KOMINFO INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI © 2017
DAFTAR INFORMASI PUBLIK --- TAHUN 2017 --INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN NO
RINGKASAN ISI INFORMASI
JUDUL
Informasi Tentang Kedudukan/ Domisili/Alamat Lengkap, Ruang Lingkup Kegiatan Maksud dan Tujuan Tugas dan Fungsi Kantor Unit Dibawahnya Struktur Organisasi Gambaran Umum Setiap Satuan Kerja Profil Singkat Pejabat Struktural Visi dan Misi Jumlah PNS Berdasarkan : Struktural; Fungsional; Pendidikan; Gender
PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI
WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)
BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
RETENSI ARSIP
KLASIFIKASI
CETAK
REKAM
ONLINE
Biro Kepegawaian
2016
-
√
√
Selama Berlaku
KP.01.01
1
Profil Badan Publik
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
2
Program dan/atau kegiatan
Ringkasan Tentang Program dan/atau Kegiatan Yang Sedang Dijalankan
Biro Perencanaan
2017
-
√
√
5 Tahun
PR.01
3
Kinerja Badan Publik
Ringkasan Informasi Tentang Kinerja Dalam Lingkup Badan Publik
Biro Perencanaan
2010 - 2016
-
√
√
5 Tahun
PR.02
4
Laporan Keuangan Audited
Ringkasan Laporan Keuangan : Rencana dan L R A Neraca Laporan Arus Kas dan C A L K Daftar Aset dan Investasi
Biro Keuangan
2010 - 2015
-
√
√
5 Tahun
PR.02
5
Laporan Akses Informasi Publik
Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik : Jml.Permintaan yg diterma Waktu Jml. Pemberian dan Penolakan Alasan Penolakan
PPID
2010 - 2017
-
√
√
5 Tahun
PR.02
6
Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan
Biro Hukum
2010 - 2017
-
√
√
Selama Berlaku
HK.02.01
PPID
2017
-
√
√
Selama Berlaku
OT.02
Inspektorat Jenderal
2017
-
√
√
Selama Berlaku
HM.01
Biro Umum
2017
-
√
√
1 Tahun
PL.02.01
Biro Umum
2017
-
√
√
Selama Berlaku
OT.02
Informasi Tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan
7
Hak Dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik
Informasi Tentang Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik
8
Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
9
Pengadaan Barang dan Jasa
10
Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat
Informasi Tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa
Informasi Tentang Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN NO
RINGKASAN ISI INFORMASI
JUDUL
1.
1
Data Statistik Tahun 2016 Semester I
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1.
2
Data Statistik Tahun 2015 Semester II
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1.
3
Data Statistik Tahun 2015 Semester I
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1.
4
Data Statistik Tahun 2014 Semester II
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Profil Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Sumber Daya Manusia Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Sumber Daya Bidang Operasi Sumber Daya Bidang Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Bidang Standardisasi Perangkat Bidang Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi Ekonomi Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Profil Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Sumber Daya Manusia Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Sumber Daya Bidang Operasi Sumber Daya Bidang Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Bidang Standardisasi Perangkat Bidang Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi Ekonomi Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Profil Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Sumber Daya Manusia Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Sumber Daya Bidang Operasi Sumber Daya Bidang Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Bidang Standardisasi Perangkat Bidang Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi Ekonomi Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Profil Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Sumber Daya Manusia Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Sumber Daya Bidang Operasi Sumber Daya Bidang Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Bidang Standardisasi Perangkat Bidang Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi Ekonomi Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI
BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)
CETAK
REKAM
ONLINE
Direktorat Jenderal SDPPI
Tahun 2016
-
√
√
Direktorat Jenderal SDPPI
Maret 2016
-
√
√
Direktorat Jenderal SDPPI
Tahun 2015
-
√
√
Tahun 2014
-
√
√
Direktorat Jenderal SDPPI
RETENSI ARSIP
KLASIFIKASI
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN NO
1.
4
Data Statistik Tahun 2014 Semester I
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1.
5
Data Statistik Tahun 2013 Semester II
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1.
6
Data Statistik Tahun 2013 Semester I
PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI
WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)
CETAK
REKAM
ONLINE
Profil Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Sumber Daya Manusia Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio Bidang Operasi Sumber Daya Bidang Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Bidang Standardisasi Perangkat Bidang Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi Ekonomi Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Direktorat Jenderal SDPPI
Tahun 2014
-
√
√
Profil Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Sumber Daya Manusia Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Sumber Daya Bidang Operasi Sumber Daya Bidang Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Bidang Standardisasi Perangkat Bidang Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi Ekonomi Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Direktorat Jenderal SDPPI
Tahun 2013
-
√
√
Direktorat Jenderal SDPPI
Oktober Tahun 2013
-
√
√
RINGKASAN ISI INFORMASI
JUDUL
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Profil Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Sumber Daya Manusia Bidang Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Sumber Daya Frekuensi Bidang Operasi Frekuensi Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Bidang Standardisasi Perangkat Pengujian Perangkat Telekomunikasi Analisa Ekonomi Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
RETENSI ARSIP
KLASIFIKASI
DIREKTORAT JENDERAL SDPPI NO
RINGKASAN ISI INFORMASI
JUDUL
PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI
WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)
BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
CETAK
REKAM
ONLINE
Profil
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Sejarah Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Daftar Pejabat Sertifikasi Mutu dan Penghargaan Hasil Survei Pelayanan Publik
Ditjen SDPPI
2017
-
-
√
2
Pelayanan
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Izin Spektrum Frekuensi Radio Sertifikasi Operator Radio Sertifikatsi Alat dan Perangkat Telekomunikasi Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi Hak Labuh Monitoring Spektrum Frekuensi Radio
Ditjen SDPPI
2017
-
-
√
3
Regulasi
1. 2. 3. 4.
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri Peraturan Direktur Jenderal
Ditjen SDPPI
2017
-
-
√
Informasi dan Publikasi
Informasi Terkini a. Seputar SDPPI b. Siaran Pers c. Pengumuman d. Artikel e. Sorotan Media f. Galeri Acara
Ditjen SDPPI
2017
-
-
√
1
4
RETENSI ARSIP
KLASIFIKASI
DIREKTORAT JENDERAL PENYELEGARA POS DAN INFORMATIKA PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI
WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)
CETAK
REKAM
ONLINE
Permohonan Izin
Telekomunikasi o Jaringan Telekomunikasi o Jasa Telekomunikasi o Telekomunikasi Khusus o Penomoran Telekomunikasi Pos o Penyelenggaraan o Penambahan Jenis Layanan o Perluasan Wilayah
Ditjen PPI
2017
-
-
√
2
Layanan Informasi
1. 2. 3. 4. 5.
Cek Status Permohonan Daftar Permohonan Yang Masuk Tata Cara & Persyaratan Data Penomoran Telekomunikasi Data Penyelenggara
Ditjen PPI
2017
-
-
√
3
Layanan Kontak
1. 2. 3. 4.
Pengaduan Usu;am Tanya Jawab Kuesioner & Survey
Ditjen PPI
2017
-
-
√
NO
1
RINGKASAN ISI INFORMASI
JUDUL
BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
RETENSI ARSIP
KLASIFIKASI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA NO
1
2
RINGKASAN ISI INFORMASI
JUDUL
PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI
WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)
BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
CETAK
REKAM
ONLINE
Profil
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Ditjen Aplikasi Informatika Setjen Aplikasi Informatika Direktorat E-Business Direktorat E-Government Dirktorat Pemberdayaan Industri Informatika Direktorat Kemanan Informasi Daftar Pejabat Ditjen Aplikasi Informatika
Ditjen Aptika
2017
-
-
√
Publikasi
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Laporan Tahunan Laporan Kinerja Laporan Keuangan Buletin Gempita Aneka Buku Dinamika Data Aptika
Ditjen Aptika
2017
-
-
√
RETENSI ARSIP
KLASIFIKASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NO
RINGKASAN ISI INFORMASI
JUDUL
PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI
WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)
BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
CETAK
REKAM
ONLINE
Profil
Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi
Balitbang SDM
2017
-
-
√
2
Publikasi
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Balitbang SDM
2017
-
-
√
3
SKKNI Bidang Kominfo
1. 2. 3. 4.
Berita SKKNI Pendaftaran Pelatihan dan Sertifikasi SKNNI Fasilitasi Pembentukan LSP Agenda Pelatihan dan Sertifikasi
Balitbang SDM
2017
-
-
√
4
Informasi
1. 2. 3. 4.
Berita Video Pengumuman Galeri
Balitbang SDM
2017
-
-
√
1
LAKIP LAPTAH Indikator TIK RUP BLSDM ICT White Paper Publikasi Ilmiah dan Dokumentasi
RETENSI ARSIP
KLASIFIKASI
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2010 s/d 2015 NO
RINGKASAN ISI INFORMASI
JUDUL
PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI
BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)
CETAK
REKAM
ONLINE
Biro Keuangan
April 2016
-
-
√
1
Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2015
1. 2. 3. 4. 5.
Laporan Realisasi Anggaran Neraca Laporan Operasional Laporan Perubahan Akuitas Catatan Atas Laporan Keuangan
2
Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2014
1. 2. 3.
Laporan Realisasi Anggaran Neraca Catatan atas Laporan Keuangan
Biro Keuangan
April 2015
-
-
√
3
Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2013
1. 2. 3.
Laporan Realisasi Anggaran Neraca Catatan atas Laporan Keuangan
Biro Keuangan
Mei 2014
-
-
√
4
Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2012
1. 2. 3.
Laporan Realisasi Anggaran Neraca Catatan atas Laporan Keuangan A. PENJELASAN UMUM A.1. DASAR HUKUM A.2. KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Biro Keuangan
Mei 2013
-
-
√
5
Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2011
1. 2. 3.
Laporan Realisasi Anggaran Neraca Catatan atas Laporan Keuangan
Biro Keuangan
Mei 2012
-
-
√
6
Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2010
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATKER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERIODE : S/D 31 DESEMBER 2010
-
-
√
Biro Keuangan Tahun 2010
RETENSI ARSIP
KLASIFIKASI
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2010 s/d 2015 NO
1
JUDUL
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Kementerian Komunikasi dan Informatika
RINGKASAN ISI INFORMASI
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Kementerian Komunikasi dan Informatika
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 Kementerian Komunikasi dan Informatika
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Kementerian Komunikasi dan Informatika
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 Kementerian Komunikasi dan Informatika
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Kementerian Komunikasi dan Informatika
3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 Kementerian Komunikasi dan Informatika
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Kementerian Komunikasi dan Informatika
4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 Kementerian Komunikasi dan Informatika
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Kementerian Komunikasi dan Informatika
5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 Kementerian Komunikasi dan Informatika
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Kementerian Komunikasi dan Informatika
6
2
PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI
BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)
CETAK
REKAM
ONLINE
Biro Keuangan
April 2016
-
-
√
Biro Keuangan
April 2015
-
-
√
Biro Keuangan
Mei 2014
-
-
√
Biro Keuangan
Mei 2013
-
-
√
Biro Keuangan
Mei 2012
-
-
√
Biro Keuangan
Tahun 2011
-
-
√
RETENSI ARSIP
KLASIFIKASI
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK NO
JUDUL
RINGKASAN ISI INFORMASI
PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI
BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)
CETAK
REKAM
ONLINE
1
Laporan Akses IP Tahun 2017
Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2017
Biro Humas
Tahun 2017
-
-
√
2
Laporan Akses IP Tahun 2016
Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2016
Biro Humas
Tahun 2016
-
-
√
3
Laporan Akses IP Tahun 2015
Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2015
Biro Humas
Tahun 2015
-
-
√
4
Laporan Akses IP Tahun 2014
Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2014 Atas Dasar Permintaan dan Grafik
Biro Humas
Tahun 2014
-
-
√
5
Laporan Akses IP Tahun 2013
Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2013 Atas Dasar Permintaan dan Grafik
Biro Humas
Tahun 2013
-
-
√
6
Laporan Akses IP Tahun 2012
Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2012 Atas Dasar Permintaan
Biro Humas
Tahun 2012
-
-
√
7
Laporan Akses IP Tahun 2011
Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2011 Atas Dasar Permintaan
Biro Humas
Tahun 2011
-
-
√
8
Laporan Akses IP Tahun 2010
Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2010 Atas Dasar Permintaan dan Grafik
Biro Humas
Tahun 2010
-
-
√
Grafik Pemohon Informasi Publik Tahun 2010 s/d 2014
Biro Humas
-
-
-
√
9
JUMLAH PEMOHON INFORMASI
RETENSI ARSIP
KLASIFIKASI
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN LAPORAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK NO
1
JUDUL
JUMLAH PEMOHON INFORMASI
RINGKASAN ISI INFORMASI
Grafik Sengketa Informasi Publik Tahun 2010 s/d Oktober 2014
PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI
WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)
BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
CETAK
REKAM
ONLINE
Biro Humas
-
-
-
√
RETENSI ARSIP
KLASIFIKASI
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN LAPORAN TAHUNAN PPID TAHUN 2015 PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI
WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)
CETAK
REKAM
ONLINE
a. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2015 b. Jumlah Pengakses Melalui Website ppid.kominfo.go.id c. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2010 - 2015
Biro Humas
Tahun 2015
√
√
√
Laporan dan Evaluasi PPID Tahun 2014
a. Ringkasan Laporan Akses Layanan Informasi Publik Atas Dasar Permintaan Tahun 2014 b. Grafik Permintaan Informasi Publik Tahun 2014 c. Ringkasan Laporan Bulanan Akses Layanan Informasi Publik Melalui Website PPID Kemkominfo Tahun 2014 d. Ringkasan Laporan Harian Akses Layanan Informasi Publik Melalui Website PPID Kemkominfo Tahun 2014
Biro Humas
Tahun 2014
√
√
√
3
Laporan dan Evaluasi PPID Tahun 2013
a. Ringkasan Laporan Akses Layanan Informasi Publik Atas Dasar Permintaan Tahun 2013 dan Grafik b. Ringkasan Laporan Akses Layanan Informasi Publik Atas Dasar Permintaan Tahun 2010 s/d 2013 dan Grafik c. Grafik Pengguna Informasi Publik Tahun 2010 s/d 2013 d. Grafik Permintaan Informasi Publik Tahun 2010 s/d 2013 e. Jumlah Pengakses Informasi Yang Wajib Diumumkan Melalui Website ppid.kominfo.go.id
Biro Humas
Tahun 2013
√
√
√
4
Laporan dan Evaluasi PPID Tahun 2013
Ringkasan Laporan Akses Layanan Informasi Publik Atas Dasar Permintaan Tahun 2012
Biro Humas
Tahun 2012
√
√
√
Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2011
Kebijakan Pelayanan Informasi Publik , Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik, Operasional Pelayanan Informasi Publik ,Sengketa Informasi Publik, Anggaran Pelayanan Informasi, Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik, Kesaksian Untuk Memenuhi Proses Hukum di Aparat Penegak Hukum, Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi
Biro Humas
Tahun 2011
√
√
√
NO
1
2
5
JUDUL
Laporan dan Evaluasi PPID Tahun 2015
RINGKASAN ISI INFORMASI
BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
RETENSI ARSIP
KLASIFIKASI
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN PERATURAN MENTERI TAHUN 2013 NO
JUDUL
RINGKASAN ISI INFORMASI
PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI
WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)
BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
CETAK
REKAM
ONLINE
RETENSI ARSIP
KLASIFIKASI
1
Permenkominfo No. 1 Tahun 2013
Tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan
Biro Hukum
-
-
√
√
HK.02.01
2
Permenkominfo No. 2 Tahun 2013
Tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Tanpa Kabel (Wireless) Pada Program Kewajiban Pelayanan Universal
Biro Hukum
-
-
√
√
HK.02.01
3
Permenkominfo No. 3 Tahun 2013
Tentang Penyediaan Jasa Perluasan Jangkauan Layanan Telekomunikasi Dan Informatika Pada Program Kewajiban Pelayanan Universal
Biro Hukum
-
-
√
√
HK.02.01
4
Permenkominfo No. 4 Tahun 2013
Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Video Conference
Biro Hukum
-
-
√
√
HK.02.01
5
Permenkominfo No. 5 Tahun 2013
Tentang Kelompok Alat dan Perangkat Telekomunikasi
Biro Hukum
-
-
√
√
HK.02.01
6
Permenkominfo No. 6 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing
Biro Hukum
-
-
√
√
HK.02.01
7
Permenkominfo No. 7 Tahun 2013
Tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik
Biro Hukum
-
-
√
√
HK.02.01
8
Permenkominfo No. 8 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 23/PER/KOMINFO/11/2011 Tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHZ
Biro Hukum
-
-
√
√
HK.02.01
9
Permenkominfo No. 9 Tahun 2013
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Biro Hukum
-
-
√
√
HK.02.01
10
Permenkominfo No. 10 Tahun 2013
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika
Biro Hukum
-
-
√
√
HK.02.01
11
Permenkominfo No. 11 Tahun 2013
Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2013
Biro Hukum
-
-
√
√
HK.02.01
12
Permenkominfo No. 12 Tahun 2013
Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Call Session Control Function
Biro Hukum
-
-
√
√
HK.02.01
Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Media Resource Function
Biro Hukum
-
-
√
√
HK.02.01
13
Permenkominfo No. 13 Tahun 2013
14
Permenkominfo No. 14 Tahun 2013
Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Session Border Controller
Biro Hukum
-
-
√
√
HK.02.01
15
Permenkominfo No. 15 Tahun 2013
Tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap Lokal
Biro Hukum
-
-
√
√
HK.02.01
16
Permenkominfo No. 16 Tahun 2013
Tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Bergerak Seluler
Biro Hukum
-
-
√
√
HK.02.01
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN NO
JUDUL
RINGKASAN ISI INFORMASI
PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI
WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)
BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
CETAK
REKAM
ONLINE
RETENSI ARSIP
KLASIFIKASI
17
Permenkominfo No. 17 Tahun 2013
Tentang Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Ultra High Frequency Pada Zona Layanan I dan Zona Layanan XIV Untuk Keperluan Transisi Televisi Siaran Digital Terestrial
Biro Hukum
7 Mei 2013
-
√
√
HK.02.01
18
Permenkominfo No. 18 Tahun 2013
Tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika
Biro Hukum
7 Mei 2013
-
√
√
HK.02.01
19
Permenkominfo No. 19 Tahun 2013
Tentang Mekanisme dan Tahapan Pemindahan Alokasi Pita Frekuensi Radio Pada Penataan Menyeluruh Pita Frekuensi Radio 2,1 Ghz
Biro Hukum
Mei 2013
-
√
√
HK.02.01
20
Permenkominfo No. 20 Tahun 2013
Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Komunikasi Dan Informatika
Biro Hukum
28 Juni 2013
-
√
√
HK.02.01
21
Permenkominfo No. 21 Tahun 2013
Tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler Dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas
Biro Hukum
6 Agustus 2013
-
√
√
HK.02.01
22
Permenkominfo No. 22 Tahun 2013
Tentang Penyelenggaraan Layanan Pos Universal
Biro Hukum
6 Agustus 2013
-
√
√
HK.02.01
23
Permenkominfo No. 23 Tahun 2013
Tentang Pengelolaan Nama Domain
Biro Hukum
18 Oktober 2013
-
√
√
HK.02.01
24
Permenkominfo No. 24 Tahun 2013
Tentang Layanan Jelajah (Roaming) Internasional
Biro Hukum
27 November 2013
-
√
√
HK.02.01
25
Permenkominfo No. 25 Tahun 2013
Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Komunikasi dan Informatika
Biro Hukum
4 Desember 2013
-
√
√
HK.02.01
26
Permenkominfo No. 26 Tahun 2013
Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Internet Protocol Set Top Box
Biro Hukum
4 Desember 2013
-
√
√
HK.02.01
27
Permenkominfo No. 27 Tahun 2013
Tentang Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Kementerian Komunikasi dan Informatika
Biro Hukum
4 Desember 2013
-
√
√
HK.02.01
28
Permenkominfo No. 28 Tahun 2013
Tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial
Biro Hukum
4 Desember 2013
-
√
√
HK.02.01
29
Permenkominfo No. 29 Tahun 2013
Tentang Tarif Layanan Pos Universal
Biro Hukum
24 Desember 2013
-
√
√
HK.02.01
30
Permenkominfo No. 30 Tahun 2013
Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
Biro Hukum
24 Desember 2013
-
√
√
HK.02.01
31
Permenkominfo No. 31 Tahun 2013
Tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Radar Maritim dan Radar Surveillance
Biro Hukum
31 Desember 2013
-
√
√
HK.02.01
32
Permenkominfo No. 32 Tahun 2013
Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital Dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial
Biro Hukum
31 Desember 2013
-
√
√
HK.02.01
33
Permenkominfo No. 33 Tahun 2013
Tentang Pedoman Penyusunan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi
Biro Hukum
13 Januari 2014
-
√
√
HK.02.01
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN PERATURAN MENTERI TAHUN 2012 NO
JUDUL
RINGKASAN ISI INFORMASI
PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI
WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)
BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
CETAK
REKAM
ONLINE
RETENSI ARSIP
KLASIFIKASI
1
Permenkominfo No. 1 Tahun 2012
Tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial
Biro Hukum
15 Januari 2012
-
√
√
HK.02.01
2
Permenkominfo No. 2 Tahun 2013
Tentang Pedoman Akuntansi Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika
Biro Hukum
17 Januari 2012
-
√
√
HK.02.01
3
Permenkominfo No. 4 Tahun 2012
Tentang Persyaratan teknis Perangkat Ethernet First Mile
Biro Hukum
31 Januari 2012
-
√
√
HK.02.01
4
Permenkominfo No. 5 Tahun 2012
Tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free-To-Air)
Biro Hukum
20 Februari 2012
-
√
√
HK.02.01
5
Permenkominfo No. 6 Tahun 2012
Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Internet Protocol Multiplexer
Biro Hukum
20 Februari 2012
-
√
√
HK.02.01
6
Permenkominfo No. 7 Tahun 2012
Tentang Persyaratan Teknis Kartu Cerdas Nirkontak (Contactless Smart Card)
Biro Hukum
20 Maret 2012
-
√
√
HK.02.01
7
Permenkominfo No. 8 Tahun 2012
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Post Market Surveillance
Biro Hukum
20 Maret 2012
-
√
√
HK.02.01
8
Permenkominfo No. 9 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2012
Biro Hukum
28 Maret 2012
-
√
√
HK.02.01
9
Permenkominfo No. 10 Tahun 2012
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 03 /Per/M.Kominfo/03/ 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Biro Hukum
22 Mei 2012
-
√
√
HK.02.01
10
Permenkominfo No. 11 Tahun 2012
Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Coarse Wavelength Digital Multiplexer
Biro Hukum
3 Mei 2012
-
√
√
HK.02.01
11
Permenkominfo No. 12 Tahun 2012
Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika
Biro Hukum
14 Mei 2012
-
√
√
HK.02.01
12
Permenkominfo No. 13 Tahun 2012
Tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Komunikasi Dan Informatika
Biro Hukum
14 Mei 2012
-
√
√
HK.02.01
13
Permenkominfo No. 14 Tahun 2012
Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Dense Wavelength Digital Multiplexer
Biro Hukum
14 Mei 2012
-
√
√
HK.02.01
14
Permenkominfo No. 15 Tahun 2012
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri
Biro Hukum
7 Juni 2012
-
√
√
HK.02.01
15
Permenkominfo No. 16 Tahun 2012
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan Balai Uji Negara Asing
Biro Hukum
7 Juni 2012
-
√
√
HK.02.01
16
Permenkominfo No. 17 Tahun 2012
Tentang Pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing
Biro Hukum
12 Juli 2012
-
√
√
HK.02.01
17
Permenkominfo No. 18 Tahun 2012
Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing
Biro Hukum
12 Juli 2012
-
√
√
HK.02.01
Sewa
Saluran
Siaran
Pada
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN NO
RINGKASAN ISI INFORMASI
JUDUL
PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI
WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)
BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
CETAK
REKAM
ONLINE
RETENSI ARSIP
KLASIFIKASI
18
Permenkominfo No. 19 Tahun 2012
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi
Biro Hukum
3 Agustus 2012
-
√
√
HK.02.01
19
Permenkominfo No. 20 Tahun 2012
Tentang Sertifikasi Kecakapan Operator Radio
Biro Hukum
12 Juli 2012
-
√
√
HK.02.01
20
Permenkominfo No. 21 Tahun 2012
Tentang Prangko
Biro Hukum
12 Juli 2012
-
√
√
HK.02.01
21
Permenkominfo No. 22 Tahun 2012
Tentang Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Ultra High Frequency Pada Zona Layanan IV, Zona Layanan V, Zona Layanan VI, Zona Layanan VII dan Zona Layanan XV Untuk Keperluan Transisi Televisi Siaran Digital Terestrial
Biro Hukum
3 Agustus 2012
-
√
√
HK.02.01
22
Permenkominfo No. 23 Tahun 2012
Tentang Pemanfaatan Pembiayaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Layanan Pita Lebar
Biro Hukum
1 Oktober 2012
-
√
√
HK.02.01
23
Permenkominfo No. 24 Tahun 2012
Tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap Lokal
Biro Hukum
1 Oktober 2012
-
√
√
HK.02.01
24
Permenkominfo No. 25 Tahun 2012
Tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh
Biro Hukum
1 Oktober 2012
-
√
√
HK.02.01
25
Permenkominfo No. 26 Tahun 2012
Tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap Sambungan Internasional
Biro Hukum
1 Oktober 2012
-
√
√
HK.02.01
26
Permenkominfo No. 27 Tahun 2012
Tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap Dengan Mobilitas Terbatas
Biro Hukum
1 Oktober 2012
-
√
√
HK.02.01
27
Permenkominfo No. 28 Tahun 2012
Tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Bergerak Selular
Biro Hukum
1 Oktober 2012
-
√
√
HK.02.01
28
Permenkominfo No. 29 Tahun 2012
Tentang Prosedur Koordinasi Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3 Ghz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Berbasis Netral Teknologi
Biro Hukum
Tahun 2012
-
√
√
HK.02.01
29
Permenkominfo No. 30 Tahun 2012
Tentang Prosedur Koordinasi Antara Penyelenggara Telekomunikasi Yang Menerapkan Personal Communication System 1900 Dengan Penyelenggara Telekomunikasi Yang Menerapkan Universal Mobile Telecommunication System
Biro Hukum
17 Oktober 2012
-
√
√
HK.02.01
30
Permenkominfo No. 31 Tahun 2012
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 01/Per/M.Kominfo/1/2006 Tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 Ghz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000
Biro Hukum
17 Oktober 2012
-
√
√
HK.02.01
31
Permenkominfo No. 32 Tahun 2012
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 07/Per/M.Kominfo/2/2006 Tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 Ghz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selule
Biro Hukum
17 Oktober 2012
-
√
√
HK.02.01
32
Permenkominfo No. 33 Tahun 2012
Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Multi-layer Switch
Biro Hukum
22 November 2012
-
√
√
HK.02.01
33
Permenkominfo No. 34 Tahun 2012
Tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Telekomunikasi Jarak Dekat (Short Range Device)
Biro Hukum
22 November 2012
-
√
√
HK.02.01
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN NO
JUDUL
RINGKASAN ISI INFORMASI
PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI
WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)
BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
CETAK
REKAM
ONLINE
RETENSI ARSIP
KLASIFIKASI
34
Permenkominfo No. 35 Tahun 2012
Tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Penerima (Set Top Box) Televisi Siaran Digital Berbasis Standar Digital Video Broadcasting Terestrial – Second Generation
Biro Hukum
22 November 2012
-
√
√
HK.02.01
35
Permenkominfo No. 36 Tahun 2012
Tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Pemancar Televisi Siaran Digital Berbasis Standar Digital Video Broadcasting Terestrial – Second Generation
Biro Hukum
22 November 2012
-
√
√
HK.02.01
36
Permenkominfo No. 37 Tahun 2012
Tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Studio Transmitter Link Untuk Keperluan Radio Siaran
Biro Hukum
3 Desember 2012
-
√
√
HK.02.01
37
Permenkominfo No. 38 Tahun 2012
Tentang Tata Cara Pelaporan Perubahan Data Perizinan Penyiaran
Biro Hukum
17 Oktober 2012
-
√
√
HK.02.01
38
Permenkominfo No. 39 Tahun 2012
Tentang Tata Cara Pendirian Dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas
Biro Hukum
17 Oktober 2012
-
√
√
HK.02.01
39
Permenkominfo No. 40 Tahun 2012
Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Penjatuhan Sanksi Administratif Penyelenggaraan Penyiaran
Biro Hukum
17 Oktober 2012
-
√
√
HK.02.01
40
Permenkominfo No. 41 Tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, Dan Terestrial
Biro Hukum
17 Oktober 2012
-
√
√
HK.02.01
41
Permenkominfo No. 42 Tahun 2012
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika
Biro Hukum
6 Desember 2012
-
√
√
HK.02.01
42
Permenkominfo No. 43 Tahun 2012
Tentang Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan Pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000
Biro Hukum
11 Desember 2012
-
√
√
HK.02.01
43
Permenkominfo No. 44 Tahun 2012
Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Modem Broadband Over Power Line Untuk Keperluan Pelanggan
Biro Hukum
612 Desember 2012
-
√
√
HK.02.01
44
Permenkominfo No. 45 Tahun 2012
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation
Biro Hukum
22 Januari 2012
-
√
√
HK.02.01
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN PERATURAN MENTERI TAHUN 2011 NO
JUDUL
RINGKASAN ISI INFORMASI
PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI
WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)
BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
CETAK
REKAM
ONLINE
RETENSI ARSIP
KLASIFIKASI
1
Permenkominfo No. 1 Tahun 2011
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 36/PER/M.Kominfo/10/2008 Tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
Biro Umum
18 Februari 2011
-
√
√
HK.02.01
2
Permenkominfo No. 2 Tahun 2011
Tentang Sertifikasi Radio Dan Elektronika Dan Operator Radio
Biro Umum
18 Februari 2011
-
√
√
HK.02.01
3
Permenkominfo No. 3 Tahun 2011
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Biro Umum
Tahun 2011
-
√
√
HK.02.01
4
Permenkominfo No. 4 Tahun 2011
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kerja Pengujian Perangkat Telekomunikasi
Biro Umum
Tahun 2011
-
√
√
HK.02.01
5
Permenkominfo No. 5 Tahun 2011
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Museum Penerangan
Biro Umum
Tahun 2011
-
√
√
HK.02.01
6
Permenkominfo No. 6 Tahun 2011
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional
Biro Umum
Tahun 2011
-
√
√
HK.02.01
7
Permenkominfo No. 7 Tahun 2011
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
Biro Umum
18 Februari 2011
-
√
√
HK.02.01
8
Permenkominfo No. 8 Tahun 2011
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pendidikan Dan Latihan Ahli Multi Media Di Yogyakarta
Biro Umum
Tahun 2011
-
√
√
HK.02.01
9
Permenkominfo No. 9 Tahun 2011
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pelatihan Dan Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Biro Umum
Tahun 2011
-
√
√
HK.02.01
10
Permenkominfo No. 10 Tahun 2011
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Biro Umum
Tahun 2011
-
√
√
HK.02.01
11
Permenkominfo No. 11 Tahun 2011
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat
Biro Umum
Tahun 2011
-
√
√
HK.02.01
12
Permenkominfo No. 12 Tahun 2011
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers
Biro Umum
Tahun 2011
-
√
√
HK.02.01
13
Permenkominfo No. 14 Tahun 2011
Tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik
Biro Umum
2 Mei 2011
-
√
√
HK.02.01
14
Permenkominfo No. 15 Tahun 2011
Tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Sejumlah Keputusan Dan/Atau Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Yang Mengatur Materi Muatan Khusus Di Bidang Pos dan Telekomunikasi Serta Keputusan Dan/Atau Peraturan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi
Biro Umum
20 Juni 2011
-
√
√
HK.02.01
15
Permenkominfo No. 16 Tahun 2011
Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 35 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas
Biro Umum
30 Juni 2011
-
√
√
HK.02.01
16
Permenkominfo No. 17 Tahun 2011
Tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, Keuangan, dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
Biro Umum
Tahun 2011
-
√
√
HK.02.01
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN NO
JUDUL
RINGKASAN ISI INFORMASI
PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI
WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)
BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
CETAK
REKAM
ONLINE
RETENSI ARSIP
KLASIFIKASI
17
Permenkominfo No. 18 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio
Biro Umum
Tahujn 2011
-
√
√
HK.02.01
18
Permenkominfo No. 19 Tahun 2011
Tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Berbasis Netral Teknologi
Biro Umum
November 2011
-
√
√
HK.02.01
19
Permenkominfo No. 20 Tahun 2011
Tentang Standar Pelayanan Minimal Balai Penyedia Dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi Dan Informatika
Biro Umum
Tahun 2011
-
√
√
HK.02.01
20
Permenkominfo No. 21 Tahun 2011
Tentang Pemanfaatan Pembiayaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (ICT Fund)
Biro Umum
Tahun 2011
-
√
√
HK.02.01
21
Permenkominfo No. 22 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air)
Biro Umum
23 November 2011
-
√
√
HK.02.01
22
Permenkominfo No. 23 Tahun 2011
Tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 Mhz
Biro Umum
7 Desember 2011
-
√
√
HK.02.01
23
Permenkominfo No. 24 Tahun 2011
Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 Tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet
Biro Umum
Tahun 2011
-
√
√
HK.02.01
24
Permenkominfo No. 25 Tahun 2011
Tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika
Biro Umum
Tahun 2011
-
√
√
HK.02.01
25
Permenkominfo No. 26 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika
Biro Umum
11 Januari 2012
-
√
√
HK.02.01
26
Permenkominfo No. 27 Tahun 2011
Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten/Kota
Biro Umum
Tahun 2011
-
√
√
HK.02.01
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN PERATURAN MENTERI TAHUN 2010 NO
JUDUL
RINGKASAN ISI INFORMASI
PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI
WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)
BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
CETAK
REKAM
ONLINE
RETENSI ARSIP
KLASIFIKASI
1
Permenkominfo No. 1 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
Biro Umum
Januari 2010
-
√
√
HK.02.01
2
Permenkominfo No. 2 Tahun 2010
Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi Dan Informatika Tahun 2010-201
Biro Umum
Tahun 2010
-
√
√
HK.02.01
3
Permenkominfo No. 3 Tahun 2010
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 32/Per/M.Kominfo/10/2008 Tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi
Biro Umum
Tahun 2010
-
√
√
HK.02.01
4
Permenkominfo No. 4 Tahun 2010
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika
Biro Umum
Tahun 2010
-
√
√
HK.02.01
5
Permenkominfo No. 5 Tahun 2010
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat
Biro Umum
Tahun 2010
-
√
√
HK.02.01
6
Permenkominfo No. 6 Tahun 2010
Tentang Layanan Pos Universal
Biro Umum
Tahun 2010
-
√
√
HK.02.01
7
Permenkominfo No. 7 Tahun 2010
Tentang Pedoman Pengembangan Kemitraan Media
Biro Umum
Tahun 2010
-
√
√
HK.02.01
8
Permenkominfo No. 8 Tahun 2010
Tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial
Biro Umum
Tahun 2010
-
√
√
HK.02.01
9
Permenkominfo No. 9 Tahun 2010
Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional
Biro Umum
Tahun 2010
-
√
√
HK.02.01
10
Permenkominfo No. 10 Tahun 2010
Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika
Biro Umum
Tahun 2010
-
√
√
HK.02.01
11
Permenkominfo No. 11 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television/ IPTV)
Biro Umum
Tahun 2010
-
√
√
HK.02.01
12
Permenkominfo No. 12 Tahun 2010
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika
Biro Umum
Tahun 2010
-
√
√
HK.02.01
13
Permenkominfo No. 13 Tahun 2010
Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 15 Tahun 2003 Tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran FM (Frequency Modulation
Biro Umum
Tahun 2010
-
√
√
HK.02.01
14
Permenkominfo No. 14 Tahun 2010
Tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Belanja Operasional (Operational Expenditure/OPEX) Pada Penyelenggaraan Telekomunikasi
Biro Umum
Tahun 2010
-
√
√
HK.02.01
15
Permenkominfo No. 15 Tahun 2010
Tentang Pedoman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi Dan Informatika
Biro Umum
Tahun 2010
-
√
√
HK.02.01
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN NO
JUDUL
RINGKASAN ISI INFORMASI
PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI
WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)
CETAK
REKAM
ONLINE
BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
RETENSI ARSIP
KLASIFIKASI
16
Permenkominfo No. 16 Tahun 2010
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 26/Per/M.Kominfo/5/2007 Tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet
Biro Umum
Tahun 2010
-
√
√
HK.02.01
17
Permenkominfo No. 17 Tahun 2010
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi Dan Informatika
Biro Umum
Tahun 2010
-
√
√
HK.02.01
18
Permenkominfo No. 18 Tahun 2010
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Penyedia Dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi Dan Informatika
Biro Umum
Tahun 2010
-
√
√
HK.02.01
19
Permenkominfo No. 19 Tahun 2010
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 48/Per/M.Kominfo/11/2009 Tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan
Biro Umum
Tahun 2010
-
√
√
HK.02.01
20
Permenkominfo No. 20 Tahun 2010
Tentang Sistem Informasi Manajemen Dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan
Biro Umum
Tahun 2010
-
√
√
HK.02.01
21
Permenkominfo No. 21 Tahun 2010
Tentang Penyediaan Nusantara Internet Exchange Untuk Layanan Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan
Biro Umum
Tahun 2010
-
√
√
HK.02.01
22
Permenkominfo No. 22 Tahun 2010
Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten/Kota
Biro Umum
Desember 2010
-
√
√
HK.02.01
23
Permenkominfo No. 23 Tahun 2010
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/PER/M. Kominfo/10/2005 Tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
Biro Umum
Tahun 2010
-
√
√
HK.02.01
24
Permenkominfo No. 24 Tahun 2010
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 19/PER/M. Kominfo/10/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
Biro Umum
Tahun 2010
-
√
√
HK.02.01
25
Permenkominfo No. 25 Tahun 2010
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 29/Per/M.Kominfo/07/2009 Tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia
Biro Umum
Tahun 2010
-
√
√
HK.02.01
26
Permenkominfo No. 26 Tahun 2010
Tentang Perencanaan Penggunaan Pita Frekuensi Radio (Band Plan) Pada Pita Frekuensi Radio 300 MHz Untuk Sistem Komunikasi Radio Konvensional dan Studio – Transmitter Link
Biro Umum
Tahun 2010
-
√
√
HK.02.01
27
Permenkominfo No. 27 Tahun 2010
Tentang Pengalihan Urusan Proses, Penerbitan Izin, Dan Sertifikasi Di Bidang Komunikasi Dan Informatika
Biro Umum
31 Desember 2010
-
√
√
HK.02.01
28
Permenkominfo No. 28 Tahun 2010
Tentang Pengalihan Urusan Penagihan Dan/Atau Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Komunikasi Dan Informatika
Biro Umum
Desember 2010
-
√
√
HK.02.01
29
Permenkominfo No. 29 Tahun 2010
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Nomor : 26/Per/M.Kominfo/5/2007 Tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet
Biro Umum
Tahun 2010
-
√
√
HK.02.01
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN PERATURAN MENTERI TAHUN 2009 NO
JUDUL
RINGKASAN ISI INFORMASI
PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI
WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)
BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
CETAK
REKAM
ONLINE
RETENSI ARSIP
KLASIFIKASI
1
Permenkominfo No. 1 Tahun 2009
Tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium Dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (Short Messaging Service/Sms) Ke Banyak Tujuan (Broadcast)
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
2
Permenkominfo No. 2 Tahun 2009
Tentang Tata Kearsipan Dinamis Departemen Komunikasi dan Informatika
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
3
Permenkominfo No. 3 Tahun 2009
Tentang Klasifikasi Arsip Departemen Komunikasi dan Informatika
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
4
Permenkominfo No. 7 Tahun 2009
Tentang Penataan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
5
Permenkominfo No. 8 Tahun 2009
Tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Pada Pita Frekuensi Radio 2.3 Ghz
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
6
Permenkominfo No. 9 Tahun 2009
Tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Pada Pita Frekuensi Radio 3.3 Ghz Dan Migrasi Pengguna Frekuensi Radio Eksisting Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Dari Pita Frekuensi Radio 3.4 - 3.6 Ghz Ke Pita Frekuensi Radio 3.3 Ghz
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
7
Permenkominfo No. 11 Tahun 2009
Tentang Kampanye Pemilihan Umum Melalui Jasa Telekomunikasi
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
8
Permenkominfo No. 12 Tahun 2009
Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.76 Tahun 2003 Tentang Rencana Induk ( Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Televisi Siaran Analog Pada Pita Ultra High Frequency (UHF)
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
9
Permenkominfo No. 13 Tahun 2009
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
10
Permenkominfo No. 14 Tahun 2009
Tentang Kliring Trafik Telekomunikasi
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
11
Permenkominfo No. 15 Tahun 2009
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
12
Permenkominfo No. 16 Tahun 2009
Tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Di Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
13
Permenkominfo No. 17 Tahun 2009
Tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
14
Permenkominfo No. 18 Tahun 2009
Tentang Tata Cara Dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
15
Permenkominfo No. 19 Tahun 2009
Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
16
Permenkominfo No. 20 Tahun 2009
Tentang Kebijakan Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN NO
JUDUL
RINGKASAN ISI INFORMASI
PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI
WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)
BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
CETAK
REKAM
ONLINE
RETENSI ARSIP
KLASIFIKASI
17
Permenkominfo No. 21 Tahun 2009
Tentang Standar Penyiaran Digital Untuk Penyiaran Radio Pada Pita Very High Frequency (Vhf) Di Indonesia
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
18
Permenkominfo No. 22 Tahun 2009
Tentang Dokumen Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched Yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 Ghz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
19
Permenkominfo No. 23 Tahun 2009
Tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos Dan Telekomunikasi
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
20
Permenkominfo No. 24 Tahun 2009
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penyelenggaraan Penyiaran
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
21
Permenkominfo No. 25 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/10/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
22
Permenkominfo No. 26 Tahun 2009
Tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Pada Pita Frekuensi Radio 2 GHz
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
23
Permenkominfo No. 27 Tahun 2009
Tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Pada Pita Frekuensi Radio 5,8 GHz
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
24
Permenkominfo No. 28 Tahun 2009
Tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
25
Permenkominfo No. 29 Tahun 2009
Tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
26
Permenkominfo No. 30 Tahun 2009
Tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television/IPTV) di Indonesia
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
27
Permenkominfo No. 31 Tahun 2009
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 36/PER/M. KOMINFO/10/2008 Tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
28
Permenkominfo No. 32 Tahun 2009
Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.67 Tahun 2003 Tentang Tata Hubungan Kerja Antara Departemen Perhubungan dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
29
Permenkominfo No. 33 Tahun 2009
Tentang Penyelenggaraan Amatir Radio
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
30
Permenkominfo No. 34 Tahun 2009
Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
Permenkominfo No. 35 Tahun 2009
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 09/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Pada Pita Frekuensi Radio 3,3 GHz dan Migrasi Pengguna Radio eksisting Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel ((Wireless Broadband) Dari Pita Frekuensi Radio 3,4 – 3,6 GHz ke Pita Frekuensi Radio 3,3 GHz
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
31
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN NO
JUDUL
RINGKASAN ISI INFORMASI
PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI
WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)
BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
CETAK
REKAM
ONLINE
RETENSI ARSIP
KLASIFIKASI
32
Permenkominfo No. 36 Tahun 2009
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
33
Permenkominfo No. 39 Tahun 2009
Tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air)
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
34
Permenkominfo No. 40 Tahun 2009
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 29/PER/M. KOMINFO/07/2009 Tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
35
Permenkominfo No. 41 Tahun 2009
Tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Telekomunikasi
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
36
Permenkominfo No. 42 Tahun 2009
Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Bagi Lembaga Penyiaran Asing Yang Melakukan Kegiatan Peliputan Di Indonesia
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
37
Permenkominfo No. 43 Tahun 2009
Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan Oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
38
Permenkominfo No. 44 Tahun 2009
Tentang Pelaksanaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window Di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
39
Permenkominfo No. 45 Tahun 2009
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 35/Per/M .Kominfo/11/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Telekomunikasi Dan Informatika Perdesaan
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
40
Permenkominfo No. 46 Tahun 2009
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 27/P/M. KOMINFO/8/2008 Tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
41
Permenkominfo No. 47 Tahun 2009
Tentang Indeks Peluang Usaha Penyiaran
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
42
Permenkominfo No. 48 Tahun 2009
Tentang Penyediaan jasa Akses Internet Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
43
Permenkominfo No. 49 Tahun 2009
Tentang Rencana Dasar Teknik Penyiaran
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
44
Permenkominfo No. 50 Tahun 2009
Tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Di Bidang Komunikasi dan Informatika Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
45
Permenkominfo No. 51 Tahun 2009
Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran
Biro Umum
Tahun 2009
-
√
√
HK.02.01
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN PERATURAN MENTERI TAHUN 2008 NO
JUDUL
RINGKASAN ISI INFORMASI
PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI
WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)
BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
CETAK
REKAM
ONLINE
RETENSI ARSIP
KLASIFIKASI
1
Permenkominfo No. 1 Tahun 2008
Tentang Perekaman Informasi Untuk Kepentingan Pertahanan Dan Keamanan Negara
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
2
Permenkominfo No. 2 Tahun 2008
Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
3
Permenkominfo No. 3 Tahun 2008
Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
4
Permenkominfo No. 3A Tahun 2008
Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
5
Permenkominfo No. 4 Tahun 2008
Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
6
Permenkominfo No. 5 Tahun 2008
Tentang Tata Kerja Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
7
Permenkominfo No. 6 Tahun 2008
Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km.20 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
8
Permenkominfo No. 7 Tahun 2008
Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
9
Permenkominfo No. 9 Tahun 2008
Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi Yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Selular
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
10
Permenkominfo No. 10 Tahun 2008
Tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Telefoni Dasar pada Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
11
Permenkominfo No. 11 Tahun 2008
Tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap Lokal
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
12
Permenkominfo No. 12 Tahun 2008
Tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Bergerak Selular
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
13
Permenkominfo No. 13 Tahun 2008
Tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap Mobilitas Terbatas
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
14
Permenkominfo No. 14 Tahun 2008
Tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap Sambungan Internasional
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
15
Permenkominfo No. 15 Tahun 2008
Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar Yang Disalurkan Melalui Jaringan Tetap
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
16
Permenkominfo No. 18 Tahun 2008
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Pranata Humas
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN NO
JUDUL
RINGKASAN ISI INFORMASI
PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI
WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)
BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
CETAK
REKAM
ONLINE
RETENSI ARSIP
KLASIFIKASI
17
Permenkominfo No. 20 Tahun 2008
Tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri Untuk Produksi Film Iklan Yang Disiarkan Dan Dipertunjukan Di Indonesia
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
18
Permenkominfo No. 22 Tahun 2008
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengkajian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
19
Permenkominfo No. 23 Tahun 2008
Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Secara Elektronik Dengan Sistem E-Pengadaan Pemerintah Di Lingkungan Departemen Komunikasi Dan Informatika
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
20
Permenkominfo No. 25 Tahun 2008
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Komunikasi Dan Informatika
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
21
Permenkominfo No. 26 Tahun 2008
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi/ Universal Service Obligation
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
22
Permenkominfo No. 26A Tahun 2008
Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
23
Permenkominfo No. 26B Tahun 2008
Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
24
Permenkominfo No. 26C Tahun 2008
Tentang Tata Kerja Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
35
Permenkominfo No. 27 Tahun
Tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
26
Permenkominfo No. 28 Tahun
Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
27
Permenkominfo No. 29 Tahun
Tentang Sertifikasi Alat Dan Perangkat Telekomunikasi
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
28
Permenkominfo No. 30 Tahun 2008
Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
29
Permenkominfo No. 31 Tahun 2008
Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
30
Permenkominfo No. 32 Tahun
Tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
31
Permenkominfo No. 33 Tahun
Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Km. 31 Tahun 2003 Tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
32
Permenkominfo No. 34 Tahun
Tentang Tata Cara Penilaian Dalam Evaluasi Pada Seleksi Dokumen Permohonan Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
33
Permenkominfo No. 35 Tahun 2008
Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Departemen Komunikasi Dan Informatika
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
34
Permenkominfo No. 36 Tahun 2008
Tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN NO
JUDUL
RINGKASAN ISI INFORMASI
PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI
WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)
BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
CETAK
REKAM
ONLINE
RETENSI ARSIP
KLASIFIKASI
35
Permenkominfo No. 37 Tahun
Tentang Dokumen Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Jarak Jauh
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
36
Permenkominfo No. 38 Tahun
Tentang Rencana Kegiatan Strategis Departemen Komunikasi Dan Informatika Tahun 2009 Sebagai Penyempuranaan Rencana Strategis Departemen Komunikasi Dan Informatika Tahun 2004-2009
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
37
Permenkominfo No. 39 Tahun
Tentang Daerah Ekonomi Maju Dan Daerah Ekonomi Kurang Maju Dalam Penyelenggaraan Penyiaran
Biro Umum
Tahun 2008
-
√
√
HK.02.01
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN PERATURAN MENTERI TAHUN 2007 NO
RINGKASAN ISI INFORMASI
JUDUL
PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI
WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)
BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
CETAK
REKAM
ONLINE
RETENSI ARSIP
KLASIFIKASI
1
Permenkominfo No. 3 Tahun 2007
Tentang Sewa Jaringan
Biro Umum
Tahun 2007
-
√
√
HK.02.01
2
Permenkominfo No. 5 Tahun 2007
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi / Universal Service Obligation
Biro Umum
Tahun 2007
-
√
√
HK.02.01
3
Permenkominfo No. 7 Tahun 2007
Tentang Standar Penyiaran Digital Terestrlal Untuk Televlsl Tidak Bergerak Dl Indonesia
Biro Umum
Tahun 2007
-
√
√
HK.02.01
4
Permenkominfo No. 8 Tahun 2007
Tentang Tata Cara Perizinan Dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
Biro Umum
Tahun 2007
-
√
√
HK.02.01
5
Permenkominfo No. 9 Tahun 2007
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio Dan Angka Kreditnya
Biro Umum
Tahun 2007
-
√
√
HK.02.01
6
Permenkominfo No. 10 Tahun 2007
Tentang Penggunaan Fitur Berbayar Jasa Telekomunikasi
Biro Umum
Tahun 2007
-
√
√
HK.02.01
7
Permenkominfo No. 11 Tahun 2007
Tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal TelekomunikasI
Biro Umum
Tahun 2007
-
√
√
HK.02.01
8
Permenkominfo No. 14 Tahun 2007
Tentang Tata Cara Dan Kriteria Seleksi Pengguna Spektrum Frekuensi Radio Untuk Penyelenggaraan Penyiaran
Biro Umum
Tahun 2007
-
√
√
HK.02.01
9
Permenkominfo No. 15 Tahun 2007
Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 08/P/M.Kominfo/3/2007 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
Biro Umum
Tahun 2007
-
√
√
HK.02.01
10
Permenkominfo No. 17 Tahun 2007
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pendidikan Dan Latihan Ahli Multi Media Di Yogyakarta
Biro Umum
Tahun 2007
-
√
√
HK.02.01
11
Permenkominfo No. 18 Tahun 2007
Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 86/Kep/M.Kominfo/10/2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit
Biro Umum
Tahun 2007
-
√
√
HK.02.01
12
Permenkominfo No. 19 Tahun 2007
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Museum Penerangan
Biro Umum
Tahun 2007
-
√
√
HK.02.01
13
Permenkominfo No. 20 Tahun 2007
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
Biro Umum
Tahun 2007
-
√
√
HK.02.01
14
Permenkominfo No. 21 Tahun 2007
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional
Biro Umum
Tahun 2007
-
√
√
HK.02.01
15
Permenkominfo No. 22 Tahun 2007
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 08/P/M.Kominfo/3/2007 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
Biro Umum
Tahun 2007
-
√
√
HK.02.01
Tentang Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri Untuk Produk Iklan Yang Disiarkan Melalui Lembaga Penyiaran
Biro Umum
Tahun 2007
-
√
√
HK.02.01
16
Permenkominfo No. 25 Tahun 2007
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN NO
JUDUL
RINGKASAN ISI INFORMASI
PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI
WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)
BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
CETAK
REKAM
ONLINE
RETENSI ARSIP
KLASIFIKASI
17
Permenkominfo No. 26 Tahun 2007
Tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet
Biro Umum
Tahun 2007
-
√
√
HK.02.01
18
Permenkominfo No. 27 Tahun 2007
Tentang Dokumen Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional
Biro Umum
Tahun 2007
-
√
√
HK.02.01
19
Permenkominfo No. 29 Tahun 2007
Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 27/P/M.Kominfo/6/2007 Tentang Dokumen Seleksi Penyelenggara Jaringan Tetap Sambungan Internasional
Biro Umum
Tahun 2007
-
√
√
HK.02.01
20
Permenkominfo No. 32 Tahun 2007
Penyesuaian Penerapan Sistem Stasiun Jaringan Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi
Biro Umum
Tahun 2007
-
√
√
HK.02.01
21
Permenkominfo No. 38 Tahun 2007
Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 11/Per/M.Komlnfo/04/2007 Tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi
Biro Umum
Tahun 2007
-
√
√
HK.02.01
22
Permenkominfo No. 40 Tahun 2007
Tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Di Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit
Biro Umum
Tahun 2007
-
√
√
HK.02.01
23
Permenkominfo No. 41 Tahun 2007
Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional
Biro Umum
Tahun 2007
-
√
√
HK.02.01
24
Permenkominfo No. 43 Tahun 2007
Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Km.4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional
Biro Umum
Tahun 2007
-
√
√
HK.02.01
25
Permenkominfo No. 44 Tahun 2007
Tentang Perubahan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 25/Per/M.Kominfo/5/2007 Tentang Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri Untuk Produk Iklan Yang Disiarkan Melalui Lembaga Penyiaran
Biro Umum
Tahun 2007
-
√
√
HK.02.01
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN PERATURAN MENTERI TAHUN 2006 NO
RINGKASAN ISI INFORMASI
JUDUL
PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI
WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)
BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
CETAK
REKAM
ONLINE
RETENSI ARSIP
KLASIFIKASI
1
Permenkominfo No. 1Tahun 2006
Tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT - 2000
Biro Umum
Tahun 2006
-
√
√
HK.02.01
2
Permenkominfo No. 2 Tahun 2006
Tentang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 Pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz
Biro Umum
Tahun 2006
-
√
√
HK.02.01
3
Permenkominfo No. 4 Tahun 2006
Tentang Tata Cara Lelang Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT IMT-2000
Biro Umum
Tahun 2006
-
√
√
HK.02.01
4
Permenkominfo No. 5 Tahun 2006
Tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi
Biro Umum
Tahun 2006
-
√
√
HK.02.01
5
Permenkominfo No. 7 Tahun 2006
Tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 1,2 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler
Biro Umum
Tahun 2006
-
√
√
HK.02.01
6
Permenkominfo No. 8 Tahun 2007
Tentang Interkoneksi
Biro Umum
Tahun 2006
-
√
√
HK.02.01
7
Permenkominfo No. 9 Tahun 2006
Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Awal Dan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Tetap
Biro Umum
Tahun 2006
-
√
√
HK.02.01
8
Permenkominfo No. 11 Tahun 2006
Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi
Biro Umum
Tahun 2006
-
√
√
HK.02.01
9
Permenkominfo No. 12 Tahun 2007
Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar Jaringan Bergerak Selular
Biro Umum
Tahun 2006
-
√
√
HK.02.01
10
Permenkominfo No. 17 Tahun 2006
Tentang Tata Cara Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran Bagi Lembaga Penyiaran Swasta Yang Telah Memiliki Izin Stasiun Radio Dari Direktorat Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Dan/Atau Izin Siaran Nasional Untuk Televisi Dari Departemen Penerangan Dan Bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan Yang Telah Memiliki Izin Penyelenggaraan Jasa Televisi Berbayar Dari Direktorat Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Dan/Atau Izin Penyelenggaraan Siaran Televisi Berlangganan Dari Departemen Penerangan
Biro Umum
Tahun 2006
-
√
√
HK.02.01
11
Permenkominfo No. 20 Tahun 2006
Tentang Peringatan Dini Tsunami Atau Bencana Lainnya Melalui Lembaga Penyiaran Di Seluruh Indonesia
Biro Umum
Tahun 2006
-
√
√
HK.02.01
12
Permenkominfo No. 24 Tahun 2006
Tentang Format Penyeuaian Izin Penyelenggaraan Swasta Dan Lembaga Penyiaran Berlangganan
Biro Umum
Tahun 2006
-
√
√
HK.02.01
13
Permenkominfo No. 26 Tahun 2006
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 19/PER.KOMINF0/10/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Bangunan Spektrum Frekuensi Radio
Biro Umum
Tahun 2006
-
√
√
HK.02.01
14
Permenkominfo No. 27 Tahun 2006
Tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet
Biro Umum
Tahun 2006
-
√
√
HK.02.01
15
Permenkominfo No. 28 Tahun 2006
Tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah
Biro Umum
Tahun 2006
-
√
√
HK.02.01
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN NO
JUDUL
RINGKASAN ISI INFORMASI
PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI
WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)
BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
CETAK
REKAM
ONLINE
RETENSI ARSIP
KLASIFIKASI
16
Permenkominfo No. 29 Tahun 2006
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Certification Authority (CA) Di Indonesia
Biro Umum
Tahun 2006
-
√
√
HK.02.01
17
Permenkominfo No. 30 Tahun 2006
Tentang Badan Pengawas Certification Authority
Biro Umum
Tahun 2006
-
√
√
HK.02.01
18
Permenkominfo No. 32 Tahun 2006
Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Sementara Telekomunikasi Dan Informatika Pedesaan
Biro Umum
Tahun 2006
-
√
√
HK.02.01
19
Permenkominfo No. 34 Tahun 2006
Tentang Standar Pelayanan Minimal Balai Telekomunikasi Dan Informatika Pedesaan
Satuan Kerja Sementara
Biro Umum
Tahun 2006
-
√
√
HK.02.01
20
Permenkominfo No. 35 Tahun 2006
Tentang Organisasi Tata Kerja Balai Telekomunikasi Dan Informatika Perdesaan
Biro Umum
Tahun 2006
-
√
√
HK.02.01
21
Permenkominfo No. 37 Tahun 2006
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 13/P/M.KOMINFO/8/2005 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Menggunakan Satelit
Biro Umum
Tahun 2006
-
√
√
HK.02.01
22
Permenkominfo No. 40 Tahun 2006
Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Km.20 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
Biro Umum
Tahun 2006
-
√
√
HK.02.01
23
Permenkominfo No. 41 Tahun 2006
Tentang Penetapan Jabatan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika
Biro Umum
Tahun 2006
-
√
√
HK.02.01
24
Permenkominfo No. 42 Tahun 2006
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 01/Per/M.Kominfo/1/2006 Tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2,1 Ghz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Imt-2000
Biro Umum
Tahun 2006
-
√
√
HK.02.01
