2
BUPATI SIDOARJO KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR: 188/ /404.1.3.2/2012 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN SIDOARJO BUPATI SIDOARJO, Menimbang
: a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap; c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu menetapkan Pejabat Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sidoarjo dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Sidoarjo; 13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Prosedur Layanan Informasi Publik.
Menetapkan KESATU
M E M U T U S K A N: : : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sidoarjo.
KEDUA
: Tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama adalah sebagai berikut: a. merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pengklasifikasian informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi dari PPID Pembantu; b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik; c. mengolah dan mengklasifikasi informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas, pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi; d. melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik.
KETIGA
: Kewenangan PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama adalah sebagai berikut : a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya; c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya.
KEEMPAT
: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu, PPID dibantu oleh PPID Pembantu.
KELIMA
: Susunan PPID dan PPID Pembantu tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
2
KEENAM
: Tugas PPID Pembantu sebagaimana dimaksud diktum keempat adalah sebagai berikut : a. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya; c. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala sesuai kebutuhan; d. membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Organisasi Unit Kerjanya; e. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; f. mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada PPID.
KETUJUH
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Sidoarjo Pada tanggal
2012
BUPATI SIDOARJO
H. SAIFUL ILAH TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada: Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur; 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo; 3. Sdr. Kaban Pengawasan Kabupaten Sidoarjo 4. Sdr. Kepala BAPPEKAB Sidoarjo;
5. Sdr. Kadin Informasi dan Komunikasi
Kabupaten Sidoarjo;Sdr. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Sidoarjo;
2
7. Sdr. Anggota Tim yang bersan LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR : 188/ /404.1.3.2/2012 TANGGAL : 2012 SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN SIDOARJO
NO.
JABATAN DALAM PPID
KETERANGAN DALAM JABATAN/INSTANSI
1
2
3
1.
Atasan PPID
Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
2.
PPID
Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
3.
PPID Pembantu : 1. Inspektorat
Sekretaris
2.
Sekretariat DPRD
Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Kehumasan
3.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sekretaris
4.
Badan Kepegawaian Daerah
Sekretaris
5.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Sekretaris
6.
Badan Lingkungan Hidup
Sekretaris
7.
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Sekretaris
8.
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
Sekretaris
9.
Badan Ketahanan Pangan
Sekretaris
10. Badan Penanggulangan Bencana Sekretaris Daerah 11. Dinas Pendidikan
Sekretaris
12. Dinas Kesehatan
Sekretaris
13. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Sekretaris
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sekretaris
15. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
Sekretaris
16. Dinas Perhubungan
Sekretaris
17. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Sekretaris
2
18. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
Sekretaris
19. Dinas Kelautan dan Perikanan
Sekretaris
20. Dinas Pasar
Sekretaris
21. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Sekretaris
22. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Sekretaris
23. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
Sekretaris
24. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Sekretaris
25. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Sekretaris
26. Kecamatan Sidoarjo
Sekretaris Camat
27. Kecamatan Candi
Sekretaris Camat
28. Kecamatan Buduran
Sekretaris Camat
29. Kecamatan Sedati
Sekretaris Camat
30. Kecamatan Waru
Sekretaris Camat
31. Kecamatan Taman
Sekretaris Camat
32. Kecamatan Krian
Sekretaris Camat
33. Kecamatan Gedangan
Sekretaris Camat
34. Kecamatan Wonoayu
Sekretaris Camat
35. Kecamatan Balongbendo
Sekretaris Camat
36. Kecamatan Tarik
Sekretaris Camat
37. Kecamatan Tulangan
Sekretaris Camat
38. Kecamatan Prambon
Sekretaris Camat
39. Kecamatan Krembung
Sekretaris Camat
40. Kecamatan Tanggulangin
Sekretaris Camat
41. Kecamatan Sukodono
Sekretaris Camat
42. Kecamatan Jabon
Sekretaris Camat
43. Kecamatan Porong
Sekretaris Camat
44. Rumah Sakit Umum Daerah
Kepala Sub Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran
45. Kantor Perpustakaan dan Arsip
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
46. Satuan Polisi Pamong Praja
Kepala Bagian Tata Usaha
47. Sekretariat Komisi Pemilihan
Kepala Sub Bagian Teknis, Hubungan dan
2
Umum
Partisipasi Masyarakat
48. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
Kepala Sub Bagian Umum dan Kerjasama
49. PT. BPR Delta Artha
Kepala Bagian Umum
50. PDAM Delta Tirta
Direktur Umum
51. PD Percetakan Delta Grafika
Kepala Bagian Umum dan Administrasi
BUPATI SIDOARJO
H. SAIFUL ILAH TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada
