DRAFT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DRAFT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR :

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 -2016

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KATA PENGANTAR

Perhubungan sebagai urat nadi, dan komunikasi informatika sebagai sarana interaksi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam lingkup pemerintahan kabupaten memegang peran penting dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi. Penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan bidang perhubungan komunikasi dan informatika telah mampu menghubungkan wilayah sebagai satu kesatuan dan mendistribusikan informasi pembangunan ke seluruh wilayah. Namun demikian, selain keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak

tantangan yang

dihadapi untuk pembangunan kedepan sejalan dengan perubahan dan dinamika lingkungan strategis, sementara disisi lain transportasi terus dituntut untuk melaksanakan fungsi penunjang dan pendorong aktivitas sosial ekonomi ke seluruh pelosok. Sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Cianjur Nomor 14 tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit di Lingkungan Dinas, mempunyai tugas membantu

Bupati

melaksanakan

urusan

pemerintahan

daerah

dibidang

perhubungan komunikasi dan informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pokok dan fungsi perhubungan komunikasi dan informatika tersebut diselenggarakan dalam rangka mendukung langkah langkah pengembangan pembangunan guna mewujudkan kemajuan disegala bidang melalui kegiatan distribusi barang jasa dan mobilitas manusia ke seluruh pelosok dan inter wilayah kabupaten, serta aktivitas interaksi sosial ekonomi. Rencana

Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika tahun 2011 – 2016 yang merupakan tugas sektoral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur tahun 2011 – 2016 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor ... tahun 2011, disiapkan guna merespon dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan strategis tersebut diprediksi akan melatarbelakangi beberapa perubahan skema-skema perencanaan dalam bentuk rencana kerja dan rencana anggaran pembangunan yang disusun berdasarkan i|Rencana S tra tegis DISHUB KOMINFO Kabupaten Cianju r

penganggaran terpadu menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja serta penyusunan program kerja yang berkesinambungan berbasis kinerja, sehingga akan mewarnai penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Meskipun

terjadi

berbagai

perubahan

lingkungan

strategis,

perencanaan

pembangunan perhubungan komunikasi dan informatika senantiasa tetap berpegang kepada pendekatan kesisteman agar pembangunan perangkat keras seiring, sejalan dan terpadu dengan pembangunan perangkat lunak serta pengembangan sumber daya manusia. Selain itu perencanaan yang dilakukan harus tetap bersifat rasional (smart-C : specific,

measurable,

achievable, relevant, time bound, continously

improve ). Sasaran

Pembangunan

Perhubungan

tahun

2011

–

2016

adalah

meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal; meningkatnya pelayanan regulasi bidang transportasi; meningkatnya kualitas SDM yang berkompeten bidang transportasi; meningkatnya sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi ketertinggalan ketersediaan infrastruktur transportasi wilayah; meningkatnya kualitas Manajemen Penyedia Jasa Angkutan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna angkutan. Sedangkan Sasaran Pembangunan Komunikasi dan informatika tahun 2011 2016 adalah meningkatnya intensitas layanan diseminasi dan distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah sesuai Standar Pelayanan Minimal; meningkatnya

perwujudan

kualitas

ruang

media

komunikasi;

mewujudkan

infrastruktur komunikasi yang menjangkau pelosok; meningkatnya kualitas SDM yang berkompeten dibidang pos, komunikasi dan informatika; berdayanya Kelompok Informasi Masyarakat selaku mitra kerja. Secara umum RENSTRA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2011 -2016 memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan dinas dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan dan komunikasi informatika yang terkait dengan APBD yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam RPJMD Tahun 2011 – 2016, berdimensi bidang urusan di lingkungan dinas. ii | R e n c a n a S t r a t e g i s D I S H U B K O M I N F O K a b u p a t e n C i a n j u r

Secara rinci RENSTRA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2011 -2016

berisi informasi kemajuan yang telah dicapai, masalah serta

tantangan dan peluang yang akan dihadapi pada masing masing bidang urusan di lingkungan

dinas.

Dari

telaahan

tersebut

kemudian

dirumuskan

sasaran

pembangunan yang ingin dicapai serta prioritas pembangunan yang akan ditempuh dengan mengacu pada agenda pembangunan yang perlu diselesaikan dalam kurun waktu

2011 -2016. Dengan arah kebijakan pada masing masing bidang, yang

meliputi bidang sarana dan prasarana, bidang lalulintas, bidang angkutan, dan bidang komunikasi dan informatika, selanjutnya disusun program program pembangunan, dan berbagai kegiatan dengan indikatif pendanaan. RENSTRA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2011 2016 juga dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh unit di lingkungan dinas untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang akan dibiayai oleh APBD Tahun 2011 2016 yang secara subtansi sejalan dengan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2011 2016.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Ir. LATIEF, MM NIP. 19610206 1997031004

iii | R e n c a n a S t r a t e g i s D I S H U B K O M I N F O K a b u p a t e n C i a n j u r

DAFTAR ISI

Halaman BAB I PENDAHULUAN ....................................................... 1.1 Latar Belakang ................................................................... 1.2 Landasan Hukum ............................................................... 1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................... 1.4 Sistematika Penulisan .......................................................

1 1 2 4 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

DINAS ...................

5

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .......................... 2.2 Sumber Daya Dinas ........................................................... 2.2.1 Sumber Daya Manusia ............................................. 2.2.2 Asset / Modal ............................................................. 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas .................................................. 2.3.1 Capaian Kinerja Pelaksanaan Renstra 2006 – 2011 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas ...................................................................................

7 7 16 16 17 19

BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ............................................................ 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .............................................................. 3.2 Telaahan Visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .......................................... 3.3 Telaah Renstra Kementrian dan Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat ........................................................... 3.3.1 Telaah Renstra Kementrian Perhubungan 2010 – 2014 ............................................................................ 3.3.2 Telaah Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat .......................................................................... 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur.................................................................................. 3.5 Penentuan Isu Isu Strategis ............................................. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .............................................................. 4.1 Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika . 4.2 Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. 4.3 Tujuan ................................................................................ 4.4 Sasaran ..............................................................................

24 29 29 30 32 32 36 38 46 48 48 49 51 51

iv | R e n c a n a S t r a t e g i s D I S H U B K O M I N F O K a b u p a t e n C i a n j u r

Halaman 4.5 Strategi .............................................................................. 4.5.1 Strategi Peningkatan Penyelenggaraan Per – hubungan dan Komunikasi ..................................... 4.5.2 Strategi Pembangunan Perhubungan dan Komunikasi .............................................................. 4.6 Kebijakan ..........................................................................

52

52 53 55

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ............................. 5.1 Rencana Program dan Kegiatan ...................................... 5.2 Indikator Kinerja ............................................................... 5.3 Kelompok Sasaran ............................................................. 5.4 Pendanaan Indikatif ..........................................................

61 62 65 70 72

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .......................................................................

84

v|Renc ana Str ategis DISHUB KOMINFO Kabupaten Cianju r

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Satuan Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode lima tahun ke depan. Fungsi Renstra SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah. Renstra SKPD, memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RJPMD) yang bersifat indikatif. Dengan demikian Renstra SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). RPJMD disusun berisi indikasi program pemerintah daerah selama lima tahun kedepan, selanjutnya diterjemahkan kedalam Rencana Strategis Kabupaten dan Rencana Strategis SKPD. Rencana Strategis SKPD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan SKPD (Renja SKPD). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan

Rencana

Strategis

Dinas

Perhubungan

Komunikasi

dan

Informatika Kabupaten Cianjur Periode Tahun 2012 – 2016 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah hasil evaluasi renstra periode lima tahun sebelumnya, dan telaah RTRW. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Cianjur memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi dan pelayanan komunikasi kepada masyarakat

1|R e n c a n a S t r a t e g i s D I S H U B K O M I N F O K a b u p a t e n C i a n j u r

dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Cianjur 2011 – 2016 yaitu “ Lebih Sejahtera dan Berakhlaqulkarimah” dengan misi sebagai berikut : 1) Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu; 2) Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu; 3) Meningkatkan daya beli masyarakat; 4) Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi; 5) Aktualisasi nilai nilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, Berbangsa, dan dan Bernegara; Dari

5 misi tersebut

yang sangat erat dengan sektor perhubungan dan

komunikasi adalah misi ke 3 (tiga), dan misi ke 4 (empat). Dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cianjur menetapkan salah satu program strategis yang berkaitan dengan misi ke 3 dan ke 4 adalah : 1. Program Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup; 2. Peningkatan

transparansi

dan

akuntabilitas

publik

dalam

pelaksanaan

pemerintahan.

Program strategis tersebut sangat berpengaruh terhadap pembangunan bidang perhubungan dan komunikasi.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Rencana

Strategis

Dinas

Perhubungan

Komunikasi

dan

Informatika Kabupaten Cianjur dilandasi perundangan undangan dan peraturan sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir 2|R e n c a n a S t r a t e g i s D I S H U B K O M I N F O K a b u p a t e n C i a n j u r

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 8 Seri E);


17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 No. 07 Seri D); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No.09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 No. 37 Seri D); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No.... Tahun .... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Cianjur 2011 - 2016; 20. Peraturan Bupati Cianjur No 14 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur Tahun 2011 – 2016 adalah penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi : a) Penjabaran visi, misi, tujuan, program kerja Kepala Daerah Kabupaten Cianjur,

berdasarkan

pelaksanakan

tugas

pokok

dan

fungsi

Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika periode lima tahun ke depan; b) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur. Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan : a) Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja/Tapkin Tahunan dan Rencana Anggaran; b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP); c) Untuk

menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun kedepan; 4|R e n c a n a S t r a t e g i s D I S H U B K O M I N F O K a b u p a t e n C i a n j u r

d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan; e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur Tahun 2012 – 2016 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. BAB II GAMBARAN

PELAYANAN

DINAS

Memuat tentang tugas fungsi dan struktur organisasi dinas, sumber daya dinas, kinerja pelayanan dinas, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas. BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas, telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaah renstra Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur, dan penentuan isu isu strategis. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Memuat pernyatan visi dan misi dinas, tujuan dan sasaran jangka menengah dinas, strategi dan kebijakan dinas. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF 5|R e n c a n a S t r a t e g i s D I S H U B K O M I N F O K a b u p a t e n C i a n j u r

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Memuat

indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang

akan dicapai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam lima tahun mendatang


BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur. Pengaturan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 14 tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit di Lingkungan Dinas, bahwa dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 1.

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan komunikasi dan informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

2.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, dinas menyelenggarakan fungsi : a) Perumusan kebijakan teknis dinas dibidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dibidang perhubungan komunikasi dan informatika. b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan komunikasi dan informatika. c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dibidang perhubungan komunikasi dan informatika. d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi dinas.

Adapun susunan organisasinya sebagai berikut : 1. Unsur-unsur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terdiri dari: a) Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas 7|Rencana Strategis DISHUBKOMINFO Kabupaten Cianjur

b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris c) Unsur Pelaksana adalah Kepala Bidang, Sub bagian, Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional 2. Susunan Organisai Dinas terdiri dari : a) Kepala b) Sekretariat membawahkan : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 3) Sub Bagian Penyusunan Program c) Bidang Lalu Lintas membawahkan : 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 2) Seksi Pengendalian dan Operasional d) Bidang Angkutan membawahkan : 1) Seksi Angkutan Dalam Trayek 2) Seksi Angkutan Khusus dan Barang 3) Seksi Bina Usaha Angkutan e) Bidang Prasarana dan Sarana Perhubungan membawahkan : 1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor 2) Seksi Prasarana dan Sarana Lalulintas f) Bidang Komunikasi dan Informatika membawahkan : 1) Seksi Kelembagaan Usaha Pos dan Telekomunikasi 2) Seksi Bina Sarana Komunikasi 3) Seksi Diseminasi Informasi g) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) : 1) UPTD Terminal Rawabango; 2) UPTD Terminal Pasir Hayam 3) UPTD Terminal Cipanas 4) UPTD RSPD h) Kelompok Jabatan Fungsional

8|Rencana Strategis DISHUBKOMINFO Kabupaten Cianjur

Tugas yang dibebankan kepada unsur organisasi adalah sebagai berikut : a) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan

pemerintah

daerah

dibidang

perhubungan

komunikasi

dan

informatika, memimpin, mengkoordinasikan seluruh kegiatan dinas; b) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas dalam melaksanakan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas, serta melaksanakan penyusunan evaluasi dan laporan program serta kegiatan dinas; c) Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas dibidang manajemen dan rekayasa lalulintas serta pengendalian operasional lalulintas; d) Bidang Angkutan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas dibidang pembinaan usaha angkutan, pembinaan angkutan dalam trayek, dan pembinaan angkutan khusus dan barang; e) Bidang

Prasarana

dan

Sarana

Perhubungan

mempunyai

tugas

menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas dibidang pembinaan penataan prasarana dan sarana perhubungan, antara lain pengujian kendaraan bermotor dan penataan prasarana dan sarana lalulintas; f) Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas dibidang pembinaan kelembagaan usaha pos dan telekomunikasi, usaha sarana komunikasi, dan diseminasi informasi;

Tata Laksana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 1. Prinsip Tata Laksana Tata laksana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

mengacu

pada delapan karakter dasar dalam mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik, yaitu :

9|Rencana Strategis DISHUBKOMINFO Kabupaten Cianjur

a) Partisipasi Aktif dalam merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas dinas dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang perhubungan komunikasi dan informatika; b) Penegakan hukum, memberi sanksi bagi yang melanggar hukum; c) Transparansi, terbuka informasi bagi yang memerlukan kecuali yang sifatnya rahasia negara; d) Responsif dalam menjawab tuntutan untuk perbaikan; e) Berorientasi pada musyawarah untuk mufakat dalam merencanakan kegiatan, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul; f) Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang dalam melayani; g) Efektif dan ekonomis dalam mengelola sumber daya; h) Akuntabilitas. Melaksanakan tugas

yang dapat dipertanggungjawabkan

berdasarkan pada target target yang ditetapkan. 2. Tata Kerja a) Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup dinas maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan semua unsur di lingkungan pemerintah daerah; b) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup dinas wajib mengawasi pelaksanaan

tugas

bawahannya

masing

masing

dan

apabila

terjadi

penyimpangan agar mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku; c) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas bertanggungjawab memimpin

dan

mengkoordinasikan

bawahannya

masing

masing

serta

memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas; d) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas serta menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggungjawab kepada atasannya masing masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu waktu; e) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan 10 | R e n c a n a S t r a t e g i s D I S H U B K O M I N F O K a b u p a t e n C i a n j u r

laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan atau arahan kepada bawahan; f) Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; g) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan Kepala Dinas dapat

disampaikan

kepada

satuan

organisasi

yang

secara

fungsional

mempunyai hubungan kerja. 3. Prosedur Kerja Dinas : Kepala Dinas Kepala Dinas kebijakan

bertanggung jawab kepada Bupati untuk menyelenggarakan

teknis

urusan

pemerintahan

dan

pelayanan

umum

dibidang

perhubungan komunikasi dan informatika. Sekretaris Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan penyusunan program Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada sekretaris untuk penyusunan rencana kegiatan pengelolaan, administrasi umum, pengelolaan administrasi kepegawaian, evaluasi dan pelaporan pelaksana kegiatan lingkup admnistrasi umum dan kepegawaian. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan bertanggung jawab kepada sekretaris untuk penyusunan rencana kegiatan, penyiapan bahan lingkup perbendaharaan dan perlengkapan, penyusunan pengelolaan administrasi keuangan, sistem akuntansi

keunagan,

penyusunan

laporan

keuangan,

penyiapan

11 | R e n c a n a S t r a t e g i s D I S H U B K O M I N F O K a b u p a t e n C i a n j u r

bahan

pembinaan pembendaharaan,

evaluasi dan pelaporan pelaksana kegiatan

keuangan dan perlengkapan.

Sub Bagian Penyusunan Program Kepala Sub Bagian Penyusunan Program bertanggung jawab kepada sekretaris untuk penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan program, penyusunan bahan pembinaan sistem informasi manajemen, penyusunan rencana strategis, dan pengumpulan bahan pengusulan program, bahan pembinaan sistem pengelolaan informasi, bahan pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan pelaksana kegiatan lingkup penyusunan rencana dan program dinas. Bidang Lalu Lintas Kepala Bidang Lalu Lintas

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk

pelaksanaan dan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalulintas serta pengendalian operasional lalu lintas meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan umum manajemen dan rekayasa, potensi dan permasalahan manajamen dan rekayasa, kebijakan teknis manajemen dan rekayasana, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang, pembinaan teknis operasional, pelayanan umum informasi manajemen dan rekayasa, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas bertanggungjawab kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan manajemen dan rekayasana lalu lintas meliputi : penyusunan rencana kegiatan, penyiapan bahan kebijakan umum manajemen dan rekayasa, penyiapan bahan teknis operasional, penyiapan bahan pembinaan teknis, penyiapan bahan laporan dan evaluasi bidang manajemen dan rekayasa, melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi. Seksi Pengendalian dan Operasional Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional bertanggungjawab kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan manajemen dan rekayasana lalu lintas meliputi : 12 | R e n c a n a S t r a t e g i s D I S H U B K O M I N F O K a b u p a t e n C i a n j u r

penyusunan rencana kegiatan, penyiapan bahan kebijakan umum pengendalian dan operasional, penyiapan

bahan teknis operasional, penyiapan bahan

pembinaan teknis, penyiapan bahan laporan dan evaluasi bidang pengendalian dan operasional, melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi. Bidang Angkutan Kepala Bidang Angkutan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk

pelaksanaan dan penyelenggaraan pembinaan usaha angkutan, pembinaan angkutan dalam trayek, pembinaan angkutan khusus dan barang, meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan umum bidang angkutan, potensi dan permasalahan angkutan, kebijakan teknis angkutan, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang, pembinaan teknis operasional, pelayanan umum informasi bidang angkutan, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang. Seksi Angkutan Dalam Trayek Kepala Seksi Angkutan Dalam Trayek bertanggungjawab kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan pembinaan angkutan dalam trayek, meliputi : penyusunan rencana kegiatan, penyiapan bahan kebijakan umum angkutan dalam trayek, penyiapan

bahan teknis operasional, penyiapan bahan pembinaan teknis,

penyiapan bahan laporan dan evaluasi seksi angkutan dalam trayek, melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi. Seksi Angkutan Khusus dan Barang Kepala Seksi Angkutan Khusus dan Barang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan pembinaan angkutan khusus dan barang, meliputi : penyusunan rencana kegiatan, penyiapan bahan kebijakan umum angkutan khusus dan barang, penyiapan

bahan teknis operasional, penyiapan bahan

pembinaan teknis, penyiapan bahan laporan dan evaluasi seksi angkutan khusus dan barang, melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi


Seksi Bina Usaha Angkutan Kepala Seksi Bina Usaha Angkutan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan pembinaan usaha angkutan, meliputi : penyusunan rencana kegiatan, penyiapan bahan kebijakan umum bina usaha angkutan, penyiapan bahan teknis operasional, penyiapan bahan pembinaan teknis, penyiapan bahan laporan dan evaluasi seksi bina usaha angkutan, melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi Bidang Prasarana dan Sarana Perhubungan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Perhubungan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan pembinaan prasarana dan sarana perhubungan, meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan umum bidang prasarana dan sarana perhubungan, potensi dan permasalahan prasarana dan sarana, kebijakan teknis angkutan, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang, pembinaan teknis operasional, pelayanan umum informasi bidang prasarana dan sarana, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor bertanggungjawab kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, meliputi : penyusunan rencana kegiatan, penyiapan bahan kebijakan umum pengujian kendaraan bermotor, penyiapan

bahan teknis operasional, penyiapan bahan pembinaan

teknis, penyiapan bahan laporan dan evaluasi seksi pengujian kendaraan bermotor, melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi Seksi Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Lalu Lintas bertanggungjawab kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan pembinaan Prasarana dan Sarana Lalu Lintas, meliputi : penyusunan rencana kegiatan, penyiapan bahan kebijakan umum pembinaan Prasarana dan Sarana, penyiapan

bahan teknis operasional,

penyiapan bahan pembinaan teknis, penyiapan bahan laporan dan evaluasi seksi 14 | R e n c a n a S t r a t e g i s D I S H U B K O M I N F O K a b u p a t e n C i a n j u r

pembinaan Prasarana dan Sarana Lalu Lintas, melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi.

Bidang Komunikasi dan Informatika Kepala Komunikasi dan Informatika bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan pembinaan kelembagan usaha pos dan telekomunikasi, pembinaan usaha sarana komunikasi, dan diseminasi informasi, meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan umum bidang komunikasi dan Informatika, menyusun potensi dan permasalahan lingkup bidang, kebijakan teknis komunikasi dan informatika, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang, pembinaan teknis operasional, pelayanan umum informasi bidang komunikasi dan informatika, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang. Seksi Kelembagaan Usaha Pos dan Telekomunikasi Kepala Seksi Kelembagaan Usaha Pos dan Telekomunikasi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Usaha Pos dan Telekomunikasi, meliputi : penyusunan rencana kegiatan, penyiapan bahan kebijakan umum Kelembagaan Usaha Pos dan Telekomunikasi, penyiapan bahan teknis operasional, penyiapan bahan pembinaan teknis, penyiapan bahan laporan dan evaluasi seksi Kelembagaan Usaha Pos dan Telekomunikasi, melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi. Seksi Bina Sarana Komunikasi Kepala Seksi Bina Sarana Komunikasi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan pembinaan Sarana Komunikasi, meliputi : penyusunan rencana kegiatan, penyiapan bahan kebijakan umum pembinaan Sarana Komunikasi, penyiapan bahan teknis operasional, penyiapan bahan pembinaan teknis, penyiapan bahan laporan dan evaluasi seksi Bina Sarana Komunikasi, melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi.


Seksi Diseminasi Informasi Kepala Seksi Diseminasi Informasi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan Diseminasi Informasi, meliputi : penyusunan rencana kegiatan, penyiapan bahan kebijakan umum Diseminasi Informasi, penyiapan bahan teknis operasional, penyiapan bahan pembinaan teknis, penyiapan bahan laporan dan evaluasi seksi Diseminasi Informasi, melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kepala UPTD bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada dinas, meliputi : operasional terminal. Kelompok Jabatan Fungsional Koordinator tenaga fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jenis jabatan fungsional, yaitu

pengujian

kendaraan bermotor. Dengan demikian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dibebankan pada 27 jabatan struktural. Secara rinci distribusi jabatan struktural adalah sebagai berikut : Eselon II/b = 1 jabatan, Eselon III/a = 1 jabatan, Eselon III/b= 4 jabatan, Eselon IV/a = 16 jabatan, dan Eselon IV/b = 4 jabatan.

2.2 Sumber Daya Dinas 2.2.1 Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2011 seluruhnya sebanyak 352 orang. Menurut jenjang pendidikan lebih dari 75% tamatan SLTA, sedangkan menurut status kepegawaian lebih dari 62% merupakan tenaga sukarela, dan hanya

8,5% dari seluruh pegawai yang ada

memenuhi kualifikasi keahlian teknis sebagaimana disajikan pada tabel tabel berikut.


Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011 No. 1 2 3 4 5 6 7

Jenjang Pendidikan Strata 2 Strata 1 Sarjana Muda / Diploma 3 Diploma 2 SLTA / Sederajat SLTP / Sederajat SD Jumlah

Jumlah 7 54 8 4 266 4 9 352

% 1,99 15,34 2,27 1,14 75,57 1,14 2,56 100

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Menurut Status Kepegawaian Tahun 2011 No. 1 2 3

Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Tenaga Wiyata Bhakti Tenaga Kerja Sukarela Jumlah

Jumlah 128 5 219 352

% 36,36 1,42 62,22 100

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Kualifikasi Diklat Teknis Tahun 2011 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kualifikasi PPNS Pengelolaan Terminal Pengujian Kendaraan Bermotor Analis Dampak Lalu Lintas Manajemen Lalu Lintas Audit Keselamatan Lalu Lintas Surveyor Perencanaan Transportasi Orientasi LLAJ Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Jumlah

Jumlah 3 2 10 0 0 0 0 8 8 0 31

2.2.1 Asset / Modal Asset dinas yang merupakan barang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan lainnya, disajikan dalam tabel berikut :


Tabel 2.4 Asset Dinas Tahun 2011 No 1

2

3

4

5

6

Asset Perlengkapan Barang Bergerak  Roda 4  Roda 2 Perlengkapan Barang Tidak Bergerak  Tanah  Bangunan Perlengkapan Barang Elektronik  Pesawat Telepon  Radio Komunikasi  Televisi  Komputer Portable  Laptop/notebook  Printer  Sound System Perlengkapan Kantor  Meja  Kursi Perlengkapan Alat Pengecatan Jalan :  Mesin Marka Jalan  Tabung Gas  Alat Pemadam Kebakaran Perlengkapan Alat Uji :  Car Lift / Fit Lift  Whell Suspention Tester  Pit Axleply Detector  Brake Slip Tester  Axle Load Meter  Co / Ho Tester  Diesel Smoke Tester  Air Compresor  Side Slip Tester  Speedo Meter Tester  Noise Tester  Tool Box  Head Light Tester  Diesel Generator set  Sound Level Tester  Light Meter

Jumlah Satuan 11 kendaraan 19 motor

Keadaan Baik Baik 17 Rusak 2

6 lokasi = 42.268 m2 46 buah 2 buah 45 buah 3 buah 26 buah 5 buah 19 buah 1 buah

Baik Baik 2 Baik Baik Baik Baik Baik

77 Meja 116 Kursi

55 Baik 71`Baik

1 2 3

Rusak Baik Baik

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik


No 7 8

Asset Perlengkapan Kantor lainnya:  Brankas  Pompa Air Perlengkapan Lalu Lintas :  APILL  Warning light  Pelican Crossing  Guard Rail /pagar pengaman  Cermin tikungan

Jumlah Satuan

Keadaan

3 1

Baik Baik

11 buah 10 buah 0 buah 1.000 Meter

Rusak 2 Rusak 1 Baik

0 buah

-

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas 2.3.1 Capaian Kinerja Yang Telah Pelaksanaan Renstra 2006 – 2011

Dihasilkan

Melalui

Terdapat delapan indikator kinerja sesuai dengan SPM, tugas dan fungsi dinas yang dijadikan indikator pelayanan dinas sebagaimana disajikan dalam tabel 2.5. Dari table tersebut tampak bahwa pencapaian target masih dibawah SPM. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Komunikasi dan Informatika

Pelayanan

Dinas

Perhubungan

Pendapatan Retribusi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mengelola pungutan 6 jenis retribusi daerah yaitu : 1. Retribusi Pelayanan Parkir Umum; 2. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 4. Retribusi Terminal; 5. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; 6. Retribusi Ijin Trayek; Pencapaian target retribusi daerah selama lima tahun (2006 s/d 2010) mengalami kecenderungan penurunan realisasi pendapatan rata rata 16,65% pertahun. Secara rinci target relalisasi pendapatan retribusi daerah disajikan pada Tabel 2.6. Beberapa faktor dominan penyebab tidak tercapainya target pendapatan yaitu : 19 | R e n c a n a S t r a t e g i s D I S H U B K O M I N F O K a b u p a t e n C i a n j u r

a.

Ketidaktaatan pemilik kendaraan wajib uji melakukan pengujian dan belum optimalnya pengawasan melalui pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan menjadi penyebab menurunnya retribusi pengujian kendaraan bermotor.

b.

Berkurangnya jumlah bis yang beroperasi yang masuk terminal karena tidak melewati jalur Cianjur (via TOL Cipularang), dan berkurangnya angkutan umum yang beroperasi telah menyebabkan menurunya retribusi terminal.

c.

Faktor cuaca yang sering hujan, dan menurunnya kunjungan wisatawan telah menyebabkan menurunnya pendapatan dari retribusi parkir.

d.

Faktor penetapan besaran target pendapatan retribusi melebihi potensi nyata, memberikan andil terhadap tidak tercapainya target.

Penganggaran Selama kurun waktu 2007 sampai dengan 2011, rata rata pencapaian realisasi anggaran pertahun adalah 95,46%. Pada tahun ke tiga (2009) realisasi anggaran belanja dinas mengalami pencapaian terkecil yaitu hanya 89,60%, hal ini dikarenakan adanya perubahan penurunan pada sektor belanja tidak langsung belanja pegawai sebagai akibat dari perubahan struktur organisasi dinas yang dipecah dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata menjadi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang menjadikan jumlah pegawai menciut.

Secara

umum selain faktor tersebut, faktor yang paling dominan yang mempengaruhi pencapaian adalah dana sisa kontrak yang dikembalikan ke kas daerah. Secara rinci pertumbuhan penganggaran selama lima tahun terakhir mengalami kecenderungan penurunan, sebagaimana disajikan disajikan dalam Tabel 2.6.


Tabel 2.5 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika No

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas

Target SPM

Target Renstra Dinas Tahun 2007 s/d 2011 1

1

2

Realisasi Capaian Tahun 2007 s/d 2011

3

4

5

1

2

Rasio Capaian Pada Tahun

3

4

5

1

2

3

4

5

Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan a) Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jalan kabupaten

75%

18%

182%

20%

20%

20%

18%

18%

18%

18%

19%

100%

100%

90%

90%

95%

60%

15%

15%

17%

17%

17%

14,5%

15,34%

15,34%

15,34%

15,34%

97%

102%

90%

90%

90%

Tersedianya halte pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

100%

100%

100%

100%

100%

100%

38,89%

38,89%

38,89%

38,89%

38,89%

38,89%

38,89%

38,89%

38,89%

38,89%

Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

40%

44%

44%

44%

44%

44%

33%

33%

33%

33%

33%

75%%

75%

75%

75%

75%

3

Cakupan Fasilitas Perlengkapan Jalan

60%

60%

60%

60%

60%

60%

37%

33%

31%

49%

50%

61,67%

55%

51,67%

81,67%

83,33%

4

Pengujian Kendaraan Bermotor

60%

86%

86%

87%

82%

98%

100%

100%

100%

100%

100%

116%

116%

114%

121%

102%

5

Sumber Daya Manusia a) Kualifikasi ahli terminal

50%

50%

50%

50%

50%

50%

16,67%

16,67%

16,67%

16,67%

16,67%

33,34%

33,34%

33,34%

33,34%

33,34%

b) Kualifikasi ahli pengujian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

c) Kualifikasi ahli MRLL, Evaluasi Andal Lalin, Parkir

40%

40%

40%

40%

40%

40%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

b) Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten 2

Jaringan Prasarana Angkutan Jalan :


No

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas

Target SPM

Target Renstra Dinas Tahun 2007 s/d 2011 1

6

7

8

2

Rasio Capaian Pada Tahun

3

4

5

1

3

4

5

1

3

4

5

Pengawas

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek didalam kabupaten/kota Pelaksanaan Diseminasi dan distribusi informasi melalui : a) Media Massa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

62%

62,89%

64,24%

65,78%

67,56%

62%

62,89%

64,24%

65,78%

67,56%

12 kali/th

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

100%

100%

100%

100%

100%

b)

Media Baru

Tiap hari 12

Tiap hari 12

Tiap hari 12

Tiap hari 12

Tiap hari 5

Tiap hari 0

Tiap hari 5

Tiap hari 5

Tiap hari 7

100%

100%

100%

100%

Media Tradisional

Tiap hari 12

100%

c)

Tiap hari 12 kali/th

41,67%

0%

41,67%

41,67%

58,33%

d)

Media Interpersonal

12 kali/th

12

12

12

12

12

1

2

2

0

0

8%

16%

16%

0%

0%

e)

Media Luar Ruang

12 kali/th

12

12

12

12

12

4

4

0

0

0

33%

33%

0%

0%

0%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

9,37%

9,37%

9,37%

9,37%

3,12%

18,74%

18,74%

18,74%

18,74%

6,24%

d) Kualifikasi Ahli Kelaikan Kendaraan

2

Realisasi Capaian Tahun 2007 s/d 2011

2

Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) a)

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan


Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur Tahun 2007 s.d Tahun 2011 Uraian***) (1) PENDAPATAN DINAS

1 (2)

Anggaran pada Tahun ke2 3 4 (3) (4) (5)

Realisasi Anggaran pada Tahun ke2 3 4 (8) (9) (100)

5 (11)

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke1 2 3 4 5 (12) (13) (14) (15) (16)

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi (17) (18)

5 (6)

1 (7) 4.090.159.300

4.067.807.700

3.421.823.800

3.606.638.700

3.100.650.000

90,31

89,82

89,84

83,37

97,55 (270.092.916) (197.901.860)

4.528.850.378

4.528.850.700 3.808.662.800

4.326.000.500

3.178.385.800

Pendapatan Asli Daerah

4.528.850.378

4.528.850.700 3.808.662.800

4.326.000.500

3.178.385.800

4.090.159.300

4.067.807.700

3.421.823.800

3.606.638.700

3.100.650.000

90,31

89,82

89,84

83,37

97,55 (270.092.916) (197.901.860)

- Hasil retribusi daerah

4.528.850.378

4.528.850.700 3.808.662.800

4.326.000.500

3.178.385.800

4.090.159.300

4.067.807.700

3.421.823.800

3.606.638.700

3.100.650.000

90,31

89,82

89,84

83,37

97,55 (270.092.916) (197.901.860)

BELANJA DINAS

16.726.372.800

9.319.153.300 7.669.025.700 11.614.554.100 10.939.400.090 15.829.202.342

9.207.600.681

6.871.789.330

11.258.946.546

10.367.197.382

94,64

98,80

89,60

96,94

94,77 (1.157.394.542) (1.092.400.992)

Belanja tidak langsung

3.416.442.900

4.322.028.300 5.271.900.700

4.750.733.900

5.114.400.090

3.149.983.242

4.315.503.049

4.562.086.448

4.570.397.183

5.052.701.548

92,20

99,85

86,54

96,20

98,79

339.591.438

380.543.661

- Belanja pegawai

3.416.442.900

4.322.028.300 5.271.900.700

4.750.733.900

5.114.400.090

3.149.983.242

4.315.503.049

4.562.086.448

4.570.397.183

5.052.701.548

92,20

99,85

86,54

96,20

98,79

339.591.438

380.543.661

Belanja langsung

13.309.929.900

4.997.125.000 2.397.125.000

6.863.820.200

5.825.000.000 12.679.219.100

4.892.097.632

2.309.702.882

6.688.549.363

5.314.495.834

95,26

97,90

96,35

97,45

91,24 (1.496.985.980) (1.472.944.653)

- Belanja pegawai

1.300.575.000

1.283.100.000

811.590.000

887.850.000

626.001.000

1.300.575.000

1.275.100.000

811.340.000

887.850.000

563.186.000

100,00

99,38

99,97

100,00

89,97 (134.914.800) (147.477.800)

- Belanja barang dan jasa

6.490.482.000

2.914.645.900 1.140.008.220

3.224.694.700

3.753.226.500

6.280.224.900

2.885.915.632

1.072.085.332

3.096.134.413

3.357.991.484

96,76

99,01

94,04

96,01

89,47 (547.451.100) (584.446.683)

- Belanja modal

5.518.872.900

2.751.275.500

1.445.772.500

5.098.419.200

731.082.000

426.277.550

2.704.564.950

1.393.318.350

92,38

91,46

95,68

98,30

96,37 (814.620.080) (741.020.170)

(12.197.522.422) (4.790.302.600) (3.860.362.900) (7.288.553.600) (7.761.014.290) (11.739.043.042) (5.139.792.981) (3.449.965.530) (7.652.307.846) (7.266.547.382)

(4,32)

(8,98)

0,24

(13,57)

2,78

TOTAL

799.379.100

445.526.780


887.301.626

894.499.132

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas dari hasil komparasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur dengan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Jawa Barat dan Renstra Kementrian sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.7 Hasil Komparasi Capaian dan Sasaran Renstra Dinas Kabupaten, Propinsi dan Kementrian No.

1.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Renstra Dinas Kabupaten Terbangunnya Dermaga 1 lokasi Penyebrangan di Waduk Cirata di Kebun Coklat

Sasaran pada Renstra Dinas Propinsi 1 lokasi

Sasaran pada Renstra Kementrian 1 lokasi

Dengan telah dibangunnya dermaga penyeberangan Danau Cirata di Kebun Coklat, terbuka peluang dan tantangan pengembangan pelayanan dalam penyediaan terminal angkutan di Kecamatan Mande. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas untuk lima tahun ke depan berdasarkan hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur, antara lain dari perwujudan sistem kota kota di wilayah Kabupaten Cianjur yang memberikan peluang dan sekaligus tantangan bagi pengembangan pelayanan perhubungan yaitu pembangunan terminal penumpang atau terminal barang pada pusat pusat kegiatan / perkotaan. Disamping itu dengan adanya rencana perwujudan sistem jaringan primer jalan raya TOL Sukabumi – Ciranjang – Padalarang, dan perwujudan jaringan primer Cianjur utara – selatan, serta pembangunan lingkar timur perkotaan Cianjur, juga memberikan peluang dan tantangan pada pelayanan dinas lima tahun kedepan seperti, penyiapan sarana / perlengkapan lalu lintas, dan tantangan mengenai pengkajian potensi dan permasalahan dalam lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas dimasa yang akan datang.

Perwujudan

pola

tata

ruang

juga

memberi

implikasi

terhadap

pengembangan pelayanan dibidang komunikasi antara lain diseminasi informasi 24 | R e n c a n a S t r a t e g i s D I S H U B K O M I N F O K a b u p a t e n C i a n j u r

tentang pemeliharaan lingkungan hidup, kebencanaan, dan penyediaan sarana komunikasi di Kawasan Strategis. Secara rinci hasil telaahan Rencana Tata Ruang disajikan dalam tebel berikut. Tabel 2.8 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur

No (1)

1

2

3

4

Rencana Struktur Ruang

Struktur Ruang Saat Ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan

(2)  PKL Cianjur  PKLp Cipanas  PKL Sukanagara  PKL Sindangbaran g  PPK Pacet, Ciranjang, Warungkonda ng, Pagelaran, Cidaun Jaringan jalan Primer TOL Sukabumi – Ciranjang Padalarang

(3)

(4)

 Jaringan jalan Primer Lingkar Timur (outer ring road) Kota Cianjur  Jaringan jalan Primer Cianjur Utara Selatan  Jaringan transportasi penyebranga n danau / waduk Cirata  Jaringan transportasi laut Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Nirkabel Telekomunikasi

 

PKL Cianjur PPK Cipanas

Jaringan Jalan Primer TOL Sukabumi – Ciranjang Padalarang

 Penetapan pusat koleksi distribusi barang  Penetapan pusat jasa pariwisata, pengolah pertanian.

Pembangunan RAMP

jalan

Jaringan jalan primer dan lokal Jaringan sungai/danau

 Pembangunan jalan  Pembangunan pelabuhan darat (dry port) Cirata  Pembangunan pelabuhan khusus pariwisata Pantai

Sistem Jaringan kabel dan Nirkabel

Pemanfaatan menara telekomunikasi BTS secara bersama pada kawasan perkotaan dan penempatan selektif pada kawasan perdesan

 

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD (5)

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD (6)

 Terminal barang  Terminal penumpang  Parking off street

 Ciranjang / Sukaluyu  Cipanas  Pacet  Warungkondang  Cidaun  Perkotaan Cianjur  Mande

 Kajian Pola Pergerakan  Perlengkapan lalulintas

Dua titik Pintu masuk Tol (Warungkondang dan Ciranjang)

 Kajian Pola Pergerakan  Perlengkapan lalulintas  Rancangan Konstruksi pelabuhan

 Kajian Pola penempatan Menara Telekomunikasi BTS  Perwujudan pemanfaatan bersama BTS

  

Perkotaan Cianjur Waduk Cirata Pantai Kecamatan Cidaun

Perkotaan Cianjur dan Kawasan Perdesaan


Tabel 2.9 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur

No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

(1)

(2)

(3)

1

2

3

Kawasan Lindung

 Kawasan Budidaya Peruntukan Industri  Kawasan Budidaya Peruntukan Pariwisata budaya Situs Megalith Gn.Padang

Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya Peruntukan Pertanian

Kawasan Budidaya

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan (4) Perwujudan kawasan lindung dan mitigasi bencana

 Pembangunan hunian dan infrastruktur wilayah  Pembangunan kawasan industri besar dan sedang  Pembangunan penunjang pariwisata situs megalith  Pembangunan prasarana kawasan dan fasilitas ekonomi empat kawasan strategis  Penataan kawasan koridor jalur jalan Jawa Barat Bagian Selatan

Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD (5)  Penyebaran informasi dan ‘public compagne’ perwujudan kawasan lindung dan mitigasi bencana melalui Radio (RSPD).  Dukungan sarana informasi peringatan dini pada daerah rawan bencana  Pengkajian Implikasi sistem kegiatan dan sistem lalu lintas terhadap sistem operasional lalulintas  Pengkajian pola lalu lintas dan sediaan angkutan umum  Terminal angkutan wisata dan tempat parkir

Penyediaan sarana dan prasarana lalulintas dan telekomunikasi


Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD (6)

Kabupaten Cianjur

 Kawasan Perkotaan Cianjur  Kawasan PPK Ciranjang, Sukaluyu, Cikalongkulon  Kecamatan Campaka Empat Kawasan strategis : 1. Kawasan Strategis ekonomi 2. Kawasan Strategis Sosial budaya 3. Kawasan Strategis Lingkungan Hidup 4. Kawasan Strategis IPTEK

Tabel 2.10 Rekapitulasi Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lima Tahun yang Akan Datang Tugas Pokok

Peluang dan Tantangan Pengembangan

Melaksanakan

urusan

pemerintahan

daerah

perhubungan

komunikasi

informatika

dibidang dan

berdasarkan

azas

otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi 1.

Perumusan teknis

kebijakan

dinas

dibidang

perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pelaporan

evaluasi

Macam Pelayanan Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima dibidang perhubungan komunikasi dan informatika

 Peningkatan sistem perencanaan dan pengendalian transportasi  Peningkatan sistem komunikasi dan informasi

dan

penyelenggaraan

sebagian pemerintahan

urusan dibidang

perhubungan komunikasi dan

Besaran Kebutuhan Pelayanan Peningkatan kapasitas 35 orang pegawai menjadi Kualifikasi Teknis di bidang transportasi komunikasi dan informatika  Penyusunan dokumen rencana umum transportasi : 1 Dokumen RIJLLJ (Rencana Induk Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan); 1 dokumen SIM Tatralok 

informatika

Penyusunan dokumen rancangan teknis terminal : 4 Dokumen

 Penyusunan 1 dokumen Rencana pola penempatan Menara Telekomunikasi Nirkabel  Penyusunan 1 dokumen rancangan teknis menara komunikasi  Pengkajian pengembangan angkutan berbasis energy alternatif

2.

Penyelenggaraan pemerintahan

urusan dan

pelayanan umum dibidang perhubungan komunikasi dan informatika

 Peningkatan layanan bidang transportasi  Peningkatan daya layanan komunikasi dan diseminasi informasi

 Penambahan 3 lokasi terminal.  Penambahan 2 lokasi revitalisasi. Bangunan terminal  Pembangunan menara komunikasi di 4 lokasi kecamatan di Cianjur selatan.

Arahan Lokasi / Lingkup Pengembangan Pengerahan ikut serta diklat teknis di Tingkat Propinsi dan atau Tingkat Pusat  Dokumen rencana umum sistem transportasi Kabupaten sebagai bahan kebijakan pelayanan bidang transportasi kabupaten Cianjur  DED terminal Jangari di Kebun Coklat, sindangbarang, sukanagara, cipanas.  Dokumen rencana pola penempatan menara komunikasi sebagai bahan kebijakan pengaturan lokasi penempatan di wilayah kabupaten  Dokumen rancangan teknis menara komunikasi guna menunjang mitigasi bencana alam  Dokumen bahan regulasi koversi BBM dan Gasifikasi  Pembangunan sub terminal di Jangari di Kebun Coklat, Sukanagara dan Ciranjang  Pembebasan tanah untuk terminal Di Jangari di Kebun Coklat,


 Pembangunan 1 paket prasarana dan sarana Layanan Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik (LPSE)  Pembangunan 1 paket prasarana dan sarana Road Traffict and Transport Management Centre (RTTMC)

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas

dinas

penyelenggaraan

dalam sebagian

urusan pemerintahan dibidang perhubungan informatika

komunikasi

dan

 Peningkatan pembinaan usaha pos dan usaha sarana telekomunikasi  Peningkatan pembinaan usaha angkutan  Peningkatan pembinaan layanan angkutan pengguna jalan  Peningkatan pembinaan keselamatan pengguna jalan  Regulasi dan perijinan transportasi

sukanagara, Sindangbarang  Revitalisasi bangunan terminal, Cipanas dan Ciranjang  Pembangunan menara komunikasi guna menunjang mitigasi bencana alam di Cianjur Selatan  Pembangunan Gedung LPSE di Perkotaan Cianjur di lingkungan Dinas  Pembangunan Gedung RTTMC di Perkotaan Cianjur di lingkungan dinas.

Sepuluh (10) kali  Penertiban konten per tahun layanan informasi penertiban warnet usaha telekomikasi Sepuluh (10) kali warnet di per tahun rapat Perkotaan koordinasi Cianjur, Cipanas, pemakaian bersama Cibeber, dan BTS Ciranjang  Pembinaan Sepuluh (10) kali pemakaian per tahun bersama menara operasional terpadu BTS di Perkotaan penertiban Cianjur, Cipanas angkutan  Sosialisasi dan aksi tertib lalu Lima (5) kali per lintas di tahun rencana aksi perkotaan tertib lalulintas Cianjur, Cipanas, dan Ciranjang Lima (5) kali per  Lomba tertib tahun rencana aksi penyelenggaraan tertib perparkiran parkir  Sosialisasi Tertib Lima (5) kali per Usaha Angkutan tahun rencana aksi Umum tertib pengusahaan  Studi angkutan umum pengembangan angkutan di perkotaan


BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Analisis isu isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi

dan

Informatika

Kabupaten

Cianjur

dilakukan

dengan

mempertimbangkan kondisi obyektif dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Cianjur selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir serta merupakan dasar utama visi dan misi rencana strategis dinas yang juga akan menentukan kinerja dinas dalam lima tahun mendatang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Beberapa permasalahan pelayanan selama kurun waktu 2007 sampai 2010 antara lain : a. Realisasi

pencapaian

target

pendapatan

retribusi

daerah

mengalami

kecenderungan penurunan. Pada tahun 2007 realisasi pencapaian pendapatan hanya mencapai 90,31%, tahun 2008 realisasi 89,82%, tahun 2009 realisasi 89,84%, tahun 2010 realisasi 83,37%, dan tahun 2011 realisasi 97,55 %. Secara rata rata pencapaian target 88,34% dari rata rata penetapan 4,29 milyar per tahun. b. Prasarana perhubungan untuk mendukung terwujudnya sistem kota kota sesuai hirarkhi rencana tata ruang masih belum optimal, antara lain belum terwujudnya

fisik

bangunan

terminal

angkutan

di

Sindangbarang,

Sukanagara,

bangunan terminal Cipanas, bangunan terminal Ciranjang,

serta sub sub terminal pada sub pusat pusat kegiatan yang telah berkembang seperti di Jangari di Kebun Coklat untuk mendukung fungsional dermaga penyeberangan Waduk Cirata. c. Pembinaan jasa usaha telekomunikasi dan diseminasi informasi belum terlaksana secara optimal, antara lain pembinaan terhadap kualitas informasi pada warnet. Demikian pula pelaksanaan diseminasi informasi belum berjalan optimal antara lain belum terwujudnya sosialisasi informasi penting

29 | R e n c a n a S t r a t e g i s D I S H U B K O M I N F O 2 0 1 1 - 2 0 1 6

tentang kebencanaan, dan pemelihaaran lingkungan hidup, serta informasi lainnya yang dianggap penting untuk pembangunan wilayah. Demikian juga dari segi target penyelenggaraan distribusi informasi masih dibawah SPM. d. Penyediaan bahan kebijakan teknis berupa dokumen perencanaan umum bidang transportasi dan komunikasi, dan pemutahiran data data lalu lintas belum diwujudkan dengan optimal, antara lain penyusunan masterplan tranportasi (rencana induk jaringan lulintas jalan – RIJLLAJ dan Tatatan Rencana Transportasi Lokal – TATRALOK – Rencana Pola Penempatan Menara Telekomunikasi – Rencana Pola Pengelolaan Menara Telekomunikasi Bersama). e. Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur telekomunikasi, seperti media internet di desa dan kecamatan karena infrastruktur ini secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat khususnya dalam menunjang informasi pasar produksi wilayah. f.

Masih

rendahnya

pemanfaatan

informasi

menyebabkan

kesenjangan

informasi di dalam masyarakat. Akibatnya masyarakat sulit berpartisipasi dan ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan berperan dalam ruang publik, dan dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini tidak terlepas dari masalah penyediaan, pengelolaan, dan penyebarluasan informasi publik yang masih sampai saat ini masih mengalami berbagai kekurangan, akibat dari keterbatasan kapasitas sumber daya manusia bidang informasi dan komunikasi, belum memadainya regulasi di bidang komunikasi dan informasi, serta sarana dan prasarana komunikasinya. Di sisi lain kondisi saat ini mengindikasikan industri media yang berkembang masih didominasi oleh kepentingan profit/industri yang dikhawatirkan mengganggu kebebasan pers.

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Cianjur Tahun

2011

–

2016

terpilih

adalah

“

Cianjur

Lebih

Sejahtera

dan

Berakhlaqulkarimah”. Ditindaklanjuti dengan pernyataan lima misi sebagai berikut:


1.

Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu;

2.

Meningkatkan ketersediaan dan

keterjangkauan pelayanan kesehatan yang

bermutu; 3.

Meningkatkan daya beli masyarakat;

4.

Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi;

5.

Aktualisasi nilai nilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, Berbangsa, dan dan Bernegara. Program strategis untuk pencapaian visi dan misi tersebut adalah :

1. Program Pendidikan : a. Akselerasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan; b. Rintisan

pelaksanaan

wajib

belajar

12

tahun

dengan

mengutamakan

pengembangan sekolah kejuruan; c. Pemerataan dan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan; d. Penyediaan bantuan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu; e. Peningkatan cakupan program dan kualitas pendidikan non formal berbasis kewirausahaan f. Penyediaan bantuan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu;Peningkatan cakupan program dan kualitas pendidikan non formal berbasis kewirausahaan g. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan; h. Penyediaan bantuan dalam rangka pengembangan cakupan dan mutu perguruan tinggi lokal yang berada di Kabupaten Cianjur. 2. Program Kesehatan : a. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan; b. Pemerataan distribusi dan peningkatan tenaga kesehatan; c. Peningkatan program PHBS; d. Peningkatan cakupan program penjaminan kesehatan masyarakat. 3. Program Peningkatan Daya Beli : a. Program revitalisasi pasar tradisional; b. Program pembinaan pedagang informal; c. Program pembinaan dan pengembangan UKM dan Koperasi; d. Pengembangan program pariwisata; 31 | R e n c a n a S t r a t e g i s D I S H U B K O M I N F O 2 0 1 1 - 2 0 1 6

e. Pembinaan dan pengembangan agrobisnis dan agro-industri; f. Penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif; g. Program pembangunan infrastruktur (lingkungan) hidup; h. Program ketahanan pangan. 4. Reformasi Birokrasi a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan; b. Peningkatan

transparansi

dan

akuntabilitas

publik

dalam

pelaksanaan

pemerintahan; c. Peningkatan demokratisasi dam partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan; d. Pemantapan koordinasi dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkat birokrasi. 5. Aktualisasi Nilai-nilai Akhlakul Kharimah

a. Pemantapan sosialisasi nilai-nilai akhlakul karimah; b. Pembudayaan nilai-nilai akhlakul karimah melalui jalur keluarga, sekolah dan masyarakat

c. Gerakan keteladanan penerapan nilai-nilai akhlakul karimah Dari pernyataan misi kepala daerah tersebut, yang berkaitan dengan bidang perhubungan komunikasi dan informatika adalah misi ke 3 dan ke 4, khusunya dalam

mewujudkan

program

pembangunan

infrastruktur,

dan

peningkatan

efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan pemerintahan.

3.3 Telaah Renstra Kementrian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat 3.3.1 Telaah Restra Kementrian Perhubungan 2010 - 2014 Visi, misi , tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Renstra Kementrian Perhubungan Tahun 2010 – 2014 adalah “Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.” Ditindaklanjuti dengan pernyataan misi :


1.

Meningkatkan

keselamatan

dan

keamanan

transportasi

dalam

upaya

peningkatan pelayanan jasa transportasi; 2.

Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasatransportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;

3.

Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;

4.

Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), danpenegakan hukum secara konsisten;

5.

Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim. Adapun tujuannya adalah mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang

efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis. Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi

kapasitas,

maksimalisasi

kualitas

serta

keterjangkauan

dalam

pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan teknologi transportasi serta peningkatan kualitas SDM transportasi yang berdampak kepada maksimalisasi dayaguna dan minimasi biaya yang menjadi beban masyarakat, dengan sasaran pembangunan transportasi nasional Tahun 2010-2014 adalah: 1.

Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;

2.

Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana

transportasi

guna

mendorong

pengembangan

konektivitas

antarwilayah; 3.

Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi;

4.

Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi;

5.

Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.


Program prioritas untuk mendukung terwujudnya visi misi tersebut adalah : 1.

Transportasi Darat Program pembangunan transportasi darat tahun 2010-2014 bertujuan untuk mendukung pengembangan transportasi darat yang lancar, terpadu, aman dan nyaman, sehingga mampu meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang, memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan antar wilayah serta mendorong ekonomi nasional. Adapun pelaksanaan program pengelolaan dan pelayanan transportasi darat pada tahun 2010-2014 disusun berbasis kewilayahan dengan target kebutuhan pendanaan yang ingin dicapai dalam rentang waktu 5 tahun. Pengembangan transportasi darat berdasarkan kewilayahan pada intinya meliputi : 1)

Pembangunan & pengelolaan, prasarana, sarana & fasilitas LLAJ dengan terimplementasinya teknologi lalu lintas angkutan jalan & manajemen Rek Lalin,

terpasangnya

fasilitas

keselamatan

LLAJ,

terbangunnya/pengembangan simpul transportasi jalan; 2)

Pembangunan & pengelolaan prasarana, sarana & fasilitas angkutan SDP dengan terbangunnya peningkatan simpul transportasi SDP, terbangunnya jumlah sarana transportasi SDP;

3)

Pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk system informasi lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan, laporan evaluasi dan terbangunnya fasilitas pendukung perkotaan, pengembangan jumlah Bus

Rapid Transit (BRT)/bus pemadu moda/bus perkotaan, mahasiswa,sekolah dan fasilitas konversi BBM serta program gasifikasi angkutan umum perkotaan; 4) Manajemen dan peningkatan keselamatan transportasi darat dengan terselenggaranya kegiatan keselamatan transportasi darat (sosialisasi, penyusunan pedoman teknis keselamatan transportasi darat, monitoring & evaluasi keselamatan transportasi darat) & rencana induk keselamatan lalu lintas jalan, rencana induk keselamatan lalu lintas SDP yang dilakukan 34 | R e n c a n a S t r a t e g i s D I S H U B K O M I N F O 2 0 1 1 - 2 0 1 6

dengan

pendekatan

5E

(Engineering,

Education;

Enforcement;

Encoragment; Emergency). Pembangunan & pengelolaan prasarana, sarana & fasilitas angkutan SDP dengan terbangunnya peningkatan simpul transportasi SDP tahun 2010-2014 antara

lain:

Pembangunan

Prasarana

Penyeberangan

meliputi

pembangunan/peningkatan dermaga penyeberangan Waduk Cirata/ Kebun Coklat (Jawa Barat); Rencana kegiatan pembangunan perkeretaapian di Pulau Jawa kurun waktu 2010-2014 difokuskan pada upaya peningkatan, rehabilitasi, pengembangan aksesibilitas dan pembangunan sarana dan prasarana sebagai berikut: Rehabilitasi jalur KA di pulau Jawa sepanjang 151 km, diantaranya pada lintas Cikarang – Cikampek, Sukabumi – Padalarang, Padalarang - Bandung Banjar, Cikampek – Padalarang. Peningkatan jalur KA di pulau Jawa termasuk menghidupkan kembali lintas mati dan peningkatan spoor emplasemen sepanjang 1.014 km, diantaranya pada lintas Cikarang – Cikampek, Jakarta – Merak, Ps.Senen – Tj. Priok, Jakarta Gudang - Jakarta Kota - Tj, Priok, Bogor – Sukabumi, Sukabumi Cianjur – Padalarang, Padalarang - Bandung – Banjar, Cikampek – Padalarang. Beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan dari hasil telaah Renstra Kementrian Perhubungan yang berkaitan dengan kepentingan Kabupaten Cianjur lima tahun ke depan adalah : 1.

Program

Prioritas

Perhubungan

Darat,

yaitu

program

pembinaan,

pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk system informasi lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan, dan fasilitas konversi BBM serta program gasifikasi angkutan umum perkotaan; 2.

Program Prioritas Angkutan SDP, yaitu Pembangunan & pengelolaan prasarana, sarana & fasilitas angkutan SDP dengan terbangunnya peningkatan simpul


transportasi SDP tahun 2010-2014 antara lain: Pembangunan Prasarana Penyeberangan meliputi pembangunan/peningkatan dermaga penyeberangan Waduk Cirata/ Kebun Coklat (Jawa Barat); 3.

Program Prioritas Perkeretaapian, yaitu rehabilitasi jalur Kereta Api Sukabumi – Cianjur – Padalarang, dan menghidupkan kembali lintas mati Jalur Sukabumi – Cianjur – Padalarang.

3.3.2 Telaah Renstra Dinas Barat 2008 – 2013 Pernyataan Visi,

Perhubungan Propinsi Jawa

Misi serta Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh

Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat 2008 -2013 adalah “Terwujudnya Sistem Transportasi Jawa Barat yang Andal dan Terpadu”. Dengan pernyataan misi:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia perhubungan yang berkualitas; 2. Mewujudkan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian transportasi yang terpadu; 3. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan ramah lingkungan; 4. Mewujudkan sistem pelayanan transportasi yang prima. 5. Mewujudkan pengelolaan transportasi yang transparan dan akuntable.

Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya profesionalisme Sumber Daya

Manusia

(SDM)

Dinas

Perhubungan

dalam

penyelenggaraan

perhubungan menuju terwujudnya sistem transportasi yang selamat, lancar dan nyaman. Tujuan yang ingin dicapai tersebut merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan DISHUB Jabar dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan sasaran yang ingin dicapai pada periode 2008-2013 adalah sebagai berikut: 1. Tercapainya peningkatan kinerja sumber daya manusia perhubungan Jawa

Barat. 2. Tercapainya peningkatan efektivitas dan efisiensi proses perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian transportasi yang terpadu. 36 | R e n c a n a S t r a t e g i s D I S H U B K O M I N F O 2 0 1 1 - 2 0 1 6

3. Tercapainya peningkatan kualitas sarana prasarana transportasi yang baik

dan ramah lingkungan. 4. Tercapainya peningkatan pelayanan transportasi yang prima. 5. Tercapainya peningkatan akuntabilitas tata kelola Dinas Perhubungan

Jawa Barat. Untuk mencapai visi dan misi ditindaklanjuti dengan program porioritas : 1. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas a. Manajemen dan Rekayasa Lalulintas di 3 Wilayah PKN (Bodebek, Metropolitan Bandung dan Metropolitan Cirebon). b. Penyusunan sistem informasi untuk pengendalian operasional transportasi. c. Sosialisasi Keselamatan Transportasi. d. Pendidikan dan Pelatihan awak angkutan umum dan peningkatan kesadaran berlalu lintas/Tiblantas dan AKUT. e. Pembinaan & pengawasan perizinan trayek angkutan umum AKDP Jabar. f. Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru (reguler). g. Managemen & rekayasa lalulintas pada perlintasan sebidang. h. Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan di Jawa Barat. 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah Kajian Penataan Sistem Jaringan Jalan Provinsi di Jawa Barat. 3. Program peningkatan Pelayanan Angkutan a. Peningkatan sistem informasi pelayanan perizinan. b. Pengkoordinasian perijinan angkutan darat, laut dan udara se Jawa Barat. c. Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) & Naratif izin trayek. d. Sosialisasi jaringan trayek angkutan umum dan jaringan lintas angkutan barang.

4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas a. Pengadaan dan pemasangan unit penimbangan. b. Penyediaan sarana operasional.


c. Pengadaan alat penimbangan portable. d. Pengendalian dan Pengawasan Operasional Sarana dan Prasarana perhubungan. e. Operasional pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana perhubungan. 5. Program Perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah. a. Penyusunan rencana induk sistem tranportasi Jawa Barat. b. Penataan unit penimbangan di Jawa Barat. 6. Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan a. Pembebasan lahan seluas 2 Ha untuk pembangunan jembatan timbang jalur Cianjur-Sukabumi. b. Pembebasan lahan seluas 1 Ha untuk pembangunan jembatan timbang jalur Sukabumi-Bandung. c. Penyusunan DED Reaktivasi Jalur KA di Jawa Barat. Beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan berkaitan dengan Renstra Dinas Perhubungan Jawa Barat yaitu : 1. Penyusunan Rencana Induk Sistem Transportasi Jawa Barat; 2. Pengembangan fasilitas lalu lintasa jalan di Jawa barat.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur 2011 – 2031 diarahkan menuju : 1.

Berkembangnya wilayah Kabupaten Cianjur dengan memanfaatkan potensi dan prospek pengembangan wilayah

2.

Meningkatnya perekonomian wilayah dan berkurangnya ketimpangan antar wilayah yang relatif maju (terutama wilayah utara) dengan wilayah

yang

kurang berkembang (yaitu wilayah tengah – selatan) melalui optimasi


pemanfaatan sumber daya dan pengembangan sistem keterkaitan ruang (spatial linkages). Konsep pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut : 1.

Pemantapan aksesibilitas wilayah dengan kawasan luarnya (eksternal), dengan pemantapan jalan arteri primer dan terminal terminal antarwilayah.

2.

Pemantapan aksesibilitas intrawilayah dengan pemantapan dan pembangunan jaringan jalan primer.

3.

Pemantapan pusat pertumbuhan wilayah (Perkotan Cianjur) dengan fungsi pelayanan sosial ekonomi skala kabupaten.

4.

Pemantapan pusat pusat pertumbuhan :  Perkotaan Cianjur sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, serta pelayanan prasarana dan sarana transportasi dan pendukungnya.  Perkotaan Cipanas sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan agribisnis dan pariwisata.  Perkotaan Sukanagara sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, serta pusat kegiatan agribisnis.  Perkotaan Sindangbarang sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, serta pusat kegiatan pengembangan sub sektor perikanan yang diproyeksikan melayani Cianjur bagian selatan. Tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan wilayah kabupaten

yang produktif dan berkualitas bagi kehidupan dengan memanfaatkan sumber daya berbasis pertanian dan pariwisata secara efisien serta berkelanjutan. Rencana Struktur Ruang Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Cianjur meliputi rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana sistem pusat kegiatan meliputi rencana sistem perkotaan dan rencana sistem perdesaan.


1.

Rencana Sistem Perkotaan Rencana sistem perkotaan disusun secara hirarkhis yang terdiri dari PKL (Pusat Kegiatan Lokal) – PPK ( Pusat Pelayanan Kawasan). Adapun pusat yang ditetapkan sebagai PKL yaitu PKL Perkotaan Cianjur, dan PKL Perkotaan Sindangbarang, PKL Perkotaan Cipanas, serta PKL Perkotaan Sukanagara. PKL Perkotaan Cianjur mengemban fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat koleksi dan distribusi, pusat pendidikan, pusat perdagangan, pusat jasa dan pelayanan masyarakat. PKL Perkotaan Sindangbarang mengemban fungsi utama sebagai pusat pengolah hasil pertanian, pusat perikanan, pusat jasa pariwisata, dan pertambangan. PKL Perkotaan Sukanagara mengemban fungsi utama sebagai pusat pengolah hasil pertanian, pusat perkebunan, pusat industri kecil menengah, dan pertambangan. PKL Perkotaan Cipanas mengemban fungsi utama sebagai pusat pengolah hasil pertanian, peternakan, pusat jasa pariwisata, perdagangan dan jasa dan pusat industri kecil menengah. PPK Pacet, PPK Ciranjang, PPK Warungkondang, PPK Pagelaran, PPK Cidaun mengemban fungsi sebagai pusat produksi dan industri perkebunan dan pertanian dengan skala pelayanan kawasan.

2.

Rencana Sistem Perdesaan Rencana sistem perdesaan melalui penetapan Pusat Pelayana Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayanani kegiatan skala antardesa. Adapun pusat yang ditetapkan sebagai PPL sebagai berikut : a. Wilayah Utara terdiri : PPL Cikalongkulon dan PPL Bojongpicung; b. Wilayah Tengan terdiri : PPL Takokak dan PPL Campakamulya; c. Wilayah Selatan terdiri : PPL Cibinong, PPL Naringgul, dan PPL Agrabinta. Seluruh PPL berfungsi sebagai pusat kegiatan produksi pertanian skala antardesa. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah meliputi rencana sistem prasarana

utama dan rencana sistem prasarana lainnya.


1.

Rencana Sistem Prasarana Utama Rencana sistem prasarana utama meliputi pembangunan dan pengembangan : a. Jaringan Jalan b. Rencana Sistem Jaringan Kereta Api c. Rencana Sistem Transportasi Laut d. Rencana Sistem Transportasi Udara Dari telaahan terhadap rencana pembangunan prasarana jalan untuk lima tahun ke depan disimpulkan bahwa penyelenggaraannya diawali dengan tersedianya pengaturan pembinaan serta pengelolaan infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan kapasitas institusional pengelola, penerima manfaat, serta pelaku pembangunan lainnya, terbentuknya jaringan jalan yang menghubungkan pusat pusat pertumbuhan. Perhatian difokuskan pada akses menuju pusat layanan utama dimana konsentrasi kegiatan sosial ekonomi berada yaitu Kecamatan Cianjur, Cipanas dan Pacet yang mendukung perkembangan Kabupaten Cianjur serta pembangunan jalan di wilayah pembangunan

tengah

dan

selatan

yang

dilakukan

untuk

menciptakan

perkembangan pada wilayah tersebut serta meningkatkan akses ke wilayah yang tertinggal dan sebagian kecamatan yang sulit dijangkau. Selain itu, dalam rangka meningkatkan aksesbilitas pergerakan orang, barang dan jasa, dapat dilakukan diantaranya melalui dukungan terhadap penyediaan jaringan jalan nasional dan provinsi di wilayah Kabupaten Cianjur yaitu dengan rencana pembangunan : a.

Jaringan jalan bebas hambatan Ciawi – Sukabumi – Ciranjang – Padalarang yang melewati kecamatan Gekbrong, Warungkondang, Cilaku, Cianjur, Karangtengah, Sukaluyu, Ciranjang dan Haurwangi.

b.

Jalan lingkar kota Cianjur – Rawabango – Perintis Kemerdekaan yang meliputi kecamatan Karangtengah dan kecamatan Cianjur.

c.

Jalan Lingkar Selatan Kota Cianjur – Perintis Kemerdekaan – Pasir Hayam yang berlokasi di Kecamatan Cilaku.


d.

Jalan Lingkar Barat Cianjur – Rancagoong – Cijedil yang berlokasi di Kecamatan Cilaku, Cianjur dan Cugenang.

Rencana pengembangan jaringan jalan kabupaten 5 tahun ke depan meliputi pembangunan dan pengembangan jalan kolektor primer, terbangunnya dan berkembangnya jalan lokal primer dan pengembangan jaringan jalan strategis (JJS) kabupaten, yaitu dengan rencana pembangunan : a.

Pembangunan dan Pengembangan Jalan Kolektor meliputi : Pengembangan ruas jalan Warungkondang – Cipadang – Karyamukti – Sukajembar – Paldua – Kadupandak – Cijati – Leles – Agrabinta; Pengembangan ruas jalan Cidaun – Wangunjaya – Melati – Sukabakti – Purutwates;

b.

Pembangunan dan Pengembangan jaringan jalan lokal meliputi : Pengembangan jaringan jalan ruas Agrabinta – Cibinong – Cikadu – Naringgul; Pengembangan jaringan jalan ruas Sindangbarang – Muara, Cikadu – Simpang, Pancuhtilu – Cigerendam – Cikadu;

Berkaitan dengan jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan, pada saat ini keberadaan terminal di Kabupaten Cianjur kurang berfungsi secara optimal, dalam mendukung rencana sistem jaringan transportasi di Kabupaten Cianjur maka pengembangan sistem terminal adalah sebagai berikut : a. Pengembangan terminal penumpang Tipe B yaitu Terminal Pasir Hayam di Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku; b. Pembangunan

terminal

penumpang

Tipe

C

di

Kecamatan

Cipanas,

Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Warungkondang, Kecamatan Mande, Kecamatan Cikalongkulon, Kecamatan Campakamulya, Kecamatan Takokak, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Leles, Kecamatan Agrabinta, Kecamatan Sindangbarang, Kecamatan Naringgul dan Kecamatan Cidaun;


c. Pengembangan terminal barang berupa Sub Terminal Agribisnis (STA) Cigombong di Kecamatan Pacet; d. Pembangunan terminal barang di Kecamatan Sukanagara, Kecamatan Cidaun; e. Pengembangan Jembatan Timbang Rawabango di Desa Bojong Kecamatan Karangtengah dan Rencana Pembangunan Jembatan Timbang di Kecamatan Haurwangi; f. Pengembangan sarana pengujian Kendaraan Bermotor yang terletak di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur; Dari telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah dengan fokus rencana pengembangan sistem terminal lima tahun kedepan disimpulkan bahwa penyelenggaraannya

dilakukan

dengan

upaya

pengembangan

terminal

penumpang Tipe B yaitu terminal Pasir Hayam di Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku, penyediaan pranata melalui perencanaan dan persiapan pembangunan terminal penumpang Tipe C di Kecamatan Cipanas, Warungkondang, Mande, Cikalongkulon, Agrabinta,

Ciranjang,

Sindangbarang,

Campakamulya, Naringgul

dan

Takokak,

Pagelaran,

Kecamatan

Cidaun,

Leles, dan

pembangunan terminal barang di Kecamatan Sukanagara, Cidaun dan Kecamatan Pacet. Sementara, rencana jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan meliputi : a. Lintas penyeberangan danau meliputi ; Jangari – Palumbon – Calincing – Maleber – Cipeundeuy dan Citembong – Buniayu – Cipeundeuy. b. Dermaga penyeberangan danau meliputi ; Dermaga Jangari Kebun Coklat di Kecamatan Mande, Dermaga Maleber di Kecamatan Cikalongkulon, dan Dermaga Palalangon di Kecamatan Ciranjang. Mengingat penggunaan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyebrangan di Kabupaten Cianjur yang tingkat kebutuhan penerima manfaatnya belum sekuat kebutuhan layanan jaringan jalan serta prasarana angkutan jalan, maka untuk rencana jaringan transportasi sungai danau dan penyeberangan dalam 5


tahun ke depan diarahkan pada penyediaan pranata melalui perencanaan dan persiapan pembangunan lintas penyeberangan danau dan pengembangan dermaga penyeberangan danau.

2. Rencana Sistem Prasarana Lainnya Rencana sistem prasarana lainnya meliputi : a. Rencana Sistem Jaringan Energi / Listrik b. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi c. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air d. Rencana Sistem Prasarana Lainnya Khusus mengenai rencana pengembangan telekomunikasi terdiri dari jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel dan nirkabel. Rencana pengembangan jaringan kabel berupa peningkatan kapasitas sambungan telepon kabel, sedangkan rencana pengembangan jaringan nirkabel berupa pemanfaatan menara telekomunikasi BTS ( Base Transceiver Station) secara bersama pada kawasan perkotaan dan penempatan BTS secara selektif pada kawasan perdesaan. Rencana sistem telekomunikasi untuk lima tahun mendatang diarahkan dalam rangka peningkatan kapasitas

kelembagaan termasuk

perencanaan pembangunan

menara BTS secara bersama.

Dari hasil telaahan terhadap Tugas dan Fungsi Dinas, Renstra Kemetrian dan Dinas Perhubungan Jawa Barat , serta telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur diperoleh permasalaham umum Kabupaten Cianjur sebagaimana disajikan dalam tabel 3.1


Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas

Aspek Kajian

Capaian/Kondisi Saat ini

Standar yang Digunakan

(1)

(2)

(3)

1

2

Gambaran Pelayanan Dinas

3

Kajian Terhadap Renstra Propinsi dan

Realisasi Perumusan kebijakan teknis dinas dibidang perencanaan, dibidang perhubungan komunikasi dan informatika belum optimal Realisasai penyelenggara an urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan komunikasi dan informatika belum optimal Realisasi pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam dibidang perhubungan komunikasi dan informatika belum optimal

Pelayanan sistem antar moda dermaga penyeberangan Waduk Cirata

LAKIP

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)

Permasalahan Pelayanan SKPD

(4)

(5)

(6)

1. Realiasi penganggaran tidak sesuai dengan kebutuhan 2. Terbatasnya SDM yang berkualifikasi teknis

RENSTRA

Belum tersedia terminal angkutan darat di Kebun Coklat, sebagai terminal peralihan

1. Pengaturan alokasi anggaran, diluar kewenangan

Belum tersedianya pedoman teknis konversi BBM dan Gasifikasi Angkutan


1. Belum optimalnya kualitas pelayanan prima dibidang perhubungan komunikasi dan informatika 2. Belum memadainya ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian transportasi 3. Belum memadainya ketersediaan dokumen perencanaan sistem telekomunikasi dan informatika 4. Belum memadainya cakupan infrastruktur transportasi dan tele komunikasi 5. Belum optimalnya pembinaan angkutan, keselamatan lalu lintas, dan regulasi. 6. Belum optimalnya pembinaan usaha pos dan sarana telekomuni kasi 7. Belum optimalnya upaya desiminasi dan distribusi informasi pembangunan 1. Belum tersediaanya lahan untuk pembangunan terminal

Aspek Kajian

(1) Kementrian

Capaian/Kondisi Saat ini

Standar yang Digunakan

(2)

(3)

berlum berfungsi optimal

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)

(4)

(5)

antar moda dari dermaga

Permasalahan Pelayanan SKPD

(6) 2. Belum tersedianya dokumen rancangan teknis terminal 3. Belum tersedianya dokumen bahan regulasi konversi BBM dan Gasifikasi Angkutan

Kajian Terhadap RTRW

Realisasi pembangunan prasarana perhubungan (terminal) menurut sistem kota kota belum terwujud

RTRW Kabupaten Cianjur

Sebagian dokumen perencanaan transportasi belum disusun sesuai tuntutan perencanaan makro kabupaten

Pengaturan penganggaran pengadaan lahan, diluar kewenangan

1. Belum terwujudnya pranata perencanaan dan persiapan pembangunan terminal sesuai arahan RTRW. 2. Masih kurang sinergitas perencanaan dengan SKPD yang berkompeten

3.5 Penentuan Isu Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kabupaten Cianjur dimasa datang dengan mempertimbangkan isuisu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. 1. Isu dunia pengurangan emisi karbon, berimplikasi terhadap aplikasi teknologi angkutan yang ramah lingkungan, terutama angkutan diperkotaan. Lima tahun kedepan isu nasional yang berkaitan dengan infrastruktur konversi BBM dan Gasifikasi angkutan umum perlu disikapi dengan regulasi. 2. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang kurang memadai dalam mendukung pengembangan wilayah. Belum terwujudnya sistem pusat simpul transportasi (terminal) yang mengikuti rencana struktur


ruang wilayah masih menjadi kendala dalam menata trayek angkutan yang menghubungkan antar wilayah. 3. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan prima dibidang perhubungan dan telekomunikasi. 4. Terbatasnya bahan kebijakan teknis bidang transportasi dan telekomunikasi, khusunya yang berkaitan dengan rencana sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, serta rencana sistem pertelekomunikasian. 5. Kemacetan lalu lintas di perkotaan menjadi isu strategis. Penanganan kemacetan lalu lintas perlu pendekatan kebijakan multi facet ( level macro = tata ruang, Level Mezzo = transport demand, dan Level Micro = Street level).


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Pernyataan Visi Dinas Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2011 - 2016 adalah “ DISHUBKOMINFO yang melayani dan memudahkan mobilitas dan komunikasi masyarakat ”. Melayani mobilitas, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman, selamat, nyaman, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan menjangkau seluruh wilayah kabupaten Cianjur. Melayani komunikasi, diindikasikan oleh penyelenggaraan pelayanan diseminasi dan distribusi

informasi yang mencukupi dan

menjangkau seluruh wilayah

kabupaten Cianjur. Memudahkan penyelenggaraan

komunikasi dan mobilitas masyarakat, diindikasikan oleh transportasi

dan

distribusi

informasi

yang

efisien,

harga

terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dan dilayani oleh sumber daya manusia yang profesional dan produktif. Transportasi mempunyai dua fungsi utama yaitu mobilitas dan aksesibilitas. Fungsi mobilitas dilihat dari pembangunan

dapat mempercepat

proses

pembangunan, sedangkan fungsi aksesibilitas dalam pembangunan terwujud dalam hal pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan (disparitas) antarwilayah, dan kesenjangan sosial ekonomi. Permitaan transportasi merupakan turunan (derived) dari kebutuhan aktivitas sosial ekonomi. Fungsi komunikasi dilihat dari fungsi komunikasi pembangunan secara luas dan terbatas. Dalam arti luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik di antara


masyarakat dengan pemerintah, dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Dalam arti sempit, komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara serta teknik penyampaian gagasan dan keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan diwujudkan pada masyarakat yang menjadi sasaran dapat memahami, menerima dan berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan pengertian kedua fungsi tersebut, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ingin menjadi OPD pelayan yang memudahkan masyarakat untuk komunikasi dan memudahkan mobilitas pengguna angkutan dan distribusi barang / jasa di dalam wilayah kabupaten maupun antar kabupaten.

4.2 Pernyataan Misi Dinas Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan sistem pelayanan transportasi yang tertib, lancar, aman, selamat dan mampu menjangkau masyarakat dan wilayah Kabupaten Cianjur. Dalam upaya mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas, upaya yang dilakukan tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan, namun peningkatan kualitas SDM transportasi, dan sosialisasi kepada stakeholder, yang merupakan satu kesatuan sub sistem dalam sistem pelayanan prima. 2. Meningkatkan sistem pelayanan komunikasi dan distribusi informasi yang menjangkau masyarakat dan wilayah Kabupaten Cianjur. Dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, upaya yang dilakukan tidak saja kepada penyediaan infrastruktur komunikasi, namun intensitas

diseminasi

dan

distribusi

informasi

pembangunan

dan

penyelenggaraan pemerintahan melalui berbagai ruang media. Pemenuhan penyediaan ruang media dititikberatkan pada pengembangan jaringan internet : e-goverment, dan e-lelang (e-prochurement); serta revitalisasi media siaran radio pemerintah. 3. Membangun prasarana dan sarana serta fasilitas perhubungan dan telekomunikasi yang berkualitas. 49 | R e n c a n a S t r a t e g i s D I S H U B K O M I N F O 2 0 1 1 - 2 0 1 6

Dalam upaya menghilangkan ketertinggalan ketersediaan (backlog) sarana dan prasarana serta fasilitas telekomunikasi dan perhubungan sejalan dengan dinamika perkembangan permintaan (demand) transportasi. Dalam penyediaan prasarana senantiasa berpedoman pada rencana struktur ruang. Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang perlu mendapat perhatian adalah aksesibilitas di kawasan perdesaan di Cianjur selatan. Kebutuhan

pemenuhan komunikasi yang perlu mendapat perhatian adalah

pemerataan ruang media telekomunikasi yang menjangkau seluruh pelosok. 4. Mendorong perwujudan transportasi perkotaan dan perdesaan yang berkualitas, efisien, dan berkelanjutan dalam pelayanan. Dalam upaya menurunkan tingkat kemacetan, dan polusi udara di perkotaan, peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititikberatkan kepada Kebijakan pada level micro atau street level akan diarahkan pada keterpaduan penanganan prasarana dan sarana serta penerapan skema-skema traffic management. Komponen prasarana dan sarana yang perlu ditangani antara lain menyangkut: 

Penanganan/peningkatan kapasitas persimpangan melalui pelebaran lenganlengan simpang.



Pemasangan alat pengatur instrumen lalulintas (APIL) yang terkoordinasi.



Pembangunan fly-over atau underpass pada persimpangan yang padat maupun perlintasan jalan dengan rel KA.



Perbaikan kerusakan kondisi jaringan jalan dan pelebaran bagian-bagian yang mengalami penyempitan.



Peningkatan bahu jalan, rambu-rambu, lampu penerangan dan fasilitas pejalan kaki di perkotaan.



Penambahan jumlah tempat duduk per angkutan sejalan dengan upaya pengurangan jumlah kendaraan dalam jalur trayek.



Perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan (gasifikasi angkutan umum). Dalam peningkatan perwujudan pelayanan transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana induk dan pedoman teknis yang ditetapkan.


4.3 Tujuan 1. Meningkatnya pelayanan umum bidang transportasi yang didukung oleh SDM transportasi yang berkompeten, proses pelayanan yang efektif dan efisien, serta prasarana dan fasilitas transportasi guna mendukung perwujudan Cianjur lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan

peningkatan ekonomi wilayah,

khususnya peningkatan daya beli masyarakat. 2. Meningkatnya

pelayanan

pemenuhan

kebutuhan

komunikasi

masyarakat dan komunikasi pembangunan yang didukung oleh SDM yang berkompeten, dan infrastruktur komunikasi yang memadai guna mendukung perwujudan

Cianjur

lebih

sejahtera

dan berahlakulkarimah,

khususnya

perwujudan pembangunan ekonomi dan pembangunan kesalehan sosial yaitu aktualisasi nilai akhlakulkarimah dalam bermasyarakat. 3. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas transportasi dan komunikasi

guna

mendukung

perwujudan

ketersediaan

aksesibilitas,

optimalisasi kapasitas, dan keterjangkauan dalam pelayanan, sejalan dengan perwujudan rencana struktur ruang wilayah khususnya perwujudan sistem jaringan transportasi wilayah. 4. Terwujudnya penyelenggaraan jasa transportasi di perkotaan dan perdesaan

yang

efisien,

dan

berwawasan

lingkungan

yang

akan

berdampak pada minimasi biaya yang menjadi beban masyarakat.

4.4 Sasaran Sasaran pembangunan perhubungan dan komunikasi Kabupaten Cianjur Tahun 2011 – 2016 adalah : Sasaran Pembangunan Perhubungan : 1. Meningkatnya keselamatan dan

keamanan transportasi sesuai Standar

Pelayanan Minimal; 2. Meningkatnya pelayanan regulasi bidang transportasi; 3. Meningkatnya kualitas SDM yang berkompeten bidang transportasi;


4. Meningkatnya

sarana

dan

prasarana

transportasi

untuk

mengurangi

ketertinggalan ketersediaan infrastruktur transportasi wilayah; 5. Meningkatnya

kualitas

Manajemen

Penyedia

Jasa

Angkutan

untuk

meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna angkutan; Sasaran Pembangunan Komunikasi : 1. Meningkatnya intensitas pelaksanaan diseminasi dan distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah sesuai Standar Pelayanan Minimal; 2. Meningkatnya perwujudan kualitas ruang media komunikasi; 3. Mewujudkan infrastruktur komunikasi yang menjangkau pelosok; 4. Meningkatnya kualitas SDM yang berkompeten dibidang pos, komunikasi dan informatika; 5. Berdayanya Kelompok Informasi Masyarakat selaku mitra kerja.

4.5 Strategi Didalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran seperti tersebut di atas, ditempuh melalui 2 (dua) strategi pokok pembangunan perhubungan dan komunikasi:

4.5.1 Strategi Peningkatan Penyelenggaraan a. Strategi Peningkatan Penyelenggaraan Perhubungan Strategi

pokok

ini

diarahkan

untuk

penataan

penyelenggaraan

perhubungan dan penataan sistem transportasi lokal kabupaten sejalan dengan dinamika perubahan lingkungan strategis melalui peningkatan profesionalitas

Sumber

Daya Manusia,

optimalisasi

pelayanan uji

kendaraan bermotor secara berkala dalam kerangka menjamin keamanan dan

keselamatan

lalu

lintas,

pemutahiran

database

transportasi,

pembinaan manajemen penyedia jasa angkutan, upaya aksi tertib lalu lintas

dan

perparkiran,

manajemen

rekayasa,

amdal

lalin,

dan

penyusunan kajian teknis rencana umum sistem transportasi sebagai bahan

acuan

kebijakan

dan

pembangunan


perhubungan.

b. Peningkatan Penyelenggaraan Komunikasi Strategi pokok ini diarahkan untuk penataan penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika menuju terwujudnya sistem pelayanan secara elektronik sejalan dengan perubahan lingkungan strategis melalui kegiatan peningkatan profesionalitas Sumber Daya Manusia khususnya bidang Informasi Teknologi (IT), peningkatan sarana dan prasarana layanan e-goverment dan e - lelang, perluasan daya dan ruang media informasi komunikasi, peningkatan intensitas diseminasi dan distribusi informasi penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian teknis rencana umum pola ruang penempatan infrastrukur komunikasi nirkabel dalam kerangka pengendalian pembangunan menara telekomunikasi, dan penyusunan kajian teknis rencana umum infrastruktur komunikasi sebagai bahan acuan kebijakan dan pembangunan komunikasi

dan

informatika.

4.5.2 Strategi Pembangunan a. Strategi Pembangunan Perhubungan Strategi pembangunan perhubungan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan termasuk keselamatan dan keamanan dalam kerangka penyediaan aksesibilitas masyarakat di perkotaan maupun perdesaan di seluruh pelosok Kabupaten Cianjur. Strategi penanganan keselamatan melalui manajemen aman, sistem aman, masyarakat aman, kendaraan aman, dan jalan aman (Safer Management; Safer System; Safer People; Safer Vehicle dan Safer Road). Strategi pembangunan perhubungan menurut bidang sebagai berikut : 1. Bidang Sarana dan Prasarana Strategi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan diarahkan untuk

melakukan

perhubungan pemerintah

penataan

dengan melalui

dan

peningkatan

penyelenggaraan

tetap

memperhatikan

kondisi

kegiatan

pembangunan

terminal

keuangan di

Pusat

Kegiatan Lokal (PKL) sesuai hirarkhi sistem pusat dalam rencana


struktur ruang wilayah kabupaten dalam rangka pembangunan kesisteman jaringan lalu lintas, rehabilitasi dan pembangunan prasarana perhubungan lainnya meliputi jembatan penyeberangan, shelter, dan pangkalan angkutan. Selain itu penataan penyelenggaraan perparkiran

melalui

kegiatan

pemutahiran

pembangunan gedung dan atau emplasemen

database

dan

parkir melalui peran

swasta dalam pembangunan dan pengoperasian. 2. Bidang Lalu Lintas Strategi pembangunan lalu lintas diarahkan untuk melakukan penataan dan penyelenggaraan tertib lalu lintas di perkotaan dan di ruang lalu lintas lainnya melalui pembangunan sistem pengendalian dan operasi, penyediaan fasilitas keselamatan lalu lintas dalam kerangka mewujudkan keselamatan dan keamanan serta kelancaran lalu lintas. Selain itu kegiatan pemutahiran data base lalu lintas dalam kerangka mengantisipasi perubahan lingkungan strategis dan kegiatan pengkajian teknis rencana umum sistem transportasi dalam kerangka mewujudkan kinerja peraturan dan kelembagaan serta ketersediaan bahan kebijakan teknis pembinaan perhubungan. 3. Bidang Angkutan Strategi

pembangunan

angkutan

diarahkan

untuk

melakukan

penataan dan penyelenggaraan pembinaan jasa penyedia angkutan melalui kegiatan kegiatan penyelenggaraan ijin trayek dan ijin usaha dalam kerangka pengendalian sediaan angkutan, penyelenggaraan penyuluhan dalam kerangka peningkatan manajemen penyedia jasa angkutan, kegiatan pemutahiran data base angkutan dalam kerangka mengantisipasi

perubahan

lingkungan

strategis.

Selain

itu

penyusunan regulasi dalam kerangka mengantisipasi kebijakan konversi BBM dan gasifikasi angkutan umum.


b. Strategi Pembangunan Komunikasi Strategi pembangunan komunikasi dan informatika diarahkan untuk penataan

penyelenggaraan

diseminasi

dan

distribusi

informasi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui kegiatan pemutahiran

e-goverment,

pembangunan e-lelang, pembangunan media

informasi luar ruang, dan revitalisasi daya pancar siaran radio.

4.6 Kebijakan 4.6.1 Kebijakan Umum Kebijakan umum dalam penyelenggaraan dan pembangunan perhubungan komunikasi dan informatika meliputi hal sebagai berikut : 1. Mendukung kelancaran pergerakan penumpang dan distribusi barang / jasa dalam kerangka pengembangan konektivitas intrawilayah maupun interwilayah; 2. Meningkatkan

keselamatan

dan

keamanan

transportasi

untuk

memberikan pelayanan kepada pengguna jasa transportasi; 3. Mendorong partisipasi peran swasta dalam penyediaan sarana angkutan dengan memperhitungkan tingkat pelayanan supaya tetap terjaga efisiensi, memperhitungkan kepentingan

daya

penyedia

beli jasa

masyarakat, angkutan

serta

(operator)

memperhatikan terkait

jaminan

kelangsungan usaha; 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia transportasi dan komunikasi guna mewujudkan penyelenggaraan perhubungan dan penyelenggaraan komunikasi yang efektif dan efisien; 5. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur komunikasi dalam kerangka meningkatkan cakupan dan intensitas diseminasi dan distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan; 6. Meningkatkan partisipasi peran masyarakat dalam mendistribusikan informasi dalam kerangka pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.


4.6.2 Arah Kebijakan 1. Bidang Sarana dan Prasarana a.

Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana pusat simpul transportasi melalui : (1) pembangunan terminal berdasarkan rencana struktur ruang wilayah, (2) manajemen operasional terminal.

b.

Meningkatkan

prasarana

perhubungan

lainnya

:

pembangunan

jembatan penyeberangan dan shelter serta fasiltas parkir di perkotaan; c.

Meningkatkan keselamatan lalu lintas melalui pengujian kelaikan sarana perhubungan.

2. Bidang Lalu Lintas a.

Meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu dari berbagai aspek (pencegahan, pembinaan dan penegakan hukum, penanganan lokasi rawan kecelakaan) ;

b.

Meningkatkan kelancaran pelayanan transportasi secara terpadu : (1) manajemen dan rekayasa lalu lintas, (2) pemasangan fasilitas dan rambu jalan, (3) penegakan hukum dan disiplin di jalan.

c.

Meningkatkan kinerja peraturan dan kelembagaan melalui penataan sistem transportasi wilayah kabupaten melalui penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan, dan penyusunan Sistem Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK).

d.

Meningkatkan kelancaran dan kenyamanan lalu lintas di perkotaan melalui (1) penyelenggaraan manajamen dan rekayasa lalu lintas di jalan perkotaan, (2) penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria lalulintas di perkotaan, (3) penerapan kawasan percontohan tertib penyelenggaraan lalu lintas, (4) bimbingan teknis, evaluasi dan monitoring penyelenggaran manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan, (5) penerapan fasiltas lalu lintas perkotaan.

3. Bidang Angkutan a. Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan melalui

: (1)

penataan jaringan dan ijin trayek, (2) penataan sistem jaringan dan 56 | R e n c a n a S t r a t e g i s D I S H U B K O M I N F O 2 0 1 1 - 2 0 1 6

terminal, (3) peningkatan peran penyedia jasa (operator) dalam penataan manajemen angkutan handal, efisien dan efektif, (4) peningkatan peran serta, investasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan

angkutan

umum

dengan

menciptakan

iklim

kompetisi sehat dan transparan, serta pembinaan terhadap operator dan pengusaha angkutan, (5) meningkatkan profesionalisme SDM (disiplin

operator,

dan

pembinaan

teknis

tentang

pelayanan

operasional angkutan); b. Membangun sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang melalui : (1) penyusunan rencana umum transportasi perkotaan, (2) pengembangan dan penyusunan sistem informasi

manajemen

transportasi

perkotaan,

(3)

sosialisasi,

publikasi dan koordinasi penyelenggaraan transportasi perkotaan. c. Peningkatan peran angkutan umum perkotaan melalui : (1) penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria angkutan perkotaan, angkutan barang di wilayah perkotaan, (2) bimbingan teknis, evaluasi dan monitoring penyelenggaraan angkutan umum di wilayah perkotaan. d. Peningkatan transportasi perkotaan yang ramah lingkungan melalui : (1) penyusunan rencana umum tentang penyelenggraan transportasi berwawasan lingkungan, (2) penyelenggaraan analisis dampak lalulintas di wilayah perkotaan; (3) bimbingan teknis, evaluasi, dan monitoring atas penyelenggaraan : andal lalu lintas di wilayah perkotaan, penanganan dampak. e. Mendukung peningkatan peran angkutan perkeretaapian sebagai transportasi massal untuk konektivitas interwilayah. 4. Bidang Komunikasi dan Informatika a. Meningkatkan intensitas pelayanan informasi kepada masyarakat melalui : (1) pembangunan infrastruktur komunikasi, (2) perluasan cakupan ruang media, (3) peningkatan intensitas diseminasi dan distribusi infomasi.


b. Meningkatakan kinerja peraturan dan kelembagaan melalui : (1) penyusunan norma, standar, dan kriteria pengendalian jasa usaha pos dan telekomunikasi, (2) penyusunan pola penempatan menara telekomunikasi terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah.


Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas

No. 1.

Tujuan Meningkatnya pelayanan umum bidang transportasi dan komuniasi

Sasaran 1. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal

2.

3.

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

Indikator Sasaran 1.

Tersedianya Cakupan Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan Kabupaten

2.

Terpenuhinya indeks keselamatan lalulintas bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten (Standar Nasional Case Fatallity Rate/CFR = 3,14)

2012

2013

2014

2015

2016

60%

60%

60%

60%

60%

3,14

3,14

3,14

3,14

3,14

1

1

1

1

1

3.

Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor

Meningkatnya pelayanan regulasi bidang transportasi

1.

Jumlah Perijinan (ijin trayek, SIPA, dll)

2579

2708

2829

2959

3054

2.

Jumlah Ijin KIR

19791

20187

20583

20979

21375

3.

Jumlah dokumen pengkajian, dan rencana

3

6

5

4

4

Meningkatnya kualitas SDM yang berkompeten dibidang transportasi

1.

Tersedianya SDM dibidang terminal pada Kabupaten/kota yang telah memiliki terminal

2

3

4

5

6

2.

Tersedianya SDM dibidang Pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor

8

8

8

8

8

3.

Tersedianya SDM dibidang MRLL, Evaluasi Andallalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten

3

1

1

1

1

2

1

1

1

1

40%

40%

50%

50%

60%

4.

4.

Meningkatnya kualitas SDM yang berkompeten dibidang Pos, Komunikasi, dan Informatika

Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum Persentase Cakupan pegawai kualifikasi teknis informatika dan komunikasi


5.

2.

Meningkatnya pelayanan pemenuhan kebutuhan komunikasi masyarakat dan komunikasi pembangunan

3.

Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas transportasi dan komunikasi

Berdayanya Kelompok Informasi Masyarakat selaku mitrakerja Meningkatnya intensitas pelaksanaan diseminasi dan distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah sesuai Standar Pelayanan Minimal Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi ketertinggalan ketersediaan infrastruktur transportasi wilayah

Meningkatnya perwujudan kualitas ruang media komunikasi Mewujudkan infrastruktur komunikasi yang menjangkau pelosok

4.

Terwujudnya penyelenggaraan jasa transportasi di perkotaan dan perdesaan yang efisien, dan berwawasan lingkungan

Meningkatnya kualitas Manajemen Penyedia Jasa Angkutan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna angkutan

2

3

5

10

15

Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui Media Massa, Media Baru, Media Tradisional, Media Interpersonal, Media Luar Ruang.

12

12

12

12

12

1.

Tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

Jumlah ruang media komunikasi yang dibangun Jumlah ruang media komunikasi yang direhabilitasi Jumlah ruang media komunikasi yang ditingkatkan fungsinya

0 1

0 0

0 1

0 0

1 0

Jumlah lokasi infrastruktur komunikasi yang dibangun Jumlah infrastruktur komunikasi yang direhabilitasai Jumlah lokasi infrastruktur komunikasi yang ditingkatkan fungsinnya

0 0

0 1

0 0

0 1

0 0

2

2

2

2

2

2.

1. 2. 3.

1. 2. 3.

Cakupan pembinaan penyedia jasa angkutan


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional sebagai tindaklanjut dari pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk kurun waktu 2011-2016. Langkah langkah strategis tersebut meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari program tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2011 - 2016. Keterkaitan antara kebijakan dengan program disajikan dalam tabel berikut. Tabel 5.1 Kebijakan dan Program No. 1.

Kebijakan Mendukung kelancaran pergerakan penumpang dan distribusi barang / jasa dalam kerangka pengembangan konektivitas intrawilayah maupun interwilayah;

Program 1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 2. Program Pengembangan Data dan Informasi Lalu lintas

2.

Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa transportasi;

3.

Mendorong partisipasi peran swasta dalam penyediaan sarana angkutan dengan memperhitungkan tingkat pelayanan supaya tetap terjaga efisiensi, memperhitungkan daya beli

3. Program Pembangunan Prasarana dan Fasiltas Perhubungan. 4. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasioan Kendaraan Bermotor. 5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas 6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan


No.

4.

5.

6.

Kebijakan masyarakat, serta memperhatikan kepentingan penyedia jasa angkutan (operator) terkait jaminan kelangsungan usaha; Meningkatkan kualitas sumber daya manusia transportasi dan komunikasi guna mewujudkan penyelenggaraan perhubungan dan penyelenggaraan komunikasi yang efektif dan efisien; Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur komunikasi dalam kerangka meningkatkan cakupan dan intensitas diseminasi dan distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan; Meningkatkan partisipasi peran masyarakat dalam mendistribusikan informasi dalam kerangka pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.

Program

8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 10. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 11. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 12. Pengendalian Jasa Usaha Pos dan Telekomunikasi 13. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

5.1 Rencana Program dan Kegiatan Mengacu Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka berdasarkan kategori Fungsi, Perhubungan Komunikasi dan Informatika memiliki program dan kegiatan sebagai berikut : Tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan No. 1.

2.

Program Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Pembangunan Fasiltas Perhubungan

Prasarana

dan

Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian 2. Pengembangan SDM dan Tata Kelola 1. Pengembangan Fasilitas Perlengkapan Jalan ( Rambu Lalin, Marka Jalan,Alat Pemberi Isyarat Lalin, Penerangan Jalan, Papan Nama Jalan, Papan Tambahan, Pagar Pengaman, Cermin Tikungan, PJU, dll) 1.


No. 3.

Program Program Pengembangan Informasi Lalu lintas

Data

dan

Sarana

dan

4.

Program Pembangunan Prasarana Perhubungan

5.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

6.

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas

Kegiatan 1. Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Rencana Induk JLLAJ 2. Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Review Pola Sebaran Lokasi Shelter /Halte dan Penyeberangan di Perkotaan 3. Pemutahiran Data Base SIM Perhubungan (SIM Angkutan, SIM Pengujian, SIM Perparkiran, SIM Keuangan, SIM Kepegawaian, SIM Asset) 4. Penyusunan Dokumen Kajian Teknis SIM TATRALOK dan SIM Lalulintas 5. Penyusunan Dokumen Rencana, Program, Evaluasi serta bahan Kebijakan Pentarifan Bidang Perhubungan 6. Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Feasibility Study dan DED Terminal 1. Penyediaan Tanah, dan Pembangunan Konstruksi Terminal 2. Kegiatan Pembangunan Konstruksi Shelter/ Halte dan jembatan Penyeberangan 1. Operasional Manajemen dan Pemeliharaan Terminal 2. Revitalisasi Fasilitas Terminal 3. Rehabilitasi dan pemeliharaan Konstruksi Emplasemen Parkir 4. Rehabilitasi Terminal 5. Rehabilitasi Fasilitas Perlengkapan Jalan 1. Pelaksanaan Pengamanan dan Pengendalian Lalulintas dan Angkutan Pada Hari Raya dan Tahun Baru 2. Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas 3. Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas 4. Pembinaan administrasi dan pengelolaan Penyelenggara an Perparkiran 5. Pembinaan dan aksi tertib lalu lintas


No. 7.

Program Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan 1. Pembinaan dan Pelayanan Perijinan Trayek Angkutan 2. Pengelolaan Kemitraan dan Pembinaan Penyedia Jasa dan Operator Angkutan 3. Pengadaan dan Peningkatan Sarana Kelengkapan Ijin Angkutan

8.

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasioan Kendaraan Bermotor

1. Pengadaan dan Peningkatan Kehandalan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor 2. Pembinaan Administrasi, dan Pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor 3. Pengelolaan Sarana Pengujian Keliling dan Rescue /derek

9.

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

10.

Program Pengembangan Informasi dan Media Massa

1. Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Rencana Umum Infrastruktur Telekomunikasi 2. Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Feasibility Analisys Bidang Telekomunikasi 3. Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Bidang Jasa Pos dan Telekomunikasi 4. Penyusunan Dokumen Rencana, Program, dan Evaluasi, serta Bahan Kebijakan Bidang Komunikasi dan Informatika 1. Pengeloaan Perangkat dan alat e- Goverment 2. Pengelolaan Perangkat dan alat e-Prochurement (eLelang) LPSE 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana LPSE 4. Pembinaan dan Pengelolaan Manajemen LPSE 5. Pembinaan dan pengelolaan Manajemen e-Government 6. Pengelolaan Perangkat dan alat/ Peralatan Elektronik RSPD 7. Peningkatan Keandalan Daya Pancar Frekwensi dan Mobilitas Liputan RSPD 8. Pembinaan dan Pengelolaan Manajemen RSPD

Komunikasi,


No.

Program

11.

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

12.

Program Fasilitasi Peningkatan Bidang Komunikasi dan Informasi

13.

Pengendalian Jasa Telekomunikasi

Usaha

Pos

SDM

dan

Kegiatan 9. Pembangunan / Pengadaan Sarana Informasi Media Luar Ruang 1. Diseminasi & Distribusi Informasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan (Sub kegiatan Liputan, tulisan, Karya, dll) 1. Pembinaan Tertib Operasional Warnet 2. Pendidikan dan Pelatihan Informasi Teknologi 3. Pengelolaan Kemitraan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 4. Pembinaan Perwujudan Penggunaan Aplikasi Operasi Berbasis Open Source bagi OPD dan Masyarakat 1. Pembinaan dan Pengendalian Tertib Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi

5.2 Indikator Kinerja Tabel 5.3 Indikator Kinerja Program No. 1. 2.

3. 4. 5. 6.

Program Program Peningkatan Aparatur

Indikator Disiplin

Program Pembangunan Prasarana dan Fasiltas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengendalian Pengamanan Lalulintas

dan

Persentase cakupan ketersediaan tenaga profesional pelayanan Persentase cakupan Ketersediaan Fasilitas Perhubungan Persentase Cakupan Keandalan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Efektifitas Pelayanan Angkutan Persentase cakupan Ketersediaan Prasarana Perhubungan Persentase upaya Perwujudan Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas


Target Akhir 100% 83% 61,46% 96,67% 65% 100%

No. 7. 8.

9.

10.

11.

12.

13.

Program

Indikator

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasioan Kendaraan Bermotor Program Pengembangan Data dan Informasi Lalu lintas

Persentase Upaya Pelayanan Kelaikan Keselamatan Kendaraan Pesentase ketersediaan Dokumen Acuan dan Data Base Bahan Kebijakan dan Teknis Operasional

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Persentase cakupan Ketersediaan Ruang Media Distribusi Informasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase cakupan Ketersediaan Dokumen Acuan Bahan Kebijakan Pembinaan dan Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika Persentase Cakupan Upaya Pembangunan Kapasitas Pengetahuan Bidang Komunikasi dan Informatika Tingkat upaya Sinergitas dengan stakeholder dalam Distribusi Informasi Persentase Cakupan Upaya Bina Jasa Pos dan Telekomunikasi


Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program Kerjasama dengan Mass Media

Informasi

Pengendalian Jasa Usaha Pos dan Telekomunikasi

Target Akhir 100% 100%

100%

100%

88,54%

100%

22%

Tabel 5.4 Indikator Kinerja Sasaran Perhubungan No. 1.

Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal

1. Tersedianya Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota 2. Terpenuhinya standar keselamatan bagi


Target Akhir 60%

CFR = 32,14

No.

Sasaran

Indikator Kinerja

3. 2.

Meningkatnya pelayanan regulasi bidang transportasi

1. 2. 3.

3.

3.

4.

Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi ketertinggalan ketersediaan infrastruktur transportasi wilayah Meningkatnya kualitas SDM yang berkompeten bidang transportasi

Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi ketertinggalan ketersediaan infrastruktur transportasi wilayah

angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor Jumlah Perijinan (ijin trayek, SIPA,dll) Jumlah Ijin KIR Jumlah dokumen pengkajian, rencana bidang transportasi 1. Tersedia halte 2. Tersedia terminal

1. Tersedianya SDM dibidang terminal pada Kabupaten/kota yang telah memiliki terminal 2. Tersedianya SDM dibidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor 3. Tersedianya SDM dibidang MRLL,Evaluasi Andallalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota 4. Tersedianya SDM yang memilikikompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum 1. Tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 2. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan


Target Akhir

1 2579 20979 13 dokumen

18 lokasi 5 lokasi

6 pegawai

8 pegawai

7 pegawai

6 pegawai

18 lokasi

5 terminal

No.

Sasaran

Indikator Kinerja

Target Akhir

umum dalam trayek 5.

Meningkatnya kualitas Manajemen Penyedia Jasa Angkutan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna angkutan

Cakupan penyedia jasa angkutan

pembinaan 2 kali

Tabel 5.5 Indikator Kinerja Sasaran Bidang Komunikasi dan Informatika No. 1.

2.

Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatnya intensitas pelaksanaan diseminasi dan distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah sesuai Standar Pelayanan Minimal Meningkatnya perwujudan kualitas ruang media komunikasi

Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui Media Massa, Media Baru, Media Tradisional, Media Interpersonal, Media Luar Ruang. 1. Jumlah ruang media komunikasi yang dibangun 2. Jumlah ruang media komunikasi yang direhabilitasi 3. Jumlah ruang media komunikasi yang ditingkatkan fungsi 4. Jumlah dokumen pengkajian, rencana, program, evaluasi 1. Jumlah lokasi infrastruktur komunikasi yang dibangun 2. Jumlah infrastruktur komunikasi yang direhabilitasi 3. Jumlah lokasi infrastruktur komunikasi ditingkatkan fungsi Persentase Cakupan pegawai yang memenuhi kualifikasi teknis Informasi Teknologi dan komunikasi Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat

3.

Mewujudkan infrastruktur komunikasi yang menjangkau pelosok

4.

Meningkatnya kualitas SDM yang berkompeten dibidang pos, komunikasi dan informatika

5.

Berdayanya Kelompok Informasi Masyarakat selaku mitra kerja


Target Akhir 12 kali

0 1 lokasi 0 4 dokumen

60%

32 KIM

Tabel 5.6 Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pelayanan Dinas

I

A. A.1

SPM BIDANG PERHUBUNGAN DAERAH (PermenHUB No.81 /2011)

2012

2013

2014

2015

2016

75%

19%

19%

20%

20%

20%

60%

15%

15%

17%

17%

17%

100%

44,44%

50%

50%

55%

61%

40%

14,28%

21,42%

21,42%

35,71%

35,71%

ANGKUTAN JALAN Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan a. Tersediannya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jalan kabupaten/kota b. Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten/kota

A.2

TARGET RENSTRA SKPD TAHUN

NILAI SPM NASIONAL

Jaringan Prasarana Angkutan Jalan a. Tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek b. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek


I

A.3


2012

2013

2014

2015

2016

60%

70%

71%

72%

73%

74%

60%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

16,67%

20%

25%

30%

35%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

40%

0%

5%

7,5%

10%

15%

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji

A.5

NILAI SPM NASIONAL

Fasilitas Perlengkapan Jalan Tersedianya Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota

A.4


Sumber Daya Manusia (SDM) a. Tersedianya SDM dibidang terminal pada Kabupaten/kota yang telah memiliki terminal b. Tersedianya SDM dibidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor c.

Tersedianya SDM dibidang MRLL, Evaluasi Andallalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota


I


d. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum A.5

NILAI SPM NASIONAL 2012

2013

2014

2015

2016

100%

0%

50%

75%

100%

100%

100%

70%

75%

80%

85%

90%

Keselamatan Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota

II


SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ( PermenKOMINFO No.22/2010)

B

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.

Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional, melalui

NILAI SPM NASIONAL

TARGET RENSTRA SKPD 2012

2013

2014

2015

2016

a. Media Massa seperti Majalah, radio, dan televisi

12kali/th

12

12

12

12

12

b. Media Baru seperti Website (media online)

Tiap Hari

TH

TH

TH

TH

TH

c.

12kali/th

8

8

9

9

10

Media Tradisional seperti Pertunjukan Rakyat


II

SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ( PermenKOMINFO No.22/2010) d. Media Interpersonal seperti Saresehan, ceramah/diskusi, Lokakarya e.

2.

Media Luar Ruang Seperti Buletin, Leaflet, Booklet, Brosur, spanduk, Baligho.

Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)


NILAI SPM NASIONAL

TARGET RENSTRA SKPD 2012

2013

2014

2015

2016

12kali/th

0

1

2

2

3

12kali/th

0

1

2

3

4

50%

9,38%

12%

14%

16%

18%

5.3 Kelompok Sasaran A. Bidang Perhubungan Sasaran 1 : Meningkatnya keselamatan dan

keamanan

transportasi

sesuai

Standar Pelayanan Minimal : 1. Meningkatkan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan 2. Memenuhi Standar Keselamatan : Menurunkan Tingkat Kejadian Kecelakaan dan Menurunkan Tingkat Fatalitas Kecelakaan 3. Meningkatkan Pelayanan KIR

Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan regulasi bidang transportasi 1. Meningkatkan Jumlah Perijinan (ijin trayek, SIPA, dll) yang diselesaikan 2. Meningkatkan Jumlah Ijin KIR yang diselesaikan 3. Meningkatkan Jumlah dokumen pengkajian, rencana

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas SDM yang berkompeten bidang transportasi Meningkatkan persentase cakupan pegawai yang memenuhi kualifikasi teknis tertentu

Sasaran 4 : Meningkatnya mengurangi

sarana

dan

prasarana

transportasi

untuk

ketertinggalan ketersediaan infrastruktur transportasi

wilayah 1. Meningkatkan jumlah halte/shelter dan terminal yang dibangun 2. Meningkatkan jumlah halte/shelter dan terminal yang direhabilitasi 3. Meningkatkan jumlah halte/shelter dan terminal ditingkatkan fungsi. 73 | R e n c a n a S t r a t e g i s D I S H U B K O M I N F O 2 0 1 1 - 2 0 1 6

Sasaran 5 : Meningkatnya untuk

kualitas

meningkatkan

Manajemen

Penyedia

Jasa

Angkutan

kenyamanan dan keamanan pengguna

angkutan Meningkatkan cakupan penyelenggaraan pembinaan/ penyuluhan/ sosialisasi

B. Bidang Komunikasi dan Informatika Sasaran 1 : Meningkatnya intensitas pelaksanaan diseminasi dan informasi Pembangunan dan

penyelenggaraan

distribusi

pemerintah sesuai

Standar Pelayanan Minimal. Meningkatnya pelaksanaan diseminasi dan distribusi informasi melalui Media Massa, Media Baru, Media Tradisional, Media Interpersonal, Media Luar Ruang. Sasaran 2 : Meningkatnya perwujudan kualitas ruang media komunikasi 1. Meningkatkan jumlah ruang media komunikasi yang dibangun 2. Meningkatkan jumlah ruang media komunikasi yang direhabilitasi 3. Meningkatkan jumlah ruang media komunikasi yang ditingkatkan fungsi 4. Meningkatkan jumlah dokumen pengkajian, rencana, program, evaluasi bidang komunikasi dan informatika

Sasaran 3 : Mewujudkan infrastruktur komunikasi yang menjangkau pelosok 1. Meningkatkan jumlah infrastruktur komunikasi yang dibangun 2. Meningkatkan jumlah infrastruktur komunikasi yang direhabilitasi 3. Meningkatkan jumlah infrastruktur komunikasi ditingkatkan fungsi Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas SDM yang berkompeten dibidang pos, komunikasi dan informatika Meningkatkan persentase cakupan pegawai yang memenuhi kualifikasi teknis Informasi Teknologi dan komunikasi 74 | R e n c a n a S t r a t e g i s D I S H U B K O M I N F O 2 0 1 1 - 2 0 1 6

Sasaran 5 : Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat selaku mitra kerja Meningkatkan jumlah Kelompok Informasi Masyarakat

5.4 Pendanaan Indikatif Pendanaan indikatif dalam rangka pembiayaan program-program perhubungan komunikasi

dan

informatika

dapat

dilihat


pada

lampiran.

Tabel 5.7 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program Data Capaian pada Tahun Program dan Kegiatan (outcome) dan Awal Perencanaan Kegiatan (output)

Tahun-2012 target

(5)

(6)

Program Pembangunan Sarana dan Fasiltas Perhubungan.

Persentase Cakupan Ketersediaan Fasilitas

Kegiatan Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan ( Rambu Lalin, Marka Jalan,Alat pemberi Isyarat Lalin, Penerangan Jalan, Papan Nama Jalan, Papan Tambahan, Pagar Pengaman, Cermin Tikungan, PJU, dll)

Rambu Terpasang Alat Pemberi Isyarat Lalin Kerucut Marka terpasang Guard rail terpasang Cermin terpasang PJU terpasang

Tahun-2013

Tahun-2014

Tahun-2015

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Tahun-2016

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

15,41%

252jt

25,51%

464jt

24,08%

473jt

16,94%

479jt

16,97%

499jt

88,04%

2,167 M

40 (9%)

50jt

10 (2%)

70jt

10 (2%)

75jt

10 (2%)

77jt

10 (2%)

80jt

424 (94%)

1(7%)

42jt

1(7%)

42jt

1(7%)

42jt

1(7%)

42jt

1(7%)

42jt

15 APIL(60%)

210jt

180(90%)

50jt

220(110%)

65jt

200(100%)

60jt

200(100%)

60jt

200(100%)

60jt

200(100%)

295jt

0

0

3310(3%)

116jt

3310(3%)

120jt

3310(3%)

125jt

3310(3%)

130jt

104013 m’(100%)

491jt

1000m’/1200m’(83%)

0

0

50(4%)

57jt

50(4%)

60jt

50(4%)

63jt

50(4%)

66jt

200 m’(100%)

246jt

0/2 lokasi(0%)

0

0

1(50%)

4jt

1(50%)

4jt

0

0

0

0

2 lokasi(100%)

8jt

112jt

11(3%)

121jt

(7)

62,45%

344/450 rambu(76%) 10/25 APIL(40%) 200bh/th(100%) 90.773m’/104.014 m’(87%)

214 /427 lokasi(50%)

(8)

10(2%)

110jt

10(2%)

110jt

10(2%)

112jt

10(2%)

rambu

265 lokasi(62%)

Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

Lokasi

(20)

(21)

352jt

565jt

DISHUBKOMINFO

Bag. Umum Setda

Program Pengembangan Data dan Informasi Lalu lintas

Persentase Ketersediaan Dokumen Acuan dan Data Base Bahan Kebijakan

5,56%

20%

600jt

28,33%

900jt

28,33%

900jt

11,67%

700jt

11,67%

700jt

100%

3,8 M

DISHUBKOMINFO

Kegiatan Kajian Teknis Rencana Induk JLLAJ

Jumlah Dokumen Acuan Sistem Transportasi Darat

0/ 1 dokumen(0%)

1(100%)

450jt

0

0

0

0

0

0

0

0

1(100%)

450 Jt

DISHUBKOMINFO

76 R e n c a n a S t r a t e g i s D I S H U B K O M I N F O 2 0 1 1 - 2 0 1 6


Tahun-2012 target

(5)

(6)

Kegiatan Kajian Teknis Review Pola Sebaran Lokasi Shelter /Halte dan Penyeberangan di Perkotaan

Jumlah Dokumen Acuan Penempatan Shelter dan Penyeberangan

Kegiatan Pemutahiran Data Base SIM Perhubungan (SIM Angkutan, SIM Pengujian, SIM Perparkiran, SIM Keuangan, SIM Kepegawaian, SIM Asset)

Jumlah Data Base SIM Mutahir

Kegiatan Kajian Teknis SIM TATRALOK dan SIM Lalulintas Kegiatan Kajian Teknis Potensi dan Masalah Lalu lintas dan Angkutan di Perkotaan

(7)

Jumlah Kajian Potensi Masalah Lalin dan Angkutan

Kegiatan Review Pelayanan Bidang Perhubungan dan Komunikasi

Jumlah Telaah/Review

Kegiatan Kajian Teknis Feasibility Study dan DED Terminal (Sukanagara, Sindangbarang, Cikalongkulon/Kebon coklat, Cipanas)

Jumlah FS dan DED Terminal

Tahun-2014

Tahun-2015


Tahun-2016

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)


Lokasi

(20)

(21)

DISHUBKOMINFO 0/ 1 dokumen(0%)

0

0

0

0

1(100%)

200jt

0

0

0

0

1(100%)

200 Jt

DISHUBKOMINFO

2 SIM/6 SIM(33%)

Jumlah Kajian SIM

(8)

Tahun-2013

0

0

1(25%)

100jt

1(25%)

100jt

1(25%)

100jt

1(25%)

100jt

6(100%)

400 Jt

0

0

2(100%)

200jt

0

0

0

0

0

0

2(100%)

200 Jt

DISHUBKOMINFO 0/2 dokumen(0%)


1(10%)

200jt

1(10%)

200jt

1(10%)

200jt

1(10%)

200jt

1(10%)

200jt

5(100)

1M


1(20%)

150jt

1(20%)

150jt

1(20%)

150jt

1(20%)

150jt

1(20%)

150jt

5(100%)

750Jt

0/4 Dokumen(0%)

0

0

1(25%)

450jt

1(25%)

450jt

1(25%)

450jt

1(25%)

450jt

4(100%)

1,8 M


DISHUBKOMINFO Sukanagara Sd.barang Kbn Coklat Cipanas


Tahun-2012 target

(5)

(6)

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Persentase Cakupan Ketersediaan Prasarana Perhubungan

Kegiatan Penyediaan Luas tanah calon Tanah Lokasi lokasi terminal Terminal Type C (Sukanagara, Sindangbarang, Cikalongkulon/Kebon coklat) Kegiatan Pembangunan Konstruksi Terminal ( Ciranjang, Sindangbarang, Sukanagara, Cikalongkulon/Kebon Coklat) Kegiatan Pembangunan Konstruksi Shelter/ Halte dan Penyeberangan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Jumlah Konstruksi Terminal yang dibangun

Jumlah Konstruksi Shelter dan Penyeberangan yang dibangun

Persentase Cakupan Keandalan Prasarana dan Fasilitas

Kegiatan Jumlah Terminal Pemeliharaan Type B dan Type Terminal Type B dan C yang dipelihara Type C Kegiatan Pengelolaan Terminal type B dan type C

Terlaksananya Manajemen Operasi Moda Angkutan

(7)

(8)

Tahun-2013

Tahun-2014

Tahun-2015


Tahun-2016

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)


Lokasi

(20)

(21)

DISHUBKOMINFO 27,78%

0%

0%

12,96%

1,515M

8,33%

15,0M

12,96%

1,515M

41,67%

35,15M

67,94%

53,045M

Sukanagara Sd.barang Kbn Coklat 0 m2/15.000 m2(0%)

0

0

5000(33%)

1500jt

0

0

5000(33%) 1500jt

0

0

10000(67%)

3M

Bag. Tapem

DISHUBKOMINFO

0/4 lokasi(0%)

0

0

0

0

1(25%)

15 M

0

0

1(25%)

35 M

2(50%)

Ciranjang Sukanagara

50 M

DISHUBKOMINFO 8/18 shelter dan 2/3 Jembatan Penyeberangan(44%&67%)

0

0

1(6%)

15jt

0

0

1(6%)

15jt

1(33%)

15jt

10 dan 3 (55% & 100%)

45 Jt


14,74%

250jt

42,73%

15.870jt

30,37%

743jt

29,78%

612jt

29,78%

639jt

74,13%

18,114 M

2 lokasi/2 lokasi(100%)

0

0

2(100%)

500jt

2(100%)

200jt

2(100%)

200jt

2(100%)

200jt

2(100%)

1,1 M

DISHUBKOMINFO

Tiap Hari/ 12 bulan(100%) 12(100%)

300jt

12(100%)

300Jt

12(100%)


300jt

12(100%)

300jt

12(100%)

300jt

12(100%)

300jt

Rawabango Ps.hayam

DISHUBKOMINFO UPTD Term.Ps.Hayam UPTD Term.Rw.Bango UPTD Term.Cipanas


Tahun-2012 target

(5)

(6)

(7)

Persentase Kegiatan Revitalisasi Cakupan Fasilitas Terminal Fasiltas Terminal Type B yang berfungsi

(8)

Tahun-2013

Tahun-2014

Tahun-2015


Tahun-2016

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

50% / 100% fasilitas berfungsi(50%)

0

0

20%

100jt

10%

50jt

10%

50jt

10%

50jt

100%

250jt

Kegiatan Rehabilitasi Konstruksi Emplasemen Parkir

Jumlah Emplasemen Parkir yang direhab

3/10 lokasi(30%)

1(10%)

100jt

0

0

1(10%)

200jt

0

0

0

0

5(50%)

300jt

Kegiatan Rehabilitasi Terminal type C

Jumlah Terminal Type C yang direhab

0/1(0%)

0

0

1(100%)

15 M

0

0

0

0

0

0

1(100%)

15 M

1380(1%)

50jt

1500(2%)

75jt

2000(2%)

80jt

2000(2%)

90jt

2000(2%)

11878(13%)

395jt

100(10%)

113jt

100(10%)

113jt

150(15%)

170jt

150(15%)

175jt

500(50%)

571jt

35(10%)

32jt

37(11%)

40jt

38(11%)

42jt

38(11%)

44jt

344(100%)

208jt

Kegiatan Rehabilitasi Marka yang 2.998m’/90.773m(3%) Fasilitas direhab Perlengkapan Jalan Guard rail yang 0m’/1000 m’(0%) direhab Rambu direhab

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas Kegiatan Pelaksanaan Pengamanan dan Pengendalian Lalulintas dan Angkutan Pada Hari Raya dan Tahun Baru

yang

Persentase Upaya Perwujudan Ketertibandan Keselamatan Lalu Lintas Terlaksananya Pengamanan dan Pengendalian Lalin pada Hari Raya

170 / 344 rambu(49%)

22(6%)

50jt

100jt


Lokasi

(20)

(21)

DISHUBKOMINFO Ter. Ps.Hayam Ter. Rw.Bango

DISHUBKOMINFO

Ps. Muka Wisata Cibodas

DISHUBKOMINFO

Cipanas

DISHUBKOMINFO

DISHUBKOMINFO 64%

60%

350jt

84%

900jt

84%

910jt

84%

920jt

84%

925jt

100%

4,005 M

DISHUBKOMINFO

2 kali/tahun(100%)

2(100%)

100jt

2(100%)

150jt

2(100%)

160jt

2(100%)

170jt

2(100%)

175jt

2(100%)

755jt

DISHUBKOMINFO

Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalu lintas

Terlaksananya pemantauan dan pengendalian Arus Lalulintas Harian

Tiap hari/ 12 bln(100%)

12(100%)

50jt

12(100%)

150jt

12(100%)

150jt

12(100%)

150jt

12(100%)

150jt

12 bln(100%)

650jt

Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas

Jumlah Titik Kemacetan Dalam Kota yang ditangani

2/10 titik lokasi(20%)

0

0

2(20%)

400jt

2(20%)

400jt

2(20%)

400jt

2(20%)

400jt

10(100%)

1,6 M

DISHUBKOMINFO



Tahun-2012 target

(5)

(6)

(7)

(8)

Tahun-2013

Tahun-2014

Tahun-2015

Tahun-2016


Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

1 kali/2 kali per tahun(50%)

2(100%)

200jt

2(100%)

100jt

2(100%)

100jt

2(100%)

100jt

2(100%)

100jt

2kali/th(100%)

600jt

Kegiatan kampanye dan aksi tertib lalu lintas

1 kali/2kali per tahun(50%)

0

0

2(100%)

100jt

2(100%)

100jt

2(100%)

100jt

2(100%)

100jt

2kali/th(100%)

400jt

83,33%

83,33%

210jt

100%

240jt

100%

255jt

100%

255jt

100%

255jt

96,67%

1,215 M

Tiap hari/ 12 bln(100%)

12(100%)

50jt

12(100%)

50jt

12(100%)

60jt

12(100%)

60jt

12(100%)

60jt

12bln(100%)

280jt

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Efektifitas Pelayanan Angkutan

Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Perijinan Trayek Angkutan Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Operator Angkutan

Terlaksananya Pelayanan Perijinan Angkutan Terlaksanya Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Manajemen Angkutan

Persentase Cakupan Kegiatan Pengadaan Ketersediaan Barang Kelengkapan Barang Ijin Angkutan Kelengkapan Ijin Angkutan Per tahun Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasioan Kendaraan Bermotor Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Persentase Tingkat Upaya Kelaikan Keselamatan Kendaraan Berfungsinya Peralatan Pengujian Kendaraan Berkala

Lokasi

(20)

(21)

DISHUBKOMINFO

Kegiatan Pembinaan Terselenggaranya Penyelenggaraan pembinaan Perparkiran petugas parkir Terselenggaranya aksi tertib lalu lintas


DISHUBKOMINFO

DISHUBKOMINFO

DISHUBKOMINFO

DISHUBKOMINFO 1 kali/2 kali bintek per tahun(50%)

1(50%)

50jt

2(100%)

75jt

2(100%)

75jt

2(100%)

75jt

2(100%)

75jt

2kali/th(90%)

350jt

DISHUBKOMINFO 100% / 100% per tahun(100%)

100%

110jt

100%

115jt

100%

120jt

100%

120jt

100%

120jt

100%

585jt


100%

450jt

100%

460jt

100%

475jt

100%

480jt

100%

500jt

100%

2,365 M

DISHUBKOMINFO 100% / 100% alat fungsional(100%)

100%

75jt

100%

80jt

100%


85jt

100%

90jt

100%

100jt

100%

430jt


Tahun-2012 target

(5)

(6)

Kegiatan Operasionalisasi PengujIan dan Pengadaan Barang Kelengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor ( Buku Uji, Plat Uji, Cat Tanda Uji)

Tercukupinya Barang Kelengkapan Pengujian Berkala Per tahun

Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Pengujian Keliling dan Kendaraan Rescue

Berfungsinya Kendaraan Uji dan Kendaraan Rescue


Persentase Cakupan Ketersediaan Dokumen Acuan Bahan Kebijakan Pelayanan Komunikasi dan Informatika

Kegiatan Kajian Teknis Rencana Umum Pola Penempatan Menara Telekomunikasi BTS

Tersedianya Dokumen Bahan Acuan Kebijakan Pembinaan Telekomunikasi

Kegiatan Kajian Teknis Pengembangan eGoverment

Tersediannya Dokumen Teknis acuan pengembangan website e Goverment

Kegiatan Kajian Teknis Feasibility Pengusahaan Jasa Penyediaan Menara Telekomunikasi Bersama

Tersediannya Dokumen Feasibility Pengusahaan Jasa Menara Telekomunikasi Bersama

(7)

(8)

Tahun-2013

Tahun-2014

Tahun-2015


Tahun-2016

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)


Lokasi

(20)

(21)

DISHUBKOMINFO 100% / 100% barang tercukupi (100%)

100%

270jt

100%

270jt

100%

280jt

100%

280jt

100%

290jt

100%

1,390 M

DISHUBKOMINFO 50% / 100%(50%)

50%

105jt

50%

110jt

50%

110jt

50%

110jt

50%

110jt

100%(50%)

545jt

DISHUBKOMINFO

0%

25%

450jt

50%

450jt

25%

100jt

0%

0

0%

0

100%

1M


1(100%)

450jt

0

0

0

0

0

0

0

0

1(100%)

450jt


0

0

1(100%)

350jt

0

0

0

0

0

0

1(100%)

350jt


0

0

0

0

1(100%)


100jt

0

0

0

0

1(100%)

100jt


Tahun-2012 target

(5)

(6)

Kegiatan Kajian Teknis Akademis Pembinaan Jasa Pos dan Telekomunikasi

Tersedianya Dokumen Acuan Teknis Pengendalian dan Pembinaan Jasa Pos tel

(7)

(8)

Tahun-2013

Tahun-2014

Tahun-2015


Tahun-2016

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

0/1 dokumen(0%)

0

0

1(100%)

100jt

0

0

0

0

0

0

1(100%)

100% / 100% Fungsional(100%)

100%

200jt

100%

200jt

100%

200jt

100%

200jt

100%

200jt

100%

1M

Kegiatan Pemeliharaan Peralatan SIM eLelang LPSE

Berfungsinya Peralatan Elektronik e lelang per tahun

0% / 100% fungsional(0%)

100%

200jt

100%

200jt

100%

200jt

100%

200jt

100%

200jt

100%

1M

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana LPSE

Tersedianya Sarana dan Gedung LPSE

709jt

500jt

Kegiatan Operasional E-Goverment

Terlaksananya pelayanan distribusi informasi via website

Kegiatan Berfungsinya alat Pemeliharaan Siaran Radio Per Gedung dan tahun Peralatan Elektronik RSPD

(21)

DISHUBKOMINFO

Berfungsinya Peralatan Elektronik E goverment Per tahun

Terlaksananya Kegiatan Operasional pelayanan Lelang LPSE secara elektronik per tahun

(20)

100jt

44,42%

Kegiatan Pemeliharaan Perangkat dan alat eGoverment

Lokasi

DISHUBKOMINFO

Persentase Cakupan Ketersedian Media Distribusi Informasi

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa


67,14% 1,084M

66%

850jt

70%

940jt

66%

910jt

72%

1,125M

100%

4,944 M

DISHUBKOMINFO

DISHUBKOMINFO

DISHUBKOMINFO

28,6%/100% sarana 0% / 100% gedung(28,6%&0%)

1(71,4%)

359jt

0

0

0

0

0

0

1gdng(100%)

350jt

100% (100%&100%)

0% / 100% pelayanan fungsional(0%)

100%

100jt

100%

100jt

100%

100jt

100%

100jt

100%

100jt

100%

DISHUBKOMINFO

DISHUBKOMINFO Tiap Hari/ 12 bln (100%)

100%

100jt

100%

100jt

100%

100jt

100%

100jt

100%

100jt

100%

500jt

DISHUBKOMINFO 100% / 100% siaran fungsional(100%)

100%

50jt

100%

50jt

100%


60jt

100%

75jt

100%

75jt

100%

310jt


Tahun-2012 target

(5)

(6)

(7)

Kegiatan Peningkatan Keandalan Daya Pancar Frekwensi RSPD

Penambahan Radius 45 Km / 75 km Jangkauan 1500 watt/ 3000 watt(60%) Pancaran Frekwensi RSPD

Kegiatan Peningkatan Mobilitas Liputan RSPD ( Obivan Studio Bergerak)

Tersedianya Sarana Mobilitas Liputan RSPD

Kegiatan Operasional RSPD

Terlaksananya Layanan distribusi Informasi melalui radio

Kegiatan Tersedianya Pembangunan Sarana Informasi Sarana Informasi Mitigasi Bencana (Media Luar Ruang : Baligho peringatan dini pada daerah rawan bencana) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Tingkat Upaya Sinergitas Distribusi Informasi

Kegiatan Diseminasi & Distribusi Informasi Penyeleng garaan Pemerintahan (Liputan, tulisan, Karya)

Terlaksanya diseminasi dan distribusi informasi per tahun

Program Fasilitasi Persentase Peningkatan SDM Cakupan Upaya Bidang Komunikasi Pembangunan dan Informasi Kapasitas Pengetahuan Kegiatan Pembinaan Tertib Operasional Warnet

Terlaksannya Pembinaan Pengamanan Konten Situs Pornography

0 % / 100% Liputan bergerak fungsional (0%)

(8)

Tahun-2013

Tahun-2014

Tahun-2015


Tahun-2016

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)


Lokasi

(20)

(21)

DISHUBKOMINFO Relay Cipanas Relay Koleberes 0

0

1(20%)

75jt

0

0

1(20%)

85jt

0

0

100%

160jt

0

0

0

0

100%

200jt

0

0

0

0

100%

200jt

Bagian Umum Setda dan Dishubkominfo DISHUBKOMINFO

Tiap hari/ 12 bln (100%)

100%

75jt

100%

75jt

100%

80jt

100%

90jt

100%

100jt

100%

420jt

DISHUBKOMINFO

0 lokasi /5 lokasi(0%)

0

0

2(40%)

50jt

0

0

2(40%)

60jt

1(20%)

35jt

5(100%)

145jt

16,67%

16,67%

100jt

100%

150jt

100%

150jt

100%

150jt

100%

150jt

100%

700jt

DISHUBKOMINFO

DISHUBKOMINFO 2 kali/ 12 Kali Per tahun(17%)

2(17%)

100jt

12(100%)

150jt

12(100%)

150jt

12(100%)

150jt

12(100%)

150jt

12 kali(96%)

700jt

DISHUBKOMINFO 1,56%

1,56%

220jt

21,88%

625jt

22,66%

635jt

18,91%

565jt

23,91%

645jt

91,46%

2,690 M

DISHUBKOMINFO 0 kali/ 5 kali(0%)

0

0

1(20%)

50jt

1(20%)


50jt

1(20%)

50jt

2(40%)

100jt

5 kali(100%)

250jt

Cidaun Sd.barang Agrabinta Pagelaran Tanggeung


Tahun-2012 target

Tahun-2015

Tahun-2016


Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(6)

Kegiatan Pelatihan IT bagi Pelajar

Terlaksannya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengetahuan eGoverment di tingkat pelajar

0/200 pelajar(0%)

0

0

50(25%)

100jt

50(25%)

100jt

50(25%)

120jt

50(25%)

150jt

200(100%)

470jt

Kegiatan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Cakupan Pengembangan KIM

2 KIM/32 KIM(6%)

2(6%)

20jt

4(13%)

75jt

5(16%)

85jt

5(16%)

95jt

5(16%)

95jt

21(66%)

370jt

Kegiatan Perwujudan Aplikasi Operasi Berbasis Open Sources Bagi OPD dan Masyarakat

Persentase Cakupan Upaya Perwujudan

0%/100%(0%)

10%

200jt

30%

400jt

30%

400jt

15%

300jt

15%

300jt

100%

1,6 M

Pengendalian Jasa Usaha Pos dan Telekomunikasi

Persentase Cakupan Upaya Bina Jasa Pos dan Telekomunikasi Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Per tahun TOTAL

(8)

Tahun-2014

(5)

Kegiatan Pengendalian Tertib Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi

(7)

Tahun-2013


Lokasi

(20)

(21)

DISHUBKOMINFO

DISHUBKOMINFO

DISHUBKOMINFO 0%

10%

38jt

20%

50jt

20%

50jt

30%

50jt

30%

50jt

22%

238jt

DISHUBKOMINFO 0/10 kali(0%)

1(10%)

38jt

4,004 M

2(20%)

50jt

2(20%)

22,474 M


50jt

20,631 M

3(30%)

50jt

6,636 M

3(30%)

50jt

39,893 M

11(110%)

238jt

94,283 M

Kecamatan


BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cianjur 2011 – 2016 yang berkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai berikut : Tujuan

:

Meningkatkan

pendapatan

masyarakat

melalui

peningkatan

produktivitas usaha diberbagai sektor perekonomian. Sasaran :

Berkembangnya

wilayah

didukung

oleh

ketersediaan

dan

pembangunan infrastruktur yang handal. Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tersebut, berikut ini indikator kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh dinas dalam lima tahun mendatang sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD:

6.1

Indikator Kinerja : Perhubungan

Cakupan

Ketersediaan Prasarana

Ketersediaan prasarana perhubungan meliputi ketersediaan terminal, penyeberangan, dan shelter/halte yang harus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam rangka pelayanan pembangunan daerah bidang transportasi. Cakupan ketersediaan prasarana perhubungan saat ini masih jauh dari ideal yaitu baru mencapai 18,33% dari total kebutuhan prasarana perhubungan. Mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Cianjur, bahwa perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten direncanakan dengan membangun sistem jaringan utama dan terminal pada Pusat Kegiatan, antara lain pembangunan terminal di Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Sementara terminal penyeberangan Waduk Cirata telah tersedia di Jangari / Kebun Coklat Kecamatan Cikalongkulon. Namun demikian terminal darat sebagai terminal peralihan antar moda pada lokasi


tersebut belum tersedia. Rencana pembangunan shelter/ halte serta jembatan penyeberangan diprioritaskan dibangun di perkotaan, antara lain perkotaan Cianjur, Cipanas, dan Ciranjang. Untuk menunjang perwujudan rencana dalam RPJM serta hasil analisis kebutuhan dan hasil telaahan terhadap dokumen rencana, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika secara bertahap merencanakan ketersediaan prasarana perhubungan dalam lima tahun ke depan, sehingga cakupan ketersediaan prasarana perhubungan di Kabupaten Cianjur mencapai 65% pada tahun akhir RPJMD.

6.2

Indikator Kinerja : Jumlah Terminal Angkutan Darat Jumlah terminal angkutan darat yang beroperasional di Kabupaten Cianjur

pada saat ini berjumlah 2 lokasi yaitu Terminal Type B Rawa Bango, Terminal Type C Pasirhayam, sementara terminal type C Cipanas dalam keadaan tidak berfungsi. Secara ideal jumlah dan lokasi Cianjur

menurut

rencana

sistem

terminal angkutan darat di Kabupaten

jaringan

prasarana

utama

yang

akan

dikembangkan adalah berjumlah 14 lokasi yaitu pengembangan terminal Pasir hayam menjadi type B di PKL Perkotaan Cianjur, revitalisasi terminal type C di PKL Perkotaan Cipanas, pembangunan terminal type C di PKL Perkotaan Sukanagara, dan terminal type C di PKL Perkotaan Sindangbarang. Selain itu direncanakan

pula

pembangunan

terminal

type

C

di

PPK

Ciranjang,

Warungkondang, Cikalongkulon, Mande, Takokak, Pagelaran, Agrabinta, Leles, Naringgul dan Cidaun. Untuk menunjang rencana tersebut dalam lima tahun kedepan, secara bertahap direncanakan akan menjadi 5 lokasi, yaitu pembangunan terminal type C Ciranjang, revitaliasai terminal type C Cipanas, dan pembangunan terminal type C Sukanagara.

6.3

Indikator Kinerja : Cakupan Ketersediaan Angkutan Darat Berdasarkan data bahwa jumlah angkutan yang beroperasi di Kabupaten

Cianjur pada Tahun 2010 berjumlah 4.728 kendaraan angkutan. Sementara itu menurut catatan data terminal bahwa jumlah penumpang yang naik dari terminal


adalah 64.043 penumpang. Dari kondisi tersebut, Ratio Jumlah Angkutan terhadap Jumlah Penumpang adalah 7,38%. Pada akhir tahun rencana RPJMD ditargetkan menjadi 9,88%.

6.4 Indikator Kinerja : Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Diuji Terhadap Kendaraan Bermotor Wajib Uji Ratio jumlah kendaraan bermotor yang melakukan pengujian baru mencapai 85% dari total kendaraan bermotor yang wajib melakukan pengujian. Beberapa sebab antara lain kurang kesadaran pemilik kendaraan untuk melakukan pengujian secara berkala dan sebab teknis kendaraan yang tidak bisa jalan / rusak. Dengan

intensifikasi

operasional

pengujian

keliling,

dan

himbauan,

ditargetkan pada tahun akhir rencana RPJMD akan mencapai 90%.

6.5 Indikator Kinerja : Cakupan OPD yang Dapat Akses Jaringan Informasi Target indikator cakupan OPD yang Dapat Akses Jaringan Informasi adalah mempertahakan kondisi yang ada dengan meningkatkan kualitas akses jaringan. Secara total, kondisi saat ini sudah seluruh OPD mendapatkan akses jaringan informasi.

6.6 Indikator Kinerja : Persentase Cakupan Ketersediaan Ruang Media Distribusi Informasi Pembangunan dan Penyelengga – raan Pemerintahan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menyediakan tiga saluran media informasi yang dapat dipilih oleh OPD dan masyarakat : Media internet web site Pemda Cianjur, Media siaran radio RSPD, dan dan Media luar ruang. Khusus mengenai media internet pada tahun awal renstra diperluas pelayanan dengan dioperasikan pelayanan e-lelang melalui LPSE ( Layanan Pengadaan barang jasa Secara Elektronik). Secara total cakupan ketersediaan media informasi baru mencapai 47,43% dari total kebutuhan.


Dengan memperluas jangkauan penerimaan siaran RSPD yang mencapai seluruh pelosok wilayah Kabupaten Cianjur, dan penyediaan media luar ruang distribusi informasi : leaflet, brosur, majalah, buletin, baligho, papan informasi, dan lain lain, ditargetkan pada akhir tahun RPJMD, cakupan ketersediaan media informasi akan menjadi 70%.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

1.

Cakupan Ketersediaan Prasarana Perhubungan

18,33 %

0%

14%

8%

14%

11%

65%

2.

Jumlah Terminal Angkutan Darat

2 buah

1

-

1

-

1

5

3.

Cakupan Ketersediaan Angkutan Darat

7,88%

8,38%

8,88%

9,38%

9,88%

9,88%

21.443 (86%)

23.048 (87%)

24.771 (88%)

26.623 (89%)

28.614 (90%)

28.614 (90%)

100%

100%

100%

100%

100%

69%

70%

70%

70%

Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Diuji Terhadap Wajib Uji

19.883 kendaraan (85% thd wajib uji)

5.

Cakupan OPD yang Dapat Akses Jaringan Informasi

100%

6.

Persentase Cakupan Ketersediaan Ruang Media Distribusi Informasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan

4.

47,43%

67,14%


100%

70%

DRAFT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Recommend Documents