E D I S I
11
Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
September 2015
R E P O R T
Agustus
Narasi Tunggal
Riset Sosial media
Agenda Setting
Riset Substansi
Konten
Kalender Aksi
Topik Reformasi Penyelenggaraan Haji
Peningkatan Layanan Haji
www.infopublik.id
@GPRbaik
Daftar Isi Halaman
Narasi Tunggal
3
Lampiran Halaman Riset Sosial media
Data Pendukung
Agenda Setting
Konten Siaran Pers
September
Kalender Aksi
6
9
13
18
23
Narasi Tunggal
• Situasi Terkini • Analisis • Rekomendasi
3
Narasi Tunggal Reformasi Penyelenggaraan Haji
Peningkatan Layanan Haji
Latar Belakang
Tahun 2015 ini, Indonesia akan memberangkatkan 168.800 jamaah haji yang terdiridari 155.200 jamaah haji reguler dan 13.600 haji khusus. Kementerian Agama telah melaksanakan kebijakan Reformasi Haji salah satunya adalah menekan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar USD502, sehingga tahun 2015 ini ongkos naik haji rata-rata hanya sebesar Rp33,9 juta per jamaah. BPIH turun karena efisiensi pada rute penerbangan, transportasi darat dan melokalisir pemondokan jamaah haji di Mekah. Mulai tahun ini pula, pemerintah mengakomodasi secara penuh sistem e-hajj yang diselenggarakan oleh Pemerintah Saudi Arabia. Sistem e-hajj diberlakukan Pemerintah Arab Saudi guna menjamin setiap jamaah di Tanah Suci tidak telantar sehingga dapat fokus untuk beribadah.Kebijakan itu merupakan bagian dari Reformasi Penyelenggaraan Haji.
Situasi Terkini
Pemberitaan di media massa menunjukkan respon positif dari Kementerian Agama mengenai penyelenggaraan haji tahun 2015. Pemberitaan media massa dominan mengenai persiapan penyelenggaraan dalam aspek kesehatan, administrasi dan pemberangkatan. Meski tidak dominan, ada beberapa komentar mengenai keterlambatan visa akibat kebijakan sistem e-hajj. Kondisi itu mengakibatkan banyak jamaah haji Tanah Air yang berangkat tidak sesuai kloternya semula.
4
GPR
R E P O R T
Peningkatan Layanan Haji
Dalam media sosial, dominan pesan yang dikaitkan layanan haji antara lain belum selesainya pelayanan visa dan penundaaan keberangkatan jamaah. Top share isu selama bulan Juli-Agustus 2015 antara lain “Dua Ribu Calon Jemaah Haji belum dapat visa”; “Cuma di era Presiden Jokowi, jemaah haji tak dapat visa”, dan “DPR temui banyak masalah terkait visa”. Masyarakat juga memperbincangkan adanya perbedaan antara kepengurusan visa haji di Malaysia dan Indonesia di mana Jemaah haji Malaysia tidak bermasalah dengan visa.
Analisis
Pemberitaan melalui media massa saat ini didominasi oleh proses pemberangkatan jamaah haji. Kesiapan pemerintah dalam memberikan layanan terbaik bagi jamaah Indonesia.Aspek antisipasi kesehatan, pemondokan juga telah menjadi perhatian media massa. Namun demikian persoalan reformasi penyelenggaraan haji belum menjadi liputan dominan di media massa. Penyelenggaraan Layanan Haji pada dasarnya dapat dibedakan pada persiapan, penyelenggaraan dan pemulangan jamaah. Selama ini berbagai aspek yang dominan menjadi pemberitaan media adalah masalah administrasi pelayanan, pemondokan, kesehatan jamaah haji, dan pemulangan jamaah. Perbincangan di media sosial berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat di era Presiden Jokowi terhadap pengelolaan layanan haji. Meskipun pemerintah telah menjalankan Reformasi Layanan yang dapat menekan ongkos perjalanan haji, namun isu kebijakan tersebut seolah tenggelam akibat penundaan keberangkatan akibat belum mendapatkan visa akibat adopsi penuh sistem e-hajj. Padahal sistem itu berdampak pada semua negara, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Pakistan, Nigeria, Afganistan akibat persyaratan detil mengenai data lengkap dan rinci untuk setiap calon jamaah haji.
Rekomendasi 1.
2.
Penanganan komunikasi publik dalam menghadapi isu yang berpotensi menenggelamkan pesan utama Reformasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah memerlukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Kecepatan respon pemerintah khususnya dari kalangan unsur penyelenggaraan layanan haji, terutama di lapangan di Mekkah dan embarkasi keberangkatan/kepulangan mengenai keluhan dan kritisi dari para jamaah haji. b. Pemahaman mengenai kerangka umum reformasi penyelenggaraan haji dan umrah dan langkah nyata yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat pengguna Aktivitas komunikasi selanjutnya dilakukan melalu media sosial untuk menyebarluaskan informasi tentang Reformasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah secara lebih lengkap bukan hanya dari komponen pembiayaan, namun juga dalam setiap tahapan penyelenggaraan haji mulai dari pemberangkatan, pelaksanaan pemondokan dan katering serta pemulangan jamaan haji.
Peningkatan Layanan Haji
GPR
R E P O R T
5
Lampiran RisetAnalisis Sosial Media & Opinion Leader Monitoring Media
Layanan Haji 2015 Juli-Agustus 2015
6
Analisis Monitoring Media Top 5 Shared Content On Twitter 15 Calon Haji Urung Berangkat dari Medan, 7 karena VisaBelum Hampir Dua Ribu Calon Jemaah Haji Belum Dapat Visa DPR Temui Banyak Masalah Terkait Visa Haji Visa 1.030 haji Pekanbaru tuntas dicetak Menag: Penundaan Keberangkatan Jemaah Haji karena VisaMaksimal
16% 35% 16%
16%
17% Periode: Juli - Agustus
No
Title
Total Shares
1 15 Calon Haji Urung Berangkat dari Medan, 7 karena VisaBelum 2 Hampir Dua Ribu Calon Jemaah Haji Belum Dapat Visa
Source
Date
1,100
detik.com
21-Aug-15
539
viva.co.id
25-Aug-15
3 DPR Temui Banyak Masalah Terkait Visa Haji
519
viva.co.id
26-Aug-15
4 Visa 1.030 haji Pekanbaru tuntas dicetak
509
antaranews.com
26-Aug-15
5 Menag: Penundaan Keberangkatan Jemaah Haji karena VisaMaksimal
502
detik.com
24-Aug-15
Tweets Trend: Kata Kunci “Haji”
• •
Pada tanggal 21 Agustus tweet dari @metro_tv : “Menag Klaim Naik Haji Semakin Mudah dan Murah” menjadi trending topic di hari tersebut Sejak tanggal 22 pemberitaan tentang kloter yang gagal berangkat menjadi trending topic, dan puncaknya adalah pada tanggal 24, tweet dari @metro_tv : “Gagal berangkat, Calin Jamaah Haji Termuda ini Menangis”
7
GPR
R E P O R T
Peningkatan Layanan Haji
Analisa Kualitatif Media Sosial •
Hasil riset media sosial (twitter dan FB) periode Juli-Agustus 2015 untuk kata kunci “Layanan Haji” yang paling banyak di share di twitter adalah: 15 Calon Jemaah haji urung berangkat dari Medan: 7 karena visa belum. Sedangkan top share di facebook adalah: Jemaah Haji dari Malaysia Tak Alami Kesulitan Visa • Selain itu ditemukan top share menarik yaitu: 1) Hampir Dua Ribu Calon Jemaah Haji belum dapat visa; 2) Cuma di era Presiden Jokowi, jemaah haji tak dapat visa; 3) DPR temui banyak masalah terkait visa • Kesemua share tersebut mencerminkan bahwa kesimpangsiuran masalah keterlambatan visa bagi jemaah haji Indonesia sehingga menyebabkan jemaah gagal berangkat menjadi hal menarik pada penyelenggaraan haji tahun ini. Ditemukan pula banyak kesimpangsiuran dalam jumlah Jemaah Haji yang gagal berangkat karena masalah visa ini; • Masyarakat juga memperbincangkan adanya perbedaan antara kepengurusan visa haji di Malaysia dan Indonesia dimana Jemaah haji Malaysia tidak bermasalah dengan visa. Juga ditemukan share tentang ketidakpercayaan masyarakat di era Presiden Jokowi terhadap kepengurusan haji tahun ini.
Opini Leader Tentang Haji 2015 Harga Turun, Pelayanan Ditingkatkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan “penurunan harga tak akan menurunkan kualitas pelayanan. Malah, akan ada penambahan layanan yakni penyediaan makan sekali sehari selama 15 hari. Pemerintah kemudian menyiapkan layanan transportasi shalawat dari pemondokan Masjidil Haram selama 24 jam”. Sumber: http://nasional.tempo.co/
Upaya Besar Untuk Menurunkan Biaya Haji Anggota Komisi VIII DPR Abdullah Fikri Faqih mengungkapkan upaya untuk menurunkan biaya haji tahun 2015 bukan sesuatu yang mudah. Harus menggelar pertemuan sebanyak 17 kali dengan sejumlah pihak terkait dalam rapat panitia kerja (panja). Kita harus bedah semua komponen biaya haji per jamaahnya,” Sumber: http://nasional.sindonews.com/
Penyelenggaraan Haji 2015 Perlu Banyak Inovasi “Tahun lalu dinyatakan berhasil yang ditujukan melalui indeks kepuasaan berdasarkan survei BPS. Kalau tahun ini sama, maka gagal. Pada 2015 ini harus banyak inovasi,” kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abdul Djamil Sumber: republika.co.id
Waktu Pembinaan Kesehatan Calon Jamaah Ditambah
Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Fidiansjah mengatakan “ waktu ideal untuk membina kesehatan calon jamaah yakni dua tahun. Dengan waktu dua tahun maka proses pembinaan kesehatan dapat berjalan optimal. Untuk itu kementerian agama dapat mengubah aturan pembinaan kesehatan calon jamaah mulai pada saat mereka mendaftar awal dan masuk antrian jamaah”. Sumber: republika.co.id Peningkatan Layanan Haji
GPR
R E P O R T
8
Lampiran
Data Pendukung
Riset Substansi Layanan Haji 2015
9
Riset Substansi Layanan Haji 2015
• • • • •
•
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2015 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1436 H/2015 M: USD2.717 BPIH tahun 2015 mengalami penurunan yang signifikan rata-rata sebesar 502 dollar AS dari 3,219 dollar AS menjadi 2,717 dollar AS. BPIH turun karena efisiensi pada rute penerbangan, transportasi darat dan melokalisir pemondokan jamaah haji di Mekah. Tahun 2015 ini, Indonesia akan memberangkatkan 168.800 jamaah haji yang terdiri dari 155.200 jamaah haji reguler dan 13.600 haji khusus. BPIH tahun 1436H/2015M sebesar USD2.717 atau Rp33.962.500,- (dengan nilai tukar USD1 adalah Rp12.500,- turun sebesar USD502 dibanding BPIH tahun 1436H/2014M sebesar USD3.219.
Rincian BPIH
•
Sumber: http://haji.kemenag.go.id/v2/content/alhamdulillah-bpih-tahun-2015-ditetapkan-rata-ratausd2717-turun-usd502-dari-tahun
Rata-rata BPIH sebesar 2.717 itu antara lain digunakan: USD 2.000 diperuntukan untuk biaya tiket, airport tax, dan passenger service. USD312 diperuntukan untuk biaya penginapan di Makkah USD405 diperuntukan sebagai living allowance (uang saku). Sumber: http://haji.kemenag.go.id/v2/content/alhamdulillah-bpih-tahun-2015-ditetapkan-ratarata-usd2717-turun-usd502-dari-tahun
Penyebab Berkurangnya Kuota Haji •
Tahun 2013-2014 renovasi dan pengembangan Masjidil Haram oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan saat ini masih berjalan, mengakibatkan berkurangnya kapasitas daya tampung tempat tawaf, yang sebelumnya 48.000 jemaah per jam menjadi 22.000 jemaah per jam. Dengan demikian, untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan keamanan para jamaah haji di dunia, otoritas setempat memberlakukan kebijakan pengurangan kuota haji dunia sebesar 20 %. Sumber: http://haji.kemenag.go.id/v2/blog/affan-rangkuti/haji-dalam-angka-jumlah-jemaah-haji-indonesia-dalam-seabad-lebih
Visa Jamaah Haji • • •
Keterlambatan penerbitan visa diakibatkan oleh penerapan kebijakan sistem haji elektronik e-hajj oleh otoritas Arab Saudi, sehingga data/ dokumen jamaah beserta seluruh jenis layanan yang diberikan harus terintegrasi dalam satu sistem, termasuk layanan visa. Dengan sistem e-hajj, data-data jamaah harus lengkap yang nantinya digunakan untuk berbagai keperluan selama menjalani ibadah haji di Arab Saudi, seperti untuk penerbangan, akomodasi, pemondokan dan lain-lain. Pemerintah Arab Saudi sudah menerapkan sistem baru dan menggunakan sistem pemaketan, sistem paket layanan segala aspek seperti perumahan, transportasi dan juga katering sehingga ketika pemaketan itu sudah terpenuhi maka proses visa itu baru bisa dapat dilakukan secara
Peningkatan Layanan Haji
GPR
R E P O R T
11 10
Riset Substansi
• • • • •
langsung tapi apabila pemaketan itu tidak lengkap maka proses dalam pemvisaan itu sendiri menjadi terkendala. Sistem e-hajj diberlakukan Pemerintah Arab Saudi guna menjamin setiap jamaah di Tanah Suci tidak telantar sehingga dapat fokus untuk beribadah. Kebijakan ini juga berdampak pada semua negara, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Pakistan, Nigeria, Afganistan. Nigeria: dari 66 ribu calon jamaah haji, ada 24 ribu calon jamaah haji yang terkendala visa terhambatnya proses penyelesaian visa mengakibatkan banyak jamaah haji Tanah Air yang berangkat tidak sesuai kloternya semula. Walau terkendala keterlambatan visa, di mata pemerintah Arab Saudi Indonesia menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan haji dari berbagai aspek, sehingga indonesia menjadi salah satu negara percontohan untuk penyelenggaraan haji yang lebih baik dibanding negaranegara lain. Hal ini disampaikan Ketua Muasasah Ketua Muassasah Adilla Hateem Dja’far Bali saat melakukan pertemuan dengan unsur pimpinan PPIH daerah kerja Madinah Senin malam (24/8) di salah satu hotel wilayah Markaziah.
Program Screening Kesehatan Jamaah Haji Indonesia •
memberi gelang berwarna kepada jamaah untuk mengidentifikasi tingkat kesehatan.
MERAH KUNING HIJAU
• jamaah memiliki risiko kesehatan tinggi (risti): berusia di atas 60 tahun dan memiliki penyakit bawaan yang sudah diidap sejak di Tanah Air.
• jamaah berusia di bawah 60 tahun namun memiliki penyakit bawaan.
• jamaah berusia di atas 60 tahun tapi tidak memiliki riwayat penyakit berat apa pun • hanya menjadi penanda umur karena secara umum kondisi jamaah adalah sehat
Penyakit bawaan: hipertensi, diabetes, paruparu, ginjal, dan lainnya
Daftar Tunggu Haji 10 Provinsi dengan Kuota Terbesar Nama Daerah
Kuota
Batas Tahun Keberangkatan
Jumlah Pendaftar
Prov. Jawa Timur
33.935
2.030
538.480
Prov. Jawa Tengah
29.435
2.028
411.479
Prov. Banten
8.484
2.027
105.635
Prov. Sumatera Utara
8.180
2.026
93.544
Prov. DKI Jakarta
7.034
2.027
90.226
Prov. Sumatera Selatan
6.300
2.026
77.099
Prov. Lampung
6.240
2.026
73.222
Prov. Riau
5.010
2.027
62.216
Prov. Nusa Tenggara Barat
4.464
2.029
67.510
Prov. Sumatera Barat
4.457
2.027
56.916
Sumber: http://data.go.id/dataset/daftar-tunggu-haji/resource/da3618a9-78c6-46f7-bc0b-bdfebb0a2a5d
11
GPR
R E P O R T
Peningkatan Layanan Haji
Peningkatan Layanan Haji
GPR
R E P O R T
12
Lampiran
Agenda Setting
13 14
Penyelenggaran Ibadan Haji
M
usim Haji 2015 sudah berlangsung dengan ditandai keberangkatan kloter pertama Jumat (22/8/2015). Tahun ini kuota haji mencapai 155.200 jamaah. Meski sudah dipersiapkan dengan matang, masalah dalam ritual tahunan ini ternyata selalu muncul. Kali ini yang mencuat adalah soal visa haji. Ada 4.312 calon jamaah haji (Jawa Timur sebanyak 818 orang, Jawa Tengah sekitar 700 orang lebih dan Jawa Barat lebih kecil dari angka Jateng) yang belum memiliki visa. “Jadi sekarang visa yang sedang diupayakan selesai di Kedutaaan Besar Arab Saudi tinggal 4.312,” kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Abdul Djamil di kantornya, area Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (24/8/2015). Masalah ini muncul dikarenakan adanya sistem baru, yakni sistem e-hajj. Lewat sistem elektronik ini, lanjut dia, data-data jamaah Peningkatan Layanan Haji
GPR
R E P O R T
harus lengkap yang nantinya digunakan untuk berbagai keperluan selama menjalani ibadah haji di Arab Saudi, seperti untuk penerbangan, akomodasi, pemondokan dan lain-lain. Pemerintah dari awal sudah menggunakan Sistem e-hajj , namun pemerintah Arab sempat mempending per 22 Juli. Baru awal Agustus program tersebut di buka lagi. Akibatnya, karena jumlah jamaah yang banyak dan jangka waktu yang pendek, sejumlah jamaah belum terlayani. Kementerian Agama dan Kedutaan Arab Saudi di Jakarta tengah bekerja keras untuk menyelesaikan. Selain visa, problem yang layak diantisipasi ke depan adalah masalah katering, pemondokan dan konektivas (komunikasi jamaah). Disisi lain, Pelayanan haji yang sudah ditingkatkan antara lain calon jemaah gelombang satu dan dua akan lebih efisien karena mereka langsung diberangkatkan ke Madinah, mulai tahun ini juga ada pemberian
14
Agenda Setting
makan di Mekah selama 15 hari, kemudian untuk pemondokan dan hotel juga lebih terkonsentrasi yang sebelumnya 12 titik sekarang jadi enam titik. Kedepannya perbaikan ini akan terus menerus dilakukan oleh pemerintah karena antusiasme rakyat yang ingin melakukan ibadah haji meningkat pada tiap tahunnya. Rencananya tahun depan, tempat Tempat tawaf yang saat ini hanya mampu menampung 48 ribu jemaah per-jam, namun tahun depan akan menjadi 150 ribu jemaah per-jam
Apakah ada pengunduran jadwal berangkat dengan adanya visa yang terhambat ini bagaimana pengaturan jamaah itu nantinya di Arab Saudi. Adakah perlakuan khusus Terkait dengan pemondokan dan katering di Arab: langkah apa yang dibuat pemerintah sehingga tidak terjadi kekacauan seperti di masa lalu Apakah ada peningkatan penyelenggaran haji ditahun ini? Turunnya BPIH apakah berpengaruh terhadap kualitas pelayanan? Bagaimana kordinasi dengan lembaga negara terkait dalam peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji? Sejauh apa perkembangan jamaah kloter pertama dan kedua di tanah suci? Respon jamaah haji yang telah sampai di tanah suci? Pelayanan-pelayanan manakah yang mengalami peningkatan? Kapan kuota haji Indonesia kembali normal? Langkah apa saja yang dilakukan Kemenag untuk mengembalikan kuota haji Indonesia?
Nara Sumber
Kementerian Agama (Menteri, cq Dirjen Penyelenggaran Haji dan Umrah) Pertanyaan Kemenag diminta menjelaskan langkahlangkah untuk mengatasi masalah haji. Terutama visa yang terhambat Langkah antisipasi apa yang disiapkan jika visa (yang rencananya selesai Senin malam tgl 24/8-2015) tidak sesuai target.
15
GPR
R E P O R T
Peningkatan Layanan Haji
a Plt Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Pertanyaan Sejauh apa persiapan Kedutaan Besar Indonesia untuk mendukung penyelenggaran Haji? Bagaimana kordinasi antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam memberikan keamanan bagi warga negara Indonesia? Langkah dubes dalam mempererat hubungan kedua negara? Langkah dubes memberikan meyakinkan pemerintah Arab Saudi dalam memberikan kemudahan visa bagi jamaah Indonesia yang ibadah Haji?
Bisa dijelaskan mengapa visa bisa terlambat? Bagaimana mekanisme mendapatkan visa? Proses pembuatan visa bergantung oleh faktor apa? Bagaimana membuat proses pembuatan visa mudah? Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani Pertanyaan Bagaimana bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan Haji? Persiapan pemerintah dalam menyelenggarakan haji? Bagaimana bentuk kordinasi dengan Kementerian Agama dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelanggaraan Haji? Langkah konkret dalam membuat ibadah haji berjalan lancar?
Direktorat jenderal Imigrasi Bambang Irawan Pertanyaan Sejauh apa persiapan Dirjen Imigrasi mendukung penyelenggaraan ibadah haji? Apa langkah-langkah yang dipersiapkan untuk menanggulangi permasalahan visa? Kemudahan apa yang diberikan oleh lembaga anda pada jamaah yang ingin menunaikan haji?
Peningkatan Layanan Haji
GPR
R E P O R T
16
Lampiran
Konten
18
Siaran Pers Menag : Tak Ada Gagal Berangkat Jakarta, Kementerian Agama menyatakan tak ada kegagalan berangkat bagi calon jamaah haji karena kendala administrasi terkait paspor dan visa. Walaupun diakui ada sedikit masalah khususnya terkait visa, namun Menteri Agama Lukman Hakim menjamin itu tidak akan menggagalkan keberangkatan jemaah ke tanah suci. “Tak ada istilah gagal berangkat, ini hanya sedikit tertunda. Seluruh jamaah yang telah tercatat akan berangkat tahun ini, Insya Allah akan kami berangkatkan,” ujarnya saat melepas penerima beasiswa Program 5000 Doktor, di Jakarta beberapa waktu lalu. Tertudanya keberangkatan beberapa jamaah dikatakan Menag hanya berlangsung sehari hingga tiga hari. Dan, pihaknya terus melakukan berbagai upaya sehingga tak terjadi lagi penundaan terutama terkait pengurusan visa dan paspor para jamaah. Jamaah yang terunda inipun tetap menjadi prioritas keberangkatan. “Jadi, tak ada yang terbengkalai,” tegas Menag Lukman. Lukman juga menegaskan bahwa persoalan paspor dan visa calhaj ini terkendala lebih karena diberlakukannya sistem digitalisasi dokumen atau e-hajj oleh pemerintah Arab saudi, padahal sistem tersebut baru saja diuji cobakan. Akibatnya, proses pengurusan keberangkatan yang telah berlangsung memerlukan waktu lebih panjang. “Entry dan input data yang banyak terkait setiap calon haji harus dilakukan, seperti nama, nomor paspor, maskapai penerbangan, hotel di Mekkah dan Madinah, transportasi darat, di Arafah berada di maktab berapa, begitu juga di Mina, dan sebagainya, harus terintegrasi dan perlu waktu panjang. Ini harus diketahui masyarakat luas bahwa permasalahan itu bukan di pihak pemerintah,” kata Lukman sembari menambahkan antisipasi telah dilakukan pihaknya, salah satunya adalah prioritas berangkat bagi mereka yang tertunda. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, masih terdapat sekitar 4.300 calhaj yang belum menerima visa dari otoritas Arab saudi, namun Kementerian Agama sendiri menjamin persoalan tersebut akan diselesaikan dalam waktu singkat. “Sudah mulai dituntaskan. Insya Allah besok (Rabu, 26/8-red) tidak ada lagi masalah visa,” ujar Lukman. (#indonesiabaik)
Peningkatan Layanan Haji
GPR
R E P O R T
18 19
Tingkatkan Pelayanan Bagi Jamaah
3. Rabu: nasi putih (200gram), daging rendang (100gram), ikan kakap goreng saus asam manis (80gram), terong balado (80gram), apel dan air mineral 2 botol @600 ml. 4. Kamis: nasi putih (200gram), ayam goreng tepung/broast (100gram), fillet ikan dori goreng tepung asam manis (80gram), rendang kacang merah (80gram), serta kurma (5-7 butir), dan air mineral 2 botol @600 ml. 5. Jumat: nasi putih (200gram), daging lada hitam (100gram), semur daging (100gram), ikan acar kuning (80gram), sambal goreng kentang (80gram), pir dan air mineral 2 botol @600 ml. 6. Sabtu: nasi putih (200gram), ayam goreng kecap (100gram), telur bumbu bali (80gram), tumis jagung muda dan wortel (80gram), jeruk dan air mineral 2 botol @600 ml. 7. Minggu: nasi putih (200gram), ayam cah paprika (100gram), ikan kakap bumbu kuning (100gram), zukini kare (80gram), jeruk dan air mineral 2 botol @600 ml.
Jakarta, Pemerintah terus melakukan upaya peningkatan pelayanan bagi para jamaah haji 2015 saat berada di tanah suci. Salah satunya adalah 15 kali makan siang selama seminggu dengan menu yang beragam, tanpa mengurangi jatah biaya hidup jamaah yang sebesar 1.500 riyal per orang. Panitia Penyelenggara Haji Ibadah (PPIH) menyatakan akan menyediakan makan siang jemaah paling lambat pukul 11.00 waktu setempat supaya para jamaah bisa memakannya sebelum shalat dzuhur. Dalam kontrak dengan perusahaanperusahaan katering, Kementerian Agama juga menetapkan bahwa makanan untuk jemaah harus tetap hangat dan sudah bisa diterima jemaah antara pukul 09.00-11.00 waktu Arab Saudi agar bisa dikonsumsi sebelum mereka shalat dzuhur. “Pengawasan ketat. Penyedia katering juga perlu berkoordinasi dengan pemilik pemondokan untuk menempatkan pemanas makanan di hotel. Makanan harus dijamin tidak basi dan layak dikonsumsi, serta sesuai jenis makanan dengan rasanya,” kata Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Sri Ilham Lubis. Bekerja sama dengan 23 perusahaan katering PPIH menyediakan makan siang bagi sekitar 155.200 anggota jemaah haji reguler yang akan berada di Makkah menjelang puncak prosesi haji, wukuf di Arafah. Sesuai kontrak, setiap perusahan katering wajib menyediakan makanan dengan cita rasa Indonesia dan menyajikan tujuh menu berbeda dalam sepekan. Berikut daftar menu makanan yang disiapkan untuk jemaah haji Indonesia dalam sepekan: 1. Senin: nasi putih (200gram), daging lada hitam (100gram), telur dadar (80gram), zukini kare (80gram), jeruk dan air mineral 2 botol @600 ml. 2. Selasa: nasi putih (200gram), ayam goreng saus kare (100gram), tumis tuna kaleng cabai hijau (60gram), capcay sayur (80gram), pisang dan air mineral 2 botol @600 ml.
Sementara pelayanan lain yang diberikan adalah sarana dan prasarana kesehatan bagi jamaah haji yang mengalami sakit atau terkait kesehatan lainnya. “Kami menyiapkan 159 tempat tidur untuk menampung jemaah calon haji yang sakit,” ujar Thafsin. Tempat tidur tersebut tersedia tidak hanya di ruang rawat inap, tetapi juga unit gawat darurat dan ICU (intensive care unit),” Kepala Seksi Kesehatan Daerah Kerja (Daker) Mekah T. Thafsin Alfarizi. Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPIH) dilengkapi dengan 91 tenaga kesehatan, termasuk dokter umum, psikiater, dokter spesialis (jantung, penyakit dalam, dan paru), serta dokter gigi. Namun, kata Alfarizi, tidak semua calon haji yang sakit harus ke BPHI karena unit kesehatan yang melayani jemaah calon haji juga ada di kantor-kantor sektor dalam bentuk klinik yang juga dilengkapi dengan ruang periksa, rawat inap, perawat, dan dokter spesialis. BPHI juga diperkuat dengan tenaga musiman sebanyak 46 warga negara Indonesia yang bermukim di Saudi Arabia yang terbagi dalam 10 penugasan. Tenaga musiman itu
19
GPR
R E P O R T
Peningkatan Layanan Haji
ada yang bertugas sebagai penghubung Rumah Sakit Arab Saudi, sopir ambulans, sopir kendaraan operasional, administrasi sansur (misalnya untuk mengurus izin pemakaman), kesekretariatan, perbekalan kesehatan, petugas kebersihan gedung, pendamping orang sakit, tenaga pengantar obat, serta tenaga evakuasi tanpa alat (TETA) di Arafah, Mina, dan Musdalifah. (#indonesiabaik)
sebagai wujud komitmen untuk terus meningkatkan layanan dan kenyamanan penumpang, khususnya dalam penerbangan haji. “Hal ini juga sejalan dengan program jangka pendek perusahaan “Quick Wins”, khususnya berkaitan dengan program restrukturisasi network di mana Garuda Indonesia terus berupaya untuk memaksimalkan resources yang ada untuk melayani penerbangan dari dan menuju Timur Tengah, khususnya dalam penerbangan haji,” ujarnya. Sementara Direktur Teknik dan Teknologi Informasi Garuda Indonesia Iwan Joeniarto menambahkan, untuk memaksimalkan kapasitas penerbangan di pasar Timur Tengah tersebut, maka Garuda Indonesia melakukan penyesuaian terhadap spesifikasi pesawat B777-300ER ketujuh tersebut. Dari semula berkapasitas 314 penumpang dengan tiga kelas layanan yaitu First Class (8 seat), Business Class (38 seat), dan Economy Class (268 seat), menjadi berkapasitas 393 penumpang dengan dua kelas layanan, yaitu Business Class (26 seat) dan Economy Class (367 seat). Garuda Indonesia sendiri, saat haji tahun 2015 ini mengoperasikan 11 pesawat, terdiri dari enam pesawat A330-300 (berkapasitas
Siap Angkut Haji, Garuda Modifikasi Pesawat Jumbo Maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menerima kedatangan armada Boeing 777-300 ER ketujuh di Hanggar 2 Garuda Maintenance Facilities, Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng demi memberikan pelayanan maksimal kepada para jamaah haji asal Indonesia. Jenis pesawat ini disesuaikan dengan spesifikasi yang telah ditentukan pemerintah untuk pengangkutan jamaah. Direktur Utama Garuda Indonesia, M. Arif Wibowo mengatakan bahwa pesawat jumbo tersebut merupakan bagian dari program revitalisasi serta pengembangan armada untuk mendukung rencana peningkatan kapasitas penerbangan sekaligus Peningkatan Layanan Haji
GPR
R E P O R T
20
Siaran Pers Sebelumnya, pada tahun 2014/1435H lalu, Garuda Indonesia mengangkut sebanyak 82.961 jemaah Haji yang tergabung dalam 206 kelompok terbang dari 10 embarkasi. (#indonesiabaik)
Pemerintah Jamin Penyelenggaran Haji Lebih Baik
360 penumpang), empat pesawat Boeing 747 (berkapasitas 455 penumpang) dan satu unit B777-300ER. Jika pada tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar pesawat yang dioperasikan melayani penerbangan haji merupakan pesawat sewaan, pada tahun 2015 ini, sebagian besar pesawat yang dioperasikan merupakan pesawat operasional Garuda Indonesia. Pelaksanaan fase pertama penerbangan haji tahun 2015/1436H ini dimulai pada 21 Agustus hingga 17 September 2015. Sementara fase kedua (pemulangan) akan dilaksanakan pada tanggal 28 September hingga 25 Oktober 2015. Pada tahun 2015 ini, penerbangan langsung ke Madinah dan ke Jeddah dilayani dari seluruh embarkasi haji yang berjumlah sembilan embarkasi. Pelaksanaan fase pertama (keberangkatan) ke Madinah untuk gelombang 1 tahun 2015 ini akan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus hingga 3 September 2015. Sementara itu, pelaksanaan fase kedua (keberangkatan) ke Jeddah untuk gelombang 2 akan dilaksanakan pada tanggal 4 September hingga 17 September 2015. Adapun fase pertama (kepulangan) dari Jeddah untuk gelombang 1 tahun 2015 ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 September hingga 11 Oktober 2015, kemudian pelaksanaan fase kedua (kepulangan) dari Madinah untuk gelombang 2 akan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober hingga 26 Oktober 2015. Pada musim Haji 2015/1436 H ini, Garuda Indonesia akan menerbangkan sebanyak 83.175 jemaah Indonesia yang tergabung dalam 210 kelompok terbang (kloter) dari 9 (sembilan) embarkasi, yaitu embarkasi Banda Aceh (3.180 jemaah), embarkasi Medan (6.673 jemaah), embarkasi Padang (4.946 jemaah), embarkasi Jakarta (17.723 jemaah), embarkasi Solo (26.561 jemaah), embarkasi Banjarmasin (4.190 jemaah), embarkasi Balikpapan (4.284 jemaah), embarkasi Makassar (11.972 jemaah) dan embarkasi Lombok (3.646 jemaah).
Jakarta, Selasa (25/8) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjamin kualitas penyelenggaraan ibadah haji tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. “Kementerian Agama selalu berusaha melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada jamaah haji,” ujar Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta. Menurut dia, kondisi saat ini antara lembaga negara sudah berkordinasi dengan baik supaya penyelenggaraannya ibadah haji dapat dimaksimalkan. Terbuktinya dengan penurunan Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mengalami penurunan, tetapi berkat kordinasi yang baik pelayanan tetap ditingkatkan. Pelayanan haji yang sudah ditingkatkan, lanjut Lukman, calon jemaah gelombang satu dan dua akan lebih efisien karena mereka langsung diberangkatkan ke Madinah, mulai tahun ini juga ada pemberian makan di Mekah selama 15 hari, kemudian untuk pemondokan dan hotel juga lebih terkonsentrasi yang sebelumnya 12 titik sekarang jadi enam titik. “Tempat tawaf yang saat ini hanya mampu menampung 48 ribu jemaah per-jam, namun tahun depan akan menjadi 150 ribu jemaah per-jam. Perluasan itu demi untuk kenyamanan jemaah,” jelas Menag. Kuota normal jemaah haji Indonesia berjumlah 211.000 orang, terdiri atas 194.000 kuota jemaah haji reguler dan 17.000 kuota jemaah haji khusus. Karena ada kebijakan pemotongan kuota sebesar 20 persen untuk seluruh negara pengirim jamaah haji, sejak 2013 kuota haji Indonesia menjadi 168.800, terdiri atas 155.200 kuota haji reguler dan 13.600 kuota haji khusus. Sehubungan dengan selesainya perluasan Masjidil Haram, kuota jemaah haji Indonesia akan kembali menjadi 211.000 pada musim haji 2016. (#Indonesiabaik)
21
GPR
R E P O R T
Peningkatan Layanan Haji
Siaran Pers Infografis
22
GPR
R E P O R T
Gerakan Ayo Kerja
70 Tahun Indonesia Merdeka
Lampiran
Kalender Aksi
September
Peningkatan Layanan Haji
GPR
R E P O R T
23 22
Kalender Aksi
24
GPR
R E P O R T
Peningkatan Layanan Haji
September
Peningkatan Layanan Haji
GPR
R E P O R T
25
Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI 26
GPR
R E P O R T
Peningkatan Layanan Haji