PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan Suwandi Suwardi No. 17 Temanggung Kode Pos No. 56218 Telp. (0293) 491329 Fax (0293) 491329 e-mail :
[email protected] website:http://www.dishubkominfo.temanggungkab.go.id
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI NOMOR : 555/
/ XII / 2015
TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG Menimbang
: a. Bahwa untuk melaksanakan ketetntuan pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Temanggung.
Mengingat
:
1. Undang – Undang Nomor : 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pengguna Barang / Jasa ; 3. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah teerakhir dengan Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 5. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
MEMUTUSKAN : Menetapkan: KESATU KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
: Menetapkan klasifikasi informasi publik pada Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. : Penetapan klasifikasi informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus berdasarkan pada peraturan perundang – undangan, asas kepatutan dan kepentingan umum. : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang – undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal
: Temanggung : Desember 2015
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG SELAKU PPID
Ir. SIGIT SULIANTONO Pembina Utama Muda NIP. 19610419 198903 1 003
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI NOMOR : 555/ / XII / 2015 TANGGAL : 30 – 12 – 2015 KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
I.
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
A. WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA No
Ringkasan Isi Informasi (Perihal)
1
2
Pejabat Yang Menguasai Informasi 3
Penanggung Jawab Pembuatan Informasi 4
Waktu Pembuatan Informasi 5
1.
Informasi tentang Profil Pemerintah Kabupaten Temanggung
a.
Visi dan Misi
Bupati Temanggung
Kepala Bappeda
2013
b.
Rencana Strategis
Bupati Temanggung
Kepala Bappeda
2013
c.
Struktur Organisasi dan Profil Pemerintah Kabupaten Temanggung Sumber Daya Manusia yang dimiliki (Jumlah, komposisi, kompetensi pegawai) Tugas, wewenang, fungsi
Bupati Temanggung
Sekretaris Daerah
2013
Bupati Temanggung
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Bupati Temanggung
Sekretaris Daerah
2013
Informasi tentang Kedudukan atau Domisili beserta alamat lengkap Gambaran umum setiap satuan kerja
Bupati Temanggung
Sekretaris Daerah
Tentatif
Bupati Temanggung
Sekretaris Daerah
2013
Profil singkat pejabat struktural yang setidaknya meliputi : 1. Nama; 2. Nomor telepon dan sarana komunikasi SKPD yang bisa dihubungi; 3. Alamat SKPD 4. LHKPN bagi yang wajib melaksanakan 5. Latar belakang pendidikan 6. Penghargaan yang pernah diterima
Bupati Temanggung
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2013
d.
e.
f.
g.
h.
Inspektur Inspektorat
Tentatif
Format Informasi Yang Tersedia 6
Jangka Waktu Penyimpan an 7
Jenis Media Yang Memuat Informasi 8
Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy
Selama berlaku
Website Pemkab
5 tahun
Website Pemkab
Selama berlaku
Website Pemkab
Selama berlaku
Website Pemkab
Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy
Selama berlaku
Website Pemkab
Selama berlaku
Website Pemkab
Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy
Selama berlaku
Website Pemkab
Selama berlaku
Website Pemkab
No
Ringkasan Isi Informasi (Perihal)
1
2
2.
Pejabat Yang Menguasai Informasi 3
Penanggung Jawab Pembuatan Informasi 4
Waktu Pembuatan Informasi 5
Bupati Temanggung
Sekretaris Daerah
Setiap awal tahun
Penanggung jawab dan Pelaksana Program
Bupati Temanggung
Sekretaris Daerah
Setiap awal tahun
c. Target dan Capaian Program dan Kegiatan
Bupati Temanggung
Kepala BAPPEDA
Setiap awal tahun
d. Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Bupati Temanggung
Kepala BAPPEDA
Setiap awal tahun
e. Nilai Anggaran
Bupati Temanggung
Kepala DPPKAD
Setiap awal tahun
f.
Agenda penting Pemerintah Kabupaten Rencana Rakor, dll pada SKPD, Kabupaten/ Kota pada th. berjalan - Rencana pelaksanaan Diklat dll.
Bupati Temanggung
Sekretaris Daerah
Setiap kegiatan
Bupati Temanggung
Setiap kegiatan
- Agenda penting lainnya
Bupati Temanggung
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sekretaris Daerah
3.
Jangka Waktu Penyimpan an 7
Jenis Media Yang Memuat Informasi 8
Ringkasan Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Temanggung
a. Nama Program dan Kegiatan b.
Format Informasi Yang Tersedia 6
Setiap kegiatan
Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy
5 tahun
Website Pemkab
5 tahun
Website Pemkab
5 tahun
Website Pemkab
5 tahun
Website Pemkab
5 tahun
Website Pemkab
5 tahun
Website Pemkab
Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy
5 tahun
Website Pemkab
5 tahun
Website Pemkab
Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Temanggung
a. Ringkasan Informasi Kinerja b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) c. Ringkasan Laporan Keuangan yang meliputi: 1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran; 2. Neraca; 3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; 4. Daftar aset dan investasi 4. Informasi tentang Laporan Layanan Informasi Publik, hak dan tatacara memperoleh informasi serta tatacara penyelesaian sengketa informasi
Bupati Temanggung
Kepala BAPPEDA
Tahunan
Bupati Temanggung
Inspektur Inspektorat
Tahunan
Bupati Temanggung
Kepala DPPKAD
Tahunan
Bupati Temanggung
Kepala Dinas Hubkominfo selaku PPID
Tri Wulan
Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy
5 tahun
Website Pemkab
5 tahun
Website Pemkab
5 tahun
Website Pemkab
Soft copy dan Hard copy
5 tahun
Meja Layanan Informasi
No
1 5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ringkasan Isi Informasi (Perihal)
Pejabat Yang Menguasai Informasi 2 3 Informasi Peraturan, Bupati keputusan, dan atau Temanggung ketetapan beserta rancangannya yang mengikat publik oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung Bupati Pengumuman Pengadaan Barang dan Temanggung Jasa
a. Rencana Pengadaan Barang dan Jasa
Bupati Temanggung
b. Pengumuman proses pengadaan
Bupati Temanggung
Informasi tentang penerimaan calon pegawai Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Pemkab Temanggung Informasi tentang tatacara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik atau mitra kerja pemerintah Kabupaten Temanggung Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat
Bupati Temanggung Bupati Temanggung
Penanggung Jawab Pembuatan Informasi 4 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Waktu Pembuatan Informasi
Format Informasi Yang Tersedia 6 Soft copy dan Hard copy
Jangka Waktu Penyimpan an 7 5 tahun
Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Tahunan
Soft copy dan Hard copy
5 tahun
Website Pemkab
Tiap proses pengadaan
Soft copy dan Hard copy
5 tahun
Website Pemkab
Tiap proses pengadaan
Soft copy dan Hard copy
5 tahun
Website Pemkab
tentatif
Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy
5 tahun
Website Pemkab
5 tahun
Website Pemkab
tentatif
Soft copy dan Hard copy
5 tahun
Website Pemkab
Website Pemkab
5 2014
tentatif
Bupati Temanggung
Sekretaris Daerah
Bupati Temanggung
Kepala BPBD
2013
Soft copy dan Hard copy
5 tahun
Penanggung Jawab Pembuatan
Waktu Dan Tempat Pembuatan
Format Informasi Yang Tersedia 6
Jangka Waktu Penyimpan an 7
Jenis Media Yang Memuat Informasi 8 Website Pemkab
B. WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT No
1 1
Ringkasan Isi Informasi (Perihal)
Pejabat Yang Menguasai Informasi
2 3 4 5 Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan a. Informasi tentang Bupati Sekretaris Setiap ada Soft copy organisasi, Temanggung Daerah perubahan dan Hard administrasi, copy kepegawaian b. Rencana Strategis Bupati Kepala Setiap awal Soft copy Temanggung BAPPEDA periode dan Hard
Jenis Media Yang Memuat Informasi 8
5 tahun setelah perubahan
Website Pemkab
5 tahun
Website Pemkab
c.
Rencana Kerja Tahunan
Bupati Temanggung
Kepala BAPPEDA
Setiap awal periode
d.
Pidato Sambutan Bupati dalam kesempatan Profil lengkap badan publik
Bupati Temanggung
Sekretaris Daerah
Setiap ada perubahan
Bupati Temanggung
Sekretaris Daerah
Setiap awal periode
Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan Profil pimpinan badan publik
Bupati Temanggung
Sekretaris Daerah dan Kepala DPPKAD
Setiap awal periode
Bupati Temanggung
Kepala BKD
Setiap awal periode
h
Informasi anggaran
Bupati Temanggung
Kepala DPPKAD
Setiap awal periode
i
Data – data statistik dan hasil penelitian
Bupati Temanggung
Kepala BAPPEDA
tentatif
j
Data perbendaharaan dan inventaris Syarat – syarat perizinan, izin yang diberikan/dikeluark an Surat menyurat pimpinan SKPD yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan masyarakat serta laporan penindakannya
Bupati Temanggung
Kepala DPPKAD
Tahunan
Bupati Temanggung
Kepala KP3M
tahunan
Bupati Temanggung
Sekretaris Daerah
Bupati Temanggung
Bupati Temanggung
e
f
g
k
l
m
n
copy Soft copy dan Hard copy Hard copy
5 tahun
Website Pemkab
Selama berlaku
Website Pemkab
Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy
5 tahun
Website Pemkab
5 tahun
Website Pemkab
Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy
5 tahun
Website Pemkab
5 tahun
Website Pemkab
5 tahun
Website Pemkab
5 tahun
Website Pemkab
5 tahun
Website Pemkab
tahunan
Soft copy dan Hard copy
5 tahun
Website Pemkab
Kepala BKD
tentatif
Soft copy dan Hard copy
5 tahun
Website Pemkab
Kepala BKD
tentatif
Soft copy dan Hard copy
5 tahun
Website Pemkab
II. INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN NO
1 1
2
3
4
5
6
7
KONTEN INFORMASI
DASAR HUKUM
2 3 Biodata - UUD Negara RI elektronik PNS Tahun 1945 Pasal (database) 28 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Dokumen/ - UUD Negara RI Berkas/Arsip Tahun 1945 Pasal PNS 28 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Identitas PNS - UUD Negara RI yang Tahun 1945 Pasal melanggar 28 A s.d 28 H. disiplin dan - UU No. 14 Tahun dijatuhi 2008 tentang KIP hukuman Pasal 17 huruf h disiplin Identitas PNS - UUD Negara RI yang Tahun 1945 Pasal mengajukan 28 A s.d 28 H. izin perceraian/ - UU No. 14 Tahun perkawinan 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Daftar nilai - UUD Negara RI DP-3 PNS Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf - PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6 Data rekam - UUD Negara RI medis PNS Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - Permenkes RI no. 269/MENKES/P ER/ III/2008 tentang Rekam Medis (pasal 10) Data usulan - UUD Negara RI pengangkatan Tahun 1945 Pasal PNS dalam 28 A s.d 28 H. jabatan - UU No. 14 Tahun struktural 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - PP No.100 Tahun 2000 tentang
ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 4 Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi
BATAS WAKTU PENGECUA LIAN 5 Tidak Terbatas
KONSEKUENSI AKIBAT JIKA MANFAAT INFO JIKA INFO DIBUKA DITUTUP 6 7 Melindungi data Mengungkap pribadi PNS yang data pribadi bersifat rahasia PNS Melanggar HAM
Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi
Tidak Terbatas
Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM
Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi
Tidak Terbatas
Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM
Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi
Tidak Terbatas
Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM
Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi
Tidak Terbatas
Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM
Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi
Tidak Terbatas
Mengungkap data pribadi PNS Dapat merugikan PNS Melanggar HAM
Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia Untuk melindungi Keamanan dan kenyamanan PNS
Sebagai dasar penetapan kebijakan dalam pembinaan PNS
Terbatas sampai dengan pelantikan
Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan
Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum. .
NO
KONTEN INFORMASI
1
2
8
DASAR HUKUM
3 Pengangkatan PNS Dlm Jabatan Struktural Jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000. Arsip dinamis - UU No. 14 Tahun yang menurut 2008 tentang KIP sifatnya rahasia Pasal 17 huruf i - UU No. 43 Th. 2009 tentang Kearsipan
9
Dokumen Penawaran Kontrak
10
Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler, Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus, Review Laporan Keuangan,
UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i, PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN/ 03/2008 tentang Kode etik Pengawasan Intern Pemerintah Peraturan Menpan No. PER/05/M.PAN/ 03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan
ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 4
BATAS WAKTU PENGECUA LIAN 5
KONSEKUENSI AKIBAT JIKA MANFAAT INFO JIKA INFO DIBUKA DITUTUP 6 7 secara prematur
Untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa
Tidak terbatas
Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.
Melindungi kerahasiaan dokumen
Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat.
Terbatas sampai dengan Proses Pengadaan Barang/Jasa selesai.
Muncul persaingan usaha yang tidak sehat
Dapat menjaga obyektivitas penilaian
LHP jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan LHP.
Tak terbatas
Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
LHP belum bersifat final.
NO
KONTEN INFORMASI
1
2
DASAR HUKUM
3 Intern Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Lampiran I bab Norma Pelaporan huruf a.
ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 4
BATAS WAKTU PENGECUA LIAN 5
KONSEKUENSI AKIBAT JIKA MANFAAT INFO JIKA INFO DIBUKA DITUTUP 6 7
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG SELAKU PPID
Ir. SIGIT SULIANTONO Pembina Utama Muda NIP. 19610419 198903 1 003
