SOSIALISASI PELAYANAN INFORMASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN PUBLIK NEGARA Diselenggarakan Oleh PUSDATIN KESDM, Hotel Grand Mentari-Kalsel, 26 September 2013
------------------------------------------------------------------------
Disampaikan oleh :
Soekartono Email :
[email protected] http://ppid.kominfo.go.id
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI PUSAT INFORMASI DAN HUMAS © 2013
BADAN PUBLIK : 1. Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Badan Lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, Sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2. Organisasi Non-pemerintah : Sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. INFORMASI PUBLIK : Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik Yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik
HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK DAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK HAK PEMOHON INFORMASI PUBLIK 1. Melihat dan Mengetahui 2. Mendapatkan salinan melalui permohonan dengan mengajukan permintaan disertai alasan 3. Menghadiri pertemuan yg bersifat terbuka 4. Menyebarluaskan Informasi 5. Mengajukan gugatan
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK 1. Wajib menyediakan, memberikan dan/atau
HAK BADAN PUBLIK 1. Badan
Publik
berhak
menolak
menerbitkan Informasi Publik yang akurat,
memberikan informasi yang dikecualikan
benar, dan tidak menyesatkan yang berada di
sesuai ketentuan peraturan perundang-
bawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik;
2. Menunjuk PPID; 3. Membangun dan mengembangkan SPLI; 4. Mengumumkan layanan informasi publik.
undangan. 2. Badan
Publik
berhak
menolak
memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK 1. Menggunakan Sesuai Per – UU 2. Mencantumkan Sumber dari mana memperolehnya baik untuk kepentingan sendiri/ keperluan publikasi (ps.5)
KETENTUAN PIDANA Ps.51; 52; 53; 54
3. Informasi
publik
yang
tidak
dapat
diberikan oleh Badan Publik, adalah : a. Informasi yang dapat membahayakan
negara; Pasal : 51 Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pasal 52 :Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara sertamerta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan UndangUndang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pasal 53 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pasal 54 : 1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi yang berkaitan dengan hakhak pribadi; d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. (UU No.14 Tahun 2008) Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik. PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. (PP No.61 Tahun 2010), diundangkan tanggal 23 Agustus 2010)
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NO
1.
Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian dan Pengamanan Informasi;
2
Pelayanan Informasi yang cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan aturan yang berlaku;
3.
Penetapan Prosedur Operasional Penyebarluasan Informasi Pubblik; -
4.
Pengujian Konsekuensi ;
5.
Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
6.
Penetapan informasi yg dikecualikan yg telah habis jangka waktu pengecualiaannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
7.
Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi public.
ATASAN PPID
P P I D
P P I D
P P I D
PEMBANTU
BIDANG
BIDANG
BIDANG
PENGELOLAAN INFORMASI
DOKUMENTASI DAN ARSIP
PELAYANAN INFORMASI
BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA HUMAS – ARSIPARIS – PRANATA KOMPUTER
1. 2.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB (Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010; pasal 14)
PIMPINAN BADAN PUBLIK
PEMBANTU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010; pasal 14; Permendagri No.35 Tahun 2010; pasal 8 ayat (5),(6)-- PPID di lingkungan Pemerintahan Provinsi,Kabupaten/Kota dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional.
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI NO 1
2
3
4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID Penyediaan Informasi, Penyimpanan, Pendokumentasian dan Pengamanan Informasi; Pelayanan Informasi yang cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan aturan yang berlaku; Penetapan Prosedur Operasional Penyebarluasan Informasi Pubblik; Pengujian Konsekuensi;
5
Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
6
Penetapan informasi yg dikecualikan yg telah habis jangka waktu pengecualiaannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
7
INFORMASI PUBLIK
Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
Sumber : Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010; pasal 14
INF. YANG WAJIB DISEDIAKAN & DIUMUMKAN
BERKALA
SERTA MERTA
INF. YANG DIKECUALIKAN
SETIAP SAAT
INF. ATAS DASAR PERMINTAAN
RAHASIA NEGARA
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Setiap Informasi Publik bersifat terbuka, harus : dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana
RAHASIA PRIBADI
RAHASIA JABATAN
Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UndangUndang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas Ketat, artinya untuk mengategorikan informasi yang dikecualikan harus benarbenar mengacu pada metode yang valid dan mengedepankan obyektivitas; Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenangan; Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendakinya.
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMINFO
Jl.Medan Merdeka Barat No.9, Jakarta 10110 Telp/Fax..: 021 345 2841; E-mail :
[email protected]; Website : ppid.kominfo.go.id
DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2013 INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN NO
JUDUL DAN RINGKASAN ISI INFORMASI
PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/ PENERBIT INFORMASI
WAKTU PEM BUATAN INFORMASI
FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA CETAK
REKAM
ONLINE
RETENSI ARSIP
KLASIFIKASI
1
Informasi tentang profil Badan Publik
Biro Kepegawaian
2013
√
√
√
Selama Berlaku
KP.01.01
2
Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik
Biro Perencanaan
2013
√
√
√
5 Tahun
PR.01
3
Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik
Biro Perencanaan
2012
√
√
√
5 Tahun
PR.02
4
Ringkasan laporan keuangan Rencana dan L R A Neraca Laporan Arus Kas dan C A L K Daftar Aset dan Investasi
Biro Keuangan
2012
√
√
√
5 Tahun
KU.01
Ringkasan laporan akses Informasi Publik
Pusat Informasi Humas
2012
√
√
√
5 Tahun
PR.02
5
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (PASAL 17 UU NO.14 TAHUN 2008)
INFORMASI PUBLIK YANG APABILA DIBUKA DAN DIBERIKAN KEPADA PEMOHON INFORMASI PUBLIK a
Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum;
b
Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat;
c
Dapat Membahayakan Keamanan Negara;
d
Dapat Mengungkapkan Kekayaan Alam Indonesia;
e
Dapat Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional;
f
Dapat Merugikan Kepentingan Hubungan Luar Negeri;
g
Dapat Mengungkapkan Isi Akta Otentik Yang Bersifat Pribadi Dan Kemauan Terakhir Ataupun Wasiat Seseorang;
Pertahanan
Setiap Orang/Kelompok orang/Badan Hukum/Badan Publik yang dengan sengaja dan tanpa hak : 1.
mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2.
mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
Dan
h
Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi;
i
Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Atau Intra Badan Publik, Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan Kecuali Atas Putusan Komisi Informasi Atau Pengadilan;
j
Informasi yang tidak boleh berdasarkan Undang-Undang.
diungkapkan
54
CONTOH DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN NO.
JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
I
UMUM
1
Dokumen keuangan kegiatan yang sedang berjalan (Lap.Keuangan Sebelum Diaudit (Unaudited)
ALASAN
1. UU No.14 Tahun 2008; ps.17, huruf j :
JANGKA WAKTU
... Tahun
UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; ps. 30 ayat (1) Presiden menyampaikan rancangan undangundang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; ps.10 : Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat : (a). meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; (b). mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya;
II
TUGAS DAN FUNGSI K/L/PROV/KAB/KOTA
1
Daftar alokasi frekuensi dan penggunaan frekuensi untuk keperluan pertahanan keamanan negara (TNI/Polri) dan intelijen
UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf C: informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara,
... Tahun
*** STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK *** Dasar Hukum
Persyaratan
Sistem, Mekanieme & Prosedur
Jangka Waktu Penyelesaian
Produk Pelayanan
Sarpras & Fasilitas
Pelaksanaan
Penanganan Pengaduan
Evaluasi Kinerja
DLL
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK NO.
KEGIATAN
PELAKSANA DESK LAYANAN
1
Menerima Permintaan Informasi Publik
2
Melaporkan Kepada Penanggung Jawab
3
Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan Permintaan Informasi Publik
4
Menginformasikan ke desk untuk Memproses lebih lanjut
5
Menghubungi Pemohon I P
6
Melaporkan Kepada Pimpinan
BIDANG PELAYANAN IP
PPID
MULAI
SELESAI
NO. REGISTRASI
NO. REGISTRASI
a. Jumlah permintaan informasi yang diterima; b. Waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap
LAPORAN TAHUNAN SETIAP TAHUN BADAN PUBLIK WAJIB MENGUMUMKAN LAYANAN INFORMASI
permintaan informasi; c. Jumlah pemberian dan penolakan permintaan
BADAN PUBLIK WAJIB MENGUMUMKAN
informasi; dan/atau; d. Alasan penolakan permintaan informasi.
Last update : 11 September 2013
Semoga Bermanfaat Sekian ………. Terima Kasih
