LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK P EJAB AT P ENGEL OL A INF OR MAS I D AN DOK U MEN TAS I PUSAT PE LAPORAN DAN ANAL IS IS T RANSAKS I KEUANGAN
TAH UN 2016
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2016
Penga ntar
Memperoleh informasi adalah salah satu hak manusia yang asasi sebagaimana diatur dalam UUD 45. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Setiap Badan Publik wajib menerapkan prinsip dan norma keterbukaan informasi publik sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kementerian/lembaga (K/L) kepada masyarakat sesuai konsensus internasional terkait hak- hak sipil, UUD 45 dan amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kepatuhan K/L terhadap kewajiban tersebut dipantau secara berkala oleh pemerintah melalui suatu lembaga independen, yaitu Komisi Informasi, baik yang berada di pe merintahan pusat maupun pemerintahan daerah. PPATK sebagai Badan Publik telah berupaya optimal melaksanakan pelayanan permintaan informasi publik. Sebagai dokumentasi pelayanan untuk dilaporkan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada PPATK menyusun Lapo ran Pelayanan Informasi Publik Tahun 2016. Kiranya laporan ini dapat bermanfaat bagi seluruh stakeholder.
Daftar Isi
Pengantar................................................................................................................................ 2 Daftar Isi ................................................................................................................................ 2 Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di PPATK ................................................................ 3 Pelaksanaan Pelayanan Infor masi Publik da n Dukungan SDM ............................................ 4 Sarana, Prasarana dan Dukungan IT ...................................................................................... 5 Permintaan Informasi Publik ................................................................................................. 7 Penganggaran Layanan Informasi Publik .............................................................................. 7 Capaian PPID PPATK ........................................................................................................... 7 Kenda la .................................................................................................................................. 7 Rekomendasi dan Tindak Lanjut ........................................................................................... 8
2
Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di PPATK Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, maka dibentuklah undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka ada lah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundangundangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, pe nyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pe ngambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dok umentasi dan pe layanan Infor masi. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang seba ik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pe merintahan yang terbuka yang merupaka n upa ya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governa nce). Sebagai be ntuk apresiasi da n dukungan PPATK terhadap k eterbukaan infor masi publik, dan wujud kepatuhan terhadap UU KIP, maka PPATK mengimplementasikan UU KIP 3
tersebut di lingkungan PPATK sebagaimana tertuang dalam kebijakan Kepala PPATK sebagai berikut : 1. PER – 01/ 1.02/PPATK/01/10 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SK-144/1.03/PPATK/04/14 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPATK 3. KEP-209/1.03/PPATK/11/15 tentang Unit Layanan Informasi Publik 4. PER-17/ 1.01/PPATK/ 11/ 15 tentang Klasifikasi Informasi 5. PER-07/1.03/PPATK/07/14 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6. KEP- 210/ 1.03/PPATK/ 11/ 15 tentang Daftar Informasi Publik
Pelaksanaan Pelaya nan Informas i Publik dan Dukunga n SDM Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, PPATK menetapkan Pejabat setingkat Eselon 2 sebagai Atasan PPID, yaitu Direktur Kerjasama dan Humas dan Pejabat setingkat Eselon 3, yaitu Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat sebagai PPID. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID dibantu oleh Unit Layanan Informasi Publik yang mencakup Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi, Bidang Pelayanan Informasi Publik, Bidang Kearsipan dan Pendokumentasian dan Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa sebagaimana ditetapka n dalam kebijakan Kepala PPATK SK144/1.03/PPATK/04/14 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPATK dan KEP-209/1.03/PPATK/11/15 tentang Unit Layanan Informasi Publik.
Atasan PPID
PPID
Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi
Bidang Pelayanan Informasi Publik
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
Unit pelayanan informasi publik terdiri dari 16 orang, dengan kualifikasi sebagai berikut: 1. Pejabat PID: 1 orang 2. Pranata humas: 3 orang 3. Pranata komputer: 1 orang 4. Arsiparis: 1 orang 5. Analis hukum: 2 orang 6. Lain- lain: 8 orang
4
Sarana, Pras arana dan Dukunga n IT Guna memperlancar pelayanan informasi publik, telah disediakan ruangan PPID di lantai 2, yang dilengkapi dengan meja layanan informasi dan perangkat pendukung layanan antara lain seperti pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung atau melalui media online http://ppid.ppa tk.go.id, email melalui
[email protected], surat dan telepon ke unit PPID PPATK. Melalui aplikasi online PPID PPATK, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti laporan keuangan, rencana kerja dan anggaran, DIPA, realisasi pendapatan dan belanja, data keuangan daerah, laporan kinerja, informasi pengadaan, peraturan, dan informasi berkaitan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan dalam rangka menyebarkan informasi mengenai rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Diharapkan bahwa PPATK beserta tugas fungsinya, dapat lebih dikenal oleh masyarakat.
Screenshot aplikasi PPID PPATK 2016-2017
5
Foto ruang pelayanan informasi publik PPATK 2016
6
Permintaan Informasi Publik Selama tenggang waktu tahun 2016, PPID PPATK menerima 2 (dua) permintaan informasi yang diteruskan kepada unit PPID sebagaimana tercantum dalam Daftar Register Permohonan Infor masi Publik PPID, yaitu: 1. Martua Hutajulu 2. Havid Dwi Pradita
Register Permohonan Informasi Publik 2016
Penganggaran Layanan Informasi Publik Dalam pelaksanaan penyediaan informasi publik dapat timbul biaya. Yaitu terkait dengan penyediaan sarana dan prasana, penggandaan, percetakan dokumen dll. Terhadap biaya yang timbul untuk mempersiapkan sarana dan prasarana PPID, PPATK telah menganggarkannya dalam DIPA PPATK dan terintegrasi pada tugas/fungsi layanan kehumasan PPATK. Laporan penggunaan anggaran PPID selama tahun 2016 telah dilaporkan dalam Laporan Keuangan PPATK tahun 2016.
Capaian PPID PPATK PPATK mendapat predikat terbaik II dalam pemeringkatan keterbukaan badan publik tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Bpk. Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden tanggal 20 Desember 2016.
Kendala Masih perlu peningkatan pemahaman prinsip dan norma dalam undang-undang keterbukaan informasi publik bagi seluruh pegawai PPATK, sehingga dalam implementasi undang-undang tersebut dapat memenuhi hak masyarakat secara optimal.
7
Rekomendas i dan Tindak Lanjut Perlunya pelatihan dan perbandingan kepada instansi lain yang telah menerima banyak permintaan informasi sehingga dapat diketahuinya proses penanganan permintaan informasi.
Jakarta,
Maret 2017
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuanga n ttd Hendri Hanafi
8
