LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2016

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2016

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2017

DAFTAR ISI

1. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik ......................... 1 2. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik .................... 2 2.1 Sarana dan Prasarana ............................................... 2 2.2 Sumber Daya Manusia ............................................... 3 2.3 Anggaran .................................................................... 4 3. Rincian Pelayanan Informasi Publik ............................. 8 3.1 Permintaan informasi publik melalui website .............. 8 3.2 Permintaan informasi melalui datang langsung ........ 11 3.3 Permintaan informasi melalui surat ........................... 12 4. Pelaksanaan Pelayanan Informasi PPID Daerah ......... 12 5. Prestasi Pelayanan Informasi Publik Kemenperin ..... 13 6. Penutup ......................................................................... 13

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2016

1. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Kementerian Perindustrian telah melakukan hal-hal sebagai berikut :  Menunjuk dan mengangkat Kepala Pusat Komunikasi Publik saat ini berubah menjadi Biro Hubungan Masyarakat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat, sesuai Permenperin No. 107 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.  Menginstruksikan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kepala Unit Pendidikan di Daerah untuk menunjuk pengemban fungsi pengelola informasi dan atau dokumentasi pada unit kerjanya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah melalui Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 351/M-IND/Kep/7/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Sampai saat ini sebanyak 48 (empat puluh delapan) unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian telah membentuk PPID.  Menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian, untuk kelancaran dan optimalisasi serta menjamin pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perindustrian yang cepat, tepat dan sederhana.  Menerbitkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/Kep/1/2012 tentang Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Kementerian Perindustrian, untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya di bidang pelayanan informasi publik.  Menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/5/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian untuk meningkatkan akuntabilitas Laporan PPID Kementerian Perindustrian 2016

1

pelaksanaan

pelayanan

informasi

publik

di

lingkungan

Kementerian

Perindustrian.  Menerbitkan Keputusan Sekretaris Jenderal selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nomor 227 tahun 2015 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perindustrian dalam rangka melaksanakan kewajiban pelayanan informasi publik. 2. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik 2.1 Sarana dan Prasarana Untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi publik, Kementerian Perindustrian telah menyediakan Desk Pelayanan Informasi Publik sejak bulan Oktober tahun 2011 di lantai dasar gedung Kementerian Perindustrian Jl. Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta Selatan. Desk Pelayanan Informasi ini dilengkapi meja (2 unit), kursi (5 unit), telepon (1 unit), perangkat komputer (1 unit), printer, dan kotak saran (masing - masing 1 unit).

Gambar 1. Desk Pelayanan Informasi Publik Kementerian Perindustrian Selain itu, Kementerian Perindustrian juga telah mengembangkan sistem pelayanan

informasi

publik

melalui

website

Kementerian

Perindustrian

(www.kemenperin.go.id) yang telah dikembangkan muatan informasinya sesuai amanat Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jenis informasi yang dimuat di Website Kementerian Perindustrian meliputi :

Laporan PPID Kementerian Perindustrian 2016

2

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala:  Profil Kemenperin;  Program/Kegiatan Kemenperin;  Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) Kemenperin;  Informasi Penerimaan CPNS Kemenperin;  Informasi Penerimaan Calon Peserta Didik di Lingkungan Sekolah/Perguruan Tinggi Kemenperin;  Agenda Penting Kemenperin;  Dokumen kinerja;  Laporan keuangan;  Laporan Barang Milik Negara;  Laporan Akses Informasi Publik;  Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan (Berdampak Bagi Publik);  Tata cara memperoleh informasi publik, cara pengajuan keberatan, dan proses penyelesaian sengketa;  Mekanisme Pengaduan Masyarakat;  Pengadaan Barang dan Jasa; dan  SOP Pencegahan-Penanggulangan Kebakaran Gedung Kemenperin.

2.2 Sumber Daya Manusia Untuk

melayani

masyarakat,

Desk

Pelayanan

Informasi

Publik

telah

menempatkan dua orang petugas informasi, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Tim Penghubung Pelayanan Informasi yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal No. 120 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Penghubung Layanan Informasi Publik Kementerian Perindustrian Tahun 2016. Tim Penghubung ini beranggotakan wakil dari setiap unit Eselon II yang tugasnya menyiapkan jawaban atas permohonan informasi publik melalui Website Kemenperin sesuai lingkup tugas masing-masing.


3

Gambar 2. Petugas Pelayanan Informasi Publik Kementerian Perindustrian 2.3 Anggaran Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID tahun 2016 sebesar Rp 732.851.000 yang dibebankan pada anggaran Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Perindustrian, digunakan antara lain untuk: A. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; B. Pembuatan publikasi Pelayanan Informasi Publik :

C. Rapat Koordinasi PPID Pusat dan Daerah : Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perindustrian diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 29 April 2016 di Grand Inna Kuta, Bali dengan total peserta 94 orang. Peserta Rapat koordinasi ini adalah para pejabat yang khusus menangani pelayanan informasi publik di Unit Kerja Eselon II Pusat serta Pejabat Pengelola


4

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Daerah di lingkungan Kementerian Perindustrian (Balai Besar Industri, Baristand Industri, Balai Diklat Industri, dan Unit Pendidikan/Sekolah). Pembicara/narasumber yang hadir pada kegiatan Rapat Koordinasi sebagai berikut :  Bapak Syarif Hidayat (Sekretaris Jenderal);  Bapak Setia Utama (Kepala Biro Hubungan Masyarakat);  Bapak Andoyo Sugiharto (Kepala Balai Besar Pulp dan Kertas);  Ibu Henny S. Widyaningsih (Komisioner Komisi Informasi Pusat);  Bapak Heru Widiatmoko (Kasubag Penilaian Kinerja Bagian Manajemen Kinerja Pegawai);  Ibu Ghita Morinda Agus ( Kasubag Pengelolaan Informasi); Pelaksanaan

Rapat

Koordinasi

Pejabat

Pengelola

Informasi

dan

Dokumentasi (PPID) Kementerian Perindustrian Tahun 2016 bermaksud menyamakan persepsi antara PPID Pusat dan Daerah terkait pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik dan permasalahan yang dihadapi. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi, PPID Pusat merasa perlu untuk mengambil langkah bagaimana mengoptimalkan pelayanan informasi publik antara lain mensinergikan kegiatan pelayanan informasi publik dan membangun inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Tema kegiatan ini adalah “Membangun Inovasi dan Sinergi Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian”. Pada kesempatan ini juga disosialisasikan tentang penilaian keterbukaan informasi publik unit kerja daerah, dan simulasi pengisian kuesioner penilaian keterbukaan informasi publik unit kerja daerah. Selain itu juga dihimbau kepada unit kerja daerah untuk dapat menyiapkan konten website di unit kerjanya masing – masing di sesuaikan dengan website Kementerian Perindustrian dalam rangka penilaian keterbukaan informasi publik.


5

Gambar 3. Konsinyering PPID Kemenperin, Bali, 27-28 April 2016 D. Rapat Penyusunan Peraturan Pelayanan Informasi Publik : Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik dan perubahan organisasi

di

lingkungan

Kementerian

Perindustrian,

Biro

Humas

Kementerian Perindustrian telah melakukan revisi Peraturan Menteri Perindustrian No 351 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tanggal 5 Agustus 2016 di Jakarta. Peserta rapat ini adalah pejabat yang khusus menangani pelayanan informasi publik di Unit Kerja Eselon II Pusat serta serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Daerah di lingkungan Kementerian Perindustrian (Balai Besar

Industri,

Baristand

Industri,

Balai

Diklat

Industri,

dan

Unit

Pendidikan/Sekolah). Pembicara/narasumber yang hadir pada kegiatan Rapat Koordinasi sebagai berikut :  Ibu Henny S. Widyaningsih (Komisioner Komisi Informasi Pusat);  Bapak Setia Utama (Kepala Biro Hubungan Masyarakat);  Ibu Ni Nyoman Ambareny (Kepala Bagian Informasi Publik);  Bapak Bimo Arianto Pinandito (Kasubag Pelayanan Publik);


6

E. Uji Konsekuensi Informasi Publik : Di tahun 2016 Biro Humas selaku PPID Kementerian Perindustrian melaksanakan

uji

konsekuensi

informasi

terkait

salinan

dokumen

pertanggungjawaban realisasi tentang 20 pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Perindustrian pada tanggal 3 Mei 2016. Dimana informasi tersebut diminta oleh Sdr. Jadongan Gultom, S.H dengan mengirimkan surat permintaan informasi tanggal 22 Februari 2016. Dari hasil uji konsekuensi tersebut telah ditetapkan bahwa informasi yang dimaksud termasuk informasi yang dikecualikan sesuai Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. F. Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Unit Kerja Daerah : Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Keterbukaan Inofrmasi Publik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 pada masing – masing Unit Kerja Daerah, PPID Pusat menyelenggarakan Penilaian dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik pada Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian Keterbukaan Informasi

PPID

Daerah

ini

didasarkan

pada

mekanisme

penilaian

keterbukaan informasi yang telah dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat dengan sebelumnya telah disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi Satuan Kerja Daerah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Kriteria penilaian didasarkan pada Pengelolaan Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; Pengelolaan informasi yang wajib tersedia setiap saat; Pengelolaan informasi serta merta; dan Kualitas pelayanan informasi. Penilaian dilakukan satu kali dalam satu tahun, mengingat penilaian keterbukaan informasi sudah dua kali dilakukan, penilaian tidak hanya fokus pada ketersediaan informasi (ada/tidak), tapi juga dikembangkan apakah sudah memilki inovasi pengelolaan informasi publik yang menjadi dasar pertimbangan dalam memberikan penilaian. Instrumen yang digunakan untuk membantu proses penilaian adalah kuesioner dengan materi yang didasarkan pada penilaian Komisi Informasi Pusat, kuesioner yang digunakan untuk masing-masing tahapan adalah sama hanya mekanisme pengisian yang berbeda. Untuk mendapatkan hasil yang presisi sesuai dengan implementasi Keterbukaan Informasi yang dilakukan oleh Unit Kerja


7

Daerah, PPID Pusat melakukan 2 (dua) tahapan penilaian yaitu melalui pengisian kuesioner dengan bobot 60% dan Visitasi dengan bobot 40%. Pada tahun 2016 ada sedikit perbedaan dalam penilaian, dimana UPT dan Unit Pendidikan dibedakan dalam hal kategori. Hasil dari Penilaian Keterbukaan Informasi Publik tahun 2016 sebagai berikut : Kategori UPT : a. Peringkat I diraih oleh Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Bandung, b. Peringkat II diraih Balai Besar Pulp dan Kertas, Bandung c. Peringkat III diraih Balai Besar Kerajinan Batik Yogyakarta. Kategori Unit Pendidikan : a. Peringkat I diperoleh SMK – SMAK Padang, b. Peringkat II SMK – SMAK Makasar, c. Peringkat III Politeknik ATK Yogyakarta

Gambar 4. Pemberian Plakat dan Piagam penghargaan kepada Peringkat Terbaik I, II, III Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016 3. Rincian Pelayanan Informasi Publik 3.1 Permintaan Informasi Publik Melalui Website Kemenperin Untuk mengajukan permohonan informasi publik di Kemenperin, dapat dilakukan dengan mengisi form yang ada di website Kementerian Perindustrian (www.kemenperin.go.id/contact). Sejak Januari hingga Desember tahun 2016, Biro Hubungan Masyarakat melalui website Kementerian Perindustrian


8

(www.kemenperin.go.id) telah menerima permintaan Informasi publik sebanyak 2211, dengan rata-rata waktu menjawab 2 hari.

Gambar 5. Formulir permintaan informasi publik dan daftar permintaan informasi publik melalui website Tabel 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik melalui website Jumlah Waktu Alasan Penolakan Permintaan Jumlah Rata-Rata Bulan Pemohon Menjawab Belum (hari) Dipenuhi Ditolak Dikecualikan Dikuasai Lainnya Januari 173 1.9 173 0 Februari 199 1.9 199 0 Maret 205 2.7 205 0 April 174 2 174 0 Mei 136 1.7 136 0 Juni 154 2.1 154 0 Juli 114 1.5 114 0 Agustus 136 1.6 136 0 September 168 2.3 168 0 Oktober 315 1.3 315 0 November 213 1.3 213 0 Desember 224 0.7 224 0 Jumlah 2211 1.75 2211 0 -


Ket -

9

350

300 250 200 150 100 50 0

Gambar 6. Jumlah Permintaan Informasi Publik melalui website (Januari – Desember 2016)

3

2.7 2.3

2.5 2

1.9

1.9

2.1

2 1.7

1.5

1.6 1.3

1.5 1

1.3

0.7

0.5 0

Gambar 7. Waktu rata–rata menjawab Permintaan Informasi Publik melalui website (Januari – Desember 2016)


10

3.2 Permintaan Informasi Publik Dengan Datang Langsung Selain permintaan informasi melalui website Kemenperin, PPID Pusat Kementerian Perindustrian juga melayani permintaan informasi melalui tatap muka atau datang langsung ke Desk Pelayanan Informasi Publik. Hasil rekapitulasi selama bulan Januari hingga akhir Desember 2016 berjumlah 69 permintaan informasi dengan rincian seperti pada tabel dibawah ini. Tabel 2. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik dengan Datang Langsung (Januari – Desember 2016)

Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah

Jumlah Permintaan Alasan Penolakan Jumlah Dikecual Belum Pemohon Dipenuhi Ditolak Lainnya ikan Dikuasai 10 10

5 10 13 3 2 5 3 0 2 4 12 69

5 10 13 3 2 5 3 0 2 4 12 69

Keterangan -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 12 10 8 6 4 2 0

Jumlah pemohon Dipenuhi Ditolak

Gambar 8. Jumlah Permintaan Informasi Publik dengan Datang Langsung (Januari – Desember 2016)


11

3.3 Permintaan Informasi Publik melalui Surat Pada tanggal 22 Februari 2016 Sdr. Jadongan Gultom, S.H mengirimkan surat permintaan informasi terkait salinan dokumen pertanggungjawaban realisasi tentang 20 pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Perindustrian. Informasi yang diminta terkait pengadaan barang dan jasa, yaitu : 1. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perindustrian R.I. 2. Dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lelang mulai dari tahap awal sampai tahap akhir hingga ditentukannya pemenang; 3. Surat pertanggungjawaban; 4. Surat Perintah Kerja (SPK); 5. Foto copy kwitansi; dan 6. RKS Kementerian Perindustrian pada tanggal 3 Mei 2016 melaksanakan uji konsekuensi terkait informasi yang dimaksud, telah disetujui dalam rapat Uji Konsekuensi bahwa informasi yang diminta telah dapat digolongkan dalam klasifikasi Informasi yang dikecualikan dalam Pasal 17 Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Pelaksanaan Pelayanan Informasi PPID Daerah Selain PPID Pusat, Kementerian Perindustrian juga memiliki PPID Daerah yang berada di lingkungan Unit Kerja Daerah, dan telah melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik tahun 2016 seperti yang diamanatkan oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Rincian permohonan informasi dan kendala serta rekomendasi tindak lanjut dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi seperti pada lampiran I.


12

5. Prestasi Kementerian Perindustrian Tahun 2016 dalam Pelayanan Informasi Publik Selama tahun 2016, PPID Pusat Kementerian Perindustrian berhasil meraih penghargaan Badan Publik Pusat terbaik ke-3 dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Tropi diserahkan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kepada Sekjen Kementerian Perindustrian Bpk. Syarif Hidayat pada tanggal 20 Desember 2015 di Istana Wapres, Jakarta.

Gambar 9. Pemberian penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016

8. Penutup Demikianlah gambaran tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pusat maupun PPID Daerah Kementerian Perindustrian sepanjang tahun 2016. Dari kinerja pelayanan informasi publik tahun 2016, terlihat bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi sudah berjalan cukup baik, sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun diakui masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan pada tahun 2017.


13


14

Lampiran I Rekapitulasi Kegiatan Layanan Informasi Publik PPID Daerah Kementerian Perindustrian Tahun 2016 No.

Unit Kerja

Jumlah Permohonan 13

Permohonan Ditolak 0

SDM /petugas 1

1

Balai Besar Pulp dan Kertas Bandung,

2

Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Bandung,

457

0

6

3

Balai Besar Tekstil Bandung,

171

0

6

4

Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Yogyakarta, Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta,

8

0

6

40

8

4

5

0

5

5244

0

13

1366

0

4

3668

0

Belum memiliki petugas

5

6

7

8 9

Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar,

Balai Besar Kimia dan Kemasan Jakarta, Balai Besar Industri Agro Bogor,


Kendala  Belum adanya anggaran khusus untuk pelayanan informasi publik sehingga kegiatan pelayanan informasi publik belum optimal.  Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung penyedidaan data dari masing-masing bidang, sehingga perlu dibuat cara khusus untuk memenuhi permohonan pelayanan informasi publik yang dibatasi waktunya dalam 10 hari kerja.  Kurangnya pemahaman petugas pengelola informasi publik; Kurangnya kesadaran dari setiap unit kerja di lingkungan B4T terhadap peran dan fungsi PPID sebagai penyambung informasi yang harus disampaikan kepada publik

 Belum memilki anggaran khusus;  perlu ada koordinasi lebih lanjut dengan para pemegang informasi untuk menjamin ketersediaan informasi publik  Belum memiliki anggaran khusus; terbatasnya sarana & prasarana  Minimnya pengetahuan masyarakat antara pelayanan publik dengan informasi publik; perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana;  Belum memahami secara menyeluruh bahwa UU No 14 Tahun 2008 wajib dilaksanakan  Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing satuan kerja, mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi.  Adanya keraguan satuan penghasil informasi ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga.  Belum adanya anggaran khusus  Belum memiliki petugas khusus

Saran dan rekomendasi tindak lanjut  Selalu memutakhirkan informasi publik yang dimiliki oleh Balai Besar Pulp dan Kertas melalui website www.bbpk.go.id sehingga muatan informasinya sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU Keterbukaan Informasi Publik.  Meningkatkan koordinasi dengan masing-masing bagian sehingga dapat mempercepat pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

 Kegiatan peningkatan pelayanan informasi publik ini perlu dilakukan berkesinambungan setiap tahun untuk menjawab kendala-kendala yang ditemui pada pelaksanaan pelayanan publik tahun ini yaitu diantaranya penyiapan prasarana yang lebih representatif, perlu pengelolaan website PPID yang up to date dan informatif, transformasi media cetak ke media digital berformat audio visual untuk memudahkan publik dalam melakukan permintaan informasi publik. Selain itu, juga perlu dilakukan sosialisasi dan monitoring evaluasi terhadap peningkatan pengetahuan pihak internal dan eksternal Balai Besar Bahan dan Barang Teknik dalam pemahaman keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan pelaksanaannya  Melakukan sosialisasi kepada seluruh bidang sebagai pemegang informasi mengenai layanan informasi publik;  meningkatkan koordinasi antara tim pengelola informasi dan dokumentasi BBT dengan para pemegang informasi BBT  Menambah sarana & prasarana; updating informasi; menyempurnakan tata kelola pelayanan informasi.  Diperlukan pemahaman kepada petugas dan masyarakat perbedaan pelayanan publik dengan informasi publik; dan perlu alokasi anggaran yang mencukupi kebutuhan sarana prasarana  Perlu adanya sosialisasi UU No 14 Tahun 2008;  Monitoring pelaksanaan PPID; pelatihan SDM;  Melengkapi sarana & prasarana  Meningkatkan koordinasi di setiap Bidang dan Bagian untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.  Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU No.14 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 52,UU No.14 Tahun 2008 mengenai ketentuan pidana.

 pengembangan fasilitas pelayanan; peningkatan sarana dan prasarana; pengembangan sistem informasi yang bersifat intranet  adanya petugas khusus yang menangani pelayanan informasi publik

1

Jumlah Permohonan

Permohonan Ditolak

Balai Besar Keramik Bandung,

0

0

11

Balai Besar Logam dan Mesin Bandung,

0

0

4

12

Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand) Banda Aceh,

263

3

7

13

Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand) Medan,

158

0

2

14

Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand) Padang,

183

1

3

No.

Unit Kerja

10


SDM /petugas khusus

Kendala  belum adanya sistem informasi sertifikasi yang dapat menjawab kebutuhan pelanggan mengenai informasi status pengajuan pelayanan jasa sertifikasi, juga layout penempatan Seksi sertifikasi jauh dengan lokus petugas pelayanan Jasa di front Desk (Customer Service).

 BBLM merupakan UPT di bawah Kementerian Perindustrian dengan jumlah dan jenis masyarakat yang dilayani lebih spesifik. Oleh karena itu jumlah permintaan Informasi Publik relatif sedikit. Sudah tersedia Informasi di web sehingga masyarakat tidak perlu datang langsung ke BBLM. Ini menyebabkan jumlah permintaan Informasi sulit dideteksi jumlahnya Kendala External;  Terbatasnya anggaran pelayanan informasi publik Kendala Internal;  Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik  Terbatasnya Sumber Daya Manusia pelayanan Informasi Publik  Kurangnya peningkatan/kualitas SDM terutama di Unit Pelayanan  Kompetensi SDM perlu peningkatan khususnya tentang pengelolaan informasi  Belum tersedianya unit khusus penanganan informasi  Belum tercatatnya permohonan informasi yang diterima melalui website (jumlah pengunjung)  Belum ada prosedur pengklasifikasian informasi yang tertuang secara resmi  Sinergi antara pengelola pelayanan informasi publik dengan unit teknis masih kurang.  Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing satuan kerja, mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi.  Adanya keraguan satuan penghasil informasi ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga.  Belum tersosialisasinya secara eksternal SOP

Saran dan rekomendasi tindak lanjut  Perlunya sosialisasi pelayanan Informasi Publik Balai Besar Keramik kepada semua stackholder yang terkait mengenai daftar informasi publiK  Perlunya semua petugas di bagian Front Desk (customer Service) disamping menguasai pelayanan Informasi publiK juga menguasai pelayanan Jasa dalam pelayanan begitupun sebaliknya petugas pelayanan Jasa mengusai pelayanan informasi publik. Jadi petugas yang berjaga di Front desk (customer service) harus bisa menguasai semua pelayanan publik Balai Besar Keramik.  Perlunya komitmen bahwa informasi harus keluar dari satu pintu sehingga tidak ada pemohon yang langsung meminta informasi baik dalam rangka konsultasi maupun dalam rangka pelayanan jasa lainnya melalui Petugas PPID.  Perlunya semua pelayanan jasa Teknik terintegrasi dan pelayanan informasi publik dalam suatu system yang terintegrasi juga.  Penyediaan Informasi Publik di BBLM tetap dilakukan sesuai dengan himbauan dari Kementerian Perindustrian dalam rangka pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik

    

Melengkapi sarana dan prasarana; update data informasi; peningkatan anggaran pelayanan informasi publik; meningkatkan kemampuan staf; pengembangan SIL; membuat publikasi cetak

 Melengkapi sarana untuk kegiatan operasional PPID (Update Website, Improve penambahan informasi);  Membuat brosur jasa pelayanan informasi;  Meng-Upload informasi publik pada Website Baristand Industri Medan; Monitoring pelaksanaan PPID  Pemutakhiran daftar informasi publik dan informasi dikecualikan di lingkungan Kementerian Perindustrian secama umum dan Baristand Industri Padang khususnya.  Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.  Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU No.14 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 52,UU No.14 Tahun 2008 sehingga terjadi pemahaman yang sama untuk meminimalisir kendala dalam penyediaan informasi.  Mempersingkat waktu pelayanan untuk lebih egektif dan cermat dalam memberikan pelayanan, sehingga pemohon merasa puas atas jawaban dan tanggapan yang diberikan oleh PPID.  Perlu diadakannya bimtek PPID untuk semua yang terlibat dalam SK Tim PPID agar paham betul bagaimana mekanisme PPID dan cara

2

No.

15

16

17

18

19

20

21

22

Unit Kerja

Jumlah Permohonan

Permohonan Ditolak

SDM /petugas

Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand) Palembang, Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand) Bandar Lampung,

151

0

6

0

0

6

Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand) Surabaya, Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand) Manado, Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand) Ambon, Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand) Banjarbaru,

11

0

8

42

0

2

954

36

7

6724

0

10

449

0

7

0

0

12

Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand) Samarinda, Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand) Pontianak,


Kendala pelayanan Informasi Publik  Penyampaian permintaan informasi ke Pejabat terkait tidak langsung dijawab sehingga ada beberapa permintaan informasi yang hampir 17 hari kerja.  Belum ada rincian informasi yang dikecualikan

Saran dan rekomendasi tindak lanjut menjawabnya.

 memperbaiki jaringan internet;

 Sistem Infomasi Laboratorium (SIL) belum terintegrasi ke semua jasa pelayanan yang ada, dikarenakan terbatasnya anggaran untuk pengembangan SIL  Beban kerja terhadap umpan balik terhadap permintaan pelanggan terus meningkat dan bervariasi, namun jumlah sumber daya manusia yang ada masih terbatas.  Dalam memenuhi permohonan informasi diperlukan kordinasi dan kerjasama dengan seksi atau pihak lain sehingga petugas pepelayanan publik harus pro aktif dalam memperoleh informasi yang dimaksud.  Terkadang adanya gangguan jaringan internet sehingga memperlambat proses umpan balik terhadap permintaan pelanggan.  Belum maksimalnya pengoperasian situs www.laboratoriumbaristandlampung.com, terutama untuk update berita dikarenakan belum adanya operator khusus yang menangani website.  Belum tercatat informasi yang diterima melalui website, dan belum memilki prosedur pengklasifikasian informasi yang tertuang secara resmi  Sering terjadi pemadaman listrik, sehingga pengecekan permintaan informasi yang melalui email sedikit terhambat  Terbatasnya SDM;  diperlukan pengembangan website

 Pengembangan Web Baristand;  Pengembangan Sistem Informasi SIL ;

 Pelanggan berharap waktu pengujian atau LHU dipercepat, namun tetap tidak mengurangi keakuratan hasil dari pengujian, sehingga perusahaan dalam hal pelaporan bisa tepat waktu kepada instansi terkait.  LHU yang sudah selesai mohon diinformasikan kepada perusahaan/pelanggan melalui telepon / sms / e-mail.  Pelanggan berharap agar parameter uji untuk air limbah terakreditasi semuanya; misal BOD dan Minyak Lemak yang belum terakreditasi.  Agar ditingkatkan lagi untuk pelayanan di lapangan / sampling  Kemungkinan kedepannya semua industri sawit, dan tambang yang ada di Kalsel dan Kalteng akan mengujikan ke Baristand Banjarbaru -

 Baristand Industri Banjarbaru akan selalu berupaya untuk memenuhi waktu penyelesaian pelayanan SPM  Secara bertahap Baristand Industri Banjarbaru melakukan penambahan/perluasan lingkup akreditasi, peralatan dan kompetensi SDM sesuai dengan kemampuan Balai

 Pemohon informasi publik belum memahami tata cara mendapatkan informasi publik; keterbatasan SDM; keterbatasan anggaran

 menambah klausul terkait pengklasifikasian informasi yang terkait informasi publik dan penanggung jawab  Meningkatkan sarana & prasarana; melengkapi DIP; updating informasi secara berkala  Pelatihan pemograman website; integrasi SIL dan website

-

-

3

No.

Unit Kerja

Jumlah Permohonan 0

Permohonan Ditolak 0

SDM /petugas 2

Kendala  Kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai keterbukaan informasi publik; belum difungsikan ruangan informasi; terbatasnya SDM;  jumlah permohonan informasi belum ter-record dengan baik;  inisiatif anggota PPID untuk memperbaharui informasi masih kurang;  BDI Medan belum dikenal luas sehingga menyulitkan pemohon informasi publik untuk mencari lokasi kantor; perlu adanya inovasi dan kreatifitas dari petugas.  Belum memiliki sistem monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan pelayanan publik melalui media sosial;  Belum memilki tenaga IT untuk pemanfaatan website sebagai sarana pelayanan informasi publik  Masih belum terpenuhinya sarana pelayanan publik seperti toilet untuk difabel, kursi roda, jalur khusus untuk difabel.  Masih kurangnya pemahaman pegawai mengenai pengelolaan data informasi publik yang mengakibatkan penyimpanan rekaman tidak tertib.  Kurangnya updating informasi terkait. -

23

Balai Diklat Industri (BDI) Regional I Medan,

24

Balai Diklat Industri (BDI) Regional II Padang,

643

0

2

25

Balai Diklat Industri (BDI) Regional III Jakarta,

12

0

2

26

Balai Diklat Industri (BDI) Regional IV Yogyakarta,

120

21

5

27

Balai Diklat Industri (BDI) Regional V Surabaya,

2

0

3

 kurangnya pemahaman pegawai terkait informasi publik, tidak adanya anggaran khusus

28

Balai Diklat Industri (BDI) Regional VI Denpasar,

2065

0

1

29

Balai Diklat Industri (BDI) Regional VII Makassar,

55

5

2

 Pada tahun 2016 sosialisasi tentang tupoksi BDI Denpasar – sesuai dengan reposisi belum banyak dilakukan karena keterbatasan anggaran  Pada tahun 2016 website terkait dengan informasi diklat diperbaharui baru terselesaikan pada triwulan ke4 di akhir tahun 2016  Belum adanya unit khusus secara struktural yang melaksanakan tugas kehumasan, sehingga layanan informasi kurang optimal.  adanya pemohon informasi publik misalnya Wartawan, LSM dan ternyata setelah di cek LSM tidak terdaftar. Petugas pelayanan informasi publik masih terbatas pengetahuan mengenai informasi pelayanan publik

30

Balai Sertifikasi Industri, Jakarta. Sekolah Menengah Teknologi Industri Banda Aceh, Politeknik Pendidikan

31

32

Saran dan rekomendasi tindak lanjut     

Meningkatkan sarana dan prasarana; Mengelola website; menetapkan petugas khusus; Melakukan koordinasi anggota PPID; monitoring hasil kegiatan sosialisasi; studi banding ke unit kerja yang sudah menerapkan pelayanan informasi publik dengan baik

 Rekrut tenaga IT;  Dibuat sistem monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan pelayanan publik melalui media sosial  Mengusulkan rencana anggaran untuk pengadaan kursi roda dan jalur khusus bagi difabel.  Memberikan updating mengenai pengelolaan informasi secara berkala  Melengkapi daftar informasi publik  Memberikan pengarahan/sosiliasi terkait SOP pengelolaan rekaman  BDI Yogyakarta akan terus melakukan perbaikan pelayanan dengan meningkatkan kesadaran dan konsistensi penerapan standar pepelayanan kepada seluruh pegawai sehingga kepuasan pelanggan semakin meningkat. Dan di Tahun 2017 ini dengan melalui Media Sosial BDI Yogyakarta seperti Facebook Bdi Yogyakarta, Twitter @BDIYogyakarta, Instagram @bdiyogyakarta maka akan semakin meningkatkan pelayanan informasi bagi masyarakat umumnya.  Meningkatkan sarana dan prasarana, pembuatan publikasi terkait pelayanan informasi publik, melengkapi DIP,  updating informasi secara berkala,  membuat anggaran khusus,  melaksanakan pelatihan bagi SDM,  mengembangkan sistem informasi  Memaksimalkan website terkait dengan informasi diklat  Membentuk unit khusus secara struktural yang melaksanakan tugas kehumasan.

 Pengembangan sistem informasi (website) Penguatan data base untuk peningkatan tersedianya data dan informasi  Meningkatkan hubungan kerjasama dengan unsur pers dan lembaga lain  Meningkatkan pengetahuan SDM petugas PPID

-

-

-

2

0

4

 Pengembangan website belum optimal;  kebutuhan SDM;

 Meningkatkan sarana & informasi secara berkala

1

0

3

 Perlu ditingkatkannya koordinasi antar satuan kerja

 Meningkatkan sarana, prasarana dan sistem informasi untuk mendukung


-

prasarana; pembuatan publikasi; updating

4

No.

Unit Kerja

Jumlah Permohonan

Permohonan Ditolak

SDM /petugas

Kendala

Teknologi Kimia Industri Medan, 





(satker) pusat dan daerah dalam memberikan jawaban informasi. Perlu ditingkatkannya dokumentasi ataupun arsiparis yang lebih terstruktur mengenai informasi atau data yang diperlukan sehingga kedepannya dapat lebih mudah ditelusuri keberadaannya. Perlu ditingkatkannya koordinasi dan pemahaman dalam pengklasifikasian jenis-jenis informasi publik meliputi: informasi yang wajib tersedia setiap saat; informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan informasi yang dikecualikan. Belum adanya alokasi anggaran khusus untuk pelaksanaan pepelayanan informasi publik sehingga pusat pepelayanan informasi publik PTKI – Medan belum menjadi kegiatan yang berdiri sendiri. Sistem penyimpanan dan akses informasi belum terintegrasi ke dalam sebuah sistem informasi sekolah, karena pada saat ini jenis-jenis informasi masih tersebar di semua bidang.

33

Sekolah Menengah Kejuruan - Sekolah Menengah Analisis Kimia Padang,

2458

0

1



34

Sekolah Menengah Kejuruan - Sekolah Menengah Teknologi Industri Padang,

202

0

6

35

Politeknik Akademi Teknologi Industri Padang,

1097

0

4

36

Sekolah Menengah Kejuruan - Sekolah Menengah Teknologi Industri Tanjungkarang,

0

0

sudah memiliki tim PPID

 Belum memiliki SDM kompeten; keterbatasan penyedia sarana dan prasarana; pemohon belum memahami prosedur memperoleh informasi;  pelayanan belum maksimal  Akses informasi belum terintegrasi;  terbatasnya SDM; keterbatasan sarana & prasarana;  pemohon belum memahami tata cara memperoleh informasi  Secara eksternal belum tahu karena belum adanya kegiatan yang berarti. Namun secara internal belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai menyangkut informasi pelayanan Publik

37

Politeknik Sekolah Tinggi Manajemen Industri Jakarta,

6000

0

3

38

Politeknik Akademi Pimpinan Perusahaan Jakarta,

6

0

5


-

Eksternal:  Masyarakat belum banyak yang menggunakan fasilitas digital elektronik/web terutama yang masyarakat yang minta informasi terkait biaya pendidikan, status

Saran dan rekomendasi tindak lanjut kualitas pelayanan informasi.  Meningkatkan koordinasi antara satuan kerja (satker) pusat yaitu Kementerian Perindustrian dengan satuan kerja daerah khususnya dalam hal ini Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) – Medan untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.  Melakukan updating dan pengelolaan informasi secara berkala.  Melakukan alokasi anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik.  Melakukan penambahan fitur yang memungkinkan dalam website yang terkait dengan pelayanan informasi publik.

 Meningkatkan sarana, prasarana dan sistem informasi untuk mendukung kualitas pelayanan informasi  Melengkapi daftar informasi publik di lingkungan SMK SMAK Padang  Melakukan updating dan pengelolaan informasi secara berkala  Pembuatan publikasi terkait pelayanan informasi publik  Mengikuti pelatihan tentang tata cara pengelolaan informasi; melengkapi sarana dan prasarana;  melakukan sosialisasi kepada pihak lain.  Meningkatkan sarana & prasarana;  perbaikan koneksi internet;  melakukan sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan informasi dan dokumentasi publik  Supaya disediakan anggaran khusus untuk pelayanan Publik untuk melengkapi sarana dan prasarana yang berhubungan dengan layanan informasi Publik/PPID  Sosialisasi UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi unit-unit teknis di lingkungan Kementerian.  Pembuatan tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian khususnya mengenai pedoman layanan informasi publik sampai ke tingkat kantor vertikal.  Pengembangan aplikasi pengelolaan database informasi PPID.  Menambah SDM pengelola layanan informasi di unit-unit yang jumlah SDM nya masih belum sebanding dengan beban kerja  Kelengkapan sarana dan prasarana (papan informasi, Televisi untuk informasi publik, Komputer, Printer, kotak Penilaian, Formulir penilaian pelayanan, Pin untuk Petugas pelayanan, Jalur evakuasi dan tanda bahaya, Struktur PPID, banner, leaflet, brosur, Company profile, tempat sampah)  Data dan informasi melalui media elektronik, visual, audio dll  Standar pelayanan  Tenaga pelayanan informasi yang selalu siap melayani dengan ramah, senyum, dan sopan sesuai maklumat dam moto Politeknik STMI yang telah ada  Mensosialisasikan web yang sudah ada baik melalui mahasiswa/i maupun pada saat promosi ke sekolah menengah  Mengajak karyawan untuk memahami pentingnya informasi publik dan menginformasikan apabila terjadi sengketa atau ketidak puasan

5

No.

Unit Kerja

Jumlah Permohonan

Permohonan Ditolak

SDM /petugas

Kendala

 

   39

40 41

Sekolah Menengah Kejuruan - Sekolah Menengah Analisis Kimia Bogor, Politeknik Akademi Kimia Analisis Bogor, Politeknik Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung,

akademi dan lain sebagainya, padahal di web politeknik APP sudah tersedia Informasi yang diinginkan tidak di tanyakan pada petugas informasi publik namun kepada pihak yang tidak berwenang Puas atau tidak puasnya masyarakat terhadap informasi yang diperoleh dari pelayanan PPID tidak mendapatkan umpan balik Internal: Data yang belum bisa di up date setiap saat karena terkait dengan kegiatan lain Jaringan yang sering terganggu karena cuaca yang cukup ekstrim Belum semua karyawan memahami pentingnya pelayanan publik secara integrated Ruangan yang kurang nyaman karena kurang dingin; pelayanan belum mencakup seluruh bagian unit

1192

0

2



195

1

-

 Pemohon terkadang sering memaksa saat ditolak pemberian informasi  Sistem informasi di lingkungan Politeknik STTT Bandung belum seluruhnya terintegrasi sehingga informasi yang dapat diakses via web Politeknik STTT Bandung belum seluruhnya.  Pengelola informasi publik belum dibawah koordinasi bagian umum, masih dikelola oleh Tim yang terdiri dari dosen-dosen yang masih aktif mengajar, sehingga pengelolaan informasi publik belum berjalan secara optimal.

1802 informasi pendaftaran 451 informasi kelulusan

9

Sekolah Menengah Kejuruan - Sekolah Menengah Teknologi Industri Yogyakarta, Politeknik Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta,

686

0

2

 Kurangnya sarana prasarana

0

0

2

44

Sekolah Menengah Kejuruan - Sekolah Menengah Teknologi Industri Pontianak,

592

250

2

45

Sekolah Menengah Kejuruan - Sekolah Menengah Analisis Kimia Makassar, Sekolah Menengah Kejuruan

946

0

4

254

1

1

 Kurangnya koordinasi dan pemahaman dari setiap unit/satuan kerja di lingkungan politeknik terhadap jenis informasi sesuai UU No 14 tahun 2008  Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal dikuasai oleh bagian Informasi Publik  Pengelolaan database PPID yang rata-rata masih manual .  Jumlah SDM pengelola pelayanan informasi masih merangkap dan belum memadai.  Belum tersedianya anggaran khusus; PPID belum mendapatkan perhatian terhadap kegiatan pelayanan publik  Sistem penyimpanan dan akses informasi belum

42

43

46


Saran dan rekomendasi tindak lanjut masyarakat terhadap informasi dan pelayanan yang diperoleh dan diharapkan  Menjaga agar jaringan internet tetap baik dan secepatnya menginformasikan bila terjadi gangguan  Meminta kepada institusi terkait dengan data dilingkungan politeknik APP selalu menginformasikan ke PPID untuk upditing data  PPID Pusat diharapkan dapat melakukan pembinaan kepada unit satker daerah untuk memberikan arahan dan saran perbaikan dengan mengunjungi satker secara berkala.

 menyediakan rak tempat penyimpanan majalah & koran  Memperbaharui profil, membuat banner informasi, membuat DIP Rekomendasi  Sebaiknya pengelolaan bagian informasi publik di bawah koordinasi bagian umum sehingga lebih fokus dan tidak terganggu oleh tugas-tugas mengajar atau tugas lainnya sebagai dosen.  Dipercepatnya pengintegrasian sistem informasi secara menyeluruh di lingkungan Politeknik STTT sehingga masyarakat dapat mengakses informasi secara lengkap sesuai kebutuhannya.  Meng-up date secara berkala Website Politeknik STTT dengan konten yang lengkap dan komunikatif dari setiap bagian. Rencana tindak lanjut  Mengusulkan secara organisasi pengelolaan informasi publik dibawah bagian umum.  Menyediakan SDM khusus yang menangani pelayanan informasi publik.  Mengusulkan penyediaan anggaran yang memadai untuk pengelolaan pelayanan informasi.  Mengintegrasikan sistem informasi secara menyeluruh di lingkungan Politeknik STTT Bandung  Meningkatkan sarana prasarana; updating pengelolaan informasi secara berkala; melengkapi DIP  Meningkatkan sarana & prasarana; pembuatan publikasi; melakukan updating dan pengelolaan informasi.  Sosialisasi UU KIP dari Pusat lebih ditingkatkan lagi sehingga unit-unit teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian bisa mengikuti.  Pengembangan aplikasi pengelolaan database informasi PPID Kementerian Perindustrian  Menambah SDM pengelola pelayanan informasi di unit-unit yang jumlah SDM nya masih belum sebanding dengan beban kerja yang ada.  Meningkatkan kualitas sarana & prasarana; melengkapi DIP; Rakor PPID; komitmen pimpinan lebih ditingkatkan; anggaran lebih diperhatikan  Meningkatkan

sarana

dan

prasarana;

melengkapi

DIP;

6

updating

No.

Unit Kerja

Jumlah Permohonan

Permohonan Ditolak

SDM /petugas

Kendala

- Sekolah Menengah Teknologi Industri Makassar,

47

Politeknik Akademi Teknik Industri Makassar,

1497

0

10



  

 

48

Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Sidoarjo,

2

0

5



 


terintegrasi ke dalam sebuah sistem informasi sekolah, karena pada saat ini jenis-jenis informasi masih tersebar di semua bidang; UU No 14 Tahun 2008 belum di pahami oleh masyarakat dan organisasi non pemerintah Belum adanya kompetensi Sumber Daya Manusia di Politeknik ATI Makassar, terutama pada petugas pepelayanan publik pegawai mampu melayani pelanggan dengan baik dan mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Belum optimalnya komunikasi internal (PABX) yang belum terpasang diseluruh bagian/bidang/unit kerja Peninjauan ulang kembali pemasangan/instalasi cctv di titik-titik rawan pada lingkungan Politeknik ATI Makassar. Meningkatkan kecepatan WIFI yang sudah ada saat ini, sehingga seluruh pelanggan dapat mengakses informasi yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar. Belum melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan mendengarkan, melibatkan dan memberdayakan pengguna pelayanan. Belum memiliki dan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan yang Multiuser dan userfriendly yang dilengkapi dengan informasi perkembangan proses pelayanan secara online melalui internet dan SMS. Kurangnya koordinasi dan pemahaman antara Bagian dan Bidang dalam pengklasifikasian jenis-jenis informasi publik meliputi : informasi yang wajib tersedia setiap saat; informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan informasi yang dikecualikan. Kurangnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan PPID PPID belum menjadi kegiatan yang berdiri sendiri

Saran dan rekomendasi tindak lanjut pengelolaan informasi secara berkala; pelayanan informasi publik

pembuatan publikasi

terkait

 Melengkapi Sarana pelayanan Publik berupa Media Informasi Elektronik dan Non Elektronik; Lokakarya Tenaga Kependidikan tentang Standar Pelayanan Informasi Publik; Mengikutsertakan Staff pelayanan Publik pada kegiatan konsinyering pelayanan n Publik yang dilaksanakan Instansi Pusat; Sinkronisasi isi Konten Website atim.ac.id

 Melakukan update pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik (Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat, Informasi Serta Merta dan Informasi Yang Dikecualikan)  Melengkapi sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan kegiatan PPID  Melakukan alokasi anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PPID  Melakukan penambahan fitur dalam website yang terkait dengan pelayanan informasi publik

7

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2016

Recommend Documents