Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika

Laporan Tahunan 2013

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika

Penyusunan Program dan Laporan Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika

DAFTAR ISI Kata Pengantar................................................................................. i Daftar Isi........................................................................................... ii

BAB I : PENDAHULUAN A. Kedudukan, Tugas, dan Struktur Organisasi...........................2 B. Sumber Daya Manusia................................................................4 C. Maksud dan Tujuan.....................................................................5 D. Ruang Lingkup.............................................................................6

BAB I : PROGRAM, KEGIATAN, ANGGARAN DAN REALISASI I. Program........................................................................................7 A.Visi dan Misi Ditjen Aptika......................................................7 B. Kegiatan.......................................................................................7 C. Anggaran.....................................................................................8 II. Realisasi Anggaran.....................................................................8

BAB III : PENCAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN I.Pembinaan dan Pengembangan e-Business...................................11 II.Pembinaan dan Pengembangan e-Government..........................20 III.Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri Informatika.............................................................................30 III.Pembinaan, Pengembangan TIK untuk Pemberdayaan Masyarakat........................................................................................44 V. Pembinaan, Pengembangan Sistem Keamanan Elektronik........69 VI Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Aplikasi Informatika............................................................91

32

iii

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Laporan Tahunan (LAPTAH) Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika tahun 2013 dapat diselesaikan. LAPTAH ini merupakan implementasi pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/PER/M.KKOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Tahun 2013 merupakan bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta rencana kerja yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika di tahun 2013. Diharapkan LAPTAH Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Tahun 2013 ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika pada masa berikutnya, sekaligus sebagai bahan atau sumber informasi bagi pihakpihak yang ingin mengetahui informasi capaian-capaian pelaksanaan rencana kerja Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Tahun 2013. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan staf Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yang telah bersungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas dan fungsi untuk mewujudkan program Pengembangan Aplikasi Informatika.

Jakarta, Maret 2014 Direktur Jenderal Aplikasi Informatika

Bambang Heru Tjahjono

BAB I PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) yang merupakan salah satu unit oganisasi eselon I di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memiliki kedudukan yang penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) dan masyarakat Indonesia yang berkualitas dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui pengembangan dan pendayagunaan serta penyusunan regulasi dan kebijakan bidang aplikasi informatika. Untuk mewujudkan hal tersebut, Ditjen Aptika diamanatkan untuk melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada peningkatan kapasitas layanan informasi

dan

pemberdayaan

potensi

masyarakat

dalam

rangka

mewujudkan masyarakat berbasis informasi dengan mendorong peningkatan aplikasi layanan publik dan industri aplikasi. Pada Tahun 2013 program yang dilaksanakan Ditjen Aptika adalah Program Pengembangan Aplikasi Informatika yang terdiri dari kegiatan-kegiatan : (1). Pembinaan dan Pengembangan e-Bisnis; (2) Pembinaan dan Pengembangan e-Government; (3). Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri Informatika; (4). Pembinaan dan Pengembangan

TIK

untuk

Pemberdayaan

Masyarakat;

(5)

Pembinaan

dan

Pengembangan Sistem Keamanan Informasi Elektronik; dan (6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Tugas pokok dan fungsi yang diemban Ditjen Aptika dari tahun ke tahun cenderung semakin kompleks dan penuh tantangan dalam rangka mewujudkan visi dan misi baik di internal Ditjen Aptika maupun di Kemkominfo, apalagi di era pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini. Dibutuhkan komitmen dan kesungguhan dari setiap unsur dan satuan kerja di Lingkungan Ditjen Aptika sebagai pelaksanaan program pengembangan

Aplikasi

Informatika

Kementerian

Kominfo

untuk

dapat

mewujudkannya.

Laptah Ditjen Aptika 2013

1

Melalui satuan kerja yang ada, Ditjen Aptika telah merencanakan dan merealisasikan kegiatan-kegiatan dari program tersebut dengan baik seperti yang disampaikan dalam Laporan Tahunan tahun 2013 ini. A.

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara menetapkan bahwa Ditjen Aptika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Aplikasi Informatika. Peraturan Presiden tersebut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 17/PER/M.Kominfo/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mengatur Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta susunan Organisasi Ditjen Aptika. 1. Kedudukan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri. 2. Tugas Pokok Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dengan tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang aplikasi informatika. 3. Fungsi Dalam melaksanakan tugasnya Ditjen Aptika menyelenggarakan fungsi: a.

Perumusan kebijakan di bidang aplikasi informatika;

b.

Pelaksanaan kebijakan di bidang aplikasi informatika;

c.

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang aplikasi informatika;

d.

Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang aplikasi informatika;

e.

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;


2

4. Struktur Organisasi Untuk melaksanakan fungsi tersebut susunan organisasi Ditjen Aptika terdiri dari: a.

Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen Aptika.

b.

Direktorat E–Government Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang e-Government.

c.

Direktorat E–Business Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang e-Business.

d.

Direktorat Pemberdayaan Informatika Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan informatika.

e.

Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan industri informatika.

f.

Direktorat Keamanan Informasi Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keamanan informasi.


3

STRUKTUR ORGANISASI DITJEN APTIKA

B.

SUMBER DAYA MANUSIA Pegawai Ditjen Aptika per 31 Desember 2013 berjumlah 202 orang dengan komposisi sebagai berikut : 1. Sekretariat Ditjen Aplikasi Informatika

: 54 orang

2. Direktorat e-Government

: 34 orang

3. Direktorat e-Business

: 27 orang

4. Direktorat Keamanan Informasi

: 30 orang

5. Direktorat Pemberdayaan Informatika

: 29 orang

6. Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika

: 28 orang


4

PROSENTASE JUMLAH PEGAWAI DITJEN APTIKA TAHUN 2013

Sampai dengan Desember 2013 di lingkungan Ditjen Aptika terdapat 13 Jabatan Struktural yang belum terisi yaitu : 

Dit. E-Business : 1 (satu) Jabatan Eselon IV



Dit. E-Government : 1 (satu) Jabatan Eselon III



Dit. Pemberdayaan Informatika : 2 (satu) Jabatan Eselon III dan 1 (satu) Jabatan Eselon IV



Dit. Pemberdayaan Industri Informatika : 1 (satu) Jabatan Eselon III dan 2 (dua) Jabatan Eselon IV



Dit. Keamanan Informasi : 3 (tiga) Jabatan Eselon III; dan 2 (dua) Jabatan Eselon IV

Pejabat Fungsional tertentu di Ditjen Aptika terdiri dari : Pranata Komputer, Perencana,

Perancang

Peraturan

Perundang-Undangan,

Penterjemah

Analis

Kepegawaian, Arsiparis, dan Pustkawan.


5

C.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan pembuatan laporan ini adalah : 1.

Sebagai gambaran secara umum dan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaaan tugas pokok dan fungsi Ditjen Aptika Tahun 2013.

2.

Sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan pimpinan dalam menyusun perencanaan, menentukan kebijakan serta pembuatan keputusan untuk masa yang akan datang.

D. RUANG LINGKUP Ruang lingkup Laporan Tahunan Ditjen Aptika tahun 2013 meliputi : BAB I.

PENDAHULUAN A. TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Menguraikan tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi Ditjen Aplikasi Informatika sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2010. B. SUMBER DAYA MANUSIA Menguraikan tentang komposisi karyawan per satuan kerja dan komposisi berdasarkan latar belakang pendidikan serta kondisi jabatan structural. C. MAKSUD DAN TUJUAN Memberikan gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Aplikasi Informatika Tahun 2013.

BAB II.

PROGRAM, KEGIATAN, ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2013 Menguraikan tentang visi dan misi, kegiatan, anggaran dan realisasi anggaran yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika tahun 2013 berdasarkan RKA K/L Ditjen Aplikasi Informatika yang mengacu kepada RENSTRA KEMKOMINFO 2010-2014 dan RKP 2012

BAB III. PENCAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2013 Menguraikan tentang Pencapaian Pelaksanaan Program dan Kegitan Ditjen Aptika tahun 2013.


6

BAB II PROGRAM, KEGIATAN, ANGGARAN DAN REALISASI

I. PROGRAM A. Visi dan Misi Ditjen Aplikasi Informatika VISI : Terwujudnya dunia maya yang sehat, aman, handal, dan terpercaya untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan nasional. MISI : Untuk melaksanakan Visi tersebut Ditjen Aplikasi Informatika menetapkan Misi : 1. Menyediakan kebijakan dan regulasi bidang TIK. 2. Mewujudkan Pendayagunaan dunia maya yang sehat, aman, handal, dan terpercaya untuk semua sektor. 3. Menciptakan dunia maya yang konstruktif dan produktif sehingga memberikan nilai tambah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; serta 4. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan nasional dan internasional dalam pendayagunaan aplikasi informatika. B. Kegiatan Dalam rangka Visi dan Misi tersebut, sesuai RKP 2013 dan Renstra Kemkominfo 2010-2014, pada tahun 2013 Ditjen Aplikasi Informatika melaksanakan program melalui kegiatan sebagai berikut : 1. Pembinaan dan Pengembanan e-Business. 2. Pembinaan dan Pengembanan e-Government. 3. Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri Informatika. 4. Pembinaan dan Pengembangan TIK untuk Pemberdayaan Masyarakat. 5. Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi Elektronik. 6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.


7

C. Anggaran Pada tahun 2013 Ditjen Aptika mendapatkan alokasi

anggaran sebesar

Rp

168.768.920.000,- yang terdiri dari : a.

Rupiah Murni

= Rp. 111.828.547.000,-

b.

Bantuan/Hibah Luar Negeri 1)

ICT Yogyakarta

= Rp. 53.174.373.000,-

2)

GPOBA

= Rp.

3.766.000.000,-

Anggaran Ditjen Aptika Tahun 2013 dialokasikan untuk membiayai kegiatankegiatan: NO

KEGIATAN

PAGU

1

Pembinaan dan Pengembanan e-Business

11.161.401.000

2

Pembinaan dan Pengembanan e-Government*

70.683.483.000

3

Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri Informatika

10.726.817.000

4

Pembinaan dan Pengembangan TIK untuk Pemberdayaan Masyarakat**

15.135.277.000

5

Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi Elektronik

19.235.582.000

6

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika

41.826.360.000

JUMLAH

168.768.920.000

*)Termasuk - PHLN ICT Yogya Rp. 53.174.373.000,**) Termasuk PHLN Hibah GPOBA Rp. 3.766.000.000,-

II. REALISASI ANGGARAN Sampai dengan 31 Desember 2013 Ditjen Aptika merealisasikan anggaran (termasuk PHLN)

sebesar

Rp. 118.614.262.994,- atau sebesar 70,28%. dan

sebesar Rp

104.267.545.709,- atau sebesar 93,24% apabila tidak termasuk PHLN. Berikut realisasi anggaran per Kegiatan Tahun 2013 :


8

Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2013 (termasuk PHLN) No

Program

1

Pembinaan dan Pengembanan eBusiness Pembinaan dan Pengembanan eGovernment* Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri Informatika Pembinaan dan Pengembangan TIK untuk Pemberdayaan Masyarakat** Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi Elektronik Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika

2 3 4 5

6

JUMLAH

Pagu

Realisasi s/d 31 Desember

%

11.161.401.000

10.742.639.100

96,25

70.683.483.000

29.873.432.391

42,26

10.726.817.000

10.228.776.080

95,36

15.135.277.000

12.361.003.259

81,67

19.235.582.000

18.351.468.782

95,40

41.826.360.000

37.056.943.382

88,60

168.768.920.000

118.614.262.994

70,28


Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2013 (tidak termasuk PHLN) N o 1 2 3 4 5 6

Program Pembinaan dan Pengembanan eBusiness Pembinaan dan Pengembanan eGovernment Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri Informatika Pembinaan dan Pengembangan TIK untuk Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi Elektronik Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika JUMLAH


Pagu

Realisasi s/d 31 Desember

%

11.161.401.000

10.742.639.100

96,25

17.509.110.000

16.859.230.491

96,29

10.726.817.000

10.228.776.080

95,36

11.369.277.000

11.028.487.874

97,00

19.235.582.000

18.351.468.782

95,40

41.826.360.000

37.056.943.382

88,60

111.828.547.000

104.267.545.709

93,24

9

DIAGRAM REALISASI PER UNIT KERJA



10

BAB III PENCAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

Sesuai dengan pagu anggaran tahun 2013, Ditjen Aptika telah merealisasikan kegiatankegiatan yang dilaksanakan oleh 6 satuan kerja di Lingkungan Ditjen Aptika dengan serapan anggaran sebesar Rp. 118.614.262.994,- dengan PHLN atau sebesar Rp. 104.267.545.709,untuk rupiah murni. Adapun rinciannya adalah : I. Pembinaan dan Pengembangan e-Business Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat e-Business. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 11.161.401.000 dengan realisasi sebesar Rp. 10.742.639.100 atau 96,25%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1) Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Bidang e-Business Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan perangkat regulasi dalam rangka membentuk RPM Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik dan RPM Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, serta hasil kajian naskah akademis Rancangan Peraturan Menteri Bidang e-Business, dimana RPM dan kajian

naskah

akademis tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat informatika. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya kerangka kebijakan dan regulasi di bidang e- business terutama yaitu 2 (dua) RPM baru, yaitu RPM Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik dan RPM Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif serta kajian naskah akademis Rancangan Peraturan Menteri Bidang e-Business. Realisasi Anggaran yang terserap untuk kegiatan penyusunan kebijakan dan regulasi di Bidang e-Business sebesar Rp 732.174.716,- dari anggaran yang tersedia Rp 802.467.000,-. atau 91,24 %


11

2) Pusat Komunitas Kreatif Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kreatifitas dan kemampuan masyarakat/komunitas/organisasi kemasyarakatan/LSM setempat yang mempunyai minat di bidang TIK, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga dengan demikian diharapkan dapat membantu transformasi dari manual bisnis menjadi elektronik bisnis, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat. Di tahun 2013 dibangun 2 PUSKOM kreatif yang berlokasi di: Pare-Pare, Sulawesi Selatan dan Payakumbuh, Sumatera Barat. Realisasi Anggaran yang terserap untuk kegiatan

ini adalah sebesar Rp.

1.826.548.912,- atau 98,16% dari anggaran yang tersedia (Rp 1.860.704.000,-). 3) Bimbingan Teknis Aplikasi e-Business Pernyataan UKM sebagai tulang punggung perekonomian bangsa telah memunculkan sebuah konsekuensi bagi pemerintah agar mengupayakan bagaimana perdagangan di era pasar terbuka harus dapat digarap juga oleh para pelaku UKM, baik perdagangan di dunia nyata (real market) dan terlebih lagi perdagangan di dunia maya (cyber market) yang saat ini telah menjadi pasar yang sangat potensial dalam dunia perdagangan. Upaya nyata yang dapat dilakukan yakni dengan memberikan bantuan dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para pelaku UKM di Indonesia. Upaya akan hal tersebut telah dijadikan salah satu target indikator kinerja dari direktorat e-Business dengan melakukan fasilitasi baik dalam bentuk bantuan penyediaan

Infrastruktur

maupun

pembangunan

kemampuan

“softskill”

yang

diperuntukkan khusus bagi pelaku UKM dalam bentuk pelatihan, pendampingan dan bimbingan teknis mengenai pemanfaatan TIK untuk mendukung kemajuan usaha para pelaku UKM sesuai dengan model tahapan pengembangan e-commerce bagi UKM yang dikemukakan Rao et.al (2003), sebagai berikut :


12

Presence

Portal

 Content  Window to the web  No integration  E-mail

     

Profiles 2 Way Comn E-Mail Order Placing Cookies No $ Transaction

Transaction Integration

Enterprises Integration

 B2B/B2C  Communities  Auctions 3rd Party  E-Marketplace  Low Level Colaboratin $ Transaction

 E2E  Full Integration  E-Business  Old LineOnline  CRM +SCM  Value Chain Integration  High Level Colaboration

Model Tahapan Pengembangan e-commerce bagi UKM (Rao, et.al 2003)

Target output yang di desain dari kegiatan ini diantaranya memberikan pelatihan / bimbingan teknis kepada pelaku UKM dalam memiliki akun surat elektronik atau email sebagai alat untuk berkomunikasi di dunia maya dalam konteks perdagangan elektronis dan pemberian pelatihan/bimbingan teknis kepada pelaku UKM untuk memiliki website satu arah yang ke depan ditujukan untuk memberikan informasi usaha kepada target konsumen melalui pemanfaatan Web Log atau blog sebagai sebuah alternatif marketing channel dalam mempromosikan produk atau usaha yang dimiliki oleh para pelaku UKM. Tahun 2013, jumlah UKM yang menerapkan aplikas e-Business sebanyak 250 UKM. Jumlah tersebut dicapai melalui pelaksanaan bimbingan teknis aplikasi e-business bagi pelaku UKM di 9 (sembilan) kota yakni Depok, Bekasi, Tangerang Selatan, Surabaya, Bogor, Bandung, Palembang, Makassar, dan Manado. Sedangkan fasilitasi kegiatan pelatihan/pendampingan bagi para pelaku UKM di 4 (empat) lokasi Pusat Komunitas Kreatif (Puskom kreatif) yaitu Puskom kreatif Palangka Raya, Puskom kreatif Lamongan, Puskom kreatif Lombok Utara dan Puskom kreatif Parepare. Pada kegiatan bimbingan teknis tahun 2013 ini pelaku UKM mulai didorong untuk memasuki model tahapan kedua dari pengembangan e-commerce bagi UKM yaitu “portals”, yakni melalui pemanfaatan afiliasi website/portal e-commerce yang telah ada saat ini.


13

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 822.138.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 813.781.648 atau 98,98%. Data UKM yang telah menerapkan aplikasi e-business berdasar bidang usaha

Data UKM yang telah Menerapkan aplikasi e-Business Berdasarkan Lokasi/Bidang Usaha

4) Pemeringkatan e-Business Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan pemeringkatan e-business dalam rangka mendapatkan gambaran, status dan posisi sejauh mana daya dukung terhadap penerapan e-Business yang dimiliki dan bagaimana proses adopsi penerapan eBusiness dapat berjalan di wilayah-wilayah di Indonesia terutama di wilayah Kalimantan dan Bali, target hasil akhir. Target dari kegiatan ini adalah tersedianya hasil Laptah Ditjen Aptika 2013

14

penilaian kesiapan penerapan e-business di masing-masing wilayah untuk menentukan kebijakan e-business. Dalam kegiatan ini terdapat beberapa sasaran yang ingin dicapai yaitu antara lain : Pemeringkatan

e-Business.

Secara

terperinci

akan

mengukur

daya

dukung

infrastruktur dan kondisi yang diperlukan untuk berjalannya aktifitas e-Business masyarakat, dan mengukur sejauh mana masyarakat mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi/TIK untuk kepentingan ekonomi dan bisnis. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa TIK akan memberikan manfaat bagi suatu sistem bisnis untuk dapat bekerja secara efisien dan efektif untuk wilayah Kalimantan dan Bali. Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa laporan dari pihak ketiga tentang hasil survey pemeringkatan yang nantinya dapat dijadikan masukan dalam perancangan regulasi. Outcome dari kegiatan ini adalah : Dapat dilihat sejauh mana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan bisnis di Indonesia dan akan menjadi dasar dalam penyusunan regulasi. Realisasi anggaran yang terserap untuk kegiatan Pemeringkatan e-Business sebesar Rp 381.294.560 dari anggaran yang tersedia Rp 392.580.000,- atau 97,13%. 5) Pemanfaatan Teknologi Trust+ Positif Untuk mewujudkan dunia maya yang sehat dan aman, Ditjen Aptika telah melakukan filtering konten negatif melalui kegiatan Trust+. Adapun kegitan-kegiatan yang telah dilakukan selama Tahun 2013 adalah :  Pengembangan filtering  Memfasilitasi untuk membuat referensi bersama secara nasional  Melakukan updating secara terus menerus  Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan ISP-ISP untuk proses updating dari sisi ISP  Menyiapkan RPM tata cara pemblokiran black list trust+ positif  Melakukan survey lapangan terhadap warnet-warnet secara sampling di beberapa kota


15

Adapun hasil filtering Trust+ Positif sampai Desember 2013 adalah sebagai berikut: KATEGORI JUMLAH SITUS INT'L PORNJUMLAH SITUS DARI ADUAN JUMLAH SITUS DARI KAJIAN TIM TOTAL

BULAN

Blokir Posisi Sebelumnya (s.d. Nov 2013) Desember 2013 Realisasi

Normalisasi

Blokir Normalisasi

Blokir

Normalisasi

799.830

-

9.550

-

1.421

-

810.801

-

-

249

-

-

-

811.050

Anggaran

yang

terserap

untuk

kegiatan

Pemanfaatan

Teknologi

TRUST+Positif sebesar Rp 754.017.400 dari anggaran yang tersedia Rp 843.580.000,atau 89,38 %. 6) Advokasi Transformasi dari UKM menuju e-UKM dalam Penerapan Aplikasi e-Business Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong transformasi UKM menuju e-UKM agar bisa menerapkan aplikasi e-Business dalam upaya meningkatkan kemampuan UKM dalam menghadapi pasar global Dalam kegiatan ini terdapat beberapa sasaran yang akan dicapai yaitu antara lain : 1.

Terhimbaunya dan Teradvokasinya pelaku UKM agar secara bertahap mau dan mampu merubah pola kegiatan bisnis UKM dari pola bisnis manual menuju elektronik bisnis (e-business);

2.

Membantu pelaku UKM agar dapat meningkatkan literasi serta kemampuan SDM UKM dalam hal pemanfaatan TIK sehingga Kemajuan Teknologi Informasi juga dapat membuka peluang bagi pelaku UKM untuk bersaing secara global; dan

3.

Terjalinnya kerjasama antara Direktorat e-Business dengan Pihak Pemerintah Daerah dalam mengadvokasi dan mengembangkan UKM dalam pemanfaatan media elektronik.

Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunya laporan tentang pelaksanaan kegiatan Advokasi Transformasi dari UKM menjadi e-UKM dalam Penerapan Aplikasi eBusiness sedangkan outcome dari kegiatan ini

adalah bertambahnya UKM yang

bertransformasi menjadi e-UKM.


16

Realisasi anggaran yang terserap untuk kegiatan Advokasi Transformasi dari UKM menuju e-UKM dalam Penerapan Aplikasi e-Business sebesar Rp 437.008.150,- dari anggaran yang tersedia Rp 438.163.000,- atau 99,74%. 7) Sosialisasi e-Business Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan kebijakan, regulasi, maupun aplikasi e-Business agar diketahui oleh masyarakat luas, khususnya yang terkait dengan e-Business. Outcome kegiatan ini adalah bertambahnya pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan regulasi dan aplikasi e-businessKeluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan pelaksanaan sosialisasi e-business. Capaian Output Kegiatan meliputi : Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi e-Business di 3 (tiga) lokasi yaitu Mataram, Banjarmasin dan Pontianak. Tetapi karena pemotongan anggaran, maka hanya dilaksanakan di 2 (dua) lokasi yaitu Pontianak dan Banjarmasin. Realisasi Anggaran yang terserap untuk kegiatan Sosialisasi e-Business sebesar Rp 318.064.900,- dari anggaran yang tersedia Rp. 319.637.000,- atau 99.51%. 8) Pengelolaan dan Peningkatan High Availability SePP Sistem e-Pengadaan Pemerintah (SePP) berfungsi sebagai Unit Layanan Publik (eServices) yang melayani Instansi pemerintah dan Penyedia Barang/Jasa pengguna SePP, Pusat Pengadaan Elektronik (PPE) adalah unit kerja yang bertugas untuk mengelola aplikasi SePP dalam menjaga ketersediaan dan tercapainya high availability SePP. SePP dikembangkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2004 berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.


17

Helpdesk SePP (PPE)

SePP dibangun dengan dana dari World Bank pada tahun 2004 melalui Information Infrastructure Development Project (IIDP). Sistem ini pada awalnya diberi nama National e-Procurement Government of Indonesia (NePGI) dan selanjutnya dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nama NePGI kemudian diubah menjadi SePP pada tahun 2006. Output dari kegiatan Pengelolaan dan Peningkatan High Availability SePP ini adalah berupa keberhasilan pengelolaan dan peningkatan High Availability SePP sehingga SePP bisa berjalan dengan baik, aman, serta bisa diakses 7 x 24 jam. Realisasi Anggaran yang terserap untuk kegiatan Pengelolaan dan Peningkatan High Availability Sistem e-Pengadaan Pemerintah (SePP) sebesar Rp. 1,389,913,445,- dari anggaran yang tersedia Rp. 1.416.284.000,- atau 98,14 %. 9) Operasional Pengawasan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Kegiatan ini ditujukan untuk untuk memfasilitasi penyelenggaraan PSE dan LSK di Indonesia, maka keberlanjutan operasional Tim Pengawas PSE perlu dilaksanakan. Tim Pengawas PSE terdiri dari tenaga ahli yang berasal dari internal Kominfo (Direktorat e-Business, Direktorat Keamanan Informasi, Biro Hukum) dan eksternal Kominfo


18

(KLDI yang terkait dengan penyelenggaraan sertifikasi elektronik seperti BSN dan LSN). Tim Pengawas PSE bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sertifikasi keandalan di Indonesia, melaksanakan proses administrasi penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sertifikasi keandalan, serta merumuskan kebijakan-kebijakan terkait penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sertifikasi keandalan di Indonesia. Output dari kegiatan operasional pengawasan PSE adalah terbangunnya sistem pendaftaran penyelenggara sistem elektronik sebagai salah satu turunan dari PP PSTE terkait kewajiban pendaftaran kepada penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik yang beroperasi di Indonesia. Realisasi Anggaran yang terserap untuk kegiatan operasional pengawasan PSE sebesar Rp 701.900.614,- dari anggaran yang tersedia Rp 719.234.000,- atau 97.59%. 10) Forum Komunikasi Nama Domain Indonesia Tujuan kegiatan ini adalah : 

Tersedianya kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan dan pemanfaatan nama domain Indonesia.



Terselenggaranya pengelolaan nama domain Indonesia yang transparan, akuntabel, handal dan dapat dipercaya.



Mendorong dan meningkatkan pemanfaatan/penggunaan nama domain Indonesia.

Selama tahun 2013 telah dilaksanakan 10 kali FGD untuk memfasilitasi rapat kerja forum. Output kegiatan ini adalah Tersusunnya laporan terkait dengan hasil pembahasan rapat kerja Forum Komunikasi Nama Domain Indonesia berupa kebijakan terkait pengelolaan dan pemanfaatan nama domain Indonesia. Realisasi Anggaran yang terserap untuk kegiatan Forum Komunikasi Nama Domain Indonesia sebesar Rp 831.411.372,- dari anggaran yang tersedia Rp 870.689.000,- atau 95.49%.


19

II. Pembinaan dan Pengembangan e-Government Kegiatan pembinaan dan pengembangan e-Government dilaksankan oleh Direktorat eGovernment. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 70.683.483.000 (termasuk PHLN ICT Yogya Rp. 53.174.373,00) dengan realisasi sebesar Rp. 29.873.432.391 atau 42,26%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu : 1) Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Bidang e-Government Kegiatan yang dilakukan adalah : 1. RPM tentang Cetak Biru Jaringan Pemerintah Tertutup; 2. RPM tentang Master Plan E-Geovernment; 3. RPP tentang E-Government; dan 4. RPM tentang Cetak Biru Government SErvice Bus (GSB). Hasil yang dicapai adalah empat rancangan regulasi tersebut sudah selesai dan menunggu untuk proses berikutnya. Pagu Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 2.968.503.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.661.467.640,- atau 89,66% 2) Sarana dan Prasarana e-Learning di sekolah E-Learning Yogyakarta merupakan upaya peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di Provinsi DIY dengan menyediakan infrastruktur terhadap 300 Sekolah Dasar (SD) dan 200 Sekolah Menengah Pertama (SMP) berupa laboratorium komputer, jaringan informasi antar sekolah, materi ajar berbasis TIK, perangkat lunak bagi pengembangan materi ajar dan peningkatan kapasitas guru-guru untuk memberikan pembelajaran berbasis TIK . Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan Nasional dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan anggaran dari bantuan loan JICA yang bersifat multifungsi yang dilaksanakan dari tahun 2009 sampai tahun 2013.


20

Tahun 2013 telah dilakukan pemasangan komputer serta peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 40 SD dan SMP. Kegiatan pemasangan komputer dilanjutkan sampai dengan Maret 2014 sesuai adendum kontrak pada kegiatan pengadaan pemasangan komputer serta peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk 150 sekolah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Melalui kegiatan ini kualitas pendidikan serta pemerataan akses materi pendidikan di provinsi DIY dapat ditingkatkan dan digunakan sebagai model pemanfaatan TIK di sektor pendidikan di Indonesia. Pagu aggaran untuk Sarana dan Prasarana e-Learning di Sekolah adalah Rp. 53.174.373.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.332.089.783 atau 21,31%. 3) Pengembangan dan Implementasi Government Service Bus (GSB) Pembuatan model arsitektur Government Service Bus (GSB) untuk integrasi sistem informasi TKI bertujuan untuk menyediakan fasilitas verifikasi data individu secara elektronik serta meningkatkan validitas dan akurasi data individu dalam rangka mengurangi terjadinya penipuan data individu TKI dalam proses pengolahan data TKI Luar Negeri. Dengan adanya model arsitektur Government Service Bus untuk integrasi sistem informasi TKI, maka diharapkan model ini dapat menjadi rekomendasi dalam rangka penerapan/implementasi integrasi sistem informasi TKI. Pengolahan data individu TKI pada sektor Ketenagakerjaan luar negeri memiliki keterkaitan antar Sistem Informasi Manajemen (SIM) TKI Luar Negeri yang telah dikelola oleh BNP2TKI dengan sistem informasi tenaga kerja yang dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja. Selain itu verifikasi data individu diperlukan untuk memperoleh data individu yang valid dan akurat dari sumber wali data yang ada di Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri maupun Dinas Kependudukan atau Catatan Sipil. Sementara itu data individu TKI tersebut akan digunakan oleh pihak Imigrasi, Kementerian Luar Negeri dan Kepolisian untuk kepentingannya masingmasing. Sampai tahun 2013, GSB sudah dimanfaatkan Instansi yang sudah terintegrasi yaitu BKN, Kemenlu, Kota Cimahi, Kota Pekalongan, Kab. Belitung, Kab. Sleman, Kab. Kulon Progo, Pemprov DIY, dan Kota Pekanbaru. Laptah Ditjen Aptika 2013

21

Gambar Pola Akses Informasi antara Aplikasi Sistem Informasi, Antarmuka Aplikasi Berbasis Web dan Sistem Manajemen Database

4) Aplikasi Bidang e-Government Pada Tahun 2013, Ditjen Aptika mentargetkan terimplementasinya aplikasi kepemerintahan (siMaya) di instansi pemerintah Pusat dan Daerah. siMAYA adalah aplikasi yang mendigitalisasi kegiatan perkantoran konvensional yang selama ini digunakan dan dapat diakses dari manapun dan kapanpun. Sekitar 200 an instansi yang telah menggunakan aplikasi siMaya (baik cloud maupun lokal). Adapun fitur siMaya adalah sebagai berikut : •

Chatting ala Facebook dan IRC seperti chatroom

•

Sistem surat menyurat dan disposisi berhierarki

•

Penyimpanan agenda pribadi, kantor dan bersama

•

Pemesanan dan pencatatan fasilitas kantor

•

Sistem share URL dan folder yang terintegrasi

•

Buku alamat dan forum diskusi


22

Beranda siMAYA (simaya.layanan.go.id)

Selain siMaya, telah dikembangkan juga PNS Mail. PNS Mail merupakan email yang disediakan bagi PNS yang belum memiliki fasilitas email resmi kenegaraan. Untuk mendaftar dapat dilakukan melalui http://www.pnsmail.go.id. Pada Tahun 2013 ada Sekitar 85 ribu pengguna (PNS) yang telah memiliki akun di pnsmail.go.id. Layanan email ini bersifat gratis dan telah dilengkapi fitur standar email pada umumnya, yaitu sebagai berikut : kuota mencapai 250 MB; fasilitas chating bagi sesama pengguna PNS Mail; dan layanan portal email sehingga memberikan akses ke banyak email dalam satu jendela.

Beranda PNS Mail (pnsmail.go.id)

Pagu Anggaran untuk kegiatan Pengembangan dan Implementasi Government Service Bus (GSB), Aplikasi Bidang e-Government, dan Pengelolaan Jaringan Intra Pemerintah adalah sebesar Rp. 9.811.486.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.001.068.551,- atau 91,74%.


23

5) Pengelolaan Government Integrated Data Center Ditjen Aptika memiliki Data Center yang digunakan untuk mengelola dan memonitor jaringan pemerintah. Hal tersebut dilakukan melalui Network Operation Center (NOC) yang terletak di Gedung B lantai 2 Kementerian Kominfo yang menjadi mode strategis bagi pengelolaan sistem jaringan teknologi informasi. Pemerintah Daerah yang telah memanfaatkan fasilitas hosting pada Direktorat eGovernment, Ditjen Aptika yaitu : Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), Provinsi NTB, Kabupaten Bangli, Kabupaten Dairi, Kabupaten Demak, Kabupaten Garut, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kudus, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Lahat, Kabupaten Lombok Timur, Kota Malang, Kabupaten Maros, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan yang telah terhubung dalam jaringan pemerintah adalah : Kemkominfo, Menko Polhukam, Kementerian Kelautan & Perikanan, Ditjen Pajak, LKPP, BN2TKI, Adminduk, Provinsi Jawa Barat, Provinsi JawaTimur, Provinsi DI Jogyakarta, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Gorontalo, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Surakarta, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Maros. 6) Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) Adalah kegiatan tahunan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dilakukan sejak Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Ditjen Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang melibatkan kota dan kabupaten di wilayah pelaksanaan. Kegiatan PeGI ini dilakukan untuk melihat peta kondisi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di tingkat kabupaten dan kota yang terdapat di provinsi tersebut. PeGI juga dilaksanakan untuk tingkat kementerian dan lembaga. PeGI diharapkan dapat meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan TIK di Instansi pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Ditjen Aptika

bekerjasama dengan berbagai kalangan, baik dari unsur komunitas TIK,

perguruan tinggi, maupun instansi pemerintah yang terkait.


24

Hasil dari kegiatan PeGI adalah peta kondisi kesiapan penerapan e-government yang terbagi dalam empat kategori yaitu: sangat kurang, kurang, baik, dan sangat baik. Selain itu, juga disertakan rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan oleh masing– masing K/L/Pemda. Kriteria penilaian PeGI adalah : sangat kurang (< 1,6 ); kurang (1,6 – 2,5); baik (2,6 – 3,5); sangat baik (3,6 – 4). PeGI tahun 2013 telah dilaksanakan dengan assesment pada 32 Kabupaten/Kota (di Provinsi Jawa Timur) dengan hasil penuilaian rata-rata 2,6 (baik) dan 33 Kementerian tahun 2013 diperoleh hasil rata-rata 2,7(baik). Matriks PeGi Tingkat Kementerian DIMENSI

NO

KABUPATEN/KOTA

NILAI

KEBIJAKA N

KELEMBAGAA N

INFRASTRUKT UR

APLIKASI

PERENCAN AAN

RAT ARAT A

KATEGOR I

1

Kementerian Keuangan

3.54

3.67

3.52

3.50

3.60

3.57

2

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

3.69

3.80

3.50

3.40

2.80

3.44

Sangat Baik Baik

3

Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

2.96

3.35

3.43

3.03

3.27

3.21

Baik

3.17

3.00

3.29

3.37

3.13

3.19

Baik

5 6

Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertahanan

3.04 3.00

3.60 3.47

3.38 3.24

3.17 3.00

2.67 3.00

3.17 3.14

Baik Baik

7

Kementerian Sekretariat Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

2.79

3.07

3.33

2.97

3.33

3.10

Baik

2.94

3.00

3.36

2.90

3.10

3.06

Baik

9

Kementerian Komunikasi dan Informatika

2.79

3.27

3.10

2.93

2.80

2.98

Baik

10

Kementerian Perindustrian

2.79

2.93

3.38

2.97

2.20

2.85

Baik

11

Kementerian Perdagangan

2.88

2.87

3.52

3.07

1.87

2.84

Baik

12

Kementerian Pertanian

2.67

2.93

2.86

2.93

2.80

2.84

Baik

13

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.88

2.80

2.76

2.80

2.93

2.83

Baik

14

Kementerian Kesehatan

2.67

3.07

2.81

2.97

2.53

2.81

Baik

15

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan

2.71

2.67

2.52

2.83

2.73

2.69

Baik

2.54

2.80

2.57

2.77

2.67

2.67

Baik

17

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

2.50

2.80

2.62

2.73

2.60

2.65

Baik

18

Kementerian Kelautan dan Perikanan

2.88

2.60

2.52

2.50

2.73

2.65

Baik

4

8

16


25

19

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

2.29

2.67

2.52

2.70

2.67

2.57

Baik

20

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

2.29

2.27

2.52

2.90

2.53

2.50

Baik

21

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

2.50

2.53

2.33

2.57

2.53

2.49

Kurang

22

Kementerian Agama

2.17

2.67

2.71

2.50

2.27

2.46

Kurang

23

Kementerian Kehutanan

2.42

2.33

2.52

2.70

2.20

2.43

Kurang

24

Kementerian Pemuda dan Olah Raga

2.29

2.53

2.19

2.30

2.67

2.40

Kurang

25

Kementerian Riset dan Teknologi

2.13

2.53

2.76

2.53

1.73

2.34

Kurang

26

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1.92

2.40

2.52

2.67

1.93

2.29

Kurang

27

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Sosial

2.42

2.27

2.14

2.27

2.27

2.27

Kurang

1.83

2.27

2.62

2.57

1.53

2.16

Kurang

29

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1.67

2.20

2.14

2.70

1.93

2.13

Kurang

30

Kementerian Perumahan Rakyat

1.94

1.80

2.43

2.50

1.90

2.11

Kurang

31

Kementerian Lingkungan Hidup

1.54

2.40

2.43

2.43

1.60

2.08

Kurang

32

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

1.58

1.67

2.29

1.93

1.87

1.87

Kurang

1.54

2.00

2.00

2.07

1.60

1.84

Kurang

2.51

2.73

2.78

2.76

2.48

2.66

Baik

28

33

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RATA-RATA


26

Matriks PeGI Tingkat Lembaga DIMENSI

NO

KABUPATEN/KOTA

NILAI

KEBIJAKAN

KELEMBAGAAN

INFRASTRUKTUR

APLIKASI

PERENCANAAN

RATARATA

KATEGORI

1

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

3.08

3.33

3.52

3.27

3.67

3.37

Baik

2

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

3.16

3.35

3.32

3.20

2.65

3.14

Baik

3

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

2.88

2.87

3.29

3.23

3.27

3.11

Baik

4

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI)

3.17

2.93

3.19

2.93

3.13

3.07

Baik

2.83

3.13

2.76

3.17

2.87

2.95

Baik

2.79

2.80

2.95

2.83

2.87

2.85

Baik

6

Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

7

Badan Pusat Statistik (BPS)

3.00

3.00

2.90

2.97

2.33

2.84

Baik

8

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

2.50

3.07

2.76

2.87

2.87

2.81

Baik

9

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

2.79

2.80

2.43

3.17

2.73

2.78

Baik

10

Badan Standardisasi Nasional (BSN)

2.08

3.13

3.00

2.67

2.27

2.63

Baik

11

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

2.08

2.73

3.24

2.50

2.20

2.55

Baik

2.25

2.73

2.43

2.83

2.40

2.53

Baik

2.58

2.35

2.86

2.35

2.47

2.52

Baik

2.25

3.00

2.86

2.63

1.80

2.51

Baik

2.22

2.90

2.39

2.38

2.40

2.46

Kurang

2.25

2.27

2.62

2.60

1.80

2.31

Kurang

2.16

2.20

2.39

2.40

2.15

2.26

Kurang

1.83

2.13

2.43

2.17

2.27

2.17

Kurang

1.88

2.20

2.29

2.33

1.80

2.10

Kurang

2.51

2.79

2.82

2.76

2.52

2.68

Baik

5

14

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) Badan Pengawasan Tenaga Nuklir Nasional (BAPETEN)

15

Badan Informasi Geospasial (BIG)

12 13

18

Lembaga Administrasi Negara (LAN) Badan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

19

Badan Narkotika Nasional (BNN)

16 17

RATA-RATA


27

Matriks PeGI Tingkat Kabupaten/Kota se-Jatim DIMENSI

NO

NILAI

KABUPATEN/KOTA KEBIJAKAN

KELEMBAGAAN

INFRASTRUKTUR

APLIKASI

PERENCANAAN

RATARATA

KATEGORI

1

KOTA SURABAYA

3,49

3,89

3,92

3,91

3,49

3,74

2

KOTA MALANG

3,47

3,49

3,48

3,73

3,48

3,53

3

KABUPATEN LAMONGAN

3,45

3,48

3,47

3,68

3,47

3,51

4

KABUPATEN BANYUWANGI KABUPATEN SIDOARJO

3,44

3,46

3,45

3,48

3,46

3,46

Baik

3,42

3,45

3,44

3,46

3,44

3,44

Baik

3,39

3,44

3,43

3,42

3,42

3,42

Baik

7

KABUPATEN BOJONEGORO KABUPATEN GRESIK

3,33

3,42

3,41

3,36

3,38

3,38

Baik

8

KABUPATEN MALANG

3,32

3,41

3,39

3,35

3,36

3,37

Baik

9

KOTA PASURUAN

2,43

3,39

2,46

3,38

2,48

2,82

Baik

10

KOTA PROBOLINGGO

2,46

3,38

2,78

2,48

2,49

2,72

Baik

11

KABUPATEN MOJOKERTO

2,42

2,47

2,76

2,44

3,34

2,69

Baik

12

KABUPATEN BLITAR

2,38

2,46

2,48

3,36

2,48

2,63

Baik

13

KOTA MADIUN

2,37

2,45

2,38

3,33

2,39

2,58

Baik

14

KABUPATEN JOMBANG

2,35

2,43

2,36

3,28

2,36

2,56

Baik

15

KABUPATEN KEDIRI

2,34

2,41

2,48

3,16

2,35

2,55

Baik

16

KABUPATEN PACITAN

2,31

2,38

2,44

3,18

2,35

2,53

Baik

17

KOTA BLITAR

2,29

2,37

2,41

3,14

2,34

2,51

Baik

18

KABUPATEN PASURUAN

2,28

2,47

2,34

2,98

2,29

2,47

Kurang

19

KAB MAGETAN

2,27

2,48

2,38

2,75

2,28

2,43

Kurang

20

KABUPATEN SUMENEP

2,26

2,46

2,37

2,72

2,27

2,42

Kurang

21

KABUPATEN PAMEKASAN

2,24

2,42

2,36

2,71

2,25

2,40

Kurang

22

KABUPATEN SITUBONDO

2,23

2,36

2,34

2,31

2,23

2,29

Kurang

23

KABUPATEN NGANJUK

2,21

2,35

2,33

2,34

2,19

2,28

Kurang

24

KABUPATEN JEMBER

2,18

2,34

2,32

2,35

2,17

2,27

Kurang

25

KABUPATEN NGAWI

2,14

2,32

2,35

2,32

2,16

2,26

Kurang

26

KABUPATEN TRENGGALEK

2,13

2,31

2,29

2,38

2,14

2,25

Kurang

27

KOTA BATU

2,12

2,29

2,28

2,32

2,18

2,24

Kurang

28

2,12

2,28

2,27

2,33

2,18

2,24

Kurang

29

KABUPATEN TULUNG AGUNG KABUPATEN BANGKALAN

2,11

2,28

2,26

2,30

2,16

2,22

Kurang

30

KABUPATEN SAMPANG

2,10

2,25

2,24

2,31

2,14

2,21

Kurang

31

KOTA KEDIRI

1,98

2,24

2,23

2,29

2,14

2,18

Kurang

32

KABUPATEN TUBAN

1,97

2,24

2,25

2,28

2,13

2,17

Kurang

2,56

2,72

2,66

2,90

2,60

2,69

Baik

5 6

RATA-RATA


Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik

28

7) Penyelenggaraan Forum e-Government Forum e-Government Nasional ada dikarenakan Instansi pemerintah daerah belum optimal memanfaatkan dan mengembangkan e-government untuk layanan masyarakat berbasis TIK. Pengurus Forum e-Government Nasional terbentuk berdasarkan SK Menteri Kominfo Nomor 56/KEP/M/KOMINFO/02/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Pengurus Forum e-Government Nasional Periode 2012-2014. Pada Tahun 2013, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a)

Menyusun agenda kerja tahun 2013 dengan hal prioritas untuk meminta kepada Kementerian PAN & RB untuk meninjau ulang tentang struktur kelembagaan Kominfo di daerah.

b)

Melakukan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri terkait revisi PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

c)

Melakukan pertemuan-pertemuan dengan anggota forum e-Government Nasional se-Indonesia untuk membahas rekomendasi-rekomendasi untuk disampaikan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait percepatan eGovernment di daerah.

d)

Pada tanggal 17 September 2013, Forum e-Government Nasional dilaksanakan dengan kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan secara paralel yang meliputi 5 (lima) kelas, sebagai berikut: 1.

Bimbingan Teknis Aplikasi Mantra sebagai pertukaran dan integrasi data antar dinas dan antar instansi pemerintah

2.

Sosialisasi tentang jaringan intra pemerintah, IPV6 dan paparan “expert” Korea tentang Data Center dan standarisasi Aplikasi

3.

Bimbingan Teknis Pemanfaatan Aplikasi Administrasi Perkantoran Maya, Nama Domain dan PNS Mail

4.

Bimbingan teknis Pemanfaatan Aplikasi pendaftaran Sistem elektronik Instansi penyelenggara negara dan aplikasi perijinan siCANTIK

5.

Pertemuan pengurus Forum e-Government Nasional

Pagu Anggaran untuk pelaksanaan kegitan PeGI dan Forum e-Government adalah sebesar Rp. 5.629.481.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.242.571.600,- atau 93,13%


29

III. Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri Informatika Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 10.726.817.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.228.776.080 atau 95,36%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : 1) Penyelenggaraan INAICTA

Menkominfo bersama para pemenang INAICTA 2013

INAICTA merupakan ajang tahunan lomba karya cipta kreativitas dan inovasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terbesar di Indonesia. Pada tahun 2013 ini, INAICTA telah memasuki tahun penyelenggaraan ke-7. INAICTA 2013 mengangkat tema “TEKNOKREASI : A Nation of Possibilities”. INAICTA 2013 hadir untuk menjadi ajang karya TIK Indonesia yang Truly Nationwide, berkesinambungan, dan memberi nilai tambah pada peserta, industri dan masyarakat. Pada tahun 2013 pelaksanaan INAICTA merupakan yang ke-7 kali, mengangkat tema “TEKNOKREASI : A Nation of Possibilities”. INAICTA 2013 hadir untuk menjadi ajang karya TIK Indonesia yang Truly Nationwide, berkesinambungan, dan memberi nilai tambah pada peserta, industri dan masyarakat. Sebanyak 2.078 pendaftar dari berbagai kota di Indonesia dengan jumlah karya sebanyak 950 karya atau 158% dari target 600 karya. Hal ini dikarenakan adanya launching dan promosi INAICTA yang dilakukan lebih awal, sehingga meningkatkan jumlah peserta yang mendaftar sebanyak


30

2.078 orang. INAICTA 2013 menetapkan 21 pemenang dari 21 kategori yang dapat diakses di http://www.inaicta.web.id/inaicta/pemenang-inaicta-2013/. Tabel jumlah karya perkategori


31

Tabel kategori pendaftar

2) Digital Enterpreneurship Digital enterpreneurship merupakan sebuah cakupan kegiatan dan divisi baru di INAICTA 2013. Belajar kepada hasil-hasil INAICTA pada perhelatan-perhelatan sebelumnya, salah satu isu utama yang ingin coba ditanggulangi pada INAICTA 2013 ini adalah minimnya daya saing dan kemampuan bisnis dari banyak karya kreatif yang muncul sebagai pemenang atau nominator dari INAICTA. Hal ini ditengarai bermuara pada 2 (dua) hal, yaitu terkait dengan pengemasan produk sebagai komoditas bisnis, dan kemampuan individu atau tim nominator untuk menemukan celah pasar yang dapat dimasuki. Hal ini berujung pada tidak terciptanya sustainability untuk banyak karya, maupun tim atau perusahaan, dari para nominator tersebut. Berlandaskan pada keinginan dan kebutuhan untuk menjembatani dunia bisnis yang riil dengan kreativitas para teknokreator, yakni nominator dan khususnya pemenang INAICTA, divisi digitalpreneurship mengedepankan beberapa program dalam rangkaian acara INAICTA 2013, yaitu: Penggagasan Jaringan Alumni INAICTA dan Digitalpreneurship Training and Workshop diselenggarakan selama 2 hari, pada hari


32

Senin dan Selasa, 16-17 September 2013 bertempat di Hotel Santika Jakarta. Untuk menjembatani dan menciptakan peluang kerja sama dan investasi terhadap karya-karya teknokreasi dari nominator INAICTA 2013, Divisi Digitalpreneurship mengadakan acara Investor Night dan Business Networking sebagai kulminasi dari program tahun 2013 ini. Pada acara ini, beberapa nominator yang sudah terseleksi akan memperoleh kesempatan untuk melakukan pitch di atas panggung di hadapan para potential investor dan undangan lain, yang diharapkan bisa membuka jalan untuk terciptanya kerjasama investasi atau bentuk lainnya.

Salah satu pembicara, Antonny Liem, menyampaikan materi mengenai Effective Presentations

Berdasarkan hasil seleksi yang sudah dilakukan pada pagi harinya, diperoleh 9 nominator yang akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan pitch, yaitu:


33

Nama Karya

Nama Tim/ Nominator

Kategori Karya

On Demand Job Exchange (O- Badr Interactive JEX)

E-Inclusion & ICT Social Enterpreneurship

Shoop! E-Commerce Assistant CV FirZil Tech Indonesia

SME Applications

Eresto

Newbee Corp

SME Applications

Brainstat

Institut Teknologi Bandung , Institut Teknologi Telkom , Universitas Indonesia

E-Health

E-Fishery

Cybreed

Research & Development

isikota

PT. Madison Digital Inovasi

Tourism and Hospitality

Warna

Rolling Glory

EduGames

GameMarbel.Com

Educa Studio

EduGames

"SOBOTAIRE" – Inovasi Media Isyouth Group Pembelajaran Anatomi Manusia Berbasis Games Education Portable Atlas Anatomi Sobotia dalam Solitaire

EduGames

Menkominfo Tifatul Sembiring memberikan apresiasi terhadap para nominator

Kesembilan nominator tersebut secara bergantian tampil di atas panggun dan diberikan kesempatan selama 3 menit untuk menyampaikan paparan mengenai karya dan atau kelompoknya, dengan tujuan memberikan impresi yang baik kepada investor


34

yang tertarik untuk menanamkan modalnya. Pada setiap sesi, investor juga diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan guna menggali lebih dalam, sekaligus memberikan masukan dan saran kepada para nominator, agar menjadi bekal untuk pengembangan kewirausahaan dari masing-masing peserta. Setelah selesainya mata acara presentasi di panggung, dimulailah sesi networking, dimana setiap nominator bebas berbaur dengan investor dan undangan untuk memulai diskusi-diskusi informal, yang diharapkan memberikan kesempatan kepada para nominator untuk mengenal lebih jauh mengenai dunia professional dan membangun jaringan bisnis. 3) Penyelenggaraan dan Pembinaan Asia Pacific ICT Alliance Award (APICTA) The Asia Pacific ICT Alliance Awards (APICTA) adalah program penghargaan internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran TIK dalam masyarakat dan membantu menjembatani kesenjangan digital. Dengan memberikan kesempatan untuk berjaringan dan benchmarking produk bagi para inovator dan wirausaha TIK di wilayah tersebut, program ini dirancang untuk merangsang inovasi dan kreativitas TIK, meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan, memfasilitasi transfer teknologi, dan menawarkan peluang bisnis yang cocok melalui paparan kepada para venture capitalists dan investor. Peserta program penghargaan terdiri dari anggota dari Aliansi APICTA. Mereka dipandu oleh kerangka kerjasama untuk mengidentifikasi bagaimana anggota-ekonomi dapat bekerja sama dalam mendukung program awards serta program lain yang mendorong pembangunan dan pertumbuhan industri TIK di wilayah tersebut. Ke-16 anggota-ekonomi APICTA meliputi Australia, Brunei, China, Hong Kong, India, Indonesia, Korea, Macau, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand dan Vietnam.


35

Pada Tahun 2013, APICTA diselenggarakan di Hong Kong pada tanggal 25 – 27 November 2013 dengan detail kegiatan sebagai berikut : 1.

Booth Camp di Jakarta dan Hongkong Dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahanan dan pembekalan kepada para peserta baik dalam teknik presentasi, cara penyampaian karya maupun bahasa inggris.

2.

APICTA 2013 diikuti oleh 13 Negara, 57 Juri Internasional, 220 karya dan lebih dari 480 peserta. Delegasi Indonesia mengirimkan 13 karya untuk 7 Kategori lomba yaitu :  Kategori: School Project (Matriksoft Security Care, Vorebot, serta APASAJA/Aplikasi Sastra dan Aksara Jawa)  Kategori: Tertiary Student Project (AT INEC Aplikasi Cerdas untuk mengetahui sifat manusia, Spyders Web, dan Save the Hamsters)  Kategori: Startup (Sribu.com dan Museekr)  Kategori: Inclusion & Community (Ahada)  Kategori: Research & Development (Brainstat)  Kategori: e-Learning (Game Marbel dan Warna)  Kategori: Retail & Supply Chain Management (e-Resto)

Pengumuman pemenang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2013 di Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC), dengan memperoleh hasil satu winners dan empat merit, sebagai berikut: 1. 2.

Winner kategori Secondary/High School Student Project, dari SMA Negeri 28, dengan karya Vorebot Merit kategori Secondary/High School Student Project, dari SMAKN 4 Bandung,


36

3. 4. 5.

dengan karya Matriksoft Security Care Merit kategori Secondary/High School Student Project, dari SMA Negeri 3 Semarang, dengan karya APASAJA/Aplikasi Sastra dan Aksara Jawa Merit kategori Tertiary Student Project, dari ITB Bandung, dengan karya Spyder's Web Merit kategori e-Learning, dari Rolling Glory, Bandung Dengan karya Warna/ Colors

4) ASEAN ICT Award (AICTA) ASEAN ICT Awards (AICTA) adalah program penghargaan bergengsi yang merupakan penghargaan bisnis yang paling dihormati dalam industri teknologi seASEAN. Memenangkan ASEAN ICT Award dan mendapatkan pengakuan dari rekanrekan industri adalah lebih dari sekedar dorongan semangat bagi perusahaan pemenang. AICTA akan menjadi acara networking utama dalam kalender bisnis teknologi dan dipresentasikan pertama kalinya pada ASEAN TELMIN di Filipina, 2012. Negara pengusul dan penyelenggara (proponent country) AICTA adalah Brunei Darussalam. Adapun tujuan penyelenggaraan AICTA sebagai berikut: 

Untuk mengenali paling tepat / kemajuan dalam penerapan TIK.



Penghargaan akan memperlihatkan arah atau trend terhadap pertumbuhan dan potensi TIK di ASEAN



Untuk lebih mengenali interaksi TIK dalam pertumbuhan ekonomi ASEAN.


37

Penjurian final AICTA 2013 dilaksanakan pada 3 September 2013 di Yangon, Myanmar sedangkan Negara tuan rumah untuk pemberian penghargaan AICTA 2013 pada 14 November 2013 adalah Singapura. AICTA 2013 melombakan 6 kategori yaitu: Private Sector, Public Sector, Digital Content, Startup Company, Corporate Social Responsibility, dan Research & Development Indonesia sebagai ASEAN member state coordinator mendaftarkan 17 karya. Penjurian online dilakukan pada tanggal 6 - 12 Agustus 2013 dan dari Indonesia berhasil lolos untuk 3 karya pada 3 kategori sebagai nominator AICTA 2013, yaitu : 1.

Kategori Corporate Social Responsibility, nama karya: LexiPal, dari Nextin Indonesia.

2.

Kategori The Public Sector, nama karya: SmartCard for Frequent Traveller dari PT. Datatrans Informatika

3.

Kategori Research & Development, nama karya KlungBot VI, dari ITB.

Penjurian akhir ASEAN ICT Award dilaksanakan pada tanggal 3 September 2013 di hotel Kwandagyi Palace, Yangon, Myanmar.


38

Para pemenang AICTA 2013 bersama Sekjen Kemkominfo

Pemberian penghargaan dilaksanakan pada tanggal 14 November 2013, Indonesia memperoleh satu Gold Winner, satu Silver Winner dan satu Bronze Winner, sebagai berikut: 1.

Gold Winner, Kategori The Public Sector, nama karya: SmartCard for Frequent Traveller dari PT. Datatrans Informatika

2.

Silver Winner, Kategori Research & Development, nama karya KlungBot VI, dari ITB.

3.

Bronze Winner, kategori Corporate Social Responsibility, nama karya: LexiPal, dari Nextin Indonesia.

5) Penyelenggaraan IOSA IOSA dilaksanakan untuk meningkatkan pemanfaatan dan implementasi free open source software (FOSS) di lingkungan pemerintahan dan lembaga pendidikan, yang diharapkan juga mendorong peningkatan pemanfaatan open source software di lingkungan bisnis dan individual. Awalnya adalah ajang penganugrahan yang berfokus pada kategori instansi pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota dan pendidikan menengah atas yang telah memulai pelaksanaan proses migrasi dan implementasi open source software (OSS) di instansinya masingmasing. Laptah Ditjen Aptika 2013

39

IOSA 2013 diadakan pada tanggal 15 Juli 2013 (pembukaan pendaftaran) sampai dengan 16 September 2013 (malam anugerah). Adapun jumlan pendaftar IOSA 2013 adalah sebagai berikut: No. Kategori

Jumlah

1

Kementerian/LPNK

2

2

Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten

24

3

SMA/MA/SMK/MAK

16

4

Mahasiswa

51

5

Komunitas

22

6

Tokoh

10

7

Perguruan Tinggi

14 Jumlah

139

Adapun pemenang IOSA 2013 adalah : a.

Kategori Kementerian dan LPNK (Pemenang I : Kementerian Kehutanan)

b.

Kategori Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten (Pemenang I : Pemkab Banyuasin)

c.

Kategori Mahasiswa (Pemenang I : Erwin, Arbi Pramana, Rifanda Dwi Putra)

d.

Kategori SMA/MA/SMK/MAK (Pemenang I : MAN Lahat)

e.

Kategori Tokoh (Pemenang I : Adhicipta Raharja Wirawan)

f.

Kategori Komunitas (Pemenang I : Kelompok Studi Linux UN Gorontalo)

g.

Kategori Perguruan Tinggi (Pemenang I : Universitas Budi Luhur)

6) Pembangunan Operational ICT Incubator Center Sebagai negara yang berpenduduk sangat besar, Indonesia merupakan pasar potensial bagi produk industri informatika. Potensi ini menjadi sasaran bagi negara lain untuk melakukan penetrasi industrinya, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dengan demikian, diharapkan industri dalam negeri dapat bersaing dengan industri negara lain mengingat infrastruktur teknologi informasi di Indonesia sudah mengalami perkembangan cukup besar. Sehingga Indonesia tidak hanya sebagai pasar hasil industri, melainkan pula sebagai kekuatan industri itu sendiri.


40

Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam mengembangkan industri informatika agar dapat tumbuh dan berkembang, sehingga tidak saja dapat mendorong pertumbuhan industri informatika, tetapi juga meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan misi Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu mendorong peningkatan aplikasi layanan publik dan industri aplikasi telematika, dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan dan industri aplikasi. Salah satu usaha pengembangan industri di bidang TIK adalah melalui suatu wadah/media yang bernama inkubator. Inkubator Industri Informatika adalah tempat yang dirancang untuk membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan bisnis terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) industri kreatif yang berbasis TIK. Tujuan akhirnya menjadikan para pelaku usaha di industri informatika menjadi perusahaan yang menghasilkan keuntungan, memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, serta menjadi perusahaan yang berkelanjutan hingga akhirnya memiliki dampak positif bagi masyarakat. Program inkubasi umumnya ditujukan kepada startup company atau suatu perusahaan yang masih berada di tahap-tahap awal memulai usaha. Ditjen Aplikasi Informatika telah membangun Inkubator Industri Informatika di dua provinsi, yaitu di Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama tahun 2013 Inkubator Bandung telah menyelenggarakan pembinaan terhadap tujuh tenant terpilih, yaitu Kidalang, Xanbit Interactive, Selurup, Sandang Indonesia, Atrova, Cufid Game Studio, dan The Hidden Chest. Sedangkan Inkubator Yogyakarta bekerja sama dengan STMIK AMIKOM Yogyakarta sedang dalam pembenahan organisasi dengan fokus pembinaan kepada tenant-tenant baru. Hasil dari seleksi tenant di Yogyakarta terpilih delapan tim, yaitu Veo Creative, Artefact Indonesia, War Tech, Tactoo Inc, Amoeba System, AB Mikro, Second Vision, dan AMCC Corporation. Kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2013, di luar kegiatan rutin seperti pendampingan tenant, yaitu : -

Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan PT Telkom Indonesia tentang Penyelenggaraan Pelatihan Inkubator Industri Informatika di Bandung;

-

Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan STMIK AMIKOM Yogyakarta


41

tentang Penyelenggaraan Operasional Inkubator Industri Informatika; -

Seminar

teknopreneur

Gerakan

Untuk

Indonesia

Membangun

Industri

Informatika di Medan dan Yogyakarta; -

Pelatihan Pemasaran dan Pengembangan Usaha di Bandung dan Yogyakarta;

-

Temu komunitas Game Developer dan kalangan industri (Intel dan SpeedUp) di Bandung;

-

Temu evaluasi dengan Cimahi Creative Association (CCA), Bandung Techno Park (BTP), dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (RICE);

-

Seleksi mitra binaan (tenant) baru di Yogyakarta.

Ruang inkubator industri informatika di Yogyakarta.


42

Sesi diskusi masalah bisnis antara para tenant dengan narasumber, Bandung, 25-26 November 2013

7) Portal “Gurita”

Gurita merupakan suatu portal yang dikembangkan oleh Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika, Ditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Portal dengan alamat http://www.gurita.my.id yang dikembangkan pada tahun 2013 merupakan singkatan dari "Gerakan untuk Republik Indonesia Membangun Industri TIK Anak Bangsa", ini merupakan portal yang dikembangkan untuk meningkatkan pemasaran dan memberdayakan produk TIK Nasional, membuat portal yang khusus menampilkan produk-produk anak bangsa dan kegiatan TIK nasional, misalnya mengikuti sertakan dalam ajang kompetisi nasional seperti INAICTA dan kompetisi internasional, seperti AICTA, APICTA, Young Innovator dan sebagainya.


43

Portal inipun akan menjadi ajang komunikasi para pemangku kepentingan yang samasama mempunyai impian membesarkan industri TIK nasional. Sehingga dengan portal ini diharapkan perkembangan industri TIK Nasional dapat berkembang dengan baik.

IV. Pembinaan dan Pengembangan TIK untuk Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Informatika (PI) dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp15.135.277.000

(termasuk

PHLN

Hibah

GPOBA

Rp.

3.766.000.000,00). Realisasi Anggaran sebesar Rp. 12.361.003.259 atau 81,67%. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : 1) Sosialisasi dan Roadshow Internet Sehat dan Aman (INSAN)

Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Internet Sehat dan Aman di beberapa kota di wilayah Indonesia bekerjasama dengan instansi pemerintah daerah dan Komunitas TIK, diantaranya : Banyumas, Jember, Gunung SIndur, Karang Anyar, Yogyakarta, Medan, dan Sinjai, Malang, Depok, SMAN 28 Jakarta, Padang, Banjarnegara, Malang, Gresik, Jakarta, SMPN 216 Jakarta Pusat, SMPN 30 Jakarta Pusat, diDikdas Jakarta Timur, dan Bogor. Adapun Tujuan dari kegiatan Sosialisasi Internet Sehat dan Aman adalah mendorong agar masyarakat terutama kalangan remaja agar menggunakan TIK (Teknologi Komunikasi dan Informatika) ke hal yang berguna (Cerdas, Kreatif dan Produktif) sekaligus memberikan pengetahuan tentang dampak dan tantangan dalam penggunaan TIK dewasa ini.


44

2) Pemilihan Duta Internet Sehat Dan Aman (INSAN)

Maraknya kalangan remaja menggunakan internet sebetulnya memberikan dampak positif karena mempermudah penyebaran informasi dan mempermudah mereka dalam bertukar informasi satu sama lain, kemudahan yang didapatkan dari teknologi informasi diharapkan dapat berpengaruh positif bagi kaula muda, banyak contoh kalangan remaja Indonesia yang kreatif dan inovatif dalam menggunakan internet di keseharian mereka, namun tidak menutup kemungkinan hadirnya teknologi informasi bisa juga berdampak negatif bagi para pengguna internet. Setelah

dua

tahun

dilaksanakan

Sosialisasi

INSAN,

kegiatan

tersebut

ditransformasikan dari penggunaan internet sehat dan aman menjadi penggunaan Internet secara Cerdas, Kreatif dan Produktif (INCAKAP) dimana sebelumnya pendekatan yang dilakukan adalah “infrastructure protective” akan dirubah menjadi “self protective”. Jika sebelumnya Pemerintah melakukan pemblokiran situs negatif dengan berbagai macam filter untuk melindungi masyarakat terhadap konten negatif (infrastructure protective). Kini masyarakat harus dapat lebih mandiri dalam memilih situs yang bermanfaat bagi dirinya (self protective). Dengan Internet Cerdas, Kreatif dan Produktif (INCAKAP) diharapkan masyarakat dapat secara cerdas memilih konten yang bermanfaat dan bernilai bagi dirinya dan sekitarnya. Dengan demikian masyarakat akan menjadi lebih produktif untuk meningkatkan kemampuan atau taraf hidupnya yaitu dengan membangun konten yang positif. Ke depannya kita harapkan akan tersedia konten positif yang lebih banyak untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan masyarakat. Formulasi INCAKAP adalah sebagai berikut : Laptah Ditjen Aptika 2013

45

o Internet yang Cerdas : Mampu memanfaatkan internet secara baik dalam arti tepat guna, aman sesuai etika, budaya, dan norma yang berlaku. o Internet yang Kreatif : Mampu menciptakan karya baru yang berpotensi memberikan manfaat dan nilai tambah. o Internet yang Produktif : Mampu mendapatkan atau memberikan manfaat yang maksimal dari penggunaan teknologi dan internet, untuk diri sendiri dan orang lain. Sosialisasi Internet Cerdas, Kreatif dan Produktif (INCAKAP) pada tahun 2013, dilaksanakan di 16 lokasi dengan seluruh jumlah peserta berkisar 4.110. 16 lokasi Sosialisasi tersebut antara lain adalah : a. Banyumas -

SMPN 1 Baturaden dan

-

SMPN 1 Subang

b. Jember, Pondok Pesantren Darul Sholah c. Gunung Sindur Bogor, Pondok Pesantren Darul Qur’an d. Karanganyar -

SMAN 1 Karanganyar

-

Hotel Taman Sari

e. Yogyakarta -

SMA 1 Bokpri

-

STIE YKPN Kota Yogyakarta

-

Universitas Atmajaya

-

Universitas Gajah Mada


46

f.

Medan, SMKN 9 Medan

g. Sinjai, Gedung Pertemuan Kab. Sinjai h. SMPN 216 Jakarta Pusat i.

SMPN 30 Jakarta Utara

j.

Dikdas Jakarta Timur

k. Bogor Program kegiatan yang berkerjasama dengan instansi pemerintah daerah, sekolah dan komunitas relawan TIK untuk melaksanakan Sosialisasi Internet Sehat dan Aman di Beberapa kota di wilayah Indonesia, di antaranya : a. Malang Jawa Timur b. Depok Jawa Barat c. SMAN 28 Jakarta d. Padang e. Banjarnegara f. Gresik g. Jakarta h. Dalam mempromosikan INSAN, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Kementerian/Lembaga Negara lainnya, Pemerintah Daerah serta komunitas TIK seperti Relawan TIK, ICT Watch, IDKita Kompasiana, Yayasan Kita dan Buah Hati serta Asosiasi Warung Internet Indonesia (AWARI).

Sosialisasi INCAKAP di Yogyakarta


Sosialisasi INCAKAP di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor

47

Sosialisasi INCAKAP di Medan

Sosialisasi INCAKAP di Banyumas

Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. mengadakan penjaringan dan pemilihan calon-calon Duta Internet Sehat dan Aman (Duta INSAN) dari elemen masyarakat dalam ruang lingkup lokal dan nasional melalui pola rekruitmen yang telah ditentukan untuk menghasilkan Duta INSAN yang mampu memberikan contoh bagaimana cara yang baik dan benar menghadapi media informasi yang banyak bermunculan saat ini, bagaimana cara menggunakan internet secara bijaksana dan sesuai dengan kebutuhan demi terciptanya masyarakat pengguna internet yang sehat dan aman. Duta INSAN adalah sosok yang secara resmi dipilih untuk menjadi ikon pengguna internet yang sehat dan aman serta bertugas mengkampanyekan budaya internet sehat dan aman di lingkungannya dan masyarakat luas. Pemilihan Duta INSAN tahun 2013 diikuti oleh pelajar SMP dan SMA sederajat dari seluruh Indonesia. Puncak acara pemilihan Duta INSAN berupa pengumuman dan penganugerahan Duta INSAN terpilih disertai seminar, workshop, dan pameran bertempat di Flores Ballroom Hotel Borobudur Jakarta Pusat, yang berlangsung pada 6 November 2013. Tim Juri telah memilih sepasang (2 peserta laki-lai dan perempuan) Duta INSAN yaitu 1. Alicia Kartika, siswi SMPN 216 Jakarta Pusat 2. Hariono, siswa SMAN Sampoerna Academy, Sumatera Selatan


48

Dengan terpilihnya 2 Orang Duta INSAN tahun 2013 diharapakan para generasi muda lebih bersemangat lagi ikut mensosialisasikan Internet Sehat dan Aman kepada masyarakat pada umumnya, dan generasi muda pada khususnya. Ke-20 finalis Duta INSAN tersebut diharapkan juga ikut memotivasi teman sebaya nya terutama di daerah asalnya masing-masing dalam memanfaatkan internet secara cerdas, kreatif dan produktif.

Duta INSAN 2013 terpilih, Hariono dan Alicia

3) Penyelenggaraan

Forum

Komunikasi,

Koordinasi,

Kolaborasi

dan

Kerjasama Komunitas TIK Ditjen Aptika dalam usahanya mencapai visi Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu mencapai Masyarakat Informasi Indonesia, melakukan pertemuan sejak tahun 2009 sampai dengan 2010 dengan berbagai pihak seperti pemerintahan, pengusaha, mahasiswa, akademisi, penggiat TIK dan beragam komunitas lainnya dari berbagai daerah di Indonesia, hingga akhirnya muncul gagasan untuk membentuk organisasi relawan TIK. Menindaklanjuti kebijakan tersebut maka diadakan pertemuan yang lebih besar dalam bentuk Forum Komunikasi, Koordinasi, Kolaborasi dan Kerjasama Komunitas TIK (FK5T) tingkat nasional sekaligus penetapan pembentukan organisasi Relawan TIK yang dihadiri oleh beragam elemen yang telah hadir pada pertemuan sebelumnya, maupun pihak lain yang mendorong terbentuknya organisasi relawan TIK Indonesia. Relawan TIK Indonesia merupakan organisasi masyarakat yang independen, yang akan berjalan berdampingan dengan berbagai pihak untuk mengembangkan program


49

informasi, edukasi, sosialisasi, advokasi, dan komunikasi dalam mengenalkan pemanfaatan dan pembelajaran atau penguasaan TIK, sekaligus pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi informasi berbasis pengetahuan. Berdirinya Relawan TIK tingkat provinsi telah difasilitasi oleh Ditjen Aptika. Hingga saat ini sudah terbentuk 25 Relawan TIK Tingkat Provinsi. Selain itu untuk meningkatkan SDM agar tidak hanya di tingkat Pusat dan Provinsi dan untuk memperluas penyebaran informasi serta edukasi mengenai TIK ke masyarakat yang lebih merata maka banyak inisiatif yang muncul dari tingkat Kabupaten/Kota dan Desa sehingga terbentuk Relawan TIK Kabupaten/Kota dan Relawan TIK Desa, dengan jumlah mencapai sekitar 40 Relawan TIK Desa hingga saat ini. Berikut adalah lokasi Pengukuhan Relawan TIK yang berlangsung selama Tahun 2013: No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Kegiatan Pengukuhan RTIK Kota Dumai & Seminar Internasional Pengukuhan RTIK Prov. Sulawesi Utara Pengukuhan RTIK Prov. Maluku Utara & Seminar Teknologi Informasi Pengukuhan RTIK Prov. Maluku & Pembekalan RTIK Prov. Maluku GALOW IT dan Pengukuhan RTIK Kota Cianjur Pengukuhan Kelompok Penggiat TIK Kab. Garut Pengukuhan RTIK Kab. Bandung

Lokasi Dumai, Riau Manado

GALOW IT dan Pengukuhan RTIK Kab. Kuningan Festival TIK Desa Kab. Banyumas

Kuningan

GALOW IT dan Pengukuhan RTIK Prov. Sumatera Barat GALOW IT dan Pengukuhan RTIK Tasikmalaya GALOW IT dan Pengukuhan RTIK Prov. Bangka Belitung Pengukuhan RTIK Kota Malang

Padang

Ternate Ambon Cianjur Garut Kab. Bandung

Banyumas

Tasikmalaya Bangka Belitung Malang

Tanggal 26-28 Jan 2013 28-30 Mei 2013 30 Sept – 3 Okt 2013 11-14 Nov 2013 9-10 Feb 2013 2-3 Maret 2013 5-6 Maret 2013 12 Juni 2013 17-18 Juni 2013 24-26 Agst 2013 22 Sept 2013 7-9 Des 2013 9-12 Nov 2013

Selain melakukan fasilitasi pengukuhan Relawan TIK Tingkat Provinsi dan mendukung inisiatif pembentukan Relawan TIK Kabupaten/Kota, Ditjen Aptika dalam program


50

kerja FK5T juga memberikan dukungan kepada kegiatan-kegiatan yang masih memiliki keterkaitan seperti berikut ini: No Kegiatan 1. Korea IT Volunteers (KIV) 2. Program International IT Volunteer di Thailand (ITU) 3. Roadshow Asean Blogger Festival Indonesia 2013 4. PD Narasumber dalam kegiatan Symposium PCST 5. Paket Konsumsi dlm Muswa RTIK Jawa Barat

Lokasi Jakarta Thailand

Tanggal Juli – Agustus Okt-Des 2013

Surabaya

5-6 April 2013

Jakarta

27-29 Agst 2013 23 Nov 2013

Bandung

4) Korean IT Volunteer (KIV) 2013 Tahun 2013 merupakan kedua kalinya Indonesia menerima delegasi KIV, sebelumnya di tahun 2012 Indonesia telah menerima 40 orang KIV yang membantu kegiatan di beberapa program Kemkominfo yaitu Wardes/CAP dan PLIK/MPLIK dengan bekerjasama dan dibantu oleh RTIK setempat. Kegiatan KIV 2012 ini bisa dikatakan berhasil karena aktifitas berbagi ilmu oleh KIV disambut baik, dimana para KIV memberikan pengajaran TIK ke sekolah-sekolah, membantu aktifitas di Pustiknas UIN, dan sharing dengan mahasiswa setempat mengenai IT. Selain TIK juga dilakukan aktifitas pertukaran kebudaya antara KIV dengan warga setempat seperti pengenalan bahasa, tarian, dan lainnya. Kepengurusan Relawan TIK telah dibentuk di 25 Provinsi meliputi Sumatera Selatan, Riau, Lampung, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Jakarta Raya, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Papua, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Aceh, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Bali, dan Sumatera Barat serta Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang telah dikukuhkan kepengurusan Relawan TIK-nya pada tahun 2013. Selain itu, pada tahun 2013 juga dilakukan pengukuhan atas inisiatif Kabupaten/Kota yang membentuk Relawan TIK diantaranya Kabupaten Bandung, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Cianjur dengan total keseluruhan Relawan TIK Indonesia yang terdaftar mencapai 1.894 anggota.


51

Daftar Koordinator Provinsi Relawan TIK di Indonesia No

Provinsi

Koordinator

Email

1

Aceh

Dahlan Abdullah, S.T

[email protected]

2

Sumatera Utara

Ade Chandra

[email protected]

3

Sumatera Barat

Rusrian Yuzaf

[email protected]

4

Riau

-

-

5

Jambi

-

-

6

Sumatera Selatan

John Kennedy, M.Si

[email protected]

7

Bengkulu

-

-

8

Lampung

Moh Said Hasibuan

[email protected]

9

Kep. Bangka Belitung

Eka Pebriyanto

[email protected]

10

Kep. Riau

Hendi Sama

[email protected]

11

DKI Jakarta

Unggul Sagena

[email protected]

12

Jawa Barat

Fajar Eri Dianto

[email protected]

13

Jawa Tengah

Masruhan Mufid

[email protected]

14

DIY Yogyakarta

Ahmad Luthfie

[email protected]

15

Jawa Timur

Gatot Wahyu

[email protected]

16

Banten

-

-

17

Bali

Roy Rudolf Huizen, ST, MT

[email protected]

18

Nusa Tenggara Barat

IBK Widiartha

[email protected]

19

Nusa Tenggara Timur

-

-

20

Kalimantan Barat

Dwi Wahyudi

[email protected]

21

Kalimantan Tengah

-

-

22

Kalimantan Selatan

Bahrom Madjie

[email protected]

23

Kalimantan Timur

Said Salim

[email protected]

24

Sulawesi Utara

Yaulie Deo Y Rindengan

[email protected]

25

Sulawesi Tengah

-

-

26

Sulawesi Selatan

Amal Hasan

[email protected]

27

Sulawesi Tenggara

Eko Prasetya

[email protected]

28

Gorontalo

Ryan Oktavianto Husain

[email protected]

29

Sulawesi Barat

Kaharuddin Evhan

[email protected]

30

Maluku

Semuel Toding

[email protected]

31

Maluku Utara

Erwin Gunawan

[email protected]

32

Papua Barat

-

-

33

Papua

M Mihram

[email protected]

34

Kalimantan Utara

-

-

Untuk tahun 2013 ini KIV yang berubah nama menjadi IIV dan hanya mengirimkan 12 orang yang terdiri dari 3 kelompok yang dibagi dalam 3 wilayah yaitu Kabupaten Garut, Lampung, dan Bogor.


52

Program kerjasama Korea-Indonesia dalam hal ini IIV 2013 diharapkan dapat memberikan manfaat berupa solusi-solusi teknis maupun konsep bisnis untuk CAP, MCAP, PLIK/MPLIK yang sudah ada, dan juga pertukaran budaya. Selain itu hubungan antara Relawan TIK Indonesia dan Korea akan terjalin semakin erat.

Aktivitas Korea ICT Volunteer (KIV)

5) Festival TIK untuk Rakyat Festival TIK Untuk Rakyat merupakan suatu acara tahunan yang diselenggarakan oleh Ditjen Aptika bersama Relawan TIK Indonesia yang mempertemukan kebutuhan masyarakat akan penerapan TIK dengan para stakeholder. Festival TIK Untuk Rakyat berisi seminar, workshop, dan pameran teknologi untuk rakyat, yang bekerjasama dengan pemerintah daerah, komunitas, dan pihak lainnya. Pada tahun 2013, Relawan TIK Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Komnikasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan sebuah Festival Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 2013 untuk Rakyat dengan membawa tema “Jer Basuki Mawa Tekno” yang diartikan sebagai “Membangun Ekonomi Kerakyatan Berbasi TIK”. Tujuan dari Festival TIK 2013 adalah Sebagai ajang berbagi konten dan teknologi untuk mendekatkan masyarakat ke dunia TIK, sebagai ajang kolaborasi relawan TIK bersama komunitas-komunitas lokal berbasis TIK dan para stakeholder di dunia TIK untuk bergotong royong meningkatkan wawasan masyarakat terhadap dunia TIK dan Program giat dan ajang silaturahmi bagi ribuan relawan TIK yang tersebar di


53

Indonesia. Pelaksanaan festival TIK 2013 “Jer Basuki Mawa Tekno” dilaksanakan pada 22-26 Maret 2013 yang bertempat di JX International Expo Jl. Ahmad Yani No. 99 Surabaya.

Pembukaan Festival TIK untuk Rakyat 2013

6) Bimtek Teknis TIK untuk Pemuda, Pelaku Usaha, dan Komunitas Lainnya Berbasis Gender “Bimbingan Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pemuda, Pelaku Usaha , dan Komunitas Lainnya Berbasis Gender” bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan TIK bagi berbagai komunitas masyarakat seperti pemuda, pelaku usaha, guru, dan komunitas lainnya berbasis gender. Adapun lokasi yang menjadi tujuan bimbingan teknis pada tahun 2013 adalah di 9 lokasi sebagai berikut : Makassar, Jakarta (2x), Batam, Denpasar, Padang, Aceh, Kendari dan Pontianak dengan total jumlah peserta 1.150 orang yang terdiri dari pemuda, perempuan, pelaku usaha, guru dan komunitas TIK.


54

Bimtek untuk Pelaku Usaha di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kemudian, untuk mendukung kegiatan bimbingan teknis pada Community Access Point (CAP), dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis e-Document Community Access Point dengan tujuan meningkatkan Kapasitas Community Access Point dalam bentuk CAP dan M-CAP dengan menyediakan konten – konten yang dibutuhkan masyarakat sekitar CAP pada aplikasi yang bersifat web-based yang bisa diakses secara offline dan meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat di sekitar CAP dan MCAP. Konten – konten tersebut terbagi dalam 5 kategori yaitu : Pertanian, Kesehatan, Industri Kreatif, Pengetahuan Umum dan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kegiatan bimbingan teknis pada CAP dan M-CAP telah dilaksanakan pada 14 Lokasi di Kabupaten/Kota sebagai berikut : Banjarmasin (Kalimantan Barat), Kabupaten Pariaman (Sumatera Barat), Denpasar (Bali), Saumlaki (Kabupaten Maluku Tenggara Barat), Manado (Sulawesi Utara), Kupang (Nusa Tenggara Barat), Sidoarjo (Jawa Timur), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Palu (Sulawesi Tengah), Banda Aceh (Aceh), Makassar (Sulawesi Selatan), Sarolangun (Jambi), Semarang (Jawa Tengah) dan Samarinda (Kalimantan Timur) dengan total peserta 300 Orang.


55

Bimbingan Teknis E-Document Community Access Point

Kegiatan yang sama pada Tahun 2012 diikuti oleh kurang lebih 950 orang. Berarti, pada Tahun 2013 terdapat peningkatan peserta “Bimbingan Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pemuda, Pelaku Usaha , dan Komunitas Lainnya Berbasis Gender”. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.682.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.669.727.100,00 atau sebesar 99,22%. 7) Kartini Next Generation Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Kemkominfo bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII), BNI Syariah, Telkom Indonesia, PT. Smartfren dan Majalah Muslimah Noor, menyelenggarakan kegiatan Kartini Next Generation Award. Terdapat empat puluh (40) perempuan yang mendaftar sebagai peserta calon penerima Kartini Next Generation Award dari penjuru tanah air, bahkan sampai dari Jerman, Amerika, Arab dan Malaysia. Setelah dilakukan penilaian akhirnya diputuskan enam orang perempuan Inspiratif dengan kategori sebagai berikut :


56

1.

Septi Peni Wulandani, penerima Inspiring Woman in ICT for Education Award;

2.

Stefanie Kurniadi, penerima Inspiring Woman in ICT for Entrepreneur Award;

3.

Adiska Fardani, penerima Inspiring Woman in ICT for Creative Media Award;

4.

Nila Tanzil, penerima Inspiring Woman in ICT for Community Development Award;

5.

Angkie Yudistia, penerima Special Award for Inspiring Woman in ICT;

6.

Aulia Halimatussadiah, penerima Special Award for Inspiring Woman in ICT.

Kartini Next Generation Award 2013

Selain kegiatan Kartini Next Generation Award, terdapat kegiatan Symposium International

Public Communication

of

Science and

Technology

(PCST) yang

diselenggarakan bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). 8) Perancangan Aktivitas dan Kompetensi Relawan TIK Dengan memperhatikan sejumlah definisi dalam Karvalics (2007), masyarakat informasi dapat difahami sebagai bentuk masyarakat baru yang struktur sosialnya berdasarkan kepada pembuatan, distribusi, akses, dan penggunaan informasi secara bebas. Kebebasan tersebut mendorong perkembangan kreativitas intelektual manusia Laptah Ditjen Aptika 2013

57

hingga kepada tahap di mana informasi sebagai produk kreatifnya menjadi sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Kesempatan tersebut mendorong muncul dan berkembangnya industri informasi. Hingga pada akhir nya, kepemilikan informasi menjadi kekuatan pendorong bagi perubahan dan pembangunan dalam masyarakat informasi. Sementara itu, penggunaan TIK membawa manusia kepada cara hidup yang baru, di mana informasi dapat didistribusikan lebih cepat dan pekerjaan dapat diselesaikan lebih baik. Kondisi tersebut menyebabkan manusia mendapatkan standar hidup yang tinggi dan memainkan peran yang lebih baik dalam masyarakat. Dan pada akhirnya menurut Gudauskas (2011), orang dalam masyarakat informasi memiliki tujuan yang sama, yakni mendapatkan keuntungan kompetitif melalui penggunaan TIK di mana informasi yang dibuatnya dapat dikumpulkan, disimpan, diarsipkan, dan diakses kapanpun dan di manapun. Dengan adanya aktivitas dan keterlibatan komponen sistem informasi di dalamnya, maka masyarakat informasi dapat dipandang sebagai sistem informasi publik yang sangat besar. Untuk mendapatkan keahlian melek informasi diperlukan keahlian teknis pada setiap levelnya, misalnya pada level ketiga harus dapat mencari informasi dalam katalog perpustakaan atau dalam basis data online menggunakan mesin pencari secara efisien (Rab, 2007; Andretta, 2005). Artinya jika keahlian melek informasi itu menggunakan TIK, maka keahlian informasi tidak dapat tercapai apabila belum melek TIK. Oleh karena itu sangatlah penting untuk memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang TIK agar setiap orang dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat

informasi.

Pengembangannya

dilakukan

dengan

(International

Telecommunication Union, 2002) : 1.

Menjadikan setiap orang memiliki keahlian dasar sehingga dapat menggunakan TIK dalam keseharian hidup mereka.

2.

Meningkatkan melek TIK dalam populasi secara keseluruhan, termasuk menambah jumlah personel terlatih dalam area TIK lanjutan.


58

Menurut deklarasi Brussels, pendidikan dan pelatihan TIK dapat diintegrasikan dengan sistem sekolah reguler (International Telecommunication Union, 2002). Deklarasi Bamako (2002) menunjukan bahwa pelatihan sumber daya manusia, khususnya guru dan pelajar, adalah penting karena akan meningkatkan kebutuhan menggunakan dan menerapkan informasi dan teknologi, mempromosikan pertumbuhan konten dan infrasruktur, memfasilitasi pengembangan industri layanan TIK secara khusus di negara berkembang. 9) Kajian Roadmap dan Kebijakan Smart Society di Indonesia Tujuan pengembangan smart society adalah menjadikan masyarakat Indonesia yang cerdas dan berkelanjutan yaitu masyarakat yang mempunyai tata nilai, prinsip dan perilaku lebih inovatif dan produktif serta ikut aktif terlibat, berpartisipasi dan diberdayakan untuk mencapai keadaan masa depan yang adil, berkesinambungan dan sejahtera. Salah satu peran masyarakat cerdas ke depan adalah masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan dan memecahkan persoalan lingkungan dan sumber daya yang semakin terbatas. Berdasarkan pada tujuan tersebut diatas maka arah pengembangan smart society di Indonesia adalah membangun sistem yang mampu merubah tata nilai, prinsip dan perilaku lebih inovatif dan produktif serta memungkinkan warga Negara untuk berpartisipasi

dan diberdayakan dalam mencapai keadaan masa depan yang

berkesinambungan dan sejahtera. Dalam hal ini, upaya yang perlu dibangun adalah dengan mengembangkan layanan-layanan TIK dan memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan layanan TIK tersebut sehingga tercapai keadaan tersebut diatas. Pengembangan layanan TIK ini akan mendorong peran serta masyarakat untuk mengatasi persoalan dan pengelolaan sumber daya diwilayahnya serta menciptakan inovasi untuk menciptakan kesinambungan dan kesejahteraan masyarakat. Roadmap pengembangan Smart Society secara nasional dibagi dalam tiga tahapan yaitu: 1) Jangka Pendek 2013-2014 : Masyarakat terhubung layanan TIK (Indonesia Connected) 2) Jangka Menengah 2015-2025 : Masyarakat Informasi 3) Jangka Panjang 2025 – 2050 : Masyarakat Cerdas (Smart Society) 4) Laptah Ditjen Aptika 2013

59

Tahapan transformasi masyarakat menuju smart society dilakukan sebagai berikut :

FGD Smart Society


60

10) Warnet Desa (W@rdes) Kegiatan pendukung proyek GPOBA berupa pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pada : a)

Lot 1 untuk Provinsi Jawa Barat dan Banten sebanyak 112 Lokasi dengan anggaran sebesar Rp. 1.422.738.972,-

b) Lot 2 untuk Provinsi Lampung sebanyak 110 lokasi dengan anggaran sebesar Rp. 1.404.832.000,-

Para pelajar sedang menggunakan perangkat TIK di Wardes Caringin, Sukabumi, Jawa Barat

11) Prototipe CAP dan M-CAP untuk Pemberdayaan Masyarakat Community Access Point (CAP) adalah sebuah pusat ataupun titik, dimana masyarakat yang berada di pedesaan dapat melakukan komunikasi, serta mengakses informasi melalui sarana telekomunikasi dan informasi yang berada di satu tempat. Karakteristik khas dari CAP adalah adanya sebuah ruangan fisik yang mempunyai akses ke sarana teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks Indonesia, CAP dapat digambarkan sebagai warung internet (warnet) plus yang menyediakan layananlayanan akses informasi dan komunikasi. Secara umum, CAP memberikan beberapa layanan seperti akses ke telepon, faksmili, e-mail, internet, dan layanan informasi


61

lainnya, seperti layanan yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan pendidikan keahlian yang sejalan dengan perlengkapan yang ada di CAP. Mobile Community Access Point (M-CAP) adalah sebuah layanan TIK bergerak sebagai titik dimana masyarakat dapat melakukan komunikasi, serta mengakses informasi melalui sarana telekomunikasi dan informasi yang berada di satu tempat. MCAP yang telah dibangun oleh Ditjen Aptika berbentuk Mobil CAP, Motor CAP dan Boat CAP yang didalamnya berisi peralatan TIK yang dapat dipergunakan untuk akses ke internet, dan layanan informasi lainnya, seperti layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan layanan-layanan yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Departemen Komunikasi dan Informatika (saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika) melalui Direktorat Pemberdayaan Telematika (saat ini Direktorat Pemberdayaan Informatika) pada tahun 2006 melihat peluang peningkatan daya saing bangsa, peningkatan kualitas masyarakat, dan pembentukan masyarakat berbasis pengetahuan, melalui pembangunan Community Access Point (CAP) dan Mobile Commnuty Access Point (M-CAP). Program tersebut berjalan hingga tahun 2010, dan terbangun 119 lokasi CAP dan 51 lokasi M-CAP yang tersebar pada beberapa daerah di Indonesia. Berdasarkan keberhasilan program CAP dan M-CAP serta makin banyaknya permintaan dari daerah, pada tahun 2010 Kementerian Komunikasi dan Informatika menggunakan dana USO membangun secara massal pengembangan dari CAP yang diberi nama PLIK dan pengembangan dari M-CAP yang diberi nama MPLIK, yang ditempatkan pada setiap kecamatan di Indonesia. Dengan dibangunnya PLIK dan MPLIK, Direktorat Pemberdayaan Informatika tidak lagi membangun CAP dan M-CAP secara massal namun lebih pada pengembangan CAP dan M-CAP dengan nama Prototipe CAP dan M-CAP. Prototipe CAP dan M-CAP merupakan pengembangan dari modelmodel sebelumnya dengan menitikberatkan pada peralatan-peralatan TIK yang disesuaikan dengan kebutuhan dari penerima dan lokasi penempatan Prototipe CAP tersebut. Laptah Ditjen Aptika 2013

62

Model Prototipe CAP dan M-CAP pada tahun 2013 pembuatan dan peruntukannya dapat dilihat pada table sebagai berikut: Prototipe CAP

Jumlah 5 Unit

Model Prototipe

Lokasi

Pemberdayaan TIK Masyarakat di

Kabupaten Maluku Tenggara

Daerah Perbatasan dan Pulau Terluar

Barat, Maluku


Kabupaten Banyumas, Jawa

Daerah Perdesaan

Tengah


Kabupaten Sarolangun, Jambi

Daerah Pedalaman Pemberdayaan TIK Masyarakat dan

Kabupaten Wakatobi, Sulawesi

Pengembangan Pariwisata

Tenggara

Pemberdayaan TIK Masyarakat dan

Kota Banda Aceh, Aceh

Pengembangan

Industri

Kerajinan

Batik M-CAP

1 Unit

Pemberdayaan TIK untuk Komunitas

Kota Surakarta, Jawa Tengah

Difabel

Sebaran Prototipe CAP Tahun 2013 adalah sebagai berikut : Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Maluku), Kabupaten Banyumas (Jawa Tengah), Kabupaten Sarolangun (Jambi), Lembaga Swadaya Masyarakat Meakka Wakatobi, Provinsi Aceh, dan Pemerintah Kota Surakarta.

No

Provinsi

Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013*

1 NANGGROE ACEH DARUSSALAM

1

1

2 SUMATERA UTARA

2

1

3 SUMATERA BARAT

1

4 RIAU

1

5 JAMBI

1

6 SUMATERA SELATAN

1

1

1

1

2

2

1

4

7 BENGKULU 8 LAMPUNG

1

9 KEP. BANGKA BELITUNG 10 KEPULAUAN RIAU

1

5

1

2

1

3 3

1

2 1

3

1

11

2

3

1

5

3

13 JAWA TENGAH

4

2

4

14 DAISTA YOGYAKARTA

1

1

15 JAWA TIMUR

5

4

4

2

16 BANTEN

1

1

1

1


1

1

1 1

1

3 1

1

3

2

1

11 DKI JAKARTA 12 JAWA BARAT

1

Jumlah

2

1

1

14 2

1

16 4

63

17 BALI

1

18 NUSA TENGGARA BARAT

1

1

19 NUSA TENGGARA TIMUR

1

2

2

20 KALIMANTAN BARAT

1

2

1

21 KALIMANTAN TENGAH

1

1

1

1 3 1

2

5 1

6

1

8 3

22 KALIMANTAN SELATAN

1

1

2

23 KALIMANTAN TIMUR

3

2

5

24 SULAWESI UTARA

2

1

3

25 SULAWESI TENGAH

1

26 SULAWESI SELATAN

1

1

2 2

27 SULAWESI TENGGARA

1

4

1

28 GORONTALO

1

29 SULAWESI BARAT

1

1

2 1

30 MALUKU

2

31 MALUKU UTARA 32 PAPUA

1 1 7

3 2

1

2 Jumlah

1

1

1

33 PAPUA BARAT

2

1

3

1

43

3

29

19

21

7

4

135

Penerima Community Access Point (CAP)Kementerian Komunikasi Dan Informatika Berdasarkan Provinsi *Tahun 2011-2013 berupa prototype

No

Provinsi

Tahun 2007

2008

2009

2010 2011

2012 2013 Jumlah

1

NANGGROE ACEH DARUSSALAM

1

2

SUMATERA UTARA

1

1

2

3

SUMATERA BARAT

1

1

3

4

RIAU

5

JAMBI

6

SUMATERA SELATAN

1

7

BENGKULU

1

8

LAMPUNG

1

1

9

KEP. BANGKA BELITUNG

1

1

10

KEPULAUAN RIAU

1

1

11

DKI JAKARTA

12

JAWA BARAT

13

JAWA TENGAH

14

DAISTA YOGYAKARTA

15

JAWA TIMUR

16

BANTEN

17

BALI

18

NUSA TENGGARA BARAT

1

19

NUSA TENGGARA TIMUR

3

3

20

KALIMANTAN BARAT

1

1

21

KALIMANTAN TENGAH

22

KALIMANTAN SELATAN

23

KALIMANTAN TIMUR

24

SULAWESI UTARA

25

SULAWESI TENGAH


1

1

1

1

1

1 1 1

2

0 2

3

1

1

1

1

1

1

1

3 1

4 1

8

1

5

1

1

1

2 1

2

1

1

1

1 1 1

1

2 1 1 1

64

26

SULAWESI SELATAN

27

SULAWESI TENGGARA

1

1

28

GORONTALO

29

SULAWESI BARAT

1

1

30

MALUKU

1

1

31

MALUKU UTARA

32

PAPUA

33

PAPUA BARAT

1

1 1

1

1

1

1

1

2

2 Jumlah

8

32

2 5

6

2

2

1

56

Penerima Mobile Community Access Point (M-CAP)Kementerian Komunikasi Dan Informatika Berdasarkan Provinsi *Tahun 2011-2013 berupa prototype

P Perangkat Prototipe CAP Desa Melung, Banyumas sedang dipergunakan oleh Masyarakat

12) Serah Terima dan Bimbingan Teknis Prototipe M-CAP Tahun 2013 Kegiatan serah terima dan bimbingan teknis prototipe M-CAP Tahun 2013 dilaksanakan di Sekretariat Rumah Blogger Indonesia di Kota Surakarta pada tanggal 21 November 2013 dengan acara yang terdiri atas serah terima Prototipe Motor CAP dan Surat Keputusan Dirjen Aptika Kemkominfo tentang penerima dan lokasi penempatan bantuan Prototipe CAP dan M-CAP yang diserahkan oleh Ibu Mariam F.Barata, Direktur Pemberdayaan Informatika Kemkominfo kepada Bapak FX Hadi Rudyatmo, Walikota Surakarta. Peserta dan undangan yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 50 orang, yang terdiri atas komunitas difabel Kota Surakarta, penggiat dan pemerhati pemberdayaan komunitas difabel, relawan TIK, komunitas Blogger Surakarta, serta mahasiswa dan wartawan.


65

Serah Terima dan Bimbingan Teknis Prototipe M-CAP Untuk Komunitas Difabel Tahun 2013

13) Festival Desa TIK (DesTIKa) dan Serah Terima secara Simbolis Prototipe CAP Tahun 2013 Festival Desa TIK (DesTIKa) adalah sebuah Festival TIK rakyat perdesaan yang dimaksudkan untuk menggerakkan partisipasi komunitas-komunitas desa dalam kegiatan pembangunan dengan memberdayakan potensi desa melalui pemanfaatan TIK secara sehat, aman, cerdas, kreatif dan produktif. Dalam menyelenggarakan Festival Desa TIK (DesTIKa), Direktorat Pemberdayaan Informatika bekerjasama dengan Jaringan Gerakan Desa Membangun (GDM), Pemerintah Kabupaten Banyumas, Relawan TIK Banyumas dan Komunitas Blogger Banyumas. Seiring dengan pelaksanaan Festival DesTIKa, dilaksanakan pula serah terima secara simbolis dan penyerahan Surat Keputusan Dirjen Aptika Kemkominfo tentang penempatan bantuan Prototipe CAP dan M-CAP kepada penerimanya, yaitu:


66

1.

Prototipe CAP untuk daerah perbatasan dan pulau terluar kepada perwakilan Dishubkominfo Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Ketua Gereja Protestan Klasis GPM Tanimbar Selatan;

2.

Prototipe CAP untuk daerah perdesaan kepada Sekda Kabupaten Banyumas dan Kepala Desa Melung;

3.

Prototipe CAP untuk daerah pedalaman kepada Pimpinan Pesantren Salaful Muhajirin Sarolangun;

4.

Prototipe CAP untuk pengembangan pariwisata kepada ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Meakka Wakatobi;

5.

Prototipe CAP untuk pengembangan industri kerajinan batik kepada Kepala Dishubkominfo Provinsi Aceh dan perwakilan Dekranasda Provinsi Aceh.

Kegiatan Festival DesTIKa di Desa Melung dilaksanakan pada tanggal 29-30 Agustus 2013 dengan acara yang terdiri atas seminar dan workshop Pemanfaatan TIK Perdesaan, workshop opensource dan TIK untuk Pendidikan, pameran produk dan potensi desa, dan diiringi dengan pagelaran wayang kulit dan pentas kesenian rakyat. Peserta dan undangan yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 200 orang, yang terdiri atas masyarakat desa melung dan desa-desa sekitarnya, kepala desa yang tergabung dalam Jaringan Gerakan Desa Membangun (GDM), penggiat dan pemerhati pemberdayaan masyarakat desa, relawan TIK Banyumas, komunitas blogger Banyumas, serta guru, pelajar dan mahasiswa.


67

14) Aplikasi Mitra Desa (Lumbung Desa) Pemanfaatan website oleh desa memberikan harapan baru untuk pengarusutamaan isu dan kepentingan desa. Desa bisa menyebarluaskan pengalaman, sumber daya, dan kekayaan pengetahuan secara menunjang kegiatan pembangunan desa. Terlebih Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) telah melayani domain DESA.ID sebagai identitas desa di dunia internet. Desa bisa memberitakan hal-hal yang selama ini tak muncul dalam media-media arus utama. Lebih dari itu, melalui pemanfaatan teknologi dan keterbukaan informasi, peluang bagi desa untuk promosi produk unggulan serta tata kelola sumber daya desa. Pelayanan publik merupakan salah satu mandat yang diberikan pada pemerintah desa. Pelayanan publik di desa merupakan kegiatan unit administrasi terbawah dalam tata pemerintahan di Indonesia. Sebagian besar jenis pelayanan publik di desa termasuk kelompok layanan yang bersifat administratif dan merupakan rangkaian dari pelayanan publik oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, seperti surat keterangan lahir dari kepala desa untuk syarat pengurusan akta kelahiran, pengesahan kepala desa dalam blangko formulir untuk pengurusan KTP, pernikahan, penerimaan wesel, dan pemberian surat keterangan untuk memperoleh Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian. Penyelenggaraan pelayanan publik mengacu Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selanjutnya, kebijakan itu dirincikan dalam Peraturan Pemerintah No 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 25 tahun 2009. Berdasarkan kebijakan tersebut, pemerintah desa memenuhi standar kelayakan dan mampu melayani kebutuhan masyarakat dengan cepat, akurat, dan murah. Pelayanan publik yang baik di tingkat desa akan memengaruhi pelayanan publik di tingkat supradesa, seperti kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun nasional. Gerakan Desa Membangun (GDM) merancang sistem pendukung yang dirancang secara kolektif untuk menyelenggarakan tata layanan publik secara prima, termasuk mendorong ketersediaan dan kesahihan data desa. GDM juga menjalin kerjasama dengan para programmer terbaik bangsa untuk mewujudkan aplikasi Sistem Informasi Desa bernama Mitra Desa 1.0. Aplikasi dirancang dalam platform web based sehingga Laptah Ditjen Aptika 2013

68

bisa dimanfaatkan secara offline, intranet, mapun secara online. Aplikasi Mitra Desa didistribusikan secara gratis untuk desa-desa yang memiliki keinginan kuat untuk menyelenggarakan tata pemerintahan desa yang baik dan bersih.

Aplikasi ini dibangun dalam Gerakan Desa Membangun yang dikembangkan untuk sistem informasi desa dipadu dengan portal desa. Apa yang dilakukan adalah konvergensi karena desa-desa memiliki lokasi geografis yang berimbas pada perluasan jangkauan teknologi informasi yang berbeda-beda cara mengaksesnya. Kebutuhan dan keperluan masing-masing kawasan berbeda dan tidak bisa seragam. Literasi TIK menjadi sangat penting untuk menjalankan Mitra Desa yang dikerjakan secara opensource dan crowdsourcing. Produk Aplikasi Mitra Desa meliputi; Report Card System (RCS), Mitra SMS, Radio Online Buruh Migran, Survei Buruh Migran, Web GIS Mitradesa/Lumbungku, service web development, Mobile APS Development, IT Consultan, Knoledge Management Support, Community ICT Service, System Information Design, Geographic Information System (GIS) Development dan News. V. Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi Elektronik Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Keamanan Informasi dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp19.235.582.000 dengan realisasi sebesar Rp. 18.351.468.782 atau 95,40%. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : 1) Regulasi di Bidang Keamanan Informasi Pada Tahun 2013, Ditjen Aptika telah menyusun regulasi/kebijakan di bidang Keamanan Informasi sebagai berikut : o Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Sinkronisasi Waktu Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik. Sinkronisasi waktu sistem elektronik pada era digital dan komputer sangat penting untuk terselenggaranya sistem elektronik yang aman, andal dan terpercaya. Khususnya dalam proses transaksi elektronik, seperti sistem pembayaran (billing system), batas akhir waktu pembayaran dapat menjadi permasalahan yang krusial. Perbedaan waktu sistem elektronik antara pihak pembayar (client) dan yang pihak yang dibayar (server) dapat mengakibatkan keterlambatan pembayaran. o Rancangan Peraturan Menteri tentang Manajemen Risiko bagi Penyelenggara


69

Sistem Elektronik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Sistem

dan

Transaksi

Elektronik

(PSTE)

mewajibkan

penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk menerapkan manajemen risiko. Untuk dapat memenuhi esensi dari Pasal 13 PSTE yaitu untuk memastikan keberlangsungan layanan dan meminimalkan terjadinya gangguan dan hambatan serta dampak negaitif yang ditimbulkannya bagi publik. Berkenaan dengan hal ini, Kominfo menyusun RPM ini sebagai acuan bagi PSE dalam membangun fungsi manajemen risiko dan memperkuat fungsi yang sudah berjalan. o Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Kelola Pengamanan Perangkat Lunak. Di Indonesia pada saat ini perangkat lunak masih belum terstandarkan keamanannya. Hal ini tentunya memperlemah kondisi cyber security di Indonesia karena kemungkinan akan banyak serangan-serangan yang akan mengeksploitasi kerentanan perangkat lunak tersebut. Dalam setiap penyusunan RPM dilakukan tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut: pembentukan tim kerja, penentuan pemangku kepentingan (stakeholder), melakukan analisis

dampak dari regulasi (Regulatory Impact Analysis), penyusunan naskah

akademik atau draft RPM atau panduan penerapan serta pelaksanaan diskusi dan uji publik. Alokasi anggaran untuk penyusunan kebijakan keamanan informasi adalah sebesar Rp. 3.818.820.000,- (tiga milyar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 3.307.650.585,- (tiga milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) atau 87%. 2) Penanganan kasus/insiden di bidang TIK Sejak tahun 2011, di dalam struktur di Ditjen Aptika ditambahkan Subdirektorat Penyidikan dan Penindakan di bawah Direktorat Keamanan Informasi. Subdit ini khusus menangani kegiatan penyidikan dan penindakan tindak pidana siber berdasarkan UU ITE berdasarkan laporan yang datang dari masyarakat. Pada tahun 2013 ini telah ditangani sebanyak 15 (lima belas) kasus yang masuk dari laporan masyarakat berupa kasus pornografi, kasus data interface, pencemaran nama baik, dan


70

kasus hacking website. Seluruh kasus tersebut ditangani 100% oleh PPNS di bidang UU ITE Kominfo, berkoordinasi dengan Korwas PPNS Polda Metro Jaya DKI Jakarta. Seperti diketahui bahwa Pasal 43 UU ITE memberikan kewenangan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup dan tanggung jawabnya di idang eknologi informasi dan transaksi elektronik unuk melakukan penyidikan tindak pidana UU ITE. Dari sinilah lahir Penyidik Pegawai Negeri Sipil 9PPNS) UU ITE di lingkungan Ditjen Aplikasi Informatika. Hingga saat ini sekitar 11 PPNS telah dididik dan dilatih untuk melakukan penegakan hukum UU ITE. Para PPNS tersebut telah diberi pembekalan materi tentang Computer Forensic dan Digital Evidence terkait dengan UU ITE. Berikut adalah perkembangan kasus-kasus di atas : No 1.

Kasus Penambahan Nama Domain (Pasal 32 ayat (1) dan/atau Pasal 30 ayat (1) UU ITE)

Uraian Singkat Kasus Dua orang anak berusia 16 tahun menambahkan beberapa Nama Domain tanpa melalui prosedur pendaftaran Nama Domain yang sah yang dikeluarkan Pandi

2.

Website Pornografi Ceriwis (Pasal 27 ayat (1) UU ITE)

Seseorang melaporkan bahwa website www.ceriwis.co.id diduga memuat konten pornografi

-

3.

Penghinaan/Pencemaran Nama Baik memalui SMS (Pasal 27 ayat (3) UU ITE)

Seseorang melaporkan bahwa seseorang menggunakan kartu indosat untuk mendistribusikan muatan penghinaan.

-

-

4.

Penyebaran Penghinaan bermuata SARA melalui media sosial

5.

Penyebaran Pornografi melalui website .web.id

6.

Penipuan jual beli barang melalui website .co.id

LK tanggal 23 Juli 2012 Tahap pengembangan : o Berkas di tangan Kejaksaan Agung RI o Menunggu Surat Resmi dari Kejaksaan Agung Pelapor mencabut laporannya dan telah mengambil barnag bukti yang diserahkan kepada Penyidik. Kasus selesai.

Seseorang melaporkan bahwa yang bersangkutan telah ndicemarkan nama baiknya melalui media twiter. Muatan penghinaannya SARA. Laporan masyarakat tentang website .web.id yang memuat konten pornografi

-

Kasus berakhir damai dengan mediasi dari Subdit Penyidikan dan Penindakan, Direktorat Keamanan Informasi.

-

Konten Pornografi telah dihilangkan dari website

Laporan dari PANDI bahwa ada beberapa website .co.id yang menjual barang elektronik dan ternyata menipu.

-

Telah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap alamat yang tercantum di website, ternyata alamat palsu Website sudah di suspend

-


Posisi terakhir Berkas Perkara sudah P-21 Tahap Persidangan di Kejaksaan Negeri Ponorogo, Jawa Timur

71

7.

Penipuan melalui Facebook

Seseorang melaporkan bahwa dirinya tertipu uang ratusan juta lewat sebuah akun Facebook. Dan ternyata akun tersebut palsu.

-

8.

Penyebaran Konten Animasi Pornografi melalui website .web.id

9.

Muatan Pornografi dan Penjualan Obat Kuat Pria dan Wanita melalui Kaskus

Laporan masyarakat bahwa telah ada website .co.id yang memuat konten animasi bermuatan pornografi. Seseorang melaporkan bahwa terdapat thread di forum jual beli Kaskus yang berisi gambar pornografi dan jual-beli obat kuat

-

Konten Pornografi telah dihilangkan dari website

-

Meminta informasi kepada Kaskus mengenai alamat IP yang memposting thread tersebut Meminta keterangan kepada ISP megenai alamat dan lokasi pemakai alamat IP tersebut Alamat yang diberikan tidak jelas, sehingga pelaku tidak ditemukan.

-

-

BNP2TKI melaporkan sebuah website yang menggunakan nama BNP2TKI untuk melakukan penipuan. Seseorang melaporkan bahwa akun Facebook nya telah dihack

Meminta keterangan kepada Operator Telekomunikasi dan ternyata data yang ada tidak valid. Pemeriksaan terhadap pelapor.

10.

Penipuan mengatasnamakan website pemerintah

-Website telah diblokir oleh trust+

11.

Hacking akun Facebook

12.

Penyebaran Foto Bermuatan Pornografi melalui Media Sosial

Seorang wanita melaporkan bahwa foto-foto pribadinya diunggah di media sosial twitter oleh mantan pacarnya.

13.

Penipuan oleh Operator Telekomunikasi

Seseorang melaporkan bahwa dirinya telah ditipu olehsebuah Operator Telekomunikasi melalui SMS penipuan.

14.

Hacking situs Bandar Udara.

ID-SIRTII melaporkan bahwa telah terjadi hacking terhadap website bandara.

-

Telah melakukan pemeriksaan terhadap salah satu website yang diserang.

15.

Website bermuatan Perjudian Pakong

Seseorang melaporka bahwa terdapat website bermuatan perjudian

-

Website telah masuk ke dalam daftar blacklist trus+

-

Permohonan kepada Facebook untuk menghapus akun yang dihack tersebut.

-

Mengajukan permohonan penghapusan konten pornografi kepada admin twitter. -

Telah dilakukan koordinasi dan klarifikasi dengan Operator terkait.

Penyerapan anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar 94,45% atau sebesar Rp. 1,867,804,500 dari pagu sebesar Rp. 1,977,197,000. 3) Penanganan perkara dan penegakan hukum dunia Cyber (UU ITE) Selain layanan penanganan kasus/insiden dunia cyber melalui penanganan 15 kasus pelanggaran yang terjadi di dunia cyber, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika juga menyediakan layanan bagi masyarakat dalam penanganan perkara di bidang TIK. Pelayanan yang diberikan berupa :


72

a. Keterangan Ahli di Tingkat Penyidikan dan Pengadilan.  Sampai Desember 2013 telah diberikan keterangan ahli bidang hukum dalam tingkat penyidikan sebanyak 11 kali, sedangkan di persidangan sebanyak 3 kali. Keterangan yang diberikan terkait Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 27 ayat (2) UU ITE, Pasal 28 ayat (2) UU ITE, Pasal 29 UU ITE, Pasal 30 UU ITE, Pasal 32 UU ITE, dan Pasal 35 UU ITE.  Sampai Desember 2013 telah memberikan keterangan ahli bidang teknis untuk tingkat penyidikan 7 kasus dan tingkat persidangan sebanyak 2 kali.  Sampai Desember 2013 telah memberikan bantuan forensik kepada kepolisian sebanyak 4 kali : Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Timur, Polres Tapanuli Tengah, Polda Kepulauan Riau, Polres Bangka Tengah, Polres Jakarta Utara, Mabes Angkatan Darat Pusat. Penyerapan anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar 86% atau sebesar Rp. 816,788,812.00 dari pagu sebesar Rp. 947,604,000,00. b. Bimbingan Teknis Materi Penyidikan Cybercrimes bagi Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim). Bimbingan teknis telah dilaksanakan sebanyak lima kali dilakukan di Bengkulu tanggal 7-8 Maret 2013, Balikpapan tanggal 25-26 April 2012, Padang tanggal 26-27 Juni 2013, Batam tanggal 11-12 September 2013, dan Bandung tanggal 27-28 November 2013. 4) Pemeringkatan Keamanan Informasi Pemeringkatan Keamanan Informasi (KAMI) dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui

sejauh

mana

instansi-instansi

pemerintah

di

Indonesia

telah

menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman di instansi mereka masing-masing serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik tersebut sebagaimana mestinya. Karena diharapkan dengan dilaksanakan kegiatan ini memberikan kontribusi fundamental dan memberikan dasar atau fondasi bagi terciptanya keamanan akses informasi di setiap instansi pemerintah. Adapun kegiatan pemeringkatan ini dilaksanakan dengan cara melakukan evaluasi terhadap indeks keamanan informasi yang informasinya didapat dari kegiatan Laptah Ditjen Aptika 2013

73

pengisian aplikasi indeks keamanan informasi yang telah dilakukan sebelumnya pada kegiatan bimbingan teknis keamanan informasi yang diselenggarakan beberapa kali di berbagai kota. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar SNI ISO/IEC 27001:2009. Hasil evaluasi indeks KAMI menggambarkan tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 dan peta area tata kelola keamanan sistem informasi di instansi pemerintah. Penilaian dalam Indeks KAMI dilakukan dengan cakupan keseluruhan persyaratan pengamanan yang tercantum dalam standar ISO/IEC 27001:2009, yang disusun kembali menjadi 5 (lima) area, yaitu : tata kelola keamanan informasi, pengelolaan risiko keamanan informasi, kerangka kerja keamanan informasi, pengelolaan aset informasi, teknologi dan keamanan informasi, dan peran TIK. Untuk tahun 2013, Instansi yang dapat mengikuti kegiatan ini hanya Instansi yang sebelumnya telah mengikuti bimtek keamanan informasi. Pemeringkatan keamanan informasi ini terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu: 1. Desktop Assessment : proses verifikasi yang dilakukan terbatas pada dokumendokumen yang ada dan dibawa ketika verifikasi berlangsung. 2. Onsite Assessment : verifikasi dilakukan dengan melakukan tinjauan langsung ke lokasi. Pada tahun 2013, pemeringkatan keamanan informasi yang dilakukan dikonsentrasikan melalui proses Desktop Assessment dengan mengundang instansi-instansi yang sebelumnya telah mengikuti kegiatan bimtek aplikasi keamanan. Desktop Assessment pada tahun ini dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu di Surabaya, Bandung, Jakarta dan Yogyakarta.


74

o Desktop Assessment Berikut ini daftar Kementerian/Lembaga yang mengikuti proses desktop assessment di tahun 2013: No Nama Instansi Surabaya, 5-7 Maret 2013 1. Pemerintah Kota Palangkaraya 2. Pemerintah Kab. Karo 3. Pemerintah Kota Salatiga 4. Pemerintah Kab. Sragen 5. Pemerintah Kota Tasikmalaya 6. Pemerintah Kab. Batang 7. Pemerintah Prov. Sulawesi Tengah 8. Pemerintah Kota Yogyakarta Pemerintah Prov. Aceh 9. 10. Pemerintah Kab. Magelang 11. Pemerintah Kota Banjar Baru 12. Pemerintah Prov. Jawa Barat 13. Pemerintah Prov. Jawa Barat 14. Pemerintah Prov. Kalimantan Timur 15. Pemerintah Kab. Pacitan 16. Pemerintah Kota Bandung Bandung, 23-25 April 2013 1. Pemerintah Kab. Sleman 2. Pemerintah Prov. Jawa Tengah 3. Pemerintah Kab. Kediri 4. Kepolisian Daerah Sumatera Utara 5. Kementerian Luar Negeri 6. Pemerintah Kab. Sidoarjo 7. Pemerintah Kab. Wonogiri 8. Pemerintah Prov. DIY 9. Pemerintah Kab. Ngawi 10. Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara 11. Pemerintah Kota Tegal 12. Pemerintah Kota Batu 13. Pemerintah Prov. NTB 14. Pemerintah Kab. Nganjuk Jakarta, 13-16 Mei 2013 Kementerian Kehutanan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kementerian Hukum dan HAM Mahkamah Agung Komisi Pemilihan Umum Pemerintah Kab. Nganjuk Kementerian Perumahan Rakyat Pemerintah Kota Palu Pemerintah Kota Depok Pemerintah Kota Depok Pemerintah Prov. Kalimantan Barat


Satuan/Unit Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Kominfo dan PDE Bagian Humas Setda Kantor PDE Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Bagian TI dan Telematika Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Balai LPSE Dinas Komunikasi dan Informatika Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika LPSE (Bagian Pembangunan Setda) Bidang TI Pusat Komunikasi Bagian Telekomunikasi dan Telematika Setda (LPSE) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (LPSE) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika UPT LPSE Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Biro Umum Setda (LPSE) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dit. Perencanaan Kawasan Hutan, Seksi Jaringan Komunikasi Dit. Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian Biro Hukum dan Humas, Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika Bagian Data dan Informasi Setjen LPSE Biro Perencanaan dan Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok LPSE (Bagian Pembangunan) LPSE

75

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Pemerintah Kab. Bangkalan Pemerintah Kota Bandung Pemerintah Kab. Situbondo Pemerintah Kab. Garut Pemerintah Kab. Kendal Pemerintah Kab. Sukoharjo Pemerintah Kab. Pekalongan Pemerintah Kab. Pemalang Pemerintah Kab. Blora

20. Pemerintah Kab. Malang 21. Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara Yogyakarta, 25-27 Juni 2013 1. Pemerintah Kota Kediri 2. Pemerintah Prov. Jawa Timur 3. Pemerintah Prov. Sumatera Utara Badan Kependudukan dan Keluarga 4. Berencana Nasional 5. Pemerintah Kab. Kulon Progo 6. Pemerintah Kab. Banyumas 7. Pemerintah Kab. Pamekasan 8. Pemerintah Kota Cimahi 9. Pemerintah Kota Cimahi 10. Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan Mahkamah Konstitusi 11.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika UPT LPSE BAPPEDA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika Bagian Pengolahan Data Elektronik Setda Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika LPSE (Bagian Administrasi Pembangunan) LPSE (Dinas Perhubungan Pariwisata Kebudayaan Komunikasi dan Informatika Bagian Pengelola data Elektronik Setda Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Bagian Administrasi Pembangunan (LPSE) Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dit. TI dan Dokumentasi

Bagian Teknologi Informasi dan Humas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika LPSE Kantor Arsip dan Pengelolaan Data Elektronik LPSE Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Total Instansi yang mengikuti Desktop Assessment : 62

Kegiatan Desktop Assessment di Jakarta, 13-16 Mei 2013


76

o Onsite Assessment Kegiatan onsite assessment yang diadakan di tahun 2013 ini dilakukan terhadap 1 Instansi saja, yaitu LPSE Kota Bandung. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan sumber daya assessor, sehingga pelaksanaannya pun baru bisa terselenggara di akhir tahun anggaran 2013 yaitu di tanggal 13 November 2013. Dikarenakan ini pula penilaian terhadap LPSE Kota Bandung ini tidak dapat diikutsertakan ke dalam konsolidasi penilaian dari semua instansi peserta yang telah mengikuti kegiatan pemeringkatan keamanan informasi sepanjang tahun 2013. Kegiatan penyerahan hasil pemeringkatan keamanan informasi sendiri telah dilakukan sebelumnya pada tanggal 28 Okober 2013, setelah tim penilai/assessor melakukan rapat pembahasan untuk menilai dan mengkaji tingkat kelengkapan dan kematangan indeks KAMI dari semua instansi peserta. Proses Kegiatan Pemeringkatan

Seperti yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja (PK) Direktorat Jenderal Aplikasi informatika bahwa kegiatan Pemeringkatan Indeks KAMI ini merupakan salah satu dari 7 indikator kinerja utama, dengan target pencapaian adalah 60 instansi yang mengikuti kegiatan Pemeringkatan Indeks KAMI. Dari tabel di atas terlihat bahwa target telah terlampaui dengan adanya 62 instansi yang mengikuti kegiatan Pemeringkatan Indeks KAMI. Bila dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2012, jumlah ini mengalami peningkatan. Adapun jumlah instansi peserta Pemeringkatan Indeks KAMI tahun 2012 adalah 42 instansi. Dari pagu sebesar Rp. 1.034.838.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 627.575.000,00 atau sebesar 61%. Laptah Ditjen Aptika 2013

77

Persentase pencapaian pengamanan di setiap domain tahun 2013


78

Hasil Pemeringkatan Indeks Keamanan Informasi Tahun 2013

5) Seminar dan Kampanye Keamanan Informasi Kegiatan seminar keamanan informasi pada tahun 2013 ini mengambil tema “Membentuk Budaya Keamanan Informasi dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas”. Seminar diadakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di Kota Palembang Sumatera Selatan dan Balikpapan Kalimantan Timur. Kegiatan bimtek aplikasi keamanan informasi yang dilaksanakan pada tahun 2013 adalah Bimbingan Teknis Indeks Keamanan Informasi dengan mengundang peserta yang berasal dari instansi-instansi pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan secara paralel dengan kegiatan seminar bertemakan keamanan informasi dan merupakan satu rangkaian

kegiatan

yang

bertujuan

untuk

meningkatakan

pemahaman

dan

kewaspadaan masyarakat terhadap keamanan sistem informasi di lingkungan atau instansi masing-masing.


79

Indeks KAMI ini sendiri merupakan alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kesiapan pengamanan informasi di instansi pemerintah. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan hanya sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan instansi. Kegiatan Bimtek Indeks KAMI tahun 2012 dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali yaitu di Banjarmasin, Malang, Makassar, Solo, Bandung, dan Medan. Pada kegiatan bimbingan teknis ini diperkenalkan Standar ISO/IEC 27001 & 27002 tentang ISMS (information security management system) dan juga pengenalan tentang aplikasi indeks KAMI. Dari 100 instansi yang menjadi peserta dalam kegiatan bimbingan teknis ini, semuanya melakukan pengisian data dalam aplikasi indeks keamanan informasi. Berikut ini ditampilkan data dari semua instansi/entitas yang mengisi aplikasi indeks keamanan informasi : No

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Narasumber

1.

Surabaya, 5-6 Maret 2013

1. Fetri Miftach 2. Haryatno Praktisi Keamanan Informasi

2.

Yogyakarta, 20-21 Maret 2013 (hasil kerjasama dengan program Management Training LKPP)



Peserta Peserta berjumlah 117 orang yang merupakan perwakilan dari Dinas Kominfo/Hubkominfo, PDE dan LPSE tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Timur. Peserta berjumlah 53 orang yang merupakan perwakilan dari LPSE tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota yang termasuk dalam grup Advance yang sudah ditentukan LKPP.

Instansi yang menggunakan Aplikasi Indeks KAMI 45 Instansi

11 Instansi

80

3.

Bandung, 24-25 April 2013


Peserta berjumlah 48 18 Instansi orang yang merupakan perwakilan dari Dinas Kominfo/Hubkominfo, PDE dan LPSE tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Barat serta K/L pusat yang belum pernah mengikuti bmtek sebelumnya. 4. Yogyakarta, 1. Fetri Miftach Peserta berjumlah 89 26 Instansi 25-26 Juni 2013 2. Haryatno orang yang merupakan Praktisi Keamanan perwakilan dari Dinas Informasi Kominfo/Hubkominfo, PDE dan LPSE tingkat Kabupaten/Kota di seluruh DIY dan Jawa Tengah serta K/L pusat yang belum pernah mengikuti bmtek sebelumnya. Total Instansi yang menggunakan Aplikasi Indeks Keamanan Informasi = 100 Instansi

Dari data peserta di atas terlihat bahwa target dari pelaksanaan kegiatan ini yang ditetapkan dalam indikator kinerja yaitu sebanyak 100 entitas, dapat terlampaui dengan terdapatnya 100 entitas yang berasal dari 95 instansi yang mengikuti bimbingan teknis keamanan informasi dan menggunakan aplikasi keamanan informasi tersebut. Alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan seminar dan kampanye keamanan informasi di mana di dalamnya terdapat kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Keamanan Informasi adalah sebesar Rp. 1.967.463.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.948.694.100,00 atau 99%. 6) Bimtek Penyidikan Cybercrime Bimbingan teknis penyidikan merupakan kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memberikan pemahaman hukum mengenai pengaturan tindak pidana siber dalam UU ITE serta pemahaman teknis mengenai forensik digital bagi aparat penegak hukum. Tujuannya adalah agar aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dapat menerapkan pasal-pasal pengaturan tindak pidana siber dengan tepat, termasuk ketentuan mengenai penyidikan. Selain itu, diharapkan agar APH yang kebanyakan memiliki latar belakang hukum juga memahami konsep dasar forensik digital dalam proses peradilan


81

pidana mulai dari identifikasi, akuisisi, analisa, dan laporan. Bimbingan teknis telah dilaksanakan sebanyak lima kali dilakukan di Bengkulu tanggal 7-8 Maret 2013, Balikpapan tanggal 25-26 April 2012, Padang tanggal 26-27 Juni 2013, Batam tanggal 11-12 September 2013, dan Bandung tanggal 27-28 November 2013, rata-rata peserta sebanyak 80 orang yang terdiri dari polisi, jaksa, dan hakim.

Seminar dan Bimbingan Teknis di Bengkulu 7-8 Maret 2013

Telah terserap anggaran sebesar Rp. 356.483.600,00 dari pagu sebesar Rp. 477.111.000,00. Dengan kata lain, serapan anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar 75%. 7) Kegiatan Operasional CERT (Koordinasi CERT - CERT) Gov-CSIRT (Government Computer Security Incident Response Team) ini didirikan karena mulai maraknya terjadi serangan terhadap situs-situs pemerintah pusat maupun daerah. Visi dari Gov-CSIRT ini adalah untuk melakukan koordinasi di bidang keamanan informasi antara pemerintah dengan entitas publik, swasta dan lembaga insiden di Indonesia dan dunia internasional. Sementara misi dari Gov-CSIRT ini sendiri adalah terciptanya sistem keamanan informasi yang aman dan handal di instansi pemerintah serta terwujudnya kesadaran pentingnya keamanan informasi bagi


82

sumber daya manusia di instansi pemerintah. Selama Tahun 2013, Ditjen Aptika telah menerima beberapa laporan pengaduan terjadinya insiden keamanan informasi (web defacement, malware, spam, unauthorized user, dll) melalui website resmi GovCSIRT yaitu www.govcsirt.kominfo.go.id. Selain itu, pengaduan terkait terjadinya insiden keamanan informasi juga didapat berdasarkan laporan ID-CERT yang disampaikan ke email resmi Gov-CSIRT yaitu [email protected]. Berikut data secara keseluruhan insiden yang masuk pada layanan e-mail insiden GovCSIRT:

Bulan / Jenis

Jan

Feb

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agust

Sept

Okt

Nov

Des

Total

Web Deface

143

84

195

47

117

52

132

223

34

27

1054

Malware

43

22

63

70

56

55

65

134

111

27

646

Spam

13

4

2

17

32

16

22

16

8

19

149

6

0

1

9

20

1

0

1

17

5

60

16

1

1

8

11

9

3

3

2

11

65

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Brute Force Phishing/spoofi ng Unauthorized User Application Failure


83

8) Pencegahan Insiden (Wardriving) Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mendapatkan informasi statistik dari populasi Wireless Access Point (WAP) pada area tertentu dan tingkat keamanannya, sehingga dapat diketahui tingkat kesadaran keamanan jaringan nirkabel di Indonesia, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara nyata berkaitan dengan aman atau tidaknya titik akses jaringan nirkabel yang digunakan oleh instansi pemerintah atau lainnya di Indonesia, serta untuk menentukan persyaratan keamanan jaringan nirkabel yang diperlukan dalam menjamin kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity) dan ketersediaan (availability) pada semua jenis jaringan nirkabel yang digunakan untuk mengirimkan informasi sensitif. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melakukan pemetaan dan penilaian keamanan jaringan nirkabel (wardriving) yang menitik beratkan pada access point penyelenggara jaringan nirkabel yang bekerja pada frekuensi 2.4 Ghz, khususnya milik penyelenggara negara. Pelaksanakan kegiatan yang ditetapkan dalam indikator kinerja adalah guna mengetahui tingkat keamanan penyelenggaraan jaringan nirkabel dengan katagori aman (secure) dan tidak.


84

Berikut lokasi dari pelaksanaan pemetaan dan penilaian keamanan jaringan nirkabel sebanyak 35 kegiatan yang tersebar di 16 lokasi :

NO

LOKASI KEGIATAN WARDRIVING

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kotamadya Jakarta Barat Kotamadya Jakarta Utara Kotamadya Jakarta Timur Kotamadya Jakarta Pusat Kotamadya Jakarta Selatan Kota Bogor Kota Magelang Kota Malang Kota Manado Kota Makassar Kota Surabaya Kota Bojonegoro Kota Cirebon Propinsi DIY Yogyakarta Kota Denpasar Kota Bekasi TOTAL KEGIATAN

JUMLAH KEGIATAN 1 1 1 1 1 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 35

Dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan norma dan standar kerja pemetaan dan penilaian keamanan jaringan nirkabel, maka telah disusun pula prosedur operasional standar pemetaan dan penilaian keamanan jaringan nirkabel sebagai panduan tim pelasana dalam melaksanakan tugas. Sebagai bagian dari mendukung pencapaian kegiatan tersebut, maka telah dilaksanakan bimbingan teknis tentang pentingnya pengamanan penyelengaraan jaringan nirkabel di lingkungan penyelenggara negara, yang dilaksanakan di kota Surabaya, Batam, Manado, Bandung dan Aceh yang diikuti kalangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (untuk pemerintah daerah adalah di lingkungan Dishubkominfo Surabaya, Instansi pemerintah Sumatera dan Kepulauan Riau, instansi pemerintah Sulawesi Utara dan instansi pemerintah Provinsi Banda Aceh). Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pemetaan dan penilaian keamanan jaringan nirkabel ini adalah sebesar Rp. 1.160.393.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.009.580.380,00 atau 87%.


85

9)

Penyelenggaraan infrastruktur dan sumber daya keamanan informasi Setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) Nomor 82 Tahun 2012, maka tersedia payung hukum Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik yang diamanatkan oleh UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) atau yang lebih dikenal dengan Certification Authority (CA) merupakan bagian dari teknologi Infrastruktur Kunci Publik (IKP) atau Public Key Infrastructure. Dalam struktur IKP maka dibutuhkan Root CA atau PSrE Induk sebagai induk dari semua CA Berinduk. Sesuai dengan amat PP PSTE maka Kementerian Kominfo berkewajiban memberikan Pengakuan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan PSrE di Indonesia dan mengoperasikan PSrE Induk. Tahun 2013, Ditjen Aptika telah membangun PSrE Induk Direktorat Keamanan Informasi (PSrE Induk Ditkaminfo). Kegiatan yang dilakukan dalam pembangunan PSrE Induk Ditkaminfo mencakup segi infrastruktur, teknologi, standar, prosedur, dokumentasi lainnya, sampai resiko dari tiap desain PSrE Induk yang dibuat. Layanan PSrE Induk Ditkaminfo ini juga telah disertifikasi ISO 27001 oleh badan sertifikasi internasional BSI. Dibangunnya layanan PSrE untuk ujicoba digunakan untuk menerbitkan sertifikat digital bagi uji coba layanan online yang akan menggunakan sertifikat digital. Pembangunan PSrE Induk Ditkaminfo dimaksudkan untuk menjadi cikal bakal pembangunan PSrE Induk Nasional nantinya. Perbedaan antara layanan PSrE Induk Ditkaminfo dengan PSrE Induk Nasional adalah pada ruang lingkupnya. PSrE Induk Ditkaminfo hanya untuk lingkup Kementerian Kominfo sementara PSrE Induk Nasional menjadi root bagi semua PSrE berinduk di Indonesia. Namun secara fitur atau fungsi kedua PSrE memiliki kapasitas dan kapabilitas yang sama. Telah ada satu PSrE yang menginduk kepada PSrE Induk Ditkaminfo, yaitu PSrE Uji Coba. PSrE ini digunakan untuk menerbitkan sertifikat digial bagi uji coba layanan online yang akan menggunakan sertifikat digital. PSrE Uji Coba telah menerbitkan 40 (empat puluh) sertifikat digital yang dapat digunakan pada uji coba layanan eOffice atau layanan uji coba aplikasi SiMaya sebanyak 20 (dua puluh) user dan 20 (dua puluh) user bagi pengguna yang ada di Direktorat Keamanan Informasi.


86

Diharapkan melalui proses pembelajaran pembangunan PSrE Induk Ditkaminfo diatas dapat mewujudkan pembangunan Root CA Nasional dalam kerangka pembangunan sistem PKI di Indonesia. Selain terselenggaranya layanan PSrE Induk Ditkaminfo diatas, Ditjen Aptika juga membangun layanan honeynet. Honeynet adalah alat monitoring penyebaran malware pada jaringan internet di Indonesia. Saat ini, telah dipasang beberapa sensor honeypot di beberapa lokasi dimana hasil serangan malware sudah ditampilkan di website honeynet. Beberapa kegiatan yang dilakukan dengan bekerjasama dengan komunitas untuk menyelenggarakan diseminasi teknologi keamanan informasi adalah dengan komunitas Honeynet Indonesian Chapter, komunitas Academic CSIRT, komunitas IdSecconf, komunitas Indonesia Cyber Army - APTIKOM, Yayasan Buah Hati. Kegiatan yang dilakukan dengan komunitas diatas dengan melakukan worshop dan seminar di bidang keamanan informasi. Detil kegiatan penyelenggaraan infrastruktur dan sumber daya keamanan informasi diuraikan di bawah ini. A. Kegiatan Utama 1. Pembangunan Sistem PSrE Induk Direktorat Keamanan Informasi  Pengadaan

peralatan Data Center dan Disaster Recovery Center PSrE Induk

Direktorat Keamanan Informasi  Pembangunan  Key

PSrE Induk Direktorat Keamanan Informasi dan PSrE Ujicoba

Ceremony

 Penyusunan  Sertifikasi

dokumen dalam penyelenggaraan PSrE induk Ditkaminfo

ISO 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)


87

2. Focus Group Discussion (FGD) terkait Infrastruktur Kunci Publik  FGD

dengan stakeholder negara lain

 FGD

dengan para pakar

 FGD

Pembahasan RPM Pengawasan PSrE

 FGD

Pembahasan OID (Object Indetifier)

FGD pembangunan PSrE Induk Nasional dengan Jepang


88

3. Workshop EJBCA (Enterprise Java Bean Certificate Authority)

B. Kegiatan Pendukung 1. Workshop Hardening Server 2. Seminar Nasional CSIRT (Computer Security Insident Response Team) 3. Indonesian Security Conference 2013

Menkominfo pada Indonesian Security Conference 2013


89

4. Honeynet Indonesia Kegiatan yang dilakukan adalah dengan membangun layanan honeynet dan menyelenggarakan seminar dan worshop sebagai berikut:  Membangun

Layanan Honeynet

Saat ini telah dipasang 4 sensor honeypot yang tersebar di Jakarta (IDC dan IDSIIRTI), Semarang (Universitas Sultan Agung), Bali (STIKOM), dan sedang dalam koordinasi untuk pemasangan di ITS dan IIX milik APJII.

Tampilan hasil pemasangan sensor : jumlah serangan malware dari negara mana saja dan jenis malware yang menyerang


90

 Seminar

dan Wokshop Honeynet

Seminar dan Workshop Honeynet, Oktober 2013

VI. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen APTIKA Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 41.826.360.000dengan realisasi sebesar Rp. 37.056.943.382 atau 88,60%. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : 1. Penyusunan Regulasi Bidang Aptika a) RUU Perubahan UU ITE Berdasarkan hasil rapat sinkronisasi dengan Setneg dan rapat kordinasi antara Kominfo, Setneg dan Kumham disepakati RUU Perubahan UU ITE akan diproses untuk masuk prolegnas tahun 2014. b) RUU Tata Cara Intersepsi (TCI) Draft RUU TCI sudah disiapkan dan dalam tahun 2013 telah dilaksanakan 2 kali pembahasan (Jakarta dan Bandung). c) RPP Perlindungan Data Elektronik Strategis (PDES) Dalam rangka menyusun naskah RPP PDES, telah dilaksanakan FGD di Jakarta dan Bandung. Gambaran umum tentang pengaturan atas peran pemerintah dan identifikasi data elektronik yang bersifat strategis seperti data-data tentang pertahanan dan keamanan, perbankan, dan sebagainya sebagaimana amanat Pasal 40 UU ITE.


91

d) RPM Tenaga Ahli Dalam rangka menyusun naskah RPM Tenaga Ahli, telah dilaksanakan 3 kali FGD di Jakarta. Dalam RPM Tenaga Ahli antara lain akan mengatur tentang standar kompetensi tenaga ahli dalam sistem elektronik, kewenangan Menteri, pendelegasian wewenang, tata cara pemberian sertifikasi, cara menguji, dan standar acuan yang dipakai sebagaimana amanat UU ITE dan PP PSTE. e) RPM Perlindungan Data Pribadi Dalam rangka menyusun naskah RPM Perlindungan Data Pribadi telah dilaksanakan FGD sebanyak 2 kali di Jakarta. FGD memberikan gambaran umum pengaturan atas peran pemerintah dalam pengaturan perlindungan data pribadi sebagaimana amanat UU ITE dan PP PSTE. 2. Peningkatan Tatalaksana dan SDM Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam “Peningkatan Tatalaksana dan SDM” antara lain : a) Pembinaan Perilaku Kepemimpinan di alam terbuka Kegiatan pembinaan perilaku di alam terbuka merupakan kegiatan positif agar pegawai dapat lebih mengakrabkan dan membangun kerjasama antar karyawan di lingkungan Ditjen Aptika. Diharapkan semua individu dan personal membawa nilainilai positif tersebut hingga seterusnya dalam kehidupan dan kembali ke pekerjaan kantor. Kegiatan pembinaan perilaku di alam terbuka Tahun 2013 telah dilaksanakan di Kuningan pada tanggal 13 – 15 Juni 2013 dengan jumlah peserta kurang lebih sebanyak 180 pegawai.


92

Peserta outbound bersama Sekjen, Staf Ahli Menteri Bid. Komunikasi dan Media Massa, Plh. Irjen, dan Bpk. Agung Widjajadi

Dirjen Aptika pada acara Outbound Ditjen Aptika Tahun 2013


93

b) Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Aptika 

Telah dilaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Aptika dan telah dilaksanakannya Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan evaluasi jabatan (evajab) yang menghasilkan kelas-kelas jabatan.



Telah dilakukan penilaian kegiatan seluruh Ditjen Aptika yang dituangkan dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Ditjen Aptika.



Sesuai Ref. Inpres No.1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Ditjen Aptika telah menciptakan lagu Mars Anti Korupsi dan telah diluncurkan pada Rakornas Kemkominfo di Jakarta tanggal 16 September 2013.

Dirjen Aptika, Sekjen Kemkominfo, Sesditjen Aptika dan Tim Paduan Suara ketika menampilkan lagu Mars PPK pada Rakornas Kominfo Tahun 2013

c) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Setelah melalui tahap kajian yang panjang dan mendalam, penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sebelumnya berdasarkan PP 10 Tahun 1979 dikenal dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), maka durumuskan metode baru dalam melihat kinerja PNS melalui pendekatan metode SKP (Sasaran Kerja PNS) berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2011.


94

Melalui SKP, Penilaian prestasi kerja PNS secara sistemik menggabungkan antara penilaian Sasaran Kerja PNS dengan penilaian perilaku kerja. Penilaian prestasi kerja terdiri dari dua unsur yaitu SKP dan Perilaku Kerja dengan bobot penilaian unsur SKP sebesar 60 % dan perilaku kerja sebesar 40 %. Telah dilaksanakan bimbingan teknis Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di lingkungan Ditjen Aptika dengan materi mengenai PP 46 Tahun 2011 tentang SKP PNS, Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013. Tahap pertama di lakukan di Hotel Bumi Tapos Bogor tanggal 12 s.d. 13 September 2013 di hadiri oleh 42 orang peserta dari perwakilan masing-masing Direktorat di lingkungan Ditjen Aptika. Tahap kedua dilaksanakan di Hotel Lord In Sentul Bogor tanggal 11 s.d. 12 Oktober 2013 di hadiri oleh 22 orang peserta dari masing-masing Direktorat di lingkungan Ditjen Aptika. 3. Perencanaan/ penyusunan/ pengembangan program dan Sistem Prosedur a) Proses Hibah BMN Ditjen Aptika Perkembangan terakhir Hibah BMN Ditjen Aptika Tahun 2013 adalah sebagai berikut:  Direktorat e-Government NO. 1. 2. 3. 4.

Nama Kegiatan Hibah ke Pemkot (3 Kota ) Hibah ke Pemda Implementasi e-Government untuk Pemda Implementasi e-Government untuk Pemkab. Nunukan dan Belu

Status Belum Belum Belum Belum

5.

Pemanfaatan TIK untuk Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan di DIY kepada Disdikpora Prop. DIY (110 sekolah) Paket 1 Pemanfaatan TIK untuk Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan di DIY kepada Disdikpora Prop. DIY (240 sekolah) Paket 2 Pemanfaatan TIK untuk Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan di DIY kepada Disdikpora Prop. DIY (150 sekolah) Paket 3

Belum dilakukan PSP

6. 7.


Belum dilakukan PSP Belum dilakukan PSP

95

 Direktorat e-Business NO. Barang Hibah 1. Warmasif di 5 Kota melalui PT. Pos Indonesia 2. Warmasif di 10 lokasi Kab/Kota melalui PT. Pos Indonesia 3. Warmasif Pemprov (50 lokasi di 24 Prop) PT Pos Indonesia 4. Warmasif Pemkab (15 lokasi) melalui PT. Pos Indonesia 5. Peralatan PKK Pemkab. Lombok Utara

Status Belum Belum Belum Belum Selesai

6.

Bangunan PKK Pemkab. Lombok Utara

Selesai

7.

Peralatan Pengembangan Model Sarana PKK Pemkab Lamongan Peralatan Pengembangan Sarana PKK Pemprov Kalteng (Palangkaraya) Peralatan Pengembangan Sarana PKK Pemot Parepare

Selesai

8. 9.

10.

Peralatan Pengembangan Sarana PKK Pemkot Payakumbuh

Selesai Izin Hibah dari Menteri Keuangan telah diperoleh. Sekarang menunggu SK Hibah dari Menteri Kominfo. Permohonan izin hibah sudah diajukan ke Kementerian Keuangan. Sekarang menunggu izin hibah dari Menteri Keuangan.

 Direktorat Pemberdayaan Informatika NO.

Nama Kegiatan

1.

Paket CAP

2.

Bantuan Server

3.

Kegiatan Perbatasan

4.

Kegiatan Kemandirian

5.

Kegiatan Pramuka

6.

Kegiatan M-CAP (Muviani)

7.

Program OSOL


Status BELUM. Sudah diinventarisasi BPKP, terhambat proses reorganisasi di internal Kemenkeu

Belum. Dalam proses di Kemenkeu terhambat reorganisasi di internal Kemenkeu.

96

8.

Program CAP

9.

Hibah kepada Lembaga Sosial, Keagamaan, dan Kemanusiaan (CAP)

10.

Hibah kepada Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, dan Lembaga Sosial Prototipe Pemanfaatan CAP untuk Pemberdayaan Masyarakat Khusus Tahun 2011 (2 Lokasi) Prototipe Community Access Point (CAP) Tahun 2011(5 Lokasi) Prototipe Community Access Point (CAP) Tahun 2012

11. 12. 13.

14.

Belum. Dalam proses di Kemenkeu terhambat reorganisasi di internal Kemenkeu. SUDAH. Surat persetujuan Ijin S33/MK.6/2011, Keputusan Menkominfo Nomor 117/KEP/M.KOMINFO/2/2 012 SUDAH, masih 1 lokasi Belum

Belum. Menunggu proses ijin hibah. Belum mengajukan permohonan ijin hibah, menunggu hasil Audit Internal dari Itjen dan PSP Prototipe Mobile Community Access Point (M- Menunggu hasil Audit CAP) Tahun 2012 (Perairan dan Motor Roda Internal dari Itjen dan PSP. 3) (2 Lokasi)

15

Prototipe Community Access Point (CAP) Tahun 2013(5 Lokasi)

Kegiatan masih berlangsung

16

Prototipe Mobile Community Access Point (M- Kegiatan masih CAP) Tahun 2013 (Motor Roda 3) (1 Lokasi) berlangsung

 Setditjen Aptika No.

Nama Kegiatan

Nilai

Asal Dana

Status

1.

Hibah ke Pemda Padang

33,900,000

DIPA 2005

Menunggu proses di Kemenkeu


97

b) Penatausahaan BMN Ditjen Aptika Saldo BMN Ditjen Aptika per 31 Desember 2013 adalah : AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG Kode

Uraian

132111

Peralatan dan Mesin

134113

jaringan Aset tetap dalam Renovasi

135111 135121 166112

SALDO PER 1 JULI 2013 Kuantitas

Aset tetap lainnya Aset tetap yang tidak digunakan TOTAL

Nilai

SALDO PER 31 DESEMBER 2013 Kuantitas

Nilai

4802

49.864.060.417

5263

53.215.126.213

17

206.375.000

17

206.375.000

0

0

1

192.890.000

6

38.065.310

9

38.665.310

219

1.880.558.700

219

1.880.558.700

5044

51.989.059.427

5509

55.533.615.223

4. Penyelenggaraan DetikNAS Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi DETIKNAS, dalam kurun waktu tahun 2013 ini DETIKNAS telah menyelenggarakan berbagai kegiatan antara lain penyusunan kajian, koordinasi dan kerja sama, serta sosialisasi strategi TIK Nasional ke daerahdaerah di Indonesia. Diharapkan dengan adanya berbagai kegiatan tersebut, DETIKNAS ikut mempercepat dan meningkatkan akselerasi TIK Nasional sesuai dengan mandat pada Keppres 20 tahun 2006. Adapun kegiatan-kegaitan yang telah dilaksanakan selama tahun 2013 adalah sebagai berikut : a) Penyusunan Kajian, yang terdiri dari :  Kajian Kompetensi SDM Nasional Cyber Security  Analisis Infrastruktur Kritis TIK Nasional  Kajian Struktur Organisasi Tata Kelola National Cyber Security  Identifikasi Layanan E-Government Nasional  Kajian Government Enterprise Architecture Indonesia b) Koordinasi dan Kerjasama dengan berbagai instansi pada Rapat dan Seminar sebagai berikut :  Penerapan

Standarisasi

Pengelolaan

TIK

Pemerintah

melalui

Standar

Interoperabilitas Dokumen Elektronis dan Keamanan Informasi (Jakarta, 18 Februari 2013)  Tren Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Strategi Pembangunan TIK di POLRI yang Efektif dan Efisien (Jakarta, 9 April 2013)


98

 Software Legal: Ekosistem Pengembangan dan Pemanfaatan OSS (Jakarta, 30 April 2013)  Future e-Government 2013: Government Integrated Data Center (GIDC) Toward A Quality Big Data (Jakarta, 15 Mei 2013)  Pemberdayaan E-Government untuk Peningkatan PAD yang Berkelanjutan (Medan, 26 Mei 2013)  Software Legal: Pemberdayaan Open Sources melalui Pusat Layanan Open Sources (Depok, 20 September 2013)  E-Education: Peningkatan Akses Terhadap Sumber Daya Pendidikan Terbuka (Depok, 20 September 2013)  Pembangunan E-Government dalam Peningkatan Pelayanan Publik (Padang, 10 Oktober 2013)  Indonesia Information Security Forum (IISF 2013): Security and Sovereignty in Indonesia Cyberspace (Bandung, 13 Oktober 2013)  Internet Governance Forum (IGF 2013): Multi Stakeholders Collaboration (Bali, 21 Oktober 2013) c) Sosialisasi Strategi TIK Nasional, di beberapa lokasi, yaitu di Palu (7 Maret 2013), Ambon (25 Maret 2013), Gorontalo (29 April 2013), Lampung (24 Juni 2013), Palangka Raya (30 September 2013).


99

Suasana Sosialisasi Strategi TIK Nasional, Palangka Raya, 30 September 2013

5. Penyusunan Rencana dan Program Ditjen Aptika Kegiatan ini meliputi penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (RENJA) Ditjen Aptika yang merupakan hasil dari koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program dan kegiatan semua Eselon II di lingkungan Ditjen Aplikasi Informatika, dengan hasil berupa naskah/dokumen Rencana Kerja Program dan Kegiatan 2014, RKP Ditjen Aptika 2014, Penetapan Kinerja (PK) 2013, Indikaktor Kinerja Utama (IKU) Tahun 2013, Bahan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR RI, RKA-KL 2014 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) 2013. RKP dan Renja ini digunakan oleh Bappenas, Ditjen Aptika, Sekjen, Biro Perencanaan dan 6 unit kerja di lingkungan Ditjen Aplikasi Informatika dan instansi serta Satuan Kerja terkait.


100

Pembahasan Renstra Ditjen Aptika 2014-2019

6. Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan, Tahunan, Monitoring dan LAKIP Kegiatan ini meliputi penyusunan laporan-laporan kegiatan di lingkungan Ditjen Aptika dengan hasil berupa : buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Ditjen Aptika Tahun 2012, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Setditjen Aptika Tahun 2012, Laporan Tahunan Ditjen Aptika Tahun 2012, Laporan Tahunan Setditjen Aptika Tahun 2012, Laporan Triwulan I, II, III, dan IV Ditjen Aptika Tahun 2013, Laporan Evaluasi dan Monitoring pengadaan barang dan jasa (laporan bulanan) Januari s/d Desmber 2013. Kegiatan ini menghasilkan 23 (dua puluh) buah buku laporan yang terdiri dari: laporan bulanan (12 Laporan), laporan triwulanan (4 Laporan), laporan semester (2 Semester), laporan monitoring (1 Laporan), laporan tahunan (2 Laporan), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (2 Laporan). Selain itu, selama Tahun 2013 telah dilaksanakan juga kegiatan Monitoring kegiatan PHLN ICT Jogja di 15 lokasi dan CAP GPOBA di 16 lokasi di wilayah Cianjur, Garut, Sukabumi, dan Lebak.


101

Tim Monitoring Setditjen Aptika sedang melakukan pengecekan peralatan Wardes di Kecamatan Lebak, Banten

7. Sistem Data Informatika Kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Sistem Dinamika Data Aplikasi Informatika (http://dinamika-aptika.layanan.go.id) Ketersediaan data statistik dan informasi akurat serta mutakhir di bidang informatika akan mendukung perumusan kebijakan serta tersusunnya program kegiatan yang efektif, efisien dan akuntabel di lingkungan Ditjen Aptika. Dalam rangka itu diperlukan kegiatan pembinaan, pembuatan, serta pengembangan sistem, data, statistik dan informasi yang terkait dengan tugas dan fungsi Ditjen Aptika. Aplikasi Dinamika Data Aplikasi Informatika merupakan salah satu bagian dari sistem data yang dimiliki oleh Ditjen Aptika. Sistem data ini merupakan wadah untuk menampung seluruh data perkembangan sektor aplikasi informatika yang diperlukan untuk menghasilkan informasi/dokumen yang dapat memberikan pengetahuan dan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.


102

Halaman Log In “Dinamika Data Aplikasi Informatika”

Beranda “Dinamika Data Aplikasi Informatika”

Pembuatan sistem data informatika ini, terdiri dari 2 (dua) metode yaitu : 1. Pembuatan sistem data aplikasi informatika 2. Penyusunan data publik dan intern seputar bidang aplikasi informatika Aplikasi pada http://dinamika-aptika.layanan.go.id telah dikembangkan pada tahun 2012. Pada tahun 2013, dilakukan operasional (input dan updating) data di aplikasi Dinamika Data APTIKA dimana telah dilakukan penginputan data ke dalam aplikasi oleh admin dari Direktorat.


103

b. Penyusunan Buku Dinamika Data Aplikasi Informatika Tahun 2012 Pada Tahun 2013 telah disusun buku Dinamika Data APTIKA Tahun 2012. Buku ini berisi tentang data kegiatan utama bidang aplikasi informatika.

Dirjen Aptika sedang memberikan arahan pada Rapat Penyusunan Buku Dinamika Data Aplikasi Informatika Tahun 2012

8. Penyusunan Dokumen dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Sebagai unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, Ditjen Aptika mempunyai kewajiban untuk melaporkan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca beserta Arsip Data Komputer (ADK) kepada KPPN untuk direkonsialisasi setiap bulan dengan hasil berupa Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Laporan Keuangan dan Register Transaksi Harian (RTH). Termasuk kegiatan ini adalah penyusunan informasi keuangan dengan menggunakan aplikasi SAI 2012 yang terdiri dari : (a) Neraca; (b) Laporan Realisasi Anggaran Belanja; (c) Laporan Kembali Belanja; (d) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan; (e) Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan negara dan Hibah. Selain itu, setiap semester I dan


104

akhir tahun (semester II) juga dibuat laporan keuangan Ditjen aptika sebagai bahan masukan laporan keuangan Kementerian Kominfo. Selain itu, untuk memperlancar proses pengajuan anggaran telah diimplementasikan aplikasi Sistem Pelaporan Elektronik Transaksi dan Realiasasi Anggaran (SPEKTRA). Dengan menggunakan aplikasi ini Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pertanggungjawaban Biaya (SPTJB) dapat dibuat secara langsung.

Dari aplikasi ini

dihasilkan : (a) Buku Kas Umum; (b) Buku Kas Pembantu; (c) Buku Kas Pengawas Kredit; (d) Buku Uang Persediaan; dan (e) Buku Bank. Setditjen Aptika telah melaksanakan perencanaan/implementasi/pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah. Kegiatan ini meliputi penyusunan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan anggaran setiap satuan kerja secara efisien dengan hasil berupa Laporan Keuangan (bulanan, semesteran dan tahunan) dan Neraca dengan menggunakan aplikasi Standar Akuntansi Indoneisa (SAI). Laporan ini digunakan oleh Sekjen, Ditjen Aptika, Biro Keuangan, dan Satker di lingkungan Ditjen Aptika, akhirnya oleh Kementerian Keuangan. 9. Penyusunan Laporan Bulanan dan Rekonsiliasi Hasil kegiatan ini berupa: (1) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran; (2) Laporan Triwulanan; (3) Laporan Semesteran; dan (4) Laporan Tahunan dengan jumlah 14 (empat belas) laporan (bulanan, triwulan, semesteran, tahunan). Laporan ini digunakan oleh Sekretaris Jenderal, Biro Perencanaan dan Ditjen Aptika. 10. Penelaahan dan Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan ini meliputi pelaksanaan verifikasi dengan melakukan pemeriksaan dokumen pertanggung jawaban terhadap kesesuaian dengan DIPA, kebenaran dan kelengkapan berkas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dilakukan pembuatan aplikasi keuangan dengan hasil berupa pelaporan realisasi anggaran Ditjen Aptika tahun 2013.


105

11. Sosialisasi/Bimbingan Teknis Bimtek PP PSTE telah dilaksanakan sebanyak 9 kali yaitu, di : 1.

Bali bekerjasama dengan Lembaga Kajian Hukum Teknologi UI (peserta 100 orang)

2.

Medan, bekerjasama dengan BI Medan dan BBPKI Medan (peserta 100 orang)

3.

Surabaya, bekerjasama dengan APJII (peserta 100 orang)

4.

Jakarta, bekerjasama dengan Mastel (peserta 100 orang)

5.

Makassar, bekerjasama dnegan OJK (peserta 125 orang)

6.

Bandung, bekerjasama dengan idEA (peserta 125 orang)

7.

Yogyakarta, bekerjasama dengan PANDI (peserta 150 orang)

8.

Balikpapan, bekerjasama dengan Dishubkominfo (peserta 125 orang)

9.

Palembang, bekerjasama dengan Pemprov Sumsel (peserta 125 orang)

10.

Sosialisasi UU ITE dilaksanakan di Kupang, bekerjasama dengan Polda NTT (peserta 125 orang)

Sosialisasi PP PSTE di Medan, Januari 2013


106

12. Pembinaan Hukum Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, yaitu : a) Keterangan Ahli dan Penyuluhan Hukum 1. Memberikan keterangan ahli UU ITE baik untuk keperluan proses penyidikan maupun memberikan keterangan di persidangan yaitu PN Bekasi (1 kali), PN Jakarta Pusat (2 kali), Polda Banten (1 kali), PN Bandung (1 kali); 2. Penyuluhan hukum bagi masyarakat dan pemerintah daerah/kota berdasarkan permintaan dan menjadi narasumber dalam kegiatan sertifikasi calon PPID di berbagai provinsi/kabupaten/kota; 3. Koordinasi penyusunan keterangan Pemerintah atas permohonan Judicial Review; 4. Memberikan

pelayanan

konsultasi

hukum

dengan

berbagai

stakeholder

diantaranya pengacara/kantor hukum dan mahasiswa.

Pejabat Bagian Hukum dan Kerjasama memberikan Keterangan Ahli

b) Kerjasama Dalam Negeri 1. Pada tahun 2013 telah ditandatangani 4 Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama antara (PKS) Setditjen Aptika dengan beberapa entitas, yaitu :  Nota Kesepahaman antara Kominfo dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tentang Penyelenggaraan Internet Governance Forum (IGF) ke-8 Tahun 2013 di Indonesia Nomor : 31/Kominfo/KS.01.04/01/2013 atau Nomor : 008/KS/APJII-KEMKOMINFO/08/2013, berlaku dari 1 Januari 2013 sampai dengan 1 Desember 2013.


107

 PKS antara Kominfo dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tentang Penyelenggaraan Internet Governance Forum ke-8 Tahun 2013 di Bali Nomor : 13/DJAI/Kominfo/HK.03.02/08/2013, berlaku dari 1 Agustus 2013 sampai dengan 1 Desember 2013.  Nota

Kesepahaman

antara

Kemkumham

dan

Kominfo,

Nomor:

251/M.KOMINFO/HK.03.02/04/2013 tentang Sosialisasi dan Penegakan Hak Kekayaan Intelektual, berlaku dari 1 April 2013 sampai dengan 1 April 2016.  Nota Kesepahaman antara Kominfo dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Kominfo Nomor 828/M.Kominfo/

HK.03.02/09/2013

dan 22/KS/LIPI/IX/2013, berlaku dari 16 September 2013 sampai dengan 16 September 2016. c)

Kerjasama Internasional Pada tahun 2013, Setditjen Aplikasi Informatika telah mengirimkan para Pejabat atau Staf untuk berpartisipasi dalam forum kemitraan Internasional bidang aplikasi informatika sebanyak 44 kali pada fora internasional, diantaranya :  The 86th Internet Engineering task force (IETF) Meeting di Orlando, Amerika Serikat;  Regional Workshop "Protecting Children Against Online Sexual Violance in SouthEast Asia : Law Enforcement Cooperation and the Criminal Law benchmarks of the Budapest and Lanzarote Conventions" di Manila;  APEC Workshop on Government to Citizens (G2C) Service Channels: Bringing the State Closer to the People in APEC di Santiago, Chile;  The 13th ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting (TELMIN) and 14th ASEAN Telecommunications and Information Technology Senior Officials Meeting (TELSOM) di Singapura;  dll.


108

13. Pelaksanaan Internet Governance Forum (IGF) ke-8 di Bali-Indonesia. Penyelenggaraan IGF 2013 tanggal 21 s.d. 25 Okober 2013 di Bali dengan Tema : “Global Multi-Stakeholder Collaboration for Achieving a Safe, Secure and Tolerant Cyberspace: Enabling Growth and Sustainable Development through Cyber Ethics”. Ajang IGF di Bali diikuti oleh 2.632 peserta dari 111 negara dan diliput oleh 57 media dari seluruh dunia.Pada penyelenggaraan HLLM, Menteri Kominfo menyampaikan peran dan urgensi etika siber (cyber ethics) dalam pengaturan Internet, dan mengajukan usulan agar komunitas global mengembangkan etika siber sebagai norma dalam berinteraksi dan bertransaksi dalam dunia siber. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan IGF ke 8 diadakan pula kegiatan pameran

yang menampilkan beberapa informasi

seperti: Buku Sebuah Pengantar Tentang Tata Kelola Internet; Leaflet ICT Volunteer Indonesia; Brosur dalam bahasa Inggris Healthy dan Safe Internet; Leaflet Pengelola Nama Domain Internet Indonesia; Buku sekilas Bali, serta penanyangan di TV plasma PSA Relawan TIK, Desa Melung Dfesa TIK dan Internet Sehat dan Aman; Internet Must be for everyone; Brosur The Eurasian Connectivity Alliance, Brosur NIGFAZ 2013 (Azerbaijan) dll.

Menteri Kominfo bersama Dirjen Aplikasi Informatika, Kepala PIH dan Direktur Informasi UNIC mengadakan Press Conference usai High Level Leaders Meeting, Senin, 21 Oktober 2013.


109

Dirjen Aplikasi Informatika, mewakili Menteri Kominfo, menyampaikan Closing Statement pada Closing Ceremony Internet Governance Forum, 25 Oktober 2013.

14. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Dalam rangka Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas dan Klasifikasi Arsip di lingkungan Ditjen Aptika. Mencakup penyampaian materi dan praktek pembuatan surat, penomoran surat dan dokumentasi surat sesuai tata naskah dinas dan klasifikasi arsip di lingkungan Ditjen Aptika. Di selenggarakan di Bandung, tanggal 8 s.d. 9 November 2013 dengan narasumber Ibu Sri Cahaya Khoironi dan Ibu Cicilia Mien Haryati dihadiri oleh 31 orang peserta dari Direktorat di lingkungan Ditjen Aptika.

Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas dan Klasifikasi Arsip,Bandung, 8 November 2013


110

15. Pengadaan Kendaraan Bermotor, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Selama Tahun 2013 telah dilaksanakan Pengadaan Kendaraan Bermotor, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran sebagai berikut: a) Penghapusan 4 unit kendaraan roda empat chevrolet tavera, blazer, isuzu panther, dan toyota kijang b) Pengadaan 3 unit kendaraan roda empat (2 unit Nissan Serena dan 1 unit Grand Livina) dilaksanakan oleh PT. Indomobil Trada Nasional; c) Pengadaan alat pengolah data untuk ruang rapat dilaksanakan oleh CV Insani Cipta Solusi; dan d) Renovasi ruang rapat Dirjen Aptika dilaksanakan oleh CV Darma Hutama Karya.


111

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika

Recommend Documents