LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA BLITAR TAHUN 2012
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR 2012
LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI Periode: Januari - Desember 2012
1. Pengantar Telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008 menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungannya. Agar pelaksanaannya KIP berjalan baik maka pemerintah menetapkan PP No. 61/2010. Berdasarkan PP tersebut maka setiap badan publik diwajibkan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) paling lambat 23 Agustus 2011. Pemerintah
Kota
Blitar
sebagai
Badan
Publik
dalam
mengimplementasikan UU KIP, menindaklanjuti dengan menetapkan: No. 1
2
3
4
Peraturan Perundangan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Blitar Peraturan Walikota Blitar No 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor 188 / 500 / HK / 410.010.2 / 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Blitar Nomor 480/3092/410.030.9/2012 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik SKPD dan BUMD Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
Tanggal Penetapan 24 Agustus 2011
11 Mei 2012
18 Juni 2012
1 Agustus 2012
Sedangkan peraturan selain tersebut diatas yang sedang dan akan disiapkan dalam rangka KIP adalah
2
No. 1 2
3
Peraturan Perundangan Daftar Informasi Publik SK Pedoman Klasifikasi Informasi dan Uji Konsekuensi Informasi SK Standar Prosedur Operasional
Keterangan Ditetapkan oleh Atasan PPID Ditetapkan dalam bentuk Keputusan Walikota Ditetapkan dalam bentuk keputusan Walikota - Dalam Perwali Kota Blitar No 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolan Informasi dan Dokumentasi di Lingk Pemerintah Kota Blitar Bab III sudah diatur Pedoman Operasional, namun demikian dipandang perlu untuk disusun SPO tersendiri, sebagai panduan untuk petugas layanan dan pelayanan kepada pemohon.
Meskipun sampai dengan saat ini Daftar Informasi Publik maupun SK Pedoman Klasifikasi Informasi dan Uji Konsekuensi Informasi belum tersusun, namun pada dasarnya informasi-informasi yang harus diberikan kepada publik sudah disajikan dalam beberapa website yang dikelola oleh Pemerintah Kota Blitar,
seperti
dalam
www.blitarkota.go.id,
www.lpse.blitarkota.go.id, www.transparansi.blitarkota.go.id,
www.ppid.blitarkota.go.id, www.ulpim.blitarkota.go.id,
www.jdih.blitarkota.go.id
dan
lain
sebagainya. Informasi-informasi yang sudah disajikan sampai saat ini belum dilakukan klasifikasi. Satu diantara beberapa yang disajikan adalah tentang transparansi anggaran. Penyajian ini untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.
3
4
Di samping dibentuknya PPID, Pemerintah Kota Blitar juga membentuk PPID Pembantu yang ada di tiap-tiap SKPD. Dari semua SKPD, tahun 2012 diharapkan ada 50 SKPD yang sudah membentuk PPID, tetapi sampai dengan bulan Desember 2012 tercatat baru 17 PPID Pembantu yang terbentuk. Sebelum diundangkannya UU KIP tahun 2008, Pemerintah Kota Blitar telah melaksanakan keterbukaan informasi publik. Pemerintah Kota Blitar telah menyediakan
unit
layanan
yang
berfungsi
untuk
menampung
keluhan/pengaduan serta informasi dari masyarakat yang disebut Unit Layanan Pengaduan dan Informasi Masyarakat (ULPIM). ULPIM yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika
dan Pariwisata Daerah Kota Blitar
merupakan wujud / bentuk keseriusan pemerintah Kota Blitar dalam menjawab tuntutan pelayanan yang prima dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya agar terdapat keseimbangan arus informasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Secara singkat Unit Layanan Pengaduan dan Informasi Masyarakat yang kemudian disingkat dengan ULPIM adalah sebuah unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar yang secara khusus diberikan kewenangan untuk mengelola pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan layanan Pemerintah Daerah dan sekaligus berkewajiban memberikan informasi yang diperlukan masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum agar terwujud keseimbangan arus informasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam koridor penerapan otonomi daerah yang lebih transparan, akuntabel dan responsif menuju good governance. 2. Sarana Prasarana Pelayanan Informasi Publik a. Ruang Desk Informasi Publik Luas ruangan desk informasi publik yang berukuran 5 x 6 meter persegi, yang terdiri dari 1 meja (panjang) front desk dan kursi petugas serta kursi tamu. Ruang ini dilengkapi dengan: o
3 Unit PC
o 1 Printer o 1 Telepon 5
o 1 Unit AC o 1 Unit TV o
1 almari berisi bahan bacaan (buku, leaflat, booklet)
o Struktur Organisasi o Alur Layanan serta intrumen untuk transaksi pada layanan informasi berupa aplikasi komputer yang berisi formulir permohonan sampai dengan tanggapan akan keberatan. Ruangan desk informasi ini sehari-sehari digunakan untuk
ruang Unit
Layanan Pengaduan dan Informasi Masyarakat
b. Ruang Publik Akses Internet. Ruang ini seluas 5 x 6 meter persegi menjadi satu kesatuan dengan ruang desk informasi pubik dan digunakan untuk ruang akses internet publik secara gratis dengan menyediakan 5 PC yang terkoneksi. Fasilitas ini
6
digunakan untuk memberikan keleluasaaan bagi pemohon informasi ketika mencari informasi.
c. Penyediaan Akses Informasi Publik Media (Saluran) informasi yang digunakan PPID (termasuk unit Pengaduan dan Informasi /ULPIM) 1) Melalui website Masyarakat dapat mengakses informasi publik yang tersedia di website di
www.blitarkota.go.id
7
www.ppid.blitarkota.go.id
www.ulpim.blitarkota.go.id
2) Melalui email di
[email protected] dan kominparda@ blitarkota.go.id 3) Melalui telepon (0342-813300) 4) Melalui SMS 8
5) Layanan Pengaduan dan Informasi dapat atau melalui SMS Center ULPIM 0852 3444 0677 6) Untuk
berlangganan
info
secara
gratis
dari
ULPIM
ketik==> reg [spasi] nama [spasi] unit kerja atau reg [spasi] nama [spasi] alamat dan kirim ke 0852 3444 0677
7) Melalui surat, masyarakat dapat mengirimkan surat melalui pos, ditujukan ke Dinas Kominparda Kota Blitar Jalan Ir Soekarno 11 Blitar 8) Datang Langsung, masyarakat dapat datang langsung ke Dinas Kominparda Kota Blitar Jl Ir Soekarno 11 Blitar.
3. Sistim Administrasi (Naskah Dinas) PPID a. Untuk ketertiban dan kecermatan dalam pengelolaan administrasi (naskah dinas) PPID mulai dari formulir permohonan sampai dengan tanggapan atas keberatan maka dibuat dalam bentuk aplikasi di komputer yang dikelola oleh Sekretariat PPID. Adapun aplikasinya adalah sebagai berikut: 1) Halaman Aplikasi Pelayanan PPID
9
2) Permohonan Informasi Publik
3) Surat Keputusan PPID terhadap penolakan permohonan informasi
10
4) Pemberitahuan tertulis atas formulir permohonan informasi
11
5) Surat tanggapan atas keberatan pemohon informasi
12
6) Untuk memudahkan pelayan informasi, PPID menyediakan dua model formulir permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh pemohon. a) Pendaftaran Online
b) Download Formulir
13
7) Sedangkan untuk menunjang kecepatan pelayanan pengaduan dan informasi dari Unit Pengaduan Informasi Masyarakat / ULPIM (bisa dimanfaatkan untuk PPID) dengan SKPD lain yang dituju (atau sesuai informasi yang diminta), disediakan aplikasi yang menghubungkan ULPIM dengan SKPD. Aplikasi ini gunanya untuk menerima dan mengirimkan jawaban kepada ULPIM selain jawaban secara tertulis melalui Surat Dinas.
4. Operasional Pelayanan Informasi Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi Publik di Sekretariat PPID yang berada di Dinas Komunikasi Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat, dengan rincian sebagai berikut: o Senin – Kamis
: 08.00 s/d 14.30 WIB
o Jumat
: 08.00 s/d 13.30 WIB
Istirahat
: 11.00 s/d 13.00 WIB
Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi jam kerjanya, namun di luar jan kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan
14
menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi desk informasi.
5. Jumlah Permohonan Informasi Permohonan Informasi yang diterima dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu a. Yang diterima oleh PPID Jumlah permohonan yang diterima PPID selama tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1) Jumlah permohonan informasi publik. sebanyak 2 orang 2) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi jumlah permintaan informasi 10 hari 3) Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah 2 permohonan
Catatan
salah permohonan diajukan ketika proses pembentukan PPID masih berjalan.
b. Yang diterima oleh ULPIM Ada dua bentuk permohonan yang diterima ULPIM, yaitu pengaduan dan informasi. Adapun jumlah permohonan yang selama tahun 2012 adalah sebagai berikut: NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BULAN Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober
JENIS PERMOHONAN PENGADUAN INFORMASI 8 8 3 5 2 8 3 9 2 11 6 8 7 16 12 14 2 6 9 12 15
11 12
November Desember
2 2
9 3
58
109
(Per tanggal 12 Des)
Total
Rekapitulasi pengaduan dan informasi ULPIM terlampir
6. Sengketa Informasi Publik Sengketa informasi publik tahun 2012: nihil 7. Anggaran Pelayanan Informasi Angaran pelayanan informasi sejak dibebankan kepada APBD Kota Blitar tahun 2012.
8. Kegiatan Penunjang Dalam rangka melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Blitar telah dilaksanakan “RAPAT KOORDINASI PPID DAN PPID PEMBANTU Sebagai Persiapan Implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar” pada
tanggal 23 September 2012 yang diikuti 60 Kepala SKPD
9. Kendala Eksternal dan Internal Pelayanan Informasi a. Pemahaman pegawai di tiap-tiap SKPD terhadap UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP masih kurang, sementara pemohon informasi saat ini pada umumnya sudah memahami tentang sejumlah ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008, sehingga mengentahui antara yang boleh diberikan dan yang dikecualikan,. b. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dialami lebih kepada penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing satuan kerja. Hal ini cukup penting mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi. c. Belum semua SKPD membentuk PPID Pembantu d. Daftar Informasi Publik dan SK Klasifikasi Informasi belum tersusun.
16
10. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi. a. Diharapkan di tahun 2013 dari masing-masing satuan kerja dapat memberikan daftar informasi publik yang telah dikelompokan yaitu kategori informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID Kementerian Kominfo. b. Mengingatkan kembali SKPD yang belum membentuk PPID Pembantu.
Plt. Kepala Dinas Kominpar Daerah Kota Blitar selaku Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi
Drs. GATUT HARISISWANTO, M.Si
Pembina Utama Muda NIP. 196111031992031004
17
LAPORAN TAHUNAN BADAN PUBLIK NO I
URAIAN
UNSUR
ADA
TDK
KETERANGAN
Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik 1) PPID
PPID
V
Berada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar
SK PPID
V
Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/500/HK/ 410.010.2/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Blitar
Struktur dan Kinerja PPID
V
1. Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/500/HK/ 410.010.2/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Blitar 2. Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar Desk Pelayanan Informasi
V
Publik Bidang Lain
V
1. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 2. Bidang Pengolah data dan klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
2) Kelengkapan Administrasi Buku Permohonan Informasi PPID
V
Dalam bentuk aplikasi computer
V
-
Publik (baik datang langsung, surat, email, telp, SMS, BBM dan lain-lain) Formulir Permohonan Informasi Publik
Mengisi secara online di www.ppid.blitarkota.go.id atau
-
Download formulir di www.ppid.blitarkota.go.id
Buku Register Permohonan Informasi
V
Dalam bentuk aplikasi computer
Buku Penyerahan Formulir
V
Dalam bentuk aplikasi computer
Permohonan Informasi ke Pemohon
3) Atasan PPID
Arsip
V
Atasan PPID
V
Sekretaris Daerah Kota Blitar
SK Atasan PPID
V
Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/500/HK/ 410.010.2/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Blitar
Tugas, Fungsi dan Wewenang
V
Peraturan Walikota Blitar Nomor 26
Atasan PPID
Tahun
2012
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Informasi
Dokumentasi
Di
dan
Lingkungan
Pemerintah Kota Blitar Desk Pelayanan Informasi Publik
V
Desk Pelayanan Informasi Publik berada di PPID utama di Dinas Komunikasi Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar
Bidang Klasifikasi Informasi
V
Bidang Pengolah data dan klasifikasi informasi
4) Kelengkapan Administrasi Atasan PPID
Buku Keberatan Informasi Publik
V
Dalam bentuk aplikasi computer
Formulir Keberatan ke Atasan
V
Dalam bentuk aplikasi computer
V
Dalam bentuk aplikasi computer
V
Dalam bentuk aplikasi computer
Informasi Publik Buku Register Keberatan ke Atasan PPID Buku Penyerahan Formulir Keberatan Informasi ke Pemohon Hasil Klasifikasi Informasi
V
Saat ini sedang disusun SK tentang Pedoman Klasifikasi Informasi Publik dan Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
5) Pelaksanaan Daftar
V
Informasi Publik
Saat ini sedang disusun SK tentang Pedoman Klasifikasi Informasi Publik dan Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
6) Pelaksanaan standar
V
Disebutkan dalam Peraturan Walikota
prosedur operasional
Blitar Nomor 26 Tahun 2012 tentang
(SPO)
Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
7) Pelaksanaan Informasi
V
Wajib Pasal 9 UU KIP
Ditampilkan dalam website www.blitarkota.go.id www.ppid.blitarkota.go.id www.ulpim.blitarkota.g.id www.lpse.blitarkota.go.id www.transparansi.blitarkota.go.id www.jdih.blitarkota.go.id
8) Pelaksanaan Informasi
V
Wajib Pasal 10 UU KIP
9) Pelaksanaan Informasi Wajib Pasal 11 UU KIP
Ditampilkan dalam website www.ppid.blitarkota.go.id
V
Ditampilkan dalam website www.blitarkota.go.id www.ppid.blitarkota.go.id www.ulpim.blitarkota.g.id www.lpse.blitarkota.go.id www.transparansi.blitarkota.go.id www.jdih.blitarkota.go.id
10) Pelaksanaan Informasi
V
Saat ini sedang disusun SK tentang
yang dikecualikan Pasal
Pedoman Klasifikasi Informasi Publik
17 UU KIP
dan Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
II
Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Sarana dan prasarana
Ruangan Khusus PPID
V
Desk / Meja Pelayanan
V
pelayanan informasi publik
Informasi Publik Telp
V
(0342) 801815
Komputer On Line (website /
www.blitarkota.go.id
situs resmi)
www.ppid.blitarkota.go.id www.ulpim.blitarkota.g.id www.lpse.blitarkota.go.id www.transparansi.blitarkota.go.id www.jdih.blitarkota.go.id
Faksimili
V
(0342) 801815
Nomor Telp Khusus Layanan
(0342) 813300
Informasi Publik
SMS
Papan Pengumuman
V
Tempat Leaflat
V
Tempat Poster
V
Tempat buku dan bahan bacaan
V
terkait Kursi Tunggu Pemohon
V
Informasi Kursi Penguna Informasi Publik
III.
V
Rincian Pelayanan Informasi Publik 1) Jumlah permohonan
V
PPID
Infomasi Publik
:
2) Waktu dalam pemenuhan
ULPIM
: 2 permohonan :
-
Pengaduan
: 58 permohonan
-
Informasi
: 109 permohonan
V
10 hari (PPID)
V
2 permohonan
permohonan informasi 3) Jumlah permohonan yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya 4) Jumlah permohonan informasi public yang
V
ditolak beserta alasannya
IV.
Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi 1) Jumlah keberatan yang
V
diterima 2) Tanggapan atas
V
keberataan dan pelaksanaannya 3) Jumlah permohonan
V
penyelesaian sengketa ke KI 4) Hasil mediasi dan / atau
V
keputusan ajudikasi KI dan pelaksanaannya 5) Jumlah gugatan yang
V
diajukan ke pengadilan 6) Hasil putusan pengadilan
V
dan pelaksanaannya
V.
Kendala internal dan ekternal dalam pelaksanaan layanan informasi publik 1. Pemahaman pegawai di tiap-tiap SKPD terhadap UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP masih kurang, sementara pemohon informasi saat ini pada umumnya sudah memahami tentang sejumlah ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008,
sehingga mengentahui antara yang boleh diberikan dan yang dikecualikan,. 2. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dialami lebih kepada penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing satuan kerja. Hal ini cukup penting mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi. 3. Belum semua SKPD membentuk PPID Pembantu 4. Daftar Informasi Publik dan SK Klasifikasi Informasi belum tersusun.
VII.
Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi 1. Diharapkan di tahun 2013 dari masing-masing satuan kerja dapat memberikan daftar informasi publik yang telah dikelompokan yaitu kategori informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID Kementerian Kominfo. 2. Mengingatkan kembali SKPD yang belum membentuk PPID Pembantu.
Plt. Kepala Dinas Kominpar Daerah Kota Blitar selaku Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi
Drs. GATUT HARISISWANTO, M.Si
Pembina Utama Muda NIP. 196111031992031004
