PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG ”MANGUPRAJA MANDALA”
JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG 80351,Tlp.(0361)9009406 FAX : (0361) 9009407 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 61 TAHUN 2012 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG
Menimbang :
a.
bahwa dengan adanya Peraturan Bupati Badung Nomor 64 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1
tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, maka dipandang perlu mengadakan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung; b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Nomor 61 tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung;
Mengingat
:
1.
Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 3.
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 )
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
6.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007
tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 9.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
Nomor
PER/20/M.PAN/11/2007
tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 10.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 11.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Badung;
13.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten
Badung Tahun 2010 – 2015; 15.
Peraturan Bupati Badung Nomor 64 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Badung;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, DAN
INFORMATIKA
TAHUN
2014
KABUPATEN
TENTANG
KOMUNIKASI
BADUNG
PERUBAHAN
NOMOR
KEDUA
32
ATAS
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 61 TAHUN 2012 TENTANG INDIKATOR
KINERJA
PERHUBUNGAN
UTAMA
(
IKU
KOMUNIKASI
)
PADA
DAN
DINAS
INFORMATIKA
KABUPATEN BADUNG Pasal I Ketentuan
dalam
Lampiran
Keputusan
Kepala
Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas
Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan
Informatika Kabupaten Badung Nomor 61 Tahun 2012 tentang
Indikator
Perhubungan,
Kinerja
Komunikasi
Utama dan
(
IKU
)
Informatika
Pada
Dinas
Kabupaten
Badung, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
yang merupakan bagian
tidak terpisah dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung ini. Pasal 2 Keputusan
Kepala
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi
dan
Informatika Kabupaten Badung ini mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2014 sampai dengan masa berlakunya Perubahan Perencanaan
Strategis
(Renstra)
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung 2010 – 2015 berakhir.
Ditetapkan
: di Mangupura
Pada tanggal
: 2 Februari 2014
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG
I WAYAN WEDA DHARMAJA, S.IP,M.Si Pembina Tk.I NIP. 19640704 198603 1 039
Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Bupati Badung 2. Arsip
