STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Tanggal Revisi
I. PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK NO KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB WAKTU 1. Setiap SKPD menyusun dan menyiapkan rancangan Daftar Informasi Publik yang berada di KEPALA bawah penguasaannya sesuai SKPD/ATASAN PPID 22 Hari Kerja dengan kategori informasi PEMBANTU sebagaimana diatur dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Kepala Bagian di setiap SKPD menyerahkan Rancangan KEPALA Daftar Informasi Publik yang BAGIAN/KEPALA 10 Hari Kerja berada di bawah BIDANG penguasaannya kepada PPID Pembantu. Pembantu memeriksa 3. PPID rancangan Daftar Informasi Publik yang diserahkan masing‐ masing Kepala Bagian/Kepala PPID PEMBANTU 10 Hari Kerja Bidang dan mengkompilasikannya menjadi rancangan Daftar Informasi Publik SKPD. 4. PPID Pembantu menyerahkan Rancangan Daftar Informasi Kepala SKPD/Atasan Publik SKPD kepada Kepala 3 Hari Kerja PPID Pembantu SKPD untuk ditetapkan sebagai Daftar Informasi Publik SKPD. SKPD menetapkan 5. Kepala rancangan Daftar Informasi Kepala SKPD/Atasan 2 Hari Kerja Publik SKPD menjadi Daftar PPID Pembantu Informasi Publik SKPD. 6. Daftar Informasi Publik SKPD disampaikan kepada PPID Kepala SKPD/Atasan 5 Hari Kerja Utama. PPID Pembantu PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah mengkompilasikan Daftar Informasi Publik SKPD dalam Daftar Informasi Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Utama menyerahkan 8. PPID rancangan Daftar Informasi Publik yang sudah dikompilasi kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng dan di teruskan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk ditetapkan dalam surat keputusan sebagai Daftar Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah. 9. Daftar Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah didistribusikan kepada seluruh SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah. 10. Pemutahiran Daftar Informasi Publik secara berkala dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
SOP No : TANGGAL PERSETUJUAN :
KETERANGAN Penyusunan dilakukan oleh Kepala Bidang / Bagian dan dirangkum oleh PPID Pembantu yang ada pada Badan Publik.
Penyusunan dilakukan oleh Kepala Bidang / Bagian dan dirangkum oleh PPID Pembantu yang ada pada Badan Publik.
Penyusunan dilakukan oleh Kepala Bidang / Bagian dan dirangkum oleh PPID Pembantu yang ada pada Badan Publik.
Kepala SKPD / Atasan PPID Pembantu menetapkan sebagai daftar informasi publik yang ada di SKPD. Kepala SKPD / Atasan PPID Pembantu menetapkan sebagai daftar informasi publik yang ada di SKPD. Kepala SKPD / Atasan PPID Pembantu menyampaikan daftar informasi ke PPID Utama.
7.
Atasan PPID Pembantu/PPID Utama
22 Hari Kerja
Daftar Informasi PPID Pembantu diterima PPID Utama.
PPID Utama
5 Hari Kerja
Daftar Informasi Publik yang sudah dikompilasi untuk ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah.
PPID Utama
10 Hari Kerja
PPID Utama mendistribusikan daftar informasi publik ke semua SKPD.
PPID Pembantu/Atasan PPID Pembantu
132 Hari Kerja
Diperbaharui (update) oleh PPID Pembantu.
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Biro Humas dan Protokol (PPID UTAMA)
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SOP No : TANGGAL PERSETUJUAN : Tanggal Revisi
II. PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
NO KEGIATAN 1. a. Pemohon Informasi mengajukan permintaan kepada PPID Utama pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara : - Lisan - Tertulis b. PPID Utama memproses Surat Permintaan Permohonan Informasi sesuai dengan permintaan c. Tahapan pelayanan permohonan informasi : 1. Membantu mengisi permohonan informasi 2. Memverifikasi permohonan informasi 3. Meregister permohonan informasi 4. Menyampaikan pemberitahuan tanggapan secara tertulis atas permohonan informasi (dipenuhi/ditolak) 5. Penyediaan dan pemberian informasi
PENANGGUNG JAWAB PPID Utama
WAKTU 10 + 7 Hari Kerja
-
KETERANGAN Surat Permohonan ditujukan kepada Atasan PPID Utama Jika permohonan informasi dilakukan secara lisan maka petugas pelayanan informasi wajib membantu mengisi formulir permohonan informasi ke dalam format yang ada Jika permohonan informasi dilakukan secara tertulis maka wajib mengisi formulir permohonan informasi Setiap permohonan Informasi harus dilengkapi dengan persyaratan yang diatur sesuai dengan Undang‐Undang 14 Tahun 2008
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
NO
1.
2.
3.
4.
SOP No : TANGGAL PERSETUJUAN :
Tanggal Revisi III. UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK PENANGGUNG JAWAB WAKTU
KEGIATAN Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang PPID PEMBANTU dan tidak termasuk dalam DIP Tim Pertimbangan dengan melibatkan Tim Pelayanan Informasi Pertimbangan Pelayanan Informasi. Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen PPID Utama dan Tim yang dimaksud yang bersifat Pertimbangan Pelayanan rahasia berdasarkan UU, Informasi Kepatutan dan kepentingan umum. Menyampaikan kepada PPID Utama atas status informasi/ dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, PPID Utama, Tim maka PPID Utama Pertimbangan dan memerintahkan kepada Penguasa penguasa informasi/dokumen Informasi/Dokumen (SKPD) untuk menyerahkan (SKPD) informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh tim pertimbangan pelayan informasi dinyatakan rahasia, maka PPID Utama membuat surat penolakan kepada pemohon. Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon PPID UTAMA jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.
KETERANGAN
Setiap Hari Kerja
Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri foto copy/scan identitas diri.
Setiap Hari Kerja
Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
Setiap hari, maksimal 10 hari kerja sejak permohonan informasi teregistrasi
Informasi/dokumen dari Penguasa informasi/dokumen (SKPD).
Maksimal diberikan perpanjangan Pemenuhan permohonan informasi selama 7 hari kerja sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi
Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan.
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NO 1.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KEGIATAN a. Pemohon Informasi mengajukan keberatan secara tertulis atas pelayanan informasi yang sudah diberikan dan ditujukan ke Atasan PPID Utama. b. Tahapan pelayanan keberatan permohonan informasi : 1. Mengisi formulir permohonan keberatan atas permohonan informasi. 2. Memverifikasi permohonan keberatan atas permohonan informasi. 3. Meregister permohonan keberatan informasi. 4. Menyampaikan pemberitahuan tanggapan atas keberatan secara tertulis. 5. Melaksanakan perintah atasan PPID Utama.
SOP No : TANGGAL PERSETUJUAN : Tanggal Revisi
IV. PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI PUBLIK PENANGGUNG JAWAB WAKTU
KETERANGAN
PPID UTAMA
30 Hari Kerja
Dilaksanakan oleh Pemohon Informasi
SOP No : TANGGAL PERSETUJUAN :
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Tanggal Revisi
V. PENYUSUNAN LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK NO KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB WAKTU Masing ‐ masing PPID 1. Pembantu menyusun laporan pengelolaan pelayanan PPID PEMBANTU 22 Hari Kerja informasi di masing ‐ masing SKPD kepada PPID Utama. 2. PPID Utama memeriksa rancangan laporan pengelolaan dan pelayanan informasi yang diserahkan masing ‐ masing SKPD dan mengkompilasikannya PPID Utama 5 Hari Kerja menjadi laporan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 3. PPID Utama menyerahkan laporan pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah PPID Utama 5 Hari Kerja kepada Gubernur Kalimantan Tengah/Atasan PPID Utama melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 4. Gubernur Kalimantan Tengah mensahkan laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Gubernur Kalimantan Pemerintah Provinsi 3 Hari Kerja Tengah Kalimantan Tengah dan melaporkan kepada Mendagri tembusan Komisi Informasi Pusat.
KETERANGAN Dilaporkan paling lambat bulan November tahun berjalan
‐
‐
Laporan Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik yang sudah diaudit ditanda tangani oleh Atasan PPID Utama
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
ttd
A. TERAS NARANG, SH