standar pelayanan minimal antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Revisi perundang-undangan di bidang transportasi merupakan kebutuhan yang mendesak guna menata kembali peran dan fungsi Pemerintah, BUMN, dan peran serta Swasta dan PEMDA. Masih tingginya dampak lingkungan (polusi udara dan polusi suara) dan masih dominannya penggunaan lalu lintas kendaraan pribadi di jalan terutama di wilayah perkotaan. Rendahnya kualitas dan kuantitas angkutan umum terutama transportasi perkotaan akibat belum adanya kesadaran dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam perencanaan transportasi, rendahnya disiplin masyarakat pengguna, profesionalitas aparat dan operator transportasi serta rendahnya kwalitas pelayanan transportasi umum. Pelaksanaan program pembangunan sektor transportasi dalam rangka mempertahankan tingkat pelayanan, masih dihadapkan pada terbatasnya pendanaan Pemerintah untuk pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana, sehingga Renstra - DishubparKominfo Prov. Gorontalo 2012 - 2017

I-21

masih dijumpai beberapa kondisi prasarana dan sarana yang kurang mendapat perawatan. Adanya kebijakan multi operator transportasi udara telah terjadi persaingan sangat tajam antara moda transportasi udara, dengan transportasi jalan, dan transportasi laut yang mengakibatkan moda transportasi laut dan darat cenderung sangat kurang. - Bidang Pos dan Telekomunikasi Dalam mempertahankan tingkat jasa pelayanan Pos, PT. Pos Indonesia sebagai BUMN penyelenggara Pos menghadapi beberap kendala seperti terbatasnya jaringan transportasi yang belum menjangkau keseluruh pelosok daerah, kondisi legalitas yang perlu ditinjau ulang dan kurang tepatnya sistem pentarifan. Kondisi ini dirasakan semakin berat kerena selain harus berkompetisi dengan penyelenggara swasta, PT. Pos Indonesia mempunyai kewajiban pelayanan universal. Dalam pembangunan telekomunikasi, terjadi kelambatan pertumbuhan telepon tetap diantaranya disebabkan terjadi pergeseran fokus bisnis penyelenggaran telekomunikasi tetap ke telekomunikasi bergerak, sehingga telah menimbulkan bottle neck dalam penyediaan fasilitas telekomunikasi. - Bidang Pariwisata Permasalahan dan tantangan yang dihadapi di bidang pariwisata yaitu : 1. Belum optimalnya pelibatan dan peran masyarakat lokal sehingga potensi dan posisi masyarakat lokal sebagai pelaku/subyek penting dalam pengembangan pariwisata masih belum terujud secara nyata dan optimal. 2. Belum optimalnya nilai manfaat pariwisata bagi masyarakat lokal sehingga kedudukan masyarakat sebagai penerima manfaat dalam pengembangan pariwisata juga masih sering terabaikan dan belum mendapat manfaat secara memadai. 3. Belum kuatnya komitmen sadar wisata di kalangan masyarakat sehingga sadar wisata sebagai bentuk komitmen strategis dalam pengembangan pariwisata masih belum mengakar, dipahami, dan disikapi secara tepat dan kongkret di kalangan masyarakat. 4. Dukungan dan peran media yang belum optimal sehingga dalam pengembangan pariwisata masih relatif terbatas, belum kontinue, atau masih tomporer (masih berdasarkan keberadaan suatu even). 5. Koordinasi/sinergi lintas sektor dan kabupaten kota yang belum efektif sehingga masih muncul ego sektoral dan kedaerahan dalam pengembangan pariwisata, upaya pemberdayaan masyarakat masih menjadi sasaran sekunder sehingga upaya pengembangan belum terintegrasi. 6. Masih terbatasnya alokasi dana baik untuk kegiatan promosi dan penyiapan sarana dan prasarana pariwisata. Adapun peluang khususnya di bidang Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo sebagai berikut : 1. Posisi geoekonomi strategis yang berhadapan dengan Filipina, Brunei & Malaysia sehingga pengembangan infrastruktur transportasi dalam rangka interkonektivitas wilayah mutlak diperlukan 2. Pengembangan sektor pertanian dan perikanan memberikan efek terhadap pengembangan sektor perhubungan pariwisata dan kominfo 3. Perdagangan bebas memberi peluang pada sektor perhubungan, telekomunikasi dan pariwisata 4. Sebagai lintasan transportasi darat yang menghubungkan antara Sulut, Sulteng & Sulsel


I-22

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi Informatika Pariwisata Provinsi Gorontalo didasarkan pada beberapa hal utama yaitu permasalahan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ yang sering kali rusak/hilang akibat kegiatan lain atau kurangnya kesadaran masyarakat, belum adanya pnetapan status terminal tipe B oleh Kab/Kota, pengoperasian jembatan timbang yang belum optimal, operasional pelayanan bis perintis yang masih terhambat oleh rusaknya jalan menuju daerah-daerah perintis maupun daerah sentra produksi, peningkatan produktivitas di pelabuhan maupun di bandara, pembangunan sarana telekomunikasi yang terhambat oleh ketersediaan listrik, infrastruktur jaringan LAN/WAN Pemerintah Provinsi Gorontalo yang belum terintegrasi dengan Pemerintah Kab/Kota, Belum tersedianya sistem informasi dan aplikasi untuk mengolah data secara online dan terpusat, serta permasalahan dibidang pariwisata yang mencakup masih kurangnya sarana dan prasarana obyek wisata yang ada di Provinsi Gorontalo yang dapat menarik jumlah kunjungan wisatatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, adapun identifikasi ini dapat dilihat pada tabel 3.1. sebagai berikut 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur dijabarkan ke dalam arah pembangunan yang difokuskan pada 4 (empat) program unggulan yaitu peningkatan ekonomi kerakyatan, penyelenggaraan kesehatan dan pendidikan gratis, dan peningkatan infrastruktur. Dari ke 4 (empat) hal tersebut di atas yang harus disupport langsung oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo adalah peningkatan ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur. Dalam mewujudkan hal tersebut terdapat permasalahan pelayanan yang harus diatasi untuk mendukung program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan wakil Gubernur tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2. sebagai berikut


I-23

3.3. Telaahan Renstra Kementrian Perhubungan RI, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informasi RI dan Renstra Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo, dan Renstra Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kab/Kota a. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan RI Visi : “Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.” Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif. Pelayanan transportasi yang memberikan nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi. Misi Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi Dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi ditengah kondisi keuangan negara yang masih diliputi krisis keuangan global, pemerintah terus berupaya secara bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi zero to accident. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas SDM transportasi, pembenahan regulasi di bidang keselamatan / keamanan maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan. 2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah. 3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi Dalam kondisi keuangan negara yang terimbas krisis keuangan dunia tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan jasa transportasi karena masih terdapat beberapa operator yang memiliki keterbatasan kemampuan melakukan perawatan dan peremajaan armada, demikian pula pemerintah secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh masyarakat pengguna jasa memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat, sejalan Renstra - DishubparKominfo Prov. Gorontalo 2012 - 2017

I-24

dengan pemulihan pasca krisis keuangan global, melalui rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana transportasi. 4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan hukum secara konsisten Sesuai dengan prinsip good governance melalui penerbitan 4 (empat) paket undang-undang di sektor transportasi telah dilaksanakan restrukturisasi dan reformasi dalam penyelenggaraan transportasi dengan pemisahan yang jelas antara peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, menempatkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Reformasi di bidang regulasi (regulatory reform) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi. Restrukturisasi dan reformasi di bidang SDM diarahkan kepada pembentukan kompetensi dan profesionalisme insan perhubungan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki wawasan global dengan tetap mempertahankan jatidirinya sebagai manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititikberatkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan isu perubahan iklim (global warming) sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan. - Tujuan Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis. Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan teknologi transportasi serta peningkatan kualitas SDM transportasi yang berdampak kepada maksimalisasi dayaguna dan minimasi biaya yang menjadi beban masyarakat. - Sasaran Sasaran pembangunan transportasi nasional Tahun 2010-2014 adalah: 1. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal; 2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah; 3. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi;


I-25

4. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi; 5. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim. b. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informasi RI Visi : “Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI”. 1. Terwujudnya Indonesia Inovatif; adalah suatu karakteristik bangsa yang bercirikan antara lain sudah menyadari, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan serta menyebarkan informasi, dan menjadikan informasi sebagai nilai tambah dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. 2. Masyarakat sejahtera; adalah keadaan sentosa dan makmur, selamat, mampu menghadapi segala macam gangguan. Sentosa mengandung arti berada dalam keadaan aman dan tenteram, sedangkan makmur dapat diartikan sebagai keadaan serba berkecukupan atau tidak berkekurangan. Jadi sejahtera tidak hanya memiliki dimensi fisik atau materi tetapi juga dimensi rohani. 3. Pembangunan kominfo berkelanjutan; adalah pembangunan komunikasi dan informatika yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan untuk menciptakan keseimbangan kebutuhan masyarakat pengguna. 4. Pembangunan kominfo yang merakyat; adalah ketepatan sasaran pembangunan kominfo kepada masyarakat pengguna dan keterjangkauan masyarakat untuk mendapatkan, memanfaatkan, mengolah dan mengakses informasi sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan daya saing bangsa. 5. Pembangunan kominfo yang ramah lingkungan; adalah penyelenggaraan pembangunan bidang komunikasi dan informatika secara terintegrasi yang didukung oleh konvergensi teknologi informasi dan komunikasi yang ramah lingkungan. 6. NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang menjadi cita-cita bersama dan harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Misi : 1. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI; 2. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi; 3. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa; 4. Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan; 5. Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global. Tujuan a. Bidang Infrastruktur Informasi dan Komunikasi 1. Tersedianya akses komunikasi dan informatika yang merata di seluruh Indonesia (mengecilnya kesenjangan digital). 2. Tersedianya sarana, prasarana dan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa, daerah perbatasan negara, pulau terluar, daerah terpencil dan wilayah non komersial lain untuk mengurangi blank spot. 3. Tersedianya akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern.


I-26

4.

Tersedianya layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial. 5. Kebijakan, regulasi, rencana pemanfaatan dan rekayasa sumber daya spektrum frekuensi radio. 6. Kebijakan, regulasi, rencana optimalisasi sumber daya spektrum dan non spektrum. 7. Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pos. 8. Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan telekomunikasi. 9. Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan penyiaran. 10. Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis dan evaluasi sertifikasi sistem elektronik, jasa aplikasi dan konten. 11. Kebijakan, regulasi, standar, sertifikasi, interoperabilitas perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran. 12. Tercapainya tingkat e-literasi masyarakat Indonesia. 13. Tersedianya informasi dan layanan publik yang dapat diakses secara online. 14. Berkembangnya industri penunjang TIK. b. Bidang Komunikasi dan Informasi 1. Pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik, mencerahkan masyarakat dalam kerangka NKRI. 2. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi publik. 3. Penyediaan dan peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi sebagai agen penyedia, pengelola dan penyebar informasi publik. Sasaran 1. Meratanya pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasi dan informatika di seluruh Indonesia. 2. Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien. 3. Tersedia dan tersebarnya informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat Indonesia dalam kerangka NKRI. 4. Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal. 5. Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi. 6 Tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos, komunikasi dan informatika. 7. Tersedianya layanan konten informasi yang eduktatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat. 8. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan konten informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat. 9. Tercapainya peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat. 10. Terwujudnya masyarakat informasi yang kritis, produktif, beradab, berdaya saing dan cinta tanah air. 11. Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika.


I-27

12. Mendorong penciptaan sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika. 13. Mendorong berkembangnya industri komunikasi dan informatika yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan. 14. Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuh kembangnya kreatifitas dan inovasi berdasarkan kearifan lokal. 15. Mendorong penguatan kapasitas produksi industri komunikasi dan informatika nasional agar mampu b erasing di dunia internasional. 16. Mendorong rasa cinta tanah air melalui penggunaan produk dalam negeri bidang komunikasi dan informatika. 17. Meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perjanjian internasional di bidang komunikasi dan informatika 18. Membangun pencitraan positif negara Indonesia di mata internasional. c. Kajian Renstra Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI Visi “Terwujudnya bangsa Indonesia yang mampu memperkuat jati diri dan karakter bangsa serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat”. Misi 1. Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya dalam rangka memperkuat jati diri dan karakter bangsa. 2. Mengembangkan industri pariwisata berdaya saing, destinasi yang berkelanjutan dan menerapkan pemasaran yang bertanggung jawab (responsible marketing). 3. Mengembangkan sumberdaya kebudayaan dan pariwisata. 4. Menciptakan tata pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel. Tujuan 1. Meningkatkan kesadaran, apresiasi, kreativitas dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya. 2. Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya. 3. Mengembangkan kepariwisataan yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat 4. Meningkatkan kapasitas sumberdaya pembangunan kebudayaan dan pariwisata. 5. Mewujudkan pengelolaan tugas dan fungsi Kementerian kebudayaan dan kepariwisataan yang bersih dan berwibawa. Sasaran 1. Meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya 2. Meningkatnya kreativitas dan produktivitas para pelaku budaya 3. Meningkatnya bantuan fasilitasi sarana seni budaya 4. Terwujudnya penetapan dan pengelolaan terpadu cagar budaya 5. Terwujudnya revitalisasi museum 6. Meningkatnya pengeluaran dan lama tinggal wisatawan 7. Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing internasional 8. Terwujudnya kapasitas pengelolaan destinasi pariwisata 9. Terwujudnya diversifikasi destinasi pariwisata 10. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dan pergerakan wisatawan nusantara 11. Mendukung peningkatan kontribusi pariwisata bagi perekonomian nasional terhadap PDB, lapangan kerja, dan investasi 12. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur/industri /masyarakat bidang kebudayaan dan pariwisata yang berdaya saing internasional 13. Meningkatnya kapasitas nasional untuk penelitian dan pengembangan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat luas Renstra - DishubparKominfo Prov. Gorontalo 2012 - 2017

I-28

14. Meningkatnya kualitas manajemen dan pelayanan publik di bidang kebudayaan dan pariwisata 15. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata d. Kajian Renstra Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kab/Kota se-Provinsi Gorontalo 1. Renstra Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kab. Bone Bolango Isu strategis : - Terwujudnya keselamatan transportasi angkutan dan jalan. - Peningkatan serta pengembangan usaha jasa dan usaha sarana pariwisata. - Mewujudkan pengembangan serta pembangunan obyek wisata unggulan. - Mengaktifkan peran serta masyarakat dalam peningkatan kemitraan. - Mengembangkan kesenian dan kebudayaan daerah. - Pembangunan sanggar seni dan budaya. 2. Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Gorontalo Utara Isu strategis : - Peningkatan pelayanan angkutan - Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan - Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 3. Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Gorontalo Utara Isu strategis : - Pelestrarian obyek wisata, peninggalan bersejarah, purbakalaan, museum dan peninggalan bawah laut. - Pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran wisata domestik dan internasional. - Pengembangan destinasi pariwisata. 4. Renstra Dinas Perhubungan Kab. Gorontalo Isu strategis : - Peningkatan kondisi prasarana jalan dalam upaya mempertahankan tingkat pelayanan (level of service), kenyamanan dan keamanan pemakaian jalan. - Terwujudnya keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi fasilitas penunjang prasarana lalu lintas. - Peningkatan kelancaran mobilitas orang dan barang dengan membangun prasarana terminal yang representatif. - Melaksanakan pengujian terhadap kendaraan wajib uji, sesuai ambang batas standar laik jalan yang sudah ditetapkan dengan peraturan perundangundangan. - Perlu adanya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan angkutan guna mendukung kelancaran dan ketetapan pelayanan angkutan. - Perlu dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan untuk keselamatan dan ketertiban lalu lintas dapat dilakukan dengan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. 5. Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika Kab. Gorontalo Isu strategis : - Tourism Information Center (TIC) menyediakan berbagai informasi aktual dan akurat yagn berkaitan dengan kepariwisataan, sehingga diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang dalam mengakses dan memberikan informasi.


I-29

- Setiap petugas di obyek-obyek wisata dapat memberikan pelayanan yang prima sehingga dibutuhkan training dan studi banding. - Pengembangan obyek wisata yang baru diarahkan pada pengelolaan keindahan alam yang mendukung sektor pertanian dan perkebunan. Taman Safari Bongohulawa dapat diprioritaskan sebagai kebun raya atau pusat pengembangan wisata agro. - Faktor manusia sebagai salah satu faktor penentu kemajuan pariwisata yang perlu mendapatkan perhatian agar dapat menerapkan sapta pesona. 4. Kajian Renstra Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Pohuwato Isu strategis : - Peningkatan pelayanan angkutan dan fasilitas perizinan di bidang perhubungan. - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan - Pengembangan nilai budaya dan pelestrarian dan aktualisasi adat budaya daerah dan pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya. - Pengembangan keragaman budaya dan kesenian - Pengembangan kemitraan dan pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya. - Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi serta media masa. - Pengembangan sarana dan prasarana jasa angkutan. - Pembangunan pelabuhan laut. - Pengadaan moda angkutan barang dan penumpang. - Kelancaran distribusi barang dan jasa di sentra-sentra produksi perikanan dan kawasan minapolitan. 3. Kajian Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gorontalo (2008 – 2013) Isu strategis : - Terwujudnya kerjasama budaya yang berorientasi pada pengembangan dan promosi obyek wisata, seni dan budaya daerah berupa penyelenggaraan festival, parade, atraksi dan pemeliharaan situs. - Terwujudnya kerjasama yang lebih terkoordinasi dalam pengembangan desiminasi pariwisata antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gorontalo dengan para pelaku wisata serta peningkatan sarana pariwisata di Kota Gorontalo. e. Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo Provinsi Gorontalo Untuk telaahan Renstra Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo tahun 2007 2012 terdapat beberapa target RPJMD yang harus di capai seperti terlampir pada Tabel Matriks Pencapaian RPJMD 2007 – 2012 Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo Provinsi Gorontalo sebagaimana terlampir, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa target-target tersebut sebagaian besar telah tercapai, namun untuk target menurunkan angka kecelakaan 20% dibanding tahun 2006 diperlukan kerjasama antara sesama instansi terkait seperti Kepolisian, Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Perindag, dll, untuk mewujudkan hal tersebut agar tingkat kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir.


I-30

Tabel 3.3 Matriks Pencapaian RPJMD 2007 – 2012 Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo Provinsi Gorontalo Target RPJMD

No 1

Realisasi

2007 - 2012

Arah Pencapaian /

Keterangan

Penyelesaian Tahun 2012

Terwujudnya Bandara Djalaluddin

Sudah tercapai pada tahun 2007 dimana

Dikembangkan untuk menjadi

Gorontalo sebagai Bandara Transit

Prov. Gorontalo telah melaksanakan

Bandara Internasional Regional / Haji

Haji

Embarkasi Haji Antara untuk pertama kalinya sampai dengan tahun 2010

2

Terwujudnya Pelabuhan Anggrek

Kesiapan infrastruktur akan terealisasi

Dikembangkan dengan pembangunan

sebagai Pusat Kargo Kawasan

paling lambat tahun 2012

Dermaga Kontainer 20 x 100 m,

Pantai Utara Sulawesi

Talud sisi darat, serta penimbunan areal kontainer untuk menunjang fasilitas bongkar muat kargo di Pelabuhan Anggrek

3

Menurunnya angka kecelakaan

Angka kecelakaan Thn 2007 = 649 Kejadian

Pengadaan dan Pemasangan

Untuk menurunkan angka kecelakaan

20 % dibanding tahun 2006


Fasilitas Keselamatan LLAJ

bukan hanya dilakukan oleh Dinas


Perhubungan dan Pariwisata Prov.


Gorontalo, akan tetapi juga didukung oleh SKPD terkait lainnya seperti : Dinas PU untuk prasarana infrastruktur jalan, Polisi untuk penegakan hukum, Dinas Perindag untuk konstruksi kendaraan, Dinas Pendidikan untuk sosialisasi kepada siswa, dan Balihristi untuk pencemaran polusi kendaraan. Selain itu diperlukan kesadaran dari masyarakat itu sendiri sehinggan kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir

4

Terbangunnya fasilitas Telkom

Dibangunnya beberapa menara telekomunikasi

Koordinasi dengan Kominfo, PT. Telkom

Dishubpar Prov. Gorontalo hanya

sebesar 20% dibanding tahun 2006

di beberapa daerah pedesaan oleh sektor

dan operator seluler di Prov. Gorontalo

mengkoordinasikan, karena pusat

swasta

yang memberikan ijin pemasangan fasilitas telekomunikasi di daerah

5

Peningkatan 25% kunjungan

Kunjungan wisman dan wisnus :

Dengan pembenahan beberapa fasilitas

wisatawan asing dan domestik

Tahun 2007 = 93.668 orang

Obyek Wisata unggulan seperti Olele,

Tahun 2008 = 115.472 orang

Pulau Saronde, Pantai Minangga,

Tahun 2009 = 131. 350 orang

Pentadio resort, Lombongo, dll.

Tahun 2010 = 150. 248 orang

diharapkan bisa mendorong jumlah

Tahun 2010 = 91.665 orang

kunjungan wisatawan ke Prov. Gorontalo,

Rata-rata kenaikan jumlah kunjungan

sehingga diharapkan Provinsi Gorontalo

wisatawan setiap tahun diatas 25%

dapat menjadi destinasi baru pariwisata di kawasan timur Indonesia

Dari kajian Renstra Kementerian dan Renstra Kab/Kota sebagaimana dijelaskan di atas terdapat beberapa keterkaitan program yang juga di support oleh Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo Provinsi Gorontalo dan akan direncanakan mendukung program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu pengoperasian bus perintis ke daerah terpencil maupun daerah sentra-sentra produksi sehingga program ini akan mendukung peningkatan ekonomi kerakyatan, peningkatan produktivitas bongkar muat barang di pelabuhan dan bandara, peningkatan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ, peningkatan fasilitas pos dan telekomunikasi sampai ke ibu kota kecamatan, dan peningkatan sarana dan prasarana obyek wisata unggulan di Provinsi Gorontalo.

Provi


I-31

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Tabel 3.4. Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo Provinsi Gorontalo

1 A

Indikasi Program Struktur Ruang Saat Pemanfaatan Ruang pada Ini Periode Perencanaan Berkenaan

Rencana Struktur Ruang

No

2

3

PKN Gorontalo

Pelabuhan Anggrek

Gorontalo

dan

Pelabuhan

3 Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo

B

Pembangunan/peningkatan terminal

2 Ada

Peningkatan pelabuhan

3 Ada

Pengembangan peningkatan

fungsi Peningkatan bongkar muat

dan

produktivitas Pelabuhan Gorontalo Pelabuhan Anggrek

Penunjang pelayanan Pelabuhan angkutan dan sebagai pintu Gorontalo masuk Gorontalo

Penunjang pelayanan Pembangunan jalur kereta angkutan dan sebagai pintu Kota Gorontalo api dan stasiun besar masuk Gorontalo

5

Bandara Djalaluddin Gorontalo bandara pengumpul sekunder

Peningkatan fungsi bandara

sebagai

PKW Isimu

5 Ada

Penyeberangan

Penunjang pelayanan angkutan dan sebagai pintu Isimu masuk Gorontalo

Pembangunan Kota Transit Peningkatan aktivitas arus dan sapras transportasi orang dan barang melalui Isimu darat Terminal Isimu

2

Terminal Isimu sebagai simpul penghubung 2 Ada jaringan lintas Barat dan tengah Sulawesi

Peningkatan fungsi terminal

Penunjang kelancaran arus Isimu orang dan barang

3

Terminal tipe B untuk simpul lintas tengah 3 Ada sulawesi


Penunjang kelancaran arus Isimu orang dan barang

Peningkatan sapras

Penunjang angkutan


Penunjang kelancaran arus Tilamuta orang dan barang

Peningkatan pelabuhan

Penunjang pelayanan Pelabuhan Kwandang angkutan dan sebagai pintu Pelabuhan Aggrek masuk Gorontalo

PKW Tilamuta

PKW Kwandang

2 Jaringan jalan lintas barat pulau sulawesi PKL Marisa

1 Bandara Tersier di bagian Barat Gorontalo

2

PKW Tilamuta 1 Ada

pelayanan

Tilamuta

PKW Kwandang

2 Ada

fungsi

Penunjang perintis

Peningkatan fungsi

subsidi

bus

dan

Gorontalo-Tolinggula

PKL Marisa

1

Sementara proses Pengembangan Pembangunan pembangunan

Pelabuhan penyeberangan antar kawasan 2 Belum ada SULUT-Gorontalo-SULTENG

Terminal Marisa sebagai simpul penghubung 3 antara jalur tengah dengan jalur timur 3 Ada Sulawesi PKL Popayato

dan

PKW Isimu

Pelabuhan Kwandang dan Pelabuhan Aggrek sebagai pintu masuk sebelah utara 1 sekaligus sebagai pelabuhan ekspor-import 1 Ada

F

Penunjang pelayanan angkutan dan sebagai pintu Kota Gorontalo masuk Gorontalo

Jalur Kereta Api dan Stasiun Kelas Besar 4 Belum ada Kota Gorontalo

Terminal Tilamuta sebagai simpul 2 penghubung jaringan lintas Barat dan tengah 2 Ada Sulawesi

E

6

4

1 Pelabuhan Tilamuta

D

5

4

1 Ada

Kota Transit Bandara dan transportasi darat Transportasi darat 1 antara PKN Gorontalo, PKW Kwandang dan 1 sudah ada PKW Tilamuta

C

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD

PKN Gorontalo

1 Terminal tipe A Kota Gorontalo

2

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD

dan Penunjang angkutan

pelayanan

Marisa

Penunjang pelayanan Pelabuhan angkutan dan sebagai pintu Bumbulan masuk Gorontalo

Pengembangan pembangunan

dan


dan


dan Penunjang angkutan

penyeberangan

Penunjang pelayanan angkutan dan sebagai pintu Marisa masuk Gorontalo

PKL Popayato

Terminal Popayato sebagai simpul 1 penghubung antara jalur tengah dengan jalur 1 Ada timur Sulawesi


pelayanan

Popayato

I-32

Lanjutan Tabel 3.4. No

2

1 G

Indikasi Program Struktur Ruang Saat Pemanfaatan Ruang pada Ini Periode Perencanaan Berkenaan 3 4

Rencana Struktur Ruang

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD 5

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD 6

Perwujudan Sistem Transportasi Provinsi

1

Rel KA lintas utama Selatan Gorontalo 1 Belum ada Bitung

Pembangunan rel kA

Penunjang angkutan

pelayanan

2

Rel KA lintas utama tengah Gorontalo – 2 Belum ada Isimu – Marisa – Palu

Pembangunan rel kA

Penunjang angkutan

pelayanan

3

Pelabuhan Penyeberangan lintas antar provinsi dalam wilayah Pulau Sulawesi: 3 Ada Gorontalo – Pagimana, Gorontalo – Wakai – Ampana

Peningkatan kapasitas

Penunjang pelayanan Pelabuhan angkutan dan sebagai pintu Gorontalo masuk Gorontalo

Pelabuhan Penyeberangan lintas antar provinsi dan eksternal wilayah Pulau LikupangSulawesi: Marisa – Wakai – Ampana, 4 4 Kwandang-Toli-toli Marisa – Wakai - Ampana, Likupang belum ada Kwandang – Toli-toli - Tarakan, Kwandang – Toli-toli dan Tarakan

Pengembangan kapasitas

Penunjang pelayanan Pelabuhan Penyeberangan angkutan dan sebagai pintu Gorontalo dan rencana pelabuhan masuk Gorontalo penyeberangan Kwandang

Pelabuhan Anggrek 5 Kwandang melayani termasuk ekspor

Peningkatan pengembangan

6

Bandara Djalaluddin embarkasi haji penuh

dan Pelabuhan cargo/peti kemas 5 Ada

Gorontalo

sebagai

6

Masih Embarkasi Peningkatan status Haji Antara

dan Peningkatan bongkar muat

Gorontalo-Taludaa-Bitung

Gorontalo – Isimu – Marisa – Palu

Penyeberangan

produktivitas Pelabuhan Kwandang Pelabuhan Aggrek

dan

Penunjang pelayanan angkutan dan sebagai pintu Isimu masuk Gorontalo

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Isu-isu strategis yang ada di Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo akan di jelaskan pada sebagai berikut Tabel 3.5. Isu-isu Strategis Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo PELANGGAN / OBYEK LAYANAN

ISU STRATEGIS

INDIKATOR ISU STRATEGIS

Perhubungan Darat

Jembatan Timbang

Kapasitas alat timbang sudah tidak memadai

Alat timbang yang ada hanya mampu melayani truk 2 sumbu dengan berat maksimal 20 ton sedangkan standar dari Kementerian Perhubungan RI maksimal 40 ton

Faskes LLAJ

Terdapat jalan provinsi yang belum memiliki fasilitas keselamatan LLAJ

Dari 26 jalan provinsi, hanya 14 jalan provinsi yang sudah memiliki faskes LLAJ, namun perencanaan distressing pada 5 ruas jalan Provinsi (Data Dishubpar Prov. Gtlo, 2012)

Terminal tipe B

Belum adanya penetapan status terminal tipe B di kab/kota

Belum adanya penetapan status terminal tipe B di seluruh kab/kota

Angkutan pemadu moda

Belum adanya angkutan pemadu moda Belum adanya angkutan pemadu moda di pelabuhan di pelabuhan dan bandara dan bandara

Prototipe Bentor

Belum adanya prototipe bentor yang memenuhi syarat kelaikan operasi

Prototipe bentor yang memenuhi syarat kelaikan operasi belum ada

Masyarakat daerah terpencil

Masih ada daerah yang belum terjangkau oleh layanan transportasi umum

Terdapat 7 daerah terpencil yang belum terlayani transportasi (Data lintasan perintis tahun 2012)


I-33

Lanjutan Tabel 3.5. PELANGGAN / OBYEK LAYANAN

ISU STRATEGIS


Perhubungan Laut dan Udara

Bongkar muat di pelabuhan laut

Produktivitas bongkar muat di pelabuhan mencapai Produktivitas bongkar muat yang masih 2500 ton/hari (Data aktivitas pelabuhan se-Prov. rendah di pelabuhan Gorontalo)

Bongkar muat di Bandara

Produktivitas bongkar muat yang masih Produktivitas bongkar muat di bandara 90 menit (Data rendah di bandara aktivitas Bandara Djalaluddin, 2012)

Runway

Struktur yang ada saat ini mengalami kerusakan Struktur landasan yang ada tidak karena memang hanya direncanakan untuk pesawat mampu melayani pesawat yang berbadan kecil (Hasil verifikasi dari Direktorat Bandara beroperasi saat ini (pesawat berbadan Udara Kementerian Perhubungan RI tanggal 7 Feb lebar) 2012)

Kapasitas terminal penumpang Bandara Djalaluddin Gorontalo

Kapasitas terminal penumpang di Bandara Djalaluddin sudah tidak memadai

Kapasitas layanan di Pelabuhan Anggrek

Kapasitas layanan kapal di Pelabuhan Kapasitas layanan kapal di Pelabuhan Anggrek Anggrek belum memenuhi syarat mencapai 5.000 DWT (Data kunjungan kapal di sebagai pelabuhan barang level Pelabuhan Anggrek, 2011) internasional

PELANGGAN / OBYEK LAYANAN Komunikasi dan Informatika

ISU STRATEGIS

Kapasitas terminal penumpang di bandara Djalaluddin hanya seluas 1.708 m2 (Data sapras Bandara Djalaluddin Gorontalo, 20112


Jaringan LAN/WAN Pemerintah Provinsi

Infrastruktur jaringan LAN/WAN Belum tekoneksinya jaringan LAN/WAN Pemerintah Pemerintah Provinsi belum terintegrasi Provinsi dengan jaringan Pemerintah Kab/Kota dengan jaringan Pemerintah Kab/Kota

Sistem informasi dan aplikasi

Belum tersedianya sistem informasi dan aplikasi untuk mengolah data secara on-line, terpusat dan Sistem informasi dan aplikasi terpusat belum terbentuk terintegrasi antar SKPD maupun antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab/Kota

SDM Teknologi Informatika

Sumber daya manusia pengelola Minimnya SDM pengelola Teknologi Informasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi komunikasi masih sangat kurang

Pemanfaatan Media informasi

Belum dimanfaatkannya media informasi dan komunikasi untuk Belum dimanfaatkannya media informasi dan penyebarluasan kegiatan maupun komunikasi kebijakan inovatif.


I-34

Lanjutan Tabel 3.5. PELANGGAN / OBYEK LAYANAN

ISU STRATEGIS


Pariwisata Fasilitas penunjang obyek wisata yang ada masih belum memadai (Data fasilitas penunjang Obyek Wisata di 8 obyek unggulan)

Obyek wisata

Fasilitas penunjang di obyek wisata masih belum memadai

Sarana Tourist Information Centre (TIC)

Belum adanya sarana informasi bagi wisatawan mengenai obyek wisata dan Belum tersedianya Tourism Information Centre sarana penunjang wisata

Masyarakat di sekitar obyek wisata

Wisatawan

Masyarakat belum berperan dalam pengembangan dan pengelolaan obyek wisata

Obyek wisata yang ada masih dikelola oleh pemerintah

Desa wisata belum seluruhnya memiliki kelompok masyarakat sadar wisata sebagai wadah pemberdayaan masyarakat lokal

Terdapat 22 desa wisata yang belum memiliki kelompok sadar wisata dari total 33 kelompok sadar wisata di Prov. Gorontalo (Data Dishubpar Prov. Gtlo, 2012)

Perlunya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata Jumlah kunjungan wisatawan saat ini sebesar 50.645 agar terjadi peningkatan kesejahteraan orang (Data kunjungan tahun 2012) masyarakat Lama tinggal wisawatan di Provinsi Gorontalo masih rendah

Lama tinggal wisatawan di Provinsi Gorontalo adalah 2 hari - 3 hari (Data BPS tahun 2012)

Masih rendahnya kemampuan teknis SDM Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo sesuai bidang tupoksinya masing-masing

SDM Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo belum seluruhnya mengikuti bintek/diklatnis sesuai bidang tupoksinya sekitar 25% dari kurang lebih 97 orang pegawai (Data bimtek pegawai tahun 2012)

Internal SKPD

SDM


I-35

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo Pada hakekatnya menciptakan Visi organisasi adalah menggali hasil dari analisis lingkungan strategis, pandangan bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa ada merasa terpaksa. Ini berarti Visi merupakan kehendak dan cita-cita dari segenap warga organisasi yang diyakini kebenarannya serta diperjuangkan bersama untuk pencapaiannya. Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo mempunyai visi dan misi sebagai berikut : - Visi “Terwujudnya pelayanan transportasi, pariwisata, komunikasi dan informatika yang handal” - Misi Misi adalah implementasi dari Visi yaitu harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dapat mengenal instansi Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo mengetahui peran yang akan dijalankan dan hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang. Untuk mewujudkan Visi Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo ditetapkan Misi sebagai berikut : 1. Membangun dan memelihara sarana dan prasarana perhubungan 2. Mengembangkan sistem pelayanan yang efektif dan efisien 3. Mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik SKPD Penjelasan Visi dan Misi : - Penjelasan Visi : “Terwujudnya pelayanan transportasi pariwisata komunikasi dan informatika yang handal . a. Pelayanan transportasi yang handal diindikasikan dengan lancar, selamat, tertib, aman, mencukupi kebutuhan, terpelihara, menjangkau seluruh wilayah Provinsi Gorontalo dengan penjelasan sebagai berikut: - Lancar diindikasikan pada kelancaran angkutan dan penumpang di terminal, pelabuhan dan bandara serta lancarnya aktivitas bongkar muat barang dipelabuhan dan bandara; adanya kesediaan transportasi antara pemandu moda sehingga terkoneksinya jaringan transportasi antara bandara, pelabuhan, dan terminal; serta kelancaran bongkar muat barang di pelabuhan dan bandara. - Selamat diindikasikan dengan tersedianya fasilitas penunjang keselamatan LLAJ pada ruas jalan Provinsi yang ikut berperan dalam menurunkan jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan raya; peningkatan jalan timbang untuk menurunkan muatan lebih di jalan; serta tersedianya prototipe bentor sebagai moda angkutan umum yang layak dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan RI. - Tertib diindikasikan dengan tertibnya pengguna transportasi dalam menggunakan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara - Aman diindikasikan dengan minimnya kecalakaan lalu lintas, waktu tempuh yang cepat, dan amannya penumpang di pelabuhan maupun bandara Renstra - DishubparKominfo Prov. Gorontalo 2012 - 2017

I-36

-

Mencukupi kebutuhan diindikasikan dengan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana terminal, pelabuhan maupun bandara yang sesuai dengan kapasitas yang direncanakan. - Terpelihara diindikasikan dengan terpeliharanya sarana dan prasarana perhubungan. - Menjangkau seluruh wilayah Provinsi Gorontalo diindikasikan dengan tersedianya bus perintis yang menjangkau ke seluruh daerah di Provinsi Gorontalo yang belum dimasuki oleh sarana angkutan umum sehingga berperan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. b. Pelayanan Pariwisata yang handal diindikasikan dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam peran pariwisata; mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan khususnya informasi daerah-daerah destinasi wisata yang ada di Provinsi Gorontalo; dan mampu dan fokus dalam menyediakan sarana dan prasarana pariwisata yang memadai sehingga dapat menarik kunjungan wisatawan yang besar dan lama tinggal wisatawan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. c. Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang handal diindikasikan dengan adanya peningkatan kemampuan aparatur dan masyarakat dalam menerapkan dan memanfaatkan teknologi dan informasi, peningkatan pelayanan teknologi informasi serta peningkatan kepuasan publik dalam mengakses informasi kepemerintahan di Provinsi Gorontalo - Penjelasan Misi 1. Membangun dan memelihara sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika Diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika 2. Mengembangkan sistem pelayanan yang efektif dan efisien Diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien 3. Mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat Diarahkan pada pengembangan pariwisata daerah berbasis masyarakat yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik SKPD Diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dalam hal peningkatan kualitas SDM aparatur, sapras perkatoran, dan peningkatan kualitas perencanaan termasuk monitoring, evaluasi dan pelaporan. 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah a. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 2012 – 2017 sesuai perubahan RPJMD tahun 2013 adalah : 1. Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang mampu memenuhi kebutuhan dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan 2. Terpeliharanya sarana dan prasarana perhubungan 3. Terwujudnya sistem pelayanan perhubungan, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien 4. Terselenggaranya pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat (masyarakat merupakan obyek sekaligus subyek dari kegiatan pariwisata) 5. Peningkatan kinerja pelayanan SKPD


I-37

6. Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi serta keterpaduan program antara Pusat, Provinsi dan Kab/Kota 7. Peningkatan kualitas SDM aparatur Adapun indikator dari tujuan adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang mampu memenuhi kebutuhan dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan indikator tujuan : a. Jumlah sarana dan prasarana yang difasilitasi b. Jumlah fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan 2. Terpeliharanya sarana dan prasarana perhubungan dengan indikator tujuan : a. Jumlah fasilitas keselamatan LLAJ yang harus dijaga kondisi dan fungsinya 3. Terwujudnya sistem pelayanan perhubungan, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dengan indikator tujuan : a. Jumlah terminal tipe B b. Jumlah layanan angkutan pemadu moda c. Jumlah lintasan perintis d. Nilai PeGI e. Nilai Indeks Kepuasan Publik dalam mengakses informasi kepemerintahan f. Jumlah SDM Aparatur dan Masyarakat yang menerapkan aplikasi teknologi informasi 4. Terselenggaranya pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat (masyarakat merupakan obyek sekaligus subyek dari kegiatan pariwisata) dengan indikator tujuan a. Jumlah fasilitas penunjang obyek wisata di 8 obyek wisata unggulan b. Jumlah obyek wisata yang dikelola oleh masyarakat lokal c. Jumlah kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri d. Rata-rata lama tinggal wisatawan e. Jumlah kegiatan budaya daerah dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata 5. Peningkatan kinerja pelayanan SKPD dengan indikator tujuan : a. Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran b. Persentase ketersediaan Sarana Prasarana Perkantoran 6. Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi serta keterpaduan program antara Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dengan indikator tujuan : a. Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi, monitoring, evaluasi program dan kegiatn 7. Peningkatan kualitas SDM aparatur dengan indikator tujuan : a. Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek b. Sasaran Sasaran Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 2012 – 2017 sesuai perubahan RPJMD tahun 2013 adalah : 1. Meningkatnya produktivitas dan kinerja sarana dan prasarana transportasi


I-38

2. 3. 4. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Terpeliharanya kapasitas dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi Meningkatnya pelayanan angkutan Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informatika Meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata Mewujudkan Gorontalo sebagai daerah tujuan wisata Meningkatnya kualitas SDM aparatur Meningkatnya kinerja pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan SKPD Meningkatnya dukungan pelakanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan monev program dan kegiatan SKPD Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan lintas pusat, provinsi dan kab/kota

Adapun target Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, serta Target Indikator yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo selama jangka waktu 2012 – 2017 dapat dilihat pada tabel 4.1.Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD sebagai berikut. Sedangkan untuk dukungan kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika dan Pariwisata Provinsi Gorontalo terhadap visi misi 10 arah pembangunan dan 4 program priortias terlampir pada tabel 4.2 sebagai berikut

4.3. Strategi dan Kebijakan a. Strategi 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan darat, laut, dan udara 2. Mendorong pengembangan kawasan strategis 3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pembangunan daerah 4. Pengembangan pariwisata daerah berbasis masyarakat 5. Pengembangan 8 obyek wisata unggulan 6. Peningkatan profesionalisme SDM 7. Peningkatan kinerja keuangan SKPD 8. Peningkatan dukungan terhadap penyelenggaraan administrasi dan sapras perkantoran 9. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan khususnya keterkaitan dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan monev program dan kegiatan SKPD 10.Pelaksanaan forum koordinasi lintas SKPD b. Kebijakan 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan transportasi darat, laut, dan udara 2. Mendorong pengembangan infrastruktur Bandara Djalaluddin menuju bandara internasional regional 3. Pemanfaatan teknologi informasi 4. Mengembangan pariwisata berbasis masyarakat 5. Mengembangakan 8 obyek wisata unggulan 6. Mengikuti diklat teknis 7. Melaksanakan pelaporan keuangan SKPD yang efektif 8. Mengupayakan tersedianya dukungan terhadap penyelenggaraan administrasi dan sapras perkantoran


I-39

9. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan SKPD serta pelaksanaan monev program dan kegiatan SKPD 10.Melaksanakan koordinasi perencanaan, monev, dan pelaksanaan kegiatan melalui forum lintas SKPD


I-40

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada Bab ini akan dibahas lebih detail dalam bentuk tabel berupa Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 2012 – 2017 sesuai target revisi RPJMD Provinsi Gorontalo, dimana hal tersebut disajikan pada Tabel 5.1 sebagaimana terlampir.


I-41

TABEL 5. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan

Indikator Sasaran

Sasaran

Program dan Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

2012

Target

2013

Rp

Target

2014

Rp

Target

2015

Rp

Target

2016

Rp

Target

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD

2017

Rp

Target

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab

Lokasi

Rp

Misi I : Membangun dan memelihara sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika 1 Meningkatnya Fasilitasi

1 Juamlah Sarana dan Prasarana

dan prasarana

sarana dan prasarana

Transportasi yang difasilitasi

perhubungan yang

Transportasi

1 Terwujudnya sarana

1.07.1.07.01.18

1 Program pembangunan sarana

Terminal bandara

dan prasarana perhubungan

(4.896 m2); Taxiway bandara (30m x187m);

mampu memenuhi

Apron (120m x 200m);

kebutuhan dan

3 dokumen (Pra FS/FS

mendorong

Jalur KA, Trase Jalur

pertumbuhan ekonomi

KA/Pra Design, DED

kerakyatan

Jalur KA); Kapasitas layanan Plbhn Anggrek: 11.000 DWT 2 Jumlah produktifitas

3.000 ton/hari

bongkar muat di Pelabuhan se-Provinsi Gorontalo 1.07.1.07.01.18.04

- Koordinasi dlm pembangunan

Koordinasi

sarana dan prasarana

pembangunan

perhubungan

sapras perhubungan

12 kali

12 kali

262.430.000

12 kali

400.000.000

Dirubah menjadi kegiatan Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana perhubungan

1.07.1.07.01.18.05

- Operasional embarkasi haji

Operasional EHA

1 paket

1 paket

121.080.000

1 paket

125.000.000

1.07.1.07.01.18.08

- Rakornis perhubungan laut

Rakornis LU

1 paket

1 paket

48.020.000

1 paket

100.000.000

1.07.1.07.01.18.04

- Fasilitasi pengembangan

-

-

Kegiatan di support oleh Biro Kesra setda Prov. Gorontalo Dirubah menjadi kegiatan Forum koordinasi teknis perhubungan laut dan udara

dan udara sarana dan prasarana perhubungan

Koordinasi

-

-

-

1 kegiatan

730.910.000

1 kegiatan

362.000.000

1 kegiatan

450.000.000

1 kegiatan

800.000.000

1 kegiatan

support percepatan

Dishubparkominfo

Prov. Gtlo

Prov. Gtlo

pembangunan 1.07.1.07.01.18.08

- Forum koordinasi teknis perhubungan bandara, pelabuhan laut dan udara

2 Terpeliharanya sarana

2 Terkendalinya lalu lintas

dan prasarana

melalui pemasangan dan

perhubungan

pemeliharaan fasilitas keselamatan LLAJ

1.07.1.07.01.19

-

-

-

-

-

1 kegiatan

137.700.000

1 kegiatan

138.000.000

1 kegiatan

150.000.000

1 kegiatan

200.000.000

1 kegiatan

dan KA

Dishubparkominfo

Prov. Gtlo

Prov. Gtlo

1 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

1 Jumlah fasilitas keselamatan

5 ruas jalan

LLAJ di ruas jalan Provinsi 1.07.1.07.01.19.05

- Pengadaan dan pemasangan

Faskes LLAJ

-

1 paket

50.000.000

1 ruas jalan

812.412.000

1 ruas jalan

1.066.980.000

1 ruas jalan

1.040.000.000

1 ruas jalan

1.310.000.000

1 ruas jalan

1.700.000.000

5 ruas jalan

fasilitas keselamatan LLAJ yang harus dijaga kondisi dan fungsinya

Dishubparkominfo

Ruas jln

Prov. Gtlo

Prov. Gtlo

Dishubparkominfo

Prov. Gtlo

APILL 16 unit,

2 Jumlah fasilitas keselamatan LLAJ

WL 3 unit 1.07.1.07.01.19.06

- Pemeliharaan fasilitas

Pemeliharaan

keselamatan LLAJ

faskes LLAJ

-

1 paket

50.000.000

1 paket

125.000.000

1 paket

60.000.000

1 paket

70.000.000

1 paket

70.000.000

1 paket

100.000.000

APILL = 16 unit WL = 3 unit

Prov. Gtlo

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran



Kode


2012

Target

2013

Rp

Target

2014

Rp

Target

2015

Rp

Target

2016

Rp

Target


2017

Rp

Target


Lokasi

Rp

Misi II : Mengembangkan sistem pelayanan yang efektif dan efisien 1 Terwujudnya sistem pelayanan perhubungan

1 Meningkatnya layanan

1.07.1.07.01.17

angkutan transportasi

komunikasi dan

1.07.1.07.01.17.16

informatika yang efektif dan efisien

1 Program peningkatan pelayanan

Meningkatnya layanan

angkutan

angkutan transportasi

- Koordinasi dalam peningkatan

Koordinasi

pelayanan angkutan 1 Jumlah Terminal Tipe B

12 kali

12 kali

509.280.000

12 kali

250.000.000

Dishubparkominfo

Digabung ke kegiatan Pelayanan Angkutan Darat

pelayanan angkutan

Prov. Gtlo

Prov. Gtlo

6 terminal tipe B 1.07.1.07.01.17.27

- Pembangunan fasilitas penunjang

611.700.000

1.150.000.000

445.000.000

650.000.000

650.000.000

50.000.000

Dishubparkominfo

Terminal tipe B di Kab/Kota dan

Prov. Gtlo

Prov. Gtlo

jembatan timbang

1.07.1.07.01.17.28

a. Terminal tipe B

Terminal tipe B

b. Jembatan timbang

Jembatan timbang

- Peningkatan layanan angkutan pemadu moda

-

-

-

2 terminal

300.000.000

2 terminal

395.000.000

2 terminal

600.000.000

2 terminal

600.000.000

-

2 JT

50.000.000

2 JT

50.000.000

2 JT

50.000.000

2 JT

3 jbtn timbang

-

-

2 JT

50.000.000

- Subsidi

-

-

-

2 unit

200.000.000

- Angkutan pemadu

-

-

-

-

-

1 unit

50.000.000

6 terminal 2 JT Dishubparkominfo


-

Prov. Gtlo

Prov. Gtlo

moda 1.07.1.07.01.17.26

- Pengadaan bus angkutan keperintisan

2 Jumlah layanan angkutan

Bus angkutan

611.700.000

1 unit

600.000.000

Dishubparkominfo


keperintisan

Prov. Gtlo

Prov. Gtlo

2 unit

pemadu moda 3 Jumlah lintasan perintis

5 lintasan - Pelayanan Angkutan Darat 1.07.1.07.01.17.19

a. Penunjang operasional bus perintis b. Peningkatan layanan angkutan pemadu moda

1.346.560.000 Subsidi bus

225.580.000

1.300.000.000

1.326.284.000

3 lintasan

3 lintasan

3 lintasan

250.000.000

4 lintasan

-

2 unit

200.000.000

2 unit

-

-

199.704.000

Subsidi

-

-

Angkutan pemadu

-

-

-

1 unit

611.700.000

1 unit

600.000.000

1 unit

750.000.000

12 kali

12 kali

509.280.000

12 kali

250.000.000

12 kali

376.580.000

1.440.000.000 4 lintasan

350.000.000

1.394.000.000 5 lintasan

2.115.000.000

350.000.000

5 lintasan

450.000.000

-

2 lintasan

Dishubparkominfo 5 lintasan

Prov. Gtlo

Prov. Gtlo

perintis -

-

1 unit

750.000.000

1 unit

1.315.000.000

2 unit

750.000.000

-

-

2 unit

-

-

-

3 unit 12 kali

moda c. Pengadaan bus angkutan keperintisan d. Koordinasi dlm peningkatan pelayanan angkutan e. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan

Bus angkutan

-

-

-

keperintisan Koordinasi

12 kali

250.000.000

12 kali

200.000.000

12 kali

250.000.000

1 paket

90.000.000

1 paket

94.000.000

1 paket

100.000.000

pelayanan angkutan Operasi angkutan jalan

umum di jalan raya 4 Tersedianya prototipe

1 unit

bentor yang legitimate 1.07.1.07.01.17.21

- Pengadaan prototipe bentor

Prototipe bentor

-

-

-

1 unit

100.000.000

-

- Pemilihan awak kendaraan angkutan

Pemilihan AKUT

-

1 kegiatan

-

1 kegiatan

60.000.000

1 kegiatan

Operasi angkutan

1 paket

-

-

1 paket

150.000.000

86.220.000

1 kegiatan

85.000.000

1 kegiatan

85.000.000

1 kegiatan

85.000.000

1 unit

Dishubparkominfo

Prov. Gtlo

1 kegiatan

Dishubparkominfo

Prov. Gtlo

Dishubparkominfo

Prov. Gtlo

umum teladan dan pelopor keselamatan transportasi darat 1.07.1.07.01.17.05

- Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

jalan

Di gabung ke kegiatan Pelayanan angkutan darat

Prov. Gtlo

Tujuan

Indikator Sasaran

Sasaran


Kode



2012

Target 1 Program pengembangan

2 Meningkatnya pelayanan

2013

Rp

Target

2014

Rp

Target

2015

Rp

Target

2016

Rp

Target


2017

Rp

Target


Lokasi

Rp

Meningkatnya

komunikasi dan

komunikasi, informasi dan

pelayanan teknologi

informatika

media massa

informasi di Prov. Gorontalo

1 Nilai PeGI

3.60 (sangat baik)

- Peningkatan infrastruktur

Jaringan internet

E-Government - Pengembangan aplikasi sistem

Kegiatan awal tahun 2014

Aplikasi sistem

75 titik

1.679.880.000

75 titik

1.750.000.000

75 titik

2.000.000.000

75 titik

3.500.000.000

8 aplikasi

584.964.000

8 aplikasi

770.000.000

8 aplikasi

1.024.000.000

8 aplikasi

1.500.000.000


informasi manajemen dan

75 titik sambungan 8 aplikasi sistem

Dishubparkominfo

Prov. Gtlo

Prov. Gtlo Dishubparkominfo

Prov. Gtlo

Prov. Gtlo

website seluruh SKPD Prov 1 Program kerjasama informasi dan media massa

Meningkatnya kepuasan publik dlm mengakses informasi kepemerintahan

2 Nilai Tingkat Kepuasan publik

>3.5 (tinggi)

dalam mengakses informasi kepemerintahan - Peningkatan layanan media informasi publik 1 Program kapasitas SDM dalam

layanan media


1 kegiatan

1.112.460.000

1 kegiatan

225.000.000

1 kegiatan

350.000.000

1 kegiatan

750.000.000

1 kegiatan

informasi publik

Dishubparkominfo

Prov. Gtlo

Prov. Gtlo

Meningkatnya SDM

pengembangan teknologi

aparatur pemerintah

informasi

Prov. dan masyarakat dlm penerapan aplikasi teknologi informasi

3 Jumlah SDM Aparatur

1964 orang

Pemerintah Provinsi dan masyarakat yang menerapkan aplikasi teknologi informasi - Peningkatan SDM aparatur dalam pengelolaan teknologi informasi

Peningkatan SDM Teknologi informasi

1 kegiatan

205.815.000

1 kegiatan

403.000.000

1 kegiatan

489.000.000

1 kegiatan

830.000.000

1 kegiatan

Dishubparkominfo Prov. Gtlo

Prov. Gtlo

Tujuan

Indikator Sasaran

Sasaran


Kode



2012

Target

2013

Rp

Target

2014

Rp

Target

2015

Rp

2016


2017

Target

Rp

Target

Rp

Target

3 obyek

101.550.000

4 obyek

150.000.000

4 obyek


Lokasi

Rp

Misi III : Mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat 1 Terselenggaranya

1.07.1.07.01.16

1 Program destinasi pariwisata

Meningkatnya fas.

pengembangan

penunjang obyek

pariwisata yang

wisata di 8 obyek

berbasis masyarakat

wisata unggulan

(masyarakat merupakan

1 Meningkatnya peran

1 Jumlah obyek wisata

obyek sekaligus subyek

masyarakat dalam

yang dikelola oleh

dari kegiatan pariwisata)

pengelolaan obyek

1.07.1.07.01.16.12

- Penguatan kelembagaan

4 obyek wisata

-

-

-

masyarakat di obyek wisata

masyarakat lokal

3 obyek

100.000.000

wisata

3 obyek

101.550.000

wisata

wisata

wisata

125.000.000

wisata

4 obyek wisata

Dishubparkominfo

Prov. Gtlo

Prov. Gtlo

dan sinergitas stakehoulder

wisata

pariwisata 2 Jumlah fasilitas

1.07.1.07.01.16

8 obyek wisata

penunjang obyek wisata

unggulan

di 8 obyek wisata unggulan 1.07.1.07.01.16.09

- Penataan obyek wisata unggulan Provinsi Gorontalo

Fasilitas obyek

8 Obyek

wisata unggulan

wisata

wisata

unggulan

unggulan

terdiri dari :

-

-

1 paket

2.377.000.000

1 paket

807.160.000

1 paket

2.498.450.000

1 paket

3.022.000.000

1 paket

3.158.000.000

8 Obyek

Dishubparkominfo

Prov. Gtlo

Prov. Gtlo

1. OW Benteng Otanaha 2. OW Pentadio Resort

157,8214286

3. OW Iluta 4. OW Torosiaje 5. OW Olele 6. OW Lombongo 7. OW Pulau Saronde 8. OW Hutan Nantu - Penataan obyek wisata

Dishubparkominfo

pendukung lainnya

Prov. Gtlo

Prov. Gtlo

1. OW Botutonuo 2. OW Pantai Minanga 3. OW Pantai Monano 4. OW Pantai Bolihutuo 5. OW Karapan Sapi Yosonegoro 1.07.1.07.01.16.10

- Revisi RIPPDA Prov. Gorontalo

Rev. RIPPDA

1.07.1.07.01.16.11

- Penyusunan Master Plan

Master plan

Obyek Wisata

1 paket

bidang pariwisata

50.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 paket

300.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

Rakornis pariwisata

-

-

-

-

1 paket

300.000.000

-

-

-

-

Prov. Gtlo

Prov. Gtlo -

2. Pantai Botutonuo - Rakornis lintas pendukung

1 paket

Dishubparkominfo

1. Torosiaje 1.07.1.07.01.16.11

350.000.000

Obyek wisata

1 paket

1 paket

45.010.000

-

Digabung dengan kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat di obyek wisata dan sinergitas stakehoulder pariwisata


Prov. Gtlo

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

2 Mewujudkan Gorontalo sebagai daerah tujuan wisata


Kode

1.07.1.07.01.15



2012

2013

Target

Rp

1 paket

680.000.000

Target

2014

Rp

Target

2015

Rp

Target

2016

Rp

Target


2017

Rp

Target


Lokasi

Rp

1 Program pengembangan pemasaran pariwisata

1 Meningkatnya kunjungan

120.000 orang

wisatawan dalam dan luar negeri 2 Rata-rata lama tinggal

5 hari 1.07.1.07.01.15.22

- Peningkatan sarana promosi pariwisata

- Bahan promosi

1 paket

Dishubparkominfo

- Pemb. ITC, DC

Prov. Gtlo

Prov. Gtlo

- Paket wisata

Digabung dengan kegiatan Promosi dalam negeri

Terintegrasi - Pemanfaatan teknologi

Web pariwisata

1 paket

1 paket

6 kegiatan

6 kegiatan

372.500.000

-

informasi dalam pemasaran pariwisata 1.07.1.07.01.15.20

- Promosi pariwisata dalam negeri, terdiri dari :

Promosi pariwisata

1.200.650.000

6 kegiatan

839.560.000

6 kegiatan

839.560.000

6 kegiatan

500.000.000

6 kegiatan

690.000.000

6 kegiatan

940.000.000

6 kegiatan

dlm negeri

Dishubparkominfo

Prov. Gtlo

Prov. Gtlo

1. Festival bahari 2. Kemilau sulawesi 3. Pameran DEEP 6. Penyambutan tamu 5. Festival walimah 6. Keikutsertaan dlm Festival Karawo 1.07.1.07.01.15.17

- Promosi pariwisata luar negeri

1.07.1.07.01.15.19

- Koordinasi pengembangan dan promosi pariwisata

1.07.1.07.01.18

2 Program pengembangan seni budaya daerah

Promosi pariwisata

1 paket

1 paket

505.750.000

1 paket

355.482.000

1 paket

355.482.000

1 paket

247.000.000

1 paket

250.000.000

1 paket

250.000.000

1 paket

1 paket

1 paket

193.980.000

1 paket

101.750.000

1 paket

101.750.000

1 paket

50.000.000

1 paket

60.000.000

1 paket

60.000.000

1 paket

luar negeri Koordinasi

Dishubparkominfo

Prov. Gtlo

Prov. Gtlo

promosi pariwisata

Dishubparkominfo

Prov. Gtlo

Prov. Gtlo

Meningkatnya keg. Budaya daerah dlm rangka mendukung pengembangan

5 Meningkatnya kegiatan

pariwisata

budaya daerah dalam

5 kegiatan

rangka mendukung pengembangan pariwisata 1.07.1.07.01.18.01

- Pelestarian nilai seni dan budaya daerah Gorontalo 1. Pemilihan nou dan uti Prov. Gorontalo 2. Semarak tumbilotohe 3. Karapan sapi dan pacuan kuda 4. Audisi Gita Bahana Nusantara tingkat Prov. Gorontalo 5. Pagelaran budaya

Pelaksanaan ivent pariwisata daerah

6 kegiatan

6 kegiatan

596.822.000

6 kegiatan

1.097.980.000

6 kegiatan

1.097.980.000

6 kegiatan

765.000.000

6 kegiatan

800.000.000

6 kegiatan

867.000.000

6 kegiatan


Prov. Gtlo

Tujuan

Indikator Sasaran

Sasaran



Kode


2012

Target

2013

Rp

Target

2014

Rp

Target

2015

Rp

Target

2016


2017

Rp

Target

Rp

Target

175.000.000

1 kegiatan

175.000.000

1 kegiatan


Lokasi

Rp

Misi IV : Meningkatkan kualitas pelayanan publik SKPD 1 Program peningkatan pelayanan

Presentase pelayanan

administrasi, sarana prasarana

jasa administrasi

dan SDM aparatur

perkantoran, ketersediaan sapras SKPD, dan jmlh SDM aparatur yg mengikuti diklat/ Bimtek dan sosialisasi

1 Peningkatan kualitas SDM aparatur

1 Meningkatnya kualitas SDM aparatur

1 Jumlah SDM aparatur

65 orang

yang mengikuti Diklat/Bimtek 1.07.1.07.01.05.01

- Peningkatan kapasitas SDM aparatur

2 Peningkatan kinerja pelayanan SKPD

1 Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas

Bimtek dan sosialisasi

1 kegiatan

1 kegiatan

170.600.000

1 kegiatan

127.000.000

1 kegiatan

197.000.000

1 kegiatan

200.000.000

1 kegiatan

100%

Dishubparkominfo

Prov. Gtlo

Prov. Gtlo

1 Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran

pokok dan fungsi SKPD

1.07.1.07.01.01.01

- Pelayanan jasa administrasi perkantoran

2 Presentase ketersediaan

Pelayanan adm

1 kegiatan

1 kegiatan

469.636.000

1 kegiatan

614.000.000

1 kegiatan

563.125.000

1 paket

575.000.000

1 paket

575.000.000

1 paket

700.000.000

1 kegiatan

kantor

Dishubparkominfo

Prov. Gtlo

Prov. Gtlo

100%

sarana dan prasana SKPD 1.07.1.07.01.02.01

3 Peningkatan kualitas

1 Meningkatnya kualitas

- Peningkatan sarana dan

Peningkatan

prasarana perkantoran

sapras kantor

1 Program peningkatan perencanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 kegiatan

1 kegiatan

250.280.000

1 kegiatan

932.000.000

1 kegiatan

1.008.370.000

1 paket

1.080.000.000

1 paket

1.215.000.000

1 paket

1.300.000.000

1 kegiatan

Dishubparkominfo

Prov. Gtlo

Prov. Gtlo

Meningkatnya

perencanaan, monitoring

perencanaan,

dan evaluasi serta

pelaksanaan dan

koordinasi, kualitas perencanaan, monitoring,

keterpaduan program

monitoring evaluasi

evaluasi dan program

antara Pusat, Provinsi

program dan kegiatan

dan Kab/Kota

SKPD

kegiatan SKPD 1 Tersedianya laporan

- Penyusunan anggaran dan

penyelenggaraan

laporan keuangan SKPD

Laporan

1 paket

1 paket

150.000.000

1 paket

118.000.000

Dishubparkominfo

Digabung dengan kegiatan koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

keuangan SKPD

Prov. Gtlo

Prov. Gtlo

keuangan daerah 2 Meningkatnya koordinasi

JUMLAH

2 Meningkatnya koordinasi

- Koordinasi dlm pembangunan

Koordinasi,

dan sinkronisasi program

kualitas perencanaan,

prasarana dan fasilitas

monitoring,

dan kegiatan lintas

monitoring, evaluasi,

perhubungan

Rembuk SKPD

Pusat, Provinsi,

dan program kegaiatan

dan Kab/Kota

SKPD

12 kali

12 kali

612.660.000

12 kali

413.000.000

12 kali

523.580.000

12 kali

607.000.000

12 kali

637.000.000

12 kali

970.000.000

12 kali


10.555.218.000

14.448.184.000

13.031.770.000

13.832.000.000

15.546.000.000

20.200.000.000

Prov. Gtlo

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada Bab ini akan dibahas Indikator Kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan perubahan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012 - 2017. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (sesuai revisi RPJMD tahun 2015) ditampilkan dalam Tabel 6.1, sebagaimana terlampir.


I-42

Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No

Indikator Kinerja SKPD

Indikator Kinerja Program sesuai Target RPJMD

Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

Keterangan

A PERHUBUNGAN

1

Jumlah terminal tipe B

2

Jumlah layanan angkutan pemadu moda

3

Jumlah lintasan perintis

4

Tersedianya prototipe bentor yang legitimate

5

Meningkatnya layanan angkutan transportasi

Jumlah fasilitas keselamatan LLAJ di ruas jalan Provinsi

6 terminal

-

2 terminal

2 terminal

2 terminal

-

-

6 terminal

-

-

2 unit (subsidi)

2 unit (subsidi)

1 unit (Pengadaan bus)

1 unit (Pengadaan bus)

-

2 unit

3 lintasan

3 lintasan

3 lintasan

4 lintasan

4 lintasan

5 lintasan

5 lintasan

5 lintasan

-

-

1 unit

-

-

-

-

1 unit

-

-

1 ruas jalan

1 ruas jalan

1 ruas jalan

1 ruas jalan

1 ruas jalan

5 ruas jalan

Penyediaan faskes LLAJ yang ada di Prov. Gtlo selama ini hanya bersumber dr dana APBN dengan lokus di jln2 nasional. Sementara di sisi lain, terdapat jln2 provinsi yang membutuhkan pemasangan faskes LLAJ dimana sesuai ketentuan (PP 38) hal tsb menjadi kewenangan pemda melalui dana APBD. Dari 26 jalan provinsi, hanya 14 jalan provinsi yang sudah memiliki faskes LLAJ, namun perencanaan distressing pada 5 ruas jalan Provinsi

APILL 16 unit, WL 3 unit

Terdapat APILL 16 unit dan WL 3 unit yang terpasang di ruas2 jln di Prov. Gtlo yang membutuhkan perhatian dalam pengoperasiannya. Olehnya perlu dialokasikan anggaran pemeliharaan agar faskes tsb selalu beroperasi dengan baik

Terkendalinya lalu lintas melalui pemasangan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan LLAJ di ruas jalan provinsi

6

Jumlah fasilitas keselamatan LLAJ yang harus dijaga kondisi dan fungsinya


WL 1 unit



APILL 4 unit

APILL 2 unit

APILL 2 unit

Belum adanya penetapan status terminal tipe B di seluruh kab/kota. Olehnya perlu dialokasikan anggaran untuk peningkatan fasilitas terminal agar bisa memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi terminal tipe B Layanan pemadu moda adalah terobosan baru Dishubpar dlm meningkatkan pelayanan angkutan di Prov. Gtlo. Sebagai tahap awal diberikan subsidi utk angkutan pemadu moda di tahun 2013 Lintasan yang sdh terlayani adalah GtloBubaa, Gtlo-Pangea, Gtlo-Bondawuna. Masih terdapat 7 Lintasan yang belum terlayani Perlu adanya kendaraan Bentor yang legitimate sehingga perlu dibuatkan prototipe untuk pengusulan kelaikan ke Kemenhub

No


No

Indikator


Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD

7

8

1

2

Jumlah obyek wisata yang dikelola oleh masyarakat lokal

3

Rata-rata lama tinggal

5

Jumlah kegiatan budaya daerah dlm rangka mendukung pengembangan pariwisata

2015

2016

2017


2016

2017

Terminal bandara lama (1.708 m2)

-

Perluasan terminal baru

4.896 m2

4.896 m2

4.896 m2

-

Terminal baru bandara (4.896 m2)

-

-

Perluasan apron baru

Apron baru (120 m x 200 m)

-

-

-

Apron baru (120 m x 200 m)

Taxiway baru (30 m x 187 m) Layanan Pelabuhan Anggrek 5.000 DWT

Taxiway baru (30 m x 187 m) Layanan Pelabuhan Anggrek 8.000 DWT

-

-

-

-

Taxiway baru (30 m x 187 m)

Layanan Pelabuhan Anggrek 10.000 DWT





1 Dokumen perencanaan Kereta Api (Pra FS/ FS jalur KA)

1 Dokumen perencanaan Kereta Api (Trase jalur KA/Pra design)

1 Dokumen perencanaan Kereta Api (DED jalur KA)

-

3 Dokumen perencanaan Kereta Api (Pra FS/Fs jalur KA; Trase jalur KA/Pra Design; DED jalur KA)


2500 ton/hari

-

2500 ton/hari

-

2600 ton/hari

2700 ton/hari

2800 ton/hari

2900 ton/hari

3000 ton/hari

3000 ton/hari

Keterangan

Keterangan

Pencapaian target melalui kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat yakni Kementerian Perhubungan melalui Dirjen terkait (Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Laut, dan Dirjen Perkeretaapian)

Sesuai ketentuan dalam UU No 17 tahun 2008, bongkar muat merupakan salah satu kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah

-

Meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata

jumlah kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri

4

2014

2014

B PARIWISATA Jumlah fasilitas penunjang obyek wisata di 8 obyek wisata unggulan

2013

2013

-

Jumlah produktivitas bongkar Meningkatnya produktivitas muat di pelabuhan se-Provinsi bongkar muat di pelabuhan seGorontalo provinsi Gorontalo

2012

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

2012

Meningkatnya Fasilitasi Sarana Jumlah sarana dan prasarana dan Prasarana Transportasi yang transportasi yang difasilitasi difasilitasi

Target Capaian Setiap Tahun

Mewujudkan Gorontalo sebagai daerah tujuan wisata

8 obyek wisata

-

2 obyek wisata

2 obyek wisata 2 obyek wisata 1 obyek wisata 1 obyek wisata

8 obyek wisata

4 obyek wisata

-

1 obyek wisata

1 obyek wisata 1 obyek wisata 1 obyek wisata

4 obyek wisata

91.665 orang

92.000 orang

95.000 orang

3 hari

3 hari

3 hari

5 kegiatan

5 kegiatan

5 kegiatan

100.000 orang 105.000 orang 110.000 orang 120.000 orang

4 hari

5 kegiatan

4 hari

5 kegiatan

4 hari

5 kegiatan

5 hari

5 kegiatan

120.000 orang

5 hari

5 kegiatan

8 obyek wisata tersebut adalah Olele, Saronde, Pentadio resort, Benteng Otanaha, Hutan Nantu, Torosiaje, Lombongo (3 OW pendukung : Botutonuo, Monano, Minanga) OW Botutonuo, Monano, Olele, Minanga Kunjungan wisatawan yang dimaksud adalah kunjungan ke 8 obyek wisata unggulan yakni Lombongo, Olele, Benteng Otanaha, Museum Pendaratan Soekarno (Iluta), Pentadio Resort, Pulau Saronde, Hutan Nantu, dan Torosiaje Sesuai data BPS,lama tinggal saat ini adalah sebesar 3 hari Fastifval budaya, Festival bahari, Festival tumbilotohe, Pemilihan nou dan uti, dan Audisi gita bahana

No





2013

2014

2015

2016

2017


Keterangan

C KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1

Jumlah SDM aparatur Pemprov yang menerapkan aplikasi teknologi informasi

2

Nilai PeGI

3

Nilai Tingkat kepuasan publik dalam mengakses informasi kepemerintahan

Meningkatnya pelayanan Komunikasi dan Informatika

Kelompok sasaran pelatihan adalah aparatur SKPD se-provinsi Gorontalo

64 orang

64 orang

260 orang

320 orang

380 orang

440 orang

500 orang

1964 orang

2.55 (kurang)

2.55 (kurang)

2.75 (baik)

2.75 (baik)

3.00 (baik)

3.50 (baik)

3.75 (sangat baik)

3.60 (sangat baik)

Target yang ingin dicapai adalah sesuai Pemeringkatan E-Government Indonesia (PeGI)

>3.5 (tinggi)

Tingkat Kepuasan publik akan diukur berdasarkan survey yang dilakukan oleh Kementrian Kominfo

>2 (rendah)

>2 (rendah)

>2.5 (cukup)

>3 (cukup)

>3.25 (cukup) >3.25 (cukup)

>3.5 (tinggi)

No





2013

2014

2015

2016

2017


Keterangan

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DINAS PERHUBUNGAN PARIWISATA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Alamat : Kawasan Perkantoran Prov. Gorontalo Jln. Thayeb Moh. Gobel Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango  / Fax (0435) 827615 Gorontalo

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PARIWISATA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI GORONTALO NOMOR 01.1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA PROVINSI GORONTALO NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA PROVINSI GORONTALO 2012 - 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PARIWISATA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI GORONTALO

Menimbang

: a. Bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017, serta Keputusan Gubernur Nomor 51/20/I/2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017, maka terhadap Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo Nomor 02 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 perlu disesuaikan dengan perubahan dimaksud; b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu penetapan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo;


I-43

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10); 7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ProvinsiGorontalo Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13) MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERTAMA

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini : Renstra Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Pariwisata


I-44

Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo dalam menyusun rancangan Renja SKPD KETIGA

: Seluruh personil Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo (Kepala Dinas, pejabat eselon III, IV, staf dan tenaga honorer) diwajibkan memahami isi dokumen Renstra Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo

KEEMPAT

: Untuk mendukung dan mempercepat pemahaman seluruh personil menyangkut Renstra Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo, maka Sekretaris Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo ditugaskan untuk melakukan sosialisasi Renstra dimaksud, paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Surat Keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan cacatan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya Ditetapkan di Gorontalo Pada tanggal 02 Januari 2014 KEPALA DINAS,

HENRY F. DJUUNA Pembina Utama Madya NIP. 19570909 199203 1 001


I-45

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN PARIWISATA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI GORONTALO

Recommend Documents