STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SOP No :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TANGGAL PERSETUJUAN :
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Revisi I.
NO 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB WAKTU Setiap SKPD menyusun dan menyiapkan rancangan Daftar Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya sesuai KEPALA 22 Hari Kerja dengan kategori informasi SKPD/ATASAN PPID sebagaimana diatur dalam UU PEMBANTU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kepala Bagian di setiap SKPD menyerahkan Rancangan KEPALA Daftar Informasi Publik yang BAGIAN/KEPALA 10 Hari Kerja beradadi bawah BIDANG penguasaannya kepadaPPID Pembantu. PPID Pembantu memeriksa rancangan Daftar Informasi Publik yang diserahkan masing – masing Kepala Bagian/Kepala PPID PEMBANTU 10 Hari Kerja Bidang dan mengkompilasinya menjadi rancangan Daftar Informasi Publik SKPD. PPID Pembantu menyerahkan rancangan Daftar Informasi Kepala SKPD/Atasan Publik SKPD kepada Kepala 3 Hari Kerja PPID Pembantu SKPD untuk ditetapkan sebagai Daftar Informasi Publik SKPD. Kepala SKPD menetapkan rancangan Daftar Informasi Kepala SKPD/Atasan 2 Hari Kerja Publik SKPD menjadi Daftar PPID Pembantu Informasi Publik SKPD. Daftar Informasi Publik SKPD disampaikan kepada PPID Kepala SKPD/Atasan 5 Hari Kerja Utama. PPID Pembantu PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah mengkompilasikan Daftar Informasi Publik SKPD dalam Daftar Informasi Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. PPID Utama menyerahkan rancangan Daftar Informasi Publik yang sudah dikompilasi kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng dan di teruskan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk ditetapkan dalam surat keputusansebagai Daftar Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah. Daftar Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah didistribusikan kepada seluruh SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah. Pemutahiran Daftar Informasi Publik secara berkala dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
KETERANGAN
Penyusunan dilakukan oleh Kepala Bidang / Bagian dan dirangkum oleh PPID Pembantu yang ada pada Badan Publik.
Penyusunan dilakukan oleh Kepala Bidang / Bagian dan dirangkum oleh PPID Pembantu yang ada pada Badan Publik.
Penyusunan dilakukan oleh Kepala Bidang / Bagian dan dirangkum oleh PPID Pembantu yang ada pada Badan Publik.
Kepala SKPD / Atasan PPID Pembantu menetapkan sebagai daftar informasi publik yang ada di SKPD. Kepala SKPD / Atasan PPID Pembantu menetapkan sebagai daftar informasi publik yang ada di SKPD. Kepala SKPD / Atasan PPID Pembantu menyampaikan daftar informasi ke PPID Utama.
22 Hari Kerja
Daftar informasi Pembantu diterima Utama.
5 Hari Kerja
Daftar Informasi Publik yang sudah dikompilasi untuk ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah.
PPID Utama
10 Hari Kerja
PPID Utama mendistribusikan daftar informasi publik ke semua SKPD.
PPID Pembantu /Atasan PPID Pembantu
132 Hari Kerja
Di perbaharui (update) oleh PPID Pembantu.
Atasan PPID Pembantu/PPID Utama
PPID Utama
PPID PPID
SOP No :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TANGGAL PERSETUJUAN :
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Revisi
Biro Humas dan Protokol (PPID UTAMA) II. PELAYANAN PERMOHONANINFORMASI PUBLIK
NO 1.
KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
WAKTU
a. Pemohon Informasi mengajukan permintaan kepada PPID Utama pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara : Lisan Tertulis
- Surat Permohonan ditujukan kepada atasan PPID Utama - Jika permohonan informasi dilakukan secara lisan maka petugas pelayanan informasi wajib membantu mengisi formulir permohonan informasi ke dalam format yang ada.
b. PPID Utama memproses Surat Permintaan Permohonan Informasi sesuai dengan permintaan c. Tahapan pelayanan permohonan informasi : 1. Membantu mengisi permohonan informasi 2. Memverifikasi permohonan informasi 3. Meregister permohonan informasi 4. Menyampaikan pemberitahuan tanggapan secara tertulis atas permohonan informasi (dipenuhi/ditolak). 5. Penyediaan dan pemberian informasi.
KETERANGAN
PPID Utama
10 + 7 Hari Kerja
- Jika permohonan informasi dilakukan secara tertulis maka wajib mengisi formulir permohonan informasi -
Setiap permohonan Informasi harus dilengkapi dengan persyaratan yang diatur sesuai dengan Undang-Undang 14 Tahun 2008
SOP No :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TANGGAL PERSETUJUAN :
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Revisi NO 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
KEGIATAN Setiap SKPD menyediakan media(misalnya : website,papan pengumuman,madding,atau media lainnya) untuk mengumumkan informasi yang sifatnya wajib diumumkan secara berkala dan serta merta (jika ada).
Seluruh bagian /bidang di setiap SKPD menyerahkan data/dokumen informasi publik yang sifatnya wajib diumumkan secara berkala dan serta merta (jika ada) kepada PPID dan diumumkan melalui media yang disediakan . PPID Pembantu memeriksa, mengamankan dan melakukan penghitaman/pengaburan (jika ada) dokumen informasi publik yang sifatnya wajib diumumkan secara berkala dan serta merta (jika ada) yang telah diserahkan oleh masing – masing bagian/bidang dan mengkompilasinya dokumen yang wajib diumumkan melalui media yang disediakan di setiap SKPD. PPID Pembantu dibantu oleh staf mengumumkan informasi melalui media yang disediakan. PPID Pembantu menyerahkan dokumen informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala dan serta merta (jika ada) kepada pengelola situs resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk kemudian diunggah dalam situs
Pengelola situs mengunggah data atau informasi kedalam situs Memperbaharui (updating) publikasi informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala dan serta merta (jika ada)
PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK PENANGGUNG JAWAB WAKTU
PPID Pembantu/Atasan PPID Pembantu
Setiap saat
KETERANGAN Dilaksanakan PPID Pembantu. Pengumuman informasi yang sifatnya serta merta harus memperhatikan standar pengumuman informasi sebagaimana Pasal 12 ayat (3) Perki 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan harus menggunakan media pengumuman yg secara efektif dapat menjangkau masyarakat terkena dampak atau potensi terkena dampak. Dilaksanakan Pembantu
oleh
PPID
PPID Pembantu/Atasan PPID Pembantu
Setiap saat
PPID Pembantu/Atasan PPID Pembantu
Setiap saat
Dilaksanakan PPID Pembantu
PPID Pembantu/Atasan PPID Pembantu
Setiap saat
Dilaksanakan Staff
Data/Dokumen diterima PPID dari Bagian/Bidang dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
Dilaksanakan Pengelola situs resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
PPID Pembantu/Atasan PPID Pembantu
Secara berkala
PPID Pembantu/Atasan PPID Pembantu
Setiap saat
PPID Pembantu/Atasan PPID Pembantu
Secara berkala
Dokumen mencakup dokumen dalam bentuk sofcopy dan hardcopy untuk kepentingan pengumuman di situs resmi,dokumen yang diserahkan terutama adalah dokumen dalam bentuk softcopy. Dilaksanakan pengelola situs
oleh
Staff
Dilaksanakan/diperbaharui oleh Kepala Bagian /Bidang pada SKPD
SOP No :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TANGGAL PERSETUJUAN :
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Revisi
NO 1.
KEGIATAN a.Pemohon Informasi mengajukan keberatan secara tertulis atas pelayanan informasi yang sudah diberikan dan ditujukan ke Atasan PPID Utama.
IV. PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS PELAYANAN INFORMASI PENANGGUNG JAWAB WAKTU
KETERANGAN
b.Tahapan pelayanan keberatan permohonan informasi : 1.Mengisi formulir permohonan keberatan atas permohonan informasi 2.Memverifikasi permohonan keberatan atas permohonan informasi 3.Meregister permohonan keberatan informasi 4.Menyampaikan pemberitahuan tanggapan atas keberatan secara tertulis 5.Melaksanakan perintah atasan PPID Utama.
PPID Utama
30 Hari Kerja
Dilaksanakan oleh Pemohon Informasi
SOP No :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TANGGAL PERSETUJUAN :
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Revisi NO 1.
2.
3.
4.
5.
KEGIATAN Kepala SKPD/Atasan Badan Publik Pemerintah menerima surat panggilan penyelesaian sengketa informasi dari Komisi Informasi berdasarkan Pemohonan Pengguna informasi yang tidak terpuaskan atas Jawaban keberatan dari atasan PPID pada Badan Publik Atas Surat panggilan Komisi Informasi maka Kepala SKPD menghadiri sendiri atau dapat menunjuk Pejabat untuk menghadiri surat Penyelesaian sengketa dari Komisi Informasi dengan Mediasi dan Ajudikasi Atasan PPID/Badan Publik Pemerintah /Kepala SKPD bersama PPID Pembantu menghimpun data dan informasi mengenai sebab/jawaban keberatan atas informasi yang melandasi keberatan /sengketa informasi tersebut dalam menghadiri panggilan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Jika pada Tahap Mediasi dan Ajudikasi di Komisi Informasi tidak tercapai kata sepakat maka Komisi Informasi mengajukan surat kepada lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri (UU KIP Pasal 49 & 50) Pihak yang tidak menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung
PENGELOLAAN SENGKETA INFORMASI PENANGGUNG JAWAB WAKTU
Kepala SKPD/Atasan PPID Pembantu
Kepala SKPD/Atasan PPID Pembantu
Kepala SKPD/Atasan PPID Pembantu
Komisi Informasi
14 Hari Kerja
100 Hari Kerja
100 Hari Kerja
14 Hari Kerja
KETERANGAN
Surat keberatan pemohon informasi diterima oleh atasan PPID Pembantu
Atasan PPID Pembantu menghadiri atau menunjuk PPID Pembantu untuk mengikuti sidang penyelesaian sengketa.
Atasan PPID Pembantu menghadiri atau menunjuk PPID Pembantu memberi jawaban dalam sidang mediasi / ajudikasi berdasarkan isi surat keberatan pemohon informasi.
Jika Badan Publik yg di sengketakan oleh Pemohon maka KI mengajukan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negeri). Jika Bukan Badan Publik maka sengketa ke Pengadilan Negeri
Komisi Informasi
14 hari kerja
Pengajuan sengketa yang tidak tercapai kata sepakat di tahap Pengadilan PTUN / Pengadilan Negeri..
SOP No :
TANGGAL PERSETUJUAN :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Tanggal Revisi V. PENYUSUNAN LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PENANGGUNG JAWAB WAKTU
NO
KEGIATAN
1.
Masing – masing PPID Pembantu menyusun laporan pengelolaan pelayanan informasi di masing – masing SKPD kepada PPID Utama.
2.
3.
4.
PPID Utama memeriksa rancangan laporan pengelolaan dan pelayanan informasi yang diserahkan masing – masing SKPD dan mengkompilasinya menjadi laporan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
PPID Utama menyerahkan laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Gubernur Kalimantan Tengah/Atasan PPID Utama melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Gubernur Kalimantan Tengah mensahkan laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah dan melaporkan kepada Mendagri tembusan Komisi Informasi Pusat
KETERANGAN
22 Hari Kerja
Dilaporkan paling lambat bulan November tahun berjalan
PPID Utama
5 Hari Kerja
-
PPID Utama
5 Hari Kerja
PPID Pembantu
Gubernur Kalimantan Tengah
3 Hari Kerja
-
Laporan Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik yang sudah diaudit ditanda tangani oleh Atasan PPID utama.
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
A.TERAS NARANG, SH
DISHUBKOMINFO PROV.KALTENG SEKDA ASISTEN KADIS SEKRETARIS KABID
SOP No :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TANGGAL PERSETUJUAN :
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Revisi III. UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK PENANGGUNG JAWAB WAKTU
NO
KEGIATAN
1.
Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, Kepatutan dan kepentingan umum.
2.
3.
4.
Menyampaikan kepada PPID Utama atas status informasi/ dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka.Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID Utama memerintahkan kepada penguasainformasi/dokumen (SKPD) untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh tim pertimbangan pelayan informasi dinyatakan rahasia, maka PPID Utama membuat surat penolakan kepada pemohon. Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon denganmenandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.
PPID Utama dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
PPID Utama dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
PPID Utama, Tim Pertimbangan dan Penguasa Informasi/Dokumen (SKPD)
PPID UTAMA
Setiap Hari Kerja
Setiap Hari Kerja
KETERANGAN
Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri foto copy/scan identitas diri.
Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
Setiap hari, maksimal 10 hari kerja sejak permohonan informasi teregistrasi.
Informasi/dokumen dari penguasa informasi/dokumen (SKPD).
Maksimal diberikan perpanjangan Pemenuhan permohonan informasi selama 7 hari kerja sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.
Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan.
